Pembangunan Nasional sejatinya bisa mendorong pemerataan keadilan sosial bagi terpenuhinya hak-hak rakyat untuk mengelola segenap sumber daya alam demi kesejahteraan seluruh lapisan sosial masyarakat. Keadilan sosial dapat dimaknai sebagai kemampuan negara untuk menyediakan akses dan kebutuhan publik, yang melibatkan sistem pembagian secara adil dan merata; termasuk di dalamnya akses terhadap s

'Dimanakah mereka?'—ini adalah pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh keluarga korban penghilangan orang secara paksa. Mereka mendatangi setiap kantor polisi, pusat penahanan, kamp militer, “rumah perlindungan” dan tempat-tempat lainnya untuk menemukan informasi mengenai nasib dan keberadaan orang-orang yang mereka cintai, dimana seringkali mereka mendapat penolakan, diarahkan kesana kemar

Indonesia tahun 1998. Ratusan ribu manusiayang berasal dari segala jenis kehidupan - mahasiswa, seniman, buruh, orang-orang miskin kota, pegawai dsb. - turun memadati jalanan kota-kota besar. Mereka ngotot menuntut turunnya otokrat Suharto. Gerakan reformasi memekikkan demokrasi, HAM dan keadilan sosial. Mereka mendesak demilitarisasi masyarakat dan politik serta penumpasan korupsi, kolusi dan ne

Dugaan adanya penyiksaan dan rekayasa kasus dalam perkara kekerasan seksual di Jakarta International School (JIS) semakin menguat setelah munculnya fakta-fakta, baik yang berasal dari temuan dan/atau investigasi yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) maupun fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Sebagai contoh, hasil temuan KontraS berdasarkan

Tidak ada sinetron, film atau buku cerita dapat meniru drama dalam “Dari Dukacita Menjadi Keberanian”. Bisakah Anda bayangkan seorang pemuda kembali dari Eropa menuju Guatemala atau Argentina atau Timor untuk bertemu dengan orang tua serta saudara-saudaranya untuk pertama kalinya? Atau para ibu di Beijing dan Buenos Aires, berminggu-minggu mencari anak yang mereka kasihi di tengah hinaan

Pada Deklarasi Winna dan Program Aksi (Vienna Declaration and Programme of Action) yang diadopsi dibulan Juni 1993, Konferensi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia (the World Conference on Human Rights) telah merekomendasikan kepada Negara-negara dalam mempertimbangkan keinginan pada penyusunan sebuah rencana aksi nasional yang mengidentifkasi proses-proses di mana Negara-negara dapat memperbaiki

Buku ini adalah panduan singkat untuk memahami Hak Asasi Manusia (HAM). Sekaligus memahami pelanggaran HAM dan jenis-jenis pelanggaran HAM di sektor tanah dan akses atas tanah. Panduan ini disusun oleh KontraS, dengan mengambil pembelajaran dari kasus-kasus yang masuk dan didampingi oleh KontraS maupun bersama dengan organisasi lainnya, seperti Walhi, Jatam, KPA, dll. Dalam menyusun b

Buku Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berah HAM di Aceh ini merupakan usulan dari organisasi-organisasi masyarakat Sipil, Koalisi Pengungkapan Kebeneran (KPK), bagi pemerintah, Pusat maupun Aceh, dalam berupaya menuntaskan persoalan masa lalu berupa kekerasan di Aceh semasa konflik bersenjata. This book, entitled A Proposal for Remedy for Victims of Gross Human Rights Violations

Buku berjudul “Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu: Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok 1984” ini merupakan catatan dokumentasi KontraS terhadap pemantauan Pengadilan HAM adhoc untuk peristiwa pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Selain itu, buku ini menggambarkan perjuangan advokasi Kontras dalam mendampingi korban dan keluarga korban Tanjung

Buku ini merupakan kumpulan tulisan ataupun transkipsi diskusi yang dilakukan oleh Koalisi Pengungkap Kebenaran (KPK) Aceh selama tahun 2007 baik di Aceh maupun di Jakarta. Diskusi ataupun kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk seminar, diskusi public, diskusi radio, tulisan opini di media massa dan focus discussion group baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sam

Buku yang berjudul "KELUAR JALUR" merupakan kerja bareng International Centre for Transitional Justice (ICTJ) dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bertutur tentang tiga belas tahun perjalanan keadilan transisi di Indonesia setelah jatuhnya rejim Soeharto. Di dalam laporan ini dijelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan penyelesaiannya yang samp

Penyusun : KontraS Penerbit : KontraS, 2000 Jumlah Halaman : 158 halaman Masa Transisi di tahun 2000 pasca reformasi 1998 mengemban begitu rupa kewajiban, optimisme kian meruah untuk bisa melahirkan negara demokratis, untuk bisa menegakan HAM di Indonesia. Sungguhkah harapan itu ter

Penulis : KontraS Penerbit : KontraS (April 2001) Jumlah Halaman : 51 Halaman Tanggal 7 September 1984, di Tanjung Priok, sekitar pukul 23.00 Wib, atas nama dasar Asas Tunggal Pancasila-, telah terjadi tindak kekerasan berupa penyerangan ke penduduk sipil yang melakukan aksi secara damai. Peristiwa tersebut

Penulis : KontraS Penerbit : KontraS, Januari 2002 Tebal Halaman : 117 Halaman Paska (Reformasi) 1998, situasi sosial politik Indonesia diapksa menuju suasana transisi, dari rezim otoritarian menuju negara Demokratis. Dua tahun sudah proses transisi

Penulis : Sondang Irene E. Sidabur, Livia Iskandar, Dharmawan, Kristi Poerwandari, Nining Nurhaya Penerbit : KontraS dan Yayasan Pulih, September 2003 Jumlah Halaman : 256 Halaman Realitas sosial, politik dan budaya Indonesia amatlah beragam. Seringkali kekerasan h

Penulis : KontraS Penerbit : KontraS (April 2003) Jumlah Halaman : 159 Halaman Penegakan HAM, selalu dihadapkan pada realitas sosial politik yang sering kali tidak memihak kepada kemanusiaan dan keadilan. Keengganan dan ketidaksungguhan pemerintah terhadap penegakan HAM, terasa tida

Penulis : KontraS Penerbit : KontraS (Januari 2004) Jumlah Halaman : 152 Halaman Asas kunci Pemilu adalah LUBER (Langsung, Umum, Bebas, rahasia) dan pemilu ada guna pemenuhan hak berekspresi dan berperan serta dalam penyelenggaraan negara. Namun mungkinka

Penulis : Korban Tanjung Priok dan KontraS Penerbit : KontraS dan Gagas Media (Agustus 2004) Jumlah Halaman : 195 Halaman Bicara dan berbagi tentang kepedihan dan kesakitan karena perenggutan dan perampasan Hak-hak sebagai manusia bukanlah ha

Penulis : Ester Indahyani Jusuf, Raymond R Simanjorang Penerbit : kerjasanma KontraS, SNB, IKOHI, FKKM 98, Yayasan Tifa (Mei 2005) Kegelapan menaungi pengungkapan kebenaran peristiwa Kerusuhan Mei 1998. namun jejak peristiwa, serpihan peristiwa, dan kesedihan peritiwa bertebaran di mana-mana. Anehnya meskipun ada, semua

Penulis : Usman Hamid, Hotma Timbul Hutapea, A. Patra M. Zen, Stanley Yosep Adi Parsetyo Penerbit : KontraS, SNB, APHI, IKOHI, FKKM 98, Yayasan Tifa (2005) Jumlah Halaman : 222 Halaman Empat priode kepemimpinan terlampaui sudah, tak ada satupun jawaban ampuh bagi ked

Meski Status DOM itu sudah dicabut dan diikuti permintaan maaf beberapa presiden yang sempat memimpin pemerintahan-termasuk petinggi keamanan pemerintah-ternyata tidakotomatis melepaskan masyarakat Aceh dari belenggu kekerasan. Pencabutan status ini juga tidak merubah eskalasi kekerasan terhadap warga sipil di Aceh. Bahkan dalam kurun waktu yang sama-jika dibandingkan dengan masa DOM-jumlah kor

Sejak meninggalnya Munir yang kemudian diumumkan sebagai akibat adanya kandungan racun arsen didalam tubuhnya, kejadian ini menjadi misteri yang mengundang perhatian luas, baik publik di dalam negeri maupun internasional. Tekanan yang kuat terhadap Pemerintahan SBY untuk membentuk suatu penyelidikan 'extraordinary' ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Munir

Laporan ini menunjukkan bahwa realitas dalam penegakan hukum dan HAM di tahun 2005 masih tetap gelap. Reformasi elektoral pemilu baru sebatas pembangunan mekanisme demokrasi prosedural. Payung hukum yang telah tersedia selaam era reformasi sering disia-siakan oleh negara. Pilar demokrasi berbasis kedaulatan hukum pun tidak tegak Harapan penegakan HAM justru lebih terlihat di

Seribu kenangan akan tetap tersimpan dalam kalbu, kami sadar bahwa seorang pemuda adalah garda terdepan untuk merombak kebekuan dalam tatanan nilai kehidupan. Sejarah telah membuktikan. Semoga niat anak saya yang tulus dalam membela rakyat Indonesia yang sedang tertindas akibat kezaliman pemimpin-pemimpinnya di-ridhoi Allah Yang Maha Perkasa. Amin Bu

Membangun Bangsa (Nation) adalah kata kunci dari semangat awal bagian-bagian masyarakat kita menyatukan diri serta memberikan identitas atas dirinya sebagai Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, identitas itu tidaklah dinaungi oleh nilai-nilai yang sama. Akan tetapi dari waktu ke waktu, saling pengaruh antar bagian dalam bangsa ini ataupun kehidupan global, talah t

Judul buku : Talangsari 1989, Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa LampungPenulis : FadilasariPengantar : Zumrotin KSPenerbit : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan dan Sijado, Maret 2007Tebal : ix + 125 halaman Talangsari 1989. Kejadian itu sudah berlalu 18 tahun lalu. Meski begitu, bagi sebagian orang peristiwa itu mungkin tidak mungkin terlupakan. Bahkan, sebagaimana ditu

Buku ini diterbitkan bukan sebagai buku bacaan populer, terutama mengingat cakupan materi yang ada. Tapi buku ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi kalangan pemerhati dan penegak hukum, termasuk para sarjana dan kaum cendikiawan hukum. Ini adalah tantangan bagi dunia hukum, selain menjadi pengalaman pertama bagi dunia hukum. Menjadi tugas kit

HAM Belum Jadi Etika Politik Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kerja-kerja KontraS dalam mengawal proses demokrasi dan pengakan HAM sepanjang tahun 2006, KontraS meluncurkan Buku Laporan Tahunan HAM 2006, pada September 2007 ini. Meski terlambat, KontraS berharap catatan ini dapat menjadi cermin bagi pengambil kebijakan u

Beberapa sosok manusia tengah bergerak pelan, gemetar dalam kelam. Seorang perempuan, seorang ibu tengah merangkul, merengkuh beberapa manusia korban sekaligus dalam pelukannya, sambil berlutut bersama. Wajah sang bunda tengadah ke atas. Teriakannya berpendar-pendar tanpa suara, matanya menerawang jauh. Rupanya tengah dibisikkan sebuah doa manusia pada situasi batas daya kemampuan hidupnya.

Tulisan ini merupakan bahan pemantauan atas sejumlah peraturan resmi negara yang mendiskriminasi hak-hak sipil politik, sosial, ekonomi para korban tahanan politik (tapol). Tulisan ini disusun oleh Mudjayin, seorang tua renta, yang khas dengan kaca mata hitam tebal baik ukuran kacanya maupun gagangnya yang juga tapol peristiwa 1965-1966. Dan,

Human Rights Support Facilities (HRSF) yang didukung oleh KontraS, LBH Jakarta, HRWG, Yayasan Pulih serta Yayasan TIFA memandang perlu segera dilakukan upaya perlindungan terhadap mereka yang banyak melakukan aktivitas dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui secara universal, atau biasa dikenal dengan nama pembe

Senin 16 Maret 2009, Wisma Makara, Universitas Indonesia jadi saksi saat ratusan korban pelanggaran HAM yang berasal dari bagian Barat hingga Timur Indonesia, bahkan termasuk dari Timor Leste, berkumpul di satu tempat dengan tujuan bersama: mengkonsolidasikan gerakan pejuang HAM dalam merebut ruang politik pemajuan HAM. Wisma yang terleta

Kajian dalam buku ini berangkat dari catatan-catatan atas pandangan, perasaan, dan pengalaman para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang kehilangan anggota keluarganya dan harus menempuh mekanisme peradilan militer untuk mencari keadilan. Tim pengkajian KontraS melakukan wawancara dengan korban, wawancara dengan anggota Pansus Peradilan Militer, diskusi dengan ahl

Buku ini merupakan catatan atas keadaan hak-hak asasi manusia tahun 2009. Ruang lingkupnya sebatas pada peristiwa-peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang sempat terekam sepanjang tahun. catatan ini diwarnai momentum pergantian rezim lewat pemilu legislatif - baik nasional maupun lokal.

Laporan pemantaun ini berisi pemantauan yang dilakukan ooeh KontraS selama tiga bulan, terhitung dari bulan Maret hingga Mei 2011. Pemantuan ini dilakukan di 69 PPID kepolisian di Indonesia eengan melibatkan kantor Kontras di berbagai daerah, meliputi Banda Aceh, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua. (

Buku ini merupakan catatan situasi pengekan hak asasi manusia di Indonesia sepanjang tahun 2010. Berkat jerih payah seluruh badan pekerja KontraS, yang memang memfokuskan kerja-kerjanya pada advokasi HAM di Indonesia (terutama di Aceh, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi, nusa Tenggara dan Papua), regional Asia Tenggara dan Timor leste. [

Buku ini berisi tentang panduan bagaimana mengenal hak atas informasi publik yang berkaitan dengan pemolisian. Selain itu disertai mekanisme mendapatkan informasi dan apa yang dilakukan bila tidak diberikan. disertai dengan peraturan-peraturan terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pemolisian

Buku yang diterbitkan Kontras dan didukung oleh Indonesia Australia Legal Development Facility, merupakan panduan bagi pekerja hak asasi manusia dalam melakukan pemantauan dan investigasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.di dalamnya juga dimuat tips-tips bagaimanai melakukan dua hal tersebut.

Buku ini merupakan catatan pendokumentasian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2011, sehingga buku ini dinamakan sebagai buku laporan kondisi HAM tahun 2011. Penulisan buku ini berdasarkan isu-isu fokus kerja Kontras [unduh]

Naskah akdemis ini merupakan sebuah tulisan yang membahas tentang pentingnya Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Ratifikasi konvensi Internasional ini juga merupakan salah satu rekomendasi DPR untuk kasus penghilangan paksa tahun 1997/1998. Download [

Buku ini berisi bagaimana KontraS melakukan pemantauan terhadap peran dan tugas Polri dalam perlindungan kelompok minoritas agama dan keyakinan untuk beragama, berkeyakinan, dan beribadah di wilayah sekitar Jakarta dan Jawa Barat.

Buku panduan pemolisian ini memberi fokus pada pendalaman perspektif HAM atas isu kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadah yang berguna bagi aparat kepolisian dalam menjabarkan fungsi dan perannya sesuai dengan amanat konstitusi, undang-undang, hingga aturan internal kepolisian.

Buku panduan tentang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (PME) yang singkat ini ditujukan sebagai referensi dan memudahkan pembaca yang tertarik dan ingin mendalami PME secara mudah serta menyenangkan. Berbagai buku tebal telah ditulis mengenai PME. Beberapa lainnya juga dican Di dalam buku ini penulis mencoba menyederhanakan panduan PME sebagai instrumen yang mudah dipahami publik luas, atau me

Buku ini merupakan catatan pendokumentasian atas berbagai kekerasan, pelanggaran atas hak-hak yang mendasar dan secara umum pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.  Sedikit banyaknya juga disirat respon-respon dari Pemerintah Indonesia sepanjang 2012. Oleh karenanya buku ini dinamakan sebagai buku Laporan Tahunan Situasi HAM di Indonesia sepanjang 2012. Pencatata

KontraS bersama CLD (Centre for Law and Democracy) melakukan penilaian terhadap 5 komisi negara yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Ombudsman dan Komisi Yudisial dalam hal kesiapannya terhadap hadirnya UU no. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik. Penilaian tentang implementasi UU KIP di Komisi Negara yang te

Tahun 2013 telah berlalu, dan kita mulai memasuki tahun 2014. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengeluarkan catatan pendek terkait potret Hak Asasi Manusia [HAM] setahun terakhir; termasuk rangkuman kasus, fakta dan peristiwa yang melingkupinya. Tentu, pergantian tahun ini menjadi sedikit istimewa, mengingat kita telah memasuki ta

Majalah ini hadir sebagai edisi lepas, tak berseri, untuk sekedar memantik diskusi "Adakah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Berpihak dan Kontributif bagi Promosi HAM di Indonesia dan secara Global?" sekedar untuk mengingat saja bahwa Indonesia memiliki keterikatan secara konstitusional untuk "ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkaan kemerdekaan, perdamaian abadi, da

Buku yang berbentuk laporan HAM ini, disusun dan ditulis berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan, KontraS, dan beragam organisasi masyarakat sipil, selaku jaringan pendukung yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Tentu kehadiran buku ini, tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, baik dalam penyajian informasi data maupun peristiwa, namun dem

Buku ini bermanfaat untuk memperkaya informasi terkait layanan bantuan hukum di Indonesia. Kehadiran buku ini,semoga membawa manfaat bagi kita semua, khususnya sebagai referensi untuk melihat akuntabilitas pelaksanaan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Buku kecil ini hadir sebagai sebuah panduan untuk mengukur kewajiban negara. Dalam konteks HAM, kewajiban negara yang muncul adalah kewajiban untuk memajukan HAM, kewajiban untuk melindungi dan kewajiban untuk memenuhi HAM dari setiap warga negara. Untuk itu, buku ini memberikan tinjauan kewajiban negara dari beragam sudut pandang, pertama dari hukum nasional, regional dan hukum HAM internasional.

Majalah versi English ini hadir supaya dapat pula di nikmati oleh masayarakat luas khususnya masyarakat International.

Dalam masa transisi demokrasi dimana berbagai prinsip demokrasi dan HAM masih dikontestasikan, adanya kelompok masyarakat sipil yang kuat menjadi pilar penting dalam mendorong konsolidasi demokrasi dan HAM. Pembela HAM adalah salah satu unsur terpenting dalam masyarakat sipil. Mengapa dia penting? Pembela HAM merupakan entitas yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah sebagai u

Buku laporan hasil investigasi Kasus Kekerasan di Sape, Kabupaten Bima, ini hadir sebagai wujud kontribusi dan akuntabilitas KontraS, selaku organisasi HAM, yang memiliki perhatian terhadap beragam isu pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, salah satunya yang terjadi di wilayah eksploitasi sumber daya alam [SDA].

Kertas kerja ini, secara khusus, mengulas dan memberikan paparan tentang potret atau kondisi Hak Asasi Manusia [HAM], sepanjang sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Su- silo Bambang Yudhoyono [SBY]. Pada periode pertama, SBY ber- pasangan dengan Jusuf Kalla (Wakil Presiden terpilih 2014-2019 bersama Joko Widodo), di periode kedua, berpasangannya dengan Boediono.

Mengingat, mempelajari dan memberikan keadilan atas peristiwa 1965 dan seterusnya adalah kewajiban negara. Bukan kewajiban para korban untuk memperjuangkannya. Namun apa boleh dikata kadang mencari kepuasan atas rasa keadilan membutuhkan waktu yang lebih panjang dari kemampuan para korban dan para pembela-pembelanya itu sendiri. Oleh karenanya penting untuk mempersiapkan modal b

Setiap tanggal 26 Juni, komunitas dan organisasi yang bergiat di isu hak asasi manusia sedunia melakukan peringatan atas Hari Anti Penyiksaan Internasional; dan seperti biasanya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan menggunakan momentum ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas situasi dan praktik penerapan praktik penyiksaan dan model perlakua

Buku ini merupakan laporan tertulis atas rangkaian kegiatan, yang disebut ‘Gelar Perkara kasus Kriminalisasi’, yang dilakukan diberbagai 7 kota di Indonesia, Ambon, Kupang, Makassar, Surabaya, Jakarta dan Medan, sepanjang 2015. Pilihan kota tidak identik dengan kasus yang terjadi didaerah tersebut saja. Pilihan kota diputuskan sebagai tempat yang memudahkan untuk mengumpulkan korban atau perwa