Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 241 Hasil Pencarian
1 All

Menyusuri Jejak Hukuman Mati di Indonesia Menyusuri Jejak Hukuman Mati di Indonesia
Sumber: CNNIndonesia.com | Tgl terbit: Sabtu, 10 Oktober 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Infeksi saluran pernapasan atau tuberculosis (TB) mengantarkan terpidana mati Bahar bin Matar ke tempat peristirahatan terakhir, pada 12 Agustus 2012 sekitar pukul 18.54 WIB. Bahar divonis mati, pada 5 Maret 1970, dalam kasus pembunuhan di Tebilahan, Riau.
Komite HAM Dunia Soroti Kekerasan di Papua
Sumber: BINTANGPAPUA.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 Juli 2013
Jayapura - Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus menyoroti kekerasan yang sedang berlangsung di Papua dan menyesalkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan Indonesia.
UN to take NGO reports on RI human rights seriously
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Juli 2013
Members of the United Nations Human Rights Committee (UNHRC) said they would treat reports of Indonesia?s human rights record, presented by NGOs, as essential input in considering points of recommendation to be made at the end of an upcoming session by the committee.
KontraS Telusuri Tempat Kekerasan di Jakarta
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Juni 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menggagas acara bertajuk "Go Rights 2013" pada Minggu (30/6), yang terdiri antara lain kegiatan bersepeda menelusuri wilayah Jakarta untuk pembelajaran HAM.
Pemerintah Indonesia Wajib Penuhi Keadilan Korban Konflik Aceh
Sumber: ACEHONLINE.INFO.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 April 2013
Organisas HAM yang berbasis di London - Inggris A'nesty International, hari ini mengeluarkan laporan berjudul 'Saatnya Menghadapi Masa Lalu" (Time to Face The Past), yang mendokumentasikan kegagalan pemerintah Indonesia, memberikan keadilan atas kekerasan selama konflik di Aceh, sejak 1989 hingga 2005.
Amnesty International: Bentuk Qanun Komisi Kebenaran Aceh
Sumber: BERITAHUKUM.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 April 2013
Setelah konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, maka hingga hari ini para korban dan keluarga masih mencari kebenaran, keadilan, dan reparasi pemulihan penuh setelah delapan tahun MoU Helsinki.
Killings Stir Questions on Indonesia Military Overhaul
Sumber: NYTIMES.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 April 2013
Soon after midnight on March 23, a group of heavily armed, masked men forced their way inside a prison near the Indonesian city of Yogyakarta and summarily executed four recently arrived detainees with gunshots to the head.
KontraS: Jangan Lagi Ada Hukuman Mati
Sumber: PORTALKBR.COM | Tgl terbit: Sabtu, 16 Maret 2013
KontraS meminta tidak ada lagi hukuman mati di Indonesia. Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan, eksekusi mati sudah mencederai hukum.
Kontras: Statuta Roma Jangan Jadi Sensasi Politik
Sumber: REPLUBIKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 14 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap Statuta Roma International Criminal Court tidak dijadikan sensasi politik elite. Melainkan harus dilihat sebagai masa depan bangsa yang lebih baik.
Perlakuan Densus 88 atas Tersangka Teroris Menuai Kecaman
Sumber: VOAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Maret 2013
JAKARTA â?? Video yang dikecam ini memperlihatkan beberapa tersangka teroris â?? menggeliat di tanah dengan kedua tangan terborgol di belakang punggung â?? dicaci-maki dan disiksa secara fisik oleh anggota detasemen khusus kontra-terorisme Densus 88.
Kontras Urges President to Visit Papua
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
A leading human rights activist group has blamed poor law enforcement for last Thursday's murder of eight soldiers and four civilians in Puncak Jaya, Papua.
7 Parpol penguasa dituduh jarah tambang di Indonesia
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 15 Januari 2013
Sebanyak tujuh partai politik terindikasi 'menjarah' kekayaan tambang di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Andre S Wijaya.
KontraS Desak Indonesia Ratifikasi ICAED
Sumber: SKALANEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 23 Desember 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS, mendesak pemerintah untuk meratifikasi International Covenant against enforced disappearance
Sting Diminta Bernyanyi untuk Munir
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Jumat, 14 Desember 2012
Sting, penyanyi tersohor asal Inggris, diagendakan bakal manggung di Mata Elang International Stadium, Ancol, Jakarta, pada Sabtu malam, 15 Desember 2012
Pemerintah Belum Prioritaskan Agenda Penegakan HAM
Sumber: RRIBOGOR.CO | Tgl terbit: Minggu, 09 Desember 2012
Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memprioritaskan penegakan Hak Asasi Manusia.
Kontras dan Amnesty Internasional Gelar "Sepekan Melawan Impunitas"
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 19 November 2012
Memperingati Hari Impunitas Sedunia. Komisi untuk Orang Hilang dan tindak Kekerasan (KontraS) & Amnesty Internasional menyelenggarakan "Sepekan Melawan Impunitas"
Kontras receives international recognition
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 16 November 2012
The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), a human rights NGO, has become the first Asian organization to receive Argentina's Emilio F. Mignone International Human Rights Prize.
KontraS dapat penghargaan dari Argentina
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 November 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) meraih penghargaan Emilio F. Mignone International Human Rights Prize dari Pemerintah Argentina.
Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan Terus Terjadi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 November 2012
Aksi kekerasan dan teror terhadap masyarakat dan pembela lingkungan hidup terus terjadi
1998 Disappearances on Agenda
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Kamis, 25 Oktober 2012
Human rights groups went to the House of Representatives on Wednesday to demand political pressure on the government to act upon the recommendations of the legislature on the cases of activist disappearances in the heady days before the downfall of Suharto in 1998.
Munir's Memory Feeds Fight for Human Rights in Indonesia
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 08 September 2012
Friday marked the eight-year anniversary of the death of human rights activist Munir Said Thalib, but his struggle lives on in a new generation of activists
KASUS PEMBUNUHAN MUNIR: 13 Kantor Amnesty Internasional Desak Investigasi Baru
Sumber: KABAR24.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 September 2012
Sebanyak 13 direktur Amnesty International meminta kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung
13 Bayangan Orang Hilang di Depan Istana
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2012
Seperti biasa, setiap minggu, tepatnya hari Kamis, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menggelar aksi Kamisan di depan Istana Negara,
Inilah Daftar Nama 13 Orang Hilang Tahun 97/98
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2012
Aksi damai digelar oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2012).
KontraS Tagih Penjelasan Kasus Penghilangan Paksa
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Agustus 2012
Dalam rangka memperingati Hari Korban Penghilangan Paksa Sedunia yang jatuh pada (30/8) nanti, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), akan menggelar aksi damai menuntut kejelasan nasib 13 korban penghilangan paksa yang terjadi sepanjang tahun 1997-1998 yang sampai sekarang ini hilang tanpa kejelasan.
Kejaksaan Agung diminta tolak kasus simulator Korlantas
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 03 Agustus 2012
Koalisi masyarakat untuk reformasi Kepolisian RI (Polri) meminta Kejaksaan Agung agar menolak berkas perkara kasus korupsi simulator Korps Lalu Lintas (Korlantas) yang diajukan Polri.
Penyidikan Bareskrim Polri Haram
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 03 Agustus 2012
Penyidikan Polisi Republik Indonesia (Polri) atas perkara dugaan korupsi proyek simulasi kemudi roda dua dan roda empat untuk ujian surat izin mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri pada 2011 dinilai cacat hukum.
Selesaikan kasus HAM, SBY perlu tiru Presiden Argentina
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Jumat, 27 Juli 2012
Rekomendasi Komnas HAM soal dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966 membuat utang negara untuk menyelesaikan kasus kejahatan semakin menumpuk. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus segera menyelesaikannya lewat mekanisme dalam negeri.
Indonesia Faces Its Murky Past
Sumber: VOANEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2012
In a landmark move, Indonesiaâ??s National Human Rights Commission said this week gross human rights violations were committed in mysterious summary executions in the 1980s and the communist purge in 1965
Pernyataan Priyo soal kasus 65 cermin suara Orde Baru
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2012
Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 1965-1966 mengecam keras pernyataan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang meminta kasus kemanusiaan itu tidak diperpanjang. Sebagai politikus Golkar, Priyo dinilai mewakili suara Orde Baru.
Victims of Indonesia's 1965 Violence May Have to Wait for Justice
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2012
Despite a landmark ruling from the National Commission on Human Rights on Monday confirming that there were serious human rights violations and crimes against humanity in the communist purge which followed the failed 1965 coup, its victims might still have to wait before justice is served.
Jika Pemerintah Tak Bertindak, Bisa Dibawa ke Pengadilan Internasional
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Selasa, 24 Juli 2012
Dunia internasional akan beranggapan mekanisme domestik Indonesia takkan mampu membuat penyelesaian.
UN official assessing conflict in Burma
Sumber: RADIOAUSTRALIA.NET.AU | Tgl terbit: Kamis, 14 Juni 2012
At least 25 people have died while hundreds more have fled.
Activists call for swift action on Myanmar violence
Sumber: BANGKOKPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 14 Juni 2012
The United Nations and the Association of Southeast Asian Nations must quickly intervene in the spiraling sectarian conflict in Myanmar's northwestern state of Rakhine and send an independent fact-finding team to ascertain and monitor the situation, activists in exile said during a seminar in Bangkok
Kemhan Masih Tak Setujui Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa
Sumber: ATJEHPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 06 Juni 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mendesak pemerintah untuk memastikan proses ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa
Government slammed for claims in UN report
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2012
Human rights groups have criticized what they call the Indonesian government's complacency in dealing with rampant rights abuses.
Indonesian Human Rights Org. Accuses State of Secrecy In Fighter Jet Deal
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Kamis, 29 Maret 2012
A major Indonesian rights group has accused the government of lacking transparency in its recent purchase of fighter jets.
Indonesia's Anti-Terror Police Expand Their Targets
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 05 Maret 2012
The sun was rising slowly behind Salahutu Mountain but the island of Ambon remained dark as thunder-infested clouds hid the rays overhead
RI contribution needed in global peace, human rights
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 Februari 2012
Amid never-ending accusations from international groups over human rights violations at home, the government has said that Islamic countries have recognized Indonesia's achievements in upholding human rights and promoting peace
Amnesty Tells SBY Action, Not Talk, Needed on Papua Abuses
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Minggu, 19 Februari 2012
After President Susilo Bambang Yudhoyono acknowledged that security forces have committed human rights violations in Papua, Amnesty International on Friday called on him to go further â?? not merely discussing the abuses, but taking action to end them
Kampanye VOTE: Tanpa Wilayah Timur, Indonesia Akan Kehilangan Mataharinya
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 12 Februari 2012
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan, banyak kekerasan dan eksploitasi lahan secara berlebihan yang terjadi di wilayah Indonesia Timur, semisal di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
HRW report truer than govt claims: Kontras
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Rabu, 25 Januari 2012
Noted human rights group Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) has praised the 2012 World Report issued by New York-based Human Rights Watch (HRW), saying it depicts the true human rights situation in Indonesia.
HRW report contradicts SBYâ??s human rights claims: Kontras
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 24 Januari 2012
Noted human rights group the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) has praised the 2012 World Report issued by New York-based Human Rights Watch (HRW).
SBY Redefines â??Gross Rights Violations,â?? Says Recent Incidents Donâ??t Fit the Bill
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 21 Januari 2012
President Susilo Bambang Yudhoyono hit back on Friday at activists criticizing Indonesiaâ??s human rights record, saying recent violence could not be considered a gross human rights violation.
West Papuan Conflict Begs Political Solution
Sumber: IPSNEWS.NET | Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2011
The Indonesian governmentâ??s offer of development for West Papua, following the crackdown by security forces on a pro-independence meeting in Jayapura in October
Papua abuse, rising intolerance mar RI rights record
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 10 Desember 2011
The struggle for justice for human rights abuse cases in Indonesia could be likened to a broken record falling on deaf ears, as activists have once again reminded the government about its duty to protect its citizens and provide justice for all.
Rights lawyer questions Jakarta's Papua approach
Sumber: RADIOAUSTRALIANEWS.NET.AU | Tgl terbit: Kamis, 08 Desember 2011
Political unrest that the Indonesian government faces in Papua stems from the fact that it is "taking a security approach" in the province, says lawyer Indria Fernida.
Govt shrugs off Komnas HAMâ??s reports of alleged Papua abuses
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 November 2011
The government is playing down reports made by the National Commission for Human Rights (Komnas HAM) that the police and the military may have committed human rights violations when they dispersed a Papuan congress last month, allegedly leading to the deaths of at least three Papuans.
Indonesian NGOs Must Set Transparency Example: Study
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 07 November 2011
Alack of transparency and accountability, as well as heavy dependence on foreign institutions for funding, are the main challenges that Indonesian nongovernmental organizations face, a new study says.
What Is the True Price of Freeport's Safety in Papua?
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 05 November 2011
In the highlands of Mimika district in Papua, where temperatures can easily drop to a chilly 10 degrees Celsius, thousands of Freeport workers hold fast to their demands against the owner of one of the worldâ??s largest open gold and copper mines
10 lawyers to assist Papua congress suspects: Kontras
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 21 Oktober 2011
At least 10 lawyers have offered to provide legal aid to six suspects recently accused of treason in relation to a deadly police crackdown in Papua, a human rights watchdog says.
Intelligence Bill Deadlock Broken
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 September 2011
Sundayâ??s suicide bombing at a Solo church has galvanized lawmakers and the government to set their differences aside and agree on long-disputed clauses in a draft bill on intelligence.
Activists raise concerns over abusive intelligence bill
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 September 2011
Following last weekâ??s rejection of a government proposal on the state intelligence bill by three political parties, human rights activists voiced similar concerns that the bill, if passed into law, could criminalize activists and media members for leaking intelligence information and state secrets to the public.
Reassess military approach in Papua: NGOs
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 September 2011
Recent violence in Papua in July and August underscores the urgent need for the government to reassess its military approach and place respect for human rights at the heart of conflict resolution policies and practices, human rights activists say.
Recent Outbursts of Violence Underscore Dire need for Rights-based approach to Conflict Resolution in Papua
Sumber: FIDH.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 September 2011
Paris-Jakarta-Bangkok 21 September 2011. The recent spike in violent incidents in Papua in July and August underscore the urgent need for Jakarta to re-assess its military approach to solve the situation of unrest in the region and to place the respect for human rights at the heart of conflict resolution policies and practices, said the Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS), the Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) and the International Federation for Human Rights (FIDH) today.
Dutch told to pay for 1947 Indonesian massacre
Sumber: THEAUSTRALIAN.COM.AU | Tgl terbit: Jumat, 16 September 2011
INDONESIAN activists yesterday welcomed an international court's finding that the Dutch state was responsible for a massacre in Indonesia in 1947, and that victims' families should be compensated.
Indonesian rights activist lobby int'l community to push for Munirâ??s case
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 16 September 2011
Human rights activists representing Indonesia in the 6th Dublin Platform, the largest forum for worldwide rights activists, have lobbied several institutions to push investigations of the murder of rights activist Munir Said Thalib into the international arena.
Rights activist assassination emboldens fight for rights: Kontras
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 September 2011
The murder of human rights activists such as Munir Said Thalib has solidified the fight for rights by activists instead of dampening their efforts, an international forum of worldwide rights activists concluded on Thursday.
New Look At Munir Murder Demanded
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 September 2011
On the eve of the seventh anniversary of the death by poisoning of rights activist Munir Said Thalib, Amnesty International on Tuesday called on Attorney General Basrief Arief to prioritize a new investigation into the case.
Peaceful rally for Munir becomes violent
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 September 2011
A peaceful rally, to commemorate the death of human rights activist Munir Said Thalib in front of the State Palace on Wednesday, turned violent as the police attempted to prevent protestors from approaching the palace.
Kasus Munir Tak Tuntas, Pejuang Ham Terancam
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 September 2011
Sudah 7 tahun kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib tak juga terungkap. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar berharap, keadilan dapat ditegakkan. Jika kasus Munir tak terungkap, kata dia, nasib aktivis HAM di Indonesia berada di tubir jurang.
Police Deny Torture Claims Following Arrests and Raid
Sumber: SCOOP.CO.NZ | Tgl terbit: Selasa, 06 September 2011
Jayapura district police have been accused of torturing 15 witnesses who were initially suspected of being members of the Free Papua Movement (OPM) in a violence related case in Abepura.
KontraS minta SBY Ambil Langkah Strategis
Sumber: CENDRAWASIHPOS.COM | Tgl terbit: Senin, 08 Agustus 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden SBY mengambil langkah strategis menyelesaikan konflik di Papua, dengan pendekatan yang persuasif tanpa kekerasan.
Kontras Yakin Parlemen Inggris Tak akan Dukung OPM
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 07 Agustus 2011
Jakarta - Organisasi Papua Merdeka (OPM) bertemu dengan beberapa anggota parlemen Inggris untuk meminta dukungan agar bisa lepas dari NKRI. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pemerintah RI tidak perlu gerah menanggapi pertemuan itu karena negara-negara besar tidak mungkin mendukung kemerdekaan Papua.
INDONESIA: Activists urge economic development for Papua
Sumber: IRINNEWS.ORG | Tgl terbit: Rabu, 03 Agustus 2011
JAKARTA, 3 August 2011 (IRIN) - Indonesia needs to boost economic development in Papua, human rights activists say, a day after thousands in the restive region rallied for independence.
Govt plays down Papua rally
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 Agustus 2011
Thousands of people in Papua staged coordinated rallies Tuesday in a show of support for the conference of International Lawyers for West Papua (ILWP) in London to pursue a referendum for independence.
Verdict on Ahmadiyya lynching highlight weak and deteriorating of religious minorities
Sumber: FIDH.ORG | Tgl terbit: Jumat, 29 Juli 2011
Paris-Jakarta, 29 July 2011. The lenient verdicts handed down against 12 persons accused of killing three followers of a minority Muslim community fail to reflect the brutality and gravity of the attack and demonstrate the authoritiesâ?? inability to protect freedom of religion and end impunity for faith-based violence in Indonesia, said the International Federation for Human Rights (FIDH) and the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) today.
Demos are fine by Asean, say Jakarta protesters
Sumber: FREEMALAYSIATODAY.COM | Tgl terbit: Selasa, 12 Juli 2011
PETALING JAYA: In another sign of international support for Bersih 2.0, a group of Indonesians today demonstrated outside the Malaysian embassy in Jakarta and refused an invitation to go inside, preferring to â??express freedom of expressionâ? in public view.
KontraS Membuka Sekolah HAM
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Juli 2011
Pembukaan sekolah HAM yang di adakan oleh Kontras yang diikuti oleh 30 perwakilan Mahasiswa dari berbagai daerah ini dalam rangka menambah wawasan dan untuk dapat membantu memonitoring masalah-masalah HAM di daerah.
Human Rights School for University Students Launched in Jakarta
Sumber: CANADIANINTERNATIONAL.GA.CA | Tgl terbit: Senin, 04 Juli 2011
Counsellor (Development) and Head of Canadian International Development Agency (CIDA) at the Canadian Embassy, Ms. Patricia McCullagh, First Secretary & Human Security Advisor of the Embassy of Switzerland, Mr. Georg Stein, and Counsellor for Cooperation of the French Embassy, Mr. Stéphane Foin, officially opened today in Jakarta the third Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA), or Human Rights School for University Students. Organized by the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) and supported by the Embassies of Canada, Switzerland and France, SeHAMA will provide necessary knowledge and skills for select university students from across Indonesia to monitor human rights issues as well as implement human rights principles in their respective regions.
Indonesia struggles to protect human rights
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 27 Juni 2011
Though the demise of its authoritarian rule is now 13 years past, Indonesia still struggles to protect human rights, as the state repeatedly finds itself embroiled in criminal acts against its citizens, a report says.
Police cite universal rules, Geneva Convention on terror arrests
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 24 Mei 2011
The National Police said that they had respected available rules and conventions in the arrest of terror suspects in the past.
Soal Keterlibatan TNI, Kontras Menyurati FIFA
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Mei 2011
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan telah mengirim surat kepada Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Surat itu menyoroti beredarnya kabar tentang terjadinya aksi-aksi kekerasan yang diduga melibatkan sejumlah oknum perwira TNI dalam proses pemilihan Ketua Umum PSSI periode 2011-2015.
Human Rights Experts Call on ASEAN to Support an Investigation into Violations in Burma
Sumber: SHANLAND.ORG | Tgl terbit: Selasa, 03 Mei 2011
The Vice-Chair of the Indonesian National Human Rights Commission, Mr. Nurkholis, today called on the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) to support a UN investigation into business and human rights violations in Burma.
Reformasi Has Not Brought Justice: Rights Report
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 April 2011
Indonesia has repeatedly failed to achieve conclusive justice for victims of state-sponsored human rights violations during 13 years of the reform era, according to a new report.
Kegagalan Sistematis dalam Mengungkap Kebenaran
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 April 2011
Jakarta, Kompas - Sejak rezim Orde Baru tumbang pada Mei 1998, ditemukan kegagalan sistematis dalam upaya negara mencapai kebenaran
RI moving in wrong direction: Amnesty
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 April 2011
The rising number of attacks against minority groups in Indonesia is a sign that the country, which aims to play a greater role on the global stage,
Kontras: Jalan Munir Memang Sebatas Usulan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 01 April 2011
Jakarta - Koordinator Kontras, Haris Azhar, tidak pernah mengatakan nama aktivis HAM Munir telah menjadi nama sebuah jalan di Den Haag, Belanda. Dia hanya mengatakan memang nama Munir dipertimbangkan akan menjadi nama sebuah jalan.
Tidak Ada Jalan Munir di Den Haag
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2011
Jakarta - Istri Munir, Suciwati disebut berada di Den Haag untuk menghadiri peresmian nama Jalan Munir. Pemerintah Kotapraja Den Haag, Belanda mengatakan tidak ada nama Jalan Munir
Muslim activist and drug body targeted
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 16 Maret 2011
The discovery of two bombs in Jakarta on Tuesday has gripped the capital in confusion
Kasus Munir tantangan Kapolri & Jaksa Agung baru
Sumber: bisnis.com | Tgl terbit: Rabu, 05 Januari 2011
JAKARTA: Kasus pembunuhan aktivis Munir menjadi tantangan Kepala Polri dan Jaksa Agung yang baru pada tahun ini, agar dapat memulihkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat.
Kasus Munir tantangan Kapolri & Jaksa Agung baru
Sumber: bisnis.com | Tgl terbit: Rabu, 05 Januari 2011
JAKARTA: Kasus pembunuhan aktivis Munir menjadi tantangan Kepala Polri dan Jaksa Agung yang baru pada tahun ini, agar dapat memulihkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat.
RUU Intelejen Negara Berpotensi Langgar HAM
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Rabu, 22 Desember 2010
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelejen Negara dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Adanya sejumlah pasal yang belum jelas dan pembahasaan ayat yang sumir, menjadi celah dalam RUU yang disusun DPR itu.
Kawat Diplomatik AS Soal Munir di WikiLeaks Mesti Dilihat Positif
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
Jakarta - Kawat diplomatik AS yang bocor di WikiLeaks terkait kasus Munir mesti ditanggapi positif. Ada penyelidikan dari pihak kepolisian yang belum tuntas dilakukan. Untuk itu polisi didesak untuk membuka kembali semua fakta tersembunyi di kasus itu.
Usman Hamid
Selidiki Kawat WikiLeaks soal Munir

Sumber: internasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Aktivis International Center for Transitional Justice, Usman Hamid, yang juga mantan anggota Tim Pencari Fakta Kasus Munir, mengatakan, kawat diplomatik AS yang menengarai keterlibatan Badan Intelijen Negara dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, sebagaimana dibocorkan WikiLeaks, harus dilihat secara positif.
Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, ICW Gelar Konser GIPSI
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Selasa, 07 Desember 2010
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Para aktivis antikorupsi berbaur dengan artis ibu kota dan masyarakat untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Berbagai orasi, pagelaran musik, dan pemberian penghargaan khusus bakal diberikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Konser Generasi Anti Korupsi (GIPSI).
Masyarakat Pelapor Korupsi Harus Diapresiasi
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Sabtu, 04 Desember 2010
Jakarta, CyberNews. Melaporkan kasus dugaan korupsi bukanlah tanpa risiko. Karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai masyarakat yang berani melaporkan kasus korupsi harus diberi apresiasi.
ICW Gelar Konser Musik Peringati Hari Antikorupsi
Sumber: musik.liputan6.com | Tgl terbit: Jumat, 03 Desember 2010
Liputan6.com, Jakarta: Terkait peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Indonesia Corruption Watch (ICW) akan mengadakan acara konser musik melibatkan generasi muda bertema "Konser GIPSI (Generasi Anti Korupsi)". Konser akan menampilkan karya anak muda yang peduli tentang korupsi dan masalah sosial yang ditimbulkan.
Perkembangan Kasus Tama ICW Tak Jelas Berdasarkan Diskusi Aktivis Dengan Polisi
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
RMOL.Kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun masih jadi pekerjaan rumah kepolisian. Hingga kemarin, Polda Metro Jaya belum berhasil menuntaskan kasus yang sudah empat bulan ngendon di kepolisian ini.
TRAGEDI MEI 98
Usai Tabur Bunga, Mahasiswa dan Keluarga Ziarahi Makam Wawan

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 13 November 2010
RMOL. Kedua orang tua BR Norma Irmawan atau Wawan, korban tragedi Semanggi I, Sumarsih dan Arif Priyadi, masih tetap semangat menuntut keadilan bagi anak mereka. Meski dalam umur yang sudah tidak muda lagi dan fisik yang semakin ringkih.
Obama mesti lihat kasus di Papua
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Senin, 08 November 2010
JAKARTA: Presiden Amerika Serikat Barack Obama diminta memperhatikan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, terkait dengan penyiksaan oknum aparat militer terhadap warga sipil.
Gagal Ungkap Pelaku Kekerasan
Komitmen Pemerintah Dinilai Lemah

Sumber: pontianakpost.com | Tgl terbit: Minggu, 24 Oktober 2010
JAKARTA--Komitmen pemerintah untuk menuntaskan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dinilai sebatas lip service. Salah satu buktinya, laporan-laporan yang disusun LSM dan tim pemantau independen selalu tidak jelas tindak lanjutnya.
Aktivis HAM Minta Pemerintah Batasi Praktek Hukuman Mati
Sumber: voanews.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
Sebagai peratifikasi International Covenant on Civil Rights (ICCPR), para aktivis berpendapat Indonesia seharusnya melakukan pembatasan ketat terhadap praktek hukuman mati, dan memperjuangkan hukuman seumur hidup. Hal ini disampaikan pada Minggu siang, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, tanggal 10 Oktober.
Kapolri Baru Harus Kembali Buka Kasus Rekening Gendut
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
Jakarta, CyberNews. Calon Kapolri mendatang diminta serius membersihkan institusi kepolisian. Polri juga diminta serius menangani kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat kepolisian.suaramerdeka.com
Kontras Apresiasi RI Teken Konvensi Soal Orang Hilang
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 30 September 2010
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi), menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, yang telah menandatangani konvensi perlindungan semua orang dari penghilangan paksa (International Convention for Protection for All Persons from Enforced Disappearance), pada 27 September lalu.
Kontras Sambut Baik Pemerintah Teken Konvensi Orang Hilang
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
RMOL. Keputusan pemerintah menandatangi International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance atau Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa mendapat apresiasi.
Kontras Berharap DPR Setujui Ratifikasi Anti Penghilangan Paksa
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap DPR segera menyetujui ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (KAPP). Hal ini menyusul langkah Menlu Marty Natalegawa yang kini tengah berada di AS dalam rangka menandatangani konvensi tersebut.
Sikap Q! Film Festival Atas Protes FPI
Sumber: movie.detikhot.com | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
Jakarta - Meski diprotes oleh Front Pembela Islam (FPI), Q! Film Festival tetap digelar. Setelah sebelumnya tidak mau berkomentar, kini pihak penyelenggara festival itu memberikan pernyataan sikapnya.
Sistem Satu Paket Bisa Menjadi Terobosan, Nanan dan Imam Sudjarwo Diusulkan Jadi Pasangan Kapolri dan Wakapolri
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
Komjen Nanan Sukarna dan Irjen Imam Sudjarwo disebut-sebut sebagai calon Kapolri terbaik untuk menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Kedua jenderal tersebut pun diusulkan menjadi satu paket Kapolri dan Wakapolri.
Families fight against 'politics of amnesia'
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
Far from the glamor connected to international commemorations, families of victims of forced disappearances and gross human rights violations gathered to mark the International Day of Forced Disappearances on Aug. 30 with the resolute reminder that they refuse to have their history swept under the carpet by government inaction.
TKI Terancam Hukuman Mati
Tiga LSM Siap Jembatani RI-Malaysia

Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
JAKARTA--MI: Geram lantaran lambannya sikap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap ratusan TKI di Malaysia yang terancam hukuman mati, tiga lembaga swadaya masyarakat berinisiatif ke Malaysia pada 1 September nanti.
Terkait TKI, Migrant Care Akan Datangi Pemerintah Malaysia
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 26 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Migrant Care berencana melakukan kunjungan ke Malaysia Rabu pekan depan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Migrant Care, Anis Hidayah kepada Tempo, Kamis (26/8).
TKI di Ujung Maut, Pemerintah Lamban
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 24 Agustus 2010
NASIB buruk tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia seperti cerita yang tidak jelas kapan akan berakhir. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana Nirmala Bonat disetrika hingga kuit tubuhnya mengelupas oleh majikannya di Malaysia.
345 WNI di Malaysia Terancam Hukuman Mati
Sumber: dunia.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 24 Agustus 2010
VIVAnews -SEKITAR 345 Warga Negara Indonesia terancam hukuman mati di Malaysia. Mereka kini dalam proses pengadilan untuk dakwaan kejahatan pembunuhan, dan perdagangan narkotika. Dua diantaranya, Bustamam bin Bukhari dan Tarmizi bin Yakob, warga Aceh telah divonis mati pada 18 Agustus 2010 lalu.
SBY Didesak Minta Pengampunan 345 TKI yang Divonis Mati di Malaysia
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
Jakarta - Sebanyak 345 TKI kasus narkoba dan pembunuhan divonis mati di Malaysia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak meminta pengampunan kepada Malaysia.
RI bantu terpidana mati di Malaysia
Sumber: bbc.co.uk | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
Pemerintah Indonesia menjanjikan bantuan pembelaan dan perlindungan kepada 345 WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia.
Kontras: Pulangkan 345 WNI dari Malaysia
Sumber: ninternasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mendorong pemerintah untuk mengupayakan ekstradisi terhadap 345 warga negara Indonesia di Malaysia yang terancam menghadapi tiang gantungan.
Kasus TKI di Malaysia
Salahnya Menlu dan Mennakertrans

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Terkait pernyataan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha bahwa Presiden SBY belum mengetahui soal 345 WNI di Malaysia yang terancam hukuman mati, Direktur Migrant Care Anis Hidayah menilai hal tersebut sungguh keterlaluan.
SBY Tidak Tahu Ratusan WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia?
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Jumat, 20 Agustus 2010
RMOL. Vonis hukuman gantung terhadap dua warga negara Indonesia asal Aceh dijatuhkan tak berselang lama setelah Presiden SBY melakukan kunjungan bilateral ke Malaysia pada tanggal 18-19 Mei 2010.
Korupsi di pertambangan jadi sorotan
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Minggu, 08 Agustus 2010
JAKARTA: KPK diminta menelusuri dugaan korupsi di sektor pertambangan karena besarnya potensi kerugian negara, selain merusak hak ekonomi masyarakat.
Sempat dikabarkan akan dibubarkan, ratusan korban â??65 tuntut rehabilitasi
Sumber: solopos.com | Tgl terbit: Senin, 26 Juli 2010
Solo (Espos)--Ratusan korban tragedi 1965-1966 se-Soloraya menggelar diskusi di Gedung Mutiara Solo, Sabtu (24/7). Mereka yang rata-rata berusia di atas 60-tahun tersebut menuntut pemulihan nama mereka yang selama ini dicap sebagai tahanan politik.
DPR Didesak Panggil Kapolri
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
JAKARTA- Kalangan DPR diminta mendorong penuntusan rekening mencurigakan yang diduga milik petinggi Polri. Lembaga legislatif itu diminta memanggil Kapolri untuk menjelaskan secara rinci hasil pemeriksaan terhadap rekening "gendut" perwira Polri dan program reformasi kepolisian.
Penyerangan Aktivis ICW
Para Aktivis Akan Bertemu Kapolri, Tagih Penyelesaian Kasus Tama

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
Jakarta - Para aktivis akan menemui Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri. Mereka menagih Kapolri untuk menyelesaikan kasus penyerangan aktivis ICW Tama S Langkun dan meminta perlindungan atas kekerasan yang dialami para aktivis.
PENGANIAYAAN AKTIVIS
Presiden: Polisi Harus Usut Tuntas

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Jumat, 09 Juli 2010
JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Polri untuk mengusut kasus penganiayaan atas aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun.
Aktivis ICW Diserang
Para Aktivis Kecam Keras Penyerangan Tama

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Kamis, 08 Juli 2010
akarta - Para aktivis prodemokrasi mengecam keras penyerangan terhadap aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun. Kejadian yang berdekatan mulai dari molotov sampai penyerangan, adalah sebuah teror terhadap gerakan antikorupsi.
National Police Chief Apologizes for 'Imperfections'
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Juli 2010
The chief of the badly tarnished National Police on Thursday offered Indonesians an apology for their failings but did not specifically say what he was apologizing for.
Refleksi Tragedi Mei 1998: Mengurai Kasus Orang Hilang di Indonesia
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Senin, 17 Mei 2010
Kasus orang hilang memang tak ada ujungnya. Bahkan hingga saat ini kasus orang hilang saat runtuhnya zaman Orde Baru (Orba) di Indonesia, belum juga menemui titik terang. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sudah berkali-kali mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Mereka terus mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk ikut mendorong penyelesaian kasus orang hilang dan melakukan penyidikan bagi kasus ini dengan melibatkan berbagai macam instansi.
Kontras Surabaya Sesalkan Insiden Hotel Oval
Sumber: kelanakota.suarasurabaya.ne | Tgl terbit: Sabtu, 27 Maret 2010
suarasurabaya.net| Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Surabaya mengecam tindakan Forum Umat Islam (FUI) mengusir tamu Kongres International Lesbian, Gay, Bisex, and Transexual (ILGA) di Hotel Oval Jl. Diponegoro dengan cara kekerasan. ANDY IRFAN JUNAIDI Koordinator Kontras Surabaya yang menyaksikan langsung insiden di Hotel Oval, Jumat (26/03) mengatakan peristiwa ini tegas dan nyata sebuah pelanggaran dasar Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak untuk berekspresi dan berkumpul.
Usir Gay-Lesbian, Massa Serbu Hotel Oval
Sumber: surya.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 27 Maret 2010
SURABAYA - SURYA- Penolakan terhadap komunitas gay dan lesbian yang berencana menggelar kongres berlabel The International Lesbian and Gay Association (ILGA) Asia Regional Conference, semakin keras.
Gay-Lesbian Diusir
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Sabtu, 27 Maret 2010
Ratusan orang dari Gerakan Umat Islam Bersatu yang terdiri dari 43 ormas Islam mengepung lokasi pertemuan kelompok gay dan lesbian di Surabaya, Jumat (26/3). Polisi meminta pengepung yang bermaksud mengusir kelompok gay dan lesbian yang akan berkonferensi itu mengurangi jumlah massa dan tidak bertindak anarkis.
FPI Kepung Hotel Tempat Pertemuan Gay-Lesbian
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Jumat, 26 Maret 2010
VIVAnews - Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) mengepung Hotel Oval di Jalan Diponegoro Nomor 23, Surabaya.
MPU: Hukum Cambuk Tidak Melanggar HAM
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Kamis, 04 Februari 2010
Terkait permintaan penghapusan hukum cambuk terhadap para pelanggar syariat di Aceh oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dengan alasan melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pun angkat bicara.
Kontras Calls for Aceh to Stop Caning Offenders
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Februari 2010
Banda Aceh. The Aceh government should put an immediate stop to caning as a punishment for breaching Islamic Shariah law because it amounts to torture and is not internationally acceptable, the Commission for Missing Persons and Victims of Violence said on Monday.
LSM Ingatkan Presiden-DPR Soal UU Peradilan Militer
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Rabu, 27 Januari 2010
JAKARTA--Sebanyak lima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI agar memberi perhatian terhadap reformasi TNI dengan mengagendakan kembali revisi UU Peradilan Militer.
Rujuk, Polri-LSM 'Nonton Bareng'
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2009
JAKARTA - Suasana perang urat syaraf yang dilancarkan sejumlah LSM terhadap berbagai kebijakan institusi Polri belakangan, bisa jadi mulai mencair. Buktinya, Senin (21/12), kedua pihak bisa duduk bersama dalam suasana penuh kehangatan, di studio XXI Plaza Senayan.
Welcoming a half-baked ASEAN rights body
Sumber: thejakartapost.com | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2009
Its birth was cheered and jeered. As an infantile institution, the first-ever ASEAN human rights body launched in 2009 was not just weak and toothless, it was also almost universally decried as defective.
KPK Diminta Jadi "Wasit"
Kejaksaan dan Polisi juga Terus Bergerak

Sumber: kaltimpost.web.id | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA- Skandal bailout Bank Century Rp 6,7 triliun menjadi garapan bareng lembaga penegak hukum. Tiga lembaga, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian plus Pansus Angket dari DPR, â??mengeroyokâ? kasus itu. Namun, banyak kalangan menilai hanya KPK yang paling tepat menangani kucuran dana Rp 6,7 triliun itu. â??Selama ini lembaga yang efektif baru KPK.
Minta KPK Wasiti Century
Kejagung-Polisi Start Penyidikan Lebih Dulu

Sumber: pontianakpost.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA â?? Skandal Bank Century menjadi garapan bareng tiga lembaga penegak hukum. Mereka adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan kepolisian plus pansus angket dari DPR.Namun, banyak kalangan yang menilai bahwa hanya KPK yang paling tepat menangani kasus bailout Rp 6,7 triliun itu. â??â??Selama ini, lembaga yang efektif baru KPK. KPK bisa menjadi wasit yang fair,â??â?? tegas Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki di gedung KPK kemarin (7/12).
Kasus Century
Pengambil Kebijakan Bisa Dipidana, KPK Jangan Terkecoh

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009
Jakarta - KPK diminta jangan terjebak dengan anggapan bahwa dalam kasus Century tidak ada yang salah dalam pengambilan kebijakan. Justru, lewat kebijakan itulah korupsi bisa terjadi.
Fauzi Abdullah (1949-2009)
Sumber: http://insideindonesia.org/content/view/1259/47/ | Tgl terbit: Minggu, 06 Desember 2009
Not long after 8 pm on the night of 27 November, Indonesian labour activist networks around the world began buzzing with the news of the death of Fauzi Abdullah, a stalwart of the activist community, who devoted more than half his life to Indonesiaâ??s workers.
TANGGAPAN AKTIVIS
Pidato Presiden, Jurus Tanpa Bentuk

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Selasa, 24 November 2009
JAKARTA (Suara Karya): Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyikapi rekomendasi Tim 8 atau Tim Pencari Fakta kasus hukum pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dinilai kalangan aktivis gerakan antikorupsi sebagai jurus tanpa bentuk.
Rakyat Bosan Presiden Berbasa-basi
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Minggu, 22 November 2009
JAKARTA--MI: Koalisi Masyarakat Darurat Keadilan, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan rekomendasi Tim 8. Koalisi menegaskan, rakyat tidak butuh lagi jargon anti korupsi yang gencar disuarakan Yudhoyono pada saat kampanye.
Kapolri Komit Berantas Markus
Sumber: pos-kupang.com | Tgl terbit: Jumat, 20 November 2009
JAKARTA, PK -- Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk memberantas para makelar kasus (Markus) di lingkungan Polri hingga ke akar-akarnya. Bambang menantang semua pihak agar turut melaporkan kasus di Polri.
Presiden Jangan Basa-basi Sikapi Rekomendasi
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk tidak sekadar basa-basi dengan jargon anti-korupsinya pascapenyerahan rekomendasi Tim Delapan. Presiden didesak untuk segera melaksanakan rekomendasi dan tidak berlama-lama lagi.
Pemberantasan Markus Tak Cukup Pidato dan PO BOX
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koalisi Masyarakat Darurat Keadilan meminta Presiden menunjukkan tindakan yang riil untuk memberantas makelar kasus di semua institusi penegak hukum. Koalisi menilai pemberantasan makelar kasus tidak cukup dilakukan dengan pidato dan membuka pengaduan masyarakat di PO BOX 9949 GM.
Antasari Kembali Datangi Tim Delapan
Sumber: jawapos.com | Tgl terbit: Senin, 09 November 2009
JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kemarin (8/11) kembali mendatangi Tim Delapan di gedung Wantimpres, Jakarta. Kedatangannya itu merupakan kelanjutan dari klarifikasi oleh Tim Delapan sehari sebelumnya atau Sabtu lalu (7/11)
Artists to Join Anti-corruption Campaigning on Sunday
Sumber: tempointeractive.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
TEMPO Interactive, Jakarta: The community of Love Indonesia Love the KPK (Cicak) will hold an anti-corruption campaign at the Hotel Indonesia roundabout in Jakarta, on Sunday morning starting at around 7am.
Massa Antikorupsi Kampanye Massal Ahad
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Gabungan elemen masyarakat yang tergabung dalam Cintai Indonesia Cintai KPK atau Cicak akan menggelar kampanye massal antikorupsi di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Ahad (8/11), antara pukul 07.00 sampai 11.00
Slank, Once, Gita Gutawa Akan Ramaikan Demo Antikorupsi
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komunitas Cintai Indonesia Cintai KPK atau Cicak akan menggelar kampanye massal antikorupsi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu, sekitar pukul 07.00. Kampanye ini akan dimeriahkan oleh artis papan atas, seperti Slank dan Fariz R.M.
Hari Minggu Nanti, Seribu Cicak Akan Ramaikan Bunderan HI
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Gabungan elemen masyarakat yang tergabung dalam Cintai Indonesia Cintai KPK atau Cicak menggelar kampanye massal anti korupsi di Bunderan HI, Jakarta Pusat, Ahad (8/11), antara pukul 7 sampai 9. Menurut Manajer Komunikasi Transparency International, Soraya Aiman, perhelatan itu diperkirakan dihadiri lebih dari 1000 simpatisan.
Kapolri Tolak Mundur, Jaksa Agung Tergantung Presiden
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Kamis, 05 November 2009
Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) didesak mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas munculnya nama sejumlah anak buahnya dalam rekaman dugaan kriminalisasi pimpinan KPK. Namun Kapolri menolak mundur.
Pegiat Antikorupsi: Presiden Harus Copot Kapolri
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 04 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Para pegiat antikorupsi yang hadir dalam pertemuan dengan Tim Pencari Fakta (TPF) di Kantor Wantimpres, Rabu (4/11), sepakat mendesak pencopotan Kapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri.
Tim 8 Diminta Beri Rekomendasi Copot Kapolri dan Jaksa Agung
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 04 November 2009
Jakarta - Rekaman penyadapan yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin menunjukkan bobroknya moral penegak hukum di Indonesia. Oleh karenanya, TPF atau Tim 8 Verifikasi diminta memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencopot Kapolri dan Jaksa Agung.
Todung: Tim tidak bisa diintervensi
Kapolri minta maaf soal 'cicak dan buaya'

Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Selasa, 03 November 2009
JAKARTA: Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah menegaskan akan bekerja tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
LSM-LSM: Copot Kapolri
Sumber: antara.co.id | Tgl terbit: Senin, 02 November 2009
Jakarta, (ANTARA News) - Indonesia Police Watch meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mencopot Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri karena telah melakukan kebohongan publik.
Indonesia Says It Won't Bend on Sri Lanka Refugees
Sumber: thejakartaglobe.com | Tgl terbit: Sabtu, 31 Oktober 2009
The government said on Friday that it would not be forced into taking in a group of Sri Lankan asylum seekers stranded here en route to Australia.
NGOs Gather Support For Troubled Corruption Investigators
Sumber: tempointeractive.com | Tgl terbit: Jumat, 30 Oktober 2009
TEMPO Interactive, Jakarta: Several non governmental organisations have reacted to detention of two investigators with the Corruption Eradication Commission on Friday by signing a petition to cancel the detention.
"Ingin Independen, Sama Saja Cuci Tangan"
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Jumat, 30 Oktober 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak jangan mencuci tangannya dalam kisruh penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.
Kapolri Kumpulkan 217 Jenderalnya
Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Selasa, 27 Oktober 2009
BOGOR - Sedikitnya 217 perwira tinggi berpangkat bintang satu sampai bintang tiga dikumpulkan untuk mengikuti workshop yang digelar mulai kemarin di Safari Garden Hotel, Cisarua, Bogor. Kegiatan itu bertujuan memantapkan kepemimpinan Polri serta meningkatkan kinerja dan perubahan kultur Polri sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Challenges of the ASEAN rights commission
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 24 Oktober 2009
ASEAN foreign ministers approved the ASEAN Inter-Governmental Human Rights Commission (AICHR) in July and are expected to inaugurate the Commission on Thursday during the ASEAN summit in Thailand. The acceptance of the AICHR gives two indicators of the current global human rights trend. First, it gives ASEAN an opportunity, as a regional organization, to promote and protect human rights in Southeast Asia.
Menagih Janji SBY Soal Pembunuh Munir
Sumber: rnw.nl | Tgl terbit: Selasa, 20 Oktober 2009
Susilo Bambang Yudhoyono resmi dilantik sebagai presiden Republik Indonesia untuk periode kedua. Satu dari sekian harapan kepada jenderal halus ini adalah membongkar konspirasi pembunuh Munir. Radio Nederland berbincang dengan Usman Hamid, koordinator Komite Solidaritas untuk Munir, KASUM.*
Presiden Diminta Hentikan Penyidikan Terhadap Aktifis ICW
Sumber: BERITABARU.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Oktober 2009
Jakarta, beritabaru.com - Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) diminta bersikap terkait penetapan tersangka dua penggiat anti korupsi, Emerson Juntho dan Illian Deta Arthasari. Meminta penghentian penyidikan oleh Bareskrim Polri dinilai langkah tepat yang harus dilakukan Presiden.
Tim 5 Juga akan Beri SBY Saran Lain Soal KPK
Sumber: HARIANSIB.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 September 2009
Tim 5 akan segera menyerahkan 3 nama calon Pelaksana Tugas (Plt) KPK kepada presiden SBY. Rencananya, selain itu, mereka juga akan memberikan saran tertulis terkait posisi KPK. â??Memang nanti selain menyerahkan 3 nama, kita juga berniat secara tertulis akan menyampaikan saran-saran yang lain guna memperkuat dan perbaikan posisi KPK,â? kata salah satu anggota tim 5 Adnan Buyung Nasution usai melakukan pertemuan dengan Civil Society di gedung Watimpres di Jl Veteran III, Jakarta, Senin (28/9).
PERPPU KPK MK
Tolak Rencana LSM Ajukan Uji Materiil

Sumber: SUARAKARYA-ONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 September 2009
JAKARTA (Suara Karya): Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keinginan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengajukan judicial review atau uji materiil terhadap Perppu Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin.
Tolak Perpu Plt Pimpinan KPK, LSM Temui Ketua MK
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 September 2009
Jakarta - Beberapa perwakilan masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak Perpu Nomor 4/2009 yang berisi tentang Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa LSM pun menemui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
Temui Wantimpres, Kelompok Civil Society Minta Plt KPK Bukan Polisi Atau Jaksa
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 September 2009
Jakarta - Perwakilan beberapa kelompok civil society menemui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) terkait penetapan pelaksana tugas (Plt) KPK. Mereka meminta agar Plt KPK tidak berasal dari polisi atau jaksa. "Tidak satupun menyebut nama. Hanya mereka meminta jangan dari jaksa atau polisi," ujar anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution di kantornya, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2009).
SBY diminta hentikan kriminalisasi pimpinan KPK
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 September 2009
JAKARTA: Aliansi Masyarakat Menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memerintahkan Kepala Kepolisian RI Bambang Hendarso Danuri menghentikan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.
Suciwati Siap Bawa Kasus Munir ke MI
Sumber: ANTARA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 07 September 2009
Surabaya (ANTARA News) - Istri almarhum Munir SH, yakni Suciwati, siap membawa kasus kematian aktivis HAM itu ke Mahkamah Internasional (MI), tapi dirinya menunggu hasil sidang Peninjauan Kembali (PK) terhadap pembebasan Deputi V BIN, Muchdi Pr.
Bowing down to junta pressure a setback for Indonesia
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 Agustus 2009
Civil groups, lawmakers and expert expressed regrets over Indonesiaâ??s decision to cancel a meeting held by members of Burmese government in exile in Jakarta, saying it has hurt the countryâ??s democracy credential by bowing to the juntaâ??s pressure.
NGOs: End Army Antiterror Efforts
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009
A decision by the Army to deploy personnel to assist police in conducting antiterrorism operations was criticized by a number of nongovernmental organizations on Friday, who said the measure would not improve antiterrorism capabilities.
Police Say Communism Fears Led Them To Disband Yogyakarta Teachers Forum
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 Agustus 2009
The National Police apologized on Thursday for a July 17 incident in which Yogyakarta Police broke up a workshop attended by history teachers on suspicions that the session would be used to spread communism, a human rights activist said.
Kasus David Dijajaki untuk Dibawa ke HAM International
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2009
JAKARTA -- Kasus kematian David Hartono Widjaya rencanya akan dijajaki sampai ke Mahkamah International. Langkah ini dilakukan sebagai upaya lanjutan menggugat putusan Pengadilan Coroner Singapura yang memvonis kematian David sebagai kasus bunuh diri.
Good Cop, Bad Cop: A Globe Special Report on Police in Indonesia
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 03 Agustus 2009
On a hot and sticky recent Saturday, hundreds of travelers heading out of the capital to Bogor found themselves stranded in â??UKI,â? a well-known transportation depot in East Jakarta, perplexed about why they couldnâ??t find any transportation.
246 Anggota Polisi "Nakal" Telah Dibebastugaskan
Sumber: PIKIRANRAKYAT.COM | Tgl terbit: Minggu, 02 Agustus 2009
Selama tahun 2008, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah memecat 246 anggotanya yang dinilai "nakal". Sanksi tegas itu terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan maupun wewenang yang dilakukan oknum polisi selama menjalankan tugasnya.
Agar Akuntabel, Polri Butuh Kawalan Masyarakat
Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009
Jakarta, CyberNews. Guna mendukung upaya Polri dalam membangun institusi pemolisian yang demokratis dan akuntabel, dukungan dan kawalan oleh berbagai kalangan masyarakat sipil sangatlah dibutuhkan, terlebih kalangan masyarakat sipil yang bergerak dalam penegakkan isu keadilan dan HAM maupun reformasi.
Government giving up 'too early': Activists
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Juli 2009
The Indonesian government has been criticized for giving up too early on its struggle to create a powerful regional human rights body, by making a last-minute compromise to accommodate the interests of some ASEAN states, critics say.
PAPUA
Paradigma Konflik Harus Ditinggalkan

Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Juli 2009
Jakarta, Kompas - Berbagai persoalan di Papua tak akan dapat dituntaskan jika paradigma bahwa Papua adalah wilayah konflik tidak ditinggalkan. Sikap dan cara pandang yang melihat Papua sebagai wilayah yang tidak aman dan penuh konflik justru akan mengaburkan persoalan dasar di Papua, yaitu ketidakadilan ekonomi, sosial, dan budaya, rendahnya mutu pelayanan publik serta kesejahteraan warga.
Top Court Rejects AGO Appeal Over Muchdi Acquittal
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Jumat, 10 Juli 2009
The Supreme Court has thrown out an appeal by prosecutors against the acquittal of former top intelligence official Muchdi Purwoprandjono over the murder of renowned rights activist Munir Said Thalib in 2004.
Debates continue to disappoint observers
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Juli 2009
The fourth session of the presidential/vice presidential debates might not have a clear winner as observers are divided on who performed better. The following are the assessments of observers who followed the broadcast of the event. Aleksius Jemadu, acting dean of Social and Political Sciences Faculty of the Pelita Harapan University in Karawaci, Banten, believes Prabowo clearly won Tuesdayâ??s debate.
Amnesty Slams Police Over Ongoing Abuse of Suspects
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Rabu, 24 Juni 2009
Despite several steps taken by police to improve their transparency and accountability, officers are still being found guilty of abusing and extorting suspects living in poor and marginalized communities, Amnesty International said on Wednesday.
So who stole the show?
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 24 Juni 2009
Tuesday night saw the second session of the nation's first official debates for the presidential/vice presidential race, featuring candidates for the second top job. The following are the assessments of observers who followed the broadcast of the event.
What they said about the first-ever 'debate' for the top job
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Juni 2009
Thursday's debate received mixed reactions from the pundits, scholars and the general public alike. Most welcomed the effort of the three candidates, but few seemed convinced by their campaign promises.
Pekerja Soechi Tagih Janji
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Juni 2009
Pekerja Hotel Soechi International, Medan, menagih janji Dinas Tenaga Kerja Kota Medan untuk memenuhi hak-hak mereka. Dari 10 tuntutan karyawan yang ditandatangani manajemen Hotel Soechi International pada 16 April, tidak ada satu pun dari gugatan tersebut yang ditindaklanjuti perusahaan. Padahal, tuntutan buruh itu telah didukung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Medan.
Rights group fights on over Indonesian poisoning
Sumber: AUSTRALIANNETWORKNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 Juni 2009
A leading human rights group in Indonesia says the country's president still has to make good on his promise of final justice for a campaigner poisoned five years ago.
Signs of change, but Indon military still holds sway
Sumber: AUSTRALIANNETWORKNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
PETER CAVE: Indonesia's leading human rights advocate says Indonesia's military remains above the law but he remains optimistic that change is underway in his country.
Asylum Seekers Go on Hunger Strike in Aceh Prison
Sumber: THEJAKARTAGLOBAL.COM | Tgl terbit: Kamis, 21 Mei 2009
Banda Aceh. Fifty-five Sri Lankans who had been held at a warehouse since they drifted ashore in Aceh last week went on a hunger strike after being been moved to a prison, an immigration official said on Thursday.
Government Urged Not to Repatriate Refugees
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 18 Mei 2009
Banda Aceh. Activists have urged the government not to repatriate 55 Sri Lankan refugees stranded in Aceh after their boat sank last Thursday during an attempted voyage to seek political asylum in Australia. Hendra Fadli, coordinator for Acehâ??s Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), argued in a written statement received by the Jakarta Globe in Banda Aceh over the weekend that the Sri Lankans were persecuted Tamils escaping the conflict in their homeland.
Nezar Patria: Juggling ownership and press freedom
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Mei 2009
Nezar Patria wanted to be a journalist since junior high school, even though it went against the wishes of his father, veteran journalist Syamsul Kahar. "Although my father is a journalist, who co-founded Serambi Indonesia newspaper in Banda Aceh, he never encouraged me to be a journalist. There was always a reason for his objections," he told The Jakarta Post recently.
Aurora dan Taty, Berbagi Harapan
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 27 April 2009
"Kami datang untuk menunjukkan solidaritas, berbagi pengalaman dan harapan, serta keyakinan akan datangnya keadilan. Jangan pernah menyerah", Kalimat itu diucapkan Taty Almeida (79), ibu dari Alessandro M Almeida. Saat "diambil" pada 17 Juni 1976, anak kedua dari tiga bersaudara itu berusia 20 tahun.
Tineke Rumkabu: The stigma â??makes us feel we're not part of Indonesia'
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Minggu, 26 April 2009
Papuan Tineke Rumkabu, along with activists and relatives of human rights victims, met Argentinean human rights icons Lidya Taty Almeida and Aurora Morea of Les Madres de la Plaza de Mayo last week.
Mothers of Plaza De Mayo: Justice for disappeared loved ones, one step at a (long) time
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Minggu, 26 April 2009
Why are there women here dancing on their own?/ Why is there this sadness in their eyes? ../ Theyâ??re dancing with the missing/Theyâ??re dancing with the dead/They dance with the invisible ones/Their anguish is unsaid â?¦ (Sting)
Jangan Pilih Politikus dan Partai Pelanggar HAM
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 21 Maret 2009
Depok, Kompas - Para korban, keluarga korban, serta pejuang hak asasi manusia menyerukan agar masyarakat tidak memilih caleg, partai politik, capres, dan cawapres pelanggar hak asasi manusia, melindungi pelanggar HAM, atau tidak mempunyai agenda HAM. Sebaliknya, mereka menyerukan agar masyarakat memilih caleg, parpol, serta capres dan cawapres yang berpihak kepada rakyat dan penegakan hak asasi manusia.
Hak Asasi Manusia:Membangun Harapan dalam Kepahitan
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 03 Maret 2009
Rasanya seperti acara yang percuma, ketika Kontras bersama dengan LIMA dan Dewan Perubahan Nasional menggelar dialog interaktif ke-2 yang mempertemukan calon anggota legislatif dengan korban kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kesempatan tanya jawab, korban dengan jujur menyatakan rasa pesimisme mereka terhadap niat dan upaya para calon memperjuangkan penegakan HAM di DPR.
Delegasi RI Tak Usung Isu Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 09 Februari 2009
JAKARTA, SENIN â?? Delegasi Pemerintah RI yang akan dikirim untuk menghadiri Sidang Dewan HAM PBB 2 Maret di Jenewa, Swiss, tak akan mengusung kasus pembunuhan aktivis HAM Munir secara khusus. Akan tetapi, kasus tersebut justru akan disuarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang notabene hak suara di Dewan HAM hanya memiliki waktu bicara yang minim yakni sekitar 2 menit.
Muchdiâ??s acquittal, â??worst New Year giftâ??
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 02 Januari 2009
The acquittal of former top spy Maj. Gen. (ret) Muchdi Purwopranjono of all charges in the murder of human rights activist Munir Said Thalib has incensed rights activists and observers.
Kontras: Komitmen Pemerintah Terhadap HAM Pasang Surut
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 15 Desember 2008
JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan, komitmen pemerintah terhadap penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air terkesan pasang surut.Menurut Usman Hamid dalam diskusi tentang penuntasan kasus HAM di Jakarta, Senin, pasang surut dari komitmen pemerintah tersebut terlihat dalam sejumlah hal seperti mengenai masalah Ratifikasi dari kovenan PBB yang berkaitan dengan HAM.
Lima Menguak HAM
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 06 Desember 2008
Jakarta -- Di perhelatan kesepuluh tahun Jakarta International Film Festival (JiFFest) 2008 menyuguhkan rangkaian film beragam tema. Salah satunya film tentang hak asasi manusia. Lima film diputar menyambut Hari HAM Internasional, yang jatuh pada 10 Desember mendatang.
East Timor, Indonesia Hope To Draw Line Under 1999 Violence
Sumber: ABC.NET.AU | Tgl terbit: Senin, 14 Juli 2008
Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono will meet with East Timor's President and Prime Minister in Bali for tomorrow's official release of the final report by the Commission of Truth and Friendship, investigating the violence of 1999.
Tak Sesuai Konstitusi, Bakor Pakem Diminta Bubar
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 04 Mei 2008
Jakarta - Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) dinilai tidak sesuai dengan demokrasi modern dan justru sering memancing tindak kekerasan tehadap kelompok minoritas. Untuk itu, Bakor Pakem selayaknya harus dibubarkan.
European declaration provides boost for Munir murder probe
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 22 Maret 2008
The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) cannot be separated from Munir Said bin Thalib, its co-founder who was murdered aboard a Garuda flight from Jakarta to Amsterdam in September 2004, say commission executives.
KKP Diminta Tidak Memanipulasi Kebenaran
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 19 Maret 2008
Jakarta-Laporan hasil Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) ke PBB akan mempengaruhi citra Indonesia di forum internasional. Karena itu, KKP di Indonesia ataupun Timor Leste diminta tidak memanipulasi kebenaran yang telah diakui oleh berbagai dokumen resmi antara lain KPP HAM di Timor Timur, Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta, Pengadilan Kejahatan Berat di Dili dan CAVR.
RI Abaikan Deklarasi Munir, UE Bisa Perpanjang Larangan Terbang
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 17 Maret 2008
Jakarta - Parlemen Uni Eropa (UE) mengeluarkan deklarasi agar pemerintah Indonesia mengusut tuntas kasus Munir. Jika deklarasi tersebut disepelekan, tidak tertutup kemungkinan negara-negara UE memperpanjang larangan terbang maskapai Indonesia ke Eropa.
Uni Eropa Desak SBY Tuntaskan Kasus Munir Hingga Akarnya
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 17 Maret 2008
Jakarta - Parlemen Uni Eropa mendesak pemerintah Indonesia menuntaskan kasus Munir hingga akarnya. Desakan itu tertuang dalam Written Declaration nomor 98/2007 tertanggal 13 Maret 2008.
PBB Dinilai Delegitimasi KKP : Kecurangan Unamet di Timor Timur Dibeberkan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 24 Juli 2007
Jakarta, Kompas - Penolakan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hadir dan bersaksi dalam dengar pendapat IV yang tengah digelar Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste merupakan delegitimasi terhadap komisi itu.
World is watching Munir murder probe closely: UN
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 Juli 2007
United Nations High Commissioner for Human Rights Louise Arbour said she expects the Indonesian government to quickly get to the bottom of the murder of prominent rights campaigner Munir Said Thalib.
Koalisi LSM: Sutiyoso Seharusnya Ditangkap
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007
Jakarta - Sejumlah LSM yang tergabung dalam Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Advocacy menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso seharusnya ditangkap karena menolak perintah pengadilan.
Penegakan HAM Masih Buruk
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Mei 2007
Jakarta, Kompas - Meskipun meratifikasi banyak konvensi tentang hak asasi manusia atau HAM, seperti hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, hingga kini pembelaan dan penegakan HAM di Indonesia masih buruk. Kondisi itu dilihat dari minimnya implementasi konvensi itu oleh pemerintah.
Judicial Review Hukuman Mati Akan Diajukan LSM ke MK
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Mei 2007
Jakarta - Pemberlakuan hukuman mati terus menuai pro kontra. Koalisi LSM akan mengajukan judicial review terkait hukuman mati ke Mahkamah Konstitusi pada Juni 2007.
Pejabat Jebolan IPDN Nggak Jamin Anti Korupsi
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 11 April 2007
Solusi yang diambil Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) memotong satu generasi mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dinilai tidak menyelesaikan masalah. Sebab, tindak kekerasan berulang kali terjadi.
Pelanggaran HAM: KKP Tak Akan Selesaikan Masalah di Timor Leste
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 24 Maret 2007
Kupang, Kompas - Komisi Kebenaran dan Perdamaian Republik Indonesia-Timor Leste tidak akan menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Timor Leste. Lembaga tersebut hanya fokus pada pelanggaran HAM pascapenentuan pendapat tahun 1999, tetapi mengabaikan kasus pelanggaran HAM sebelumnya.
Selamat Datang Konvensi Orang Hilang!
Sumber: KCM | Tgl terbit: Kamis, 25 Januari 2007
Setelah bertahun-tahun diperjuangkan, PBB mengesahkan perangkat hukum internasional yang baru, Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, disingkat Konvensi Antipenghilangan Paksa atau Konvensi Orang Hilang. Di Amerika Latin, orang hilang disebut desaparecidos.
Penggantian Panglima TNI: PILIH KANDIDAT YANG REFORMIS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 17 Februari 2006
Pengajuan Marsekal Djoko Suyanto sebagai calon Panglima TNI, oleh Presiden Yudhoyono, tampaknya bakal mulus. Sejauh ini tidak ada resistensi kuat dari DPR atas pengajuan Panglima TNI yang memang hak prerogatif presiden itu.
AS, YAHUDI, DAN ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 19 November 2005
Pertengahan September 2005, wartawan "Kompas" Dedi Muhtadi bersama sembilan wartawan lainnya diundang Pemerintah Amerika Serikat untuk melihat kegiatan sukarelawan ("volunteerism") dan masyarakat madani ("civil society"). Selama dua minggu peserta diajak mengunjungi beberapa kota, antara lain Washington DC, New York, dan Tucson, Arizona. Laporannya dimuat di halaman ini dan halaman 34-40.
PANGLIMA TNI BANTAH KECOLONGAN : Jangan Salahkan Masyarakat
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 04 Oktober 2005
Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto membantah tuduhan lembaga intelijen kecolongan dalam kasus peledakan bom di Bali. Sebab, lembaga intelijen hanya bisa bekerja efektif jika masyarakat memberi dukungan dan informasi. "Intelijen hanya bisa bekerja optimal jika mendapat dukungan masyarakat. Dahulu kami sering mendapat informasi dari masyarakat, tapi sekarang tidak lagi.
AS DIHARAPKAN CABUT EMBARGO SENJATA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 21 Mei 2005
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang akan berkunjung ke Amerika Serikat, diharapkan bisa meyakinkan anggota Kongres AS untuk mencabut embargo suku cadang dan persenjataan terhadap Indonesia. "Pesawat tempur kita, misalnya pesawat jenis F-16, saat ini dari 10 pesawat, hanya empat yang bisa terbang. Enam lainnya terpaksa diparkir karena kesulitan suku cadang," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di sela peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Jumat (20/5) di Istana Negara.
Pajak untuk pekerja kemanusiaan atau relawan di Tapak Tuan (Aceh Selatan)
Sumber: ORPAD | Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005
ORPAD) Menurut keterangan beberapa relawan yang berjalan dari Tapak Tuan ke Banda Aceh pada December 29, 2004 lalu, beberapa pekerja kemanusiaan dan relawan dipaksa membayar pajak atau pungutan ketika hendak memasuki Meulaboh.
Aparat main tangkap di Gandapura, Bireun & Banda Aceh
Sumber: acehkita dan Orpad | Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005
(AcehKita dan Orpad) Tepat beberapa jam saja setelah tsunami menggulung Desa Geulanggang Meunje, Kuta Blang, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aisyah semakin bersedih, karena keponakannya Nasri ditangkap oleh SGI (Satuan Gabungan Intelijen) yang berpos di pusat pasar Gandapura. Waktu itu sekitar, pkl 18.00 Nasri sedang bersepeda ke arah warung, tiba-tiba sebuah mobil panther datang dengan kecepatan tinggi dan berhenti tepat di dekat Nasri.
Berita & Advokasi KONTRAS untuk Situasi Aceh
Sumber: KONTRAS | Tgl terbit: Kamis, 06 Januari 2005
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Korban Bencana Gempa Tsunami di NAD & SUMUT
English
Berita & Advokasi KONTRAS untuk Situasi Aceh
Bireun, Bentrok Petugas & Tahanan
Dari Posko Relawan Kontras, di Bireun, dikabarkan para tahanan penjara disana meminta ijin pada petugas penjara untuk menjenguk keluarganya di desa, pasca gempa dan tsunami. Tetapi izin ditolak petugas, sehingga para tahanan membakar penjara. Ini mengakibatkan banyak tahanan berhasil keluar. Kemudian aparat keamanan (kurang jelas aparat dari mana) melepaskan tembakan peringatan. Banyak tahanan tidak menanggapi peringatan ini, sehingga aparat melepaskan tembahkan ke arah tahanan. Akibatnya dua tahanan mengalami luka tembak.
(Data 2 Januari, relawan posko Universitas Al-Muslim, Bireun)
Kontak senjata TNI & GAM
Dikabarkan telah terjadi kontak senjata antara TNI dengan GAM di daerah Seunudon, Aceh Utara, yang menewaskan dua anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Barang barang bukti yang ditemukan dua pucuk senjata.
Sebelum kontak senjata aparat TNI dengan menggunakan Truk Reo melakukan operasi ke daerah Seunodon, Aceh Utara. (Data relawan Kontras , 6 Januari 2005, di Aceh Utara)
Update Pengungsi
Awalnya data pengungsi dari jaringan LSM, per 28 Desember 2004 (Kontras), menyebut 50,554 jiwa. Sumber terakhir radio 68H dan RRI tgl 4 Januari 2005, total keseluruhan pengungsi 387.600 jiwa di seluruh NAD dan Sumut. Banyak dari pengungsi masih kekurangan bahan makanan, berbagai kebutuhan pokok lain. Mereka juga berhadapan dengan permasalahan seputar terbatasnya berbagai fasilitas air/MCK/sanitasi dan kesehatan. (lihat ke informasi dari YAPPIKA atau Walhi untuk detil)
Link Berita Koalisi Masyarakat Sipil untuk Korban Bencana Gempa Tsunami di NAD & SUMUT:
Suciwati dan Usman Hamid Menyusul ke Amsterdam
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2004
Suciwati (istri Munir), Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Usman Hamid, dan Pungki Indarti (dari Imparsial) hari Rabu (8/9) ini akan terbang ke Amsterdam, Belanda, untuk mengurus dan menjemput jenazah pejuang hak asasi manusia, Munir (39). Belum ada kepastian kapan jenazah Munir dibawa kembali ke Tanah Air.
Perginya Pahlawan Orang Hilang
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2004
HARI Senin, 6 September 2004, pukul 21.09.14, telepon genggam Rachland Nashidik, Direktur Program Imparsial, berdering. Sebuah pesan singkat masuk. "Lan, Cok, aku berangkat, titip kantor dan anak istriku." Itulah pesan singkat yang dikirim Munir, Direktur Eksekutif Imparsial, kepada Rachland Nashidik dan Rusdi Marpaung (Ucok), sebelum aktivis HAM ini meninggalkan Jakarta menuju Amsterdam (Belanda) untuk melanjutkan studi.
61 Politisi Busuk Dipublikasikan
Sumber: Republika | Tgl terbit: Senin, 15 Maret 2004

JAKARTA -- Lembaga ini siap untuk digugat balik. Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk (GN-TPPB) benar-benar meluncurkan nama-nama calon anggota legislatif (caleg) yang mereka kategorikan sebagai politisi busuk. Lewat koran-koranan bernama Sosok, GN-TPPB meluncurkan 61 nama. Aliansi 142 lembaga itu siap digugat balik.

Perpanjangan Enam Bulan Darurat Militer di Aceh: BISA SAJA DIPERSINGKAT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 07 November 2003
Pemerintah akhirnya memperpanjang status darurat militer di NAD, untuk enam bulan lagi, terhitung mulai 19 November 2003. Demikian keputusan sidang kabinet yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri di Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (6/11). Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengumumkan hasil rapat menyatakan, waktu enam bulan itu bisa saja dipersingkat atau diperpanjang lagi.
KEAMANAN LHOK SEUMAWE KINI MAKIN DIPERKETAT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 20 Agustus 2003
Setelah dikejutkan oleh delapan bom dua hari lalu, keamanan di Kota Lhok Seumawe kini diperketat. Sejak Selasa (19/8) kemarin setiap penumpang dan kendaraan yang memasuki pusat kota diperiksa dan digeledah.
TAP MPRS NO XXV SOAL KOMUNIS TAK BISA DIPAKAI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 09 Agustus 2003
Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan bahwa Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tidak dicabut, maka MPR harus menyatakan tap tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum di pengadilan. Artinya, ketetapan itu tetap tidak bisa dipergunakan sebagai dasar hukum sebuah tindakan.
SELAMAT TINGGAL KOMNAS HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 04 Agustus 2003
LENGKAP sudah carut-marut wajah penegakan hukum Indonesia. Upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lewat Tim Ad Hoc Kerusuhan Mei 1998 untuk memanggil paksa beberapa perwira TNI bersaksi akhirnya kandas, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak memberi perintah dimaksud. Hampir dapat dipastikan, langkah tim yang dipimpin
Pengungkapan Pengungsi Aceh: TNI MELATIH MILISI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 11 Juni 2003
Sejumlah pengungsi yang ditemui Tim Pemantau Perdamaian di Aceh, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengungkapkan bahwa pasukan Tentara Nasional Indonesia melatih milisi, yang dimanfaatkan untuk mengalihkan konflik horizontal menjadi konflik vertikal. Tidak jelas apakah pelatihan milisi itu merupakan bagian dari kebijakan TNI, atau cuma improvisasi sebagian prajurit.
SNUP DESAK PEMERINTAH SELESAIKAN KASUS FREEPORT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 04 Juni 2003
Empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Papua (SNUP) mendesak pemerintah mengungkap dan menyelesaikan kasus tewasnya guru International School PT Freeport di Mile 62,5, Tembagapura, Timika, Papua tanggal 31 Agustus 2002.
Menyembuhkan Amnesia Sejarah: KASUS PENGHILANGAN PAKSA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 28 Mei 2003
DHEK jaman berjuang//njur kelingan anak lanang; Biyen tak openi//ning saiki ono ngendi. Jare yen wis menang//keturutan sing digadhang; Bien ninggal janji//saiki opo lali. Ning gunung//tak ingoni (cadhongi) sega jagung; Yen mendhung//tak kudhungi (silihi) caping gunung. Sukur bisa nyawang//gunung desa dadi rejo; Dene ora ilang//nggone lara lapa.
Wakil Presiden soal Pasal 19 RUU TNI : UKURAN PENGERAHAN PASUKAN HARUS JELAS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 01 Maret 2003
Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz mendukung materi Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang menyatakan, dalam keadaan mendesak, Panglima TNI mempunyai kewenangan mengerahkan kekuatan militer tanpa izin presiden terlebih dahulu. Wewenang ini perlu untuk menunjang stabilitas keamanan. Asalkan, Panglima TNI melaporkan keputusannya ke presiden dalam 1 x 24 jam.
Bisnis Militer : ANTARA MANFAAT DAN BIANG MASALAH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 07 Oktober 2002
SELAMA dua hari Kota Binjai, Sumatera Utara, lumpuh total, menyusul serangan yang dilakukan aparat militer dari Batalyon Lintas Udara (Linud) 100/Prajurit Setia (PS), injai, ke Markas Polres Langkat, Minggu (29/9) malam. Kontak senjata antara aparat militer dan polisi di luar komando resmi itu menyebabkan sepuluh orang tewas
PANGLIMA TNI MEMINTA MAAF
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 05 Oktober 2002
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Endriartono Sutarto meminta maaf atas kekeliruan masa lalu dan juga beberapa kejadian di masa kini yang dilakukan anggota TNI. Perbuatan anggota TNI dalam berbagai tindak pelanggaran disiplin itu telah membawa dampak kerugian yang tidak kecil di kalangan masyarakat dan menempatkan TNI pada posisi sulit.
BANTUAN MILITER AS: UNTUK APA?
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 15 Agustus 2002
JANJI Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memberikan paket bantuan kerja sama militer sebesar 50 juta dollar AS lebih kepada Indonesia menimbulkan keresahan di kalangan aktivis gerakan sipil dan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Air, khususnya di kalangan aktivis Aceh. Bantuan yang dijanjikan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Colin Powell
KONFLIK ACEH BISA BERUBAH MENJADI PERANG RAKYAT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 05 Agustus 2002
Aceh bukanlah nama asing bagi masyarakat internasional. Apa yang terjadi di daerah Serambi Mekah selalu muncul di media massa mancanegara maupun laporan-laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, berbagai kritik dan kecaman masyarakat internasional tetap tidak mengubah sikap Pemerintah RI. Ibarat anjing menggonggong, kafilah berlalu.
TIGA ORNOP PAPUA AJUKAN "JUDICIAL REVIEW" KEPPRES KPN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2002
Belum sempat bekerja untuk melaksanakan tugas penyelidikan kasus terbunuhnya Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay, Komisi Penyelidik Nasional (KPN) dipersoalkan tiga organisasi nonpemerintah (ornop) Papua. Ketiga ornop itu akan mengajukan judicial review (uji materiil) terhadap Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Penyelidik Nasional. KPN dianggap tidak memiliki dasar hukum sehingga harus dibubarkan dan diganti dengan tim ad hoc Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang melibatkan unsur masyarakat dan pihak internasional.
PERLU ADA SINERGI ANTARA DPR DAN LSM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 22 Januari 2002
Supaya agenda reformasi dan proses demokratisasi bisa berjalan, perlu ada sinergi antara DPR dan aktivis LSM. Kerja sama itu dapat berupa masukan bahan-bahan dari kalangan LSM kepada DPR, dan DPR yang akan memperjuangkannya dalam rumusan Undang-Undang.
PEMERINTAH INGIN KEMBALIKAN IMIGRAN GELAP
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 25 November 2001
Pemerintah Indonesia menghendaki kerja sama internasional di mana imigran gelap dapat disalurkan ke negara lain atau di kembalikan ke negara asal.
APARAT SEMAKIN GENCAR TANGKAP AKTIVIS DI ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2001
Aparat keamanan di Aceh dalam hari-hari terakhir semakin gencar melakukan penangkapan aktivis hak asasi manusia mau pun relawan kemanusiaan. Tanpa alasan jelas, hari Selasa (17/7), Indra Kemala, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh beserta Happy Lolo, aktivis Popular Crisis Centre, ditangkap
Soal Pembentukan Pengadilan HAM "Ad Hoc" : DPR TAK PUNYA PILIHAN LAIN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 18 Desember 2000
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak mempunyai pilihan lain untuk memperbaiki citra Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia (HAM), kecuali segera mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur (Timtim) pascapenentuan pendapat. Apalagi, kini sorotan terhadap pelanggaran HAM
MUNIR TERIMA THE LIVELIHOOD AWARD
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 09 Desember 2000
Ketua Yayasan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, Jumat (8/12), secara resmi menerima penghargaan the Right Livelihood Award dan suatu upacara penganugerahan di depan Parlemen Swedia di Stockholm. Penghargaan diterima langsung oleh Munir dari Ketua Yayasan the Right Livelihood Award
KETUA DPR DESAK POLRI SELIDIKI PENEMUAN LIMA MAYAT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 08 September 2000
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tandjung mendesak Kepolisian menyelidiki penemuan lima mayat di Desa Bagalingga, Kabupaten Karo Sumatera Utara, yang salah satu di antaranya diduga mayat Djafar Siddiq Hamzah (35), seorang aktivis kemanusiaan yang dinyatakan hilang sejak 5 Agustus 2000 lalu.
KELUARGA ORANG HILANG GELAR AKSI DAMAI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 31 Agustus 2000
Sekitar seratus sanak saudara korban orang hilang menggelar aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Rabu. Aksi yang didukung Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tersebut digelar untuk memperingati Hari Orang Hilang Internasional yang jatuh pada 30 Agustus.
Amnesty International Soal Pasal 28 I UUD 1945: BISA JADI TEMPAT PERSEMBUNYIAN PELANGGAR HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 21 Agustus 2000
Lembaga hak asasi manusia (HAM) dunia, Amnesty International (AI) berpendapat, dicantumkan pasal nonretroaktif (hak untuk tidak dihukum atas perbuatan yang belum ada aturannya) dalam Pasal 28I (1) Perubahan Kedua UUD 1945 bisa berdampak serius.
Soal Penggalian Korban Priok : JAKSA DAN POLISI AKAN MENDAMPINGI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 12 Agustus 2000
(Komnas HAM) tidak mempunyai wewenang untuk membongkar kuburan para korban peristiwa Tanjungpriok, karena wewenang itu ada di tangan penyidik. Oleh karena itu, dalam penggalian kuburan korban Priok, Komnas HAM akan didampingi jaksa dan juga polisi sebagai penyidik.
JEDA KEMANUSIAAN ACEH MAKIN TAK EFEKTIF
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 12 Agustus 2000
Merebaknya aksi penculikan aktivis-aktivis hak asasi manusia (HAM), bahkan juga seorang hakim yang baru dilantik, menunjukkan bahwa Jeda Kemanusiaan di Aceh masih belum efektif. Kedua belah pihak tampaknya kurang serius dan kurang disiplin sehingga masa Jeda Kemanusiaan
PEMECATAN BRIMOB, TINDAKAN POSITIF
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 10 Februari 2000
Pemecatan yang dilakukan Komandan Korps Brigade Mobil (Brimob) Brigjen (Pol) Firman Gani terhadap lima anggota Brimob yang diduga melakukan kejahatan, merupakan hal yang positif. Hal itu merupakan manifestasi tanggung jawab korps Brimob untuk membersihkan nama baik mereka.
LEMAH, KONTROL MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN MILITER
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 02 Oktober 1999
Kontrol masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan militer dalam kehidupan masyarakat sipil sangat lemah. Ini karena tidak adanya rule of conduct militer yang dipublikasikan secara rinci dan jelas kepada masyarakat. Selain itu, kontrol terhadap aparat yang bersalah melakukan tindak pidana juga
UTUSAN RAKYAT ACEH BERUSAHA TEMUI HASAN TIRO DI SWEDIA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 29 Juli 1999
Lima utusan rakyat Aceh awal pekan ini berangkat ke Stockholm, Swedia, untuk menemui Presiden Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF) Hasan Tiro, guna menjajaki penyelesaian masalah Aceh melalui jalan perundingan. Hal itu disampaikan wakil Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
SIDANG PENCULIKAN DIADUKAN KE UTUSAN KOMISI HAM PBB
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 06 Februari 1999
Persidangan kasus penculikan yang dalam pandangan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) semakin lebih mengarah pada proses pembentukan opini pembenaran dilakukannya penculikan, diadukan ke utusan Working Group on Arbitrary Detention
SEMBILAN ORNOP TOLAK RATIH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 19 Desember 1998
Sembilan organisasi nonpemerintah (ornop) menyatakan menolak pembentukan rakyat terlatih (ratih). Pembentukan ratih bertentangan dengan Undang-undang No 20/82 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Kewenangan yang bakal diberikan kepada ratih juga bertentangan dengan KUHAP. Dari segi pertanggungjawaban pun, konsep ratih yang diajukan ABRI tidak jelas.
DATA KOMNAS HAM SOAL ACEH BELUM FINAL * Jumlah Korban Bisa Lebih Besar
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 28 Agustus 1998
Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Sekjen Komnas HAM) Baharuddin Lopa menegaskan, keluhan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto atas temuan Komnas HAM dalam kasus Aceh sebenarnya tidak perlu ada. Sebab, jumlah angka korban yang disebutkan Komnas HAM
PENGHARGAAN AJI UNTUK KONTRAS DAN PIMPINAN MAJALAH "D&R"
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 10 Agustus 1998
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memberikan Penghargaan Suardi Tasrif kepada Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) yang diketuai Munir serta memberikan Penghargaan Mohammad Sjafruddin (Udin) kepada dua tokoh pers, Bambang Budjono dan Margiono yang saat ini memimpin Majalah D&R.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org