Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 50 Hasil Pencarian
1 All

Siaran Pers Bersama Presiden Perlu Tetapkan Status Darurat Bencana Alam
Tgl terbit: Kamis, 30 Desember 2004
KontraS, Walhi, dan Imparsial melihat negara belum sepenuhnya mengerahkan segala kekuatan nasional untuk mengatasi bencana alam di Aceh dan Sumatera bagian utara secara maksimal. Belum maksimalnya pengerahan ini terlihat dari lambannya upaya pengiriman bantuan dalam dan luar negeri karena terbatasnya sarana transportasi maupun mekanisme penyaluran barang. Akibatnya bisa menelantarkan bantuan yang ada dan penyaluran bantuan langsung pada daerah-daerah yang terisolir tidak merata.

Saatnya Jeda Kemanusiaan
Tgl terbit: Rabu, 29 Desember 2004

Minggu pagi, 26 Desember 2004, tsunami menghantam wilayah Aceh. Tsunami yang disebabkan oleh gemap antara lain berkekuatan 8,9 skala richter tersebut tak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tapi juga menelan ribuan korban jiwa. Menurut informasi yang diterima Aceh Working Group (AWG) sampai siang ini tercatat sekitar 4400 orang korban meninggal. Besarnya kekuatan gempa menyebabkan tsunami juga memporakporandakan sejumlah tempat di 8 negara di kawasan Asia lainnya.

Pernyataan Keprihatinan Atas Bencana Gempa Bumi dan Badai Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Su
Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami yang menimpa Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara. Bencana terdasyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini telah meluluhlantakan kehidupan masyarakat, menghancurkan hampir seluruh infrastruktur setempat dan menelan korban jiwa ribuan yang meninggal dunia dan hilang.

Perluasan Konflik dan Kekerasan di Palu, Sulawesi Tengah.
Tgl terbit: Rabu, 15 Desember 2004

Pada 12 Desember 2004, kekerasan kembali terjadi di kota Palu, Sulteng. Kekerasan tersebut berbentuk pengeboman terhadap Gereja-gereja GKST jemaat Immanuel Palu yang mengakibatkan seorang petugas keamanan gereja tersebut menglami luka tembak dan 2 jemaat gereja mengalami trauma. Selain itu juga terjadi penembakan terhadap gereja GKST jemaat Anugerah Manimbaya Palu. Penembakan ini mengakibatkan 2 orang mengalami luka tembak, 1 orang mengalami trauma serius.

Salinan Dokumen Otopsi Yang Diterima Keluarga alm. Munir
Tgl terbit: Jumat, 10 Desember 2004
Setelah pihak kelurga alm. Munir menerima salinan dokumen otopsi dari pihak POLRI, perlu kami sampaikan hal-hal berikut ini
Tahun 2004 Tahun Pencucian Dosa Politisi Berdarah
Tgl terbit: Senin, 06 Desember 2004

Tahun 2004 memiliki momentum politik yang sangat strategis, dimana ditahun ini Pemilu kedua paska mundurnya Presiden Soeharto akan dilaksanakan. Selain itu, Pemilu tahun ini juga tampak masih akan sangat menentukan konsolidasi demokrasi di Indonesia, meskipun perjalanannya masih terancam beberapa maslah krusial.

Kronologis Penerimaan Paket Ancaman Ditujukan Kepada Suciwati Dengan Alamat IMPARSIAL
Tgl terbit: Selasa, 23 November 2004
Kronologis Penerimaan Paket Ancaman Ditujukan Kepada Suciwati Dengan Alamat IMPARSIAL
Pernyataan pers Tentang ancaman pada keluarga Alm. Munir
Tgl terbit: Minggu, 21 November 2004
Tentang ancaman pada keluarga Alm. Munir
Tanggal 20 November 2004 rumah istri (alm) Munir, Suciwati dikirimi paket bungkusan dengan isi kepala ayam, ceker, kotoran ayam yang sudah busuk disertai dengan nada ancaman yang isinya " Awas!!!!! Jangan Libatkan TNI Dalam Kematian Munir. Mau Menyusul Seperti Ini?!"
Kronologis Penerimaan Paket Ancaman Kepada Suciwati
Tgl terbit: Minggu, 21 November 2004
Kronologis Penerimaan Paket Ancaman Kepada Suciwati
Perkembangan Terakhir Hasil Autopsi Munir
Tgl terbit: Jumat, 12 November 2004
Kami menyesalkan bahwa informasi terakhir mengenai auptopsi Munir tidak di peroleh langsung oleh pihak keluarga namun di peroleh dari pers Internasional yang memperoleh informasi hasil autopsy tersebut dari Dirjen Amerika dan Eropa Barat Deplu RI Drs. Arizal Effendi.
Mendesak Pemerintah Segera Mengusut Tuntas Kematian Alm. Munir
Tgl terbit: Kamis, 11 November 2004
Apapun hasilnya, hasil otopsi harus segera diserahkan kepada keluarga terlebih dahulu. Apabila ternyata almarhum meninggal karena alasan yang tidak alamiah, maka KontraS menuntut Pemerintah untuk mengusut sampai tuntas sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam melindungi warganegaranya. Sekali lagi, sebelum Pemerintah mengambil keputusan apapun termasuk mengumumkan hasil atau langkah lainnya, hasil tersebut harus segera diserahkan kepada keluarga.
Keberadaan/Efektifitas Pasukan Keamanan di Poso Harus Dievaluasi
Tgl terbit: Selasa, 09 November 2004

KontraS mendesak pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan/efektifitas pasukan keamanan di Poso, Sulawesi Tengah. Langkah ini diperlukan mengingat aparat keamanan tidak mampu menanggulangi berbagai tindakan kekerasan terutama penembakan misterius dan aksi peledakan bom. Dalam hal ini juga diperlukan upaya untuk meninjau ulang penempatan pasukan termasuk bila perlu melakukan pergantian pasukan dan kepemimpinan baik polisi,TNI maupun Satgas Sintuwu Maroso.

Mendesak Jaksa Agung Memeriksa Kembali Kasus Timor Timur
Tgl terbit: Selasa, 09 November 2004

Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali membebaskan mantan Gubernur Timor Timur Abilio Soares dalam kasus pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat tahun 1999. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Abilio Soares tersebut menjadikan hampir tidak ada seorangpun dari pemegang otoritas baik sipil maupun militer yang bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi di Timtim.

Operasi Keamanan di Puncak Jaya Bisa Hambat Penyelidikan Independen
Tgl terbit: Senin, 01 November 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komnas HAM dan Pemerintah segera mengambil inisiatif bagi adanya penyelidikan independen atas kasus Mulia di Puncak Jaya, 14 Oktober 2004 lalu, pengusutan atas penembakan dan penyanderaan yang menewaskan 6 orang warga sipil itu hingga kini belum jelas arahnya. Semestinya pengusutan atas kasus Mulia dilakukan sesuai standar umum dan hukum yang berlaku. UU 26/2000 tentang pengadilan HAM, menyatakan Komnas HAM memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM secara independen.

Aksi "Koboy" Petugas LP Tanggerang
Tgl terbit: Jumat, 29 Oktober 2004

Tangerang, kamis (28/10), team LBH Jakarta bersama dengan Kontras telah sepakat mengadvokasi kasus ditahannya 7 (tujuh) orang warga pasar yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tangerang atas tuduhan telah melakukan delik pasal 160 KUHP (Penghasutan).

PM Thailand Harus Bertanggungjawab atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengutuk tindakan otoritas keamanan Thailand terhadap warga petani Thailand Selatan. Tindakan yang menwaskan seketika terhadap sekitar 84 warga petani tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), dan juga bisa dilihat sebagai genosida. Kejahatan seperti ini termasuk dalam jangkauan juridiksi universal. Oleh karena itu, kejahatan ini harus diajukan ke Pengadilan Kejahatan Internasional (International Criminal Court- ICC) guna menuntut pertanggungjawaban pidana PM Thaksin.

Agenda Politik Penegakan HAM dan Korupsi
Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2004

Harapan masyarakat terhadap pemerintahan baru untuk mampu menegakan hukum sangatlah tinggi. Kontras dan ICW mendesak Pemerintah Baru untuk mengagendakan penegakan hukum atas kasus-kasus besar pelanggaran HAM dan Korupsi, sebagai agenda politik yang tidak terpisahkan. Pemberantasan Korupsi tanpa Penegakan HAM adalah penegakan hukum yang setengah-setengah. Dimasa lalu, pengingkaran atas hak asasi manusia telah melahirkan rejim politk yang korup dan menindas. Bukan saja atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tapi juga hak dan kebebasan politik.

RUU INTELJEN : Menuju Dinas Rahasia atau Polisi Rahasia ?
Tgl terbit: Jumat, 15 Oktober 2004

Mencermati keseluruhan substansi Rancangan Undang-Undang Inteljen, kami menyampaikan keprihatinan secara terbuka. Kami menilai RUU ini sangat buruk bila ditinjau dari aspek legal drafting, terlebih lagi dari aspek substansial. Jika dibiarkan, kami menilai RUU ini akan mendorong Badan Inteljen Negara menjadi Polisi Rahasia, bukan dinas Rahasia. Oleh karena itu, kami mendesak Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengambil alih proses legal drafting yang dilakukan oleh Badan Inteljen Negara.

Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Lalu
Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2004

Kami, korban/keluarga korban dan organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia yang tercantum di bawah ini, mendesak kepada Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono segera menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu berdasarkan prinsip-prinsip "human rights accuntability". Kami menolak bila penyelesaiannya dilakukan dengan langkah-langkah ynag mengingkari prinsip tersebut.

Pemberian Pangkat Jendral Kepada Hari Sabarno dan Hendropriyono
Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meyesalkan keputusan Presiden Megawati Soekarnoputri yang memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Menkopolkam ad interim Hari Sabarano dan Kepala Badan Inteljen Negara AM Hendropriyono.

Catatan 59 tahun TNI
Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melihat dalam usianya yang ke 59 TNI masih menyisakan beberapa persoalan dalam proses demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia. Sekalipun patut disyukuri pada saat ini keberadaan TNI di parlemen sudah diakhiri. Namun hal ini tidak berarti ruang politik TNI untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan telah berkahir. Hal ini disebabkan tidak tegasnya Negara untuk mengakhiri keberadaan Komando teritorial maupun fungsi kekaryaan pada UU TNI yang baru disyahkan 30 September 2004.

Darurat Sipil Aceh : Hilangnya Gagasan Penyelesaian Damai Aceh
Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), menyesalkan keputusan yang diambil oleh pemerintah melakukan perpanjangan darurat sipil di Aceh. Keputusan ini merupakan gambaran tidak berkembangnya gagasan penyelesaian konflik Aceh secara damai dan demokratis oleh Presiden dan DPR RI.

Putusan Pengadilan Priok Tidak Sesuai Sifat Seriusnya Kejahatan Priok
Tgl terbit: Selasa, 24 Agustus 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai usainya persidangan tingkat pertama Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok, bukanlah akhir dari upaya memperoleh kebenaran dan keadilan bagi korban khususnya. Persidangan ini malah menimbulkan beberapa persoalan krusial yang harus dikoreksi baik prosesnya, keputusan maupun dalam rangka meletakan posisi pertanggungjawaban sesungguhnya yang tak tersentuh oleh pengadilan.

Aksi Keprihatinan atas Matinya Kebenaran dan Keadilan
Tgl terbit: Kamis, 19 Agustus 2004

Kami menyatakan keprihatinan atas matinya kebenaran dan keadilan di Indonesia. Pengadilan, yang merupakan harapan atas ujung tombak terwujudnya pertanggungjawaban hukum dan keadilan bagi korban justru membebaskan para terdakwa militer pelaku pelanggaran berat HAM di Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984. majelis banding Pengadilan Tinggi HAM ad hoc membebaskan para terdakwa yang sebelumnya diputus pengadilan HAM selama 3 †5 tahun penjara, termasuk Jendral Adam Damiri, mantan Pangdam Udayana. Pengadilan HAM adhoc membebaskan Mayjen TNI (Purn) Pranowo dan Mayjen TNI Sriyanto, yang sekarang menjabat Komandan Jendral Kopassus dalam kasus Tanjung Priok. Putusan bebas ini telah menghancurkan harapan korban dan keluarga korban karena pengadilan tidak mampu untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan serta memulihkan hak-hak korban yang telah diperjuangkan bertahun-tahun lamanya.

Atas Putusan Bebas Terdakwa Pelanggaran Berat HAM
Tgl terbit: Jumat, 13 Agustus 2004

Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya perkembangan penegakan HAM di Indonesia dan matinya nurani penegak hukum. Pengadilan ad hoc HAM Indonesia membebaskan terdakwa-terdakwa perwira tinggi militer dalam perkara Timor Timur dan Tanjung Priok. Pada kasus Timor Timur, Mayjen Adam Damiri dibebaskan pengadilan tinggi setelah sebelumnya semua terdakwa militer dan polisi juga dibebaskan. Kemudian 2 terdakwa kasus kejahatan HAM Tanjung Priok, Pranowo (bekas Komandan Pomdam) dan Sriyanto (bekas Kasi Ops. Kodim 0502-kini Komandan Jendral Kopassus) juga divonis bebas. Peristiwa ini melecehkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang diperjuangkan para korban.

Perlunya dibentuk Tim Gabungan untuk Perkara Kerusuhan Mei 98
Tgl terbit: Kamis, 12 Agustus 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) beserta Keluarga Korban peristiwa Mei 98 menyatakan prihatin dan kecewa atas pengembalian berkas hasil penyelidikan peristiwa Mei 98 oleh Kejaksaan Agung, 26 Juli 2004 lalu. Kami juga menanyakan sikap Komnas HAM atas tindak lanjut dari hal tersebut.

Putusan Bebas terhadap Terdakwa Pranowo dalam Kasus Tanjung Priok
Tgl terbit: Rabu, 11 Agustus 2004

Korban dan keluarga korban Tanjung Priok dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan prihatin dan kecewa atas putusan Meajelis Hakim Pengadilan HAM Tanjung Priok atas terdakwa Pranowo, mantan Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer V Jaya, 10 Agustus 2004. Putusan bebas ini secara terbuka telah memberi justifikasi tidak adanya peristiwa kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok yang bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapamngan. Selain itu, putusan ini telah menghancurkan harapan korban dan keluarga korban karena pengadilan tidak mampu untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan serta memulihkan hak-hak korban yang telah diperjuangkan sejak 20 tahun lalu.

Putusan Bebas Perkara Timor Timur Membawa Konsekuensi Logis Dibentuknya Pengadilan ad hoc Internasio
Tgl terbit: Selasa, 10 Agustus 2004

Melalui pernyataan ini, kami bermaksud menyampaikan keprihatinan hukum atas dibebaskannya sejumlah terdakwa dalam perkara hak asasi manusia timor Timur 1999. Kami menilai putusan-putusan bebas terdakwa yang bertanggung jawab atas keamanan saat terjadinya peristiwa tersebut membawa konsekuensi logis bahwa pemerintah Indonesia harus menerima dan menyambut peluang dibentuknya pengadilan ad hoc internasional.

Pengembalian Berkas Perkara Mei 1998
Tgl terbit: Selasa, 03 Agustus 2004

Forum Keluarga Korban Tragedi Mei 1998 bersama KontraS, ELSAM dan Tim TPK 12 Mei 1998, menyatakan kecewa atas sikap dan tindakan Jaksa Agung yang mengembalikan berkas perkara kerusuhan Mei 1998. Kami menilai pengembalian berkas ini terlalu mengada-ada. Tindakan ini tampaknya sengaja dilakukan Jaksa Agung dengan tujuan mengulur-ulur waktu sehingga para pelaku dan dalang kerusuhan Mei 1998 terhindar dari jerat hukum. Tindakan tidak dapat dipisahkan dari rangkaian sikap dan tindakan Jaksa Agung yang menciutkan daftar para pelaku pelanggaran berat HAM dalam perkara pelanggaran berat HAM lainnya seperti kasus Timor Timur, Tanjung Priok, Tisakti Semanggi I-II. Oleh karena itu, Kami mendesak Jaksa Agung dan Ketua Komnas HAM untuk membentuk Tim Gabungan (Join-Team) untuk menindaklanjuti pengusutan kasus Kerusuhan Mei 1998.

Mendesak Komnas HAM Menuntaskan Berbagai Kasus Pelanggaran Berat HAM di Papua
Tgl terbit: Rabu, 28 Juli 2004

Pelanggaran-pelanggaran Berat HAM yang telah terjadi di seantero tanah Papua semenjak tahun 1961-2003 yang tidak tertangani dan terus berlangsung adalah bukti ketidakseriusan dan ketidakmauan (unwillingnessy) negara mendorong penegakan HAM bagi masyarakat Papua. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Papua menyesalkan ketiadaan kemajuan penegakan dan perlindunagan HAM di Papua akibat ketidakseriusan dan ketidakmauan negara tersebut. Seringkali yang terjadi adalah pembiaran dan pemberian perlindungan terhadap pelaku oleh negara, sehingga kasus demi kasus terjadi. Pemenuhan aspirasi masyarakat Papua berupa pembentukan tim-tim berdasarkan ketentuan undang-undang dan keputusan presiden masih sarat dengan motif politik meredam gejolak yang bisa mengakibatkan instabilitas pemerintahan di Papua, bukan untuk memenuhi tanggung jawab dan memberikan keadilan bagi korban, keluarga korban dan masyarakat Papua.

Rencana Menghadiri "The 60th Session of the United Nations Commission on Human Rigths"
Tgl terbit: Sabtu, 15 Mei 2004

KontraS bersama dengan delegasi NGO Indonesia yang lain, berencana akan menhadiri sidang Komisi HAM PBB ke-60, di Jenewa, Swiss. Dalam sesi sidang tahun ini, KontraS akan menyampaikan perkembangan situasi dan kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia, termasuk progress report perkembangan penanganan kejahatan masa lalu. Selain menghadiri sidang Komisi HAM, delegasi juga akan menemui sejumlah perwakilan negara besar seperti Amerika, Jepang dan Uni Eropa. Termasuk negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

Tim Advokasi Untuk Rakyat Manggarai
Tgl terbit: Selasa, 11 Mei 2004

Belum lama berselang tragedi Bulukumba yang menewaskan 3 orang petani, lagi-lagi tanggal 10 Maret 2004 sekitar 5 orang petani tewas akibat tembakan aparat Kepolisian Ruteng, Manggarai, NTT. Kejadian tersebut bermula dari aksi masyarakat ke Mapolres Ruteng yang menuntut pembebasan tujuh rekannya yang sehari sebelumnya ditangkap saat bertandang di Tangkul Rende Nao Kecamatan Poco Ranaka. Dalam insiden tersebut Kapolda NTT, Brigjen Edward Aritonang, menyatakan bahwa kedatangan masyarakat tersebut bukan untuk negoisasi melainkan langsung menyerang Mapolres Manggarai.

Menanggapi Pernyataan Kejagung pada Tanggal 4 Maret 2004 Dan Pernyataan Tanggal 5 Februari 2004
Tgl terbit: Senin, 10 Mei 2004

Tragedi 12 Mei 1998, Semanggi I dan II telah menjadi catatan sejarah buram bangsa Indonesia. Sebuah “malapetaka” kemanusiaan yang menyisakan luka kolektif bangsa ini. Namun hingga kini, peritiwa tersebut, seakan hilang ditelan waktu. Pemerintahan baru (legislatif, eksekutif dan yudikatif) yang menjadi anak kandung reformasi justru tidak bisa berbuat banyak dan belum menunjukan komitmennya.

Pemilu Aceh Dibawah Darurat militer
Tgl terbit: Minggu, 09 Mei 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) menyesalkan keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pemilu 2004 di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam status perpanjangan darurat militer kedua. Keputusan ini diambil berdasarkan kepentingan terselenggaranya Pemilu pada waktu yang bersamaan di seluruh Indonesia, tanpa memperhatikan konteks perwilayahan Pemilu dan asas-asas yang harus dipenuhi untuk menghasilkan Pemilu yang legitimated dan demokratis. Pemerintah masih memandang bahwa Darurat Militer merupakan kebijakan paling tepat untuk menghadapi permasalahan, khususnya berkaitan dengan pengamanan Pemilu 2004 di NAD.

KontraS Mendesak Hakim dan JPU Tetapkan Try Sutrisno sebagai Tersangka
Tgl terbit: Senin, 03 Mei 2004

Pada tanggal 1 dan 2 Maret 2004 mantan Pangdam Jaya/Laksusda Jaya/Pangkopkamtibda Jaya Try Sutrisno diminta keterangannya sebagai saksi atas terdakwa Kapten (inf) Sutrisno Mascung dan kawan-kawannya serta Pranowo. Dalam keterangan Try Sutrisno ada beberapa hal yang menurut KontraS perlu mendapat perhatian khusus :

Vonis Majelis Hakim Kasus Priok
Tgl terbit: Jumat, 30 April 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menghargai dan menghormati putusan Majelis Hakim Perkara Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok untuk terdakwa Butar Butar, mantan Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara. Menurut Kontras, putusan ini merupakan putusan yang memiliki arti penting bagi para korban dan keluarga korban peristiwa beserta ahli warisnya. Putusan ini juga menunjukan kebranian Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Namun demikian, hal ini bukan merupakan akhir dari seluruh proses memperoleh keadilan hukum. Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan.

Penuntut Umum Tidak Serius Buktikan Dakwaan Banyak Saksi Dipanggil Untuk Kaburkan Dakwaan
Tgl terbit: Selasa, 27 April 2004

Pengadilan HAM Tanjung Priok yang telah dimulai pada September 2003 hampir memasuki tahap akhir. Pada tiga berkas perkara atas nama Sutrisno Mascung, Pranowo dan Sriyanto telah memasuki agenda akhir pemeriksaan saksi, sementara berkas perkara atas nama terdakwa Butar Butar akan memasuki agenda putusan pada 30 April 2004.

Penolakan terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden Militer dan Kepolisian
Tgl terbit: Senin, 26 April 2004

Pada Pemilu 2004, peluang kebangkitan militerisme semakin besar. Pada pencalonan presiden dan wakil presiden, hampir semua partai politik mengumukan akan mencalonkan militer menjadi presiden atau wakil presiden. Parti Golkar sendiri secara resmi mencalonkan Wiranto, mantan Menhankam /Pangab semasa Orde Baru. Lalu Partai Demokrat mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah menjadi ajudan presiden Soeharto. Sementara beberapa partai politik sedang mempertimbangkan untuk menggandeng militer sebagai wakil presiden dengan berbagai alasan, termasuk kebutuhan akan "terciptanya stabilitas keamanan".

Pernyataan Sikap
Solidaritas Kesatuan Korban Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Minggu, 25 April 2004

Kemenangan gerakan reformasi 1998 yang dimotori oeh mahasiswa telah membuka ruang bagi masyarakat, termasuk korban pelanggaran HAM untuk mengekspresikan dan memperjuangkan hak-haknya. Sebagai korban, kami telah mampu mengorganisasikan diri dan menuntut pertanggungjawaban nergara. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari peran gerakan reformasi 1998 yang sedikit banyak telah mampu mengurangi keterlibatan militer dalam urusan kebebasan masyarakat sipil.

KontraS Mengecam Aksi Brutal Kepolisian India
Tgl terbit: Jumat, 23 April 2004

Kontras sebagai bagian dari anggota AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearance) mengecam aksi brutal kepolisian India terhadap 28 perempuan keluarga korban penghilangan paksa. Aksi brutal tersebut dilakukan oleh kepolisian India dalam menghadapi rangkaian protes damai yang dilakukan oleh organisasi APDP (Assossiation of Parents of Disappearance Persons) di depan kantor APDP Di Srinagar pada tanggal 20 Maret 2004.

Pemilu Aceh Di Bawah Tekanan Senjata
Tgl terbit: Rabu, 21 April 2004

Selama masa pelaksanaan Pemilu, khususnya masa pencoblosan, berikut ini adalah beberapa catatan kami atas pemantauan lapangan secara terbatas serta laporan-laporan masyarakat yang telah kami terima :

Membawa Pemilu Aceh ke Mahkamah Konstitusi
Tgl terbit: Rabu, 21 April 2004

Dari hasil monitoring dan laporan yang kami terima memang pemilu di Aceh diikuti oelh orang banyak. Namun, apakah keikutsertaan masyarakat mencapai angka 94.00 % kami tidak bisa melakukan kalkulasi secara tepat. Hal ini mengingat pihak KPU tidak pernah mengeluarkan data resmi tentang jumlah pemilih terdaftar di Aceh. Pernyataan-pernyataan yang pernah dikeluarkan oleh pihak lain tentang jumlah pemilih yang terdaftar tidak mungkin kami gunakan sebagai dasar perhitungan mengingat KPU lah yang berhak megeluarkan pengumuman tentang jumlah pemilih.

Tindakan Represif Aparat di Kampus UMI Makasar
Tgl terbit: Minggu, 04 April 2004

Pada 1 Mei 2004 lalu di Makasar, pernyataan sikap politik para mahasiswa yang bernama Front Perlawanan Militer (FPM) di kantor KPU Sulawesi Selatan dijawab oleh aparat kepolisian dengan tindakan represif. Pembubaran aksi secara paksa, pemukulan, penganiayaan dan berujung pada penangkapan 25 mahasiswa ke Polres Makasar Timur serta dua orang yang ditahan, yaitu Castro dan Fajar.

Evaluasi Manuver Angkatan Darat di Aceh
Tgl terbit: Kamis, 01 April 2004
Kondisi Aceh belakangan memberikan sejumlah pertanyaan, sehubungan dengan �ketidak efektifitasan� CoHa (Cessasion of Humanitarian Agreement). Sejumlah peristiwa kekerasan masih terus terjadi
Penangkapan Aktivis Mahasiswa; Bukti Kebebasan Sipil Dalam Ancaman
Tgl terbit: Selasa, 24 Februari 2004

KontraS mengecam tindak penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (arbitrary arrest and detention) yang ditunjukan langsung kepada para aktivis di Aceh. Tindakan ini jelas mengancam kebebasan masyarakat sipil, khusus mereka yang tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. KontraS menduga, penangkapan tersebut terkait dengan kritik yang dilancarkan oleh organisasi-organisasi mahasiswa Aceh atas kinerja PDMD sepanjang masa darurat militer dan persiapan menjelang Pemilu di Nanggroe Aceh Darusallam serta advokasi mereka terhadap pengungsi sehingga dianggap sebagai bagian dari GAM. Atas dasar itu, KontraS mendesak agar semua aktivis yang ditangkap untuk segera dibebaskan. KontraS mendesak Polri khususnya Polda Nanggroe Aceh Darusallam untuk bersikap independen dan bebas intervensi politik dari pihak manapun, sehingga mampu menunjukan dasar pertimbangan penangkapan yang jelas.

Mendesak Pemerintah, DPR dan Komnas HAM Membongkar Tragedi Talangsari
Tgl terbit: Senin, 09 Februari 2004

KontraS, ELSAM, PBHI dan IKOHI kembali mendesak Pemerintah, DPR dan Komnas HAM agar mengungkap kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Talangsari, Lampung pada & Februari 1989. Kejahatan di Talangsari telah mengakibatkan ratusan warga tewas, luka-luka berat dan hilang akibat penembakan, pnyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. lebih jauh dari itu korban yang masih hidup maupun para keluarga korban mengalami diskriminasi selama kurang lebih 15 tahun. Oleh karena itu, kami menuntut adanya kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam kasus kejahatan Talangsari. Kejelasan ini harus ditempuh lewat jalur hukum, guna menghukum para pelaku dan mengembalikan hak-hak para korban yang hilang akibat peristiwa tersebut.

Permintaan Komnas HAM Kepada DPR Untuk Memberikan Rekomendasi Baru Kasus Trisakti, Semanggi I dan Se
Tgl terbit: Kamis, 05 Februari 2004

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR dengan Komnas HAM pada 3 Februari 2004, Komnas HAM meminta DPR untuk mengkaji dan meninjau kembali rekomendasi DPR tentang tidak adanya indikasi pelanggaran berat HAM dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1 . Menanggapi permintaan tersebut Komisi Hukum DPR menunjukan Ketua Subkomisi HAM Hamdan Zoelva sebagai koordinator untuk melakukan pengkajian kemungkinan mengubah rekomendasi DPR jika ditemukan bukti-bukti baru dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 2 .

Pemanggilan Saksi Ke Persidangan Pengadilan HAM Adhoc Tanjung Priok
Tgl terbit: Senin, 26 Januari 2004

Pengadilan HAM Adhoc untuk Kasus Tanjung Priok telah berjalan selama 4 bulan dan telah memasuki tahapan pemeriksaan saksi. Sepanjang pengamatan KontraS dan Korban/Keluarga Korban Tanjung Priok, hingga akhir Januari 2003, 54 saksi telah dihadirkan Kejaksaan Agung. Namun banyak dari saksi yang dihadirkan justru meringankan terdakwa.

Tindak Lanjut Kasus Kerusuhan Mei 1998
Tgl terbit: Senin, 26 Januari 2004

KontraS mendesak Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM dalam kasus Kerusuhan Mei 1998, dengan menyatakan kelangkapan berkas penyelidikan untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan. Selanjutnya, KontraS mendesak Jaksa Agung segera membentuk tim penyidik ad hoc dan segera menetapkan waktu dimulainya penyidikan.

Tidak Rasional, Usul Pemberlakuan Operasi Terpadu di Papua
Tgl terbit: Senin, 26 Januari 2004

KontraS dan ELSAM mengecam usulan Komisi I DPR-RI untuk memberlakukan Operasi Terpadu di Papua, dengan penerapan keadaan bahaya dengan status darurat sipil. Kami berpandangan bahwa usulan ini dilakukan tanpa pertimbangan yang benar, kecuali untuk kepentingan jangka pendek partai-partai politik, terutama yang mengusulkan maupun mendukung usulan pemberlakukan keadaan darurat di Papua.


Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org