Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 1273 Hasil Pencarian
1 All

Membongkar Kesalah-Pahaman Soal RUU Hukum Disiplin Militer. Inilah Jawabannya! Membongkar Kesalah-Pahaman Soal RUU Hukum Disiplin Militer. Inilah Jawabannya!
Sumber: KOMPASIANA.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 Agustus 2013

Ada kekeliruan yang diungkapkan LSM Kontras, terkait RUU Disiplin Militer. Salah satunya adalah ungkapan Koordinator Kontras, Haris Azhar yang mengatakan reformasi TNI belum tuntas khususnya masalah bisnis TNI. Yang pasti, Kontras telah salah menyatakan sesuatu dan berbicara tanpa fakta dan realitas.

Tuntutan Kontras Terhadap Moeldoko, Calon Panglima TNI
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Senin, 26 Agustus 2013

Jakarta - Komisi I telah menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Moeldoko menjadi Panglima TNI berikutnya. Namun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memiliki sejumlah rekomendasi untuk pria 56 tahun itu.

Kontras: Sejak 2011, Ada 361 Kasus Penembakan Kontras: Sejak 2011, Ada 361 Kasus Penembakan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Agustus 2013
Sebanyak 361 kasus penembakan terjadi medio 2011-2013. Dari jumlah tersebut, 279 kasus di antaranya melibatkan oknum kepolisian.
KontraS Sebut Penembakan di Papua Didominasi oleh Polisi
Sumber: NEWS.OKEZONE.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Agustus 2013

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan ada 361 kasus penembakkan terjadi di Papua selama kurun waktu 2011-2013.

3 Tahun terakhir, Senjata Aparat tewaskan 137 Orang
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Agustus 2013

Terhitung sejak tahun 2011 sampai 2013, senjata api milik aparat keamanan telah menewaskan ratusan warga sipil. Penembakan bukan hanya dilakukan oleh polisi tetapi juga anggota TNI.

Perwira Polisi Edarkan Senjata Api Ilegal
Sumber: PORTALKBR.COM | Tgl terbit: Selasa, 13 Agustus 2013

Jakarta ? Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengklaim memiliki data keterlibatan perwira menengah Polri, dalam mengedarkan senjata api ilegal kepada masyarakat sipil.

Polisi, Tuntaskan Kasus Perbudakan di Tangerang!
Sumber: NASIONAL.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Agustus 2013
Penanganan kasus perbudakan buruh kuali di Tangerang oleh Kepolisian dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang dikritik. Dua institusi itu dinilai lamban menyelesaikan kasus tersebut sehingga hak-hak buruh terancam tidak terpenuhi.
Kasus Cebongan, seharusnya komandan Kopassus juga diperiksa
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 Juli 2013
Sebanyak 12 anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartusuro, Sukoharjo, Jawa Tengah diduga sebagai penyerangan Lapas Cebongan, Sleman dan menembak 4 narapidana narkoba hingga tewas. Kini mereka sudah menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-11, Bantul, Yogyakarta pada Kamis 26 Juni 2013.
Kasus Cebongan, seharusnya komandan Kopassus juga diperiksa
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 Juli 2013
Sebanyak 12 anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartusuro, Sukoharjo, Jawa Tengah diduga sebagai penyerangan Lapas Cebongan, Sleman dan menembak 4 narapidana narkoba hingga tewas. Kini mereka sudah menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-11, Bantul, Yogyakarta pada Kamis 26 Juni 2013.
KontraS: 100 Orang Disiksa 15 Tewas Selama 2013
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 Juni 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mencatat ada 100 peristiwa penyiksaan dan kekerasan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2013. Selain menimbulkan ratusan korban luka-luka, peristiwa penyiksaan itu juga mengakibatkan banyak korban meninggal dunia.
Penyerang Lapas Cebongan Diancam Hukuman Mati
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 21 Juni 2013
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mulai menggelar persidangan kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Kamis (20/6). Terdakwa yang berperan sebagai eksekutor dijerat pasal berlapis mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.
Penyerbuan Cebongan, Kontras Desak Kapolda Diadili
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Rabu, 19 Juni 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengatakan, Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta, waktu itu Brigadir Jenderal Sabar Rahardjo, harus dimejahijaukan dalam kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta.
Kontras Nilai RUU Komcad Upaya Militerisasi
Sumber: SUARAPEMBAHARUAN.COM | Tgl terbit: Rabu, 12 Juni 2013
Koordinator Eksekutif Kontras, Haris Azhar menilai, usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kompenen Cadangan (Komcad) merupakan upaya militerisasi terhadap warga sipil dan hal ini belum diperlukan di Indonesia.
Kontras Bantah Tuduhan Bela Kelompok Separatis
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 12 Juni 2013
Kantor LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) didemo ratusan massa. Mereka menuduh Kontras telah membela kepentingan kelompok separatis yang mendukung kemerdekaan Papua.
Sebut Aparat di Balik Penembakan di Freeport, Kantor Kontras Didemo
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 11 Juni 2013
Puluhan orang yang mengatasnamakan dirinya Front Pemuda Merah Putih mendatangi kantor Kontras di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mempertanyakan pernyataan Kontras bahwa aparat TNI berada di balik insiden penembakan di kawasan Freeport Indonesia, Papua.
Kantor Kontras Dijaga 75 Anggota Brimob
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 11 Juni 2013
Aksi demonstrasi yang dilakukan sekitar 30 orang masa dari Front Pemuda Merah Putih di kantor Kontras, Jalan Borobudur Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2013), dijaga ketat. Sebanyak 75 anggota Brimob dikerahkan untuk mengamankan aksi.
KontraS Nilai Pendemo Blunder Soal Bela Separatis
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 11 Juni 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menilai Laskar Merah Putih blunder terkait tudingan mereka bahwa KontraS membela kaum separatis di Papua dengan bertopeng Hak Asasi Manusia (HAM).
Kontras Minta Rekontruksi Kasus Cebongan
Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Juni 2013
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan pihak penyidik Polisi Militer Tentara Angkatan Darat belum melakukan rekontruksi kasus Cebongan. Penyidikan Denpom dan Oditur Militer (Otmil) TNI AD soal kasus penyerbuan anggota Kopassus ke Lapas Cebongan sangat tertutup. Hal itu membuat perkembangan kasus hanya sedikit terungkap.
KontraS: TNI dan Polisi Sempat Mencegah Penyerangan di Cebongan
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Juni 2013
Hasil investigasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyebutkan bahwa sempat ada upaya kerdilisasi kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta yang terjadi pada 23 Maret 2013 menewaskan empat tahanan titipan Polda DIY.
Korban dugaan perbudakan pabrik Tangerang kemungkinan ratusan
Sumber: BBCINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Mei 2013
Sejumlah saksi dan korban mengadukan masalah mereka ke Komnas HAM Rabu (29/05) didampingi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Kontras: RUU Komcad Hanya Perkuat Angkatan Darat
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 25 Mei 2013
Pengajuan kembali Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (RUU Komcad) oleh pemerintah kepada DPR, mendapat kritik sejumlah kalangan. Salah satunya adalah kelompok akitivis dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Pemerintah Indonesia Dinilai Biarkan Pelanggaran HAM
Sumber: VOAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Mei 2013
Hal tersebut dikemukakan Sri Suparyati, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menanggapi laporan tahunan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika baru-baru ini mengenai praktik-praktik HAM di beberapa negara, termasuk Indonesia.
KontraS Sinyalir Ada Pengaburan Fakta Proses Hukum Cebongan
Sumber: GATRA.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 Mei 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban (KontraS) menilai terjadi pengaburan proses hukum kasus pembantaian di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dilakukan sekelompok oknum anggota Kopassus.
Kasus Cebongan, Polri Dinilai "Cuci Tangan"
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Polri ingin melapaskan diri dari kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan. Penilaian itu muncul karena tidak adanya tindakan hukum yang terbuka atas kegagalan Polda DIY mencegah aksi itu.
Kontras Desak TNI Rekonstruksi Kasus Lapas Cebongan
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 Mei 2013
Koordinator Eksekutif Nasional Komisi untuk Orang Hilang dan Korban (Kontras) Haris Azhar meminta penyidik TNI dengan mekanisme peradilan militer untuk berani mengakomodir fakta hukum di lapangan, tidak hanya memeriksa saksi anggota TNI. Kontras juga meminta TNI segera merekonstruksi kasus penembakan di Lapas Cebongan.
TNI AD Amankan Sidang Cebongan
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Senin, 20 Mei 2013
Sidang kasus penyerangan Lapas Cebongan akan dihelat akhir bulan ini. Pihak TNI AD menyiapkan pengamanan agar prosesnya lancar.
Istri Wibowo: Suami Tewas, Korban Salah Tuding Oknum TNI
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 20 Mei 2013
Wibowo (41), warga sipil yang tewas dianiaya oleh oknum TNI di Kota Magelang 14 April 2013 silam ternyata hanya korban salah sasaran. Hal tersebut berdasar hasil penyidikan yang dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) Yogyakarta yang telah diterima Niken, istri Wibowo.
Mengenang tragedi Jambo Keupok: 10 Tahun tanpa keadilan
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komnas HAM segera melakukan penyelidikan pro justisia terhadap peristiwa tragedi Jambo Keupok, Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan dan mendorong Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Buruh Pabrik Kuali Ngadu ke Ombudsman
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 15 Mei 2013
Buruh Pabrik Kuali di Tangerang mengadu ke Ombudsman terkait keberadaan aparat yang diduga terlibat praktek perbudakan.
Sembilan Saksi Kasus Perbudakan Ajukan Perlindungan ke LPSK
Sumber: GATRA.COM | Tgl terbit: Rabu, 15 Mei 2013
"Kemudian sampai saat ini beberapa saksi yang telah berikan ke KontraS telah sembilan orang saksi," kata Staf Divisi Advokasi KontraS, Syamsul Munir, usai mengajukan perlindungan bagi tiga korban buruh pabrik kuali di kantor LPSK, Jakarta Pusat, Rabu
SBY Harus Keluarkan Keppres
Sumber: SUARAKARYA-ONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Mei 2013
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali didesak segera mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dan memberikan instruksi kepada Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan atas Tragedi Mei 1998. Desakan itu disampaikan mengingat selama ini penuntasan terhadap kasus tersebut masih jalan di tempat.
Intimidasi Aparat ke Buruh Panci versi KontraS
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 13 Mei 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, menyesalkan kepolisian tak segera menahan oknum aparat yang terlibat kasus perbudakan buruh panci Tangerang.
Polisi Takut Tangkap Anggota TNI Beking Bos Panci
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Minggu, 12 Mei 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengindikasikan kepolisian takut untuk menangkap oknum aparat yang terlibat dengan Yuki Irawan, 41 tahun, bos panci yang menjadi tersangka atas penganiayaan para buruh panci di Tangerang.
Peradi dan Kontras Siap Advokasi Buruh Pabrik Kuali Tangerang
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Kamis, 09 Mei 2013
Praktik perbudakan terhadap 34 buruh pabrik kuali di Tangerang milik tersangka Yuki Irawan menuai perhatian semua pihak. Bahkan, langgengnya praktik perbudakan itu diduga karena adanya beking dari oknum Polisi dan TNI.
Polisi, TNI, dan Kades Pelindung Bos Pabrik Panci?
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Rabu, 08 Mei 2013
Kekuatan yang melindungi Praktek perbudakan terhadap 25 buruh pabrik panci dan alat-alat dapur CV Cahaya Logam di Lebak Wangi, Sepatan Timur, Tangerang, mulai terkuak. Pabrik milik Yuki Irawan ini diduga dilindungi oleh tiga polisi, satu tentara, dan Kepala Desa Lebak Wangi, Mursan.
Oknum Brimob Takut-takuti Buruh Kuali dengan Tembakan
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 08 Mei 2013
Para buruh di pabrik kuali Tangerang, mengaku terpaksa bertahan sekitar enam bulan di tempat itu karena tak bisa melarikan diri. Semua yang berencana keluar atau melarikan diri mendapat ancaman dan intimidasi dari dua anggota Brimob Nurjaman dan Agus yang bermitra dengan bos pabrik kuali Yuki Irawan.
Pertama Datang di Pabrik Kuali Disambut Oknum TNI
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 08 Mei 2013
Kisah pekerja pabrik kuali di Tangerang, Banten penuh kepiluan. Tak hanya mendapat kekerasan, para buruh ini juga diperlakukan tidak selayaknya manusia. Perlakuan ini diurai oleh Bagas (22), salah satu buruh asal Cianjur yang selama 6 bulan menghadapi intimidasi dan kekerasan.
KontraS desak pemerintah investigasi penembakan Papua
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 04 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap peristiwa penembakan, penangkapan dan kekerasan yang terjadi 30 April-1 Mei lalu di Papua. 2 Orang warga Sorong dan 1 orang di Biak ditembak oleh polisi.
Peradilan militer dinilai belum cerminkan keadilan
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 30 April 2013
Peradilan militer di Indonesia dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan karena masih menangani kasus pidana umum oleh unsur militer yang seharusnya diadili di peradilan umum
Soal Cebongan, TNI Dinilai Ingkar Janji
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Senin, 29 April 2013
Janji Mabes TNI AD untuk segera membawa pelaku penyerangan lapas Cebongan tak kunjung terwujud. Padahal, penyidikan sudah satu bulan lebih sejak serangan maut (23 Maret) yang menewaskan empat orang itu
Konflik Lahan Kerap Picu Kekerasan Aparat
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 26 April 2013
Penembakan dua orang warga di Palembang oleh anggota TNI AU, Rabu (24/) lalu, kembali menambah daftar panjang kekerasan aparat terhadap warga sipil. Kali ini, motif penembakan dilatarbelakangi persoalan perebutan lahan.
KontraS Kecam Vonis Mati Oknum TNI Pembunuh Shinta dan Ibunya
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 26 April 2013
Koordinator untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam vonis mati yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, terhadap personel Yonif 303/13/1 Kostrad, Prada Mart Azzanul Ikhwan (23). Vonis mati dinilai tidak bisa menjadi acuan efek jera bagi pelaku lainnya.
Kontras: Rakyat Mulai Khawatir Terhadap TNI
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Rabu, 24 April 2013
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar mengatakan, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kasus cebongan dan penyerangan kantor PDIP membuat masyarakat merasa tidak aman.
Kontras: Panglima TNI Selanjutnya Harus Bisa Benahi TNI AD
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 April 2013
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengungkapkan, banyak kekerasan yang dilakukan anggota TNI AD. Kata dia, hal ini tidak bisa dianggap sepele, melainkan harus ditindaklanjuti secara serius.
KontraS Tuding SBY Berkontribusi atas Lambannya Reformasi TNI
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 April 2013
Sebanyak 51 kasus kekerasan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) terjadi sepanjang Januari-April 2013. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai kekacauan dan tindakan semena-mena oleh oknum TNI ini akibat belum adanya amendemen peradilan militer.
Kontras: Kekerasan oleh Oknum TNI Meningkat Signifikan
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) rutin memantau soal kekerasan yang dilakukan institusi negara. Salah satunya kekerasan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
KontraS Tuding Komnas HAM Lamban
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja terlalu lamban dalam menyelidiki berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mereka dinilai terlalu fokus pada satu dua kasus saja.
Kontras: Ini Empat Pemicu Kekerasan Tentara
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan setidaknya ada empat penyebab aparat TNI melakukan tindak kekerasan. Jika tak diatasi, keempat faktor itu akan terus membuat kasus-kasus kekerasan tentara berulang
3 Penyebab TNI arogan di jalan versi Kontras
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Koordinator Kontras Haris Azhar menegaskan berbagai peristiwa yang melibatkan personel TNI dan menimbulkan beberapa korban, menunjukkan adanya abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oleh TNI. Penyalahgunaan itu berupa penggunaan fasilitas negara dan kekuatan terlatih untuk melakukan serangan atau kejahatan terhadap masyarakat sipil.
Kekerasan TNI Marak, Kontras Desak Penuntasan Reformasi di Tubuh TNI
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI kembali terulang. Setelah kejadian penyerangan LP Cebongan yang belum lama terjadi, kini Sabtu (20/4) lalu, 10 orang anggota TNI dari Batalyon Zeni Konstruksi (Yon Zikon) terlibat sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap dua orang anggota Satgas dan dua sopir DPP PDI Perjuangan di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
UU Peradilan Militer Layak Direvisi
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Koordinator KontraS, Haris Azhar menilai UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer layak direvisikarena banyakketentuan di dalamnya yangtak selaras dengan semangat reformasi di tubuh TNI. Misalnya, pasal 9 UU Peradilan Militer.
Eks Kapolda DIJ Mangkir Dipanggil Kompolnas
Sumber: HARIANSUMUTPOS.COM | Tgl terbit: Minggu, 21 April 2013
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) belum berhasil meminta keterangan kepada mantan Kapolda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Brigjen Sabar Rahardjo terkait kasus penyerangan Lapas Cebongan, Sleman. Read more: http://www.hariansumutpos.com/2013/04/56557/eks-kapolda-dij-mangkir-dipanggil-kompolnas#ixzz2RA6sHNzX
Kontras: Polri Harus Buka-bukaan Soal Kasus Hugo's Cafe
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 April 2013
Kadiv Advokasi Hukum dan HAM Kontras Yati Andriyani mengatakan, pihaknya mendukung Kopassus tetapi bukan yang menghabisi anak negara.
Kontras: Menhan Tidak Tahu HAM
Sumber: AKTUAL.CO | Tgl terbit: Jumat, 12 April 2013
Penilaian Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro terhadap kasus pembunuhan empat tahanan Lapas Cebongan oleh 11 pasukan Kopassus yang dianggap bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) justru semakin menunjukkan bahwa pejabat negara tidak mengerti persoalan pelanggaran HAM yang sesungguhnya.
Kontras: Pejabat Negara Kompak soal Kasus Cebongan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 12 April 2013
Para pejabat negara dinilai kompak dalam menanggapi kasus penembakan empat tahanan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kontras: Kasus Cebongan Pantas Dibawa ke Pengadilan HAM
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menolak kesimpulan dini yang disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
Kontras: Kritisi Hasil Investigasi TNI AD
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 April 2013
Proses pengusutan kasus penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta masih terkesan setengah hati. Presiden dan Lembaga Negara hanya membangun kepuasan diri melalui pengakuan para anggota Kopassus dan bukannya pembuktian dan verifikasi.
Keluarga korban Cebongan dijamin dapat keadilan
Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 10 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) membawa keluarga empat tahanan korban pembunuhan di Lapas Cebongan, Sleman Yogyakarta ke Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).
Keluarga Korban Cebongan Sambangi Wantimpres
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membawa keluarga empat korban pembunuhan di Lapas Cebongan, Sleman untuk bertemu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Albert Hasibuan pada Rabu (10/4). Pertemuan ini berlangsung tertutup.
SBY Diminta Bentuk Tim Pencari Fakta Cebongan
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 April 2013
Perwakilan keluarga korban penembakan di Lapas Cebongan, Sleman mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk tim pencari fakta dalam menuntaskan peristiwa yang menewaskan anggota keluarga mereka.
Kontras: 3 Unsur Penggerak Kopassus harus Ikut Tanggung Jawab
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 April 2013
Sebanyak 11 anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup 2 Kandang Menjangan telah mengakui sebagai penyerang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Mereka akan menjadi tersangka penyerangan yang menewaskan empat orang it
Kontras: 3 Unsur Penggerak Kopassus harus Ikut Tanggung Jawab
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 April 2013
Sebanyak 11 anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup 2 Kandang Menjangan telah mengakui sebagai penyerang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Mereka akan menjadi tersangka penyerangan yang menewaskan empat orang itu.
Kontras: Kasus Hugo's Cafe Sama Pentingnya Dengan Lapas Sleman
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 April 2013
Direktur Eksekutif Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyatakan pihak keluarga korban penembakan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, akan segera meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Keluarga korban Cebongan temui KontraS, berencana ke Mabes AD
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 April 2013
Empat keluarga korban penembakan 11 personel Kopassus di Lapas Cebongan, Sleman, DIY, mendatangi kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta. Mereka adalah; Jorhans Kadja keluarga dari Hendrik Angel Sahetapy alias Deki, Viktor Manbait keluarga dari Yohanis Juan Manbait, Yanny Rohiriwu keluarga dari Gameliel Yermiyanto, dan Johanis Lado keluarga dari Adrianus Candra Galaja.
Keluarga Korban Tuntut SBY Tuntaskan Kasus LP Cebongan
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 April 2013
Keluarga korban kasus penembakan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar mendorong semua pihak untuk ikut menuntaskan kasus tersebut.
Police, TNI had prior knowledge of Cebongan raid
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 08 April 2013
The low-ranking soldiers alleged to be responsible for an attack on four detainees of the Cebongan Prison in Sleman, Yogyakarta, could have taken the fall for their seniors who orchestrated the murder, rights activists have said.
Serahkan ke Pengadilan Umum, Danjen Kopassus dan TNI harus Buka Akses Seluas-luasnya
Sumber: RMOL.CO | Tgl terbit: Senin, 08 April 2013
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar tidak sepakat dengan desakan sejumlah kalangan agar Danjen Kopasssus, Mayjen Agus Sutomo mundur.
Hanya Pemanis, Presiden Apresiasi agar Kopassus Tak Dihakimi
Sumber: RMOL.CO | Tgl terbit: Senin, 08 April 2013
Pujian ksatria yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada oknum Kopassus yang menyerang Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, karena telah mengakui perbuatan dan bertanggung jawab dan bahkan siap menerima sanksi hukum apa pun dinilai hanya sebagai pemanis.
'Spirit' Korps Masih Kental di Peradilan Militer
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 07 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai vonis di pengadilan militer diskriminatif. Koordinator Kontras, Haris Azhar vonis di pengadilan militer bisa lebih ringan karena semangat membela korps.
Ini Kelebihan dan Kelemahan Pengadilan Militer
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Minggu, 07 April 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan pengadilan militer semestinya menjerat para pelaku penembakan tahanan Lembaga Cebongan, Sleman, DIY dengan lebih berat. Soalnya, kata dia, mereka merupakan alat negara yang melakukan pelanggaran.
Hasil Investigasi TNI Dianggap Janggal
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Sabtu, 06 April 2013
Aktivis hak asasi manusia menilai hasil investigasi TNI Angkatan Darat atas kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, janggal.
KontraS: Preman Sekalipun Tak Pantas Ditembaki seperti di Cebongan
Sumber: JURNAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 06 April 2013
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menilai jiwa Korsa yang dimiliki anggota Kopassus tak dapat dijadikan alasan untuk aksi balas dendam, dengan menyerbu dan menembaki 4 tahanan di Lapas Cebongan.
Kontras: Empat Tahanan Sengaja Dipindahkan ke LP Cebongan agar...
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 April 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengungkapkan ada indikasi dua institusi penjaga keamanan di DIY, Polda DIY dan Kodam IV Diponegoro sudah melakukan pertemuan untuk memuluskan rencana penyerbuan ke Lembaga Pemasayarakatan (LP) Cebongan, Sleman, 23 Maret lalu.
Haris Azhar : Ini Bukan Balas Dendam Biasa
Sumber: MERDEKAONLINE.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tindakan 11 oknum Komando Pasukan Khusus Grup 2 Kandang Menjangan, Surakarta merupakan tindakan yang terencana.
Investigasi TNI AD Dinilai Penuh Rekayasa
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Jumat, 05 April 2013
Keluarga korban penembakan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, menolak hasil penelusuran tim investigasi TNI Angkatan Darat yang diumumkan kemarin.
Keluarga Korban Cebongan Temui Pejabat, Pekan Depan
Sumber: GATRA.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 April 2013
keluarga korban penembakan oleh oknum anggota Kopassus di Lapas Cebongan, Yogyakarta (DIY), pekan depan akan menuju Jakarta untuk memberikan informasi dan kesaksian kepada sejumlah pejabat negara.
Penyerangan LP Cebongan Momentum Revisi UU Peradilan Militer
Sumber: STARBERITA.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 April 2013
Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) meminta DPR melanjutkan revisi Undang-Undang (RUU) No 31/1997 tentang Peradilan Militer (Permil), menyusul kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan yang diduga melibatkan oknum TNI. Pasalnya, RUU Permil sudah terkatung-katung sejak 2009.
Pekerja Tuntut Penuntasan Kisruh Internal Komnas HAM
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 April 2013
Koordinator KontraS, Haris Azhar, berpendapat Komisi III DPR harus bertindak menyelesaikan kisruh internal di Komnas HAM. Haris mengingatkan, dalam pertemuan di DPR Februari lalu, Komisi III berjanji akan memanggil kembali Komnas HAM untuk melaporkan langkah penyelesaian kisruh yang sudah dilakukan. Namun, sudah lewat sebulan, pemanggilan kembali oleh Komisi III DPR itu belum terwujud.
KontraS: Sebaiknya Isu Kartel Narkoba di Balik Kasus LP Sleman Diungkap
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 April 2013
Laksamana Pertama (Purn) Mulyo Wibisono menduga ada sindikat narkotika yang berada di balik penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, sepekan lalu. Meski demikian, isu tersebut tidak boleh menenggelamkan pengungkapan aksi brutal kelompok bersenjata yang menewaskan 4 tersangka pembunuhan personel TNI.
Jika SBY Tak Tegas, Bukan Tak Mungkin Istana akan Diserang
Sumber: RIMANEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 01 April 2013
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta fokus mengungkap fakta dibalik penyerangan lapas kelas II Cebongan, Sleman, Yogyakarta, karena penyerangan ini dinilai telah mencederai salah satu instansi negara.
Kasus Lapas Sleman, Kontras: Kami Kecewa SBY Belum Bicara
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Senin, 01 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kecewa terhadap sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena sampai sekarang belum juga berbicara mengenai kasus penyerangan di Lapas Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang menewaskan 4 tahanan.
Penulis Kronologi Penyerangan LP Cebongan Diminta Muncul ke Publik
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 31 Maret 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar meminta agar penulis kronologi penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, muncul ke publik. Tulisan itu menyebar melalui jejaring sosial.
Kontras: Khawatir Ada Persaingan Dalam Investigasi Kasus Cebongan
Sumber: AKTUAL.COM | Tgl terbit: Minggu, 31 Maret 2013
"Saya usul ada satu tim independen yg mengusut kasus ini, mereka dimuarakan pada satu tim yg satu dibawah presiden, mereka dijadikan satu, bisa ada polisi, TNI AD, Komnas HAM, Masyarakat dan lainnya yg bisa langsung melapor pada presiden," Ujar Haris Azhar.
KontraS: Semoga Tak Ada Tim Investigasi Tandingan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 31 Maret 2013
TNI akan membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus penyerangan Lapas II B, Cebongan, Sleman. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menyampaikan harapannya agar tim ini tak sekedar menjadi tim tandingan untuk tim investigasi yang lainnya.
Soal Penyerangan Lapas, Kontras Desak Polda DIY Diperiksa
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Markas Besar (Mabes) Polri agar memeriksa jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terkait kasus penyerangan dan pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, akhir pekan lalu.
Kontras Pastikan Penyerang LP Cebongan Kelompok Terlatih
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Maret 2013
Penyerbu Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, adalah kelompok terlatih. Mereka tak butuh waktu lama untuk mengeksekusi korban. Demikian kesimpulan investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Perlu Investigasi Eksternal
Sumber: JURNAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Maret 2013
Menurut Haris, dalam kurun 2004 hingga 2013, terdapat 87 kasus tindak kekerasan yang melibatkan anggota militer. Kasus semacam itu terus berulang karena tidak pernah ada penghukuman yang jelas. "Semua pelaku kejahatan dan kekerasan itu proses hukumnya di pengadilan militer," katanya.
Tentang Revisi UU Peradilan Militer, DPR Tunggu Pemerintah
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Maret 2013
Peluang untuk merevisi UU 31/1997 tentang Peradilan Militer (Permil) sangat terbuka. DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) revisi UU Permil jika memang ada niat untuk melakukan revisi.
Selama SBY Berkuasa, Ada 87 Kekerasan Libatkan Tentara
Sumber: BENGKULUEKPRESS.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat selama kepemimpinan Susilo Sambang Yudhoyono (SBY) sejak 2004 hingga 2013, terjadi lebih dari 87 kasus tindak kekerasan yang melibatkan oknum militer. KontraS menilai berulangnya kekerasan itu karena tidak ada penghukuman yang jelas bagi para pelaku.
Desak Reformasi Peradilan Militer
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, mendesak pemerintah dan DPR melakukan reformasi peradilan militer dengan merevisi Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
Operasi Penyerangan Berpola "Buntut Kuda"
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Koordinator KontraS, Haris Azhar, menilai, aksi operasi penyerangan empat tahanan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta berpola buntut kuda.
Kontras: Lapas Bukan Target Operasi Teroris
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai kecil kemungkinan penyerangan terhadap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta, dilakukan kelompok teroris. Salah satu alasan Haris, lapas atau penjara bukan menjadi target operasi teroris.
Kontras: Polisi Masih Jadi Aktor Utama Kekerasan
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 20 Maret 2013
Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan sepanjang tahun 2012 setidaknya tedapat 700 peristiwa kekerasan dengan korban mencapai 2000 orang.
KontraS: Sisi Kemanusiaan Presiden Hilang
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 20 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut sisi kemanusian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah hilang. KontraS juga menyebut Presiden sudah tidak memiliki agenda kerakyatan.
SBY Jangan Hanya Pidato Redam Konflik TNI-Polri
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 09 Maret 2013
Meskipun sama-sama bertugas untuk menjamin keamanan negara dan masyarakat namun, bukan rahasia lagi apabila kesejahteraan TNI jauh di bawah Polri. Hal inilah yang sering memicu terjadinya konflik maupun bentrok antara kedua institusi tersebut.
Konflik Polri vs TNI, Tradisi yang Sengaja Dipertahankan
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 09 Maret 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyimpulkan bahwa bentrok antara Polri dan TNI, seperti peristiwa yang terjadi di Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan beberapa waktu lalu sudah menjadi tradisi yang sengaja diturunkan.
Dalam Sewindu, Polri-TNI Bentrok 30 Kali
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 09 Maret 2013
Menurut catatan Kontras, dalam kurun waktu delapan tahun terakhir ini atau sewindu, setidaknya ada 30 peristiwa bentrok serupa terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Pengadilan HAM tak Kunjung Datang
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013
Panas terik matahari tidak menyurutkan semangat puluhan orang yang mengatasnamakan diri sebagai korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk bertemu dan menagih janji Menko Polhukam Djoko Suyanto.
KontraS: Ada Inpres yang Membuat TNI-Polri Bertikai
Sumber: PORTALKBR.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Maret 2013
LSM HAM KontraS menganggap pertikaian TNI dengan kepolisian merupakan wujud dari kegagalan konsep keamanan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2013. Menurut Koordinator KontraS Haris Azhar, diizinkannya TNI membantu tugas Polri sebagaimana tercantum dalam Inpres justru membuat rivalitas dua lembaga meruncing. Kata Haris, perlu ada penegakan hukum yang tegas dan mengenyampingkan fanatisme dari kedua instansi.
Kontras Kecam SBY
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Februari 2013
Wacana pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Kembali mengemuka pasca pertemuan antara Presiden SBY dan DPR baru-baru ini.
Penembakan Di Papua Karena Buruknya Penegakan Hukum
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan bahwa peristiwa penembakan terhadap anggota TNI dan warga sipil di Papua akibat buruknya penegakan hukum di daerah tersebut.
Jenazah Dievakuasi, TNI Fokus Pengejaran
Sumber: RIAUPOS.CO | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
Para prajurit korban serangan separatis Papua akhirnya bisa dievakuasi.
Polisi: Penembakan Papua Tak Terkait Separatis
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
Kasus penembakan di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya diklaim tak bermotif gerakan politik dan separatis.
KontraS Papua Sayangkan Penembakan Warga Sipil-Aparat
Sumber: PAPUAPOS.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, Olga Helena Hamadi, menyayangkan peristiwa penembakan warga sipil dan aparat di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya oleh kelompok sipil bersenjata pada Kamis
Kontras Urges President to Visit Papua
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
A leading human rights activist group has blamed poor law enforcement for last Thursday's murder of eight soldiers and four civilians in Puncak Jaya, Papua.
Hukum di Papua Harus Ditegakkan
Sumber: METROSIANTAR.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, proses penegakkan hukum di Papua tidak berjalan baik.
Tegakkan Hukum di Papua
Sumber: MEDANBISNISDAILY.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
Kekerasan demi kekerasan terjadi di Papua. Duka cita yang mendalam 8 Anggota TNI dan 4 warga sipil yang tewas dalam kekerasan yang terjadi baru-baru ini. Kekerasan di Papua harus dihentikan.
KontraS Serukan Operasi Penegakan Hukum di Papua
Sumber: BARATAMEDIA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah segera melakukan operasi penegakan hukum di Papua menyusul sejumlah aksi kekerasan yang terjadi wilayah itu.
SBY Ditantang Berani "Blusukan" di Papua
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah merespon kasus kekerasan dan penembakan di Papua dengan upaya penegakan hukum.
KontraS: Presiden Harus Berani "Blusukan" di Papua
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tragedi pembunuhan terhadap 12 orang di Puncak Jaya, Papua, Kamis
Data KontraS, 15 Kasus Kekerasan Terjadi di Puncak Jaya Selama 2012-2013
Sumber: RMOL.CO | Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan duka cita dan prihatin terhadap tewasnya delapan orang anggota TNI dan empat orang warga sipil di wilayah Puncak Jaya, Papua.
Kontras: Hukum di Papua Harus Ditegakkan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menilai, proses penegakan hukum di Papua tidak berjalan baik
Penegakan Hukum, Bukan Operasi Militer
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan duka cita dan keprihatinnya terhadap tewasnya 8 personil TNI dan 4 warga sipil di wilayah Puncak Jaya.
Kontras: TNI Diserang Karena Penegakan Hukum yang Buruk
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan prihatin terhadap aksi kekerasan di Papua.
Kontras: Cabut Inpres Gangguan Keamanan
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Februari 2013
Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dinilai lemah dan menunjukkan kegagalan pemerintahan SBY.
Komnas HAM Siap Kawal Inpres Kamnas
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Februari 2013
Ketua Komnas Ham, Otto Nur Abdullah, mengaku tak dilibatkan dalam pembahasan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (Inpres Kamnas)
Kontras Tolak Inpres Kamnas Atasi Kerusuhan
Sumber: SHNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Januari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Keamanan Nasional pada akhir Januari ini.
Wow! Polisi Bisa Perintah Tentara
Sumber: RADARLAMPUNG.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 30 Januari 2013
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengeluarkan surat perintah panglima untuk internal anggotanya. Isinya, anggota TNI bisa digerakkan secara resmi untuk membantu polisi. Dalam operasi perbantuan itu, kendalinya ada di polisi.
TNI Bisa Diperintah Polisi
Sumber: FAJAR.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 30 Januari 2013
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengeluarkan surat perintah Panglima untuk internal anggotanya.
KontraS Kritik MoU Perbantuan TNI ke POLRI
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 Januari 2013
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengkritik MoU perbantuan TNI ke POLRI
KontraS Tolak Inpres Kamnas
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menegaskan menolak rencana Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membuat Instruksi Presiden (Inpres) tentang Keamanan Nasional akhir Januari ini.
Kontras: Tugas Perbantuan TNI Idealnya Diatur UU
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tugas perbantuan TNI kepada Polri seyogyanya diatur dalam undang-undang, bukan sekadar nota kesepahaman (MoU)
KontraS Tolak Inpres Kamnas
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menegaskan menolak rencana Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membuat Instruksi Presiden (Inpres) tentang Keamanan Nasional akhir Januari ini
Kontras: Inpres Kamnas Cermin Kegagalan Pemerintah
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Banyak kasus kekerasan yang berujung kerusuhan di sejumlah daerah membuat aparat keamanan kewalahan seperti kerusuhan di Sumbawa,
Pemerintah Dituding Biarkan Kerusuhan Sumbawa
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2013
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Sumbawa berencana menggugat pemerintah ke pengadilan lantaran dianggap membiarkan kerusuhan di Sumbawa Besar pada Selasa lalu
Kontras Nilai Pemerintah Biarkan Konflik Sumbawa
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2013
Ketua Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Haris Azhar menilai adanya pembiaran pemerintah dalam konflik yang terjadi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat sejak terjadinya kericuhan.
Pemerintah Dinilai Membiarkan Kerusuhan Sumbawa
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Sabtu, 26 Januari 2013
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Sumbawa menilai para penyelenggara pemerintahan sengaja membiarkan kerusuhan di Sumbawa
Kontras Tak Setuju Rencana Pemerintah Atasi Kerusuhan
Sumber: INVESTOR.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 26 Januari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Keamanan Nasional pada akhir Januari ini.
Kontras: Konflik Sumbawa Liberalisasi Kerusuhan
Sumber: PESATNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 26 Januari 2013
Ketua Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Haris Azhar menyatakan, konflik di Sumbawa, NTB
Tuntaskan Kasus HAM
Sumber: KOMPAS.CETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 23 Januari 2013
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu berkoordinasi aktif dan intensif dengan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia
Kontras: Pemerintah Diminta Transparan Soal Pengadaan Leopard dan Sukhoi
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Januari 2013
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, meminta agar pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan tank Leopard dan pesawat tempur Sukhoi, agar dibuka secara transparan ke publik.
TNI di Antara Peradilan Militer dan Politik
Sumber: SHNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2013
Bicara tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentu tak bisa dipisahkan dari keberadaan alat utama sistem senjata (alutsista)
KontraS: Kekerasan Atas Nama Syariat Masih Tinggi di Aceh
Sumber: ATJEHPOS.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Kamis 3 Januari 2013, merilis bahwa kekerasan atas nama syariat masih banyak terjadi di Aceh selama tahun 2012
Kontras: Hentikan Pengusiran Paksa Warga Komplek Dwikora Depok
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 Desember 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memprotes tindakan pengusiran paksa dan kekerasan kepada warga perumahan Dwikora Depok.
Korban bentrokan Dwikora lapor ke Kontras
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Desember 2012
Korban bentrokan eksekusi Rumah Dinas TNI Angakatan Udara, Cilangkap, Tapos, Depok tadi pagi melaporkan aksi kekerasan, yang dilakukan oknum aparat pada saat eksekusi berlangsung.
32 Konflik Horizontal Terjadi Sepanjang 2012, 28 Nyawa Melayang
Sumber: KOMISIKEPOLISIANINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 November 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat setidaknya ada 32 konflik horizontal terjadi sepanjang 2012,
Kontras: Konflik di Kutai Barat Harus Kelar dengan Penegakan Hukum
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 26 November 2012
Sejumlah tokoh adat telah mengadakan pertemuan untuk mengakhiri kerusuhan antarwarga di Kutai Barat, Kalimantan Timur
Kontras Catat 32 Konflik Horizontal pada 2012
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 26 November 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat paling tidak ada 32 konflik horizontal telah terjadi di pada tahun 2012 ini. Yang terakhir,
Kontras: Konflik di Kutai Barat Harus Kelar dengan Penegakan Hukum
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 26 November 2012
Sejumlah tokoh adat telah mengadakan pertemuan untuk mengakhiri kerusuhan antarwarga di Kutai Barat, Kalimantan Timur
Kekerasan Terhadap Wartawan Mengarah ke Teror
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 November 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, kekerasan yang dialami wartawan Riau TV, Robianto, sudah mengarah pada aksi teror.
Kontras: Kekerasan Terhadap Jurnalis di Riau Makin Buruk
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 17 November 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai kekerasan terhadap Jurnalis di Riau Makin buruk, menyusul penganiayaan terhadap Robianto, wartawan Riau TV.
Kontras: Konflik Antaretnis Karena Masalah Ekonomi
Sumber: VIVA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 16 November 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melihat sejumlah konflik antaretnis di wilayah Indonesia belakangan ini, terjadi karena persoalan sama dan penyebab yang selalu terulang.
Operasi polisi-TNI perburuk situasi di Poso
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 04 November 2012
Penempatan ratusan personel polisi dan TNI di Poso untuk operasi pemulihan keamanan ditanggapi Kontras hanya akan memperburuk situasi.
Kontras Dorong Pendekatan Kultural-Sosiologis
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 03 November 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mendorong segera dilakukan pendekatan kultural-sosiologis
KERUSUHAN LAMPUNG: Kontras Desak Pemulihan Hak-Hak Korban
Sumber: HARIANJOGYA.COM | Tgl terbit: Jumat, 02 November 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendorong disediakannya mekanisme pemulihan hak-hak korban dalam konflik yang terjadi di Lampung Selatan,
AJI desak keseriusan penanganan kasus kekerasan wartawan
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 November 2012
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak pemerintah dan jajara aparat serius menuntaskan kasus kekerasan terhadap wartawan
AJI Desak Kasus Kekerasan Wartawan Dituntaskan
Sumber: METRONEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2012
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak pemerintah dan jajaran aparat serius menuntaskan kasus kekerasan terhadap wartawan
Jurnalis Riau Pos Masih Sering Diteror Oknum TNI AU
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2012
Derita Didik Herwanto, fotografer Riau Pos, terus berlanjut
Panglima TNI Didesak Tuntaskan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2012
Panglima TNI, Jenderal Agus Suhartono, kembali didesak segera menuntaskan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oknum Perwira TNI AU, Letkol Robert Simanjuntak saat melakukan peliputan jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 di Riau, 16 Oktoner 2012 lalu.
Kontras: Ada Intimidasi ke Jurnalis Korban Kekerasan
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2012
Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengemukakan, adanya intimidasi yang dialami sejumlah jurnalis yang menjadi korban kekerasan aparat TNI saat meliput jatuhnya Pesawat Hawk 200 di Riau dua pekan lalu. Kendati bukan merupakan intimidasi fisik, tindakan membuntuti sudah masuk kategori mengancam.
Kasus pemukulan wartawan, Kontras surati Presiden SBY
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2012
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono akan dikirimi surat tuntutan terkait kekerasan kepada wartawan yang dilakukan oleh Letkol Robert Simanjutak.
Jurnalis dan Kontras Kirim Surat Terbuka kepada Panglima TNI
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2012
Berbagai elemen persatuan jurnalis beserta Kontras, mengirimkan surat terbuka kepada Panglima TNI.
Kontras Cium Unsur Wajib Militer
Sumber: RAKYATLAMPUNG.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 30 Oktober 2012
Draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) meski sudah diperbaharui oleh pemerintah, tetapi masih menuai kontroversi
Kontras: Sepanjang Oktober Sebanyak 31 Orang Tewas di Papua
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 24 Oktober 2012
Tindak kekerasan (kasus penembakan hingga teror) masih terus berlangsung di tanah Papua.
Kontras: RUU Kamnas Rawan Penculikan
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 22 Oktober 2012
Koordinator Kontras Harris Azhar mengungkapkan bahwa mengesahkan RUU Kamnas sama saja dengan melegalisasi penculikan.
Kontras: Situasi di Poso Susah Normal
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 Oktober 2012
Situasi di Poso, Sulawesi Tengah susah kembali normal jika permasalahan sebelumnya belum terselesaikan.
Kontras Kecam Tindakan Kekerasan Oknum TNI AU
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 Oktober 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan kekerasan oknum TNI Angkatan Udara terhadap sejumlah jurnalis saat meliput jatuhnya pesawat Hawk-200 milik TNI AU di Pekanbaru, Riau.
Kontras kecam tindakan kekerasan oknum TNI AU
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 Oktober 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan kekerasan oknum TNI Angkatan Udara terhadap sejumlah jurnalis saat meliput jatuhnya pesawat Hawk-200 milik TNI AU di Pekanbaru, Riau.
KontraS Aceh: Teror dan Senjata Ilegal Musuh Bersama
Sumber: ATJEHPOS.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 Oktober 2012
KOMISI Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh melalui Koordinatornya, Destika Gilang Lestari, Senin 15 Oktober 2012 mendukung langkah sepenuhnya maklumat penyerahan senjata ilegal Banda Aceh yang dilakukan oleh Muspida Provinsi Aceh.
Jurnalis Dianiaya Perwira AU, Reformasi TNI Dipertanyakan
Sumber: VIVA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 16 Oktober 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) turut mengecam tindak kekerasan yang dilakukan sejumlah anggota TNI AU di Pekanbaru, Riau, terhadap wartawan yang tengah meliput jatuhnya pesawat Hawk 200, Selasa 16 Oktober 2012.
Kontras: Penganiayaan Wartawan Ancaman Kebebasan Pers
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 16 Oktober 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan kekerasan oknum TNI Angkatan Udara terhadap sejumlah jurnalis saat meliput jatuhnya pesawat Hawk-200 milik TNI AU di Pekanbaru, Riau.
KontraS: TNI (AU) tidak cerminkan kebebasan fundamental
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 Oktober 2012
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Hariz Azhar mengecam tindak kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI (AU) di Riau terhadap rekan-rekan Jurnalis.
Di Usia 67 TNI Masih Gagal Menjaga Kemurnian Reformasi
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 06 Oktober 2012
Usia Tentara Nasional Indonesia yang ke 67 dinilai Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) masih belum mencerminkan sebagai bagian dari pelindung masyarakat dan dianggap gagal dalam melaksanakan reformasi,
Kontras : TNI harus mandiri dan profesional
Sumber: BISNISACEH.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 Oktober 2012
Kordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh Destika Gilang Lestari mengatakan memasuki usia yang ke 67 TNI diharapkan lebih profesional dan mandiri dalam kerja-kerjanya
KontraS : Ada 81 Tindak Kekerasan Dilakukan Tentara Selama 2011-2012
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Kamis, 04 Oktober 2012
Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke 67 TNI, Kontras mencatat ada 81 tindak kekerasan yang dilakukan tentara sepanjang Oktober 2011 hingga September 2012
KontraS : Ada 81 Tindak Kekerasan Dilakukan Tentara Selama 2011-2012
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Kamis, 04 Oktober 2012
Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke 67 TNI, Kontras mencatat ada 81 tindak kekerasan yang dilakukan tentara sepanjang Oktober 2011 hingga September 2012.
Kontrol Sipil Terhadap Militer Masih Lemah
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Kamis, 04 Oktober 2012
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai kontrol sipil terhadap lembaga militer masih lemah. Padahal, dalam reformasi militer yang dihembuskan sejak reformasi 1998
Tercatat, 81 Kekerasan Tentara Menjelang HUT TNI
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 04 Oktober 2012
Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke 67 TNI, Kontras mencatat ada 81 tindak kekerasan yang dilakukan tentara sepanjang Oktober 2011 hingga September 2012.
Kontras dan Imparsial beri catatan di HUT TNI
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 04 Oktober 2012
Komisi untuk Orang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta Imparsial memberi sejumlah catatan di Hari Ulang Tahun
KontraS : Ada 81 Tindak Kekerasan Dilakukan Tentara Selama 2011-2012
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Kamis, 04 Oktober 2012
Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke 67 TNI, Kontras mencatat ada 81 tindak kekerasan yang dilakukan tentara sepanjang Oktober 2011 hingga September 2012
Mengandung Resistensi, RUU Kamnas Akhirnya Dibatalkan Pemerintah
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 Oktober 2012
Resistensi penolakan masyarakat akhirnya Pemerintah batalkan RUU Kamnas, selanjutnya akan mengajukan RUU Disiplin militer.
Govt denies 1965 rights abuses happened
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 Oktober 2012
The government has rejected the findings of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) declaring the 1965 communist purge a gross human rights violation and has refused to apologize for the victims of the atrocity.
Gerindra Tolak Tudingan Aktivis HAM Soal Rekam Jejak Prabowo
Sumber: ATJEHPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 September 2012
JAKARTA-Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai negatif tudingan rekam jejak buruk kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto
UU Kamnas Dinilai Tabrak Konstitusi
Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 September 2012
Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional yang diajukan pemerintah, dinilai berpotensi menabrak konstitusi. Sebab bila telah diundangkan, RUU tersebut bersifat super power dan superior.
LSM Minta Pembahasan RUU Kamnas Dihentikan
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 25 September 2012
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar DPR menghentikan pembahasan RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang digagas pemerintah.
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Kamnas
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Selasa, 25 September 2012
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Panitia Khusus (Pansus) RUU Keamanan Nasional (Kamnas) menolak pembahasan RUU yang diusulkan pemerintah itu
Presiden SBY Cari Aman dalam Mengungkap Kasus HAM
Sumber: KOMHUKUM.COM | Tgl terbit: Senin, 24 September 2012
Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menganggap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ingin kehilangan kekuatan dari TNI dan Polisi.
Sejumlah Kasus Pelanggaran HAM Kandas di Kejaksaan Agung
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 24 September 2012
Penegakan hukum atas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) belum menunjukkan titik terang.
Takut Dimusuhi TNI dan Polri, SBY Ogah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM
Sumber: SOROTNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 23 September 2012
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap telah sengaja membiarkan penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berlarut-larut, lantaran tidak ingin kehilangan kekuatan dari TNI dan Polisi
13 Tahun Kejagung Tutup Mata atas Tragedi Semanggi II
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 23 September 2012
Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai tutup mata atas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam peristiwa Semanggi II (23-24 September 1999)
Besok, Kontras tabur bunga di RS Jakarta, Semanggi
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Minggu, 23 September 2012
Mengenang 13 tahun tragedi Semanggi, keluarga korban tragedi Semanggi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia,
Kontras: RUU Kamnas Memandang Rakyat Sebagai Potensi Musuh
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 23 September 2012
RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dianggap berpotensi menimbulkan masalah baru, penyelewengan yang merugikan masyarakat, serta melenceng jauh dari cita-cita reformasi.
Kontras: RUU Kamnas, Rekonsiliasi Kekuatan Militer
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 23 September 2012
Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dinilai memiliki kesalahan paradigmatik, terutama dalam konteks Reformasi 1998
Draf HAM ASEAN Tidak Sertakan Hak Asasi Kaum Gay
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Jumat, 21 September 2012
Hak-hak mengenai LGBT tidak disertakan dalam draf Deklarasi itu disebabkan tidak adanya konsensus antar negara-negara anggota ASEAN.
Defenisi "Ancaman" Tak Jelas, RUU Kamnas Berpotensi Langgar HAM
Sumber: HIDAYATULLAH.COM | Tgl terbit: Jumat, 21 September 2012
Indonesian Police Watch (IPW) dan sejumlah LSM lain menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat sipil dan Ketetapan (TAP) MPR, serta UU Pembentukan Perundang-undangan.
Langkah KPK Soal Penggunaan Rutan Militer Keliru
Sumber: INVESTOR.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 19 September 2012
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil berpendapat langkah KPK untuk bekerja sama (MoU) dengan TNI terkait penggunaan rumah tahanan militer bagi tersangka korupsi merupakan tindakan yang keliru.
KPK Melakukan Blunder
Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 September 2012
Koordinator Kontras Haris Azhar, menilai apa yang dilakukan KPK bekerjasama dengan TNI
RUU Kamnas Menyimpan Banyak Kepentingan
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Senin, 17 September 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sangat menyesalkan masuknya RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dalam agenda pembahasan di DPR
AM Fatwa: Penyelesaian Kasus HAM di Indonesia Terganjal TNI
Sumber: ATJEHPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 17 September 2012
Sejumlah pelanggaran HAM berat di masa lalu sulit dituntaskan bukan karena kekurangan alat bukti, melainkan lebih kepada faktor politik dan kekuasaan.
KontraS: Parpol punya kepentingan dalam RUU Kamnas
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Senin, 17 September 2012
Pembahasan RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas) mengundang sejumlah tanda tanya.
Kontras: RUU Kamnas Sarat Kepentingan Politis
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 17 September 2012
Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dinilai sarat dengan kepentingan politis. RUU ini disebut-sebut hanya bertujuan mengamankan jalannya rezim yang sedang berkuasa.
RUU Kamnas Dinilai Hanya untuk Selamatkan Citra Pemerintah
Sumber: SKALANEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 September 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menduga ngototnya pemerintah melalui Kementerian Pertahanan untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) karena untuk menaikan citra pemerintah belaka.
Kontras: Parpol Akan Petik Manfaat dari RUU Kamnas
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 September 2012
Jaringnews.com - Mulusnya draft RUU Keamanan Nasional (Kamnas) untuk dimasukkan ke dalam agenda pembahasan di DPR nanti memang sudah diperkirakan. Sebab, RUU tersebut nantinya diduga akan dimanfaatkan untuk kepentingan partai-partai.
RUU Kamnas Dinilai Hanya untuk Selamatkan Citra Pemerintah
Sumber: SKALANEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 September 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menduga ngototnya pemerintah melalui Kementerian Pertahanan untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) karena untuk menaikan citra pemerintah belaka.
Soal Munir, Aktivis HAM Medan Usul Bikin Investigasi Baru
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 September 2012
Kelompok studi hak asasi manusia, Solidarity for Human Rights (SA-HAM) Medan, dalam memperingati sewindu meninggalnya aktivis HAM Munir
Kontras desak Hillary tunda kerjasama pertahanan
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 September 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton agar menunda kerjasama pertahanan (Defense Framework Agreement) dengan Indonesia.
KontraS: Pemerintah AS Harus Mendorong Penegakan HAM di Indonesia
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 September 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan keputusan Pemerintah Amerika Serikat yang pada akhirnya akan menindak lanjuti Perjanjian Pertahanan (Defense Framework Agreement) kepada Indonesia, yang ditandatangani pada 22 Juli 2010 yang lalu.
Pengungsi Sampang Menjadi 275 Orang
Sumber: METRONEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Agustus 2012
Sampang: Pascakerusuhan dan pembakaran terhadap rumah pengikut syiah Tajul Muluk, yang terjadi hari Minggu lalu, sekitar 92 warga Syiah hingga saat ini masih terjebak di hutan Desa Geding Laok, Kecamatan Karang Penang, Sampang
Governor's reversal stifles conflict resolution for Shiites: Kontras
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 27 Agustus 2012
The East Java governor's shifting views on sectarian violence against Shiites have stifled the conflict's resolution, the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (KontraS) said on Monday.
KontraS Nilai Polisi Papua Emosional
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Minggu, 26 Agustus 2012
KontraS menilai kepolisian menggunakan pendekatan emosional dalam menegakkan hukum di wilayah Papua. Hal itu terlihat dalam penanganan kasus penembakan terhadap Brigadir Yohan Kisiwaitouw, anggota Brimob Polres Paniai, Papua.
KontraS Nilai Polisi Papua Emosional
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 26 Agustus 2012
Rangkaian aksi penembakan misterius kembali mengguncang Papua. Dalam waktu satu minggu saat Lebaran, setidaknya terjadi empat peristiwa.
Jangan Bungkam Hak Berpendapat Masyarakat Papua
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 10 Agustus 2012
Praktek kebijakan represi yang anti-demokrasi kembali terjadi di Papua. Meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua dalam beberapa bulan terakhir ditanggapi oleh pemerintah dengan melakukan pembungkaman dan pemberangusan kebebasan politik dan menyampaikan pendapat secara damai.
SBY: Jangan Kuliahi Indonesia Soal HAM
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 09 Agustus 2012
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kesal. Pasalnya kerap jika Indonesia hendak membeli alat-alat utama sistem persenjataan (Alutsista) selalu dikaitkan dengan hak azasi manusia (HAM).
KontraS Siap Bantu Mawar Raih Keadilan
Sumber: GATRA.COM | Tgl terbit: Selasa, 07 Agustus 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengaku siap membanbantu Mawar Ina Simatupang untuk mendapatkan keadilan di mata hukum.
Purnawiran TNI AD Sebut Temuan Komnas HAM Soal Tragedi 65/66 Korbarkan Permusuhan
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2012
Terkait laporan Komnas HAM tentang hasil penyidikan terhadap peristiwa '65 dan Petrus. Menurut Komnas HAM, dalam kedua peritiwa tersebut terkandung kejahatan kemanusiaan yang mengindikasikan pelanggaran HAM berat.
Oknum TNI Diduga Intervensi Kasus Sengketa Rumah
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Minggu, 05 Agustus 2012
Mawar Ina Simatupang terpaksa harus kehilangan hak atas rumahnya seluas 310 meter persegi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Rumahnya diduga diambilalih oleh keluarga oknum jenderal di TNI AD, sehingga membuatnya tidak berdaya melawan.
Kontras: Konflik Rohingya Kejahatan Kemanusiaan
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 02 Agustus 2012
Kontras kecewa pemerintah tidak menunjukan upaya serius melindungi etnis Rohingya di Myanmar. Pemerintah diminta mendesak ASEAN mengambil langkah tegas menghentikan kekerasan di Distrik Rhakine.
KontraS: Usut Oknum Kostrad Pengeroyok Warga
Sumber: 108JAKARTA.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dari Zeni Kostrad TNI-AD terhadap dua warga Srengseng Sawah, Jagakrasa, Jakarta Selatan.
Buddhis Indonesia Desak PBNU Tengahi Konflik Etnis Myanmar
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2012
Konflik sektarian antara Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya di Myanmar yang menewaskan sedikitnya 78 orang dan menyebabkan 100 ribu orang kehilangan tempat tinggalnya mendapat perhatian khusus dari sejumlah tokoh Buddha dan Islam di Indonesia.
Usut Oknum TNI Pengeroyok Warga Srengseng
Sumber: HARIANTERBIT.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak kepolisian segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum TNI dari Zeni Kostrad yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap dua orang warga Srengseng Sawah, Jagakrasa, Jakarta Selatan.
KontraS Minta Negara dan Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar Sikap Kekerasan Rohingya
Sumber: LAZUARDIBIRU.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, telah melakukan komunikasi untuk pemantauan dan mengumpulkan informasi terkait dengan beragam dan rangkaian tindak kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap 800.000 muslim Rohingya di Myanmar.
Kontras Desak Kekerasan Oknum Kostrad Diusut
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengeroyokan yang dilakukan oknum Zeni Kostrad terhadap dua orang warga Srengseng Sawah, Jagakrasa, Jakarta Selatan.
Muslim Indonesia Diharapkan Sikapi Isu Rohingya dengan Baik
Sumber: VOAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2012
Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HikmaBudhi) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan kekhawatirannya bahwa tindakan kekerasan kepada komunitas beragama Muslim, Rohingya, di Myanmar akan menimbulkan sentimen agama di Indonesia.
Kontras desak kepolisian usut kekerasan oknum Zeni Kostrad
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengeroyokan yang dilakukan oknum prajurit TNI dari Zeni Kostrad TNI-AD terhadap dua orang warga Srengseng Sawah, Jagakrasa, Jakarta Selatan
KontraS Desak Aparat Hukum Usut Tindak Kekerasan yang Dilakukan Oknum TNI Terhadap Warga Srengseng
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Selasa, 31 Juli 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan atas terjadinya tindak kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh prajurit TNI Zeni Kostrad TNI-AD terhadap dua orang warga Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Kronologis Tindakan Kekerasan Oknum TNI Di Srengseng Sawah Jaksel Versi KontraS
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Selasa, 31 Juli 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan atas terjadinya tindak kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh prajurit TNI Zeni Kostrad TNI-AD
KontraS Desak Aparat Hukum Usut Tindak Kekerasan yang Dilakukan Oknum TNI Terhadap Warga Srengseng
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Selasa, 31 Juli 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan atas terjadinya tindak kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh prajurit TNI Zeni Kostrad TNI-AD
Kontras: BK Harus Periksa Motif Politik Pernyataan Priyo
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Kamis, 26 Juli 2012
Pembiaran itu memberikan kesempatan bagi kader Golkar untuk memberikan pernyataan bermotif politik agar partainya tak lagi dikaitkan dengan kesalahan masa lalu.
KASUS PETRUS: Kejaksaan Agung Diminta Lakukan Penyidikan
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2012
Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk melakukan penyidikan terhadap kasus penembakan misterius (petrus) yang terjadi pada 1982-1985 terkait dengan hasil penyelidikan Komnas HAM yang menyatakannya termasuk dalam pelanggaran HAM berat.
Kontras: Cari Pelaku Penembakan Misterius
Sumber: KBR68H.COM | Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2012
Setelah berkas-berkas hasil penyelidikan kasus Petrus (penembakan misterius) diserahkan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung, kini giliran pihak Kejaksaan Agung untuk mencari dan memeriksa, pihak atau pribadi yang dianggap bertanggung jawab atas kasus tersebut.
Sidik Kasus 1965-1966
Sumber: KOMPAS.CETAK.COM | Tgl terbit: Selasa, 24 Juli 2012
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyimpulkan, terdapat cukup bukti permulaan untuk menduga telah terjadi sembilan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966.
Sidik Kasus 1965-1966
Sumber: KOMPAS.CETAK.COM | Tgl terbit: Selasa, 24 Juli 2012
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyimpulkan, terdapat cukup bukti permulaan untuk menduga telah terjadi sembilan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966.
KontraS Minta Kinerja Polri di Papua Dievaluasi!
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Rabu, 11 Juli 2012
Tim Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Crisbiantoro meminta Komisi III DPR membentuk tim khusus terkait evaluasi kinerja Polri di Papua, dan kejelasan nasib para tahanan politik di Bumi Cenderawasih itu.
ALUTSISTA RI: SBY Didesak Batalkan Beli Tank Jerman
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Selasa, 10 Juli 2012
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan pembelian 100 unit Main Battle Tank (MBT) dari Jerman karena tidak sesuai dengan pembangunan postur pertahanan negara.
LSM Desak Kanselir Jerman Tinjau Ulang Penjualan Leopard
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 09 Juli 2012
Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendesak Kanselir Jerman Angela Merkel meninjau ulang penjualan seratus unit tank Leopard ke Indonesia
KontraS: Dialog Damai Papua Tertunda, Negara Lakukan Malpraktik
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 07 Juli 2012
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) KontraS menilai, sepanjang Januari-Juni 2012, telah terjadi 34 peristiwa kekerasan yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan 29 orang luka-luka di bumi Papua
Kontras Surabaya Kirim Surat Protes Kepada Panglima TNI
Sumber: SOROTNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 06 Juli 2012
Kontras Surabaya melayangkan surat protes kepada Panglima TNI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait bentrok antara prajurit Batalyon Zeni Tempur V Kepanjen dengan warga Harjokuncaran Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, Jumat (6/7) lalu.
Kopassus kedepankan langkah persuasif di Papua
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 04 Juli 2012
Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya menegaskan pasukannya tetap mengedepankan pendekatan persuasif untuk mengatasi gangguan keamanan di Papua.
KontraS: Polri Dinilai Belum Siap Reformasi Diri
Sumber: ATJEHPOST.COM | Tgl terbit: Minggu, 01 Juli 2012
Sejumlah insiden dan praktik kekerasan yang melibatkan insitusi Polri dianggap sebagai persoalan sangat serius, mengingat Polri tak hanya lembaga penegak hukum tetapi juga pengayom masyarakat.
Kontras: Polri Seharusnya Lebih Objektif
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 30 Juni 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai Polisi Republik Indonesia (Polri) tidak mandiri dan netral.
Korban Penyiksaan Terus Meningkat
Sumber: ERABARU.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Juni 2012
Data yang dihimpun KontraS menyebutkan korban penyiksaan di dalam negeri selama periode bulan Juli 2011-Juni 2012, tercatat telah terjadi dugaan 86 peristiwa penyiksaan dan terdapat 243 orang korban.
KontraS Minta Komisi I DPR Bentuk Tim Khusus Papua
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Juni 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Komisi I DPR membentuk tim khusus terkait serangkaian teror di Papua.
Kontras minta Presiden evaluasi TNI/Polri di Papua
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Juni 2012
Penambahan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri di Papua dianggap tidak membuat situasi menjadi aman. Sebaliknya, keberadaan pasukan bersenjata itu membuat takut dan trauma rakyat Papua.
KontraS minta Komisi I bentuk tim investigasi Papua
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Juni 2012
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar meminta Komisi I DPR untuk membentuk tim pemantauan dan investigasi kasus kekerasan di Papua.
Kontras Desak Pembentukan Tim Investigasi Konflik Papua
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Juni 2012
Sejumlah elemen masyarakat mendatangi Komplek Parlemen di Senayan, Jakarta, Rabu (27/6), untuk berdialog dengan anggota Komisi I, terkait konflik di Papua yang terus memanas. Mereka mendesak Komisi I menuntaskan kasus kekerasan di Papua.
Praktik Penyiksaan di Papua Paling Tinggi
Sumber: KBR68H.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Juni 2012
Berdasarkan monitoring Kontras, terjadi lonjakan praktik penyiksaan dalam periode Juli 2011-Juni 2012.
Prioritaskan RUU Antipenyiksaan
Sumber: JARRAKONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Juni 2012
Jakarta (JarrakOnline), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merekomendasikan agar pemerintah maupun DPR RI segera melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Antipenyiksaan.
Kontras : Orang Papua Tidak Butuh Jabatan Tapi Pengakuan
Sumber: KBR68H.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Juni 2012
Penembakan misterius di Papua terus terjadi. Akhir pekan lalu, karyawan PT. Freeport asal Philipina tewas secara misterius.
Police Put Five on Wanted List for Papua Shootings
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Juni 2012
The National Police have issued warrants for five people allegedly behind the recent series of shootings in Papuaâ??s provincial capital Jayapura, adding to three people that were earlier arrested and another who was shot dead in a raid last week.
KontraS: SBY Jangan Remehkan Konflik Papua
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Senin, 18 Juni 2012
SBY harus segera melakukan evaluasi kinerja Polri dan TNI di Papua.
Kontras: Mako Tambuni Ditembak Orang Berpakaian Sipil
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 15 Juni 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menginvestigasi terbunuhnya Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Tabuni. Menurut Kontras, Tambuni ditembak oleh orang-orang berpakaian sipil. Saat kejadian, Kamis (14/6) kemarin, polisi sama sekali tak melakukan langkah persuasif.
Riots in Jayapura as police shoot dead Papuan activist
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 15 Juni 2012
Papuans ran amok in Jayapura on Thursday, setting dozens of vehicles and buildings ablaze after a prominent independence activist was shot dead by police while resisting arrest.
GEJOLAK PAPUA: 'PETRUS' Meningkat Selama Januari-Juni 2012
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2012
Peristiwa penembakan misterius (petrus) di Papua selama Januari-Juni 2012 mencapai 17 kali atau lebih tinggi dari total peristiwa serupa selama 3 tahun terakhir.
KontraS Catat 17 Insiden Penembakan Terjadi di Papua
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat telah terjadi 17 kasus penembakan misterius (petrus) di tanah Papua terhitung Januari hingga 11 Juni 2012.
Human Rights Group Condemns Military Role In West Papua Violence
Sumber: PACIFICSCOOP.COM | Tgl terbit: Senin, 11 Juni 2012
In the wake of many shootings that have occurred this month in the West Papuan region capital of Jayapura and its environs, the human rights group Kontras has challenged the role of the Indonesian military and police and questioned the work of the state intelligence agency.
Kekerasan di Papua Dibiarkan Berlanjut
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Juni 2012
Terus berulangnya peristiwa penembakan di Papua selama dua-tiga tahun terakhir mengindikasikan adanya pembiaran terhadap aksi kekerasan di wilayah itu. Fakta itu tak sejalan kebijakan membangun Papua dengan damai.
Penembakan di Papua, KontraS: Presiden Harus Evaluasi Kinerja Kapolri
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Juni 2012
Jakarta-Rentetan aksi penembakan di Papua, khususnya Jayapura, menjadi teror bagi masyarakat sekitar.
Penembakan di Papua, KontraS: Presiden Harus Evaluasi Kinerja Kapolri
Sumber: BERITADAERAH.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Juni 2012
Rentetan aksi penembakan di Papua, khususnya Jayapura, menjadi teror bagi masyarakat sekitar.
Kontras: Hukum Oknum Marinir yang terlibat Penganiayaan Wartawan
Sumber: ITODAY.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menghukum oknum militer yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan.
Kontras Desak Panglima TNI Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2012
Jakarta, Seru.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono memastikan berjalannya proses hukum bagi anggota TNI yang terlibat penganiayaan terhadap jurnalis dan warga di Padang, Sumatera Barat.
Kemunduran Sektor HAM Tanda Hilangnya Etika Poltik
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 20 Mei 2012
LSM Kontras menilai, Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kemunduran dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) masyarakatnya.
May tragedy, remembered
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Minggu, 13 Mei 2012
The fact that a number of Indonesian Military (TNI) generals responsible for security in the country during that fateful day will likely run for the countryâ??s top job has only added insult to their injuries.
KontraS Desak Polisi Usut Penembak Mahasiswa di Papua
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Mei 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) bersama Solidaritas Nasional Papua dan Foker LSM Papua mendesak Polri agar segera memproses hukum terkait kasus penembakan mahasiswa semester VI STIE Port Numbay, Jayapura, Terjoli Weya (23) pada 1 Mei lalu.
KontraS Desak Zaini-Muzakir Bentuk KKR di Aceh
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 Mei 2012
KontraS mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah korban serta keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berinisiatif memperingati 13 tahun peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara tanggal 3 Mei 2012.
2 More Arrested in Killing That Sparked Jakarta Gang War
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 23 April 2012
A team of investigators from the Jakarta and North Jakarta Police arrested two men on Saturday for their suspected involvement in last month's murder of Navy seaman Arifin Sirih.
KontraS Sayangkan Pengumuman Nama Anggota TNI
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Minggu, 22 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sangat menyayangkan langkah Pangdam Jaya yang mengumumkan empat nama anggota TNI yang diduga terlibat kekerasan oleh geng motor.
KontraS: Penanganan Kasus Geng Motor Mencurigakan
Sumber: PELITAONLINE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 21 April 2012
KOMISI untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan konsistensi kepolisian dalam menangani kasus geng motor pada 13 April lalu.
Kontras Dorong Polisi Kendalikan Penyelidikan Kasus Geng Motor
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 21 April 2012
Sungguh disayangkan pengungkapan bukan dilakukan oleh otoritas Polri, Misalnya oleh Kapolda Jaya
KontraS : Usut Pemberi Perintah ke Geng Motor
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Sabtu, 21 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengapresiasi langkah Pangdam Jaya yang telah mengumumkan empat nama oknum anggota Arhanud TNI yang diduga terlibat dengan geng motor pita kuning sebagai pelaku aksi kekerasan kekerasan di beberapa wilayah Jakarta, 13 April lalu.
Kontras Apresiasi Langkah Pangdam Jaya
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 21 April 2012
Kontras mengapresiasi langkah dari Pangdam Jaya Mayjen Waris yang mengumumkan empat nama anggota artileri pertahanan udara TNI yang diduga terlibat aksi kekerasan geng motor pada 13 April 2012 lalu.
KontraS : Pernyataan SBY Tentang Sudomo Sakiti Korban Petrus dan Pelanggaran HAM
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Jumat, 20 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) turut berbela sungkawa atas meninggalnya Laksamana (Purn) Sudomo, mantan Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib),
Kontras : Polisi Lamban Bertindak, Aksi Main Hakim Sendiri Jadi Marak
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 16 April 2012
Jakarta Aksi geng motor yang diiringi dengan tindak kekerasan merajalela di kawasan Jakarta dalam beberapa minggu terakhir. Aksi main hakim sendiri ini dinilai tak lepas dari lambannya kinerja kepolisian.
Kontras Kecam Aksi Brutal Geng Motor
Sumber: GATRA.COM | Tgl terbit: Senin, 16 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam kebrutalan geng motor di sejumlah lokasi di wilayah DKI Jakarta, pada Jumat dini hari (13/4), sekaligus menilai Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S Rajab gagal melindungi warga Jakarta.
KontraS: Polda Terkesan Ragu Usut Geng Motor
Sumber: PELITAONLINE.COM | Tgl terbit: Minggu, 15 April 2012
KOMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menganggap Polda Metro Jaya telah gagal melindungi warga Jakarta. Pasalnya peristiwa kekerasan yang dilakukan geng motor yang menewaskan dua orang tidak juga bisa ditangani polisi.
Kontras: Polisi Lamban Usut Geng Motor Berpita Kuning
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 15 April 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam keras brutalitas sekelompok orang yang tergabung dalam geng motor yang menyerang beberapa pusat-pusat retail dan tempat nongkrong di Jakarta.
KontraS: Kapolda Jakarta Gagal Lindungi Warga
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 15 April 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras brutalitas sekelompok orang yang menyerang berbagai tempat.
KontraS: Kapolda Jakarta Gagal Lindungi Warga
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 15 April 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras brutalitas sekelompok orang yang menyerang berbagai tempat.
Kontras Kecam Aksi Brutal Geng Motor
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 15 April 2012
Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) mengecam keras brutalitas sekelompok orang yang menyerang berbagai tempat, di antaranya beberapa pusat-pusat retail dan tempat nongkrong di Jakarta pada Jumat (13/4) dini hari
Inilah 3 Imbauan Kontras Terkait Geng Motor
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 15 April 2012
Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) mengimbau tiga hal kepada pemerintah terkait fenomena geng motor yang meresahkan masyarakat.
KontraS Kecam Aksi Brutal Geng Motor Berambut Cepak
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam keras brutalisme sekelompok orang yang menyerang dan merusak berbagai tempat di Jakarta pada Jumat dini hari kemarin.
KONTRAS kecam kebrutalan geng motor
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) mengecam kebrutalan geng motor di sejumlah lokasi di wilayah DKI Jakarta pada Jumat dini hari (13/4),
KontraS Sebut Polisi Lamban Usut Geng Motor
Sumber: SKALANEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 April 2012
Skalanews-Koordinator KontraS, Haris Azhar mengecam tindakan brutalitas sekelompok orang yang menyerang berbagai tempat dengan menggunakan senjata api dan tajam.
KontraS Kritik Polda Libatkan POMAL Buru Geng Motor
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 April 2012
Mengajak POMAL justru membuka ruang militer Indonesia masuk dalam urusan kehidupan sipil.
Kontras: Polisi Lamban Usut Geng Motor Berpita Kuning
Sumber: KOMPAS.COm | Tgl terbit: Sabtu, 14 April 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam keras brutalitas sekelompok orang yang tergabung dalam geng motor yang menyerang beberapa pusat-pusat retail dan tempat nongkrong di Jakarta.
KontraS Tuding Polda Metro Gagal Lindungi Warga Jakarta
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 April 2012
KontraS mengecam keras aksi brutal sekelompok orang yang menyerang beberapa pusat-pusat retail dan tempat nongkrong di Jakarta
KontraS: Geng Motor Bukti Polisi Gagal
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam keras brutalisme sekelompok orang yang menyerang dan merusak berbagai tempat di Jakarta pada Jumat dini hari kemarin. Berdasarkan data kepolisian, satu orang tewas dan delapan lainnya luka parah.
KontraS minta TNI tak lagi amankan demo
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Jumat, 13 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Komisi I DPR dan kapolri melakukan evaluasi dalam penanganan demonstrasi. Keberadaan TNI dalam demo dinilai tidak perlu dilakukan.
KontraS Kecewa DPR Sahkan RUU PKS
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan keputusan Paripurna DPR, Rabu (11/4/2012) kemarin yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS).
KontraS: Ada Aroma Persekutuan Buruk
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 11 April 2012
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar mengatakan sangat menyayangkan keputusan paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (PKS), Rabu (11/4).
KontraS: RUU PKS Tindas Rakyat
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Senin, 09 April 2012
Koordinator KontraS Haris Azhar menegaskan, menolak keras Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial.
KontraS Tolak RUU Penanganan Konflik Sosial
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 07 April 2012
Pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial oleh Pansus DPR saat ini telah memasuki tahap akhir dan rencananya akan segera disahkan menjadi Undang-undang dalam sidang paripurna tanggal 10 April 2012.
Kontras Sampaikan Surat Terbuka
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 06 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mengirim surat terbuka kepada DPR dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Soal Ricuh Kenaikan BBM, Kontras: Pendemo Hanya Perlu Ruang Dialog
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 02 April 2012
Koordinator Kontras Haris Azhar menilai, pemerintah gagal melindungi demokrasi di Indonesia. Pasalnya, pemerintah sama sekali tidak memberikan ruang untuk masyarakat maupun mahasiswa untuk berdialog dengan matang membahas persoalan negara.
KontraS nilai polisi belum becus tangani demonstran
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Rabu, 28 Maret 2012
Hari ini, aksi unjuk rasa mewarnai sejumlah daerah di Indonesia termasuk ibu kota Jakarta sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kontras: Atasi Pendemo Polisi Sudah Melanggar HAM
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 28 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) prihatin atas bentrokan yang terjadi hari ini, Selasa 27 Maret 2012.
KontraS: Tak Ada Alasan Melibatkan TNI Amankan Demo
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2012
Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar berpendapat bahwa TNI tidak memiliki cukup dasar untuk terlibat dalam upaya pengamanan saat terjadi demonstrasi.
DEMO BBM: Kontras Tolak Keberadaan TNI
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan sejumlah masyarakat sipil mempertanyakan pengerahan TNI dalam menghadapi aksi demonstrasi atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kontras Tolak Pengerahan 7 Batalyon Personel TNI
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Senin, 26 Maret 2012
Pengerahan personel TNI khususnya Kodam I BB dalam pengaman aksi demo BBM di Medan hari ini, ditolak oleh berbagai kalangan, salah satunya Kontras.
8,000 soldiers to assist Jakarta Police on Tuesdayâ??s protest
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 26 Maret 2012
The National Police confirmed Monday they are requesting the assistance of the Indonesian Military (TNI) in handling the security of riots related to the planned fuel hike in Jakarta, despite criticism of the plan to involve the military.
KontraS : Pelibatan TNI Dalam Unjuk Rasa Ilegal!
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Minggu, 25 Maret 2012
Reaksi atas dilibatkannya personel TNI dalam mengamankan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih bergulir
Kontras Medan Tolak TNI Dilibatkan Amankan Demo
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 25 Maret 2012
Kontras Medan bersama Jaringan Aktivis Nasional menolak sikap Menko Polhukam yang melibatkan TNI dalam penanganan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM.
Kontras Pertanyakan Pengerahan TNI Hadapi Demo BBM
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 24 Maret 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan pengerahan TNI dalam menghadapi aksi demonstrasi terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
KontraS: TNI Keluar Jalur dan Rusak Demokrasi
Sumber: PEDOMANNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 Maret 2012
Menanggapi maraknya demokrasi yang bertendensi kekerasan, Komisi untuk Orang Hilang dan Anti Kekerasan mengadakan diskusi di Sekretariatnya, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat.
KontraS Tolak Keterlibatan TNI Amankan Demo BBM
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 Maret 2012
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menolak keras adanya pelibatan TNI terkait unjuk rasa memprotes penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
TNI Jaga Demo BBM, Presiden Dianggap 'Lebay'
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Jumat, 23 Maret 2012
Keterlibatan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan Istana Negara beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran pemerintahan tengah mengalami fenomena paranoid politik.
KontraS: Haram, Pelibatan TNI dalam Demo BBM
Sumber: ATJEHPOS.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 Maret 2012
Haris Azhar, Koordinator Kontras, mengatakan UU tentang TNI (UU Nomor 34 Tahun 2004) secara jelas menyatakan pengerahan TNI harus dilakukan dengan keputusan politik yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
KontraS: Indonesia Langgar Empat Prinsip HAM
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 21 Maret 2012
Lemahnya penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia bisa dilihat dari terlanggarnya empat prinsip dasar HAM. Padahal, prinsip itu seharusnya diwujudkan oleh negara dalam kehidupan sehari-hari.
KontraS: Indonesia Langgar Empat Prinsip HAM
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 21 Maret 2012
Lemahnya penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia bisa dilihat dari terlanggarnya empat prinsip dasar HAM. Padahal, prinsip itu seharusnya diwujudkan oleh negara dalam kehidupan sehari-hari.
Kontras: SBY Harus Serius Respon Pelanggaran HAM
Sumber: LENSAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 Maret 2012
Koordinator Kontras Haris Azhar beberapa waktu lalu mendesak pemerintah agar serius memperbaiki performa di bidang HAM dengan melakukan beberapa langkah.
Presiden SBY Harus Susun Prioritas Penyelesaian Kasus HAM
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Selasa, 20 Maret 2012
Presiden SBY harus serius merespons sejumlah isu pelanggaran HAM dengan menyusul prioritas penyelesaian kasus.
KontraS: Pelanggaran HAM Meningkat karena Respons yang Minim
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 20 Maret 2012
Dibanding 2010, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada 2011 ini meningkat secara drastis. Hal ini dikarenakan respons dari pemerintah yang minim.
KontraS: Indonesia Perlu Perbaikan di Bidang HAM
Sumber: METRONEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 20 Maret 2012
DPR harus bisa memastikan adanya kontrol yang efektif dan jujur terhadap Polri dan TNI, termasuk lembaga BIN
Kontras Tolak TNI Ikut Hadapi Pendemo BBM
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 19 Maret 2012
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan menolak tegas rencana pemerintah melibatkan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Kontras: Vonis Atas Forkorus Dkk Abaikan Prinsip HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 18 Maret 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura, Papua Barat, yang menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap Forkorus Yaboisembut, S Pd, Edison Kladeus Waromi, dan 3 orang lainnya, yakni; Dominikus Surabut, August M Sananai Kraar, dan Selpius Bobii, pada Jumat (16/3/2012) lalu.
NGOs claim Sukhoi jet deal was brokered
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Maret 2012
Rights watchdogs say that the Indonesian government used a broker to buy Sukhoi fighter jets from Russia, despite claims to the contrary from the Russian Embassy in Jakarta.
Pengamanan BBM oleh TNI Dianggap Matikan Demokrasi
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 Maret 2012
Terkait pernyataan Menkopolhukam, Djoko Suyanto Senin (5/3/2012) lalu yang akan menerjunkan TNI dalam membantu Polri menghalau aksi demonstrasi terhadap penolakan kenaikan harga BBM dianggap mematikan demokrasi di Indonesia.
SBY orders tough measures against violent street protests
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 Maret 2012
President Susilo Bambang Yudhoyono warned on Wednesday that security authorities would crack down hard on street protests against the planned fuel price hikes if they turned violent.
Kontras: TNI tak Perlu Ikut Amankan Demo BBM
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 07 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras ) menolak tegas rencana pelibatan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak).
KontraS : Tentara Dilarang Ikut Amankan Demo BBM!
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menolak tegas rencana pelibatan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak).
KontraS : Pemerintah Terlalu 'Lebay'
Sumber: INILAH.COm | Tgl terbit: Rabu, 07 Maret 2012
Pandangan pemerintah terhadap aksi penolakan kenaikan harga BBM, sebagai aksi penggulingan kekuasaan Presiden SBY, terlalu berlebihan alias lebay.
Kontras: TNI tak Perlu Ikut Amankan Demo BBM
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 07 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras ) menolak tegas rencana pelibatan TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak).
Army deployment to fuel hike rallies not needed: Kontras
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 Maret 2012
The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) is questioning the government's plan to deploy Indonesian Army (TNI) personnel to public rallies against the upcoming fuel price increases.
Dinilai "Abu-abu, Kontras Minta Draf RUU Kamnas Dikembalikan
Sumber: PORTALKRIMINAL.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Februari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta DPR mengembalikan draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) kepada presiden
KontraS Aceh: Tuntut Kodam Iskandar Muda Batalkan Pengerahan 4.000 Pasukan
Sumber: MATAARINEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Februari 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh (KontraS Aceh), meminta Kodam Iskandar Muda membatalkan rencana mengerahkan 4.000 pasukan untuk diperbantukan dalam pengamanan pilkada Aceh
Kontras: TNI Jangan Ikut Amankan Pilkada Aceh
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 13 Februari 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh (KontraS) Aceh, meminta Komando Daerah Militer Iskandar Muda membatalkan rencana mengerahkan 4.000 pasukan untuk diperbantukan dalam pengamanan pemilihan kepala daerah Aceh
SBY Redefines â??Gross Rights Violations,â?? Says Recent Incidents Donâ??t Fit the Bill
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 21 Januari 2012
President Susilo Bambang Yudhoyono hit back on Friday at activists criticizing Indonesiaâ??s human rights record, saying recent violence could not be considered a gross human rights violation.
SBY Bicara HAM, KontraS: Ini Penghindaran dari Tanggung Jawab
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 21 Januari 2012
KontraS menilai pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2012 tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab. SBY terkesan membiarkan oknum yang melakukan pelanggaran HAM tersebut.
SBY Bicara HAM, KontraS: Ini Penghindaran Dari Tanggung Jawab
Sumber: SASAKMAIL.COM | Tgl terbit: Sabtu, 21 Januari 2012
KontraS menilai pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2012 tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab.
KontraS Desak Sidang Kasus Kongres Rakyat Papua Jujur
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 16 Januari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penyerangan masyarakat sipil peserta Kongres Rakyat Papua III yang berlangsung 17-19 Oktober 2011 merupakan pelanggaran hak berekspresi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Military, police step up efforts to stop illegal firearms trade
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 11 Januari 2012
Following a string of fatal shootings in Aceh, the Indonesian military has increased monitoring of illegal firearms in the province, ahead of a crucial gubernatorial election in February.
Kontras: Pengadaan Alat Perang Harus Transparan
Sumber: INDOWARTA.CO | Tgl terbit: Selasa, 10 Januari 2012
Pengadaan alat perang negara atau alutista diminta harus akuntabel dan transparan.
KontraS Minta Instasi yang Dipersenjatai Diaudit
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 09 Januari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mensinyalir dalang di balik serentetan aksi penembakan di Aceh bukan orang-orang yang memiliki sengketa menjelang Pilkada Februari 2012 di provinsi tersebut. Untuk mencari titik terang siapa think tank pelaku penembakan, seluruh instansi yang dilengkapi dengan senjata harus diaudit.
KontraS Minta Instasi Yang Dipersenjatai Diaudit
Sumber: SASAKMALL.COM | Tgl terbit: Senin, 09 Januari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mensinyalir dalang di balik serentetan aksi penembakan di Aceh bukan orang-orang yang memiliki sengketa menjelang
KontraS: Periksa Senjata TNI di Aceh
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Minggu, 08 Januari 2012
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar, menantang polisi untuk mengusut senjata dari TNI terkait beberapa penembakan yang terjadi di Aceh.
KontraS: Kekerasan di Aceh Masih Tinggi
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, menilai kasus kekerasan di Aceh masih tinggi, terutama terkait dengan kasus penegakkan syariat Islam, berdasarkan catatan Kontras pada tahun 2011, terjadi 46 kasus dan tahun 2010 tercatat 55 kasus, memandikan warga yang diduga melakukan pelanggaran syariat Islam, merupakan tindak yang paling sering terjadi di Aceh, tercatat ada 26 kasus dan pemukulan15 kasus
Kontras: Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu!
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 29 Desember 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menyampaikan pesan akhir tahun mengenai korban-korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di sekretariatnya, Jl Borobudur No 14, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2011).
Refleksi Akhir Tahun: Sembilan Rekomendasi Bakumsu dan KontraS Untuk Poldasu
Sumber: STARBERITA.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 Desember 2011
Medan, Bantuan Hukum Sumatera Utara (Bakumsu) dan KontraS Sumatera Utara mengeluarkan sembilan rekomendasi untuk Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) terkait banyaknya tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian di wilayah Sumatera Utara.
Kontras: Apa Polisi Boleh Seenaknya Masuk Rumah Orang?
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 18 Desember 2011
Tindakan pelecehan dan kekerasan yang dialami oleh Sidik (26), yang merupakan Pengacara Publik LBH Jakarta, oleh oknum Brimob membuat geram pihak lain, satu diantaranya dari Kontras.
Kontras: Pembantaian Petani Mesuji demi Bisnis Semata
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Desember 2011
JAKARTA--MICOM: Pembantaian para petani di kawasan Mesuji, Lampung, merupakan kolaborasi antara aparat keamanan dan pebisnis.
West Papuan Conflict Begs Political Solution
Sumber: IPSNEWS.NET | Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2011
The Indonesian governmentâ??s offer of development for West Papua, following the crackdown by security forces on a pro-independence meeting in Jayapura in October
Police urged to review security operations in Papua
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 Desember 2011
A police officer who was assaulted by villagers in Papua died after being treated in hospital, the police said Monday, two days after two other officers were shot dead by unknown gunmen.
Kontras Minta SBY Kunjungi Papua di Hari Ultah OPM
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 November 2011
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diimbau agar hadir di Papua saat peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2011. Hari itu merupakan momen yang sangat baik bagi SBY dan seluruh pejabat yang berkepentingan untuk membuka dialog dengan masyakarat Papua secara komprehensif.
Kontras Imbau SBY Hadir di Papua pada 1 Desember
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 November 2011
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diimbau agar hadir di Papua saat peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2011.
Catatan Investigasi KontraS Atas Penembakan di Papua
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 26 November 2011
Seruu.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban TIndak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan berkepanjangannya situasi buruk disekitar areal PT Freeport Indonesia (PTFI), terutama dengan terus terjadinya penembakan.
8 People Killed in Weekend Clash: Papua Activists
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Rabu, 16 November 2011
Jayapura. Police said on Wednesday that a clash with a small armed group in a gold mine during the weekend was believed to have left one person dead, but activists claim the death toll could be as high as eight.
Legislator slams TNI operations in Papua
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 16 November 2011
A member of the House of Representatives accused the government of conducting illegal military operations in poverty-stricken Papua, which has seen a spike in violence involving security officials.
Presiden Instruksikan Polri dan TNI Patuhi Hukum di Papua
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 14 November 2011
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI yang bertugas di Papua agar selalu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan aspek dan norma-norma hukum yang berlaku
KontraS Jawab Tudingan Menko Polhukam Terkait Papua
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 November 2011
Pernyataan Menko Polhukam Djoko Suyanto yang menyindir Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam kasus Papua dijawab Usman Hamid. Ketua Dewan Pengurus KontraS itu menilai, KontraS tetap bersuara ketika ada TNI/Polri ada yang mengalami penembakan di Papua.
Govt shrugs off Komnas HAMâ??s reports of alleged Papua abuses
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 November 2011
The government is playing down reports made by the National Commission for Human Rights (Komnas HAM) that the police and the military may have committed human rights violations when they dispersed a Papuan congress last month, allegedly leading to the deaths of at least three Papuans.
Menko Polhukam: Jika TNI-Polri Ditembak, Komnas HAM & KontraS Bicara?
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 08 November 2011
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengkritik para pegiat hak asasi manusia (HAM). Komnas HAM dan para aktivis HAM dianggap tidak bersuara jika yang menjadi korban adalah aparat yang sednag bertugas.
Pemerintah Kurang Peduli Terhadap Masyarakat Papua
Sumber: METRONEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 07 November 2011
Polemik berkepanjangan yang terjadi di Papua merupakan bukti ketidakpedulian pemerintah kepada masyarakat Papua. Hal itu dikemukakan oleh lembaga swadaya masyarakat Petisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Ahad (6/11).
Polri Persilakan KontraS Laporkan Pelanggaran HAM di Papua
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 07 November 2011
Kepolisian RI siap menerima Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) untuk menyampaikan temuan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengamanan di Papua.
Polri: Silakan KontraS Selidiki HAM di Papua
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 07 November 2011
Polisi mempersilakan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berkoordinasi dengan mereka guna membahas temuan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Langgar HAM di Papua, Pemerintah Diminta Minta Maaf
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Minggu, 06 November 2011
Pemerintah diminta meminta maaf kepada publik dan rakyat Papua terkait kejadian penyerbuan aparat terhadap peserta Kongres Papua III di Padang Bulan, Abepura, 19 Oktober 2011.
KontraS: Papua Aman Jika Keadilan Ditegakkan
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Sabtu, 05 November 2011
Penyisiran terhadap rakyat Papua oleh aparat kepolisian maupun TNI, dinilai justru membuat rakyat Papua semakin marah.
Audit Gelar Pasukan TNI di Papua
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 05 November 2011
Pemerintah didesak untuk segera melakukan audit gelar pasukan Tentara Keamanan Nasional (TNI) di Papua. Hal tersebut diungkapkan mantan Koordinator Kontras Usman Hamid menanggapi kekerasan terhadap 12 warga Kampung Umpagalo, Jayapura, Papua yang diduga dilakukan oleh anggota TNI dari Pos Kurukulu, Batalyon 756, pada Selasa (2/11/2011).
TNI Kembali Diduga Lakukan Kekerasan di Papua
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 05 November 2011
Sebanyak 12 warga Kampung Umpagalo, Distrik Kurukulu, Jayawijaya, Papua diduga kembali menjadi korban kekerasan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Oktovianus Pogau mengatakan, berdasarkan keterangan para korban dan saksi, aksi kekerasan itu dilakukan anggota TNI dari Pos Kurukulu Batalyon 759.
What Is the True Price of Freeport's Safety in Papua?
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 05 November 2011
In the highlands of Mimika district in Papua, where temperatures can easily drop to a chilly 10 degrees Celsius, thousands of Freeport workers hold fast to their demands against the owner of one of the worldâ??s largest open gold and copper mines
ICW finds more freeport money transfers to police
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 November 2011
The Indonesian Corruption Watch (ICW) has discovered transfers of US$79.1 million from PT Freeport Indonesia to the police, a spokesman said.
10 Tahun Keluarkan Rp 711 Miliar
Sumber: SAPOS.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 02 November 2011
Setelah terus-terusan menjadi sasaran kritik, PT Freeport Indonesia akhirnya buka-bukaan. Kemarin (1/11), perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika Serikat itu mengakui mereka menjatah dana keamanan untuk TNI dan Polri. Mereka juga menegaskan tidak pernah melanggar royalti seperti yang ditudingkan Indonesia Corruption Watch (ICW)
ICW Finds More Freeport Money Transfers to Police
Sumber: ENGLISH.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 November 2011
The Indonesian Corruption Watch (ICW) has discovered transfers of US$79.1 million from PT Freeport Indonesia to the police, a spokesman said.
KPK Diminta Usut Aliran Dana Freeport ke Polri-TNI
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 November 2011
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera mengusut dugaan aliran dana dari PT Freeport Indonesia kepada aparat TNI-Polri untuk pengamanan.
Warga Papua: Jangan Kirim Pasukan ke Papua
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 November 2011
Pemerintah diminta tidak terus mengirimkan aparat keamanan ke Papua untuk meredakan situasi yang sedang memanas. Namun, solusi permasalahan Papua adalah kesejahteraan serta dibukanya dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
KontraS dan ICW Sepakat 'Uang Centeng' Freeport Adalah Gratifikasi Yang Harus Dituntaskan KPK
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 November 2011
Aliran dana dari PT Freeport Indonesia ke Polri bisa dikategorikan sebagai sebagai bentuk gratifikasi. Apalagi, selama ini Polri tidak pernah mengajukan dana anggaran khusus ke DPR berkaitan dengan pengamanan di Papua.
Sebelum ke Polri, Duit Freeport Harus Masuk ke Kas Negara
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 November 2011
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (PUKAT UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kajian atas aliran duit PT Freeport ke Polri.
Kontras Perlihatkan Video Pertemuan Petinggi Freeport dan Kapolda Papua
Sumber: LENSAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 31 Oktober 2011
Kordinator Kontras Haris Azhar menyatakan pertemuan petinggi Freeport dan Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Suprapto, yang didampingi oleh jajaran Kodam Trikora, sudah terjadi beberapa bulan sebelum peristiwa bentrok yang ramai belakangan ini. Bahkan, dalam video pertemuan itu, tampak Kapolda Irjen Bekto memberikan sambutan terkait keamanan Papua.
KontraS: Perlakuan Paspampres Terhadap Ikbal Berlebihan
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Minggu, 30 Oktober 2011
Menurut Kontras, setidaknya tercatat dua kali tindak kekerasan dan aksi berlebihan dari anggota Paspampres sepanjang September-Oktober 2011.
Kontras : Presiden Wajib Periksa TNI dan Kepolisian di Papua Barat
Sumber: METRONEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 29 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyimpulkan telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan pihak keamanan di Papua dalam beberapa waktu terakhir
Temuan KontraS : Telah Terjadi Pelanggaran HAM Berat di Papua
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 29 Oktober 2011
Haris Azhar mengatakan bahwa pihaknya menemukan adanya pelanggaran HAM berat dalam beberapa peristiwa terakhir yang terjadi di Papua.Menurut Haris, temuan pelanggaran itu berupa pembunuhan, penangkapan semena-mena, serta penyiksaan.
KontraS: Pemerintah Mandul Soal Papua
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 29 Oktober 2011
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengatakan penembakan yang terjadi di area jalan tambang PT Freeport Indonesia, Timika, Papua, pagi tadi merupakan kejadian yang sudah kesekian kali.
Kontras: Presiden Wajib Periksa TNI dan Kepolisian di Papua
Sumber: METRONEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 29 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyimpulkan telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan pihak keamanan di Papua dalam beberapa waktu terakhir.
Kontras Miliki Dokumen Aliran Dana Freeport ke TNI/Polri
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 Oktober 2011
Kordinator Kontras, Haris Azhar memita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas temuan aliran dana keamanan PT. Freeport ke Kepolisian dan TNI.
Terima Dana Freeport, Kapolri Beralasan Polisi Hidup Sulit
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 Oktober 2011
Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo memaklumi anak buahnya yang bertugas mengamankan areal tambang emas PT Freeport Indonesia menerima dana.
Kapolri Akui Dapat Dana dari Freeport
Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 Oktober 2011
Kapolri Jenderal Timur Pradopo membenarkan Polri telah menerima bantuan dana dari PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk personel Polri yang bertugas di lokasi tambang tersebut.
Ratusan Polisi di Papua Barat Diduga Terima Uang dari Freeport
Sumber: METRONEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Oktober 2011
Ratusan polisi di Timika, Papua Barat, diduga kuat menerima uang bulanan dari PT Freeport Indonesia. Mereka diduga menerima uang sebesar Rp1.250.000 per bulan.
KontraS: Bantuan Freeport kepada Aparat Ilegal
Sumber: PELITAONLINE.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Oktober 2011
KOORDINATOR KontraS Indria Fernida Alphasonny menyangsikan bantahan PT Freeport bahwa dana yang digelontorkan kepada polisi dan TNI oleh Freeport bukan uang suap. Melainkan sebagai bentuk dukungan atas aktifitas keamanan objek vital seperti tambang yang diatur dalam peraturan presiden.
Polri "Makan" Duit Freeport
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Oktober 2011
Data yang dirilis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) soal anggaran pengamanan PT Freeport untuk Polri mengagetkan petinggi Mabes Polri. Hingga kemarin (26/10), pejabat-pejabat utama enggan berkomentar tentang hal itu.
Panglima TNI Akan Tindak Anak Buahnya Jika Terima Setoran Dari PT Freeport
Sumber: BULETININFO.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Oktober 2011
Panglima TNI Agus Suhartono akan menindak tegas anak buahnya yang menerima atau mendapatkan uang secara tidak resmi dari PT. Freeport, terkait pengamanan di perusahaan penambangan milik Amerika tersebut. Bahkan Agus meminta nama-nama siapa anggota yang menerima setoran.
Gereja, aktivis desak SBY tangani serius Papua
Sumber: CATHNEWSINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Oktober 2011
Komisi HAK KWI dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bersama para aktivis HAM dari 35 LSM desak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menangani kekerasan di Papua.
Freeport Bayar Aparat TNI/Polri
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 26 Oktober 2011
PT Freeport Indonesia diduga memberikan imbalan sebesar Rp 1.250.000 per orang kepada aparat keamanan yang melakukan pengawalan dan patroli mengamankan perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu. Informasi ini diperoleh dari surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua dengan nomor B/918/IV/2011 tertanggal 19 April 2011.
Kronologi Terungkapnya Imbalan Rp 1,25 juta PT Freeport untuk TNI/ Polri
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 25 Oktober 2011
Kekerasan yang terjadi di Papua yang berawal dari demosntrasi di PT Freeport beberapa pekan ini membuat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekersan (Kontras) merasa prihatin. LSM ini meminta kepada presiden SBY untuk segera mengadakan dialog guna menyelesaikan persoalan di bumi cendrawasih itu.
KontraS Kecam Pembubaran Paksa Kongres Rakyat Papua III
Sumber: PEDOMANNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 21 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras diberlakukannya penggunaan kekuatan yang berlebihan serta tindakan kekerasan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura.
Kontras: Kongres Papua, Aparat Gunakan Kekuatan Berlebihan
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 21 Oktober 2011
Kontras mengecam tindakan TNI dan Brimob yang menggunakan kekuatan senjata untuk membubarkan Kongres Rakyat Papua, Rabu (19/10). Lima orang diduga tewas akibat serangan tersebut.
Kontras: Reshuffle Abaikan Isu Hak Asasi Manusia
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Jumat, 21 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai ada empat hal yang tidak diagendakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam reshuffle kabinet
KontraS: Ada 14 Hal untuk Mengukur Keberhasilan SBY
Sumber: PEDOMANNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), pesimis dengan reshuffle yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dapat menyelesaikan masalah-masalah HAM
Surat Terbuka KontraS Kepada Kapolri Mengutuk Tindakan Aparat dan Mendesak Pengusutan Pelaku Penembakan Yang Menewaskan Korban Sipil Dalam Kongres Rakyat Papua III
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
Terkait dengan penggunaan kekuatan berlebihan hingga ditemukannya dua korban tewas dalam insiden pembubaran paksa yang dilakukan TNI dan Polri terhadap Kongres Rakyat Papua di Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Papua kemarin
Kontras kecam kekerasan aparat TNI di Kongres Rakyat Papua III
Sumber: KONTAN.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
JAKARTA. Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengecam rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura.
KonstraS 'Bela' Kongres Rakyat Papua III
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura, Jayapura.
Kronologi Bentrokan Kongres Papua versi Kontras
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
1000 orang peserta Kongres Papua kocar-kacir setelah aparat menyerbu.
Empat Isu HAM yang Dinilai Dilupakan SBY
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengaggap ada empat agenda hak asasi manusia yang dilupakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam merombak kabinetnya. Berikut keempat isu pelanggaran hak asasi manusia itu:
Kontras kecam kekerasan aparat TNI di Kongres Rakyat Papua III
Sumber: KONTAN.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengecam rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura.
KontraS Kecam Tindakan Represif Aparat di Kongres Papua
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam aksi represif aparat kepolisian pada peserta Kongres Rakyat Papua III.
Kontras Kecam Pembubaran Kongres Rakyat Papua
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura, Rabu (19/10/2011).
KontraS Kritik Perebutan Tanah oleh TNI
Sumber: PELITAONLINE.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 Oktober 2011
Wakil Koordinator KontraS Indria Fernida menyatakan kesewenang-wenangan TNI masih tampak dari pengambilan paksa tanah warga atau purnawirawan TNI secara sepihak oleh TNI. 
Military Getting Away With Murder, Activists Claim
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 Oktober 2011
Human rights lawyers are using the occasion of the Indonesian Militaryâ??s 66th anniversary today to highlight what they say is the need to reform the institutionâ??s "untouchable" legal status.
TNI Still Commits Violence, says Kontras
Sumber: TEMPOINTERACTIVE.COM | Tgl terbit: Senin, 03 Oktober 2011
TEMPO Interactive, Jakarta:The Indonesian military are still involved in cases of abuse, the Commission for Missing Persons & Victims of Violence (Kontras) announced before the Indonesian militaryâ??s 66th anniversary on October 5.
Kontras Sebut ada Politisasi TNI
Sumber: SURABAYAPAGI.COM | Tgl terbit: Senin, 03 Oktober 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai ada politisasi di tubuh TNI. Salah satunya terlihat saa Pramono Edhie Wibowo diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Reformasi Dibayangi Tindakan Kekerasan
Sumber: KOMPAS.CETAK.COM | Tgl terbit: Senin, 03 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memberikan beberapa catatan terkait ulang tahun ke-66 Tentara Nasional Indonesia. Beberapa catatan yang membayangi reformasi TNI itu antara lain tindakan kekerasan, konflik lahan, dan tindakan politis.
Kontras Desak Kejagung Tuntaskan Tragedi Semanggi
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 26 September 2011
MICOM: Dua belas tahun Tragedi Semanggi berlalu, tetapi penyelesaiannya hingga kini belum tuntas. Karena itu, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) agar segera menuntaskan kasus Semanggi I dan II yang terjadi pada 1998 dan 1999 lalu.
Jaksa Agung Agar Serius Tangani Kasus Tragedi Semanggi
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 26 September 2011
Belasan korban tragedi Semanggi mendatangi Kejaksaan Agung, Senin (26/6/2011) siang. Mereka meminta keseriusan Jaksa Agung Basrief Arief untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) itu.
Kontras Sambangi Kejagung untuk Kasus Tragedi Semanggi
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 26 September 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan menyambangi Kejaksaan Agung. Kedatangan mereka dalam rangka peringatan 12 tahun tragedi Semanggi II pada 24 September 1999.
Keluarga Korban Tagih Penuntasan Kasus Tragedi Semanggi ke Kejagung
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 26 September 2011
Tepat 12 tahun peringatan tragedi Semanggi II, sejumlah kelurga korban dan aktivis HAM menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka menagih keseriusan Kejagung dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM itu.
Kapan Kasus Tragedi Semanggi Dituntaskan?
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 24 September 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kejaksaan Agung untuk segera menyelesaikan penuntasan kasus Semanggi I dan II yang terjadi pada 24-28 September 1999.
Recent Outbursts of Violence Underscore Dire need for Rights-based approach to Conflict Resolution in Papua
Sumber: FIDH.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 September 2011
Paris-Jakarta-Bangkok 21 September 2011. The recent spike in violent incidents in Papua in July and August underscore the urgent need for Jakarta to re-assess its military approach to solve the situation of unrest in the region and to place the respect for human rights at the heart of conflict resolution policies and practices, said the Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS), the Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) and the International Federation for Human Rights (FIDH) today.
Kontras: TNI Jangan Terlibat Pengamanan Rusuh Ambon
Sumber: KUPANG.TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 12 September 2011
Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta menarik diri pascakerusuhan Ambon yang terjadi pada Minggu (11/9/2011). Penanganan kerusuhan Ambon sebaiknya tetap ditangani kepolisian dengan bertugas secara profesional.
Kontras:Pengiriman TNI dan Brimob Perkeruh Ambon
Sumber: FAJARONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 12 September 2011
Konflik intern yang terjadi di Ambon, Maluku, menyedot perhatian Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah pengamanan dengan pengiriman anggota pengaman dari Brimob dan TNI. Tapi usaha ini dipandang Kontras sebagai langkah yang dapat memperkeruh kondisi di Ambon.
Army will only create more tension in Ambon, says Kontras
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 12 September 2011
The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) says bringing the Indonesian Military (TNI) in to Ambon to restore order after the recent riots will only make things worse.
Jaksa Agung: Kami Sudah Tuntas Tangani Munir
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 September 2011
Para aktivis tak lelah mengingatkan pemerintah untuk mengusut tuntas kematian misterius Munir. Bahkan, Amnesty Internasional telah melayangkan surat resmi kepada Jaksa Agung, Basrief Arief agar membuka kembali kasus itu.
Kontras: UU Penanganan Konflik tidak Penting
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 September 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menegaskan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) belum darurat untuk digolkan di Badan Legislasi DPR. Penanganan konflik sosial di Indonesia seharusnya lebih dititikberatkan pada profesionalisme aparat, bukan kuantitas undang-undang.
Police Deny Torture Claims Following Arrests and Raid
Sumber: SCOOP.CO.NZ | Tgl terbit: Selasa, 06 September 2011
Jayapura district police have been accused of torturing 15 witnesses who were initially suspected of being members of the Free Papua Movement (OPM) in a violence related case in Abepura.
KWI dan LSM minta presiden tangani serius Papua
Sumber: CATHNEWSINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 24 Agustus 2011
Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (Komisi HAK KWI) bersama 12 LSM HAM mendesak presiden Susilo Bambang Yudhoyono menangani serius Papua dan mewujukan dialog dengan masyarakat Papua untuk mengatasi kekerasan di wilayah itu.
Kontras: Tindak OPM Tapi Lindungi Rakyat
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 Agustus 2011
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar meminta aparat keamanan mengutamakan keselamatan warga sipil dalam menangani aksi separatis di Papua.
KontraS minta SBY Ambil Langkah Strategis
Sumber: CENDRAWASIHPOS.COM | Tgl terbit: Senin, 08 Agustus 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden SBY mengambil langkah strategis menyelesaikan konflik di Papua, dengan pendekatan yang persuasif tanpa kekerasan.
President Urged to Take Action to Stop Violence in Papua
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 08 Agustus 2011
President Susilo Bambang Yudhoyono must take strategic action to defuse the violence in Papua that has already claimed many lives, the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) said.
KONTRAS: Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Konflik Papua
Sumber: WARTAKOTA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 08 Agustus 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memiliki agenda yang jelas dalam menuntaskan konflik di Papua.
Elite Politik Jangan Asal Bicara Soal Papua
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Minggu, 07 Agustus 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) meminta pejabat pemerintah, elite politik, dan pihak-pihak lainnya untuk menahan diri mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif mengenai situasi di Papua.
Pembentukan Papua Tengah Bukan Solusi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 07 Agustus 2011
Koordinator Kontras Haris Azhar menilai pembentukan Provinsi Papua Tengah tak menyelesaikan masalah yang terjadi di Bumi Cenderawasih. Persoalan di tanah Papua tak melulu soal ekonomi, tetapi terkait ketidakadilan, ketidaksejahteraan, identitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan daerah. Terbukti, otonomi khusus yang terjadi Papua malah meningkatkan dugaan tindak pidana korupsi.
Konflik Papua Meningkat, Pemerintah Belum Buka Dialog
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Minggu, 07 Agustus 2011
VHRmedia, Jakartaâ?? Meningkatnya konflik di Papua dalam 3 minggu terakhir merupakan bentuk ketidakberdayaan pemerintah mengatasi Papua. Persoalan Papua tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara pemekaran ataupun pendekatan keamanan. Konflik di Papua harus dijawab dengan penegakan hukum dan ketegasan dari pemerintah pusat.
Keterlibatan TNI di Papua Perlu Dikontrol
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Minggu, 07 Agustus 2011
INILAH.COM, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) meminta pemerintah mengambil tindakan tegas dengan mengontrol keterlibatan TNI dalam mengantisipasi tindakan kekerasan di Papua.
Kontras Minta Insiden di Papua Tidak Diprovokasi
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Minggu, 07 Agustus 2011
JAKARTA - Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta agar semua pihak tidak mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan provokasi terkait beberapa peristiwa kekerasan di Papua.
Kontras: Konflik Papua, SBY Harus Bertindak
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 07 Agustus 2011
Sepanjang Juli hingga Agustus 2011 tercatat setidaknya telah terjadi delapan peristiwa kekerasan dan penembakan di Papua. Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat setidaknya terdapat 15 orang warga sipil menjadi korban dalam kasus penembakan, 17 warga sipil menjadi korban dalam kasus bentrokan antara kelompok Tomas Tabuni dan Simon Alom. Tak hanya warga sipil, sembilan anggota TNI juga menjadi korban penembakan.
Kontras Nilai Presiden Tak Serius Urus Papua
Sumber: JABAR.TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 07 Agustus 2011
JAKARTA, TRIBUN - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki agenda yang jelas dalam menuntaskan konflik di Papua.
Dalam Dua Bulan, 8 Kasus Kekerasan Terjadi di Papua
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Minggu, 07 Agustus 2011
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat delapan peristiwa kekerasan terjadi di Papua dalam dua bulan terakhir ini, terhitung sejak 5 Juli hingga 3 Agustus 2011. Antara lain penembakan terhadap anggota TNI, kontak senjata antara anggota TNI dan kelompok bersenjata, penembakan di Puncak Jaya, bentrok antar pendukung pilkada, hingga penembakan helikopter milik TNI.
Kontras: SBY should offer constructive solutions for Papuaâ??s problems
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Minggu, 07 Agustus 2011
The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) urged President Susilo Bambang Yudhoyono, on Sunday, to offer constructive solutions to end the violence in Papua.
LBH, Kontras, LBH Pers Kecam Pemukulan Reporter Tempo TV
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Jumat, 29 Juli 2011
Tiga lembaga swadaya masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, dan Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam aksi pemukulan terhadap reporter Tempo TV, Syarifah Nur Aida. Menurut tiga lembaga itu, kekerasan itu merupakan bentuk pembungkaman pers agar tak memberitakan kebenaran untuk masyarakat. "Kami minta kasus diusut tuntas," kata Ketua Divisi Advokasi Kontras, Sinungkarto, Jumat, 29 Juli 2011.
Kontras Tolak Pelibatan Militer dalam Penanggulangan
Sumber: INVESTOR.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 28 Juli 2011
JAKARTA-Lembaga Swadaya Masyarakat Manusia Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (LSM Kontras) menolak keterlibatan militer atau TNI dalam penanggulangan terorisme karena akan mengancam kebebasan sipil.
Exxon case ruling answer to RIâ??s irresponsiveness: Kontras
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Juli 2011
The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), a human rights NGO based in Jakarta, has applauded a recent US court ruling giving the green light to 15 villagers in Aceh to sue the US-based oil and gas company Exxon Mobil Corp. for allegedly abetting and aiding torture, murder and sexual assault.
BUK dan KontraS Peringati Tragedi Biak Berdarah
Sumber: ALDEPE.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Juli 2011
ALDP â?? Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) dan komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) Papua di Jayapura, memperingati tragedi Biak berdarah, 6 Juli 1998 silam. Dalam peringatan itu, dua lembaga ini menilai negara melupakan insiden memilukan itu.
RUU Keamanan Nasional Dinilai Berpotensi Munculkan Konflik HAM
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Juli 2011
Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat kembali mengundang sejumlah aktivis dari beragam lembaga membahas Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Mereka, diantaranya dari Elsam, Imparsial, Kontras, dan Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan diminta menyampaikan ulasan dan kritikan atas draf yang diajukan pemerintah.
Kontras: Pemilihan KSAD baru bernuansa nepotisme
Sumber: SOLOPOS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Juni 2011
Koordinaor Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar saat berbincang-bincang Kamis (30/6) mengatakan, dirinya melihat adanya nuansa nepotisme dalam pemilihan tersebut.
KontraS: Ipar SBY Jadi KSAD, Nuansa Nepotisme Dominan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Juni 2011
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memilih Kepala Staf TNI AD yang baru. Ia memilih adik iparnya sendiri, Letjen Pramono Edhi Wibowo. Koordinaor Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar, melihat adanya nuansa nepotisme dalam pemilihan ini.
NEWS » Polhukam KontraS: Pemilihan Pramono sebagai KSAD Sarat Nepotisme
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juni 2011
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai terpilihnya Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai KSAD menggantikan Jenderal George Toisutta sarat nuansa nepotisme.
Polri: Polisi Bisa Saja Lakukan Kekerasan
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 27 Juni 2011
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Boy Rafi Amar mengatakan kekerasan yang dilakukan anggota polisi saat menjalankan tugas wajar terjadi.
KontraS Bongkar Penyiksaan Oleh Polisi dan TNI
Sumber: WARTAKOTA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 26 Juni 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memaparkan hasil penelitian mereka terkait tindak kekerasan, dalam hal ini penyiksaan terhadap sejumlah orang ataupun kelompok masyarakat tertentu oleh pihak kepolisian dan TNI Angkatan Darat.
Kontras Rilis Laporan Soal Penyiksaan
Sumber: ARSIPBERITA.COM | Tgl terbit: Minggu, 26 Juni 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) merilis laporan bertajuk "Penyiksaan: Tindakan Keji yang Tak Pernah dianggap Serius" Laporan itu diambil dari berbagai tindak kekerasan yang terjadi sejak Juli 2010-Juni 2011. Beberapa catatan tindak penyiksaan oleh aparat hukum masih terus berlangsung.
KontraS ungkap pola penyiksaan yang dilakukan TNI AD dan Polri
Sumber: ARRAHMAH.COM | Tgl terbit: Minggu, 26 Juni 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memaparkan hasil penelitian mereka terkait penyiksaan terhadap sejumlah orang ataupun kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI Angkatan Darat.
Kontras Rilis Laporan Soal Penyiksaan
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Minggu, 26 Juni 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) merilis laporan bertajuk "Penyiksaan: Tindakan Keji yang Tak Pernah dianggap Serius". Laporan itu diambil dari berbagai tindak kekerasan yang terjadi sejak Juli 2010-Juni 2011. Beberapa catatan tindak penyiksaan oleh aparat hukum masih terus berlangsung.
Ruhut: Tak Ada TNI-Polri yang Baik di Mata Kontras
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Minggu, 26 Juni 2011
"Kalau kerja TNI-Polisi sekarang ya bagus. Kalau Kontras kan nganggepnya TNI-Polisi itu pemadam kebakaran yang kerja kalau sudah kebakar. TNI-Polisi kerjanya mencegah bukan cuma menghukum," pungkasnya.
Kontras Luncurkan Laporan Tahunan
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2011
Untuk memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional pada 26 Juni besok, maka Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengeluarkan laporan tahunan berjudul "Penyiksaan: Tindakan Keji yang Tak Pernah Dianggap Serius"
Kontras Ingin Aparat Miliki Mekanisme Vetting
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Polri dan TNI untuk memiliki mekanisme vetting dalam urusan promosi dan mutasi jabatan.
Kontras Catat 48 Kasus Penyiksaan Oleh Polisi Dan TNI
Sumber: SKALANEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2011
Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) mencatat selama Juli 2010-Juni 2011 terjadi 48 kali tindakan penyiksaan oleh aparat Polri dan TNI. Sebanyak 30 tindakan penyiksaan dilakukan aparat Polri dan 18 tindakan penyiksaan oleh TNI.
Kontras Catat 30 Kasus Kekerasan oleh TNI/Polri
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merilis laporan tahunan mengenai tindak penyiksaan oleh aparat TNI dan Polri. Sepanjang Juli 2010 hingga bulan Juni tahun ini, Kontras mencatat ada 30 kasus penyiksaan
Kontras Akan Sampaikan Penyiksaan Aparat Hukum
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2011
Memperingati hari Anti Penyiksaan Internasional yang jatuh hari Minggu (26/6/2011) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras) akan menyampaikan tindakan keji aparat kepolisian dan tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada masyarakat luas. Kontras berencana membagikan brosur di Bundaran Hotel Indonesia pukul 06.30 WIB.
Gamang Tuntaskan Kasus Penyiksaan, Kontras Kritik Komnas HAM
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2011
Memperingati hari anti penyiksaan Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan(Kontras) mengeluarkan laporan tahunan berbagai macam penyiksaan sepanjang Juli 2010 hingga Juni 2011. Dalam catatan mereka banyak kasus-kasus penyiksaan yang terjadi selama rentang waktu tersebut.
Pola Penyiksaan ala Polri-TNI Diungkap
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2011
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memaparkan hasil penelitian mereka terkait tindak kekerasan, dalam hal ini penyiksaan terhadap sejumlah orang ataupun kelompok masyarakat tertentu oleh pihak kepolisian dan TNI Angkatan Darat.
Pramono receives high score despite lack of vision, family ties with SBY: Kontras
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 20 Juni 2011
Noted human rights group, Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), ranked Army Strategic Reserves (Kostrad) chief Lt. Gen. Pramono Edhie Wibowo at second place in its capacity assessment on the seven new army chief of staff candidates.
Military omnipresence brings gloom to Papua
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 13 Juni 2011
The dominant security and military approaches to addressing problems in Papua have slowed development and have given way to human rights violations, a study reports.
Kontras: Ipar SBY Tak Ada Yang Menonjol di TNI
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 07 Juni 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melihat tidak ada yang menonjol dari Pangkostrad Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo. Hal tersebut terkait diusungnya ipar Presiden SBY ini sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan George Toisutta.
Kontras Pertanyakan Wewenang Penangkapan oleh Intelijen
Sumber: CYBERBERITA.NET | Tgl terbit: Kamis, 26 Mei 2011
Jakarta - Dalam penggodokan RUU Intelijen di DPR, pemerintah mengusulkan adanya klausul pemeriksaan intensif dan pemberian wewenang penyadapan oleh intelijen. Kepala Badan Pengurus Kontras Usman Hamid mempertanyakan hal itu.
Pemerintah Belum Serius Selesaikan Pelanggaran HAM di Papua
Sumber: KABARINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 23 Mei 2011
Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, Permasalahan masyarakat Papua hingga saat ini masih belum terselesaikan, berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berdimensi sipil politik maupun ekonomi, sosial dan budaya terus terjadi berulang-ulang.
Kontras Terima Klaim Intimidasi Anggota PSSI
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Mei 2011
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menyayangkan adanya praktik intimidasi terhadap sejumlah anggota PSSI di daerah. Tindakan itu dianggap tidak sportif.
Soal Keterlibatan TNI, Kontras Menyurati FIFA
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Mei 2011
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan telah mengirim surat kepada Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Surat itu menyoroti beredarnya kabar tentang terjadinya aksi-aksi kekerasan yang diduga melibatkan sejumlah oknum perwira TNI dalam proses pemilihan Ketua Umum PSSI periode 2011-2015.
Kontras Terima Klaim Intimidasi Anggota PSSI
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Mei 2011
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menyayangkan adanya praktik intimidasi terhadap sejumlah anggota PSSI di daerah. Tindakan itu dianggap tidak sportif.
Kontras Meminta TNI Hentikan Latihan di Daerah Sengketa
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Panglima TNI, KSAD dan Pangdam Diponegoro untuk menghentikan kegiatan latihan dan uji alat militer di daerah yang disengketakan
Kontras Temukan 10 Fakta Kekerasan Bentrok Kebumen
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2011
Tim pencari fakta Kontras menemukan sepuluh fakta dibalik insiden bentrokan yang berujung penembakan terhadap petani oleh aparat TNI AD di kawasan Urut Sewu, Desa Setro Jenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada 16 April 2011 lalu.
Lagi, Warga Kebumen Tolak Latihan Militer
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Minggu, 15 Mei 2011
Sekitar 30 spanduk berisi penolakan latihan militer di Desa Setrojenar, Kabupaten Kebumen, dipasang warga di beberapa titik, termasuk di jalan depan kantor Dinas Penelitian dan Pengembangan yang terletak di desa tersebut
TNI AD Jangan Dulu Berlatih di Kebumen
Sumber: MEDANBISNISDAILYCOM | Tgl terbit: Minggu, 15 Mei 2011
Pasca bentrok antara warga dengan prajurit TNI AD di Kebumen, aktifitas harian di lokasi kejadian berangsur pulih.
Kontras: Hasil Investigasi Bentrokan Kebumen, Ditemukan Peluru Tajam
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 15 Mei 2011
Hasil investigasi yang dilakukan Kontras terhadap kasus bentrokan antara TNI dan warga di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, mengungkapkan beberapa temuan baru. Diantaranya adanya penggunaan peluru tajam dalam bentrokan tersebut.
KontraS Paparkan Hasil Investigasi Bentrok TNI dan Petani
Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Minggu, 15 Mei 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melaporan hasil investigasi terkait insiden bentrok antara TNI AD dengan petani di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, 16 April lalu.
10 Temuan KontraS tentang Bentrok Warga Kebumen vs Prajurit TNI
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 15 Mei 2011
Tim pencari fakta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) baru saja menyelesaikan investigasinya untuk kasus bentrok antara warga dengan prajurit TNI di Kebumen, Jawa Tengah.
10 Temuan KontraS tentang Bentrok Warga Kebumen vs Prajurit TNI
Sumber: MEDANBISNISDAILYCOM | Tgl terbit: Minggu, 15 Mei 2011
Tim pencari fakta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) baru saja menyelesaikan investigasinya untuk kasus bentrok antara warga dengan prajurit TNI di Kebumen
KontraS Akan Selidiki Isu Bisnis Pasir Besi Oknum TNI AD di Kebumen
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 15 Mei 2011
Tim Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) masih akan terus mencari fakta seputar bentrokan antara warga dengan prajurit TNI di Kebumen, Jawa Tengah
KontraS: Ada Peluru Tajam di Konflik Kebumen
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Minggu, 24 April 2011
Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dalam investigasinya menemukan ada peluru tajam digunakan TNI AD saat bentrok dengan warga Desa Setrojenar,
Kontras: Lindungi Mahasiswa UI yang Dituding Provakator Penembakan Kebumen
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 19 April 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Desi yang diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus penembakan TNI terhadap warga dilindungi.
SBY Orders Probe Into Shooting of 14 Villagers During Clash With Army
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 18 April 2011
President Susilo Bambang Yudhoyono has ordered the Army to investigate a weekend clash involving soldiers that left several farmers injured in Kebumen, Central Java.
Penembakan Warga Kebumen Dikecam
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Senin, 18 April 2011
Kalangan penggiat hak asasi manusia mengecam penembakan warga Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen
Pemerintah Didesak Bentuk Tim Independen Kasus Kebumen
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Minggu, 17 April 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, Tentara Nasional Indonesia telah menyalahgunakan kekuasaan dalam insiden yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah.
Insiden Kebumen Diduga untuk Kepentingan Bisnis TNI
Sumber: KBR68H.COM | Tgl terbit: Minggu, 17 April 2011
KBR68H, Jakarta - Serikat Tani Merdeka Kebumen menduga aksi kekerasan TNI terhadap belasan warga Kebumen, Jawa Tengah adalah untuk kepentingan bisnis TNI.
Kontras: Jangan sampai kasus Kebumen seperti Alas Tlogo
Sumber: KBR68H.COM | Tgl terbit: Minggu, 17 April 2011
KBR68H, Jakarta- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras mendesak TNI untuk transparan terhadap hasil penyelidikan kasus penembakan warga Kebumen oleh aparat TNI.
Sejumlah LSM Kecam Insiden Kebumen
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Minggu, 17 April 2011
Liputan6.com, Jakarta: Kontras dan sejumlah LSM lainnya mengecam kekerasan terhadap warga sipil di Kebumen, Jawa Tengah.
Kontras: Tindakan TNI Keterlaluan
Sumber: SKALANEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 17 April 2011
Bentrokan antara aparat TNI dengan warga dikutuk Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras),
KontraS Protes Keras
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 16 April 2011
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KontraS memprotes aksi TNI yang menggunakan kekerasan di insiden Kebumen
TNI Tidak Berwenang Kosongkan Rumah Negara
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2011
Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan menyatakan Tentara Nasional Indonesia tidak memiliki kewenangan mengusir dan melakukan pengosongan rumah negara yang dihuni keluarga veteran atau purnawirawan tentara
Bawa Jagung dan Singkong, Petani Banggai Tuntut Hak Atas Tanah di Istana
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2011
Sepuluh orang dari Serikat Petani Toili Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, menggelar aksi damai di depan Istana
TNI Obok-obok Kongres PSSI
Sumber: MEDAN.TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 Maret 2011
TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
Kontras: Jika itu Benar, Cederai Agenda Reformasi TNI
Sumber: LENSAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 Maret 2011
JAKARTA, LIcom: Kontras menilai dugaan keterlibatan pihak TNI dalam Kongres PSSI di Pekanbaru
Veteran Pejuang Mengadu Kepada Patung Pak Dirman
Sumber: KOMHUKUM.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Maret 2011
Komhukum (Jakarta) - Tak ada lagi tempat mengadu, puluhan veteran pejuang dan petani menggelar aksi dan mengadukan nasib mereka pada patung Jenderal Besar Soedirman, di Jalan Sudirman Jakarta Pusat.
Rumahnya Digusur, Purnawirawan TNI Mengadu ke â??Jenderal Sudirmanâ??
Sumber: HUKUMPOLITIK.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Maret 2011
Jakarta - Sekitar seratus orang purnawiran TNI dan pensiunan PNS menggelar aksi demo di depan Patung Jenderal Sudirman
Aktivis Gelar Aksi Teatrikal Depan Patung Jenderal Soedirman
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Maret 2011
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah tandu yang ditutup dengan kain hitam dengan bertuliskan 'tandu gerilya keadilan'
Kontras: TNI Intervensi Kongres PSSI
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 Maret 2011
JAKARTA. KOMPAS.com â?? Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras
Penggerek Merah Putih Mengadu ke 'Jenderal Soedirman'
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 Maret 2011
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Letkol (Purn) Ilyas Karim, pelaku sejarah pengerek bendera Merah Putih pada Proklamasi
Rumahnya Digusur, Purnawirawan TNI Mengadu ke 'Jenderal Sudirman'
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 Maret 2011
Jakarta - Sekitar seratus orang purnawiran TNI dan pensiunan PNS menggelar aksi demo di depan Patung Jenderal Sudirman.
Military at PSSI congress were officially deployed: TNI spokesperson
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 Maret 2011
The Indonesian Army (TNI-AD) says that dozens of their officers present
Penanganan Kasus Eva Bande Tersendat
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Sabtu, 26 Maret 2011
Liputan6.com, Jakarta: Eva Susanti, atau bisa dipanggil Eva Bende mengadukan PN Luwuk ke Komisi Yudisial di Jakarta. Namun hingga kini kasus tersebut belum menunjukkan hasil.
Kontras: Intelijen Perlu Dipertegas Biar Tak Liar
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 23 Maret 2011
Jakarta - Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak perbaikan rancangan undang-undang (RUU) Intelijen yang sedang dibahas DPR. Perbaikan tersebut guna memastikan praktik intelijen tidak berlangsung liar dan bisa dipertanggungjawabkan.
13 Tahun Kontras Advokasi Korban Pelanggaran HAM
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 20 Maret 2011
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) hari ini, Minggu (20/3/2011),
Concerns loom over planned anti-anarchy detachment
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 07 Maret 2011
Violent mobs have resurfaced in the past few years
Kejagung Didesak Ajukan PK Kasus Munir
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 11 Februari 2011
JAKARTA, TRIBUNJAMBI.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS mendatangi Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/2/2011), mendesak Kejaksaan Agung melanjutkan upaya hukum luar biasa terhadap kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir.
Pelanggaran HAM di Papua Makin Meningkat
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 Februari 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Papua, memperkirakan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua pada 2011 bakal meningkat.
Pelanggaran HAM di Papua Diperkirakan Meningkat
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 09 Februari 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Papua, memperkirakan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua pada 2011 bakal meningkat
Kasus Talangsari 22 Tahun Menggantung
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 08 Februari 2011
Jakarta, Kompas - Kasus Way Jepara atau Talangsari Lampung, yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat yang mengakibatkan 130 orang tewas, masih menggantung penuntasannya setelah 22 tahun.
Peristiwa Talangsari Cermin Kejadian Ahmadiyah Cikeusik
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 07 Februari 2011
Sejumlah warga yang berasal dari Lampung menyambangi kantor Kontras untuk memperingati 22 tahun tragedi Talangsari yang menelan korban ratusan warga setempat.
Penegakan Hukum Korup
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2011
Jakarta, Kompas - Penegakan hukum Indonesia sepanjang tahun 2010 dinilai masih korup dan diskriminatif. Pernyataan sikap bersama para korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia
Korban Pelanggaran HAM Desak Pemerintah
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 09 Januari 2011
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berkumpul untuk mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan dan sikap politik yang berpihak kepada rakyat.
Kontras Minta Komnas Berani soal Kasus Papua
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 07 Januari 2011
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Komnas HAM kurang tegas dan berani dalam menyikapi kasus pelanggaran HAM di Puncak Jaya, Papua. Komnas menyimpulkan hanya terjadi pelanggaran HAM serius dalam kasus yang melibatkan anggota TNI itu.
PELANGGARAN HAM
Kontras Sayangkan Rekomendasi Komnas HAM Tidak Tegas

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Kamis, 06 Januari 2011
JAKARTA (Suara Karya): Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyayangkan ketidaktegasan rekomendasi tim pemantauan dan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam merespon kekerasan di Puncak Jaya, Papua. Kontras menilai, Komnas HAM tidak menegaskan adanya pelanggaran HAM serius pada kasus itu, dan tidak merekomendasikan pembentukan tim penyelidik pro justisia.
Kontras Minta Indonesia Dorong Isu HAM ASEAN
Sumber: metrotvnews.com | Tgl terbit: Kamis, 06 Januari 2011
Metrotvnews.com, Jakarta: Koordinator Kontras Jakarta, Haris Azhar meminta Indonesia untuk melakukan terobosan dalam masa kepemimpinannya di ASEAN pada 2011 dengan mendorong isu hak asasi manusia.
Kekerasan di Puncak Jaya Papua
KontraS kritik rekomendasi Komnas HAM tidak tegas

Sumber: primaironline.com | Tgl terbit: Rabu, 05 Januari 2011
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan atas ketidak tegasan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM dalam merespon kekerasan di Puncak Jaya, Papua. Tim ini dibentuk berdasarkan keputusan sidang paripurna pada 10 November 2010 setelah Komnas HAM menerima Pelaporan dari berbagai pihak.
Kontras: Pelaku Tak Cukup Diadili di Peradilan Militer
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 02 Januari 2011
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mendesak kasus kekerasan terhadap warga Papua yang dilakukan TNI diproses melalui pengadilan hak asasi manusia.
Polri ranking teratas pelaku kekerasan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 25 Desember 2010
MEDAN - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mencatat, selama tahun 2010 dalam penanganan kasus yang dilakukan Polri belum ada mengalami perubahan secarta kultur.
Bintara Polri butuh pendidikan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 25 Desember 2010
MEDAN - Intimidasi atau teror yang kerap dilakukan oleh anggota kepolisian ditengarai karena kurangnya pendidikan terhadap para bintara Polri.
Bener Meriah kampung damai?
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 21 Desember 2010
REDELONG - Komunitas Perempuan Cinta Damai (KPCD) bersama KontraS Aceh akan mendeklarasikan Kampung Damai di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam upaya menjalin kembali hubungan baik antar suku di daerah itu yang sempat kurang harmonis akibat konflik.
Dokumen WikiLeaks Perkuat Temuan TPF Munir
Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA--Mantan anggota Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir, Usman Hamid, menyatakan dokumen yang dibocorkan WikiLeaks berkaitan dengan pembunuhan aktivis hak asasi Munir Said Thalib memperkuat temuan timnya. "Dokumen WikiLeaks memperkuat apa yang ditemukan dan diyakini oleh TPF saat itu," ujar Usman kepada Tempo kemarin.
RUU peradilan militer tidak masuk Prolegnas DPR
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA - Sampai sekarang ini, RUU Peradilan Militer yang telah dibahas sejak 5 silam belum masuh dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional) DPR 2011.
EVALUASI DAN PROYEKSI HAM
Pelanggaran HAM Tak Terselesaikan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA (Suara Karya): Meski tak seheboh perang antargeng narkoba di Amerika Latin, namun beragam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berupa aksi kekerasan terjadi di hampir sepanjang 2010. Hal itu menyulitkan sebagian warga Indonesia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya.
Dokumen WikiLeaks Perkuat Temuan TPF Munir
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan anggota Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir, Usman Hamid, menyatakan dokumen yang dibocorkan WikiLeaks berkaitan dengan pembunuhan aktivis hak asasi Munir Said Thalib memperkuat temuan timnya. "Dokumen WikiLeaks memperkuat apa yang ditemukan dan diyakini oleh TPF saat itu," ujar Usman kepada Tempo kemarin.
Disayangkan, RUU Peradilan Militer Tak Masuk Prolegnas
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA - Prolegnas Tidak mencantumkan memasukan RUU Perubahan UU tentang Peradilan Militer dan Rencana Ratifikasi Konvensi Pencegahan Penghilangan Orang Secara Paksa.
Reformasi militer bukan prioritas pemerintah
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA - Tidak masuknya pembahasan UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2011 di DPR dinilai sebagai bentuk tidak pahamnya DPR dan Pemerintah terhadap agenda reformasi TNI dan reformasi peradilan. Berlarutnya pembahasan UU itu dinilai akan terus menguntungkan militer.
Kontras Kecewa Revisi UU Peradilan Militer Tak Masuk Prolegnas
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kecewa karena rancangan revisi Undang-Undang Peradilan Militer tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Revisi UU Peradilan Militer ini merupakan alat yang bisa menjerat tindak kesewenang-wenangan militer yang terjadi selama ini. "Ini agenda dari reformasi militer dan peradilan," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar hari ini di kantornya, Minggu 19 Desember 2010.
Kontras Sesalkan Prolegnas Tak Cantumkan Revisi RUU Peradilan Militer
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontras menyayangkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 tidak memasukkan revisi RUU Peradilan Militer, No 31/1997). Padahal agenda revisi RUU Peradilan Militer sedianya telah dibahas sejak 5 tahun silam dan belum tuntas hingga saat ini.
Pemerintah Tak Paham Reformasi Militer
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak masuknya pembahasan UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2011 di DPR dinilai sebagai bentuk tidak pahamnya DPR dan Pemerintah terhadap agenda reformasi TNI dan reformasi peradilan. Berlarutnya pembahasan UU itu dinilai akan terus menguntungkan militer.
Apa Kontras Lebih Baik Dari TNI?
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Jumat, 26 November 2010
RMOL. Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar pernah mengatakan, bahwa vonis terhadap empat anggota tentara yang terlibat kasus video penganiayaan sejumlah warga Papua di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua mengabaikan rasa keadilan korban.
Pemerintah Didesak Selidiki Penyiksaan Dua Petani Papua
Sumber: kabarindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 25 November 2010
KabarIndonesia - Dua petani asal Tininanggut itu diduga mengalami penyiksaan dari aparat keamanan selama tiga hari. Video penyiksaan itu muncul pada Oktober lalu dan mendapatkan reaksi keras dari para aktivis hak asasi manusia.
Kontras: SBY harus Mulai Bicarakan Dialog Damai di Papua
Sumber: bangkapos.com | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
JAKARTA, BANGKA POS.com - Koordinator Kontras, Haris Azhar meminta agar Presiden SBY mulai membicarakan dialog damai saat melakukan kunjungan dalam dua hari ini (21-22 November 2010) di Papua.
Di Papua, SBY Harus Mulai Bicara Damai
Sumber: sripoku.com | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
JAKARTA -- Koordinator Kontras, Haris Azhar meminta agar Presiden SBY mulai membicarakan dialog damai saat melakukan kunjungan dalam dua hari ini (21-22 November 2010) di Papua.
Sudah Saatnya SBY Bertanggung Jawab Atas Papua
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
RMOL. Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua hari di Papua seharusnya juga mengagendakan pembahasan situasi keamanan yang banyak berimplikasi pada memburuknya kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di masyarakat sipil Papua. Atau secara lebih luas, SBY harus mengagendakan perumusan dialog di Papua.
SBY diminta peduli HAM di Papua
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
JAKARTA: Kontras mengharapkan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Papua lebih menekankan aspek HAM.
Sambangi Papua, SBY Harusnya Buka Dialog
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
JAKARTA - Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua hari ke Papua dalam rangka membicarakan pembangunan daerah dengan beberapa Gubernur Papua, dinilai tidak memiliki implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan dan keadilan warga Papua.
Darwis Laporkan Kasus Sally ke Kontras
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 14 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Darwis telah mengadukan kasus dugaan malpraktek Sally oleh RS Fatmawati itu kepada Kontras, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, bahkan ke Polda Metro Jaya.
Keluarga Korban Peringati Insiden Semanggi I di Kampus Atmajaya
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Sabtu, 13 November 2010
Jakarta - 12 Tahun sudah kasus Semanggi I berlalu. Namun hingga kini, pemerintah belum juga menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini.
Vonis untuk Penganiaya Warga Papua Abaikan Rasa Keadilan
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Jumat, 12 November 2010
JAYAPURA--MICOM: Kontras menilai putusan hakim Pengadilan Militer III-19 Kodam XVII/Cenderawasih untuk empat anggota TNI penganiayan warga Papua mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang mengedepankan kebenaran fakta peristiwa dalam persidangan.
BERITA FOTO: Peringatan Tragedi Semanggi
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 12 November 2010
TRIBUNNEWS.COM -- Peringatan Tragedi Semanggi - Front Aksi Mahasiswa Semanggi (FAMSI) yang terdiri dari gabungan mahasiswa Atmajaya dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung, memperingati 12 tahun tragedi Semanggi, Jumat (12/11/2010).
Video Penyiksaan Papua
Putusan yang Mengecewakan

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 12 November 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai pihak menyesalkan putusan Pengadilan Militer Kodam Cenderawasih dalam kasus penyiksaan warga Papua di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, yang beredar lewat situs YouTube beberapa waktu lalu. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar di Jakarta, Kamis (11/11/2010), menyesalkan tetap dipaksakannya proses persidangan.
5 Bulan Bui untuk Penyiksa Warga Papua, Adil?
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 11 November 2010
VIVAnews - Palu hakim untuk kasus penyiksaan warga sipil di Tingginambut, Puncak Jaya,Papua telah diketuk. Keputusannya: Komandan Pleton Yonif 753/AVT/Nabire, Letda Cosmos Z divonis tujuh bulan bui.
KontraS Ragukan Mahmil Ungkap Penyiksa Warga Papua
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 08 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasionala untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) meragukan persidangan yang digelar Mahkamah Militer bakal mengcover kasus video penyiksaan aktivis OPM yang ramai diperbincangkan selama dua pekan terakhir. Pasalnya, berdasarkan pemantauan KontraS, Mahmil malah menyidangkan kasus video yang berbeda dengan video penyiksaan yang sempat beredar di You Tube.
Korban Penyiksaan TNI Mengadu ke Komnas HAM
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Sabtu, 06 November 2010
VIVAnews - Anggen Pugo Kiwo, salah satu korban penyiksaan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia di Tingginambut, Papua, mengadu ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia. Namun Anggen mengadu diwakilkan lembaga swadaya masyarakat Kontras.
Masyarakat Indonesia Sambut Baik Kunjungan Obama
Sumber: voanews.com | Tgl terbit: Sabtu, 06 November 2010
Kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat, tokoh Islam di Indonesia dan juga aktivis lembaga swadaya masyarakat hak asasi manusia. Presiden Amerika Serikat Barack Obama direncanakan akan datang ke Indonesia pada tanggal 9 November mendatang. Kedatangan Obama ini menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Indonesia.
Penyelesaian kasus Papua terkait kedatangan Obama
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Kamis, 04 November 2010
JAKARTA: Penyelesaian kasus kekerasan di Papua oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai hanya terkait dengan rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. Pengadilan militer itu dinilai tidak akuntabel karena minus penyelidikan dan penyidikan.
KEAMANAN
Polri Kerahkan Ribuan Personel untuk Obama

Sumber: internasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 04 November 2010
Jakarta, Kompas - Aparat kepolisian akan mengerahkan ribuan personel untuk pengamanan kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia, yang direncanakan pada tanggal 9-10 November 2010. Selain itu, aparat kepolisian juga mengerahkan satuan-satuan khusus, seperti Brigade Mobil, penjinak bom, unit satwa, polisi udara, dan polisi antiteror.
LSM: Adili TNI Penyiksa dengan UU HAM
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 04 November 2010
VIVAnews - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak lima anggota Tentara Nasional Indonesia di Papua yang diduga melakukan penyiksaan diadili dengan mekanisme Pengadilan Hak Asasi Manusia, bukan Mahkamah Militer. Mereka meragukan proses penyidikan bisa akuntabel melalui Mahkamah Militer.
VIDEO KEKERASAN TNI
Aktivis HAM: Peradilan Militer Hanya akan Menghukum Aparat Lapangan Saja

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 03 November 2010
RMOL. Para penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) mengapresiasi instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mempercepat pengungkapan kasus kekerasan terhadap warga sipil di Papu yang melibatkan prajurit TNI.
kasus papua harus diadili di pengadilan ham
Sumber: seruu.com | Tgl terbit: Rabu, 03 November 2010
Jakarta, seruu.com - Pengungkapan peristiwa kekerasan yang sempat beredar luas lewat situs "youtube.com" harusnya dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan pelaku nantinya harus diadili di pengadilan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Forum Kerja LSM Papua (Foker LSM Papua) dan Aliansi Mahasiswa Papua dalam siaran persnya, Rabu (03/11) siang ini.
Evaluasi Menyeluruh KIB II
Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Selasa, 02 November 2010
Pasca-pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, 20 Oktober 2009, muncul dinamika luar biasa dalam kehidupan negara yang telah berusia 65 tahun. Kini, waktu setahun terasa singkat dan menyenangkan bagi mereka yang menikmatinya. Namun, bisa terasa lama dan menyiksa bagi mereka yang menanggung beban kehidupan yang tiada terkira.
Video Kekerasan di Papua
Kontras Desak Pelaku Diseret ke Pengadilan HAM

Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Selasa, 26 Oktober 2010
Jakarta - Sejumlah aktivis hak asasi manusia mendesak agar pelaku penganiayaan terhadap warga Papua diseret ke meja hijau. Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar mengatakan pelaku yang diduga anggota TNI tak cukup hanya diproses di Pengadilan Militer. "Mereka juga harus disidang di pengadilan hak asasi manusia," katanya ketika dihubungi melalui telepon akhir pekan lalu.
Video Kekerasan di Papua Kontras Desak Pelaku Diseret ke Pengadilan HAM
Sumber: Korantempo.com | Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
Jakarta - Sejumlah aktivis hak asasi manusia mendesak agar pelaku penganiayaan terhadap warga Papua diseret ke meja hijau. Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar mengatakan pelaku yang diduga anggota TNI tak cukup hanya diproses di Pengadilan Militer
Gagal Ungkap Pelaku Kekerasan
Komitmen Pemerintah Dinilai Lemah

Sumber: pontianakpost.com | Tgl terbit: Minggu, 24 Oktober 2010
JAKARTA--Komitmen pemerintah untuk menuntaskan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dinilai sebatas lip service. Salah satu buktinya, laporan-laporan yang disusun LSM dan tim pemantau independen selalu tidak jelas tindak lanjutnya.
PELANTIKAN KAPOLRI
Kasus Mahasiswa UBK Jadi PR Pertama Timur

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Sabtu, 23 Oktober 2010
JAKARTA (Suara Karya): Kasus penembakan mahasiswa Universitas Bung Karno menjadi pekerjaan rumah (PR) pertama yang mendesak diselesaikan oleh Kapolri baru, Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Timur Pradopo. Selain itu, PR lainnya yang mendapat sorotan masyarakat antara lain penyelesaian rekening gendut perwira Polri, pengusutan kasus Gayus HP Tambunan, serta kasus internal dan eksternal Polri.
KOMJEN POL TIMUR PRADOPO DILANTIK SEBAGAI KAPOLRI
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Sabtu, 23 Oktober 2010
Jakarta (SIB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Jumat. Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono tiba di tempat pelantikan pada pukul 15.00 WIB.
Kontras: TNI Penyiksa Warga Papua Harus Diadili di Pengadilan HAM
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Sabtu, 23 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kordinator Kontras Haris Azhar menyatakan, anggota TNI yang diduga melakukan penganiayaan terhadap warga Papua seharusnya tidak diadili dengan pengadilan militer. "Mereka harus disidang di Pengadilan HAM," katanya lewat sambungan telepon (23/10).
Pemberlakuan Protap Baru
Polisi Akan "Gebuk" Demonstran Anarkis

Sumber: gatra.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
Polri mulai memberlakukan Prosedur Ketetapan (Protap) Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Tindakan Anarkis terhadap pendemo yang tidak mengindahkan perintah petugas.
Massa Pro dan Kontra Pemerintah Demo Bersamaan
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
Liputan6.com, Jakarta: Ratusan pendemo mulai berdatangan ke kawasan Monumen Nasional atau Monas yang letaknya berdekatan dengan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (20/10) sekitar pukul 11.00 WIB. Sebagian dari mereka sudah sampai di depan Istan.
DEMO SETAHUN PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO ;
Presiden Minta Jangan Anarki

Sumber: kr.co.id | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA (KR) - Memperingati setahun pemerintahan SBY-Boediono, Rabu (20/10) hari ini bakal terjadi unjuk rasa di beberapa daerah. Bahkan di Jakarta, tidak kurang 3.000 orang akan berunjuk rasa. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, sedikitnya tiga ribu pengunjuk rasa yang telah terdaftar.
Pemerintah Didesak Usut Video Kekerasan Oknum TNI
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 19 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap pemerintah segera mengusut kebenaran video kekerasan oleh aparat TNI pada warga Papua, yang beredar di situs youtube. â??Nggak bisa hanya dijawab kalau video itu palsu,â? kata Koordinator Kontras Haris Azhar saat dihubungi, Senin (18/10).
KontraS:
TNI atau Bukan, Buktikan Pelakunya!

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau KontraS mendesak pemerintah dengan tegas membuktikan pelaku penyiksaan yang diduga dilakukan di Papua terhadap sejumlah orang.
VIDEO KEKERASAN TNI?
Kontras: Itu Video Asli

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
RMOL. Video kekerasan yang diduga dilakukan oleh TNI kepada warga Papua yang juga diduga OPM memiliki kecenderungan bukan rekayasa.
Setahun SBY-Boediono (6)
Sulitnya Menagih Janji Sang Presiden

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
Jakarta - Puluhan payung hitam terlihat berjajar di seberang Istana Merdeka, Minggu, 17 Oktober 2010. Di bawahnya berjajar foto dan poster-poster yang berisi sejumlah kasus yang pernah terjadi di Indonesia: Tragedi 1965, Peristiwa Tanjung Priok, penculikan aktivis, Peristiwa Trisaksi dan Semanggi, pembunuhan Munir dll.
VIDEO KEKERASAN TNI?
Pemerintah Harus Moratorium Kekerasan di Tanah Papua

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
RMOL. Beredarnya video dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan TNI kepada warga papua yang diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus diusut tuntas.
Tantangan Awal Sang Calon Kapolri Baru
Rangkul FPI, Timur Bikin Publik Cemas

Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Sabtu, 16 Oktober 2010
JAKARTA - Setelah sukses menjalani fit and proper test di DPR, calon Kapolri Komjen Timur Pradopo mulai digoyang kalangan aktivis. Hubungan istimewa Timur dengan organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI) dan jawara Banten, dinilai meresahkan masyarakat. Apalagi, rekam jejak ormas-ormas itu selama ini dinilai dekat dengan citra kekerasan.
CALON KAPOLRI
Audiens Keluarga Korban Timur dengan Komisi III Diundur Besok

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
RMOL. Setelah diundur selama empat jam, belasan keluarga korban tragedi Trisakti dan Semanggi II akhirnya batal bertemu dengan Komisi III DPR.
Pilih Kapolri, Ingat Trisakti & Semanggi
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
JAKARTA - Sekira 30 orang kelaurga korban pelanggaran HAM tragedi Trisaskti, tragedi Semanggi dan tragedi Mei mendesak Komisi III DPR menolak Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon Kapolri.
CALON KAPOLRI
Sumber: metronews.fajar.co.id | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
Jakarta -- Belasan keluarga korban tragedi Trisaksi dan Semanggi mendatangi gedung DPR untuk menuntut penolakan terhadap calon tunggal Kapolri Komjen Timur Pradopo.
Inilah Penyebab Maraknya Bisnis Liar Militer
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010
INILAH.COM, Jakarta - Anggaran operasional dan kesejahteran prajurit yang masih rendah dinilai menjadi pemicu masih maraknya praktik bisnis militer secara liar.
TNI Belum Bisa Ikut Berantas Terorisme
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
INILAH.COM, Jakarta - Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) khawatir akan banyaknya pelanggaran yang terjadi tanpa bisa dimintai tanggung jawab secara hukum jika Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan dalam penangganan pemberantasan terorisme bersama Polri.
Peningkatan Kesejahteraan Kurangi Bisnis Liar Prajurit
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
Jakarta, CyberNews. Peningkatan kesejahteraan dinilai dapat mengurangi bisnis liar yang dilakukan oleh prajurit TNI. Sebab, tidak jarang pendapatan bisnis tersebut digunakan untuk operasional dan tambahan penghasilan prajurit.
PR Berat Kapolri Baru (7)
Pertarungan Politik Posisi Polisi

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
Jakarta - Kepolisian tidak menolak ditempatkan di bawah departemen. Presiden SBY mengakomodasi protes tersebut. Jika posisi kepolisian tetap bertahan seperti sekarang, maka secara politik institusi ini berkerja nyaris tanpa kontrol.
PR Berat Kapolri Baru (6)
Mengurangi Bentrokan TNI-Polri

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
akarta - Sejak Polri dikeluarkan dari TNI pada 2000, sering kali terjadi bentrok antara personel di lapangan. Rebutan lahan bisnis menjadi pemicunya. Secara psikologis, inferioritas polisi zaman Orde Baru menjadi 'balas dendam', sementara tentara masih menganggap polisi sebagai anak bawang.
Koalisi Sipil Tunggu Gebrakan Panglima TNI
Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
Jakarta â?? Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Pertahanan meminta Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono melakukan gebrakan dalam melaksanakan reformasi di tubuh TNI. Mereka, antara lain, meminta Agus memprioritaskan reformasi sistem peradilan dan pengambilalihan bisnis militer.
KontraS: Aksi teroris di Medan diragukan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Kamis, 30 September 2010
MEDAN - Berbagai aksi kriminal belakangan terakhir ini terjadi di Sumatera Utara (sumut), hingga sampai aksi tersebut dikaitkan dengan jaringan teroris masih diragukan.
SBY Pastikan Kirim Satu Nama Calon Kapolri ke DPR Awal Oktober
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Kamis, 30 September 2010
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan akan mengirimkan satu nama calon Kapolri kepada DPR pada awal Oktober. Namun sayangnya, SBY mau belum menyebut nama calon tersebut. Hanya saja calon pilihan itu dipilih berdasarkan pengajuan dari Polri. "Saya akan pilih salah satu untuk diajukan ke DPR sebagai calon yang tepat," kata SBY dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Rabu (29/9).
Calon Panglima TNI Diuji Pagi Ini
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Calon tunggal Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi I DPR, Kamis (23/9/2010) pukul 10.00 WIB ini. Meski calon tunggal, Komisi I DPR diminta tetap kritis.
Nanan dan Imam Mesra di HUT Polwan
Dua Kandidat Kapolri

Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
JAKARTA - Dua calon Kapolri, Komjen Pol Nanan Soekarna dan Komjen Pol Imam Sudjarwo, dengan mesra berjalan beriringan saat?menghadiri acara peringatan ulang tahun polwan di Sekolah Polwan, Ciputat, kemarin (22/9). Mereka seolah tidak bersaing untuk menduduki jabatan tertinggi di Polri.
Keberadaan Gories Mere dalam penggerebekan Teroris di Medan Dipertanyakan
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
Jakarta - Dugaan keikutsertaan Komjen Gories Mere dalam penggerebekan teroris di Medan dipertanyakan. Sebab, saat ini jenderal bintang tiga tersebut sudah tidak lagi bersinggungan langsung dengan penanggulangan terorisme di Indonesia.
Komjen Imam Dikhawatirkan Jadikan Polri Represif
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
Jakarta - Dua nama mengerucut sebagai calon Kapolri, Komjen Imam Sudjarwo dan Komjen Nanan Soekarna. Kontras menilai Imam yang berlatar belakang Brimob berpotensi membawa Polri lebih mengutamakan cara-cara represif daripada persuasif.
Kapolri Baru Harus Benahi Densus 88
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Detasemen Khusus (Densus) 88 dinilai arogan dan represif dalam menjalankan tugasnya. Dalam diskusi bersama Kontras, mengemuka seruan agar Kapolri baru bertugas membenahi Densus 88.
Kontras Sebut Densus 88 Mabes Polri Takabur
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 21 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Kontras Usman Hamid menilai tindakan Densus 88 yang langsung mengambil alih kasus perampokan CIMB Niaga sebagai sesuatu yang terlalu berlebihan dan takabur. Karena itu Usman meminta Kapolri untuk segera mengevaluasi kinerja Densus tersebut.
Reformasi TNI
SBY Ingin TNI Akuntabel Soal Anggaran

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui, reformasi TNI dalam satu dasawarsa ini masih belum tuntas.
Pergantian Kapolri dan Harapan Baru
Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
WACANA pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), hingga kini masih menjadi pemberitaan hangat di media massa. Berbagai kalangan menilai, pergantian Kapolri tahun ini sangat menarik. Karena, selain beberapa permasalahan yang tengah terjadi di tubuh Polri, juga karena adanya sebuah harapan baru dari masyarakat terhadap perubahan mendasar dari kepolisian.
CALON KAPOLRI
Usman Contohkan Jenderal Hugeng, Ingatkan Perkara Munir

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
RMOL.Presiden kini mungkin tengah dipusingkan mencari calon Kapolri dan Jaksa Agung yang baru. Namun, jauh terlepas dari siapa-siapa yang bakal menduduki kursi itu, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap Kapolri dan Jaksa Agung baru bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya.
Bongkar Kasus Priok, Keluarga Korban Datangkan Saksi Baru
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 15 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Keluarga korban tragedi Tanjung Priok yang terjadi tahun 1984 berniat mengangkat kembali kasus tersebut lewat jalur hukum. Adanya saksi-saksi baru yang mendatangi mereka diyakini dapat membawa kasus berdarah yang menewaskan 23 orang itu ke depan persidangan. "Salah satu saksi mengetahui proses penggalian makam yang ternyata digunakan untuk menguburkan para korban tewas," kata Wanma Yetti, Sekretaris Jenderal Ikatan Orang Hilang (Ikohi) dalam gelar pers 26 Tahun Kasus Tanjung Priok di kantor KontraS, Selasa (14/9).
Kontras: Hak Bependapat Kol. Adjie Terbatas
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 09 September 2010
VIVAnews - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai kebebasan berpendapat Kolonel (Pnb) Adjie Suradji memang bersyarat.
Soal Pernyataan Politik
KontraS: TNI Harus Konsisten

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 09 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Terkait kasus tulisan opini Adjie Suradji, anggota TNI Angkatan Udara berpangkat kolonel, di Harian Kompas tentang pemimpin, keberanian, dan perubahan, Koordinator KontraS Usman Hamid mengatakan, memang ada hak-hak yang dibatasi.
Kontras: Kritik Kolonel Adjie di Opini Kompas Cerdas dan Argumentatif
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) memuji sikap anggota TNI AU, Kolonel Adjie Suradji yang berani mengkritik Presiden SBY di kolom Opini Harian Umum Kompas. Apa yang dilakukan Adjie termasuk sikap cerdas dan ilmiah.
Selama Tidak Menghina, Kritik Anggota TNI Terhadap Atasan Sah
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
Jakarta - Anggota TNI AU, Kolonel Adjie Suradji terancam kena sanksi karena mengkritik Presiden SBY melalui tulisannya di kolom Opini Kompas. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai sikap TNI AU terlalu reaktif.
Ratusan Massa Rayakan 6 Tahun Kematian Munir di Depan Istana
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) dan menamakan diri "Sahabat Munir" menggelar aksi unjuk rasa memperingati 6 tahun kematian Munir. Agenda tersebut dilaksanakan tepat di depan Istana Negara, Jakarta.
Usul Bentuk Tim Independen Buol
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Minggu, 05 September 2010
JAKARTA -- Insiden kerusuhan dan penembakan di Buol, Sulawesi Tengah, memicu keprihatinan para aktivis hak asasi manusia (HAM) di Jakarta. Mereka menilai kerusuhan yang merenggut tujuh nyawa warga sipil tersebut bisa masuk kategori pelanggaran HAM berat.
Usut Buol dengan Tim Independen
Sumber: surya.co.id | Tgl terbit: Minggu, 05 September 2010
JAKARTA | SURYA - Penyelidikan kasus kerusuhan di Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) oleh polisi belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Karenanya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah membentuk Tim Independen.
Kontras Minta Brimob dan TNI Tinggalkan Buol
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) meminta kepolisian menarik dua SSK Brimob Kelapa Dua yang dikirim ke Buol, Sulawesi Tengah untuk mengamankan kerusuhan.
BUOL BERDARAH
Vijay Minta Pemerintah Tarik Pasukan

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
RMOL. Pemerintah diminta menarik pasukan Brimob dan TNI dari Kabupaten Buol, menyusul bentrok antara masyaraakt dengan aparat.
Kontras: Pengiriman Polisi ke Buol Bukan Solusi
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
JAKARTA - Pengiriman sejumlah personel polisi ke Buol, Sulawesi Tengah, untuk pengamanan dinilai Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bukan merupakan solusi.
Kontras Desak Polisi Bentuk Tim Independen Kasus Buol
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan mendesak pemerintah membentuk tim independen untuk mengusut kasus kerusuhan Buol. "Tim ini harus terdiri dari Komnas HAM, Kompolnas, dan unsur masyarakat sipil lokal," ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar, Sabtu (4/9).
KERUSUHAN BUOL
Kontras Minta Aparat Ditarik dari Buol

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
RMOL.Pasca bentrokan yang terjadi antara polisi dengan warga di Biau, Kabupaten Buol, Komisi Anti Kekerasan dan Orang Hilang (Kontras) meminta agar aparat ditarik dari lokasi kerusuhan.
Insiden Buol, SBY Minta Gubernur & Bupati Tanggung Jawab
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 02 September 2010
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) marah ketika mengetahui ada bentrokan warga dengan polisi di Buol, Sulawesi Tengah yang menewaskan tujuh orang. Presiden pun meminta gubernur dan bupati bertanggungjawab.
Pangdam Wirabuana: TNI Diterima Baik di Buol
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 02 September 2010
MAKASSAR - Pangdam VII Wirabuana Mayjen Amril Amir mengatakan kehadiran pasukan TNI di Buol, Sulawesi Tengah, diharapkan dapat meredakan konflik warga.
Kontras Desak Adanya Dialog, Hentikan Kekerasan Buol
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta -Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Hari Azhar berpendapat dialog antara warga Buol dan aparat kepolisian, khususnya Polres Buol, harus dikedepankan untuk mencegah kekerasan meluas.
Komentar SBY Soal Hubungan Indonesia-Malaysia Terlambat
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 31 Agustus 2010
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberikan komentarnya soal hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang memanas. Komentar ini akan disampaikan pada Rabu malam (1/9/2010) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Namun, komentar SBY dianggap sudah terlambat.
KEDAULATAN MARITIM
KSAL: Belum Perlu Gelar Pasukan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Kamis, 26 Agustus 2010
JAKARTA (Suara Karya): Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan, keberadaan kapal-kapal patroli TNI Angkatan Laut di beberapa titik perbatasan maritim Indonesia dengan negara tetangga, masih dalam kapasitas cukup dan efektif.
Partai Demokrat -Golkar Debat Soal Malaysia di Rapat Paripurna DPR
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Rabu, 25 Agustus 2010
PARIPURNA DPR: Menteri Keuangan Agus Martowardojo (tengah bawah) beserta jajarannya mengahadiri rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8). Paripurna digelar dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2011. Jakarta (SIB)
Kerja Sama Militer TNI-AS Dinilai Bisa Rugikan Indonesia
Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
JAKARTA--Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai kerja sama antara militer Amerika Serikat dan Tentara Nasional Indonesiaâ??Komando Pasukan Khusus--dapat merugikan Indonesia.
Kontras Yakin Menangkan Gugatan Kasus Sjafrie
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yakin akan memenangkan gugatan terhadap Keputusan Presiden pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
Galang Sejuta Dukungan untuk Reformasi Polri
Gabungan LSM dan Tokoh Bikin Petisi

Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
JAKARTA - Citra Polri yang coreng moreng membuat gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sejumlah tokoh menggalang petisi penyelamatan Polri di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (22/8). Dalam waktu lima hari hingga Kamis (26/8), mereka menargetkan sejuta orang mendukung petisi tersebut untuk kemudian diserahkan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Desak SBY Tangkap Mafia Polri
Sejumlah Tokoh Galang Petisi Reformasi Polisi

Sumber: pontianakpost.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
PETISI UNTUK POLISI : Sekitar 50 orang membacakan Petisi Keprihatinan untuk Presiden SBY di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin. Mereka mewakili 540 pendukung petisi untuk mendesak Presiden SBY mencopot petinggi Polri yang terlibat praktik mafia hukum. Ukon Furkon Sukanda/Indopos
Pembentukan KKR di Aceh Bukan Mencari Kesalahan
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Kamis, 05 Agustus 2010
Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) bukan bertujuan menjerat atau mengadili para pihak, baik TNI/Polri maupun GAM yang terlibat dalam tindak kekerasan di Aceh pada masa konflik.
Kontras Tolak Kerjasama Kopassus-Militer AS
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 27 Juli 2010
JAKARTA - Rencana kerja sama Kopassus AD dengan militer Amerika Serikat (AS) mendapat penolakan dari pegiat Hak Asasi Manusia (HAM).
Koalisi LSM Kritik Panglima TNI
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Senin, 26 Juli 2010
JAKARTA - Koalisi LSM di bidang penegakan HAM ramai-ramai mengkritik Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso. Djoko dianggap terlalu mudah menyatakan kasus HAM oleh TNI sudah selesai sehingga pihak AS bersedia memberi bantuan. Padahal, menurut koalisi, banyak pelaku yang belum dihukum.
Soal HAM Kopassus, Kontras Tolak Logika Panglima TNI dengan Senjata SBY
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 25 Juli 2010
Jakarta, RMOL. Dibukanya kembali kerja sama militer Amerika Serikat dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) tidak serta merta dosa-dosa pada masa lalu, baik secara institusi maupun pribadi, oleh korps baret merah itu bisa diputihkan.
Pencabutan Embargo Militer
Tak Putihkan Dosa Kopassus

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 25 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menegaskan bahwa pencabutan embargo militer AS tidak dapat membersihkan dosa politik kekerasan masa lalu yang dilakukan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, baik secara institusional maupun personel. Hal tersebut disuarakan Kontras berkaitan dengan pernyataan Panglima TNI Djoko Santoso sebelumnya yang menilai bahwa masalah Kopassus telah selesai dengan pencabutan embargo dan dengan diadilinya beberapa prajurit dan perwira Kopassus di pengadilan militer.
Kerja Sama AS-TNI Semakin Membuat Proses Hukum Pelanggar HAM Mandeg
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 25 Juli 2010
Jakarta, RMOL. Perjanjian kerja sama Amerika Serikat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memperlambat proses hukum kepada perwira TNI yang pernah terlibat pelanggaran HAM pada masa lalu.
KERJASAMA MILITER AS-INDONESIA
Benarkah Pemerintah Obama Punya Hidden Agenda

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 25 Juli 2010
Jakarta, RMOL. Pasca tragedi 11 september 2001, Amerika Serikat (AS) semakin meningkatkan bantuan di negara-negara yang diduga menjadi tempat berkembangnya terorisme.
Korban HAM Kecewa AS Buka Kerjasama Militer dengan Indonesia
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 25 Juli 2010
Jakarta, RMOL. Keluarga korban pelanggaran HAM di masa lalu kecewa dengan diadakannya perjanjian kerjasama antara Amerika Serikat dengan TNI.
Sesalkan Rencana AS Bantu Kopassus
Sumber: jawapos.com | Tgl terbit: Sabtu, 24 Juli 2010
JAKARTA - Sehari setelah Menteri Pertahanan AS Robert Gates bertemu dengan Presiden SBY, keluarga korban penculikan dan orang hilang pada 1998 berkumpul di Kantor Kontras, Jakarta Pusat. Menurut mereka, AS terlalu terburu-buru menyatakan akan membuka lagi bantuan militer untuk Kopassus TNI-AD.
Kerjasama AS-Kopassus
Dino Patti Sangkal AS Mendikte

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
Jakarta - Juru Bicara Presiden Bidang Luar Negeri Dino Patti Jalal menampik anggapan bahwa dalam kerjasama tentara AS dan Kopassus Indonesia yang kembali dijalin, adalah upaya AS untuk mendikte.
Kontras Juga Lobi Kongres AS Soal Embargo Kopassus
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
JAKARTA- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga berupaya melobi Kongres AS agar tidak serta merta mencabut embargo terhadap Kopassus.
Terkait Pelanggaran HAM
Panglima TNI: Persoalan Kopassus Selesai

Sumber: gatra.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan, persoalan pelanggaran hak asasi manusia oleh Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat sudah selesai.
Kerja Sama Kopassus-AS Tak Perlu Dikhawatirkan
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
JAKARTA - Publik diminta untuk berpikir positif terkait kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
Militer AS-Kopassus Kerjasama
Panglima TNI: Masalah Pelanggaran HAM Sudah Selesai

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
Jakarta - Panglima TNI Jenderal Joko Santoso menyambut gembira kerjasama militer Amerika dengan Kopassus diberlakukan lagi. Joko menegaskan bahwa dengan dimulainya kerjasama ini sebagai bukti kasus pelanggaran HAM sudah selesai.
Panglima TNI: Tak Ada Lagi Persoalan HAM
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan, tidak ada lagi persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh prajurit TNI termasuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat.
Pegiat HAM Tolak Kerjasama Militer AS-TNI
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
JAKARTA--MI: Kerjasama antara militer AS dengan TNI menuai kekecewaan dari para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Kerjasama antardua negara itu dinilai belum tepat, karena masih banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum dituntaskan.
AS buka kerjasama dengan Kopassus
Sumber: bbc.co.uk | Tgl terbit: Kamis, 22 Juli 2010
Amerika Serikat mengumumkan akan kembali membuka kerjasama militer secara bertahap dengan Komando Pasukan Khusus TNI atau Kopassus setelah terhenti selama 12 tahun akibat tuduhan pelanggaran HAM.
Panglima TNI: Persoalan HAM Kopassus Selesai
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 22 Juli 2010
INILAH.COM, Jakarta - Persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sempat 'melilit' Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus), ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso telah selesai.
Satpol PP Juga Manusia
Ketika Senjata Tak Bisa Jadi Pilihan

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
Jakarta - Rencana pemerintah mempersenjatai Satpol PP mendapat penentangan luar biasa dari masyarakat. Pemerintah melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto membekukan permendagri terkait. Satpol PP di sisi lain kebingungan karena mereka yakin aturan yang baru sudah lebih baik dari sebelumnya.
Kontras Tak Setuju Satpol PP Dipersenjatai
Sumber: medanpunya.com | Tgl terbit: Jumat, 09 Juli 2010
Medan(MedanPunya.Com) Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan keberatannya atas wacana mempersenjatai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diajukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Kontras Tak Setuju Satpol PP Dipersenjatai
Sumber: MEDANPUNYA.COM | Tgl terbit: Jumat, 09 Juli 2010
Medan(MedanPunya.Com) Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan keberatannya atas wacana mempersenjatai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diajukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Polri Tunggu Sikap Pemerintah
Sumber: seputar-indonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 07 Juli 2010
MARKAS Besar (Mabes) Polri menyatakan masih menunggu sikap pemerintah terkait pemberian senjata api (senpi) kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Muchdi tak Akan Obok-obok Muhammadiyah
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Minggu, 04 Juli 2010
INILAH.COM, Yogyakarta- Walaupun berlatar belakang militer dan intelijen, mantan Danjen Kopassus TNI AD Mayjen (purn) Muchdi PR diyakini tidak akan mengobok-obok Muhammadiyah.
Kontras: Muhammadiyah Akan Jadi Tameng Muchdi
Sumber: metrotvnews.com | Tgl terbit: Minggu, 04 Juli 2010
Metrotvnews.com, Yogyakarta: Keikutsertaan mantan Direktur V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwoprandjono dalam bursa kepengurusan Muhammadiyah menuai kritik. Salah satunya datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Muchdi Bebas Murni, Muhammadiyah tak 'Reken' Seruan Kontras
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Minggu, 04 Juli 2010
INILAH.COM, Yogyakarta- Meski dipersoalkan sebagian kalangan, Muhammadiyah menilai mantan Danjen Kopassus TNI AD Mayjen (purn) Muchdi PR adalah kader sejati yang loyalitasnya tidak perlu diragukan lagi.
Pemekaran Kodam Berlawanan dengan Semangat Reformasi TNI
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 01 Juli 2010
JAKARTA--MI: Pembentukan Kodam VI/Mulawarman di Kalimantan Timur sebagai perluasan dan penambahan struktur komando teritorial, menuai reaksi dari kalangan lembaga swadaya masyarakat. Pembentukan Kodam yang tidak terpola, menunjukkan pemerintah tidak memiliki visi yang jelas dalam bidang pertahanan negara.
Imparsial:
Tentara Non-AD Silakan Jadi Panglima TNI

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Juni 2010
JAKARTA, KOMPAS.com | Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sepakat Panglima TNI baru sebaiknya tidak berasal dari Angkatan Darat lagi. Hal ini sesuai dengan prinsip bergiliran dalam Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI.
Militer
Komando Teritorial Kuras Uang Negara

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Juni 2010
JAKARTA, KOMPAS.com | Perluasan dan penambahan struktur Komando Teritorial (Koter) di daerah dinilai hanya akan menguras uang negara.
Organisasi TNI
Koter Justru Beri Peluang Bisnis Ilegal

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Juni 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Kritik demi kritik ditujukan kepada instansi TNI AD yang tetap bersikeras mempertahankan sistem komando teritorial (koter) di daerah. Sistem tersebut dinilai memberikan potensi negatif seperti bisnis ilegal dan kekerasan di daerah.
Belasan Aktivis Tolak Perluasan Koter TNI
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Juni 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Setidaknya 11 Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati Hak Asasi Manusia dan Militer menolak rencana Mabes TNI menambah 22 markas Komando Teritorial (Koter).
11 LSM Tolak Pengembangan Koter TNI AD
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 Juni 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 11 Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati Hak Asasi Manusia dan militer, menolak rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat menambah 22 markas Komando Teritorial (Koter).
Komando Teritorial Kuras Uang Negara
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 Juni 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Perluasan dan penambahan struktur Komando Teritorial (Koter) di daerah dinilai hanya akan menguras uang negara.
Ribka Laporkan FPI Ke Mabes Polri
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 Juni 2010
JAKARTA -- Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning kemarin (28/06) datang ke Bareskrim Mabes Polri. Penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI itu melaporkan Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lainnya. Mereka dituding Ribka mengganggu acara Komisi IX di Banyuwangi, Jawa Timur 24 Juni lalu.
Presiden Diminta Hentikan Ulah FPI, Kalau Perlu Bubarkan
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Juni 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tegas atas aksi kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam selama ini. Kaukus Pancasila Parlemen menilai sikap pembiaran perilaku FPI hanya akan mengadu-domba elemen sipil dengan sipil lainnya.
TNI Harus Reformasi Diri Sebelum Ikut Pemilu
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 Juni 2010
JAKARTA - Hak pilih anggota TNI dan Kepolisian dalam pemilihan umum mendatang, masih menjadi perdebatan. TNI harus memperbaiki diri sebelum terjun di dunia politik.
Kontras: Hak Pilih TNI Bukan Agenda Prioritas
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 24 Juni 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, pemulihan hak pilih TNI bukan agenda prioritas dalam reformasi militer, �Tapi merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah dalam melanjutkan agenda reformasi TNI,� kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar kemarin.
Tak Cukup di Pengadilan, Sjafrie Sjamsoeddin Dikejar Sampai Kantornya
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Kamis, 24 Juni 2010
Jakarta, RMOL. Aksi penolakan terhadap Letjen Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan terus dilakukan seiring proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara berjalan.
Perdebatan Hak Pilih TNI, Kontras Minta Komitmen untuk Transparansi Publik
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 23 Juni 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta: Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemulihan hak politik TNI di dasarkan pada prasyarat dan prakondisi yang ketat. "TNI harus memiliki komitmen tinggi untuk membuka ruang akuntabilitas serta transparansi publik," ujar Wakil Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar, hari ini.
HAK POLITIK TNI
Kontras: Kedewasaan TNI Belum Teruji

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 23 Juni 2010
Jakarta, RMOL. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai wacana pemulihan hak pilih TNI merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah dalam melakukan agenda reformasi sektor keamanan khususnya reformasi TNI.
Kontras Tolak Prajurit TNI Masuk Bilik Pemilu
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Rabu, 23 Juni 2010
JAKARTA - Pemulihan hak pilih untuk prajurit TNI bukanlah agenda prioritas yang mendesak karena masih banyak agenda reformasi militer yang masih terbengkalai. Karena itu usulan ini tak perlu diterima.
Hak Pilih TNI
KONTRAS: TNI Masih Belum Siap

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 23 Juni 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemulihan hak pilih TNI dalam Pemilu dinilai masih belum saatnya. Hal ini dikarenakan kekebalan hukum TNI masih sangat kuat terutama yang terkait dengan buramnya kasus-kasus HAM di masa lampau.
Hak Pilih TNI
Rakyat yang Tentukan Pemulihan Hak TNI

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 23 Juni 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) meyakini hak untuk memulihkan hak pilih TNI dalam pemilu ada di tangan rakyat, bukan dari TNI sendiri. Demikian disampaikan Wakil Koordinator KONTRAS, Hariz Azhar.
Hak Pilih TNI
Reformasi TNI Dulu, Baru Beri Hak Pilih

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 23 Juni 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Hak pilih anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI bisa saja dipulihkan selama agenda reformasi militer sudah terselesaikan semua.
Hak Politik Untuk TNI Boleh Tapi Dengan Syarat
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 22 Juni 2010
Jakarta - Wacana pemulihan hak politik bagi anggota TNI terus bergulir. Hak politik bagi TNI dinilai layak diberikan namun dengan syarat-syarat tertentu.
Oknum TNI AL Aniaya Warga Sabang
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 21 Juni 2010
BANDA ACEH | Kekerasan dilakukan oknum TNI kembali terjadi di Aceh. Syahrudin (37) warga Sabang, Aceh dianiaya sepasukan TNI AL yang diduga kuat karena dipicu masalah sengketa tanah.
Aktivis Masuk PD, Dunia Kaum Idealis Kiamat?
Sumber: surabayapost.co.id | Tgl terbit: Senin, 21 Juni 2010
Ketika Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jenderalnya, Edhie Baskoro Yudhoyono, Kamis (17/6) lalu mengumumkan nama-nama jajaran pengurus DPP Partai Demokrat (PD) periode 2010-2015 publik sontak terperangah.
KontraS-Imparsial Ungkit Kasus Wayeni dan Karma
Sumber: tabloidjubi.com | Tgl terbit: Sabtu, 29 Mei 2010
Kalangan aktivias HAM tetap berusuara soal penegakan HAM di Papua. Mereka mendesak agar berbagai pelanggaran harus terungkap.
Usut Mafia Hutan di Balik Kasus Pemukulan Wartawan
* KontraS Lapor ke Menhan

Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Senin, 24 Mei 2010
BANDA ACEH â?? Koalisi NGO Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh menduga, penganiayaan wartawan di Simeulue, Jumat lalu, tidak hanya berada pada ranah perilaku indisipliner seorang anggota TNI terhadap aturan di internal TNI saja, tapi juga terkait dengan sindikat mafia pembalakan hutan. Untuk itu, Polda Aceh diminta mengusut kasus pembalakan liar yang di dalamnya kemungkinan melibatkan oknum TNI dan polisi.
Penembakan Polisi Purworejo Diduga Terkait Kelompok Teroris
Sumber: sapos.co.id | Tgl terbit: Jumat, 21 Mei 2010
JAKARTA. Jaringan teror kelompok Dulmatin diduga tak hanya beraksi di Aceh. Densus 88 Mabes Polri menemukan keterkaitan antara aksi kelompok itu dengan penembakan dua anggota polisi Polres Purworejo, Jawa Tengah, Bripka Wagino, 60, dan Briptu Iwan Eko Nugroho, 26 10 April 2010 lalu.
Refleksi Tragedi Mei 1998: Mengurai Kasus Orang Hilang di Indonesia
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Senin, 17 Mei 2010
Kasus orang hilang memang tak ada ujungnya. Bahkan hingga saat ini kasus orang hilang saat runtuhnya zaman Orde Baru (Orba) di Indonesia, belum juga menemui titik terang. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sudah berkali-kali mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Mereka terus mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk ikut mendorong penyelesaian kasus orang hilang dan melakukan penyidikan bagi kasus ini dengan melibatkan berbagai macam instansi.
Lagi, Pemerintah Didesak Tuntaskan Kasus Mei 1998
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Sabtu, 15 Mei 2010
JAKARTA â?? Tragedi kerusuhan Mei 1998 lalu masih menyisakan luka mendalam bagi keluarga ataupun kerabat korban meninggal. Untuk mengenang peristiwa itu, paguyuban masyarakat korban kerusuhan Mei '98 menggelar malam renungan suci di Klender, Jakarta Timur.
Perlakuan terhadap Tapol Tak Manusiawi
Sumber: cetak.kompas.com | Tgl terbit: Sabtu, 24 April 2010
Jakarta, Kompas - Perlakuan terhadap tahanan dan narapidana politik di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan di Papua dinilai tidak manusiawi. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu memerhatikan kondisi dan perlakuan terhadap tapol. Hal tersebut diungkapkan Andreas Har
Perlakuan terhadap Tapol Tak Manusiawi
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 24 April 2010
Jakarta, Kompas - Perlakuan terhadap tahanan dan narapidana politik di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan di Papua dinilai tidak manusiawi.
KontraS: Pembunuh Yawan Wayeni Harus Diusut
Sumber: antara.co.id | Tgl terbit: Jumat, 23 April 2010
Padang (ANTARA News) - Koordianator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Usman Hamid, meminta Polda Papua untuk melakukan pengusutan terhadap tindakan penembakan dan penyiksaan yang menyebabkan terbunuhnya Yawan Wayeni.
Kontras dan Imparsial Pertanyakan Kasus Karma dan Wayeni
Sumber: TABLOIDJUBI.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 April 2010
JUBI --- Kontras dan Imparsial mempertanyakan tiadanya pertanggungjawaban hukum terhadap pembunuhan Yawan Wayeni, seorang aktivis Papua, 13 Agustus 2009 di Serui dan operasi Prostat Narapidana Politik Filep Karma.
Kontras & Imparsial gugat soal aktivisi Papua
Sumber: WEB.BISNIS.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 April 2010
JAKARTA (Bisnis.com): Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Imparsial mendesak pemerintah bertanggung jawab atas pembunuhan aktivis politik asal Papua, Yawan Wayeni pada Agustus 2009
PTUN
Perwakilan Korban HAM Gugat Keppres 3/2010

Sumber: suarakarya-online | Tgl terbit: Rabu, 07 April 2010
JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah perwakilan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dari Kontras, LBH Jakarta, Setara Institute, Imparsial-P2 secara resmi mendaftarkan gugatan terhadap Keputusan Presiden (Keppres) RI No 3/P/2010 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
PEJABAT PUBLIK
Wakil Menhan Bukan Jabatan Politis

Sumber: cetak.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 07 April 2010
Jakarta, Kompas - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Selasa (6/4), meminta penggugat keputusan presiden tentang pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin menjadi Wakil Menteri Pertahanan mempelajari dulu sejumlah aturan terkait lainnya yang juga mendasari keppres itu. Jabatan Wakil Menhan setingkat eselon I sehingga bukan jabatan politis.
PTUN
Perwakilan Korban HAM Gugat Keppres 3/2010

Sumber: suarakarya-online.co | Tgl terbit: Rabu, 07 April 2010
JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah perwakilan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dari Kontras, LBH Jakarta, Setara Institute, Imparsial-P2 secara resmi mendaftarkan gugatan terhadap Keputusan Presiden (Keppres) RI No 3/P/2010 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
PERWAKILAN KORBAN HAM GUGAT KEPPRES 3/2010
Sumber: ANTARA | Tgl terbit: Selasa, 06 April 2010
Padang, 6/4 (ANTARA) - Sejumlah perwakilan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dari KontraS-LBH Jakarta-Setara Institute-Imparsial-P2 secara resmi mendaftarkan gugatan terhadap Keputusan Presiden (Keppres) RI No 3/P/2010 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Keppres Pengangkatan Sjafrie Dipermasalahkan
Sumber: cetak.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 06 April 2010
Jakarta, Kompas - Para korban dan keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998, Semanggi I dan II, serta penembakan Trisakti mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Presiden RI atas keputusan presiden tentang pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI, Senin (5/4).
Wamenhan Bukan Jabatan Politis, Sjafrie Tidak Perlu Mundur dari TNI
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 06 April 2010
Jakarta - Kontras dan beberapa LSM menggugat jabatan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan karena dinilai seorang TNI aktif tidak bisa menduduki jabatan politis. Selain itu Sjafrie juga dinilai terlibat beberapa kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan.
MENHAN RI : PENUNJUKAN SJAFRIE SEBAGAI WAKIL MENHAN SESUAI UU
Sumber: bipnewsroom.info | Tgl terbit: Selasa, 06 April 2010
Jakarta, 6/4/2010 (Kominfo-Newsroom) - Kementerian Pertahanan RI menyatakan, dari aspek hukum, penunjukan Sjafrie Samsuddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI sudah dilandasi aturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelanggaran HAM
Posisi Wakil Menhan Jabatan Karier dan Bukan Politis

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 06 April 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Selasa (6/4/2010), meminta para penggugat Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin menjadi Wakil Menteri Pertahanan mempelajari terlebih dahulu sejumlah aturan terkait lain, yang juga mendasari keppres itu.
Lima LSM Gugat Keppres Pengangkatan Wakil Menteri Pertahanan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 06 April 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Lima Lembaga Swadaya Masyarakat Hak Asasi Manusia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Setara Institute, Perkumpulan Pendidikan Demokrasi (P2D), LBH Jakarta, dan Imparsial, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Keputusan Presiden tentang pengangkatan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Mereka menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono salah karena mengangkat tentara aktif dalam jabatan politik.
Korban Pelanggaran HAM PTUN-kan Kepres TNI Aktif Jadi Pejabat Sipil
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 05 April 2010
Jakarta - Perwakilan korban pelanggaran HAM mendaftarkan gugatan terhadap Keputusan Presiden RI No 3/P/2010 ke Pengadilan Tata Usaha Negara-(PTUN) Jakarta. Kepres itu dinilai tidak demokratis.
Gara-gara Sjafrie Sjamsoeddin, Presiden SBY Digugat
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Senin, 05 April 2010
Jakarta, RMOL. Presiden SBY kembali menuai gugatan. Kali ini berkaitan dengan pengangkatan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan bulan Januari lalu.
Korban Pelanggaran HAM PTUN-kan Kepres TNI Aktif Jadi Pejabat Sipil
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 05 April 2010
akarta - Perwakilan korban pelanggaran HAM mendaftarkan gugatan terhadap Keputusan Presiden RI No 3/P/2010 ke Pengadilan Tata Usaha Negara-(PTUN) Jakarta. Kepres itu dinilai tidak demokratis.
Kekerasan Aparat di Sumut Masih Ada
Sumber: cetak.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 01 April 2010
Medan, Kompas - Dalam waktu tiga bulan ini masih ditemukan kekerasan yang dilakukan oleh aparat, padahal aparat diharapkan menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.
Reformasi TNI/Polri Belum Serius
Sumber: regional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 31 Maret 2010
MEDAN, KOMPAS.com- Reformasi di tubuh kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia belum serius. Salah satu indikasinya adalah masih banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan aparat terhadap rakyat.
BHD Harus Tegas Berantas Markus di Kepolisian
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Rabu, 31 Maret 2010
JAKARTA - Institusi kepolisian kembali diterpa angin tak sedap. Sejumlah petingginya disinyalir terlibat dalam penggelapan pajak bersama Gayus Tambunan.
Didesak, Penuntasan Kasus Aktivis Partai Aceh
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Sabtu, 27 Maret 2010
JAKARTA - Dua lembaga pemerhati hak asasi manusia (HAM), Kontras dan Imparsial, mendesak Kapolri agar menuntaskan tragedi Pemilu 2009 di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Koordinator Kontras Usman Hamid mendesak Mabes Polri dan Komnas HAM supaya segera menyelesaikan kasus pembunuhan terhadap delapan aktivis Partai Aceh ketika itu.
Diwarnai Baku Tembak - Tersangka Teroris Tembung Tewas di Aceh Utara
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Jumat, 26 Maret 2010
Dua tersangka teroris yang ditangkap Densus 88 Anti Teror dua hari lalu, tewas dalam kontak tembak dengan aparat Kepolisian jajaran Polresta Lhokseumawe di Riseh, Kecamatan Sawang, Pedalaman Kabupaten Aceh Utara, Rabu (24/3) malam.
Polisi dan Harapan Semu Masyarakat
Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Kamis, 25 Maret 2010
KERANCUAN dalam memberikan informasi tentang kondisi objektif kepolisian sangat jelas terbaca dalam tulisan Faisal AN, Kabid Telematika Polda Aceh, berjudul â??Bersama rakyat polisi Aceh bisaâ? Serambi Indonesia (23/3/10). Bagi saya, pemikiran Faisal AN tentang keamanan di Aceh tampaknya bersandar dan dipengaruhi pemikiran bahwa tugas dan fungsi kepolisian dalam menciptakan keamanan di Aceh sudah berjalan sebagaimana mestinya.
Aktivis:
KKR bukan untuk Menjerat Para Pihak

Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Rabu, 24 Maret 2010
BANDA ACEH - Para aktivis sipil yang bergabung dalam Komite Pengungkapan Kebenaran (KPK) menyatakan, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang diamanat dalam UU Nomor 11/2006 bukan bertujuan menjerat atau mengadili para pihak, baik TNI/Polri maupun GAM yang terlibat dalam tindak kekerasan di Aceh pada masa konflik. KKR dianggap sebagai win win solution dan bentuk pengakuan dan tanggung jawab negara terhadap para korban konflik di Aceh yang mengalami kekerasan fisik dan mental selama Aceh diberlakukan daerah operasi militer sejak 1998.
Tuduhan terhadap Kopassus Harus Segera Diklarifikasi
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 23 Maret 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Anggota staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andi Widjojanto, Senin (22/3/2010), mengingatkan, tuduhan Allan Nairn soal pelibatan institusional perwira tinggi TNI, dengan menggunakan jejaring anggota Kopassus, dalam pembunuhan aktivis politik di Aceh adalah tuduhan yang sangat serius.
Munir, Aktivis Pejuang HAM
Sumber: oase.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 19 Maret 2010
Siapa yang tidak kenal Munir? Walaupun tubuhnya kecil lagi ringkih, namun karena semangat perjuangannya menegakkan hak asasi manusia (HAM) yang tak kenal lelah, sosoknya menjadi sangat fenomenal. Hampir dalam diskusi dan seminar yang mengkaji masalah HAM, bisa dipastikan akan kemunculan Munir, atau kalau tidak ada Munir secara fisik, maka disitu ada roh perjuangan Munir yang dijadikan teladan. Kini Munir sudah tidak ada lagi.
Kontras minta KY teliti dugaan pelanggaran HAM
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Selasa, 09 Maret 2010
JAKARTA (bisnis.com): Komisi Yudisial (KY) diminta meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam proses Pengadilan Hak Asasi Manusia kejahatan HAM masa lalu, terkait dengan adanya tekanan politik dan suap terhadap sejumlah saksi dan korban.
KY Sambut Baik Permintaan Kontras untuk Buka Kasus Tanjung Priok
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Maret 2010
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta negara membuka kembali kasus Tanjung Priok 1984. Komisi Yudisial (KY) menyambut baik permintaan itu.
Usman Hamid Temui Presiden
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 08 Maret 2010
VIVAnews - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid muncul di kompleks Istana Kepresidenan. Usman mengaku datang bukan untuk rapat dengan presiden.
Pendekatan Militeristik di Aceh Minta Dihentikan
Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Kamis, 04 Maret 2010
BANDA ACEH â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh serta Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PB HAM) Pidie meminta kepolisian tidak mengulangi pendekatan militeristik dalam penumpasan kelompok yang diduga teroris di Aceh. Sebagai alternatif, kepolisian diminta mengandalkan kemampuan deteksi ancaman secara baik, serta melakukan kemitraan yang kuat dengan masyarakat.
Terpilihnya Kembali Ifdhal Kasim, Ada Dua Makna
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 23 Februari 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Terpilihnya kembali Ifdhal Kasim menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk periode kedua, tahun 2010-2012, dinilai Koordinator Kontras Usman Hamid bisa diterjemahkan menjadi dua sisi berlawanan. Interpretasi pertama, hal itu menunjukkan kepemimpinan Ifdhal masih dipercaya oleh kesepuluh komisioner lain, setidaknya oleh mereka yang memilih Ifdhal dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan Komnas HAM, Selasa (23/2/2010).
Poldasu Jamin Keselamatan Warga yang Laporkan Polisi
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Kamis, 04 Februari 2010
Dalam mempercepat reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) tidak keberatan dikontrol oleh lembaga di luar kepolisian. Meski saat ini Poldasu sudah membentuk tim untuk pengawasan di internal maupun eksternal, dengan adanya pengawasan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Poldasu menilai peran itu sangat membantu dalam mempercepat reformasi di Poldasu.
2009, kasus pelanggaran HAM meningkat 57%
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Rabu, 03 Februari 2010
MEDAN - Kasus pelanggaran hak asasi manusia sepanjang tahun 2009 di Sumatera Utara tercatat 277 kasus, meningkat 57,4 persen dari tahun sebelumnya.
Kasus Pelanggaran HAM di Sumut Dominasi Polisi
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 03 Februari 2010
MEDAN--MI: Kasus kekerasan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) di Sumatra Utara (Sumut) sepanjang 2009 paling banyak dilakukan oleh pihak kepolisian. Kasus tersebut meningkat 57,4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kontras Gelar Diskusi Reformasi Polri 2010
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Rabu, 03 Februari 2010
Komisi Anti-kekarasan dan Orang Hilang (Kontras) Sumut hari ini mengadakan diskusi publik "Outlook Reformasi 2010" di Hotel Garuda Plaza, Medan. Diskusi tersebut digelar untuk melihat perjalanan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2010 ini.
100 HARI PEMERINTAHAN
Banyak Menteri Layak Dilengserkan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Jumat, 29 Januari 2010
JAKARTA (Suara Karya): Memasuki seratus hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, banyak menteri yang belum memahami misi Presiden. Karena itu, menteri yang tak sejalan layak dilengserkan (reshuffle).
LSM Ingatkan Presiden-DPR Soal UU Peradilan Militer
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Rabu, 27 Januari 2010
JAKARTA--Sebanyak lima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI agar memberi perhatian terhadap reformasi TNI dengan mengagendakan kembali revisi UU Peradilan Militer.
SBY Tak Berada di Ibukota
Sumber: metrobalikpapan.co.id | Tgl terbit: Selasa, 26 Januari 2010
JAKARTA - Saat rencana sejumlah elemen masyarakat untuk menggelar demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada 28 Januari, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) direncanakan tidak berada di Jakarta. Presiden mempunyai agenda di Banten, untuk meninjau salah satu PLTU di sana.
Kodam Baru di Papua Barat Perlu Dikaji Ulang
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 18 Januari 2010
TEMPO Interaktif, Jayapura - Rencana pembentukkan Komando Daerah Militer (Kodam) di wilayah Provinsi Papua Barat masih dalam kajian dari Markas Besar TNI Angkatan Darat. Hal ini dikatakan Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI George Toisutta kepada wartawan saat ditemui di Markas Kodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Senin (18/01). "Tahun ini hanya pembentukkan Kodam di Provinsi Kalimantan Barat," tegasnya.
Komnas HAM Papua Tolak Keberadaan Aparat
Sumber: regional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 18 Januari 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komnas HAM Papua Matius Murib mengatakan, untuk menciptakan dialog antara pemerintah dan warga Papua yang aman, keberadaan aparat keamanan harus ditiadakan.
LSM, Ibarat Duri dalam Daging
Sumber: kabarindonesia.com | Tgl terbit: Jumat, 08 Januari 2010
KabarIndonesia - Seusai pelantikan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan oleh Presiden SBY di Jakarta, Rabu (6/1/2010), Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, Kementerian Pertahanan yang harus menangani anggaran sebesar Rp 42 triliun serta Mabes TNI dan TNI AD, AL, dan AU membutuhkan wakil menteri.
Kesalahan Sjafrie Jangan Dibesarkan
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Kamis, 07 Januari 2010
JAKARTA--Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, mengajak semua pihak agar jangan membesar-besarkan kesalahan Wakil Menteri Pertahanan Letjen (TNI) Sjafrie Sjamsoeddin. Lagipula, kata Patrialis, tidak ada lembaga hukum manapun yang menyatakan Sjafrie bersalah.
Kontras Sesalkan Sjafrie Terpilih Menjadi Wakil Menhan
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Januari 2010
JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyayangkan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Sjafrie Sjamsoedin sebagai Wakil Menteri Pertahanan periode 2009-2014. Sjafrie dinilai memiliki rekam jejak buruk dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
Kontras Pertanyakan Sjafrie Jadi Wakil Menhan
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Januari 2010
Liputan6.com, Jakarta: Kontras mempertanyakan penunjukan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Penunjukan Syafrie sebagai Wakil Menhan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3P/2010. Keppres yang sama juga berlaku untuk dua wakil menteri lain, yakni Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Fasli Jalal sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional.
KontraS: Sjafrie Jadi Wamenhan tak Tepat
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Rabu, 06 Januari 2010
JAKARTA--Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menganggap keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Letjen (TNI) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai wakil menteri pertahanan tidak tepat. Jabatan wamenhan merupakan jabatan politis yang tak bisa diduduki Sjafrie karena masih TNI aktif.
Soal Sjafrie, Kontras Layangkan Surat ke Presiden
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Januari 2010
Liputan6.com, Jakarta: Protes terhadap penunjukan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan kian kencang diembuskan. Setelah mempertanyakan penunjukan Sjafrie, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), hari ini melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait hal itu.
KontraS Pertanyakan Penunjukan Sjafrie Sjamsoedin
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Januari 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan status Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsuddin. Sjafrie masih berstatus sebagai tentara aktif yang terikat pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
Gelar Pahlawan Pantas untuk Gus Dur, Asalkan...
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 03 Januari 2010
JAKARTA - Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak akan berguna, jika pemerintah tidak menindaklanjutinya dengan langkah nyata dalam praktik bernegara.
Selamat Jalan Gus Dur Bapak Bangsa
Sumber: suarapembaca.detik.com | Tgl terbit: Sabtu, 02 Januari 2010
Jakarta - Innalillahi wa innaillahi rojiuun. Selamat Jalan Gus Dur. Selamat jalan pemimpin bangsa Indonesia yang fenomenal. Pemimpin bangsa Indonesia yang berani mengambil risiko atas keputusan. Semoga semua amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah SWT.
Persoalan HAM Terpinggirkan
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Sabtu, 02 Januari 2010
Tiga tahun terakhir ini, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dan kekerasan di Sumut kian menjadi-jadi. Ini mengindikasikan penegakan dan persoalan HAM pada 2009 telah memasuki tahap kritis dan terpinggirkan. Data yang diperoleh dari KontraS menunjukkantercatat 277 kasus pelanggaran HAM pada 2009 di Sumut. Sedangkan dua tahun sebelumnya, 2007 dengan 137 kasus dan 176 kasus pada 2008. Artinya di 2009, terjadi penambahan kasus pelanggaran HAM 101 kasus.
Kontras: Polda Sumut "rangking pertama" pelanggar HAM
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Jumat, 01 Januari 2010
MEDAN - Jajaran Polda Sumatera Utara (Sumut) menempati "peringkat pertama" sebagai pelaku tindak kekerasan dan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2009 di Sumut.
Kontras: Polda Sumut rangking pertama pelanggaran HAM
Sumber: solopos.com | Tgl terbit: Kamis, 31 Desember 2009
Medanâ?? Jajaran Polda Sumatera Utara (Sumut) menempati â??peringkat pertamaâ? sebagai pelaku tindak kekerasan dan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2009 di Sumut.
Kontras Surati Kejagung Terkait Pelarangan Peredaran Buku
Sumber: antara.co.id | Tgl terbit: Kamis, 31 Desember 2009
Jakarta (ANTARA) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) telah melayangkan surat kepada Kejaksaan Agung terkait dengan pelarangan peredaran sejumlah buku yang dianggap meresahkan masyarakat luas.
Patrialis Bela Presiden, Buku "Gurita Cikeas" Disebut Provokatif
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menilai buku Membongkar Gurita Cikeas provokatif, sehingga perlu dipelajari oleh kementeriannya.
Pengadilan Militer Bebaskan Asral dari Segala Tuntutan
* KontraS Aceh Beri Apresiasi kepada TNI

Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Kamis, 24 Desember 2009
BANDA ACEH - Sertu Asral (45), mantan anggota Koramil di jajaran Kodim Aceh Selatan, yang menjadi terdakwa dalam kasus desersi dan kemudian bergabung dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM), akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas, setelah majelis hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I-01 Banda Aceh, melepaskan dirinya dari segala tuntutan pidana.
HMI: Sudah 27.000 Orang Terdaftar Ikut Aksi
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Arip Musthopa mengatakan, hingga Senin (7/12) petang, sekitar 27.000 orang terdaftar akan melakukan aksi pada Hari Antikorupsi Sedunia, 9 Desember, di Lapangan Monas, Jakarta.
Kapolri Jamin Aman
Sumber: medanbisnisonline.com | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
Hari ini, sekitar 30.000 orang massa akan menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Jakarta. Polisi menyiapkan 13.000 personelnya untuk mengamankan acara tersebut. Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menjamin aksi yang menurut Presiden SBY dengan gerakan sosial itu bisa berlangsung tertib.
Lahan TNI AU Habis Terjual
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
Di tengah memanasnya sengketa warga di kawasan pemukiman Sari Rejo dengan TNI AU, para kontraktor tetap melanjutkan pembangunan gedung di sekitaran Jalan Avros. Pembanguan yang sudah mulai dikerjakan sekitar 2007 lalu, kini hampir rampung. Pasalnya, pihak marketing saat ditemui Global di lokasi pembanguan Senin (7/12) mengaku sudah menutup penerimaan pelanggan yang ingin membeli.
Lahan Polonia Bukan Milik TNI
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Sabtu, 05 Desember 2009
Kasus bentrok warga dengan TNI AU bermula dari penyerobotan tanah masyarakat 591,3 HA oleh pihak TNI AU. Selain itu 302 hektar tanah di kawasan Bandara Polonia juga telah berpindah tangah ke pihak ketiga dan sisanya saat ini masih bermasalah dengan masyarakat yang memperjuangkan hak tanahnya.
Kontras Minta Pemerintah Selidiki Kekerasan di LP Abepura
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2009
Jakarta - Kontras mendesak pemerintah mengusut pemukulan terhadap napi Buchtar Tabuni di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Papua. Pemukulan ini telah memicu kerusuhan di LP tersebut pada 26 November 2009.
Sikap Presiden Bisa Munculkan Gerakan Rakyat
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 23 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Usman Hamid menyatakan pernyataan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa memunculkan gerakan rakyat atau people power. Menurut dia, gerakan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyentuh semua lapisan.
Polisi Peringkat Satu Pelaku Kekerasan di Sumut
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Sabtu, 21 November 2009
MEDAN - Instansi kepolisian menempati peringkat pertama untuk pelaku kekerasan di Sumatera Utara. Hal ini diungkapkan Koordinator Kontras Sumatera Utara Diah Susilowati saat dijumpai di kantornya, Jumat (20/11/2009).
Ditunggu, Keppres Pembentukan Pengadilan Pelanggaran Ham
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2009
Presiden SBY diminta merespon rekomendasi DPR terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Caranya dengan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
Ditunggu, Keppres Pembentukan Pengadilan Pelanggaran Ham
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2009
Jakarta, RMOL. Pemerintah Diminta Perhatikan Rekomendasi DPR Presiden SBY diminta merespon rekomendasi DPR terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Caranya dengan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
Tak Mungkin Mengalihkan Bisnis TNI
Sumber: rnw.nl | Tgl terbit: Jumat, 16 Oktober 2009
UU TNI sudah memerintahkan itu sejak Oktober, 5 tahun silam. Tim yang dibentuk untuk mengurus proses itu, sudah melaporkan lebih dari seribu aktivitas bisnis. Dari temuan itu, tim merekomendasikan beberapa hal agar nantinya TNI benar-benar berfungsi sesuai tugas pokoknya.
Poldasu Ragukan Data Kontras
Sumber: MEDANBISNISONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 05 Oktober 2009
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) meragukan keakuratan data yang dimiliki Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras) Sumut. Data dimaksud terkait tindak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap masyarakat sipil. Poldasu juga menyesalkan sikap Kontras yang memublikasikan data tersebut tanpa berkoordinasi terlebih dahulu.
Lima Tahun Reformasi, TNI Tanpa Ditopang Penguatan Otoritas Sipil
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2009
JAKARTA-MI: Lima tahun sejak pengesahan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Oktober 2004, peran TNI tetap dinilai tidak mengalami perubahan. Salah satunya karena belum kuatnya control elit sipil terhadap kekuatan TNI.
Buntu, Pembahasan RUU Peradilan Militer
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 24 September 2009
Jakarta, Kompas - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer menemui jalan buntu. Kalau tidak ada terobosan yang cerdas dari DPR periode 2004-2009, RUU yang penting untuk reformasi TNI ini diharapkan akan dibahas ulang pada DPR periode mendatang.
Ia yang Senantiasa Hadir...
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 September 2009
Sosoknya yang sederhana tidaklah menggetarkan orang. Namun, tindakan dan keberpihakannya pada penegakan hak asasi manusia, apalagi sikap kritis dan gugatannya pada arogannya kekuasaan, menggoyahkan angkuhnya tembok-tembok penindasan rezim penguasa.
Mahasiswa Manado Gelar Renungan buat Munir
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
TEMPO Interaktif, Manado: Puluhan mahasiswa menggelar malam renungan untuk mengenang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, di depan Gedung Juang Manado, Sulawesi Utara, Kamis (9/9) malam. Peserta aksi ini menyalakan lilin dan melakukan orasi dan membacakan riwayat hidup Munir yang memulai aktivitasnya di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya.
Kontras & Imparsial Tolak Revisi UU Antiterorisme
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 September 2009
JAKARTA - Rekomendasi para wakil rakyat di Senayan serta keinginan pemerintah merevisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Terorisme menuai penolakan dari sejumlah eleman masyarakat, karena tidak memiliki dasar yang jelas.
Kontras & Imparsial Tolak Revisi UU Antiterorisme
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 September 2009
JAKARTA - Rekomendasi para wakil rakyat di Senayan serta keinginan pemerintah merevisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Terorisme menuai penolakan dari sejumlah eleman masyarakat, karena tidak memiliki dasar yang jelas.
Kontras & Imparsial Tolak Revisi UU Antiterorisme
Sumber: BANJARMASINPOST.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 02 September 2009
JAKARTA, RABU - Rekomendasi para wakil rakyat di Senayan serta keinginan pemerintah merevisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Terorisme menuai penolakan dari sejumlah eleman masyarakat, karena tidak memiliki dasar yang jelas.
Kontras: Optimalisasi pemolisian sipil
Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 02 September 2009
JAKARTA - Dalam penanganan terorisme, presiden dihimbau untuk lebih mengarahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk memperkuat kapasitas nasional dan transnasional pemolisian sipil Polri. Selain itu, juga melalui pendekatan supremasi hukum dan HAM.
Diyakini Akan Langgar HAM, LSM Tolak Revisi UU Antiterorisme
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 September 2009
Jakarta - Kontras dan Imparsial menolak rencana pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi terhadap UU No 15/2003 tentang Antiterorisme dan penambahan masa penangkapan dua tahun. Sebabnya, rencana ini kemungkinan bisa menimbulkan pelanggaran HAM baru.
Sikap DPR Keluar Dua Pekan Lagi
Sumber: SUMEKS.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
JAKARTA â?? Pansus DPR tentang penghilangan orang secara paksa pada 1997â??1998 segera memasuki babak final. Ketua Pansus Effendi Simbolon berjanji dalam tempo maksimal dua minggu ke depan, DPR sudah mengambil sikap politik resmi.
Revisi UU Antiterorisme Belum Perlu
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
JAKARTA--Rekomendasi DPR dan keinginan pemerintah untuk merevisi UU 15/2003 tentang pemberantasan terorisme menuai reaksi negatif. Rencana penambahan masa penangkapan dan penahanan serta penguatan fungsi intelijen juga ditolak.
Libatkan TNI Atasi Teroris Harus dengan UU Baru
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
JAKARTA - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme rencanannya akan diamandemen. Alasannya, untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan intelijen dalam pemberantasan terorisme.
Kontras: Revisi UU antiteror untuk tutupi kegagalan pemerintah
Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
JAKARTA - Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) menolak rencana amandemen Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut Kontras, alasan pemerintah untuk mengamandemen tidak kuat.
Presiden Diingatkan soal Penanganan Terorisme
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 Agustus 2009
JAKARTA - Pemerintah diminta tidak membuka peluang pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan tindak terorisme. "Sepertinya Presidenlah yang membuka peluang itu. Padahal TNI tidak menawarkan diri," kata Oslan Purba dari Federasi Kontras saat konferensi pers Jaringan Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, di kantor Kontras, Jakarta, kemarin.
Pelibatan TNI Dipertanyakan
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 Agustus 2009
Jakarta, Kompas - Sejumlah elemen masyarakat sipil mempertanyakan rencana pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam menangani masalah terorisme di Tanah Air. Mereka menilai institusi itu masih belum bisa dipercaya.
Berantas Teroris, TNI Tak Perlu Dilibatkan
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2009
JAKARTA - Meski polisi mulai menunjukkan "taringnya" dalam memberantas terorisme, TNI tampaknya tak mau kalah. Mereka meminta ikut dilibatkan dalam operasi tersebut. Meskipun hal tersebut ditentang sejumlah pihak.
Institusi TNI Masih Belum Bisa Dipercaya
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Sejumlah elemen masyarakat sipil mempertanyakan rencana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani masalah terorisme di Tanah Air. Mereka menilai institusi itu masih belum bisa atau layak untuk dipercaya.
TNI Berantas Teror, Kontras Khawatir Penculikan
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2009
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasaan (Kontras) khawatir, jika TNI benar-benar dilibatkan bersama Polri untuk menanggulangi persoalan terorisme. Salah satu kekhawatiran itu adalah intimidasi, penyiksaan dan penculikan.
LSM: Kemunduran Reformasi Sektor Keamanan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2009
Jakarta - Jaringan Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai keterlibatann TNI dalam penanggulangan terorisme merupakan kemunduran reformasi di bidang keamanan. Seharusnya TNI lebih difokuskan pada kerja utama untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia.
Menhan Yakin RUU Kamnas Selesai Tahun Ini
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 14 Agustus 2009
VIVAnews - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono optimis Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) bisa diselesaikan tahun ini. Namun RUU Kamnas baru akan diajukan ke DPR periode 2009-2014.
UU Rahasia Negara Suburkan Korupsi di Tubuh TNI
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 Agustus 2009
Jakarta - Undang-undang Rahasia Negara akan menyuburkan praktek korupsi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebabnya, sesuai draf RUU yang sekarang dibahas di DPR, informasi anggaran belanja TNI juga dimasukkan dalam kategori rahasia negara.
UU Rahasia Negara Makin Persulit Pengungkapan Pelanggaran HAM
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 Agustus 2009
Jakarta - Jika benar akan disahkan, keberadaan UU Rahasia Negara nantinya akan semakin mempersulit pengungkapan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Apalagi, UU ini akan menutup beberapa informasi tentang TNI, Polri dan intelijen, yang selama ini dikenal sebagai pihak yang kerap terjerat kasus pelanggaran HAM.
Pria Itu Tiba Jumat Dini Hari
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Agustus 2009
Temanggung, Kompas - Pria yang diduga Noordin M Top dan tewas tertembak di rumah Muhjahri (69) di Dusun Beji, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu, menginap di rumah itu sejak Jumat (7/8) dini hari.
Setiap Tahun Ratusan Polisi Dipecat karena Langgar HAM
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Agustus 2009
TEMPO Interaktif, Makassar - Aparat kepolisian dinilai sangat rentan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tercatat setiap tahun sekitar 300 aparat kepolisian yang dipecat karena melakukan pelanggaran HAM.
TNI role not yet necessary, say NGOs
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 08 Agustus 2009
The president's call for the Indonesian military (TNI) to eradicate acts of terrorism in the country has raised concern over the possibility of overlapping authority between the TNI and the police.
Penanganan Terorisme Jangan Hanya Musiman
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada TNI untuk terlibat dalam penanggulangan terorisme melalui pemaksimalan kerja struktur komando dinilai sebagai suatu kemunduran.
TNI Didesak Tidak Terlibat Tanggulangi Teror
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil mendesak Tentara Nasional Indonesia tidak dilibatkan dalam penanggulangan terorisme. Alasannya, masuknya TNI dalam operasi anti terorisme justru akan mengakibatkan tumpang tindih dengan fungsi dan kerja kepolisian.
TNI dan Polri Tumpang Tindih Tangani Teroris
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009
VIVAnews - Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada TNI untuk terlibat dalam penanggulangan terorisme melalui pemaksimalan kerja struktur komando teritorial disikapi dingin oleh Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil.
"RUU Kamnas Harus Ditunda"
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009
VIVAnews - Draft Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) memungkinkan keterlibatan TNI dalam penanganan keamanan nasional seperti terorisme, tanpa persetujuan Kepolisian. Pembahasan RUU Kamnas masih membahas indikator keterlibatan TNI tanpa persetujuan Polri tersebut.
Kontras Usul TNI Tidak Ikut Menanggulangi Terorisme
Sumber: BANDUNG.DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
Bandung - Koordinasi penanganan terorisme yang dilakukan Polri dan TNI, dinilai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid sebagai problem dalam penanganan aksi terorisme. TNI diminta tidak ikut dalam penindakan aksi terorisme.
Kontras Usul TNI Tidak Ikut Menanggulangi Terorisme
Sumber: BANDUNG.DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
Bandung - Koordinasi penanganan terorisme yang dilakukan Polri dan TNI, dinilai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid sebagai problem dalam penanganan aksi terorisme. TNI diminta tidak ikut dalam penindakan aksi terorisme.
Pengakuan Tanjim Al Qo'dah Diragukan
Sumber: NEWSPAPER.PIKIRAN-RAKYAT.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
JAKARTA, (PR).- Beredarnya pengakuan terkait dengan pengeboman Hotel J.W. Marriott dan Ritz-Carlton masih diselidiki Polri. Penulis blog tersebut pun terancam dipidanakan.
KEKERASAN DI PAPUA
Jangan Terjebak Paradigma Separatisme

Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 Juli 2009
Wah, Papua panas lagi. Ada penembakan di Freeport. Sebuah pesan pendek masuk, seorang teman mengabarkan kondisi terakhir di Papua. Lalu, datang lagi pesan pendek, �Usut tuntas semua kasus dan selidiki itu peluru siapa, senjata siapa?� Situasi Papua akhir-akhir ini memang memanas.
Kontras Minta Polisi Selesaikan Kekerasan di Papua
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Juli 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Kepolisian untuk mengusut dan mengungkap kasus-kasus kekerasan di Papua. TNI diminta untuk tidak cepat menyimpulkan bahwa itu adalah gerakan separatis.
Sikap Diam Yudhoyono Dikritik
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Juli 2009
JAKARTA - Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mengkritik sikap diam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan serentetan kekerasan berdarah di Papua. Apalagi dalam kasus itu, selain telah jatuh korban dari polisi Indonesia, ada warga Australia yang tewas. "Sebagai orang yang berkuasa, SBY dirugikan dengan terjadinya kasus tersebut," kata Usman saat dihubungi Tempo semalam. "Dia dianggap tidak mampu menjaga keamanan."
2 Brimob Tertembak di Papua
Sumber: WWW.SEPUTAR-INDONESiA.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Juli 2009
JAKARTA(SI)- Lima anggota polisi dilaporkan mengalami luka dalam insiden baku tembak yang kembali terjadi di dekat pertambangan PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Papua kemarin. Informasi sementara yang diterima Seputar Indonesia semalam, dari lima anggota polisi yang mengalami luka, dua kerena tertembak. Sedangkan tiga polisi lainnya mengalami luka patah kaki dan tangan akibat terjatuh saat menyelamatkan diri. Kelima anggota kepolisian tersebut telah dilarikan kerumah sakit terdekat.
Kontras Minta Polisi Selesaikan Kekerasan di Papua
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Juli 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Kepolisian untuk mengusut dan mengungkap kasus-kasus kekerasan di Papua. TNI diminta unt uk tidak cepat menyimpulkan bahwa itu adalah gerakan separatis.
PAPUA
Paradigma Konflik Harus Ditinggalkan

Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Juli 2009
Jakarta, Kompas - Berbagai persoalan di Papua tak akan dapat dituntaskan jika paradigma bahwa Papua adalah wilayah konflik tidak ditinggalkan. Sikap dan cara pandang yang melihat Papua sebagai wilayah yang tidak aman dan penuh konflik justru akan mengaburkan persoalan dasar di Papua, yaitu ketidakadilan ekonomi, sosial, dan budaya, rendahnya mutu pelayanan publik serta kesejahteraan warga.
TNI insists on avoiding civil court
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 11 Juli 2009
The Indonesia Military (TNI) insists military officers suspected of committing public crimes will be processed by military investigators and tried at military court despite the pressure from activists to implement a civilian legal process for military officers charged with civilian crimes.
TNI insists on avoiding civil court
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 11 Juli 2009
The Indonesia Military (TNI) insists military officers suspected of committing public crimes will be processed by military investigators and tried at military court despite the pressure from activists to implement a civilian legal process for military officers charged with civilian crimes.
Korban Pelanggaran HAM Sepakat Golput dalam Pilpres
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Juli 2009
SEMARANG - Para korban pelanggaran HAM daerah, Rabu (1/7/2009) ini, sepakat untuk golput dalam Pilpres 2009. Kesepakatan ini diambil dalam acara Temu Korban Daerah yang diselenggarakan oleh JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan), KontraS, dan Lembaga Bantuan Hukum Semarang di Pusat Kegiatan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang.
Polisi Menemukan Bukti Awal Perusakan
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 29 Juni 2009
Medan, Kompas - Polisi Kehutanan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Sumatera Utara, menemukan bukti awal pembuatan jalan di hutan lindung. Jalan baru ini menghubungkan lahan konsensi izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan kayu PT Panei Lika Sejahtera menuju sawmill (tempat pengolahan kayu) CV Rimba Jaya di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Penyiksaan Belum Jadi Prioritas Aturan Hukum di Indonesia
Sumber: SATUDUNIA.COM | Tgl terbit: Senin, 29 Juni 2009
Satudunia. Jakarta-Ratusan orang yang mengatasnamakan diri Jaringan Anti Penyiksaan Indonesia (JAPI) melakukan aksi damai di Bunderan Hotel Indonesia (HI) Jumat kemarin (26/6). Aksi tersebut dilakukan untuk memperingati hari anti penyiksaan sedunia
Hasil Debat Capres Putaran I Disikapi Dingin
Sumber: KABARINEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Juni 2009
Jakarta, Kabarinews.Com- Debat Capres putaran pertama yang disiarkan di Trans Tv, Kamis (18/6) malam mendapat respon dingin dari berbagai organisasi.
Tiga Capres Abaikan HAM Masa Lalu
Sumber: JAKARTAPRESS.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Juni 2009
Jakarta â?? Debat perdana Capres yang digelar KPU dengan tema â??Good Governance dan Supremasi Hukumâ?? dikritisi oleh 40 LSM yang tergabung dalam komunitas Ornop. Mereka menilai dari telaah HAM menunjukkan bahwa ketiga Capres (Mega, SBY, JK) tidak menunjukkan keinginan dan upaya serius untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu. Hal ini terlihat dari pernyataan ketiganya, yang lebih memilih pendekatan rekonsiliasi atas nama persatuan. Khusus pernyataan SBY menyebutkan bahwa 5 tahun di masa pemerintahannya tidak terjadi pelanggaran HAM. Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada seperti kasus Lapindo.
Kostrad Residents Protest Evictions
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
Hundred of residents of a military housing complex in Kebayoran Lama, South Jakarta, held a protest at the National Commission on Human Rights on Monday against forced eviction by the leadership of the Armyâ??s Strategic Reserves Command.
Kostrad Residents Protest Evictions
Sumber: THEJAKARTAGLOBAL.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
Human rights groups are blasting an Attorney Generalâ??s Office plan to limit the window of time inmates facing the firing squad would be allowed to lodge a final case review â?? to 30 days.
Koalisi Politik Abaikan HAM
Sumber: JURNALBOGOR.COM | Tgl terbit: Rabu, 20 Mei 2009
Jakarta - KOALISI politik kontestan pemilihan umum (Pemilu) 2009 dianggap lebih didasarkan upaya memenangkan kekuasaan semata, tanpa diiringi penegakan hak asasi manusia (HAM) yang menjadi elemen dasar demokrasi. Majunya Wiranto dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam ajang pemilihan presiden, 8 Juli mendatang, menjadi contoh konkret rendahnya komitmen penegakan HAM itu sendiri. â??Keduanya diduga kuat bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan berat HAM masa lalu,â? kata Al Araf dari Imparsial saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/5).
Pemerintah Abaikan Penyelesaian Tragedi Mei 1998
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Pemerintah tidak memiliki keinginan untuk menuntaskan kasus Tragedi Mei 1998. Sebelas tahun berlalu sejak peristiwa yang menewaskan ratusan itu terjadi, tetapi penuntasan kasus masih berselimut kabut gelap. Dalang-dalang kerusuhan hingga kini masih bebas tanpa tersentuh hukum.
Tragedi Trisakti, 11 Tahun yang Tak Pasti
Sumber: NEWS.OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 12 Mei 2009
JAKARTA - Indonesia pernah memiliki sejarah kelam dalam perjalanannya. Pertumpahan darah dan tangis air mata pernah menghiasi detik-detik berakhirnya sebuah rezim. Peristiwa itu dikenal dengan nama sebagai Tragedi Trisaksi atau Tragedi 12 Mei ?98.
Perempuan-Perempuan Perkasa Pejuang HAM
Sumber: PRIMAIRONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 11 Mei 2009
Hampir sebulan yang lalu, Indonesia kedatangan dua orang tamu istimewa dari Argentina. Mereka bukan pemain bintang sepak bola seperti Maradona dan Lionel Messi. Bukan pula pasangan populer Presiden Cristina Fernandez Kirchner dengan suaminya yang juga mantan presiden Nestor Kirchner.
Kontestasi Politik Jangan Abaikan HAM
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 24 April 2009
Jakarta, Kompas - Kontestasi politik dengan koalisi antarparpol yang dibangun diharapkan tidak mengabaikan upaya penegakan hak asasi manusia. Di tengah kontestasi itu, para korban pelanggaran HAM berharap beberapa partai politik yang selama ini cukup intensif berupaya menegakkan HAM tidak mengambil jalan pintas demi memenangi kekuasaan dan menafikan semua perjuangan yang telah mereka tunjukkan.
Pelaku Kekerasan di Papua Terlatih
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 18 April 2009
Jakarta, Kompas - Rangkaian teror dan kekerasan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini diduga dilakukan orang terlatih. Tipologi khusus kekerasan itu ditandai dengan penggunaan senjata api dan bom serta penyertaan kaum muda yang mudah terpancing isu dan informasi menyesatkan.
SBY-JK Diminta Selesaikan Konflik Papua
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 17 April 2009
JAKARTA -- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) untuk berdialog guna menyelesaikan konflik di Papua secara damai."Kami juga meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dengan berbagai peristiwa, isu maupun teror yang berkembang akhir-akhir ini serta tidak menggunakan cara-cara kekerasan," kata penghubung media Andi K. Yuwono dalam siaran pers bersama Kontras, Imparsial, Jatam, dan Praxis di Jakarta, Jumat.
Komnas HAM Tuntut Pantau Khusus Papua
Sumber: JAWAPOS.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 11 April 2009
JAKARTA - Insiden kekerasan di tanah Papua menjelang pelaksanaan pemilu dua hari lalu kembali mengundang keprihatinan banyak kalangan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah untuk menghadapi persoalan di Papua.
Aksi Kamisan Mardes Plaza de Mayo
Sumber: PARAMADINAMAGAZINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 17 Maret 2009
Bertempat di sebuah bangunan putih besar dengan arsitektur sederhana, tepat pukul dua siang (15/01/09), massa mayoritas ibu-ibu berpakaian serba hitam layaknya orang berkabung berkumpul. Mereka seakan sedang melayat seseorang yang telah mati atau lebih tepatnya sesuatu yang beranjak mati. Mereka berkumpul di kantor KONTRAS Jalan Borobudur No.14 Menteng, Jakarta Pusat. Kebanyakan adalah ibu dari korban keganasan Orde Baru di mana anak-anak mereka gugur tanpa sebab. 
Buku Sintong Bisa untuk Penegakan HAM
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 Maret 2009
Jakarta, Kompas - Para aktivis hak asasi manusia bersama korban meminta agar mantan petinggi militer di Indonesia berhenti berkelit. Menurut mereka, kontroversi seputar buku Letjen (Purn) Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, selayaknya ditempatkan dalam kerangka penegakan HAM.
Candidates Vow to Promote Human Rights Issues
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Jumat, 13 Maret 2009
A sitting lawmaker and three candidates contesting the upcoming legislative elections pledged on Thursday to increase the powers of the National Commission for Human Rights should they win seats in the House of Representatives.
Ada Keberanian Korban untuk Bersuara...
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 Maret 2009
KOMPAS.com - PURWOKO masih remaja ketika waktu menunjuk 7 Februari 1989 jam 5 subuh. Di kampung halamannya di Talangsari Lampung, dengan dalih markas Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), ABRI membabi buta warga kampung tersebut bak menyerang musuh dalam peperangan.
Govt 'not serious' about abduction investigation
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 27 Februari 2009
The special committee for missing persons at the House of Representatives has said the government is "not serious" about resolving human rights abuse cases after top government officials defied a second summons for questioning about the disappearances of democracy activists in 1997-1998.
Peristiwa Talangsari Bukan Makar, Korban Desak Pemerintah Pulihkan Hak
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 06 Februari 2009
SUKADANA, JUMAT â?? Puluhan keluarga korban dan korban peristiwa Talangsari Februari 1989 menegaskan pemerintah harus menuntaskan kasus tersebut. Mereka juga menegaskan peristiwa tersebut bukan tindakan makar sehingga pemerintah seharusnya memulihkan hak-hak mereka.
Muchdi Polisikan Usman Hamid & Suciwati Pekan Depan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 Januari 2009
Jakarta - Muchdi Pr pekan depan mengadukan Koordinator Kontras Usman Hamid dan Suciwati ke polisi. Dua orang itu dianggap telah menyebarkan kebohongan publik dengan selalu menuding Muchdi Pr sebagai pembunuh Munir.
Segera Digusur, Warga Kompleks TNI AU Adukan Nasib ke Kontras
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 Januari 2009
Jakarta - Warga kompleks TNI AU Dwikora, Cilangkap, Depok, Jawa Barat, mengadukan nasibnya ke Kontras. Ini terkait rencana penggusuran oleh TNI AU pada Kamis 8 Januari 2009 esok.
Harapan di Bawah Payung Hitam
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 02 Januari 2009
Mengakhiri tahun 2008, payung hitam terkembang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono dibebaskan dari dakwaan menganjurkan ataupun turut serta pembunuhan berencana terhadap Munir.
Istri Munir: Putusan Bebas Muchdi Menyakitkan
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 31 Desember 2008
AKARTA -- Suciwati, istri almarhum aktivis HAM Munir, menyatakan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membebaskan Muchdi Pr, sangat menyakitkan.
Menteri Juwono Diminta Dukung Penyelesaian Kasus Hak Asasi
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 24 Desember 2008
JAKARTAâ??Keluarga korban kasus Talangsari dan kasus penghilangan paksa kemarin menemui Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Mereka meminta Menteri Juwono mendukung penyelesaian hukum atas dua kasus pelanggaran hak asasi manusia itu. â?Kami minta Menteri mendukung penyelesaian hukum kasus pelanggaran HAM yang kami alami,â? kata Utomo Rahardjo, ayah Petrus Bimo Nugroho, korban penghilangan paksa 1998, setelah bertemu dengan Juwono di Departemen Pertahanan.
Korban Pelanggaran HAM Temui Menhan
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 23 Desember 2008
JAKARTA -- Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM oleh aparat TNI/Polri, didampingi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mendatangi Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, Selasa, untuk meminta keadilan.
Kontras Siap Dampingi Sopir yang Ditodong Pistol
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 21 Desember 2008
JAKARTA, MINGGU - Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menyesalkan tindakan oknum aparat yang melakukan kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan terhadap sopir truk Ali Romli (29) yang dituduh mau mencelakai oknum tersebut.
Klaim Menhan Menuai Kecaman
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 20 Desember 2008
Jakarta, Kompas - Walau diakui mengandung kebenaran, pernyataan sejumlah pejabat soal pelanggaran hak asasi manusia pada Seminar Nasional HAM dan Pertahanan Negara di Departemen Pertahanan, Kamis (18/12), dinilai belum lengkap dan berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat.
Menhan: Tuduhan Itu Anekdotal
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Desember 2008
Jakarta, Kompas - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meminta semua pihak tidak menyamaratakan dan memaksakan semua jenis kekerasan oleh aparat, dalam hal ini terkait Tentara Nasional Indonesia, sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat.
Takut Diusir Paksa, Purnawirwan Dwikora Minta Dukungan Kontras
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 Desember 2008
Jakarta - Takut diusir paksa dari rumahnya, para purnawirawan dan warakawuri meminta dukungan Kontras untuk memantau sengketa perumahan Dwikora Cimanggis, Depok, Jawa Barat dengan TNI. Mereka juga meminta agar Pemerintah dan DPR mencari solusi terbaik bagi purnawirawan TNI.
Kontras Minta TNI AU Tak Kosongkan Perumahan Dwikora
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 Desember 2008
akarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta TNI Angkatan Udara (AU) tidak mengosongkan rumah purnawirawan Dwikora, Cimanggis, Depok. Kontras menyarankan agar dilakukan dialog terlebih dahulu agar tidak terjadi kekerasan.
Muchdi Dituntut 15 Tahun Penjara
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 Desember 2008
JAKARTA -- Jaksa penuntut umum kasus pembunuhan Munir menuntut terdakwa Muchdi Purwoprandjono dihukum 15 tahun penjara. Jaksa menganggap bekas Deputi V/Penggalangan Badan Intelijen Negara itu terbukti menganjurkan dan memberikan sarana kepada terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto untuk membunuh Munir.
Saksi seperti Berlomba Mencabut Keterangan
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Senin, 17 November 2008
Pagi hari di akhir September 2008. Bandara Schiphol di Amsterdam, Belanda, dipeluk dingin. Orang-orang hilir mudik, sibuk, dan bergegas. Empat tahun silam, juga pada bulan September, aktivis hak asasi manusia Munir tiba di Schiphol menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Namun, ia tiba dalam keadaan meninggal akibat racun arsenik di tubuhnya dalam kadar mematikan.
Mantan Danpuspom Jadi Saksi
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Jumat, 14 November 2008
Jakarta, Kompas - Mantan Komandan Pusat Polisi Militer Mayjen TNI (Purn) Djasri Marin dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/11). Djasri dihadirkan pihak mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono, terdakwa pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM, Munir.
Muchdi Tak Pernah Diperiksa Soal Tim Mawar
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 November 2008
Jakarta - Mantan Danpuspom TNI, Djasri Marin mengungkapkan Puspom TNI tidak pernah memeriksa Muchdi PR terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam Tim Mawar. Dalam dakwaan jaksa, Muchdi diduga ikut terlibat dengan tim yang beroperasi menculik aktivis pada tahun 1998.
Keluarga Orang Hilang Minta Presiden Jangan Konvensional
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 November 2008
Jakarta, Kompas - Keluarga orang hilang berharap langkah yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jangan menggunakan cara-cara yang konvensional untuk menuntaskan pengusutan penghilangan paksa aktivis yang terjadi pada periode 1997-1998. Bagaimanapun, 13 orang telah hilang selama periode 1997-1998 dan hingga kini mereka belum kembali.
Korban Tragedi Tanjung Priok Ingin Ajukan PK
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 31 Oktober 2008
Jakarta - Korban Tragedi Tanjung Priok Tahun 1984 silam, didampingi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi Komnas HAM. Mereka meminta agar Komnas HAM segera mendorong Kejaksaan Agung melakukan Peninjauan Kembali atas putusan Bebas Mahkamah Agung (MA).
Keluarga Korban Tidak Hadiri Undangan Pansus
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 Oktober 2008
Jakarta, Kompas - Keluarga korban orang hilang dan lembaga pendampingnya tidak menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus DPR tentang Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997/1998.
Kasus Orang Hilang, Tak Ada Urusan dengan Keluarga Korban
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 Oktober 2008
JAKARTA, KAMIS â?? Anggota Pansus Penghilangan Orang secara Paksa, Benny Kabul Harman, berpendapat kasus orang hilang periode 1997-1998 yang kembali diusut DPR tak ada lagi kaitannya dengan keluarga korban. Sebab, menurutnya, kasus ini telah masuk ranah hukum dan menjadi urusan negara.
Keluarga Korban Tidak Hadiri Undangan Pansus
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 Oktober 2008
Jakarta, Kompas - Keluarga korban orang hilang dan lembaga pendampingnya tidak menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus DPR tentang Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997/1998.
Pansus Orang Hilang, TNI: Tidak Ada Satu Perkara Dua Kali Pengadilan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Oktober 2008
Jakarta - Pansus Penghilangan orang secara paksa DPR RI berencana memanggil para purnawirawan jenderal yang kini menduduki berbagai jabatan strategis di sejumlah partai maupun di pemerintahan. Namun TNI menegaskan kasus itu sudah selesai dengan diadilinya oknum militer yang terbukti melakukan penculikan terhadap aktivis pada kurun waktu 1997-1998.
13 Orang Tak Kembali, Kasus Orang Hilang Belum Tuntas
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Oktober 2008
Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menganggap kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 belum tuntas. Sebab kasus orang hilang bukan hanya penculikan 9 aktivis saja, tapi 13 orang lainnya masih misteri.
Jaksa Tuding Pollycarpus Berbohong
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 15 Oktober 2008
JAKARTA -- Jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan Munir menuding terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto berbohong saat memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
Laporan Keberhasilan Reformasi TNI Hanya Normatif
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 13 Oktober 2008
JAKARTA, SENIN- Laporan singkat agenda reformasi TNI yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dalam amanat peringatan HUT ke-63 TNI dinilai oleh beberapa aktivis pembela ahak asasi manusia (HAM) sifatnya normatif.
Dua Sopir Beri Keterangan Berbeda, Muchdi Klarifikasi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 September 2008
JAKARTA, SELASA â?? Dua sopir Muchdi Purwoprandjono, Suradi dan Imam Mustofa, memberikan beberapa keterangan berbeda saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang Muchdi, Selasa (23/9) di PN Jakarta Selatan. Keterangan berbeda tersebut mengenai ruang tunggu bagi sopir di kantor BIN. Karena dua sopir memberikan keterangan berbeda, Muchdi pun memberikan klarifikasi saat diberikan kesempatan menanggapi.
Munir Sadar Ada Ancaman
Sumber: INDOPOS.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 17 September 2008
JAKARTA - Aktivis HAM Munir ternyata sudah menyadari posisinya dalam ancaman pembunuhan. Aksi pengungkapan kasus penculikan aktivis dan advokasi menjadi alasannya. Terlebih setelah Mayjen (pur) Muchdi Purwopranjono dibebastugaskan dari Danjen Kopassus.
Pembunuhan Munir: Budi Santoso Tak Datang
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 September 2008
Jakarta, Kompas - Sidang perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir, dengan terdakwa mantan Deputi V Badan Intelijen Negara atau BIN Muchdi Purwopranjono, Selasa (16/9), kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Istri almarhum Munir, Suciwati, dan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan memberikan kesaksian.
Kasus Munir: Suciwati Tak Pernah Melaporkan Muchdi Pr
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
Jakarta - Saat masih hidup, almarhum Munir, suami Suciwati, memberitahu ada ancaman-ancaman dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Namun, Suciwati tidak pernah melaporkan mantan Komandan Kopassus Muchdi Purwopranjono.
Suciwati Beberkan Teror yang Diterima Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
JAKARTA, SELASA â?? Sebagai aktivis HAM yang vokal, almarhum Munir dan keluarganya kerap menerima teror yang berisi ancaman. Beberapa teror yang mereka alami dibeberkan istri almarhum, Suciwati, saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus pembunuhan Munir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (16/9), dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono.
Kasus Talangsari: Kejagung Abaikan Putusan Final MK
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Jumat, 12 September 2008
[JAKARTA] Permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar dibentuk pengadilan hak asasi manusia (HAM) Ad Hoc dalam penyidikan pelanggaran HAM Talangsari Lampung dinilai telah mengabaikan putusan uji materi (judicial review) Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu juga mengindikasikan Kejagung hendak lepas tangan dari penyelesaian kasus tersebut.
"Bola Panas" di Kasus Talangsari, Komnas HAM Tetapkan Pelanggaran HAM Berat
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 September 2008
Jakarta, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia secara resmi menetapkan peristiwa Talangsari, Lampung, tahun 1989 sebagai kasus pelanggaran HAM berat sesuai hasil kesimpulan Tim Penyelidik Ad Hoc Kasus Talangsari, yang sebelumnya dibentuk. Walaupun akan menjadi �bola panas�, Komnas HAM akan tegas (zakelijk) menangani kasus tersebut.
Komnas HAM: Talangsari Pelanggaran HAM Berat
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 September 2008
Jakarta - Sidang paripurna Tim Ad Hoc Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat pada kasus Talangsari 1989. Laporan yang dibuat Komnas HAM ini akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk ditindaklanjuti.
Kasus Talangsari Pelanggaran HAM, Keberadaan Komnas HAM dipertanyakan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 04 September 2008
Jakarta, Kompas - Tim Ad Hoc Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk kasus Talangsari, Lampung, selesai melakukan penyelidikan. Komnas HAM menyimpulkan peristiwa yang terjadi pada 7 Februari 1989 itu sebagai pelanggaran HAM berat.
Tim Ad Hoc Simpan Bukti Rahasia Kasus Talangsari
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.com | Tgl terbit: Rabu, 03 September 2008
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Tim Ad Hoc Kasus Talangsari, Johny Nelson Simanjuntak, menyatakan timnya belum dapat menyimpulkan temuan baru perkara pelanggaran hak asasi manusia peristiwa Talangsari. "Harus ada rapat pleno sebelum kesimpulan kasus dipublikasikan," ujar dia kepada Tempo.
Muchdi Diadili
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 22 Agustus 2008
Jakarta, Kompas - Mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono mulai diadili sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/8), itu dipimpin majelis hakim Suharto, Achmad Yusak, dan Haswandi.
Rancangan Peradilan Militer Diminta Segera Selesai
Sumber: KORAN TEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 20 Agustus 2008
JAKARTA-Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan beberapa elemen masyarakat meminta Dewan Perwakilan Rakyat segera menyelesaikan revisi Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer. Diharapkan, dengan undang-undang tersebut, tentara yang melakukan kejahatan umum bisa diadili di pengadilan umum. "Rancangan undang-undang itu harus segera dibahas dan diundangkan agar tak ada lagi ketimpangan keadilan antara sipil dan militer," ujar Koordinator Kontras Usman Hamid saat diskusi tentang kasus Alastlogo dan peradilan militer di kantor Kontras, Jakarta, kemarin.
Akar Permasalahan Kasus Alastlogo Belum Terungkap
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 15 Agustus 2008
SURABAYA, JUMAT - Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan Surabaya atau Kontras Surabaya menilai proses peradilan kasus Alastlogo, Pasuruan, Jawa Timur sebagai tindakan kriminal atau pidana biasa. Karena itu, persidangan ini tidak mampu mengungkap rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi di lapangan.
Benjamin Mangkoedilaga : Jangan Buka Luka Lama RI- Timor Leste
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 18 Juli 2008
Jakarta - Setelah Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste bekerja sejak Agustus 2005, sebuah rekomendasi dikeluarkan. Laporan tentang berbagai peristiwa yang terjadi sebelum, saat, dan setelah penentuan pendapat di Timor Timur tahun 1999 itu tertulis di sebuah laporan yang tebalnya 350 halaman, dan dibuat dalam bahasa Indonesia, Inggris, Portugal, dan Tetum.
Kasus HAM Timor Timur Ditutup
Sumber: JURNALNASIONAL.COM | Tgl terbit: Rabu, 16 Juli 2008
Sejumlah aktivis hak asasi manusia minta pemerintah menindaklanjuti laporan KKP secara hukum.
Kekerasan Tim-Tim Tanggungjawab Wiranto
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 15 Juli 2008
Juru bicara gabungan lima LSM kemanusiaan Usman Hamid menyatakan, mantan Pangab Jenderal Purnawirawan Wiranto, harus bertanggung jawab atas tindak kekerasan di Timor-Timur. Pasalnya kasus tersebut bersifat individual responsibility.
Pengusutan HAM Butuh Dukungan Politik Presiden
Sumber: JURNALNASIONAL>COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Juni 2008
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan memberikan dukungan politik untuk mempercepat penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan sejumlah purnawiran TNI yang hingga kini tak jelas penyelesaiannya. Walaupun presiden menegaskan dukungannya, namun implementasinya terbentur pada kewenangan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM.
Tak Sesuai Konstitusi, Bakor Pakem Diminta Bubar
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 04 Mei 2008
Jakarta - Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) dinilai tidak sesuai dengan demokrasi modern dan justru sering memancing tindak kekerasan tehadap kelompok minoritas. Untuk itu, Bakor Pakem selayaknya harus dibubarkan.
Komnas Perlu Menjelaskan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 03 Mei 2008
Jakarta, Kompas - Harapan agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan purnawirawan TNI- Polri dapat duduk bersama serta berkomunikasi membangun rasa saling percaya disambut baik oleh Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim. Upaya membentuk kondisi saling memahami dan percaya seperti itu memang diperlukan saat ini.
Kasus Kekerasan di Medan Meningkat
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 April 2008
MEDAN, SELASA - Awal tahun ini kasus kekerasan di Sumatera Utara meningkat di banding awal tahun 2007 lalu. Selama empat bulan pertama tahun ini, tujuh orang tercatat tewas dan 30 orang mengalami luka-luka. Hal ini dinilai adanya kemandegan reformasi yang menghambat penegakan hak asasi manusia.
Komnas HAM Tetap Akan Panggil Purnawirawan TNI POLRI
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 24 April 2008
JAKARTA, KAMIS - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tetap akan meneruskan proses penyelidikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk memanggil para purnawirawan TNI-POLRI.
Purnawirawan AD Risaukan HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 23 April 2008
Jakarta, Kompas - Mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto mengingatkan semua pihak, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, agar tidak mencoba berupaya menegakkan HAM dengan melanggar HAM orang lain, termasuk para prajurit dan purnawirawan TNI.
Daya Dorong Reformasi Sektor Keamanan Melemah
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 21 April 2008
JAKARTA, SENIN - Organisasi masyarakat sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), para peneliti, dan kalangan akademisi pemerhati isu-isu reformasi sektor keamanan (SSR) dinilai semakin "kendor" dan melemah dalam mendorong kelanjutan dan penuntasan proses SSR di Indonesia.
Komnas HAM Jangan Terjebak pada Kasus
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 17 April 2008
akarta, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia jangan terjebak hanya memikirkan kasus-kasus tertentu. Sebab, hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat karena komisi itu akan dianggap hanya memikirkan sekelompok orang.
Komnas HAM Diamkan Berkas Penyidikan Pelanggaran HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 16 April 2008
Jakarta, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hingga Selasa (15/4) masih mendiamkan empat berkas hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat yang dikembalikan Kejaksaan Agung pada 1 April lalu. Alasannya, Komnas HAM menilai pengembalian berkas itu tidak sesuai dengan aturan.
Menhan: Silakan Bawa ke Dewan HAM PBB
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 April 2008
JAKARTA, KAMIS - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mempersilakan jika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan membawa sikap dan pernyataannya selama ini untuk dibahas di sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berlangsung di Geneva, Swiss, 9-14 April.
Berikan Hak-hak Para Korban Pelanggaran HAM Berat
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 08 April 2008
JAKARTA, SELASA - Para keluarga korban kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan Kontras mendesak pemerintah konsisten dan berani memberikan akses dan pengakuan terhadap hak atas keadilan dan pemulihan (rights to justice and remedies) bagi mereka, terutama terkait pengungkapan soal fakta yang sebenarnya terjadi dan menimpa pada anggota keluarga mereka.
Berkas Pelanggaran HAM Dibawa ke Dewan HAM PBB
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 04 April 2008
JAKARTA, JUMAT - Pengembalian berkas kasus pelanggaran HAM oleh Kejaksaan Agung, kekerasan Kendari, sikap Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono terhadap pemanggilan petinggi TNI oleh Komnas HAM, dan perkembangan kasus Munir akan menjadi salah satu agenda yang akan dibawa oleh delegasi NGO Indonesia dalam sidang Universal Periodical Review (UPR) Dewan HAM PBB di Geneva.
KSAD: "TNI AD Tidak Merasa Dijadikan Target oleh Komnas HAM"
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 April 2008
JAKARTA, KAMIS - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo menyatakan institusinya tidak pernah merasa dijadikan target sasaran atau diperlakukan tidak adil oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pemanggilan penyelidikan oleh komisi itu, baik terhadap para prajurit aktifnya maupun purnawirawan.
Presiden Tidak Tegur Juwono soal HAM
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 April 2008
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah menegur Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono atas pernyataannya yang mengimbau purnawirawan TNI untuk tidak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Pertemuan Menhan-Kontras
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 April 2008
Jakarta, Kompas - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Koordinator Kontras Usman Hamid, dan mantan anggota Komisi Nasional HAM yang juga anggota badan pengurus Kontras, Zoemrotin K Susilo, menggelar pertemuan tertutup selama sekitar tiga jam di salah satu restoran mewah di Hotel Sultan, Jakarta.
Juwono: Kenapa TNI AD Selalu Jadi 'Sasaran'
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 April 2008
JAKARTA, SELASA- Anggota badan pengurus Kontras yang juga mantan anggota Komnas HAM, Zoemrotin K Susilo menyatakan, dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, yang digagas Kontras itu kedua belah pihak, diistilahkannya, �sepakat untuk tidak sepakat�.
Menhan, Kontras, dan Komnas HAM Bertemu
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 April 2008
JAKARTA, SELASA- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Koordinator Kontras Usman Hamid, dan mantan anggota Komisi Nasional HAM yang juga anggota badan pengurus Kontras, Zoemrotin K Susilo, Selasa (1/4), menggelar pertemuan tertutup selama sekitar tiga jam di salah satu restoran mewah di Hotel Sultan, Jakarta.
Presiden Minta Menteri Jangan Keluarkan Pernyataan Tak Perlu Kejagung Yakinkan Berkas Kasus HAM Tak
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2008
Jakarta-Kesimpangsiuran informasi seputar hilangnya berkas kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS), mengakibatkan kehebohan dan bahkan mengagetkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
HUT 10 Tahun Kontras: Munir Layak Dapat Penghargaan Negara
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2008
Jakarta- �Ketika penguburan Munir di Batu beberapa tahun lalu saya satu-satunya pejabat yang menginginkan agar sekiranya tokoh Munir diberi penghargaan resmi oleh negara. Sebagai Ketua MK saya tak punya kewenangan untuk menentukan seseorang dapat anugerah kepahlawanan. Tapi kepahlawanan
Kontras: Presiden akan Tegur Menhan
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2008
JAKARTA -- Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan menegur Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono, terkait pernyataannya agar anggota dan purnawirawan TNI mengabaikan panggilan Komnas HAM yang hendak menyelidiki kasus tragedi Talangsari.
Presiden Pertanyakan Pernyataan Juwono Sudarsono
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2008
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertanyakan pernyataan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di sejumlah media massa soal kasus Talangsari. "Beliau akan menanyakan apa maksud statement itu," kata Andi Mallarangeng, juru bicara kepresidenan, di kompleks Istana Kepresidenan kemarin.
Presiden Terima Korban, Aksi Tetap Jalan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2008
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Usman Hamid serta beberapa keluarga korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/3). Pertemuan di kawasan Istana ini diadakan karena Presiden tidak dapat hadir dalam acara peringatan ulang tahun ke-10 Kontras.
SBY backs efforts to solve rights abuses
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2008
Families of victims of human rights violations on Wednesday received assurance from President Susilo Bambang Yudhoyono they would finally find justice.
Kontras: Kekerasan di Tanah Air Bergeser Dilakukan Non Aparatur Negara
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
Jakarta-RoL-- Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, menyatakan, kekerasan di tanah air saat ini bergeser dari yang biasanya dilakukan aparatur negara menjadi non-negara.
Usman: Kesempatan Jelaskan ke Menhan soal Retroaktif
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
JAKARTA, RABU - Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan menerima baik undangan untuk beraudiensi dari Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, yang kemungkinan besar digelar di Dephan sekembalinya Menhan dari Australia, paling lambat awal April mendatang.
Kontras Ngadu Soal Talangsari, SBY Akan Tegur Menhanngsari 1989.
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
Jakarta - Presiden SBY tidak berkenan dengan tindakan Menhan Juwono Sudharsono. Sebab Juwono telah meminta para purnawirawan TNI mengabaikan pemanggilan Komnas HAM untuk keperluan pengungkapan tragedi Talangsari 1989.
Presiden Minta Semua Pejabat Bantu Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
JAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan memetieskan penyelesaiaan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Talangsari, Penembakan Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II, serta kasus Munir.
Juwono: Tidak Ada Tekanan dari Para Purnawirawan TNI
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 25 Maret 2008
JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono, tetap berkeras imbauannya kepada para purnawirawan TNI untuk tak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kasus Talangsari, memiliki landasan hukum. Meski demikian dia menyatakan imbauannya ini bukan pernyataan pemerintah.
Komisi Tetap Usut Jejak Jenderal
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 25 Maret 2008
JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tetap akan menuntaskan penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi dalam peristiwa Talang Sari yang diduga melibatkan sejumlah (mantan) Panglima TNI. Laporan itu direncanakan selesai akhir April.
Dikecam, Imbauan Abaikan Komnas HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 Maret 2008
Jakarta, Kompas - Imbauan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kepada para purnawirawan TNI untuk tidak datang memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan cukup memberikan jawaban tertulis memicu kritik pedas dari kalangan lembaga swadaya masyarakat bidang HAM.
Pegiat HAM Kecam Juwono
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 Maret 2008
JAKARTA -- Sembilan lembaga pegiat hak asasi manusia kecewa terhadap Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang beranggapan pejabat militer dan purnawirawan tak perlu memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). "Imbauan dari seorang menteri itu kebijakan pemerintah," kata Bathara Ibnu Reza, koordinator Imparsial, salah satu dari sembilan lembaga itu di Jakarta Pusat kemarin.
Menhan Diminta Waspada Manuver Politik Purnawirawan TNI
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
Jakarta - Sejumlah LSM meminta Menhan Juwono Sudarsono tidak terpancing manuver sejumlah purnawirawan TNI, yang terkait dengan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pernyataan ini lahir menyusul pertemuan Menhan dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.
Menhan Dituding Hambat Penegakkan HAM
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
JAKARTA--MI: Kesepakatan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dengan bekas Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto serta Kabainkum yang menghimbau agar para purnawirawan tidak memenuhi panggilan Komnas HAM adalah cerminan dukungan pemerintah secara resmi terhadap pelanggengan praktik imunitas di Indonesia.
LSM Kecam Imbauan Menhan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
JAKARTA, SELASA - Imbauan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kepada para purnawirawan TNI agar tidak perlu datang memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau cukup sekadar memberi jawaban tertulis ke komisi itu memicu sejumlah kritik pedas dari berbagai kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang HAM.
Mungkinkah Membuka Lembaran Baru di Myanmar?
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 Maret 2008
Sekitar 400 warga Myanmar di Jepang menggelar unjuk rasa di depan Kedubes Myanmar di Tokyo, Kamis (13/3). Protes berkaitan dengan 20 tahun junta merebut kekuasaan.
Komnas HAM Selesaikan Pemeriksaan Mantan Petinggi Militer, Bulan Ini
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Maret 2008
JAKARTA--MI: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap pemeriksaan terhadap tiga mantan petinggi TNI, AM Hendropriyono, Try Sutrisno, dan Wismoyo Arismunandar, dapat selesai akhir Maret ini.
Penambangan Nikel Raja Ampat Terhenti
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 08 Maret 2008
JAYAPURA, SABTU- Buntut penangkapan kapal MV Jin Feng berbendera Hongkong oleh Gugus Keamanan Laut wilayah Timur (Guskamlatim) TNI Angkatan Laut (TNI AL) pada Rabu (5/3) adalah terhentinya aktivitas eksploitasi tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Kapal Jin Veng ditangkap dengan dugaan tidak PUNYA dokumen angkut hasil tambang nikel produksi PT Kawei Sejahtera Minning (KSM)
Hendropriyono Tidak Penuhi Panggilan Komnas
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Maret 2008
akarta, Kompas - Mantan Komandan Korem Garuda Hitam 043/Lampung AM Hendropriyono, Senin (3/3), tidak datang ke Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk memberikan keterangan perihal peristiwa Talangsari yang terjadi di Desa Talangsari, Lampung, 7 Februari 1989.
Komnas HAM Isyaratkan Pangggil Try Sutrisno
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 03 Maret 2008
JAKARTA, SENIN-Satu persatu pejabat militer yang dianggap tahu peristiwa Talangsari, dipanggil oleh Komnas HAM untuk dimintai keterangan. Setelah Rabu (27/2) lalu, mantan Pangkopkamtib Soedomo dipanggil, kemarin giliran mantan Korem, Hendropriyono yang dipanggil. Meski, Hendropriyono akhirnya tidak datang karena kabarnya masih berada di Kanada.
Dekati TNI dan Badan Intelejen untuk Dapatkan Data Kasus Talang Sari
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Minggu, 02 Maret 2008
JAKARTA--MI: Kontras meminta Komnas HAM menjalin hubungan baik dengan TNI, dan Badan Intelijen dalam pengumpulan informasi untuk mengungkap Kasus Pembantaian Talang Sari, Lampung tahun 1989.
Mukhtar Pakpahan Jadi Saksi 'Sidang In Absentia' Soeharto
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Februari 2008
Jakarta - Sekitar 100 korban kejahatan rezim Orde Baru menyaksikan sidang kasus kejahatan yang dilakukan mantan Presiden Soeharto. Ketua Umum Partai Buruh Mukhtar Pakpahan menjadi saksi dalam "sidang in absentia" ini.
Warga Sungai Deli Tolak Proyek Perumahan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2008
MEDAN, SENIN â?? Warga di sepanjang Sungai Deli yang berada di Kecamatan Medan Maimon menolak pembangunan perumahan di bibir sungai. Pembangunan itu dinilai semakin mengancam banjir yang semakin lama semakin sering terjadi. Sikap itu disampaikan berkaitan dengan maraknya pembangunan di sepanjang sungai belakangan ini.
Soal Kepahlawanan Soeharto Dipersoalkan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2008
Jakarta, Kompas - Sejumlah kalangan meminta mantan Presiden Soeharto tidak diberi gelar kepahlawanan karena berbagai persoalan yang dilakukannya.
Komnas HAM Digencet Korban Petrus 80-an
Sumber: KOMPAS-TV.COM | Tgl terbit: Kamis, 24 Januari 2008
"Saya tidak percaya Komnas Ham serius mengusut tuntas kasus korban Petrus," Ke-psimisan itu dilontarkan Bathi Mulyono (60) ketika hadir menyampaikan desakan penuntasan kasus HAM Soeharto di kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/01).
Ratusan Nyawa Korban Petrus, Pelanggaran HAM atau Bukan?
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 23 Januari 2008
Jakarta - Ratusan bahkan diyakini ribuan orang menjadi korban operasi pemberantasan kejahatan atau yang dikenal operasi penembakan misterius (petrus) periode 1983-1985. Namun sampai sekarang belum ada pengakuan secara resmi dari pemerintah, termasuk Komnas HAM bahwa kasus ini merupakan pelanggaran HAM berat.
Terbitkan Perpu, Baru Soeharto Diadili
Sumber: MYRMNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 21 Januari 2008
Jakarta, myRMnews. Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan ada dua solusi untuk menyelesaikan kasus bekas Presiden Soeharto. Pertama solusi hukum dan kedua melalui jalur politik.
Merawat Damai di Aceh
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Senin, 21 Januari 2008
Damai, sebuah kata yang ajaib. "Dulu kami sungguh tak kenal kata itu. Kami cuma tahu konflik dan konflik," kata Cut Nyak Daud, 67 tahun, sesepuh masyarakat Lampuuk, Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam.
Indonesia Tidak Akan Krisis Pemimpin
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2008
Jakarta, Kompas - Indonesia tidak akan mengalami krisis kepemimpinan masa depan. Paling tidak, di lingkungan Muhammadiyah tidak akan kekurangan kader yang siap maju di pentas nasional. Keadaan ini bisa dilihat dari kader Muhammadiyah yang muncul di pentas politik nasional.
Kontras Aceh: Kekerasan Naik, Kontrol Perdamaian Lemah
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2008
Banda Aceh - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh menilai, aksi kekerasan meningkat sepanjang tahun 2007 dibanding tahun sebelumnya. Diduga, hal ini disebabkan lemahnya kontrol terhadap perjanjian damai.
Keluarga Korban Penganiayaan Cari Keadilan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 04 Januari 2008
Korban penganiayaan oleh aparat TNI AU mencari keadilan. Nurmiah (44) dan M Basir (42), warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimoon, kakak kandung mendiang Mohammad Ibrahim alias Baim, meminta agar penganiaya adiknya dihukum sesuai dengan perbuatannya. "Adik saya dianiaya anggota TNI AU, setelah itu diculik kemudian dibunuh dan mayatnya dibuang di Aceh Tamiang.
Reformasi TNI Dikeluhkan Hanya di Tingkat Elit Pusat
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 14 Desember 2007
JAKARTA, KOMPAS- Reformasi internal di tubuh militer dikeluhkan masih hanya sebatas kalangan elit di tingkat pusat dan belum menjangkau sampai ke kalangan prajurit TNI terutama di daerah-daerah pada level teritorial.
Kontrol Sipil ke Reformasi TNI di Daerah Dipertanyakan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 14 Desember 2007
JAKARTA, KOMPAS- Sejumlah pihak menilai proses reformasi internal TNI di daerah-daerah belum berjalan dengan baik. Akibatnya, reformasi internal TNI dianggap hanya terjadi di level elit di tingkat pusat dan belum menjangkau prajurit TNI di daerah-daerah.
Majelis Menolak Gugatan Imparsial terhadap Bais
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 Desember 2007
JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan lembaga swadaya masyarakat Imparsial terhadap Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Imparsial menggugat Bais membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 1.061.945 dan ganti rugi imateriil yang tidak ternilai.
Pemerintah Pusat Didesak Tuntaskan Kasus HAM di Aceh
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 12 Desember 2007
Banda Aceh, Kompas - Pemerintah pusat didesak segera menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia semasa konflik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Itu merupakan jalan keluar yang positif untuk meretas perdamaian abadi di NAD.
Komnas HAM Lihat Hasil Kajian Kasus Aceh
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Desember 2007
Jakarta, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM akan melihat kajian yang telah dihasilkan komisi itu terhadap sejumlah kasus yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam pada 1988-1998.
Keppres KKR Aceh Masih Digodok
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 November 2007
Banda Aceh, Kompas - Pemerintah pusat terus menggodok Keputusan Presiden atau Keppres tentang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam. Keppres itu diharapkan selesai awal tahun 2008.
Sikap Menhan Soal RUU Komponen Cadangan Dipertanyakan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 16 November 2007
JAKARTA, KOMPAS- Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP, Andreas Pareira mengingatkan Menhan, sebuah RUU inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR tetap harus melalui mekanisme yang telah disepakati, yaitu lewat Badan Legislatif (Baleg) DPR. Mekanismenya antara lain dimasukkan dalam daftar Prolegnas, yang kemudian diputuskan atau disahkan di Paripurna DPR.
pertahanan: Mencari Rumusan Komponen Cadangan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 November 2007
Departemen Pertahanan tidak pernah sepi dari "hiruk- pikuk" terkait sejumlah kebijakan yang ditelurkannya. Jika sebelumnya ada persoalan terkait rahasia negara dan keamanan nasional, kali ini pro dan kontra kembali muncul menyusul rencana Dephan memajukan draf Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan.
Pelapor Khusus PBB Diminta Kunjungi Sulteng
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 13 November 2007
PALU, SELASA-- Belasan aktivis HAM yang tergabung dalam Kelompok Kerja Untuk Advokasi Menentang Penyiksaan di Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Special Rapporteur (Pelapor Khusus) PBB, Manfred Nowak untuk mengunjungi wilayah Sulteng. Mereka menginginkan PBB meneliti sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan aparat hukum.
pertahanan: Bela Negara Tidak Harus Ikut Perang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 12 November 2007
Jakarta, Kompas - Rencana pemerintah mengegolkan draf Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan masih terus menuai pendapat pro dan kontra.
Kontras Aceh Sesalkan Penggusuran Pedagang di Mata Ie
Sumber: HARIAN-ACEH.COM | Tgl terbit: Senin, 12 November 2007
Suryadi | Banda Aceh--Kontras Aceh, Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) dan Lembaga bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menyesali penggusuran sejumlah pedagang di lokasi wisata Mata Ie oleh aparat TNI dari Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) Iskandar Muda. Wakil dari lembaga-lembaga tersebut menyatakan oknum aparat menggusur pedagang dengan paksaan. Tapi, tudingan ini dibantah oleh Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Iskandar Muda, Mayor CAJ Dudi Zulfadli.
Renovasi Objek Wisata Mata Ie * Sejumlah Ormas Sesalkan Penggusuran
Sumber: SERAMBI INDONESIA | Tgl terbit: Senin, 12 November 2007
Serambi Indonesia BANDA ACEH - Tiga organisasi sipil yakni Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, menyesalkan sikap aparat TNI Rindam Iskandar Muda (IM) yang melakukan penggusuran pedagang di lokasi objek wisata Mata Ie, Aceh Besar.
Warga Negara Berhak Tolak Wajib Militer
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Sabtu, 10 November 2007
TEMPO Interaktif, Jakarta:Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, Rancangan Undang -Undang Komponen Cadngan berpotensi melanggar hak azasi manusia. "Dalam konvenan hak-hak sipil internasional disebutkan, dalam konteks bela negara, warga berhak menolak untuk angkat senjata," ujarnya dalam diskusi yang digelar Radio Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11).
Bela Negara Tidak Harus Ikut Kemiliteran atau Perang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 10 November 2007
JAKARTA, KOMPAS- Rencana pemerintah mengegolkan draf Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan masih terus menuai pendapat pro dan kontra.
Kebijakan Pertahanan Tidak Disusun Dengan Tambal Sulam
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 10 November 2007
JAKARTA, KOMPAS- Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan Budi Susilo Soepandji menolak anggapan kebijakan pertahanan yang dibuat dan dikeluarkan departemennya, termasuk soal RUU Komponen Cadangan, bersifat tidak konsisten dan tambal sulam.
Penyelengara negara: Kekerasan soal HAM Masih Melingkupi Sumatera Utara
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 09 November 2007
Medan, Kompas - Kasus- kasus kekerasan yang terjadi di Sumatera Utara cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir. Kekerasan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan pada penyelenggara negara terutama karena paradigma pemegang kekuasaan yang lebih mengedepankan pertumbuhan dan investasi daripada kemakmuran rakyat kebanyakan.
Kontras: Jaring Anggota LPSK Tak Hanya Berdasarkan UU PSK
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 November 2007
Jakarta - Kontras meminta pansel menyeleksi anggota Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) tidak hanya berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). Tapi juga ukuran universal, seperti independensi, gender, keterwakilan wilayah agar bisa bekerja efektif.
Korban Memilih Peradilan Daripada KKR
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 November 2007
Banda Aceh, Kompas - Para korban konflik memilih menempuh penyelesaian melalui jalur hukum daripada melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Penyelesaian melalui pengadilan lebih mewakili rasa keadilan para korban konflik.
KPA Kritik Implementasi MoU Helsinki
Sumber: RAKYATACEH.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 November 2007
BANDA ACEHâ??Komite Peralihan Aceh (KPA) mengkritik implementasi kesepakatan damai Memorandum of Understanding atau MoU Helsinki antara GAM dan RI.
Kontras: Isu HAM Masih Sebatas Jargon
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 22 Oktober 2007
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai penegakan Hak Asasi Manusia selama tiga tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakilnya Jusuf Kalla masih mebatas jargon. "Selama ini agenda HAM dijalankan secara parsial," kata Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kontras Edwin Partogi dalam siaran persnya, Senin (22/10).
Hak Asasi Manusia: Komnas HAM Sebaiknya Kembangkan Lobi Politik
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 Oktober 2007
Jakarta, Kompas - Untuk mengoptimalkan kinerjanya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebaiknya mengembangkan lobi politik mereka terutama dengan berbagai institusi pemerintah. Kerja sama strategis itu diarahkan untuk menyelesaikan berbagai kasus masa lalu yang hingga saat ini masih belum tuntas.
Pekerjaan Rumah Reformasi TNI
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 Oktober 2007
Kita mengapresiasi upaya-upaya membangun TNI profesional dan supremasi sipil yang telah ditempuh lewat semua cara di tingkat legislasi dan institusi.
Kontras tentang Ultah TNI
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 Oktober 2007
Menjelang ulang tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 62, Koordinator Kontras Sumut Diah susilowati, menyoroti TNI sebagai lembaga yang memiliki wilayah teritorial, struktural, mekanisme hukum militer. Namun, juga mempunyai bisnis untuk menghidupi lembaganya. Diah, melalui siaran pers yang diterima Kompas, Kamis
Transparansi Pembunuhan Ibrahim
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 Oktober 2007
Kontras Sumatera Utara menuntut kasus terbunuhnya warga sipil bernama Ibrahim yang diduga kuat dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) dituntaskan secara transparan. Misteri terbunuhnya Ibrahim hingga kini belum terkuak jelas siapa pelakunya dan apa hukumannya sejak akhir Maret 2007
Gus Choi: Pernyataan KaBais Bukti Sisa Orba Masih Kuat
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 September 2007
Jakarta - Pernyataan Kepala Badan Intelijen Strategis (KaBais) Mayjen TNI Syafnil Armen yang menyebutkan Imparsial, Kontras, dan Elsham Papua mengancam ideologi Pancasila dinilai sebagai bukti sisa Orde Baru masih kuat.
Imparsial Gugat KaBais Senilai Rupiah Lahirnya Pancasila
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 September 2007
Jakarta - Kepala Badan Intelijen Strategis (KaBais) Mayjen TNI Syafnil Armen digugat Imparsial. Nilai gugatannya senilai rupiah lahirnya Pancasila. Berapakah itu?
Kontras Dukung Maklumat Penyerahan Senjata Ilegal
Sumber: ANTARA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 18 September 2007
Banda Aceh (ANTARA News) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendukung maklumat penarikan senjata ilegal yang beredar di Aceh dan polisi harus menindak tegas pemilik dengan cara-cara manusiawi, tidak diskriminatif dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Purnawirawan TNI Mengaku Diteror
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 September 2007
Purnawirawan TNI AD dan warakawuri yang tinggal di rumah dinas Kodam VII Wirabuana, Makassar, meminta teror dan intimidasi kepada mereka dihentikan. Setidaknya, penertiban dan perintah pengosongan rumah yang saat ini mereka tempati dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi. Demikian dikemukakan Letkol (Purn) J Gultom, mewakili para purnawirawan dan warakawuri,
Pangdam VII Diminta Hentikan Penggusuran Rumpun Makassar
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 02 September 2007
Jakarta - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono diminta turun tangan untuk menghentikan penggusuran rumah purnawirawan (rumpun) Makassar yang dilakukan Kodam VII Wirabuana. Penggusuran ini diduga bermotif bisnis.
2 Tahun MoU Helsinki, Isu HAM Belum Menjadi Prioritas
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 15 Agustus 2007
Jakarta - Hari ini, tepat dua tahun yang lalu, sebuah kesepakatan bersejarah ditandatangani di Helsinki, Finlandia antara pemerintah Indonesia dengan GAM. Kesepakatan itu menjadi tonggak perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam setelah puluhan tahun dilanda konflik.
KPJ Lapor ke Komnas HAM
Sumber: MYRMNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Agustus 2007
Rakyat Merdeka. Aksi pengeroyokan oleh sekelompok pria cepak dikenal terhadap sekretariat Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Rangkasbitung di Jalan By Pass Sukarno-Hatta, Rangkasbitung berbuntut panjang.
Pemerintah, Aparat Keamanan, dan TNI Jangan Cuma Menuduh
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Agustus 2007
JAKARTA, KOMPAS--Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aceh Working Groups (AWG) menyesalkan sikap pemerintah, terutama aparat keamanan dan TNI, yang selalu dengan mudah melontarkan berbagai macam tuduhan untuk menanggapi berbagai persoalan yang terjadi di Aceh, seperti terkait aksi penurunan bendera Merah Putih di sejumlah daerah di sana.
BRR Diminta Pertanggungjawabkan Rp 278 Miliar Dana Pertahanan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 11 Agustus 2007
Jakarta - Aceh Working Group (AWG) meminta Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias mempertanggungjawabkan dana Rp 278 miliar dalam anggaran tahunannya. Dana itu dialokasikan untuk pertahanan dan keamanan.
World is watching Munir murder probe closely: UN
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 Juli 2007
United Nations High Commissioner for Human Rights Louise Arbour said she expects the Indonesian government to quickly get to the bottom of the murder of prominent rights campaigner Munir Said Thalib.
Temuan Komnas HAM Soal Alas Tlogo Bentuk Sikap Dualisme
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 08 Juli 2007
Jakarta - Rekomendasi Komisi Nasional (Komnas) HAM yang meminta Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) untuk menangani kasus Alas Tlogo, menunjukkan penolakan Komnas HAM dalam penegakan HAM. Komnas HAM juga dinilai bersikap dualisme dengan menyatakan terjadi pelanggaran HAM serius tapi merekomendasikan peradilan pidana dengan meminta Pomal bekerja.
Isu RMS Terkait soal Keadilan : Presiden Harus Selesaikan Saling Tuding TNI-Polri-BIN
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 04 Juli 2007
Jakarta, Kompas - Aksi penyusupan sejumlah anggota Republik Maluku Selatan dalam peringatan Hari Keluarga Nasional XIV di Ambon, yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lebih dipicu persoalan tuntutan akan keadilan ekonomi dan sosial masyarakat daripada isu separatisme.
Libatkan Tim Independen
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 15 Juni 2007
Jakarta, Kompas - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyayangkan sikap Tentara Nasional Indonesia yang masih terkesan tertutup dalam pengungkapan insiden Pasuruan. TNI perlu lebih membuka diri, setidaknya dalam kerja sama investigasi, guna menjamin proses hukum yang obyektif
LSM Dukung Uji Balistik Pasuruan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 14 Juni 2007
Jakarta - Langkah Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto untuk melakukan uji balistik terhadap senjata anggota Marinir dalam kasus Pasuruan didukung sejumlah LSM. Uji balistik harus dilakukan secara ilmiah.
Korban Alas Tlogo Akibat Tembakan Langsung
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2007
JAKARTA -- Hasil penyelidikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyimpulkan, empat warga Desa Alas Tlogo, Pasuruan, tewas akibat tembakan langsung prajurit marinir saat insiden bentrokan pada 31 Mei lalu. "Bukan akibat pantulan peluru," kata Syamsul Alam Agus, anggota tim investigasi Kontras, kemarin.
Usman Hamid Kumpulkan Informasi Tim Dokter
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 06 Juni 2007
MALANG, KOMPAS â?? Koordinator Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Usman Hamid, Rabu (6/6) petang pukul 19.30 mendatangi Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang. Ia diterima manajemen RSSA, dan diizinkan mengakses data serta berdiskusi dengan tim dokter yang menangani dua korban luka dan empat korban tewas dalam insiden penembakan warga sipil oleh prajurit TNI.
Dorong Penyidikan ke Peradilan Umum : Dukungan terhadap Petani Pasuruan Terus Mengalir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Juni 2007
Jakarta, Kompas - Sejumlah aktivis hak asasi manusia dan organisasi kemasyarakatan terus mendesak pihak kepolisian mengambil alih penyidikan kasus penembakan di Alas Tlogo. Mereka berharap pengadilan koneksitas bisa menjamin independensi dan obyektivitas pengungkapan perkara yang sarat unsur pidana ini.
Kepolisian Didesak Ambil Alih Kasus Penembakan di Pasuruan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2007
JAKARTA, KOMPAS â?? Sejumlah aktivis hak asasi manusia dan organisasi kemasyarakatan mendesak kepolisian mengambil-alih penyidikan kasus penembakan di Alas Tlogo. Mereka berharap pengadilan koneksitas bisa menjamin independensi dan obyektif pengungkapan perkara yang sarat unsur pidana ini.
DPR Akan Panggil Panglima TNI
Sumber: KORANTEMPO>COM | Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2007
JAKARTA -- Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto terkait dengan kasus penembakan warga sipil oleh marinir di Desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur. Menurut Wakil Ketua Komisi Pertahanan Yusron Ihza Mahendra, rencana pemanggilan akan dibicarakan dalam rapat komisi hari ini. "Kami mengusulkan memanggil Panglima TNI," kata Yusron kepada Tempo kemarin.
13 Prajurit Marinir Jadi Tersangka : Tidak Ada Alasan Apa Pun TNI Menembak Warganya
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 02 Juni 2007
Surabaya, Kompas - Sebanyak 13 personel prajurit Marinir, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Jumat (1/6), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan warga di Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka kini ditahan di POM AL Lantamal V Surabaya.
Tak Cukup Hanya 13 Marinir yang Diperiksa
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 02 Juni 2007
Jakarta - Penyelidikan 13 anggota Marinir dan pencopotan Komandan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir terkait kasus penembakan warga di Alas Tlogo, Pasuruan dinilai tidak cukup. Seharusnya, dua tingkat komandan di atasnya juga diperiksa.
Koalisi LSM: Sutiyoso Seharusnya Ditangkap
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007
Jakarta - Sejumlah LSM yang tergabung dalam Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Advocacy menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso seharusnya ditangkap karena menolak perintah pengadilan.
Bentrok Pasuruan: Komnas HAM Didesak Turun Tangan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007
Jakarta - Bentrok berdarah warga Pasuruan dengan prajurit marinir TNI AL diduga mengandung pelanggaran HAM. Komnas HAM diminta turun tangan menyelidiki.
Pelanggaran HAM: Keluarga Korban Penculikan Datangi Mahkamah Agung
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 23 Mei 2007
Jakarta, Kompas - Keluarga korban penculikan, didampingi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, mencari informasi ke Mahkamah Agung soal putusan mengenai Tim Mawar yang ikut dalam operasi penculikan aktivis tahun 1997.
penegakan ham: Negara Tak Beri Rasa Keadilan kepada Korban
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 19 Mei 2007
Jakarta, Kompas - Negara dinilai semakin tidak punya sikap politik jelas, apalagi kemauan kuat, baik untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat maupun untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat dan keluarga mereka.
Kontras: Panglima TNI Harus Pecat Mantan Anggota Tim Mawar
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 18 Mei 2007
Jakarta - Penyelidikan pelanggaran HAM dalam kasus TSS, Mei dan penculikan aktivis 1998 terus terkatung-katung. Ironisnya, sejumlah mantan anggota Tim Mawar Kopassus yang terlibat dalam kasus tersebut kini malah menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI.
Kontras Pertanyakan Proses Hukum Anggota Tim Mawar
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 16 Mei 2007
JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan proses hukum yang dilakukan pengadilan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam Tim Mawar. "Kami akan meminta klarifikasi resmi kepada Mahkamah Agung dan Oditur Jenderal untuk mengetahui proses hukum terhadap para anggota Tim Mawar.
Kontras akan Minta Klarifikasi Vonis Tim Mawar ke Odjen & MA
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 15 Mei 2007
Jakarta - Kontras dan keluarga korban penghilangan aktivis akan meminta klarifikasi resmi kepada Oditur Jenderal (Odjen) dan Mahkamah Agung (MA), terkait vonis pelaku penculikan yang dikenal sebagai Tim Mawar tersebut.
Tragedi Mei Dianggap Pelanggaran HAM Biasa Harus Ditolak
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Selasa, 15 Mei 2007
[JAKARTA] Saran Jaksa Agung Hendarman Supandji agar kasus kerusuhan Mei 1998 sebaiknya diarahkan ke pelanggaran hak asasi manusia (HAM) biasa untuk memudahkan pengungkapannya, harus ditolak. Presiden dan DPR harus segera menegur Jaksa Agung terkait usulannya itu.
Keluarga Korban Penganiayaan Cari Keadilan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 04 Mei 2007
Korban penganiayaan oleh aparat TNI AU mencari keadilan. Nurmiah (44) dan M Basir (42), warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimoon, kakak kandung mendiang Mohammad Ibrahim alias Baim, meminta agar penganiaya adiknya dihukum sesuai dengan perbuatannya. "Adik saya dianiaya anggota TNI AU, setelah itu diculik kemudian dibunuh dan mayatnya dibuang di Aceh Tamiang.
Apresiasi Munir & Empati Suci
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 13 April 2007
â?Tak ada jalan nyaman yang harus dilewati oleh siapa pun yang berkomitmen pada perjuangan penegakan keadilan, bahkan seringkali harus melewati jalan terjal dan tragis!â? (Isaias Duarte Cancino) Itulah kata-kata Duarte sebelum tewas ditembak â??sniperâ?atau penembak tak dikenal di Cali.
Pembunuhan Munir: Kepala Polri Janji Umumkan Tersangka Baru
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 07 April 2007
Jakarta, Kompas - Walau menolak merinci jumlah dan nama, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Sutanto menyinyalkan pihaknya akan mengumumkan tersangka baru terkait kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir.
Kesaksian Para Pihak di Luar Konteks
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 02 April 2007
Jakarta, Kompas - Deputi Koordinator Human Right Working Group, Choirul Anam, mengatakan, kesaksian para pihak yang diundang oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste keluar dari konteks. Kesaksian dari kalangan TNI, milisi, dan pejabat lokal meluas hingga konteks politik sebelum jajak pendapat tahun 1999. Padahal, mandat KKP hanya membatasi pada kurun waktu seputar jajak pendapat tahun 1999.
Pilot Bolcow Over Confidence
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 29 Maret 2007
Rakyat Merdeka. Pengamat masalah penerbangan Dudy Sudibyo punya pengalaman menarik seputar hilangnya Helikopter Bolkow BO-105 pada 22 Agustus 1994.
Kontras Sayangkan Kelambanan Polisi
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2007
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan lambatnya aparat kepolisian menangani dan mencegah terjadinya bentrokan di Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam, Aceh Utara. Karena itu, mereka mendesak polisi segera turun tangan untuk mencegah terjadinya gesekan yang lebih luas.
Ancaman Banjir dan Sebabkan Penyempitan Arus
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2007
Pembangunan dan penimbunan proyek DAS Sungai Deli Terus menuai Protes.Beberapa LSM menuduh pengembang tidak memiliki izin pengelolaan.Masyarakat pun terus dilanda kekhawatiran akibat proyek tersebut.Pasalnya, setiap kali hujan turun,pemukiman mereka terancam banjir.
Ungkap soal Heli Bolcow: Dispen TNI AD: Penerbangan Itu Bukan Penerbangan Ilegal
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 26 Maret 2007
Medan, Kompas - Pihak kepolisian didesak agar melakukan investigasi terkait kecelakaan helikopter Bolcow HS 7060 milik TNI AD yang bangkainya ditemukan di hutan Gunung Sibayak, Sumatera Utara, pekan lalu. Tulang belulang yang ditemukan di antara reruntuhan heli itu harus dijelaskan siapa pemiliknya.
14 Warga Jadi Korban Kekerasan TNI: TNI menuding bekas anggota GAM yang melakukannya.
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Senin, 26 Maret 2007
ACEH -- Setidaknya 14 warga Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, menjadi korban kekerasan anggota Batalion Infanteri 113 Jaya Sakti, Cunda, Lhokseumawe, Aceh. Klaim ini disampaikan oleh Kontras Aceh pada Sabtu kemarin. Aksi kekerasan ini merupakan buntut pemukulan yang dilakukan warga terhadap empat anggota TNI berpakaian preman yang terjadi pada Rabu 21 Maret lalu.
Kontras Desak Polri Lakukan Penyelidikan Heli Bolkow
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 25 Maret 2007
Rakyat Merdeka. Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak aparat kepolisian melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap peristiwa hilangnya Helikopter Bolkow BO-105 pada 22 Agustus 1994.
TNI Bantah Lakukan Bisnis Ilegal
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Minggu, 25 Maret 2007
JAKARTA(SINDO) - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI M Sunarto membantah informasi yang mengatakan TNI melakukan bisnis ilegal terkait penyewaan helikopter jenis Bolcow HS 7060.
Bangkai Helikopter, Bukti Bisnis Ilegal TNI
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 24 Maret 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban kekerasan (Kontras) mendesak polisi untuk mengungkap fakta yang sebenarnya di balik penemuan bangkai helikopter jenis Bolcow HS 7060 milik TNI AD di Deli Serdang, Sumatra Utara, 21 Maret lalu. Helikopter tersebut hilang bersama lima penumpangnya pada 1994.
Pelanggaran HAM: KKP Tak Akan Selesaikan Masalah di Timor Leste
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 24 Maret 2007
Kupang, Kompas - Komisi Kebenaran dan Perdamaian Republik Indonesia-Timor Leste tidak akan menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Timor Leste. Lembaga tersebut hanya fokus pada pelanggaran HAM pascapenentuan pendapat tahun 1999, tetapi mengabaikan kasus pelanggaran HAM sebelumnya.
Kasus Diaz Bisa untuk Ungkap Bisnis 'Persewaan' TNI
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Maret 2007
Jakarta - Ori Rahman melihat, ada isu besar yang harus dikuak menyusul munculnya kisah misterius kalung Diaz Berlean di Deli Serdang, Sumut, yaitu bisnis TNI.
Pemeriksaan Jenderal oleh KKP Bisa Putar Balikkan Fakta
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Maret 2007
Jakarta - Mantan dan para pejabat TNI dan Polri akan dipanggil oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) seputar kekerasan pascajajak pendapat Timor Leste. Namun pemanggilan ini dinilai dapat memutarbalikkan fakta.
Peredaran Senjata di Poso Harus Diusut Tuntas
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 Maret 2007
PALU, KOMPAS - Polisi dinilai tidak pernah berusaha mengusut peredaran senjata ilegal di Poso secara tuntas dan transparan. Padahal, jika ingin menyelesaikan persoalan keamanan Poso sampai ke akarnya, polisi tidak cukup hanya menangkap pelaku teror, tetapi juga harus mengusut darimana mereka mendapatkan senjata api dengan jumlah cukup banyak
pertahanan: Warga Sipil Keberatan Upaya Pertahankan Koter
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Maret 2007
Jakarta, Kompas - Sejumlah elemen warga sipil merasa keberatan dengan pernyataan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal TNI Djoko Santoso, yang menilai keberadaan komando teritorial penting dan tetap dipertahankan (Kompas, 28/2). Keberadaan koter dinilai memperlemah institusi sipil.
OPINI: Kontras Kebakaran Jenggot
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 28 Februari 2007
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama aliansi lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi mengadukan Komandan Korem (Danrem) 043 Garuda Hitam, Lampung, Kolonel (Infanteri) Bambang Gandhi S. ke Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto karena melakukan intimidasi kepada masyarakat yang ingin mencari keadilan masalah pelanggaran hak asasi manusia di Talangsari, Lampung
Dephan Siapkan RUU Atur Wajib Militer
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Senin, 26 Februari 2007
[JAKARTA] Departemen Pertahanan (Dephan) tengah menyiapkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komponen Cadangan, yang akan dibahas di masuk ke DPR akhir 2007. Salah satu yang diatur dalam RUU tersebut adalah mengenai wajib militer (wamil).
Opini: Desakan Pembatalan RUU Kamnas
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 24 Februari 2007
Beberapa lembaga swadaya masyarakat, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kontras, dan Elsam, mendesak pemerintah agar melupakan dan tidak melanjutkan ide penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Kalangan LSM itu beranggapan, akan jauh lebih berguna dan tepat jika pemerintah lebih serius mengurusi proses legislasi tiga RUU lain, yaitu RUU Peradilan Militer,
Kontras Surati Panglima TNI
Sumber: LAMPUNGPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 Februari 2007
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Menyusul pernyataan Komandan Korem 043/Gatam Kolonel (Inf.) Bambang S. Gandhi terkait kasus Talang Sari, Lampung, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyurati Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan Komisi I DPR.
Kasus Talang Sari:Pernyataan Danrem tak Dukung HAM
Sumber: LAMPUNGPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 20 Februari 2007
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pernyataan Komandan Korem (Danrem) 043/Gatam (Garuda Hitam) yang dilansir sebuah harian yang terbit di Jawa Tengah edisi tanggal 16 Februari 2007 tentang kasus Talang Sari tidak mendukung hak asasi manusia (HAM).
Kontras Adukan Danrem 043 Garuda Hitam ke Panglima TNI
Sumber: REPUBLIKA ONLINE | Tgl terbit: Senin, 19 Februari 2007
Jakarta-RoL--Kontras mengadukan Komandan Korem (Danrem) 043 Garuda Hitam Lampung Kolonel (Inf) Bambang Gandhi S ke Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto karena melakukan tindakan intimidasi kepada masyarakat yang ingin mencari keadilan masalah pelanggaran HAM di Talangsari, Lampung.
Perpres Harus Selesai Satu Bulan
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 19 Februari 2007
JAKARTA (SINDO) â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mengharapkan Peraturan Presiden (Perpres) pelaksanaan Undang- Undang (UU) No 34/2004 tentang TNI diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan.
PKB Tak Soalkan Keterlambatan Perpres Bisnis TNI
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Minggu, 18 Februari 2007
JAKARTA (SINDO) â??Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, cepat atau lambat pembuatan sebuah peraturan bukan ukuran.Yang terpenting adalah kualitas dan implementasi aturan tersebut.
Tentara Bisa Terjerembab Bisnis Kotor
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 17 Februari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Bisnis militer sangat terkait dengan potret penegakan hak asasi manusia (HAM) di suatu negara. Hasil penelitian Human Rights Watch (HRW), LSM yang mempromosikan penegakan HAM di seluruh dunia, menunjukkan tentara berbisnis akan berdampak langsung pada lunturnya profesionalisme.
Bisnis Militer Berdampak Pelanggaran Hak Asasi
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 17 Februari 2007
JAKARTA -- Bisnis militer yang telah berjalan sekian lama di negeri ini ternyata berdampak luas pada penegakan hak asasi manusia. "Mayoritas bisnis yang dilakukan militer selalu berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia," kata Charmain Mohamed, peneliti dari Human Rights Watch Amerika Serikat (HRW-USA), kepada wartawan di kantor Kontras, Jakarta, kemarin.
Bisnis Militer Hambat Penegakan HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 17 Februari 2007
Jakarta, Kompas - Tidak konsistennya elite sipil dan lambatnya reformasi hukum membuat Tentara Nasional Indonesia sampai sekarang tetap terjun ke dunia bisnis. Padahal, kondisi ini amat membahayakan penegakan hak asasi manusia dan dapat melunturkan profesionalisme TNI.
Kontras Minta Bisnis Militer Segera Dihapus
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Sabtu, 17 Februari 2007
[JAKARTA] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pelaksanaan UU No 34 / 2004 tentang TNI. Dengan adanya Perpres tersebut, maka penghapusan bisnis militer sesuai target, yakni pada tahun 2009, dapat terlaksana.
Bisnis Militer Berdampak Pelanggaran Hak Asasi
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 17 Februari 2007
JAKARTA -- Bisnis militer yang telah berjalan sekian lama di negeri ini ternyata berdampak luas pada penegakan hak asasi manusia. "Mayoritas bisnis yang dilakukan militer selalu berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia," kata Charmain Mohamed, peneliti dari Human Rights Watch Amerika Serikat (HRW-USA), kepada wartawan di kantor Kontras, Jakarta, kemarin.
Kontras Sesalkan Lambannya Penerbitan Perpres Bisnis TNI
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 16 Februari 2007
Jakarta - Komisi Orang Hilang dan Kekerasan (Kontras) menyesalkan lambatnya Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden tentang Tim Nasional Transformasi Bisnis TNI. Pemerintah justru mempersulit upaya penghapusan bisnis militer, menghambat reformasi TNI dan penegakan HAM.
Kontras Sesalkan Lambatnya Penerbitan Perpres Pelaksanaan UU TNI
Sumber: REPUBLIKA ONLINE | Tgl terbit: Jumat, 16 Februari 2007
Jakarta-RoL--Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan lambatnya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pelaksanaan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, sehingga mempersulit penghapusan bisnis militer.
Awal Tahun, TNI Vs Polri Sudah 3 Kali
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
Rakyat Merdeka. Bentrok antara oknum TNI dengan Polri tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Komisi untuk Orang Hilang dan Anti kekerasan (Kontras) mencatat dalam tahun 2007 ini saja sudah tiga kali bentrokan berdarah antara kedua korps aparat itu terjadi. Tiga kejadian itu menambah panjang daftar bentrok antara TNI-Polri pada 2006 yang terjadi 11 kali dengan menewaskan empat orang aparat dan 13 lainnya terluka.
legislasi: LSM Desak Pemerintah Lupakan RUU Kamnas
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
Jakarta, Kompas - Lembaga swadaya masyarakat, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, serta Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, mendesak pemerintah melupakan saja dan tidak melanjutkan ide penyusunan Rancangan Undang- Undang tentang Keamanan Nasional.
Pemerintah Diminta Tak Prioritaskan Aturan Keamanan Nasional
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
JAKARTA -- Sejumlah organisasi nonpemerintah menolak isi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang kini sudah dilimpahkan pembahasannya ke Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Mereka justru meminta pemerintah memprioritaskan pembahasan tiga undang-undang yang masih terkait. Ketiga undang-undang itu adalah Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Perbantuan Pasukan, dan Undang-Undang Penetapan Kondisi Darurat.
Pemerintah Diminta Tak Prioritaskan Aturan Keamanan Nasional
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
JAKARTA -- Sejumlah organisasi nonpemerintah menolak isi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang kini sudah dilimpahkan pembahasannya ke Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Mereka justru meminta pemerintah memprioritaskan pembahasan tiga undang-undang yang masih terkait. Ketiga undang-undang itu adalah Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Perbantuan Pasukan, dan Undang-Undang Penetapan Kondisi Darurat.
YLBHI: Harusnya RUU Perbantuan Militer, Bukan RUU Kamnas
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
Jakarta - YLBHI mengusulkan RUU Keamanan Nasional diubah menjadi RUU Perbantuan Militer. Tugas pokok keamanan nasional tetap di tangan polisi, militer hanya membantu.
Pemerintah Diminta Tak Prioritaskan Aturan Keamanan Nasional
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
JAKARTA -- Sejumlah organisasi nonpemerintah menolak isi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang kini sudah dilimpahkan pembahasannya ke Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Mereka justru meminta pemerintah memprioritaskan pembahasan tiga undang-undang yang masih terkait. Ketiga undang-undang itu adalah Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Perbantuan Pasukan, dan Undang-Undang Penetapan Kondisi Darurat.
Komnas HAM Didesak Umumkan Nama
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 07 Februari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Keluarga korban kasus Talangsari, Tanjung Priok Mei 1998, penculikan aktivis, tragedy semanggi I & II, tragedi 1965 dan Kontras, meminta panitia seleksi anggota Komnas HAM periode 2007-2012 segera mengumumkan hasil seleksi.
KSAU Siap Digugat dalam Kasus Rumpin
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 30 Januari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Herman Prayitno mengaku bahwa kelakuan over acting anak buahnya yang mengakibatkan warga kampung Cikoleang, Rumpin, Kabupaten Bogor tertembak dan luka-luka adalah tindakan yang salah.
Warga Datangi Markas Angkatan Udara
Sumber: TEMPO | Tgl terbit: Selasa, 30 Januari 2007
JAKARTA - Sebanyak 15 warga Sukamulya, Rumpin, Bogor, meminta TNI Angkatan Udara bersikap tegas dalam penyelesaian kasus tanah yang sempat menimbulkan konflik. Kemarin mereka mendatangi Markas Angkatan Udara untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut, dengan didampingi staf dari lembaga swadaya masyarakat Kontras.
Kasus Orang Hilang Buntu, Keluarga Korban Mengadu ke F-PG
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 26 Januari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Fraksi Partai Golkar DPR hari ini (Jumat, 26/1) kedatangan tamu dari pengurus Komunitas Korban dan Keluarga Korban Penghilangan Paksa tahun 1997-1998, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi), dan Kontras.
M-16 di Poso dari Luar Negeri, Bukan Milik TNI
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 24 Januari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. TNI membantah, senjata-senjata yang digunakan warga Poso, dalam baku tembak dengan aparat Kepolisian beberapa waktu lalu, milik TNI.
Kasus Rumpin: Pria Kampung Cikoleang Bersembunyi
Sumber: KCM | Tgl terbit: Rabu, 24 Januari 2007
Bogor, Kompas - Akibat bentrokan antara warga dan aparat TNI Angkatan Udara, Senin lalu, di Kampung Cikoleang, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, sebagian besar kaum laki-laki kampung tersebut menghilang dari rumah masing- masing. Sepanjang Selasa (23/1) kesunyian kampung tersebut semakin terasa, terutama setelah hujan turun.
Dewan Revolusi -Kontras: Cuma Manuver Purnawirawan Militer
Sumber: LAMPUNGPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Januari 2007
JAKARTA (Lampost): Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai isu Dewan Revolusi hanya bagian manuver purnawirawan TNI untuk menunjukkan eksistensi mereka.
Kontras: Dewan Revolusi Cuma Unjuk Eksistensi Purnawirawan TNI
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 Januari 2007
Jakarta - Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai isu dewan revolusi hanya sebagai bagian manuver para purnawirawan TNI untuk menunjukkan eksistensi mereka.
Kontras Sesalkan Polri Gunakan Senjata
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Senin, 15 Januari 2007
[JAKARTA] Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) menyesalkan tindakan Polri menggunakan kekuatan senjata api dalam menangkap orang dalam daftar pencarian orang (DPO) di Poso, Kamis (12/1). Seharusnya Polri melakukan langkah-langkah proteksi untuk mengamankan pihak yang juga merupakan saksi kunci terhadap peristiwa teror yang terus berlangsung di Poso.
Kasus HAM Indonesia Masih Gelap:"Dilihat dulu apa maksud kunjungan mereka."
Sumber: TEMPO | Tgl terbit: Senin, 15 Januari 2007
JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendukung penyelidikan dan penelitian oleh pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan berkunjung ke Indonesia. Upaya itu diharapkan membawa angin segar bagi pengungkapan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Penilaian Kontras: Penyelesaian Poso Makin Sulit
Sumber: REPUBLIKA ONLINE | Tgl terbit: Sabtu, 13 Januari 2007
JAKARTA --- Koordinator LSM Kontras, Usman Hamid, menyesalkan penangkapan polisi terhadap tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO) Poso yang menggunakan kekerasan berlebihan. Cara ini tak menunjukkan jati diri Polri yang seharusnya mengedepankan persuasif. Kekerasan bersenjata justru menunjukkan doktrin militerisme masih melekat. Menurut Usman, ada empat pedoman Polri dalam penggunaan senjata.
Polri Tetap Lanjutkan Penangkapan
Sumber: KCM | Tgl terbit: Sabtu, 13 Januari 2007
Jakarta, Kompas - Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Sutanto menegaskan bahwa Operasi Raid di Poso akan diteruskan untuk membekuk semua buronan dari serangkaian peristiwa konflik di Poso. Pasca- insiden dalam penggerebekan Kamis lalu, polisi akan berusaha membuat situasi lebih kondusif, tetapi bukan berarti operasi dihentikan sementara.
Kontras: Senjata Organik Dalam Penggerebekan Poso Milik TNI/Polri
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 12 Januari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban (Kontras) menyayangkan operasi yang dilakukan Densus 88 Anti-teror di Poso, kemarin (11/1), yang menewaskan dua warga.
Polri Dinilai Telanjur "Dienakkan": Bicarakan Fungsi Polisi Dahulu
Sumber: KCM | Tgl terbit: Kamis, 11 Januari 2007
Jakarta, Kompas - Dosen Ilmu Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Bambang Widodo Umar, menilai kekhawatiran penempatan Polri di bawah departemen tertentu yang akan menjadikan mereka rentan dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh kekuatan politik atau partai politik tertentu adalah tidak benar.
Kalender Politik Januari-Maret 2007: Sebuah Awal yang Tak Menggembirakan
Sumber: KCM | Tgl terbit: Kamis, 11 Januari 2007
Tahun 2007 baru lewat 11 hari. Harapan optimisme menyongsong tahun 2007 meredup. Petaka dan bencana ternyata masih akrab dengan kita. Tanah longsor dan banjir menerpa. Kapal Motor Senopati Nusantara karam. Pesawat AdamAir jatuh dan belum diketahui keberadaannya. Manajemen haji 2007 semrawut!
Refleksi HAM
Sumber: KCM | Tgl terbit: Jumat, 29 Desember 2006
Tahun ini menjadi tahun kelabu bagi korban. Tak ada satu pun yang dihukum atas pembunuhan Munir dan atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Menyakitkan, kata korban. Memang ada yang membaik. Setelah Dewan Hak Asasi Manusia (HAM), kini Indonesia menduduki Dewan Keamanan PBB. Indonesia mendukung Pengesahan Konvensi Antipenghilangan Paksa (Disapperance), Disabilitas dan Indigenous People
Tentara Aniaya Staf Kedutaan Iran
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 November 2006
JAKARTA -- Seorang warga sipil, Emung, 28 tahun, dianiaya oleh seorang tentara kemarin pagi. Anggota staf di Kedutaan Besar Iran itu terluka di kepala dan wajahnya akibat dipukuli dengan helm oleh sang tentara.
SBY Didesak Bentuk Penyelidik Independen Senjata Koesmayadi
Sumber: IndosatM2 | Tgl terbit: Rabu, 05 Juli 2006
Penemuan senjata di kediaman Waaslog KSAD Alm Brigjen TNI Koesmayadi menunjukkan lemahnya pengawasan pengadaan senjata di tubuh TNI. Namun pengungkapan kasus ini dapat terganjal sentimen korps dan politisasi isu.
RUU Peradilan Militer: LSM-LSM Kritik Pernyataan Menhan
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 27 Juni 2006
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengaku kecewa dan meminta Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono membuktikan pernyataannya yang menilai aparat penegak hukum dan pengadilan umum belum siap menangani atau mengadili kasus pidana umum dengan pelaku prajurit Tentara Nasional Indonesia.
RUU Pemerintahan Aceh: Hasil Akhir Pansus Masih Bisa Diubah
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 23 Juni 2006
Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Imam Syuja' (Fraksi Partai Amanat Nasional, Aceh I) menyarankan agar hasil pembahasan terakhir dari panitia khusus disosialisasikan langsung kepada pemangku kepentingan di Aceh.
"Pelanggaran HAM Luar Biasa di Talangsari"
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Senin, 22 Mei 2006
JAKARTA -- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan penyelidikan kasus Talangsari telah usai dan menyimpulkan adanya pelanggaran HAM luar biasa. "Komnas sudah selesai melakukan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (tentang HAM) dan mengidentifikasi adanya pelanggaran HAM luar biasa," papar Abdul Hakim saat ditemui di Komnas HAM, Jumat lalu.
Kerusuhan Mei 1998: Kejahatan Negara Tanpa Pertanggungjawaban
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 16 Maret 2006
Delapan tahun lewat, Jakarta terbakar. Banyak orang mati terpanggang hidup-hidup, sejumlah perempuan diperkosa. Tim Gabungan Pencari Fakta mencatat, 288 korban meninggal, 101 korban luka, 92 perempuan menjadi korban perkosaan, dan ribuan rumah rusak terbakar.
Penggantian Panglima TNI: PILIH KANDIDAT YANG REFORMIS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 17 Februari 2006
Pengajuan Marsekal Djoko Suyanto sebagai calon Panglima TNI, oleh Presiden Yudhoyono, tampaknya bakal mulus. Sejauh ini tidak ada resistensi kuat dari DPR atas pengajuan Panglima TNI yang memang hak prerogatif presiden itu.
Tim Pembela Muchdi Pr. Akan Dibentuk
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Senin, 06 Februari 2006
SOLO -- Tim Pembela Muslim akan membentuk tim khusus guna melakukan pembelaan terhadap mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Muchdi Pr. TPM juga akan segera membuka fakta-fakta yang membuktikan mantan Kepala Deputi V Badan Intelijen Negara itu tidak terlibat dalam pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir.
Aceh Pasca-MOU: 22 Kuburan Korban
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 02 Februari 2006
Pasca-penandatanganan nota kesepahaman damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, 15 Agustus 2005, masyarakat bersama relawan Palang Merah Indonesia dan polisi menggali sedikitnya 22 kuburan di Nanggroe Aceh Darussalam.
DPR Akan Uji Djoko * Panglima TNI Harus Sadar HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 01 Februari 2006
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Rabu (1/2), akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Marsekal Djoko Suyanto, Kepala Staf Angkatan Udara yang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dicalonkan menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia.
POLLY DIPIDANA 14 TAHUN PENJARA : Pelaku Lain Perlu Diusut agar Perkara Pembunuhan Munir Tuntas
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 21 Desember 2005
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/12), menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara bagi Pollycarpus Budihari Priyanto. Pollycarpus dinilai terbukti turut melakukan pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM, Munir, dan memalsukan surat.
Pembunuhan Munir : PEMERINTAH BELUM SERIUS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 29 November 2005
Pemerintah dinilai belum serius memulai penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia, Munir. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan tetap berkomitmen untuk terus mengungkap kasus ini.
Teror Poso : PRESIDEN HARUS BERI DUKUNGAN POLITIK KE POLRI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 22 November 2005
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menunjukkan dukungan politiknya kepada Kepolisian RI agar berani menangkap siapa pun yang terbukti menjadi pelaku dan otak aksi-aksi teror yang belakangan marak terjadi di Poso, Sulawesi Tengah.
Kasus poso : LIMA WARGA AKHIRNYA DIBEBASKAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 13 November 2005
Lima warga Poso yang ditangkap polisi dan TNI hari Sabtu (12/11) sore akhirnya dibebaskan. Polisi tidak menemukan bukti kuat mengenai keterlibatan kelima warga dalam kasus pembunuhan tiga siswi SMA Kristen Poso. Pembebasan kelima warga yang salah seorang di antaranya pensiunan Polisi Militer itu disampaikan Kepala Kepolisian Resor Poso Ajun Komisaris Besar Rudi Sufahriadi di Batalyon Infanteri 714/Sintuwu Maroso, Poso, Sabtu.
BUPATI ANGGAP MASALAH DI POSO SOAL BIASA : Koordinator Kontras: Ini Pernyataan Tak Bermoral
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 11 November 2005
Bupati Poso Piet Inkiriwang menilai aksi-aksi teror yang terjadi selama ini di wilayahnya adalah masalah kecil dan tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menilai kasus teror, seperti peledakan bom dan pembunuhan, sudah biasa terjadi di Indonesia dan bukan hanya di wilayahnya. Pernyataan itu segera menuai kritik dari beberapa pihak.
Penanganan Terorisme : TNI AD BUAT DESK ANTITEROR DI SETIAP TINGKATAN TERITORIAL
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 09 November 2005
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Hotmangaradja Pandjaitan membenarkan pihaknya telah membentuk suatu organisasi ekstra struktural di setiap tingkatan komando teritorial, yang bertugas dan berfungsi sama seperti Desk Antiteror di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Kilas Politik & Hukum : TNI DINILAI MASIH KEBAL HUKUM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 07 Oktober 2005
Ditinjau dari sisi penegakan hukum, reformasi TNI tujuh tahun terakhir belum membawa perubahan. TNI masih menggunakan pengaruhnya yang dominan di masa lalu sehingga perwira TNI yang diduga kuat sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat terlindung dari ancaman hukuman. "Beberapa di antara mereka bahkan mendapatkan promosi," kata Koordinator Kontras Usman Hamid, Rabu (5/10).
PANGLIMA TNI BANTAH KECOLONGAN : Jangan Salahkan Masyarakat
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 04 Oktober 2005
Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto membantah tuduhan lembaga intelijen kecolongan dalam kasus peledakan bom di Bali. Sebab, lembaga intelijen hanya bisa bekerja efektif jika masyarakat memberi dukungan dan informasi. "Intelijen hanya bisa bekerja optimal jika mendapat dukungan masyarakat. Dahulu kami sering mendapat informasi dari masyarakat, tapi sekarang tidak lagi.
PENGADILAN HAM DI ACEH BERLAKU KE DEPAN : Pemerintah Dinilai Terlalu Banyak Memberi Konsesi kepada G
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 20 Agustus 2005
Dua juru runding Pemerintah RI dengan GAM, Hamid Awaludin dan Sofyan Djalil, memastikan pengadilan HAM yang akan dibentuk di Aceh hanya mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM ke depan dan tak berlaku surut. Menurut mereka, baik Pemerintah RI maupun GAM ketika berunding di Helsinki telah sepakat untuk melihat ke depan sesuai dengan pengalaman Afrika Selatan.
DEPLU TELAH PILIH ANGGOTA KKP : Benjamin Mangkoedilaga Tidak Menyangka Dipilih
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 21 Juli 2005
Meskipun Departemen Luar Negeri belum mengumumkan secara resmi nama-nama anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (Commission of Truth and Friendship) Republik Indonesia-Timor Timur, beberapa calon telah dihubungi untuk duduk di komisi tersebut.
PENYELIDIKAN KASUS TALANGSARI TERUS MOLOR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 21 Juni 2005
Penyelidikan kasus kekerasan militer di Talangsari, Lampung, pada tahun 1989 hingga kini belum ada titik terang. Bahkan waktu penyelidikan yang sebelumnya dijanjikan selesai akhir April 2005, malah molor sampai Juni 2005. Tim Kasus Talangsari yang ditunjuk Komisi Nasional HAM menyatakan tidak sanggup memenuhi waktu yang ditentukan, dengan alasan dua anggota tim kasus yakni Ruswiati Suryasaputra dan Samsuddin juga terlibat dalam Tim Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997-1998.
WAPRES : APARAT SUDAH TEMUKAN DATA PELAKU BOM TENTENA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 31 Mei 2005
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, aparat keamanan saat ini sudah menemukan sejumlah data dan informasi yang terkait dengan pelaku peledakan bom di Pasar Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kepolisian Negara RI saat ini melakukan pengejaran intensif terhadap para pelaku peledakan bom tersebut.
MASYARAKAT DIIMBAU AGAR TIDAK TERPANCING
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 29 Mei 2005
Masyarakat setempat diimbau agar tidak terpancing dengan terjadinya ledakan bom yang menewaskan 20 orang dan melukai 53 warga lainnya di sekitar Pasar Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Sabtu (28/5) pagi. Ledakan itu diyakini dilakukan pihak luar yang menginginkan konflik kembali terjadi di kawasan itu karena selama ini masyarakat di daerah tersebut hidup damai dan tenang.
AS DIHARAPKAN CABUT EMBARGO SENJATA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 21 Mei 2005
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang akan berkunjung ke Amerika Serikat, diharapkan bisa meyakinkan anggota Kongres AS untuk mencabut embargo suku cadang dan persenjataan terhadap Indonesia. "Pesawat tempur kita, misalnya pesawat jenis F-16, saat ini dari 10 pesawat, hanya empat yang bisa terbang. Enam lainnya terpaksa diparkir karena kesulitan suku cadang," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di sela peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Jumat (20/5) di Istana Negara.
SOEHARTO HARUS DITANYAI SOAL PENCULIKAN AKTIVIS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2005
Tim Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kasus penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa sejumlah aktivis sepanjang 1997-1998 diminta segera meminta keterangan mantan Presiden Soeharto untuk mengungkap siapa penanggung jawab kasus-kasus itu.
LSM Tolak Koter Ditambah
Sumber: Republika | Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2005

JAKARTA -- Pertahanan Indonesia seharusnya bertumpu pada basis maritim, bukan basis darat. Rencana pengembangan komando teritorial yang dilakukan TNI AD, mendapat tentangan sejumlah LSM. Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil yang terdiri dari Kontras, Imparsial, ProPatria, Elsam, YLBHI, menolak rencana pengembangan komando teritorial (koter) oleh TNI AD di sejumlah wilayah di Indonesia.

Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil Tolak Koter
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2005

Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil menolak rencana pengembangan komando teritorial (koter) oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di sejumlah wilayah di Indonesia. Alasannya, sebagai negara kepulauan, postur pertahanan Indonesia seharusnya bertumpu pada basis maritim, bukan basis darat.

Dephan Harus Tingkatkan Kapasitas Masyarakat Sipil
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2005

Departemen Pertahanan (Dephan) seharusnya melakukan peningkatan kapasitas masyarakat sipil, bukannya malah mendukung keberadaan komando teritorial (koter) TNI AD yang bertentangan dengan semangat reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal itu diungkapkan Koordinator Kontras Usman Hamid dalam keterangan pers bersama Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil di Hotel Le Meridien, Rabu (30/3).

Koalisi Ornop Indonesia dan Timor Leste Sesalkan KKP
Sumber: Media Indonesia | Tgl terbit: Jumat, 18 Maret 2005

JAKARTA--MIOL: Koalisi organisasi non pemerintah (ornop) Indonesia dan Timor Leste menyesalkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), karena keputusan politik kedua negara itu telah mengesampingkan tuntutan keadilan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia serius di Timor Timur pada 1999.

Korban Penculikan Menuntut
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Kamis, 17 Maret 2005

Jakarta, Kompas - Keluarga dan korban penculikan peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan penculikan oleh Tim Mawar meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar tidak menunda-nunda proses penyelidikan kasus tersebut. Mereka mendesak agar tim penyelidik yang dibentuk Komnas HAM segera memanggil para korban, saksi, dan saksi kunci anggota Komando Pasukan Khusus yang terkait dengan peristiwa penculikan tersebut.

Akui Terima Salinan Putusan, Komisi III Didesak Panggil Jaksa Agung
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Sabtu, 12 Maret 2005

Jakarta, Kompas - Kejaksaan Agung sebagai lembaga harus bertanggung jawab atas tindakan jaksa Gabriel Simangunsong yang tidak mengajukan memori kasasi dalam kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur, dengan terdakwa mantan Komandan Korem 164 Timtim Brigadir Jenderal TNI Tono Suratman. Dari kasus ini terbukti bahwa Kejaksaan Agung tidak serius dalam menangani perkara pelanggaran HAM berat di Timtim. Komisi III DPR didesak segera memanggil Jaksa Agung untuk dimintai pertanggungjawaban.

KONTRAS INVESTIGATION REPORT: AD-INTERIM
Condition and situation of Aceh related to the Civil Eme

Sumber: KontraS | Tgl terbit: Jumat, 14 Januari 2005
Every soldiers from military or TNI/ and polices or Polri deployed to Aceh had been fully equipped with long rifles. Information gathered by KontraS from Kesdam Iskandar Muda, there were two officers from Kopassus (Special Force) who had been shot and one of them died. They have been dropped by the Rider 600 to Rumkit area. On the way to Sigli, you could also meet many fully alert soldiers from TNI and Polri beneath the path ways to Selawah mountains. From this investigation on the death of the Kopassus member and one wounded, this event happened on the area of Lepung about 25 Kms away of Banda Aceh city towards Meulaboh (Aceh Besar district). There�s still no further details of this occasion....
Military rogue levy illegal �tax� for foreign volunteers in Aceh
Sumber: MI Online | Tgl terbit: Kamis, 13 Januari 2005
JAKARTA--MIOL: Some foreign volunteers complaint of a recent �illegal tax� that had been levied by a military or TNI apparatus, in several spots of border areas between Medan (North Sumatera) and Banda Aceh. The foreign volunteers originally came from Japan and Australian, said the Head of Independent Volunteer Commission or Komisi Relawan Independen (KRI), Adian in Jakarta, last Friday. He reported that the volunteers was asked to pay the amount of 1 million rupiahs per person, with reason that this fund will be used to buy certain communication tools and volunteers safety. Those volunteers were asked to deliver the money in several areas in Banda Aceh and Langsa, since three days before this actual interviewed take place. Previously, The Head of Information Office of the Navy Military Department or TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Abdul Malik Yusuf, also denied the existence of military rogue who illegally levied �tax� against any volunteers or any of his members who might have done such act. Referring to many media coverage related to that, he stated that this is only a matter of miss coordination. TNI AL or military always alert to send any volunteers, not just the one coordinated by the Defense Department but also any other institution request. He mentioned, that in the next few days, there�ll be sending more medical volunteers with the Indonesian Military Boat (KRI) and this is organized by the West Java Government (Ant/O-1) www.i2.co.id
Pungutan Liar
Sumber: MI Online | Tgl terbit: Kamis, 13 Januari 2005
JAKARTA--MIOL: Sejumlah relawan asing mengeluhkan adanya oknum TNI yang melakukan pungutan liar (Pungli) di beberapa titik di daerah perbatasan antara Medan, Sumatera Utara (Sumut) dan Banda Aceh. Relawan asing seperti dari Jepang, dan Australia, kata Ketua Komisi Relawan Independen (KRI) Adian di Jakarta, Jumat lalu.
Tawaran Damai Presiden Harus Lebih Konkret
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005

Tawaran damai yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Jika tidak, tawaran tersebut hanya akan sia-sia dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan terganggu .

Pajak untuk pekerja kemanusiaan atau relawan di Tapak Tuan (Aceh Selatan)
Sumber: ORPAD | Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005
ORPAD) Menurut keterangan beberapa relawan yang berjalan dari Tapak Tuan ke Banda Aceh pada December 29, 2004 lalu, beberapa pekerja kemanusiaan dan relawan dipaksa membayar pajak atau pungutan ketika hendak memasuki Meulaboh.
Berita & Advokasi KONTRAS untuk Situasi Aceh
Sumber: KONTRAS | Tgl terbit: Kamis, 06 Januari 2005
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Korban Bencana Gempa Tsunami di NAD & SUMUT
English
Berita & Advokasi KONTRAS untuk Situasi Aceh
Bireun, Bentrok Petugas & Tahanan
Dari Posko Relawan Kontras, di Bireun, dikabarkan para tahanan penjara disana meminta ijin pada petugas penjara untuk menjenguk keluarganya di desa, pasca gempa dan tsunami. Tetapi izin ditolak petugas, sehingga para tahanan membakar penjara. Ini mengakibatkan banyak tahanan berhasil keluar. Kemudian aparat keamanan (kurang jelas aparat dari mana) melepaskan tembakan peringatan. Banyak tahanan tidak menanggapi peringatan ini, sehingga aparat melepaskan tembahkan ke arah tahanan. Akibatnya dua tahanan mengalami luka tembak.
(Data 2 Januari, relawan posko Universitas Al-Muslim, Bireun)
Kontak senjata TNI & GAM
Dikabarkan telah terjadi kontak senjata antara TNI dengan GAM di daerah Seunudon, Aceh Utara, yang menewaskan dua anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Barang barang bukti yang ditemukan dua pucuk senjata.
Sebelum kontak senjata aparat TNI dengan menggunakan Truk Reo melakukan operasi ke daerah Seunodon, Aceh Utara. (Data relawan Kontras , 6 Januari 2005, di Aceh Utara)
Update Pengungsi
Awalnya data pengungsi dari jaringan LSM, per 28 Desember 2004 (Kontras), menyebut 50,554 jiwa. Sumber terakhir radio 68H dan RRI tgl 4 Januari 2005, total keseluruhan pengungsi 387.600 jiwa di seluruh NAD dan Sumut. Banyak dari pengungsi masih kekurangan bahan makanan, berbagai kebutuhan pokok lain. Mereka juga berhadapan dengan permasalahan seputar terbatasnya berbagai fasilitas air/MCK/sanitasi dan kesehatan. (lihat ke informasi dari YAPPIKA atau Walhi untuk detil)
Link Berita Koalisi Masyarakat Sipil untuk Korban Bencana Gempa Tsunami di NAD & SUMUT:
Ditangkap, Kelompok GAM Pemeras Pengungsi
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 05 Januari 2005

Lhok Seumawe, Kompas - Meski sibuk menangani masyarakat korban musibah gempa dan tsunami, pihak Tentara Nasional Indonesia tetap siaga terhadap penyusupan orang-orang dari pihak Gerakan Aceh Merdeka. Di Desa Nune Tutong, Kampung Lagong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Aceh Utara, dilaporkan, pasukan TNI dalam jajaran Komando Operasi Pemulihan Keamanan, dari Batalyon Kavaleri-8/Tank Kostrad pimpinan Letnan Kolonel Kavaleri Sulaiman Agusto menangkap Fitiradi (16), pemungut pajak Nanggroe yang merupakan anggota kelompok GAM.

Teror, Perkuat Kematian Munir tak Wajar
Sumber: LAMPUNGPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 22 November 2004
JAKARTA (Lampost): Adanya ancaman teror yang diterima keluarga mendiang Munir memperkuat dugaan kematian mantan Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tersebut bukan kematian alami.
Kontras-Polri Ambil Otopsi Munir di Belanda
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 17 November 2004

Jakarta, Kompas - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mewakili Suciwati, istri almarhum Munir, berangkat ke Belanda, Rabu (17/11). Usman bersama empat petugas kepolisian dari Bagian Reskrim Mabes Polri, dokter forensik Budi Sampurna, dan ahli toksikologi dari Universitas Indonesia akan mengambil hasil otopsi Pemerintah Belanda terhadap jenazah aktivis HAM, Munir.

Jenazah Munir Diberangkatkan Jumat
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2004
Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda mengatakan, kemungkinan jenazah aktivis hask asasi manusia (HAM) Munir, diberangkatkan dari Amsterdam, Belanda, ke Indonesia, Jumat (10/9).
Biografi Munir: Musuh Pelanggar HAM Telah Tiada
Sumber: Detikcom | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2004
Siapa tak tahu Munir? Sulit dibantah sangat sedikit sekali orang yang tidak tahu siapa pria berambut bule itu. Namanya identik dengan perjuangan hak asasi manusia (HAM), isu sensitif di era modern ini.
Berdoalah untuk Munir
Sumber: Republika | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2004
''Saya akan berangkat malam ini ke Belanda. Kalau ada rezeki, setengah tahun atau satu tahun, sekitar Agustus saya baru pulang. Titip anak dan istriku.''/ Kalimat tersebut adalah pesan terakhir yang dikirim Direktur Imparsial, Munir SH, kepada adik kandungnya dr Jamal melalui SMS. Senin (6/9) lalu, Munir bertolak dari Jakarta menuju Amsterdam lewat Singapura dengan pesawat Garuda nomor penerbangan GA-974. Sekitar tiga jam menjelang pendaratan di Bandara Schipol Amsterdam, dia menghembuskan napas terakhir. Sedianya, Munir hendak melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Utrech.
Perginya Pahlawan Orang Hilang
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2004
HARI Senin, 6 September 2004, pukul 21.09.14, telepon genggam Rachland Nashidik, Direktur Program Imparsial, berdering. Sebuah pesan singkat masuk. "Lan, Cok, aku berangkat, titip kantor dan anak istriku." Itulah pesan singkat yang dikirim Munir, Direktur Eksekutif Imparsial, kepada Rachland Nashidik dan Rusdi Marpaung (Ucok), sebelum aktivis HAM ini meninggalkan Jakarta menuju Amsterdam (Belanda) untuk melanjutkan studi.
Sutrisno Mascung Dituntut 10 Tahun Penjara
Sumber: Republika | Tgl terbit: Sabtu, 10 Juli 2004

JAKARTA -- Kasus Tanjung Priok mulai memasuki babak penuntutan. Setelah Danjen Kopassus Mayjen Sriyanto dituntut 10 tahun, kali ini Sutrisno Mascung dan kawan-kawan yang tergabung dalam regu Artileri Pertahanan Udara Sedang (Arhanudse) ketika kasus ini terjadi, juga dituntut 10 tahun.

Kontras Tuntut Wiranto & SBY Jelaskan Berbagai Kasus HAM
Sumber: Detikcom | Tgl terbit: Rabu, 21 April 2004
Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono akan maju ke pemilihan presiden mendatang. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pun meminta kedua jenderal TNI purnawirawan ini menjelaskan posisinya dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diduga melibatkan keduanya.
Komnas HAM Akan Ajukan Uji Materi UU Diskriminatif
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Jumat, 27 Februari 2004
Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan larangan eks PKI menjadi calon anggota legislatif, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana mengajukan uji materi (judicial review) terhadap seluruh peraturan perundangan yang diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945.
Untuk Pembebasan Sandera GAM
Tim Negosiasi Pusat Bertolak ke Aceh Hari Ini

Sumber: Kompas | Tgl terbit: Selasa, 06 Januari 2004
Untuk mengupayakan pembebasan juru kamera RCTI Fery Santoro dan sandera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) lain, tim negosiasi pemerintah bertolak ke Aceh, Selasa (6/1).
Koalisi Anti Kekerasan Sambut Rencana Pembebasan Ferry S
Sumber: detikcom | Tgl terbit: Selasa, 06 Januari 2004
Koalisi Anti Kekerasan terhadap Wartawan menyambut baik TNI dan GAM yang telah bersedia membuka akses dan fasilitas dalam rangka pembebasan kamerawan RCTI Ferry Santoro dan masyarakat sipil lainnya yang disandera GAM.
BENTUK TIM INDEPENDEN UNTUK UNGKAP TEWASNYA ERSA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 31 Desember 2003
Selain duka, keprihatinan, penyesalan, dan belasungkawa disampaikan atas tewasnya wartawan RCTI Sory Ersa Siregar, berbagai kalangan juga mendesak agar pemerintah membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap tewasnya almarhum. Pihak-pihak bertikai, baik Tentara Nasional Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka, diminta untuk melindungi profesi jurnalis seperti ketentuan Konvensi Geneva. Mereka juga diminta untuk tidak menjadikan jurnalis dan media sebagai sasaran konflik.
Catatan Akhir Tahun Bidang Politik dan Hukum: KONFLIK DAN KEKERASAN YANG TAK KUNJUNG PADAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 16 Desember 2003
SEBUAH harapan diawalinya sebuah era baru jalan nonkekerasan dalam konflik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pupus sudah. Harapan itu muncul ketika pemerintah membuka mata, memilih cara-cara damai, untuk menyelesaikan konflik di Aceh dan Papua. Di pengujung 2002, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani kesepakatan penghentian permusuhan. Harapan melambung. Kesepakatan itu diharapkan akan menjadi akhir lingkaran kekerasan yang terjadi
HENTIKAN PENYANDERAAN SIPIL DALAM KONFLIK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 22 November 2003
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh untuk menghentikan penyanderaan dan penangkapan keluarga sipil yang diduga terlibat pertikaian.
TNI BANTAH BUKTI KASUS TANJUNG PRIOK HILANG
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 21 November 2003
Pihak TNI membantah menghilangkan sejumlah barang bukti kasus Tanjung Priok. Kegagalan Kejaksaan Agung menyitanya bukan karena barang bukti hilang, tetapi karena surat dari kejaksaan tidak tepat. Demikian Kolonel CHK Burhan Dahlan, Penasihat Hukum Personel TNI, Kamis (20/11), menanggapi berita soal hilangnya barang bukti kasus Tanjung Priok. "Jadi, tidak benar barang bukti dihilangkan,"ujarnya.
Soal Hilangnya Barang Bukti Kasus Priok: KONTRAS MINTA POLISI MENGUSUT TUNTAS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 19 November 2003
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak aparat kepolisian mengusut hilangnya barang bukti kasus Tanjung Priok. Kontras menilai, kejaksaan terbukti tidak serius menegakkan hukum.
Perpanjangan Enam Bulan Darurat Militer di Aceh: BISA SAJA DIPERSINGKAT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 07 November 2003
Pemerintah akhirnya memperpanjang status darurat militer di NAD, untuk enam bulan lagi, terhitung mulai 19 November 2003. Demikian keputusan sidang kabinet yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri di Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (6/11). Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengumumkan hasil rapat menyatakan, waktu enam bulan itu bisa saja dipersingkat atau diperpanjang lagi.
PERPANJANGAN DARURAT MILITER PERLU DUKUNGAN DPR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 05 November 2003
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tandjung meminta kepada pemerintah agar mengonsultasikan rencana perpanjangan darurat militer di Aceh kepada DPR. Melalui forum konsultasi, DPR bisa memberikan dukungan atas langkah pemulihan keamanan, penegakan hukum, dan mengefektifkan pemerintah daerah di Aceh.
Soal Aksi Teror di PN Jakarta Pusat: KOMANDAN PUSPOM TNI JANJI AKAN MENYELIDIKINYA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 31 Oktober 2003
Komandan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Mayor Jenderal Sulaiman AB berjanji akan menyelidiki kebenaran aksi teror yang diadukan saksi korban kasus Tanjung Priok sebagai dilakukan anggota TNI Angkatan Darat dalam sidang kasus tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
SAKSI KORBAN PRIOK DIINTIMIDASI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 30 Oktober 2003
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc agar melindungi para saksi korban dalam kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok yang akan memberikan kesaksian di pengadilan. Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya intimidasi dan teror yang dialami oleh saksi korban dari kelompok yang menolak islah sebelum dan sesudah mereka memberikan kesaksian di pengadilan.
SAKSI KORBAN PRIOK DIINTIMIDASI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 30 Oktober 2003
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc agar melindungi para saksi korban dalam kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok yang akan memberikan kesaksian di pengadilan. Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya intimidasi dan teror yang dialami oleh saksi korban dari kelompok yang menolak islah sebelum dan sesudah mereka memberikan kesaksian di pengadilan.
Polda Metro Jaya Tahan Tiga Anggota PPM
Sumber: Lily Bertha Kartika | Tgl terbit: Kamis, 16 Oktober 2003
Saat ini Polda Metro Jaya telah menahan tiga orang anggota Pemuda Panca Marga (PPM) terkait aksi perusakan terhadap Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dua hari lalu.
KOMNAS HAM DIGEMBOSI OLEH OTORITAS POLITIK DAN TNI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 15 September 2003
karta, Kompas Keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia digembosi oleh otoritas politik dan TNI. Hal tersebut terlihat dari ketidakpatuhan sejumlah anggota militer aktif dan non-aktif yang didukung secara institusional oleh TNI. Pada saat yang sama, DPR dan pemerintah juga tidak menunjukkan kepedulian, bahkan cenderung memberi tafsir-tafsir yang absurd atas pelaksanaan undang-undang.
AKSI MILITER HARUS DIBARENGI RUNDINGAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 29 Agustus 2003
ksi militer terhadap separatis Gerakan Aceh Merdeka di Nanggroe Aceh Darussalam seharusnya dibarengi ajakan untuk berunding kembali. Sebab, jika aksi militer dilakukan terus, korban rakyat sipil yang jatuh akan makin besar. Operasi militer bisa saja ditujukan untuk membunuh semua anggota GAM dan menghancurkan struktur gerakan itu.
KEAMANAN LHOK SEUMAWE KINI MAKIN DIPERKETAT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 20 Agustus 2003
Setelah dikejutkan oleh delapan bom dua hari lalu, keamanan di Kota Lhok Seumawe kini diperketat. Sejak Selasa (19/8) kemarin setiap penumpang dan kendaraan yang memasuki pusat kota diperiksa dan digeledah.
KOMNAS HAM PANGGIL SEJUMLAH TOKOH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 09 Agustus 2003
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memanggil sejumlah tokoh nasional berkaitan dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Mereka akan dimintai klarifikasi berkisar pada situasi politik ketika itu. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komnas HAM Salahuddin Wahid di Jakarta, Jumat (8/8). Para tokoh yang dipanggil antara lain
SELAMAT TINGGAL KOMNAS HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 04 Agustus 2003
LENGKAP sudah carut-marut wajah penegakan hukum Indonesia. Upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lewat Tim Ad Hoc Kerusuhan Mei 1998 untuk memanggil paksa beberapa perwira TNI bersaksi akhirnya kandas, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak memberi perintah dimaksud. Hampir dapat dipastikan, langkah tim yang dipimpin
KOMNAS HAMHARUS BANTING SETIR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 01 Agustus 2003
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tidak boleh putus asa atas penolakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil paksa saksi dari TNI dalam penyidikan kasus kerusuhan Mei 1998. Masih banyak celah hukum yang dapat dipakai, asal Komnas HAM mampu meyakinkan pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung.
TIDAK SAH, PENGGALIAN KUBURAN MASSAL OLEH TNI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 11 Juli 2003
Hasil penggalian kubur (ekshumasi) yang dilakukan TNI tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan, jika tidak melibatkan penyidik dan ahli forensik. Pembongkaran kuburan dengan tujuan membongkar suatu kejahatan adalah wilayah kewenangan polisi sebagai aparat yang ditunjuk dalam operasi penegakan hukum di Aceh.
OPERASI MILITER HARUS DIHENTIKAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 23 Juni 2003
Pemerintah hendaknya mengevaluasi secara serius dan mempertimbangkan kembali kebijakan operasi militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mengingat makin banyaknya korban sipil, sebaiknya operasi militer dihentikan dan kedua belah pihak yang bertikai kembali ke meja perundingan.
KELUARGA KORBAN KASUS TRISAKTI-SEMANGGI TUNTUT ADA PENGADILAN PENGADILAN HAM AD HOC
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 20 Juni 2003
Keluarga Korban tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, Kamis (19/6), menyatakan penolakan terhadap pengadilan militer atas peristiwa Trisakti dan Semanggi II. Mereka tetap menuntut agar masalah tersebut dituntaskan melalui mekanisme pengadilan hak asasi manusia (HAM) ad hoc.
Pengungkapan Pengungsi Aceh: TNI MELATIH MILISI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 11 Juni 2003
Sejumlah pengungsi yang ditemui Tim Pemantau Perdamaian di Aceh, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengungkapkan bahwa pasukan Tentara Nasional Indonesia melatih milisi, yang dimanfaatkan untuk mengalihkan konflik horizontal menjadi konflik vertikal. Tidak jelas apakah pelatihan milisi itu merupakan bagian dari kebijakan TNI, atau cuma improvisasi sebagian prajurit.
DISOROT TAJAM, TUNTUTAN BEBAS TERHADAP ADAM DAMIRI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 10 Juni 2003
Tuntutan bebas yang diajukan jaksa terhadap terdakwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat oleh mantan Panglima Kodam IX Udayana Mayjen Adam Damiri mendapat sorotan tajam aktivis HAM. Tuntutan itu dianggap menjadi antiklimaks proses pengadilan HAM yang digelar di Indonesia.
SNUP DESAK PEMERINTAH SELESAIKAN KASUS FREEPORT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 04 Juni 2003
Empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Papua (SNUP) mendesak pemerintah mengungkap dan menyelesaikan kasus tewasnya guru International School PT Freeport di Mile 62,5, Tembagapura, Timika, Papua tanggal 31 Agustus 2002.
Tajuk Rencana: MENGAPA HARUS ADA AKSI PENYERANGAN DAN KEKERASAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 29 Mei 2003
TERUS terang kita merasa kaget terhadap peristiwa penyerangan terhadap kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan serta kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Kita menyayangkan dan mengecam ketika tindakan itu diikuti dengan kekerasan.
SEGERA TERBITKAN UU PERLINDUNGAN SAKSI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 27 Mei 2003
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menuntut pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
AKHIRI OPERASI MILITER: Buka Lagi Perundingan
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 27 Mei 2003
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kembali mendesak pemerintah agar segera mengakhiri operasi militer di Aceh yang telah berjalan seminggu. Selain tidak menyelesaikan masalah di Aceh, operasi militer mulai menunjukkan gelagat pelanggaran HAM berat. Pemerintah hendaknya membuka lagi peluang penyelesaian melalui perundingan.
KEJAGUNG DINILAI TIDAK SERIUS TANGANI KASUS PRIOK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 21 Mei 2003
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, Kejaksaan Agung tidak serius memproses kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Tanjung Priok. Hal itu ditandai dengan lebih dari 30 bulan lamanya berkas penyidikan kasus Priok tersebut mengendap di Kejagung.
Kontak Senjata di Jayawijaya: DUA ANGGOTA OPM TEWAS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 17 Mei 2003
Sebanyak dua anggota kelompok separatis bersenjata yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua tewas dalam kontak senjata dengan anggota gabungan TNI di Kampung Koyawage Distrik Tiom, sekitar 250 km dari Wamena, Jayawijaya. Pasukan gabungan TNI berhasil mengambil dua pucuk senjata yang dibawa kabur anggota OPM beberapa waktu lalu dari Markas Kodim
PANGLIMA TNI AKAN PAPARKAN RENCANA OPERASI UNTUK ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 11 April 2003
Pemerintah meminta agar Gerakan Aceh Merdeka tetap menghormati Kesepakatan Penghentian Permusuhan. Operasi militer merupakan pilihan terakhir yang akan diambil pemerintah. Namun, untuk persiapan kemungkinan tersebut, Panglima Tentara Nasional Indonesia akan memaparkan rencana operasi TNI di Aceh dalam sebuah sidang terbatas minggu depan.
PERUSAHAAN TAMBANG PUNYA ANDIL ATAS PELANGGARAN HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 20 Maret 2003
Perusahaan pertambangan transnasional turut memberi kontribusi atas terjadinya aksi-aksi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh aparat keamanan di wilayah operasi pertambangan. Kontribusi itu berupa pemberian biaya pengamanan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) oleh perusahaan-perusahaan pertambangan.
LSM DESAK MEGAWATI PERHATIKAN KOMNAS HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 19 Maret 2003
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta Judicial Watch Indonesia (JWI) mendesak Presiden Megawati Soekarnoputri memperhatikan kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). "Kinerja Komnas HAM tiga bulan belakangan ini makin merosot. Sebagian anggotanya terpaksa bekerja paruh waktu
31 LSM DAN PRD NILAI DPR TIDAK BISA LAGI DIPERCAYA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2003
Sebanyak 31 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan satu partai politik (parpol) sepakat melakukan perlawanan terbuka terhadap rencana masuknya militer (TNI) dalam percaturan politik sipil di Indonesia. Perlawanan tersebut disebabkan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak bisa lagi dipercaya karena telah
MAKIN BANYAK, PELUANG PELANGGARAN HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 08 Maret 2003
Perpu Antiterorisme yang disetujui DPR untuk menjadi UU dikhawatirkan bakal membuka peluang pelanggaran HAM. Apalagi jika DPR menyetujui RUU Intelijen dan RUU Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kehadiran tiga perangkat hukum itu bukan cuma membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM secara legal, tetapi juga akan mempersulit upaya menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM oleh pihak militer.
PEMERINTAH AKAN UNDANG JOINT COUNCIL BERSIDANG
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 03 Maret 2003
Karena proses demiliterisasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak berjalan baik dan masih banyak pelanggaran oleh Gerakan Aceh Merdeka, maka Pemerintah akan mengundang Joint Council untuk bersidang minggu depan. Usai rapat koordinasi terbatas bidang Polkam, Selasa lalu (1/2), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang
PEMERINTAH AKAN UNDANG JOINT COUNCIL BERSIDANG
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 03 Maret 2003
Karena proses demiliterisasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak berjalan baik dan masih banyak pelanggaran oleh Gerakan Aceh Merdeka, maka Pemerintah akan mengundang Joint Council untuk bersidang minggu depan. Usai rapat koordinasi terbatas bidang Polkam, Selasa lalu (1/2), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang
Wakil Presiden soal Pasal 19 RUU TNI : UKURAN PENGERAHAN PASUKAN HARUS JELAS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 01 Maret 2003
Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz mendukung materi Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang menyatakan, dalam keadaan mendesak, Panglima TNI mempunyai kewenangan mengerahkan kekuatan militer tanpa izin presiden terlebih dahulu. Wewenang ini perlu untuk menunjang stabilitas keamanan. Asalkan, Panglima TNI melaporkan keputusannya ke presiden dalam 1 x 24 jam.
KOMNAS HAM BELUM BERSIKAP SOAL HUKUMAN MATI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 18 Februari 2003
Di tengah perdebatan tentang pro-kontra penerapan hukuman mati di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) malah terjebak kebingungan. Di antara anggota Komnas HAM sendiri masih timbul perbedaan pendapat. Wakil Ketua Komnas HAM Zoemrotin K Susilo menyatakan, untuk menyatukan pendapat, Komnas HAM perlu menggelar sidang paripurna dulu.
SURAT DAKWAAN KASUS TANJUNG PRIOK SELESAI - Tinggal Tunggu Pelantikan Penuntut Umum Ad Hoc
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 11 Februari 2003
Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Tanjung Priok, yang melibatkan 14 tersangka, tidak lama lagi akan dilimpahkan ke pengadilan. Surat dakwaan atas perkara tersebut sejak akhir Januari 2003, telah selesai disusun kejaksaan dan kini tinggal menunggu pelantikan serta sumpah penuntut umum Ad Hoc oleh jaksa agung.
PROSES DAMAI ACEH BUKAN MENUJU KEMERDEKAAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 11 Februari 2003
Pemerintah Indonesia meminta kepada Henry Dunant Centre (HDC) untuk mengklarifikasi bahwa kesepakatan penghentian permusuhan antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta proses perdamaian yang tengah berlangsung tidak menuju ke arah kemerdekaan Aceh, tetapi ke otonomi khusus. Pemerintah juga meminta jaminan kepada GAM untuk mematuhi dan tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran serius
KASUS TRISAKTI TERANCAM TERHENTI DI DPR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 20 Januari 2003
Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kasus Trisakti dan Semanggi I/II (TSS) terancam terhenti bila Komisi Nasional HAM mengembalikan berkas kasus tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam kondisi gonjang-ganjing politik menjelang Pemilu 2004, kasus HAM adalah isu tidak "seksi" disamping mayoritas anggota DPR sudah memiliki pandangan minor terhadap kasus TSS.
DIKECAM, PENEMBAKAN TERHADAP KELUARGA AKTIVIS HAM PAPUA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 31 Desember 2002
Sejumlah aktivis organisasi nonpemerintah yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Papua (SNUP), Senin (30/12), mengecam penembakan orang tidak dikenal terhadap keluarga aktivis hak asasi manusia (HAM) Papua Ny Else Bonay Rumbiak dan anaknya Mariana Bonay di perbatasan Jayapura-Papua Niugini (PNG) baru-baru ini.
TIDAK ADA LAGI BOM DI MALAM NATAL
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 26 Desember 2002
NATAL tahun ini merupakan hari raya yang paling istimewa bagi warga Kristen Ambon. Setelah hampir empat tahun wilayah itu didera konflik dan kekerasan, tahun ini warga Kristen Ambon tidak hanya dapat mengikuti kebaktian malam Natal dengan tenang, tanpa ancaman, tetapi juga sibuk menerima ucapan dan kunjungan dari sanak saudara dan kerabat mereka dari wilayah Muslim.
YLBHI SIAP-SIAP UNTUK KERJA BAKTI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 11 Desember 2002
SEPERTI telur di ujung tanduk. Peribahasa itu mungkin tepat menggambarkan kondisi keuangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada saat ini. Apakah telur masih dapat bertahan atau justru bakal jatuh hancur berserakan, perlu dilihat. Dua lembaga donor asing, yakni Novib Belanda dan 11.11.11 (Triple Eleven) Belgia
"NEVER", "NIE WIEDER" !
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 10 Desember 2002
Oleh A Muis-KATA-kata itu ada dalam buku kenang-kenangan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan Nazi-Jerman di Polandia, 1939-1945, diterbitkan Leage of Fighter for Freedom and Democracy, "Wir haben as nicht vergessen ; We have not forgotten".
PARADIGMA BARU TNI MASIH JAUH DARI HARAPAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 29 Oktober 2002
Paradigma baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) lebih didasarkan pada ketiadaan pilihan bagi TNI dalam menghadapi masyarakat ketimbang sebuah kesadaran diri. Paradigma baru yang dicetuskan masih jauh dari harapan, yaitu tentara kembali ke barak dan bekerja secara profesional sesuai fungsi dan perannya.
NTELIJEN INDONESIA TERKONTAMINASI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 20 Oktober 2002
Haris Rusli Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Terorisme, merupakan gejala yang berdiri sendiri. Ada beberapa kekuatan yang mesti bertanggung jawab terhadap munculnya terorisme. Pertama, adalah kekuatan imperialisme global yang memperluas kekuasaan modalnya, tapi tidak menciptakan tata dunia baru. Politik luar negeri menjadi bagian dari persaingan internasional.
DITANDATANGANI, 2 PERPU ANTITERORISME
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 20 Oktober 2002
Presiden Megawati Soekarnoputri, Jumat (18/10) malam, menandatangani dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang telah dibahas dalam rapat terbatas kabinet sore dan malam. Kedua Perpu itu adalah Perpu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perpu Antiterorisme) dan Perpu tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002
KSAD: JARINGAN INTELIJEN RI PORAK-PORANDA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 16 Oktober 2002
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Ryamizard Ryacudu mengemukakan bahwa jaringan intelijen Indonesia saat ini porak-poranda. Upaya pelumpuhan intelijen itu dilakukan oleh pihak dari luar yang punya kepentingan mengacaukan Indonesia.
SULITNYA MENJAUHKAN TNI DARI POLITIK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 07 Oktober 2002
HANYA beberapa hari setelah Sidang Tahunan MPR 2002 berakhir, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto kembali membuat kejutan dengan menyatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2004. Sikap itu dikemukakan Endriartono mendahului perdebatan di parlemen mengenai hak memilih dan dipilih yang akan diberikan kepada anggota TNI/Polri
Bisnis Militer : ANTARA MANFAAT DAN BIANG MASALAH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 07 Oktober 2002
SELAMA dua hari Kota Binjai, Sumatera Utara, lumpuh total, menyusul serangan yang dilakukan aparat militer dari Batalyon Lintas Udara (Linud) 100/Prajurit Setia (PS), injai, ke Markas Polres Langkat, Minggu (29/9) malam. Kontak senjata antara aparat militer dan polisi di luar komando resmi itu menyebabkan sepuluh orang tewas
PANGLIMA TNI MEMINTA MAAF
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 05 Oktober 2002
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Endriartono Sutarto meminta maaf atas kekeliruan masa lalu dan juga beberapa kejadian di masa kini yang dilakukan anggota TNI. Perbuatan anggota TNI dalam berbagai tindak pelanggaran disiplin itu telah membawa dampak kerugian yang tidak kecil di kalangan masyarakat dan menempatkan TNI pada posisi sulit.
Panglima TNI: SERANGAN GAM UNTUK MENDAPAT POSISI TAWAR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 17 September 2002
Meski aktivitas penyerangan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akhir-akhir ini meningkat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) meyakini kekuatan bersenjata mereka semakin berkurang. Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menuding peningkatan aktivitas GAM itu sebagai upaya mendapatkan posisi tawar menghadapi perundingan dengan pemerintah.
MUNIR: KOMNAS HAM BUKAN SUBORDINAT KEJAKSAAN AGUNG
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 16 September 2002
Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengatakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di bawah Abdul Hakim Garuda Nusantara harus mampu mengembalikan posisinya agar tidak menjadi subordinat Kejaksaan Agung seperti selama ini. Komnas HAM dan Kejaksaan Agung adalah lembaga yang sederajat dalam penegakan HAM.
PERBURUAN USMAN MENGEJAR JENDERAL
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 10 September 2002
USMAN Hamid (26 tahun) tak pernah mimpi menjadi aktivis hak asasi manusia (HAM). Saat remaja ia justru bercita-cita jadi tentara. Lulus SMA, ia mendaftarkan diri ke Akademi Militer namun gagal karena alasan kesehatan. Ia kemudian belajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan bercita-cita menjadi seorang notaris. Peristiwa penembakan empat mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998 membalikkan kehidupannya.
KONTRAS MENUNTUT PEMBEBASAN 12 AKTIVIS ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 27 Agustus 2002
Kontras), Senin (26/8), memprotes penangkapan 12 aktivis Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FDRA) oleh aparat Brimob Polri dan mendesak agar kepolisian segera membebaskan mereka. Para aktivis itu ditangkap oleh aparat Brimob di Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam perjalanan pulang ke Bireun pekan sebelumnya,
Refleksi HUT Ke-57 Kemerdekaan RI : TNI SAMPAI KONSTITUSI MASIH TIRANI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 16 Agustus 2002
Setelah 57 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, negara proklamasi-yang seharusnya menggantikan negara kolonial-justru masih melanjutkan tradisi kolonial. Tentara, birokrasi, sistem ekonomi, dan konstitusi masih menjadi tirani, mengukuhkan dominasi negara atas masyarakat
BANTUAN MILITER AS: UNTUK APA?
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 15 Agustus 2002
JANJI Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memberikan paket bantuan kerja sama militer sebesar 50 juta dollar AS lebih kepada Indonesia menimbulkan keresahan di kalangan aktivis gerakan sipil dan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Air, khususnya di kalangan aktivis Aceh. Bantuan yang dijanjikan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Colin Powell
KONFLIK ACEH BISA BERUBAH MENJADI PERANG RAKYAT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 05 Agustus 2002
Aceh bukanlah nama asing bagi masyarakat internasional. Apa yang terjadi di daerah Serambi Mekah selalu muncul di media massa mancanegara maupun laporan-laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, berbagai kritik dan kecaman masyarakat internasional tetap tidak mengubah sikap Pemerintah RI. Ibarat anjing menggonggong, kafilah berlalu.
Menko Polkam Susilo B Yudhoyono: KAMI DATANG TIDAK BAWA MISI PERANG
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 10 Juli 2002
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, rombongannya datang ke Aceh tidak membawa misi perang, melainkan membawa misi perdamaian. Status darurat sipil ataupun darurat militer bukanlah merupakan tujuan. Sebab, tujuan yang utama adalah berhentinya konflik di Aceh.
SOAL DARURAT SIPIL, TANYA RAKYAT ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 06 Juli 2002
Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NAD Muhammad Yus hari Jumat (5/7) menyatakan, pihaknya akan menanyakan kepada semua elemen masyarakat setempat apakah menerima atau menolak rencana pemerintah pusat untuk mengubah status dari tertib sipil menjadi darurat sipil atau darurat militer di provinsi itu.
Soal Pengakuan Tommy : POLDA METRO JAYA UPAYAKAN CEPAT SELESAI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 02 Juli 2002
Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Makbul Padmanagara mengaku telah menerima perintah lisan dari Kepala Kepolisian RI (Polri) Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar untuk menuntaskan pengakuan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) yang mengatakan berkoordinasi dengan aparat selama buron sehingga putra bungsu mantan Presiden Soeharto itu tidak tertangkap.
TNI DAN POLRI SIAP BANTU TIM PENYELIDIK MALUKU
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 19 Juni 2002
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan siap membantu apa pun yang dibutuhkan Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku selama berada di wilayah Maluku. Mereka bersedia memberi data yang dibutuhkan dan akan melakukan pengawalan terhadap tim jika diperlukan.
Nurcholish Madjid: UNTUK DIPILIH JADI DPD, TNI HARUS PENSIUN DULU
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 19 Juni 2002
Cendekiawan Nurcholish Madjid berpendapat, ia dapat menolerir pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) mengenai hak memilih anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Namun, untuk hak dipilih, jika anggota TNI/Polri itu akhirnya terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maka ia harus pensiun, bukan berhenti sementara.
DIRAGUKAN, KREDIBILITAS TIM INVESTIGASI MALUKU
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 16 Juni 2002
Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku untuk mengungkap akar masalah konflik Maluku ditanggapi mendua oleh sejumlah tokoh di Maluku hari Jumat lalu. Di satu pihak, mereka menyambut gembira pembentukan tim tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan konflik Maluku
PANGDIV II KOSTRAD MUNGKIN AKAN JADI PANGKOOPS MALUKU
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 27 Mei 2002
Hingga hari Minggu (26/5) belum dipastikan siapa yang akan menduduki jabatan Panglima Komando Operasional Pemulihan Keamanan (Koopslihkam) Maluku, menyusul keputusan Penguasa Darurat Sipil Pusat (PDSP) hari Kamis lalu untuk membentuk kesatuan komando di Maluku yang dipimpin jenderal berbintang dua. Namun, salah satu calon kuat yang namanya beredar adalah Panglima Divisi II Kostrad Mayjen Djoko Susilo.
KESATUAN KOMANDO MALUKU DIPIMPIN SEORANG MAYJEN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 24 Mei 2002
Penguasa Darurat Sipil Pusat (PDSP) akhirnya hari Kamis (23/5) memutuskan untuk membentuk kesatuan komando di Maluku yang dipimpin oleh seorang jenderal berbintang dua (mayjen) dan dibantu oleh seorang wakil perwira tinggi bintang satu (brigjen) kepolisian.
ORNOP: ADA UPAYA BELOKKAN KASUS THEYS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 01 Mei 2002
Tiga organisasi nonpemerintah (Ornop) menilai ada upaya dari Komisi Penyelidik Nasional (KPN), pemerintah, dan TNI untuk membelokkan kasus pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay dari pelanggaran hak asasi manusia menjadi tindak kriminal biasa. KPN dinilai ingin menutup-nutupi dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat
PENGADILAN HAM TIMTIM TERJEBAK ALUR PENGAMPUNAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 23 April 2002
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc peristiwa Timor Timur (Timtim) telah menunjukkan gejala awal kegagalan untuk mengupas tuntas peristiwa kekerasan terhadap kemanusiaan di daerah bekas provinsi Indonesia itu. Jaksa, hakim, dan penasihat hukum terjebak dalam alur yang diinginkan pemerintah untuk mengampuni (impunity) terdakwa pelaku pelanggaran berat HAM.
Tajuk Rencana : PERKARA PEMBUNUHAN THEYS SERAHKAN PADA PENGADILAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 20 April 2002
ITULAH sikap yang benar dan tepat, perkara pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay, marilah kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum sampai di pengadilan. Pendapat dan komentar di luar proses itu, boleh dan bahkan diperlukan. Yakni diperlukan untuk membuat proses hukum berjalan benar, adil, dan independen.
SOAL MOTIF PEMBUNUHAN THEYS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 19 April 2002
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mensinyalir ada upaya pengaburan motif pembunuhan tokoh Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay. Kematian Theys merupakan kasus yang sarat dengan motif politik dan kepentingan.
PRESIDEN MEGAWATI DIMINTA UNGKAPKAN HASIL INVESTIGASI TENTANG KEMATIAN THEYS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 22 Maret 2002
Presiden Megawati Soekarnoputri didesak untuk segera mengungkapkan laporan hasil investigasi pihak kepolisian mengenai kematian Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay. Masyarakat Papua ingin mengetahui siapa "otak" pelaku dan alasan pembunuhan Theys.
MUNIR DESAK BUYUNG NASUTION MUNDUR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 21 Maret 2002
Dewan Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir hari Rabu (20/3) di Jakarta, mendesak Adnan Buyung Nasution mundur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Munir khawatir, LBH bakal lumpuh dengan kehadiran Nasution. Tetapi, menurut Ketua Dewan Pengurus caretaker LBH Irianto Subiakto, kekhawatiran tersebut dinilai berlebihan.
PANGLIMA TNI AKAN MENGHADIRI SIDANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC * Adnan Buyung Nasution Mund
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 19 Maret 2002
Sejumlah perwira tinggi TNI, termasuk Panglima TNI Laksamana Widodo AS dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Endriartono Sutarto, hari Selasa (19/3) ini akan hadir di Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc yang akan menyidangkan enam anggota TNI dalam kasus pelanggaran HAM berat pascapenentuan pendapat Timor Timur (Timtim).
DI BALIK PENYERBUAN KANTOR KONTRAS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 18 Maret 2002
KANTOR Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jalan Mendut Nomor 2 Jakarta Pusat berantakan. Kaca jendela dan komputer pecah. Kacanya berserakan di lantai. Sejumlah dokumen penting hilang. Akuarium yang selama ini menjadi hiasan ikut-ikutan kena amuk massa.
KANTOR KONTRAS DISERBU
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 14 Maret 2002
Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jalan Mendut No 2, Jakarta Pusat, diserbu dan diobrak-abrik ratusan orang yang menamakan diri Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Cawang, Rabu (13/3) sekitar pukul 13.30. Dua aktivis Kontras mengalami cedera ringan.
KELUARGA KORBAN TRISAKTI MENDATANGI RUMAH WIRANTO
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 12 Maret 2002
Jakarta, Kompas - Keluarga korban tragedi Trisakti dan Semanggi I-II, Senin (11/3) siang, mendatangi rumah Jenderal Wiranto di kawasan Simpruk Golf Jakarta. Mereka berniat menjemput dan mengantar mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memenuhi panggilan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Trisakti dan Semanggi I-II.
WARGA TETAP JADI KORBAN, KODAM ACEH PERLU DIPANTAU
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 27 Februari 2002
Berbagai insiden kekerasan yang menimbulkan korban masyarakat sipil ternyata tidak menurun dengan dibentuknya kembali Kodam Iskandar Muda di Aceh. Sejak Komando Daerah Militer (Kodam) Aceh diresmikan berdiri kembali 5 Februari, sampai 23 Februari lalu, sedikitnya 151 warga sipil tewas dalam insiden kekerasan yang melibatkan aparat TNI, Polri, Gerakan Aceh Merdeka (GAM),
GILIRAN EKS PAMSWAKARSA MINTA DIBENTUK KPP HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 27 Februari 2002
Ditengah kontroversi keberadaan dan penolakan TNI terhadap Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM), mantan anggota Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) 1998 meminta Komisi Nasional (Komnas) HAM membentuk KPP. Kelompok yang menamakan diri Forum Peduli Cawang Berdarah (FPCB) ini menuding Komnas HAM diskriminatif karena tidak mengusut kematian empat temannya dalam peristiwa 13 November 1998 lalu.
Usulan Pembentukan KPP Kerusuhan Mei : SELESAIKAN DULU PROBLEMA HUKUM KPP TRISAKTI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 21 Februari 2002
Usulan pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) untuk mengungkap peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998 patut didukung semua pihak. Namun, sebelum hal itu diwujudkan harus ada penyelesaian problematika hukum pada KPP Trisakti dan Semanggi I-II. Bila tidak diselesaikan, hal itu hanya akan menghabiskan energi tanpa ada penyelesaian.
Menko Polkam: KPN THEYS DIBENTUK ATAS USULAN KOMNAS HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 20 Februari 2002
Komisi Penyelidik Nasional (KPN) yang bertugas menyelidiki kasus terbunuhnya Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay dibentuk atas usulan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pemerintah membentuk KPN untuk melakukan penyelidikan tanpa rekayasa dan hasilnya akan disampaikan ke publik.
KONTRAS DESAK PEMBENTUKAN KPP HAM KERUSUHAN MEI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 20 Februari 2002
(Kontras) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM untuk mengungkap kerusuhan yang terjadi tanggal 13-15 Mei 1998. Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto mempercayai ada pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan tersebut. Oleh karena itu, Djoko akan membawa desakan Kontras ke Rapat Pleno Komnas HAM.
Soal Pengaktifan Kodam Aceh : KOMISI I DPR SEPAKAT, KONTRAS SESALKAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 06 Februari 2002
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat dengan pemerintah untuk mengaktifkan kembali Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Namun, hal tersebut diharapkan merupakan optimalisasi wewenang dan fungsi pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disesuaikan dengan paradigma baru TNI.
GUGATAN KONTRAS SOAL KERUSUHAN SAMPIT DITOLAK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 29 Januari 2002
Gugatan yang dilancarkan beberapa organisasi nonpemerintah (ornop), yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) terhadap tanggung jawab negara dalam kasus kerusuhan Sampit akhirnya ditolak pengadilan.
WABAH KEKERASAN DI KOTA JAKARTA : Tb Ronny R Nitibaskara
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2002
MENYIKAPI maraknya kejahatan kekerasan yang melanda kota-kota besar di Amerika Serikat (AS), direktur Federal Bureau of Investigation (FBI), Louis J Frech dalam tulisannya berjudul Responding t Violent Crime in America (Buletin FBI,Law Enforcement ,(1994) mengetengahkan suatu istilah yang mungkin tepat untuk menggam-barkan realitas kejahatan yang tengah berkembang.Istilah itu: epidemic of violence (wabah kekerasan).
PEMERINTAH SEGERA BENTUK KODAM ISKANDAR MUDA * Kontras: Pemerintah Abaikan Suara Rakyat Aceh
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 23 Januari 2002
Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil menhemukakan, Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda di Nanggroe Aceh Darussalam akan segera dibentuk. Alasan pembentukan Kodam tersebut didasarkan pada tinjauan sistem pertahanan, kemungkinan adanya ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
Prediksi Kontras : PENGADILAN HAM BAKAL BERJALAN KURANG MULUS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 16 Januari 2002
(Kontras) memprediksi, pengadilan hak asasi manusia (HAM) yang akan digelar bulan Februari 2002 bakal berjalan kurang mulus. Hambatan utama diperkirakan datang dari instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak rela para petingginya dihukum dalam berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu.
PEMBENTUKAN KEMBALI KODAM ACEH SEMAKIN DEKAT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 05 Januari 2002
Pembentukan kembali Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda di Aceh makin mendekati kenyataan setelah Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan "respons positif" atas usulan yang disampaikan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh dan para bupati di wilayah itu.
Evaluasi Kontras : TAHUN 2001, TAHUN TANPA SOLUSI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 31 Desember 2001
(Kontras) menegaskan tahun 2001 sebagai tahun yang stagnan dan tanpa solusi, serta dipenuhi dengan teror, yang semakin memperburuk upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.Dalam siaran pers berisi evaluasi akhir tahunnya, Jumat (28/12), Kontras juga mengingatkan, telah terjadi praktik-praktik pelecehan terhadap HAM sepanjang pemerintahan akibat Megawati dianggap terlalu mengakomodir kekuatan Orde Baru (Orba).
GUTERRES NYATAKAN SIAP HADIR DI PENGADILAN HAM AD HOC
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 20 Desember 2001
Mantan Wakil Panglima Pejuang pro-integrasi (PPI) Timor Timur (Timtim) Eurico Guterres (27) menegaskan, siap hadir dalam setiap sidang pengadilan hak asasi manusia (HAM) ad hoc yang rencananya akan digelar tanggal 15 Januari 2002.
TAK ADA HUBUNGAN OTONOMI KHUSUS DENGAN PENYELESAIAN KONFLIK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 01 Desember 2001
(Kontras) mengecam rencana pemerintah mengintensifkan penanganan daerah konflik khususnya Aceh, dengan mengaitkan penolakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap Undang-Undang (UU) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Menurut Kontras, otonomi khusus yang menjadi keputusan politik nasional tidak ada kaitannya dengan penyelesaian konflik di daerah.
Kontras: TIDAK SULIT BUKTIKAN PELANGGARAN BERAT HAM DI SAMPIT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 30 November 2001
(Kontras) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyayangkan rekomendasi Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM kasus Sampit yang menyatakan, tidak terdapat pelanggaran berat HAM pada kasus tersebut. Berdasarkan investigasi Kontras, sebenarnya tidak sulit menemukan unsur terencana, sistematis, dan meluas yang menjadi dasar pelanggaran HAM berat di Sampit.
TAK ADA KORELASI ANTARA RENCANA OPERASI DAN KASUS THEYS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 28 November 2001
Tidak ada korelasi langsung antara rencana operasi (Dokumen Papua) yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) 9 Juni 2000 dengan kasus pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua (DPD) Theys Hiyo Eluay. Rencana operasi tersebut tidak pernah operasional karena tidak ada dukungan dana dan tidak ada keputusan tentang pelaksanaan operasi.
ERMAYA AKUI ADANYA "DOKUMEN PAPUA"
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 27 November 2001
Mantan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Dirjen Kesbang Linmas) Departemen Dalam Negeri Ermaya Suradinata mengakui adanya dokumen yang menyikapi kondisi di Papua. Namun, ia membantah bahwa dokumen tersebut ada kaitannya dengan tewasnya tokoh Papua Theys Hiyo Eluay.
PEMBELA HAM INDONESIA DESAK NEGARA LINDUNGI HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 22 November 2001
Para pemerhati/pembela hak asasi manusia (HAM) Indonesia mendesak negara agar memajukan dan melindungi HAM. Mereka menegaskan, tindak kekerasan, intimidasi dan teror, serta upaya-upaya lain yang bertujuan menghalangi kerja-kerja HAM adalah tindakan yang secara hukum tidak bisa ditolerir.
KONFLIK DI TUBUH LSM AKAN UNTUNGKAN NEGARA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 21 November 2001
Konflik yang terjadi di tubuh lembaga swadaya masyarakat (LSM) jelas akan mempengaruhi daya dobrak LSM saat mereka berhadapan dengan negara. Meski negara diuntungkan dengan terjadinya konflik di tubuh LSM, bukan langsung berarti aparat negaralah yang menciptakan konflik-konflik di tubuh LSM.
PERADILAN HAM DAPAT MENJADI PERADILAN TERBURUK DI INDONESIA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 17 November 2001
Peradilan hak asasi manusia (HAM) ad hoc yang akan digelar bulan Desember nanti dikhawatirkan menjadi peradilan terburuk di Indonesia. Indikasi tersebut dapat dilihat dari rangkaian persiapan, mulai dari kesiapan jaksa, hakim, sampai struktur/substansi hukum. Semua itu dinilai belum cukup mendukung sebuah pengadilan yang obyektif
ANCAMAN TERHADAP PEKERJA HAM RUGIKAN PEMERINTAH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 14 November 2001
Ancaman terhadap pekerja hak asasi manusia (HAM) yang masih terus berlangsung di Tanah Air akan berdampak buruk dan merugikan Pemerintah Indonesia. Pada pergaulan internasional, penyerangan terhadap pekerja HAM mengindikasikan, pemerintah negara itu menolak gagasan perbaikan HAM.
KOMNAS MASALAH ACEH TIDAK AKAN EFEKTIF
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 16 Oktober 2001
(Kontras) Aceh menilai, rencana pembentukan Komisi Nasional Penanganan Masalah Aceh tetap tidak akan efektif jika yang dikedepankan tetap cara-cara militeristik dengan terus mempertahankan dan menambah keberadaan pasukan TNI/ Polri di Aceh.
TNI 56 Tahun : MASIH MENOLAK KOREKSI DAN KONTROL PUBLIK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 06 Oktober 2001
Sebagai sebuah kekuatan pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) di ulang tahunnya ke-56 memang telah berhasil menciptakan diri sebagai sebuah kekuatan bersenjata andal. Sayangnya, di sisi lain TNI masih menolak upaya koreksi dan kontrol publik, khususnya berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah dilakukannya pada masa lalu.
MASYARAKAT BERHAK TAHU DUDUK SOAL KASUS PRIOK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 24 September 2001
Kesepakatan untuk berdamai (islah) antara mantan Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya Jenderal (Purn) Try Sutrisno dengan para korban dan keluarga korban Peristiwa Tanjung Priok tidak boleh menghambat proses hukum kasus ini. Adanya islah tersebut harus menjadi tantangan bagi Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus pelanggaran hak asasi manusia di Tanjung Priok.
PENGADILAN HAM AD HOC BUTUH TEKANAN INTERNASIONAL
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 14 September 2001
Karena sarat oleh kepentingan dan tarik-menarik banyak kekuatan politik, pelaksanaan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc membutuhkan tekanan internasional yang terus-menerus. Mereka yang selama ini rajin memperjuangkan hal ini sebaiknya terus memperluas jaringan kerja sama dengan masyarakat internasional yang peduli terhadap penegakan HAM di Indonesia.
WARGA TALANGSARI LAMPUNG DIINTIMIDASI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 08 September 2001
Keinginan warga Talangsari, Way Jepara, Lampung untuk menuntaskan pembantaian ratusan orang pada 6 Februari 1989 mulai mendapatkan ganjalan. Sejak Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Talangsari dua bulan lalu, aparat keamanan dari jajaran Korem Lampung selalu mengintimidasi penduduk
PEMERINTAH SERIUS SELESAIKAN MASALAH ACEH DENGAN DIALOG * GAM Diminta Hentikan Aksi Kekerasan
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 23 Agustus 2001
Pemerintah sangat serius menyelesaikan persoalan Aceh secara baik dengan mengedepankan langkah-langkah dialog dan memulihkan kondisi keamanan. Namun, di sisi lain, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang selama ini dituding berada di balik berbagai kasus kekerasan juga diminta menghentikan aksi-aksi mereka.
MALUKU BUTUH KOMISI KEBENARAN RESOLUSI KONFLIK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 23 Agustus 2001
Presiden Megawati Soekarnoputri diharapkan mampu membentuk Komisi Kebenaran Resolusi Konflik di Maluku. Komisi independen ini berfungsi memberikan pegangan informasi secara tepat kepada masyarakat yang selama ini dilanda pertikaian agama.
BOM DIKIRIM KE RUMAH ORANGTUA MUNIR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 21 Agustus 2001
Rumah orangtua Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir di Jalan Diponegoro, Batu, Malang, Jawa Timur, Senin (20/8) dini hari sekitar pukul 02.30, dikirimi bom oleh orang yang tidak dikenal. Bom berbentuk kubus yang dibungkus dalam kantung plastik berwarna hitam itu akhirnya diledakkan
PENGHENTIAN KEKERASAN, PRIORITAS PENYELESAIAN ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 02 Agustus 2001
Persetujuan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nanggroe Aceh Darussalam belum mampu mengurangi intensitas kekerasan yang terjadi di Aceh, karena proses pembahasan RUU tersebut tidak dilakukan dalam rangka perundingan pemerintah Jakarta dengan masyarakat Aceh, termasuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
APARAT SEMAKIN GENCAR TANGKAP AKTIVIS DI ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2001
Aparat keamanan di Aceh dalam hari-hari terakhir semakin gencar melakukan penangkapan aktivis hak asasi manusia mau pun relawan kemanusiaan. Tanpa alasan jelas, hari Selasa (17/7), Indra Kemala, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh beserta Happy Lolo, aktivis Popular Crisis Centre, ditangkap
Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II : DPR AMBIL ALIH KEWENANGAN MA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 11 Juli 2001
Keputusan DPR yang menyatakan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II merupakan pelanggaran biasa dan bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, serta merekomendasikan agar kasus itu diselesaikan melalui pengadilan militer atau sipil, menunjukkan sikap anti terhadap tatanan hukum yang berlaku.
Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II : PIDANA BIASA ATAU PELANGGARAN BERAT HAM?
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 04 Juli 2001
TIGA peristiwa berdarah-Tragedi Trisakti (12 Mei 1998) Semanggi I (13 November 1998), dan Semanggi II (23 September 1999)- membuka pintu gerbang proses reformasi di Indonesia. Akan tetapi pengakuan publik ini oleh para wakil rakyat di DPR dan segelintir elite politik termasuk para pemimpin aktivis mahasiswa
MASIH TINGGI, TINGKAT KEKERASAN OLEH POLISI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 02 Juli 2001
Hingga usianya yang ke-55, Kepolisian Republik Indonesia belum dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai pengayom masyarakat. Pengayoman kepolisian bukan saja dipertanyakan, tetapi juga digugat.
Soal Insiden 14 Juni di Ambon : KOMNAS HAM AKAN BENTUK KOMISI PENYELIDIK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 23 Juni 2001
Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat menyesalkan timbulnya korban jiwa dalam insiden 14 Juni di Kebun Cengkeh, Ambon, Maluku, baik dari kedua pihak yang bertikai maupun dari pihak TNI sendiri. Tindakan Batalyon Gabungan (Yon Gab) II TNI yang bertugas di Ambon itu dalam rangka penyisiran (sweeping) senjata
PERSYARATAN USIA CALON ANGGOTA KOMNAS HAM DIKRITIK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 23 Juni 2001
Persyaratan usia calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) antara 40 hingga 60 tahun mendapat kritik dari Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) Munir dan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munarman.
DIKECAM, PENGADILAN MILITER KASUS TRISAKTI DAN SEMANGGI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 22 Juni 2001
Berbagai kalangan menyatakan kekhawatirannya bahwa DPR pada akhirnya akan meredusir kasus pelanggaran HAM dalam peristiwa Trisakti dan Semanggi I/II sebagai sebuah kecelakaan biasa dan menolak mengeluarkan rekomendasi pengadilan HAM Ad Hoc untuk menuntaskan peristiwa tersebut.
KELUARGA KORBAN TETAP INGINKAN PENGADILAN HAM "AD HOC"
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 21 Juni 2001
Keluarga korban Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, belum mempercayai militer meskipun berulang kali, pimpinan TNI dan Polri berjanji tidak akan menjadi alat kekuasaan, melainkan alat negara.
Penembakan Mahasiswa Trisakti : PERADILAN MILITER TIDAK MENGHENTIKAN PERADILAN HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 16 Juni 2001
Peradilan militer terhadap 11 anggota aparat keamanan dalam kasus penembakan Mahasiswa Trisakti oleh Mahkamah Militer (Mahmil) II-08 Jakarta, Senin (18/6) mendatang tidak otomatis menghentikan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc. Peradilan militer adalah kewajiban TNI untuk menghukum anggotanya yang bersalah.
AWAL JULI PEMERINTAH DAN GAM BERTEMU LAGI DI GENEVA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 14 Juni 2001
Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) membenarkan, pada 2-3 Juli mendatang akan ada pertemuan tingkat tinggi antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Geneva, Swiss. Pertemuan itu diadakan atas prakarsa Henry Dunant Center (HDC)
REKONSILIASI TIDAK BERHASIL KARENA ELITE TAK MENGINGINKANNYA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 28 Mei 2001
Rekonsiliasi nasional yang diinginkan banyak pihak agar bangsa Indonesia keluar dari krisis berkepanjangan sulit terealisasi. Di banyak negara lain, rekonsiliasi selalu menjadi sulan pihak elite yang bersalah (pemerintahan otoriter) akibat tekanan dari korbannya (rakyat). Sebaliknya di Indonesia adalah kebalikan, para korbanlah yang mengusulkan rekonsiliasi, sementara elite yang bersalah, menganggap tidak ada persoalan.
PANGLIMA TNI BANTAH LAKUKAN PELANGGARAN BERAT HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 22 Mei 2001
Panglima TNI Laksamana Widodo AS membantah pihaknya telah melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) dalam tiga tragedi berdarah Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Markas Besar (Mabes) TNI menilai, tewasnya sejumlah mahasiswa dalam ketiga insiden itu cuma dampak pengendalian huru-hara saja.
PANSUS TRISAKTI UNDANG ENAM PAKAR HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 19 Mei 2001
Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyelidiki Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II hari Rabu (23/5), mengundang enam pakar hak asasi manusia (HAM). Lima di antaranya adalah mantan Menteri Kehakiman Muladi, Adnan Buyung Nasution, Romli Atmasasmita, Todung Mulya Lubis, dan Abdul Hakim Garuda Nusantara. Seorang lagi masih akan ditentukan hari Senin (21/5).
Koordinator Kontras: SELESAIKAN TRAGEDI TRISAKTI LEWAT PENGADILAN HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 03 Mei 2001
Penyelesaian tragedi tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti 12 Mei 1998 yang memancing kerusuhan sosial di Jakarta dan sekitarnya tetap saja jauh dari harapan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus itu dan diharapkan berani memberikan rekomendasi agar kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan yang mengikutinya diselesaikan melalui pengadilan HAM.
OPERASI MILITER AKAN GAGAL
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 15 April 2001
APA pun namanya, rencana pemerintah untuk melakukan operasi militer atau operasi pemulihan keamanan di Aceh merupakan sebuah kegagalan sipil mengendalikan militer. Niat pemerintah untuk melaksanakan apa yang disebut operasi militer terbatas hampir bulat
Penyelesaian Masalah Aceh : PEMERINTAH TETAP AKAN UPAYAKAN DIALOG
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 10 April 2001
Pemerintah Indonesia akan tetap mengupayakan penyelesaian masalah Aceh melalui jalan dialog, sejauh tiga hal yang bisa menunjang proses dialog bisa dipenuhi pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ketiga hal itu adalah adanya niat GAM untuk berdialog secara damai, dihentikannya tindakan-tindakan kekerasan,
Soal Operasi Keamanan Aceh : KONTRAS DAN ELSAM MEMINTA KOMNAS HAM KELUARKAN "ASSESSMENT"
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 06 April 2001
(Kontras) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) meminta Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan assessment (penaksiran) menyangkut aspek kemanusiaan yang sangat mungkin dilanggar, bila operasi keamanan di Aceh benar-benar dilaksanakan.
MUNIR: OPERASI KEAMANAN DI ACEH HANYA AKAN TIMBULKAN TRAGEDI BARU
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 30 Maret 2001
Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, Kamis (29/3), menyatakan penolakan terhadap operasi keamanan di Aceh yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR. Sejarah membuktikan bahwa operasi kekerasan gagal untuk menyelesaikan masalah Aceh dan hanya akan makin menutup peluang solusi damai terhadap persoalan ini di masa datang.
"SEBULAN BAU WANGI, SELANJUTNYA BAGAIMANA...."
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 19 Maret 2001
JAWABNYA tegas: kembali. Itulah sikap mayoritas pengungsi Sampit dan Palangkaraya, Kalteng, di Madura kalau ditanya tentang keinginannya.Hadi Ibnu, misalnya. Ia kini mengungsi ke desa asalnya di Desa Pagarbatu, Sumenep. Tetapi, bukan berarti dia suka kembali ke desa itu.
Hasil Investigasi Kontras : PERISTIWA KALTENG TERORGANISASI DAN SISTEMATIS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 17 Maret 2001
(Kontras) menyimpulkan, peristiwa kemanusiaan yang menelan ratusan korban jiwa di Sampit dan Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah, berlangsung secara sistematis dan terorganisasi. Indikasinya dapat dilihat dari rentetan peristiwa dan sebaran wilayah konflik yang meluas dalam waktu singkat.
Presiden Nilai Islah Kasus Priok Baik: PROSES HUKUM TETAP JALAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 10 Maret 2001
Presiden Abdurrahman Wahid menilai islah (perdamaian) yang dilakukan korban Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, dengan mantan Panglima Daerah Militer (Kodam) Jaya Jenderal (Purn) Try Sutrisno serta aparat lainnya baik dilakukan. Akan tetapi, pemerintah tetap pada komitmennya bahwa proses hukum harus tetap dijalankan.
PRESIDEN DAN DPR DIGUGAT EMPAT ORNOP
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 09 Maret 2001
Empat organisasi nonpemerintah (Ornop) yakni Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Yayasan Peduli Kemanusiaan dan Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) bakal menggugat Presiden, 500 anggota DPR, TNI dan Polri, serta aparat Pemerintah
Ketua Komnas HAM soal Pembantaian Etnis di Kalteng : SULIT DIMENGERTI PEMERINTAH TIDAK MAMPU ANTISIP
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 28 Februari 2001
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Djoko Soegianto menyesalkan sekaligus memprihatinkan terjadinya pembantaian etnis di Sampit dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Komnas HAM menyesalkan keterlambatan pemerintah dalam mengantisipasi dan menyikapi kerusuhan di Sampit sehingga meluas ke Palangkaraya.
Kerusuhan di Sampit: DESAKAN PEMBERLAKUAN DARURAT SIPIL MAKIN KUAT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 28 Februari 2001
Desakan agar pemerintah memberlakukan status darurat sipil di Sampit dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah) makin kuat. Pemberlakuan darurat sipil di kawasan itu diharapkan bisa segera mengatasi pertikaian antar-etnis yang telah banyak memakan korban jiwa.
Pernyataan Bersama 51 LSM : PERKEMBANGAN POLITIK MUNGKIN RUGIKAN GERAKAN REFORMASI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 03 Februari 2001
Perkembangan politik saat ini amat mungkin merugikan gerakan reformasi dan kepentingan rakyat. Pertarungan intraelite sudah mengarah pada situasi gawat yang cenderung mengadu domba kelompok masyarakat. Hal tersebut makin membuka peluang bagi kekuatan Orde Baru (Orba) yang sangat agresif untuk kembali mengambil posisi strategis
PEMERINTAH AJAK DPR "LUPAKAN" RUU PKB
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 26 Januari 2001
Pemerintah mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk "melupakan" Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) yang telah disetujui pemerintah dan DPR pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Akan tetapi, RUU PKB tersebut sampai sekarang belum disahkan menjadi undang-undang karena isinya dinilai militeristik dan melanggar hak asasi manusia (HAM).
MABES TNI KIRIM TIM PENCARI FAKTA-Untuk Selidiki Kasus Ambon
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 25 Januari 2001
Markas Besar TNI di Jakarta Kamis (25/1) ini memberangkatkan satu tim khusus pencari fakta menuju Ambon, Maluku. Mereka bertugas mengumpulkan fakta di lapangan dan menyelidiki kemungkinan keterlibatan aparat keamanan dalam insiden baku tembak di kawasan Batu Merah, Ambon, hari Minggu lalu
KONTRAS: TNI/POLRI TERLIBAT DI KERUSUHAN AMBON * KSAD: Masih Diklarifikasi
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 24 Januari 2001
(Kontras) mengatakan, keadaan darurat sipil yang telah diberlakukan sejak tanggal 27 Juni 2000 sampai saat ini, terbukti tidak efektif. Pada hari Sabtu (21/1) lalu telah terjadi konflik di kawasan Batumerah, Ambon, yang menewaskan lima orang
Penuntasan Pelanggaran HAM : MASIH SEBATAS KOMODITAS POLITIK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 11 Januari 2001
MINGGU pertama bulan Desember 2000 masyarakat dikejutkan dengan rencana Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur (UNTAET) memeriksa sejumlah perwira TNI/Polri untuk kepentingan penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur (Timtim).
KOMNAS HAM BENTUK KPP HAM ACEH DAN PAPUA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 11 Januari 2001
(Komnas HAM) memutuskan untuk membentuk dua Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM di Aceh dan di Papua, yang terjadi setelah berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).
TEROR KEJAHATAN BOM DIKHAWATIRKAN BERLANJUT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 10 Januari 2001
Teror-teror kejahatan bom di Indonesia pada saat ini akan terus berlanjut apabila paling tidak tiga syarat tidak bisa dipenuhi. Syarat pertama dan paling esensial ialah adanya perubahan dalam upaya aparat melakukan pengamanan. Perubahan cara pengamanan oleh aparat itu harus dilakukan signifikan sehingga ada semacam early warning system sebelum suatu kejahatan bom terjadi.
Soal Kasus Peledakan Bom : TNI DUKUNG SEPENUHNYA TIM PENYELIDIK TERPADU
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 05 Januari 2001
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Widodo AS menyatakan, jajaran TNI dengan sepenuhnya akan mendukung kinerja dan setiap langkah yang dilakukan Tim Penyelidik Terpadu (TPT) dalam setiap upayanya mengungkap motif-motif peledakan bom dan mencari tahu siapa dalang di balik aksi teror itu.
KONTRAS MINTA PENYIDIK "AD HOC" BERSIH DARI UNSUR TNI/POLRI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 21 Desember 2000
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak agar Kejaksaan Agung segera membentuk tim penyidik ad hoc untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanjung Priok, Jakarta. Dalam hal ini, Kontras mensyaratkan komposisi tim penyidik ad hoc harus bersih dari unsur TNI dan Polri
Soal Pembentukan Pengadilan HAM "Ad Hoc" : DPR TAK PUNYA PILIHAN LAIN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 18 Desember 2000
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak mempunyai pilihan lain untuk memperbaiki citra Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia (HAM), kecuali segera mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur (Timtim) pascapenentuan pendapat. Apalagi, kini sorotan terhadap pelanggaran HAM
2.000 TENTARA BAKTI SOSIAL DI ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 16 Desember 2000
Sekitar 2.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) berangkat ke Aceh untuk melaksanakan bakti sosial. Fokus bakti sosial tersebut untuk menanggulangi akibat bencana alam yang baru-baru ini terjadi di Aceh.
KONTRAS: SELAMA TAHUN 2000, TERJADI 1.216 KASUS PELANGGARAN HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 11 Desember 2000
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) selama Januari hingga 7 Desember 2000 mencatat telah terjadi 1.216 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia yang menelan korban 2.119 jiwa. Data tersebut diperoleh dari investigasi Kontras di sejumlah daerah bergejolak, seperti Aceh dan Irja.
KEJAKSAAN AGUNG INGIN JADI PENUNTUT TUNGGAL
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 30 November 2000
Pemerintah hendaknya menghapuskan wewenang penuntutan oleh oditur militer dan mengembalikan fungsi penuntut tunggal negara pada jaksa di Kejaksaan Agung. Dualisme penuntutan-jaksa dan oditur militer-seperti yang berlaku sekarang ini sering menyebabkan penanganan kasus pidana yang melibatkan orang sipil dan militer tidak bisa cepat ditangani.
PEMERINTAH AKAN BERIKAN "WARNING"
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 22 November 2000
Pemerintah akan memberikan "warning" terhadap pihak-pihak di Aceh yang melakukan tindakan apa pun yang bisa dikategorikan makar, sebelum berakhirnya masa jeda kemanusiaan Januari mendatang.
KASUS KEKERASAN DI SIRA-RAKAN HARUS DIKLARIFIKASI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 17 November 2000
Jatuhnya banyak korban saat masyarakat akan ke Banda Aceh menghadiri pelaksanaan Sidang Raya Rakyat Aceh untuk Kedamaian (Sira-Rakan) memprihatinkan banyak pihak. Komnas HAM Perwakilan Aceh mencatat 30 tewas, dan 62 lainnya luka pada periode tanggal 7-11 November.
SIDANG RAYA RAKYAT ACEH MENGHARUKAN * Korban Tewas Jadi 14 Orang
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 11 November 2000
Pelaksanaan Sidang Raya Rakyat Aceh untuk Kedamaian (Sira-Rakan) di halaman Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh, Jumat (10/11) petang berlangsung dalam suasana haru. Sekitar seribu orang yang hadir meneteskan air mata saat memanjatkan doa bagi kedamaian Aceh untuk sejumlah orang yang telah meninggal akibat perlakuan aparat keamanan.
Kondisi Makin Memburuk : WARGA ACEH MINTA DUKUNGAN PBB
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 09 November 2000
Tak kurang dari seribu orang warga Aceh yang berada di seputar Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek), Rabu (8/11), menggelar aksi unjuk keprihatinan di sekitar kantor perwakilan PBB di Jalan MH Thamrin Jakarta. Mereka meminta perhatian dan dukungan PBB terhadap kondisi kemanusiaan di Aceh yang semakin memburuk.
Pernyataan Empat LSM: PEMERINTAH DAN DPR SEHARUSNYA TOLAK RUU PKB
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 19 Oktober 2000
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya menolak memberlakukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB). Alasannya, RUU itu secara politik maupun moral sudah ditolak oleh berbagai lapisan masyarakat melalui gerakan reformasi, termasuk banyak elite politik yang duduk di eksekutif
RUU PKB DIUNDANGKAN TANGGAL 24 OKTOBER
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 17 Oktober 2000
Pemerintah bersedia mengundangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB). Kesediaan pemerintah ini sejalan dengan pernyataan DPR yang mengatakan, bersandar pada Pasal 20 ayat (5) Perubahan Kedua UUD 1945, RUU secara otomotis dinyatakan sah menjadi undang-undang
Kontras: PELANGGARAN HAM OLEH ANGGOTA TNI CENDERUNG MENINGKAT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 06 Oktober 2000
Rekapitulasi data pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dicatat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sepanjang tahun 1998-2000, menunjukkan peningkatan angka yang cukup besar. Bahkan pada tahun 1999-2000 jumlah pelanggaran HAM meningkat hampir 200 persen dibandingkan dengan angka pada tahun 1998.
Catatan Kriminal September : MASYARAKAT DIMINTA BERSABAR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 02 Oktober 2000
SIAPA pun sepakat, peristiwa kriminal terbesar sepanjang bulan September tentulah ledakan bom di areal parkir lantai P2 Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ), Rabu (13/9). Selain diduga kuat sebagai teror bernuansa politis, ledakan di tempat yang menjadi pusat kegiatan pasar uang itu juga menewaskan 10 orang, hampir semua orang-orang kecil yang tak bersalah.
KAPOLRI: HASIL PEMERIKSAAN MASIH TERUS DIKEMBANGKAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 29 September 2000
Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal (Pol) Surojo Bimantoro menyatakan, kepolisian masih terus melakukan pengembangan terhadap hasil pemeriksaan atas para tersangka yang telah ditangkap dalam kasus peledakan bom di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ). Namun dari hasil pemeriksaan itu, tidak semua informasi disampaikan ke publik.
LEDAKAN KERAS TERJADI DI KANTOR KONTRAS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 28 September 2000
Di tengah upaya polisi mengungkap serangkaian kasus peledakan di Jakarta, teror peledakan kembali terjadi Rabu (27/9) malam. Kali ini Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jalan Mendut No 3 Menteng, Jakarta Pusat, yang menjadi sasaran. Ledakan yang diduga berasal dari sebuah petasan
KSAD AKUI KETERLIBATAN ANGGOTANYA * Jika Terbukti, Akan Dipecat
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 27 September 2000
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tyasno Sudarto mengakui keterlibatan dua anggotanya dalam serangkaian peledakan bom di Jakarta. Kini, keduanya sedang ditangani polisi dan Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya.
KETEGANGAN BARU PRESIDEN-DPR: Akibat Pemberhentian Kepala Polri
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 19 September 2000
Keputusan Presiden KH Abdurrahman Wahid memberhentikan dengan hormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Jenderal (Pol) Rusdihardjo, dan menunjuk Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal S Bimantoro sebagai Pelaksana Harian Kepala Polri terhitung 18 September 2000, menimbulkan ketegangan baru
SARI WARTA LUAR NEGERI : Junta Militer Myanmar Dikecam
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 08 September 2000