Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 363 Hasil Pencarian
1 All

Membongkar Kesalah-Pahaman Soal RUU Hukum Disiplin Militer. Inilah Jawabannya! Membongkar Kesalah-Pahaman Soal RUU Hukum Disiplin Militer. Inilah Jawabannya!
Sumber: KOMPASIANA.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 Agustus 2013

Ada kekeliruan yang diungkapkan LSM Kontras, terkait RUU Disiplin Militer. Salah satunya adalah ungkapan Koordinator Kontras, Haris Azhar yang mengatakan reformasi TNI belum tuntas khususnya masalah bisnis TNI. Yang pasti, Kontras telah salah menyatakan sesuatu dan berbicara tanpa fakta dan realitas.

Tuntutan Kontras Terhadap Moeldoko, Calon Panglima TNI
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Senin, 26 Agustus 2013

Jakarta - Komisi I telah menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Moeldoko menjadi Panglima TNI berikutnya. Namun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memiliki sejumlah rekomendasi untuk pria 56 tahun itu.

KontraS Undang Nurul Izzah Beri Kuliah Umum SeHAMA KontraS Undang Nurul Izzah Beri Kuliah Umum SeHAMA
Sumber: | Tgl terbit: Jumat, 23 Agustus 2013

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menggelar acara pembukaan Sekolah HAM untuk Mahasiswa (SeHAMA) V 2013, yang di isi juga dengan kegiatan kuliah umum dengan tema: "Peran Kepemimpinan Pemuda pada Ketidakpastian Masa depan ASEAN", yang diantara pembicaranya adalah Nurul Izzah, Anggota Parlemen Lembah Pantai, Malaysia.

Bahas Konflik Mesir, Menlu RI akan Temui Presiden DK PBB
Sumber: ACEHONLINE.INFO | Tgl terbit: Kamis, 22 Agustus 2013
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa dijadwalkan bertemu Presiden Dewan Keamanan PBB Maria Cristina Perceval, pada 22 Agustus 2013, guna menindaklanjuti instruksi Presiden RI untuk mencari solusi terhadap permasalahan di Mesir yang semakin memprihatinkan.

Kontras: Sejak 2011, Ada 361 Kasus Penembakan Kontras: Sejak 2011, Ada 361 Kasus Penembakan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Agustus 2013
Sebanyak 361 kasus penembakan terjadi medio 2011-2013. Dari jumlah tersebut, 279 kasus di antaranya melibatkan oknum kepolisian.
KontraS Sebut Penembakan di Papua Didominasi oleh Polisi
Sumber: NEWS.OKEZONE.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Agustus 2013

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan ada 361 kasus penembakkan terjadi di Papua selama kurun waktu 2011-2013.

3 Tahun terakhir, Senjata Aparat tewaskan 137 Orang
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Agustus 2013

Terhitung sejak tahun 2011 sampai 2013, senjata api milik aparat keamanan telah menewaskan ratusan warga sipil. Penembakan bukan hanya dilakukan oleh polisi tetapi juga anggota TNI.

Remisi Khusus Koruptor, Masih Perlukah? Remisi Khusus Koruptor, Masih Perlukah?
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Selasa, 13 Agustus 2013
Pemerintah memberikan remisi kepada 128 narapidana kasus korupsi untuk edisi Idul Fitri tahun ini. LSM Kontras dan ICW mempertanyakan keputusan remisi bagi koruptor itu. Mengapa?
Perwira Polisi Edarkan Senjata Api Ilegal
Sumber: PORTALKBR.COM | Tgl terbit: Selasa, 13 Agustus 2013

Jakarta ? Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengklaim memiliki data keterlibatan perwira menengah Polri, dalam mengedarkan senjata api ilegal kepada masyarakat sipil.

Pemerintah Harus Jelaskan Alasan Diberikannya Remisi Koruptor
Sumber: NEWS.DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 11 Agustus 2013

Jakarta - Sebanyak 182 narapidana kasus korupsi mendapat remisi edisi Idul Fitri. Pemerintah diminta menjelaskan alasan pemberian remisi-remisi tersebut.

Presiden Jilat Ludah Sendiri dengan Angkat Patrialis Jadi Hakim MK
Sumber: NASIONAL.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 11 Agustus 2013

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap menjilat ludahnya sendiri dengan mengangkat mantan Menteri Hukum dan HAM (Menhuk dan HAM) Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi. Presiden pernah mengevaluasi dan mengganti Patrialis sebagai menteri. Hal itu berarti Patrialis pernah gagal menjalankan tugasnya. Koordinator Eksekutif Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menegaskan hal itu di Kantor Indonesia Corruption Watch di Jakarta, Minggu (11/8/2013).

SBY diminta harus pilih calon Kapolri yang terbaik
Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 07 Agustus 2013

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tidak mengulangi kesalahannya dalam proses pemilihan kepala Polri selanjutnya. Meski seluruh calon yang ada dinilai kurang layak, Presiden harus memilih calon yang terbaik.

Polisi, Tuntaskan Kasus Perbudakan di Tangerang!
Sumber: NASIONAL.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Agustus 2013
Penanganan kasus perbudakan buruh kuali di Tangerang oleh Kepolisian dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang dikritik. Dua institusi itu dinilai lamban menyelesaikan kasus tersebut sehingga hak-hak buruh terancam tidak terpenuhi.
Kontras Sambut Positif Rekomendasi Komite HAM PBB
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 30 Juli 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyambut positif rekomendasi dari Komite HAM Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang telah mengeluarkan simpulan atas observasi pelaksanaan sidang laporan pertama Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada 2005 lalu.
Kontras Harap Oditurat Militer Konsisten Lakukan Tuntutan
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 30 Juli 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Oditurat Militer II-11 Yogyakarta untuk teliti dalam mengumpulkan fakta-fakta persidangan sebagai dasar tuntutan kepada terdakwa pelaku pembunuhan empat tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman.
Penyerang Cebongan Bisa Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
Sumber: JOGJA.OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 30 Juli 2013
Kordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar mendesak Oditurat Militer II-11 Yogyakarta untuk teliti dalam mengumpulkan fakta-fakta persidangan sebagai dasar tuntutan kepada terdakwa pelaku pembunuhan empat tahanan di Lapas Cebongan, Yogyakarta.
Setelah ke LBH, Buruh yang Dipecat Karena Salat Lapor KontraS
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 30 Juli 2013
Lami, buruh di perusahaan Korea cekcok sang Direktur, Mr Hary Kim soal salat. Akhirnya, Lami dipecat oleh perusahaan. Setelah ke LBH Jakarta, hari ini Lami mengadu ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Kapolri Tak Boleh Menghamba ke Penguasa
Sumber: HARIANTERBIT.COM | Tgl terbit: Senin, 29 Juli 2013
Gonjang-ganjing pergantian calon Kapolri, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta siapa pun yang nantinya menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo, perlu menjaga netralitas, baik dalam menghadapi Pemilu 2014 maupun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
KontraS Kecam Tindakan Oknum Polisi Pukul Wartawan
Sumber: ATJEHPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 27 Juli 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mengecam tindakan arogansi oknum polisi dalam melayani masyarakat.
Kontras: Kejagung Gantung Kasus 1965/1966
Sumber: NASIONAL.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 24 Juli 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan, Kejaksaan Agung telah mengabaikan rekomendasi Komnas HAM yang meminta institusi hukum tersebut menyelidiki pelanggaran HAM 1965/1966. Hingga kini, penuntasan kasus tersebut masih terkatung-katung.
Kontras Ajak Mahasiswa Berpartisipasi dalam Sekolah HAM
Sumber: ANTARASUMBAR.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 Juli 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengundang partisipasi mahasiswa seluruh Indonesia dalam program rutin tahunan SeHAMA (Sekolah Hak Asasi Untuk Mahasiswa).
Komite HAM Dunia Soroti Kekerasan di Papua
Sumber: BINTANGPAPUA.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 Juli 2013
Jayapura - Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus menyoroti kekerasan yang sedang berlangsung di Papua dan menyesalkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan Indonesia.
UN to take NGO reports on RI human rights seriously
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Juli 2013
Members of the United Nations Human Rights Committee (UNHRC) said they would treat reports of Indonesia?s human rights record, presented by NGOs, as essential input in considering points of recommendation to be made at the end of an upcoming session by the committee.
Pemerintah Diminta Lindungi Hak Warga Syiah Sampang
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 Juli 2013
Jakarta (ANTARA News) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemerintah segera mewujudkan perlindungan dan pemulihan ratusan warga Syiah Sampang yang hingga kini masih berada di penampungan.
Kontras: Soal Tahanan Politik, RI Tak Akan Jujur ke PBB
Sumber: PORTALKBR.COM | Tgl terbit: Minggu, 07 Juli 2013
LSM hak asasi manusia Kontras meragukan pemerintah bersikap jujur dalam menjalani pencatatan kasus HAM oleh Komite HAM PBB pekan depan. Koordinator Kontras, Haris Azhar meyakini, pemerintah akan menutup-nutupi kasus-kasus HAM di Indonesia.
Kasus Cebongan, seharusnya komandan Kopassus juga diperiksa
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 Juli 2013
Sebanyak 12 anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartusuro, Sukoharjo, Jawa Tengah diduga sebagai penyerangan Lapas Cebongan, Sleman dan menembak 4 narapidana narkoba hingga tewas. Kini mereka sudah menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-11, Bantul, Yogyakarta pada Kamis 26 Juni 2013.
Kasus Cebongan, seharusnya komandan Kopassus juga diperiksa
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 Juli 2013
Sebanyak 12 anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartusuro, Sukoharjo, Jawa Tengah diduga sebagai penyerangan Lapas Cebongan, Sleman dan menembak 4 narapidana narkoba hingga tewas. Kini mereka sudah menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-11, Bantul, Yogyakarta pada Kamis 26 Juni 2013.
UU Ormas Terancam Uji Materi
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 03 Juli 2013
DPR akhirnya mengesahkan RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang pada rapat paripurna, Selasa (2/7). Kelompok penentang UU Ormas sudah menyiapkan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Ormas di Sahkan, Kontras Akan Judicial Review ke MK
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 Juli 2013
Akhirnya dalam sidang Paripurna DPR memutuskan voting dalam pengambilan keputusan pengesahan RUU Ormas. Opsi ini diambil setelah sejumlah Fraksi tidak sepakat dalam pengesahan RUU tersebut, Selasa (2/7) di Gedung DPR-RI Senayan Jakarta.
Negara Diam Beragama Terancam
Sumber: PRIORITASNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Juli 2013
Terik panas matahari tak menyurutkan Mat Rosyid mengayuh sepeda pancalnya, Selasa pekan lalu. Dengan berseragam kaos pendek putih, pemuda 24 tahun itu berangkat bersama sembilan orang rekannya dari kantor organisasi masyarakat Ahlulbait Indonesia di bilangan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Pelan tapi pasti, putaran roda sepedanya menyusuri jalanan menuju kompleks wakil rakyat di Senayan.
Pemindahan Pengungsi Syiah Sampang Dinilai Tidak Manusiawi
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Juli 2013
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Albert Hasibuan, mengatakan relokasi warga Syiah Sampang dari tempat pengungsian di GOR Sampang ke Rusunawa di Sidoarjo, Jawa Timur tidak manusiawi. Pasalnya, para warga Syiah yang menjadi korban penyerangan itu menginginkan untuk kembali ke kampung halaman mereka di Sampang, Jawa Timur.
Wantimpres Janji Bawa Masalah Sampang ke Presiden
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Juli 2013
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang diwakili Albert Hasibuan menerima warga Syiah korban kekerasan Sampang dengan didampingi Kontras yang diwakili Haris Azhar di Gedung Wantipres, Jakarta, Senin (1/7).
KontraS: 100 Orang Disiksa 15 Tewas Selama 2013
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 Juni 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mencatat ada 100 peristiwa penyiksaan dan kekerasan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2013. Selain menimbulkan ratusan korban luka-luka, peristiwa penyiksaan itu juga mengakibatkan banyak korban meninggal dunia.
KontraS Telusuri Tempat Kekerasan di Jakarta
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Juni 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menggagas acara bertajuk "Go Rights 2013" pada Minggu (30/6), yang terdiri antara lain kegiatan bersepeda menelusuri wilayah Jakarta untuk pembelajaran HAM.
KontraS Laporkan Kasus Ruben ke Irwasum Polri
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Juni 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) bersama keluarga Ruben melaporkan dugaan rekayasa kasus oleh polisi ke Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Rabu (26/6/2013). Irwasum Polri diminta menyelidiki dan menindak anggotanya yang disebut menganiaya Ruben dan kawan-kawannya.
Tolak Pengesahan RUU Ormas, KontraS SMS Marzuki Alie
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Senin, 24 Juni 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan tegas menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas.
Penyerang Lapas Cebongan Diancam Hukuman Mati
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 21 Juni 2013
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mulai menggelar persidangan kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Kamis (20/6). Terdakwa yang berperan sebagai eksekutor dijerat pasal berlapis mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.
KontraS Tak Setuju Hukuman Mati Pelaku Kasus Cebongan
Sumber: GATRA.COM | Tgl terbit: Jumat, 21 Juni 2013
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tidak mengharapkan hakim pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati terhadap sekelompok oknum prajurit Kopassus Grup II Kandang Menjangan, yang diduga membantai empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Perjuangkan Nasib Ruben, Kontras Temui Kejagung
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Kamis, 20 Juni 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berencana mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menemui Jaksa Agung, Basrief Arief, guna membahas nasib Ruben Pata Sambo, terpidana mati kasus pembunuhan satu keluarga di Tanah Toraja pada tahun 2005.
Kontras lobi Kejagung soal eksekusi mati Ruben
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 20 Juni 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) hari ini menemui Jaksa Agung Basrief Arief. Kedatangannya Kontras ini terkait kasus Ruben Pata Sambo terpidana mati kasus pembunuhan satu keluarga di Tanah Toraja tahun 2005
Penyerbuan Cebongan, Kontras Desak Kapolda Diadili
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Rabu, 19 Juni 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengatakan, Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta, waktu itu Brigadir Jenderal Sabar Rahardjo, harus dimejahijaukan dalam kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta.
KontraS Minta MA Pegang Kendali Penuh
Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 Juni 2013
Diluar konteks pengadilan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Mahkamah Agung (MA) memegang kendali penuh gelar keadilan atas kasus Cebongan ini.
Kontras Desak Pemerintah Serius Tangani Kasus Syiah
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 Juni 2013
Sembilan bulan sudah kasus kerusuhan warga Syiah di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, meletus, hingga saat ini pemerintah belum serius menangani keberadaan para pengungsi. Akibatnya, saat ini para pengungsi masih bertahan di lokasi pengungsian karena tidak diperbolehkan pulang.
Kontras: batalkan vonis mati Ruben
Sumber: BBCINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 Juni 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, bersama keluarga Ruben Pata Sambo, terpidana mati kasus pembunuhan satu keluarga di Tana Toraja pada 2005 lalu, meminta agar aparat hukum terkait membatalkan hukuman mati bagi Ruben dan anaknya.
Warga Syiah Sampang Menagih Janji Presiden SBY
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 Juni 2013
Komunitas Syiah di Sampang menagih janji Presiden SBYyang menyatakan akan menuntaskan masalah yang dihadapi komunitas Syiah pasca penyerangan yang dilakukan oleh kelompok tertentu pada pertengahan tahun lalu.
Tiba di Jakarta, 10 Pesepeda Syiah Ingin Sowan SBY
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 17 Juni 2013
Sebanyak sepuluh orang warga Syiah Sampang datang ke Jakarta meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan langsung menyelesaikan masalah pengungsi Syiah. Mereka tiba di Jakarta, Ahad kemarin, setelah mengayuh sepeda selama 15 hari dari Surabaya
Warga Syiah Sampang Tuntut Pulang
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Senin, 17 Juni 2013
Sepuluh warga Syiah, Sampang, Madura, ke Jakarta dengan bersepeda dari Surabaya. Mereka akan menemui Presiden Yudhoyo untuk menuntut hak pulang ke kampung halaman dengan aman dan damai.
Keluarga Ruben Akan Temui Menteri Hukum
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 17 Juni 2013
Anak bungsu Ruben, Yuliani Anni, bersama pembina rohani Andreas Nurmandala Sutiono berencana menemui Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung
Kontras Akan Kroscek Bantahan Polda Sulselbar
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Senin, 17 Juni 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan mengecek bantahan Polda Sulselbar yang menyatakan kasus Ruben adalah rekayasa dan adanya penyiksaan saat melakukan pemeriksaan.
Kontras Kecam Brutalitas Aparat
Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Senin, 17 Juni 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengecambrutalitas polisi terhadap para demonstran yang memperjuangkan aspirasi untuk menolak kenaikan BBM. Apalagi hingga menyebakan korban, seperti terhadap salah seorang Jurnalis Trans7, Saudara Anton.
Warga Syiah Sampang Tagih Janji Presiden
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 Juni 2013
Warga Syiah di Sampang, Madura, menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menyelesaikan masalah intoleransi di Indonesia. Mereka mendesak pemerintah segera dikembalikan ke kampung halaman di Desa Bluurandi, Kecamatan Karang Penang, Sampang.
Pansel LPSK Diimbau Tak Paksakan Kirim 21 Nama ke Presiden
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 Juni 2013
Elemen sejumlah organisasi seperti Elsam, ICJR, ICW, KontraS, YLBHI, LBH Pers, Walhi, Sawit Watch, TuK Indonesia, PIL-NET dan YLBHU yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, mencoba mengantisipasi perkembangan pemilihan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka khususnya ingin menyikapi rencana Panitia Seleksi (Pansel) LPSK yang disebut "ngotot" tetap akan mengirimkan 21 nama calon kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (17/6) besok.
DPR: Ruben Alami Pengadilan Sesat
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 Juni 2013
Ketua Komisi III DPR, I Gede Pasek Suardika mengatakan eksekusi mati Ruben Pata Sambo (72), harus dihentikan. Alasannya, Selain proses hukumnya dari awal dipaksakan juga karena adanya pihak lain yang telah mengaku melakukan pembunuhan satu keluarga pada 23 Desember 2005 lalu.
Dibantah, Penyiksaan terhadap Terpidana Mati Ruben
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 Juni 2013
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Polda Sulselbar) membantah jika ada penyiksaan dan paksaan terhadap tersangka Ruben beserta anaknya dalam penyidikan kasus pembunuhan satu keluarga di Toraja pada akhir tahun 2005 silam.
Kasus Salah Tangkap Diangkat ke Dunia Internasional
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Sabtu, 15 Juni 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bakal mengangkat kasus korban salah tangkap ke dunia internasional. Ruben Pata Sambo, 72 tahun, dan anaknya, Markus Pata Sambo, warga Jalan Merdeka No 96 Buntu Mamullu, Kelurahan Tondo Mamullu, Makale, Tana Toraja, diduga menjadi korban salah tangkap dan menunggu eksekusi mati.
Menkumham Janji Pelajari Kasus Terpidana Mati Ruben dan Markus
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 14 Juni 2013
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin menyatakan akan mempelajari kasus Ruben dan Markus yang divonis mati, meski empat pelaku sudah ditangkap menyatakan ayah serta anak itu bukan pembunuh satu keluarga di Sulawesi Selatan.
KY Akan Telusuri Kasus Ruben
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 14 Juni 2013
Komisi Yudisial (KY) akan mempelajari perkara Ruben Pato Sambo (72) dan anaknya Markus Pata Sambo yang divonis hukuman mati dengan tuduhan terlibat pembunuhan satu keluarga di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada 2005. Tahap awal, KY akan meminta amar putusan perkara mereka.
Kontras: Korban Salah Vonis Disiksa Atas Dukungan Sipir
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 Juni 2013
Ruben Pata Sambo, Markus Pata Sambo, dan Martinus Pata Sambo, korban salah vonis mengalami serangkaian tindak kekerasan dan intimidasi. Tak hanya mengalami kekerasan dalam proses penyidikan, tapi juga saat menghadapi persidangan.
Kasus Ruben, KontraS Surati Empat Institusi Hukum
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 Juni 2013
Maraknya manipulasi dan rekayasa kasus di Indonesia menimbulkan suatu kekhawatiran. Sebab, Indonesia belum memiliki aturan jelas untuk menyelesaikan rekayasa kasus.
Kontras: Rekayasa Kasus Marak, Aturan Hukum Harus Jelas
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 Juni 2013
Maraknya manipulasi dan rekayasa kasus di Indonesia menimbulkan suatu kekhawatiran. Sebab, Indonesia belum memiliki aturan jelas untuk menyelesaikan rekayasa kasus
Kontras: Pidana Mati Belum Cocok di Indonesia
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 Juni 2013
Koordinator Eksekutif Nasional Kontras, Haris Azhar, menilai, hukuman mati masih belum cocok diterapkan di Indonesia. Pasalnya, kinerja para penegak hukum di Indonesia masih buruk sehingga berpotensi mengeluarkan hukuman yang tidak adil.
Kontras Minta Polisi Tak Gegabah Tangani Terorisme di Poso
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Rabu, 12 Juni 2013
Seorang terduga terorisme, Nudin alias Ahmad, tewas ditembak mati oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di Poso, Sulawesi Tengah, Senin 10 Juni 2013 lalu. Sebelum ditembak, Nurdin juga diduga ditabrak oleh mobil aparat.
KontraS Aceh desak polisi usut tuntas kasus penculikan karyawan Medco
Sumber: ATJEHPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 12 Juni 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS Aceh mendesak polisi menginvestigasi secara menyeluruh penculikan Malcom Primsore, 60 tahun, warga Skotlandia (inggris Raya), pada Selasa 11 Juni 2013.
Kontras Nilai RUU Komcad Upaya Militerisasi
Sumber: SUARAPEMBAHARUAN.COM | Tgl terbit: Rabu, 12 Juni 2013
Koordinator Eksekutif Kontras, Haris Azhar menilai, usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kompenen Cadangan (Komcad) merupakan upaya militerisasi terhadap warga sipil dan hal ini belum diperlukan di Indonesia.
Kontras Bantah Tuduhan Bela Kelompok Separatis
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 12 Juni 2013
Kantor LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) didemo ratusan massa. Mereka menuduh Kontras telah membela kepentingan kelompok separatis yang mendukung kemerdekaan Papua.
Sebut Aparat di Balik Penembakan di Freeport, Kantor Kontras Didemo
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 11 Juni 2013
Puluhan orang yang mengatasnamakan dirinya Front Pemuda Merah Putih mendatangi kantor Kontras di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mempertanyakan pernyataan Kontras bahwa aparat TNI berada di balik insiden penembakan di kawasan Freeport Indonesia, Papua.
Kantor Kontras Dijaga 75 Anggota Brimob
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 11 Juni 2013
Aksi demonstrasi yang dilakukan sekitar 30 orang masa dari Front Pemuda Merah Putih di kantor Kontras, Jalan Borobudur Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2013), dijaga ketat. Sebanyak 75 anggota Brimob dikerahkan untuk mengamankan aksi.
KontraS Nilai Pendemo Blunder Soal Bela Separatis
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 11 Juni 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menilai Laskar Merah Putih blunder terkait tudingan mereka bahwa KontraS membela kaum separatis di Papua dengan bertopeng Hak Asasi Manusia (HAM).
Kontras Minta Rekontruksi Kasus Cebongan
Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Juni 2013
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan pihak penyidik Polisi Militer Tentara Angkatan Darat belum melakukan rekontruksi kasus Cebongan. Penyidikan Denpom dan Oditur Militer (Otmil) TNI AD soal kasus penyerbuan anggota Kopassus ke Lapas Cebongan sangat tertutup. Hal itu membuat perkembangan kasus hanya sedikit terungkap.
KontraS: TNI dan Polisi Sempat Mencegah Penyerangan di Cebongan
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Juni 2013
Hasil investigasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyebutkan bahwa sempat ada upaya kerdilisasi kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta yang terjadi pada 23 Maret 2013 menewaskan empat tahanan titipan Polda DIY.
Kontras: TK Bagian Proses Politik Pluralis dan Demokratis Indonesia
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 08 Juni 2013
Komisi Nasional Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ikut berbela sungkawa atas meninggalnya Ketua MPR Taufiq Kiemas di Singapura, Sabtu (8/6).
Penganut Syiah yang Bersepada ke Jakarta Sudah Sampai Kudus
Sumber: PORTALKBR.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 Juni 2013
Lima Penganut Syiah korban kekerasan terhadap agama di Sampang, Madura yang bersepeda ke Jakarta kini sudah melintasi kota Kudus, Jawa Tengah.
Penyelesaian Kasus Intoleransi Tak Pernah Jelas
Sumber: KORAN-SINDO.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 Juni 2013
Kasus-kasus intoleransi meningkat tajam pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Persoalan ini semakin runyam karena pemerintah dinilai juga tidak bersungguhsungguh dalam menuntaskannya.
Dipidana karena Surat Pembaca, Khoe Seng Seng Buka Suara
Sumber: JABAR.TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 03 Juni 2013
Karena merasa dibohongi pengembang PT Duta Pertiwi (Sinar Mas Group), Khoe Seng Seng (47) menulis pada rubrik surat pembaca di harian Kompas dan Suara Pembaruan. Namun, dia dipidanakan dan juga digugat perdata oleh pihak pengembang.
Dipidana karena Surat Pembaca, Khoe Seng Seng Buka Suara
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 02 Juni 2013
Merasa dibohongi pengembang PT Duta Pertiwi (Sinar Mas Group), Khoe Seng Seng (47) menulis ke surat pembaca di harian Kompas dan Suara Pembaruan. Namun, dia dipidanakan, dan juga digugat perdata oleh pihak pengembang.
KontraS cemaskan potensi ketidakstabilan politik masyarakat ASEAN
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 02 Juni 2013
Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencemaskan adanya potensi ketidakstabilan politik akibat kondisi pascapemilihan umum di Malaysia yang dapat berimbas kepada masyarakat ASEAN.
Kontras Surabaya Desak Pemerintah Lindungi Warga Syiah
Sumber: PORTALKABR.COM | Tgl terbit: Sabtu, 01 Juni 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan konflik berlatar belakang agama yang mengorbankan jamaah Syiah Sampang.
15 tahun berlalu, Bu Sumarsih masih berharap, pelaku pembunuhan anaknya diadili
Sumber: Indonesia.ucanews.com | Tgl terbit: Kamis, 30 Mei 2013
Selama 15 tahun, Maria Catarina Sumarsih menunggu keadilan bagi anaknya yang dibunuh. Dan selama lebih dari enam tahun, setiap hari Kamis, Bu Sumarsih ? sapaanya - berdiri di seberang Istana Presiden di Jakarta menuntut agar ?otak pembunuhan? anaknya dibawa ke meja hijau. Tetapi, hingga kini perjuangannya belum juga berhasil.
Tak Ada Alasan MA Tolak "Teleconference" Sidang Cebongan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Mei 2013
Mahkamah Agung ataupun Oditur Militer didesak untuk mengabulkan permintaan para saksi yang akan bersaksi di peradilan militer terkait kasus pembunuhan empat tahanan di Lapas Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. Para saksi meminta agar mereka dapat memberi kesaksian di luar ruang persidangan militer.
Korban Perbudakan di Pabrik Tangerang Terus Bertambah
Sumber: VOAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Mei 2013
Jumlah korban perbudakan di sebuah pabrik panic di Kampung Bayur Kopak, Desa Lebak Wangi, Sepatan, Tangerang terus bertambah, membuat aktivis mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.
Korban dugaan perbudakan pabrik Tangerang kemungkinan ratusan
Sumber: BBCINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Mei 2013
Sejumlah saksi dan korban mengadukan masalah mereka ke Komnas HAM Rabu (29/05) didampingi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Keluarga Korban Pembunuhan Jeklin Laporkan Hakim ke Kontras dan Komnas PA
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Mei 2013
Keluarga korban pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP Sri Purwanti Salindingimantong alias Jeklin kecewa dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan.
LPSK Telusuri Kerugian Korban Perbudakan Pabrik Kuali
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Mei 2013
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menelusuri keberadaan 38 saksi dan korban perbudakan buruh kuali, di Tangerang, Banten.
LSM: Situasi Kebebasan Berkeyakinan di Aceh Sangat Buruk
Sumber: VOAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 27 Mei 2013
Juru bicara Komunitas Aceh untuk Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama, Affan Ramli menjelaskan, situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Aceh saat ini sangat buruk dan pemerintah tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah tersebut
Kontras: RUU Komcad Hanya Perkuat Angkatan Darat
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 25 Mei 2013
Pengajuan kembali Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (RUU Komcad) oleh pemerintah kepada DPR, mendapat kritik sejumlah kalangan. Salah satunya adalah kelompok akitivis dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Pemerintah Indonesia Dinilai Biarkan Pelanggaran HAM
Sumber: VOAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Mei 2013
Hal tersebut dikemukakan Sri Suparyati, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menanggapi laporan tahunan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika baru-baru ini mengenai praktik-praktik HAM di beberapa negara, termasuk Indonesia.
Lebih dari 5.000 Orang Tolak Penghargaan untuk Presiden SBY
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Mei 2013
Hingga Rabu (22/5/2013) sore, sudah 5.514 orang yang menandatangani petisi untuk menolak rencana pemberian penghargaan World Statesman dari The Appeal of Conscience Foundation di New York, Amerika Serikat, untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
KontraS Desak Pemerintah Hentikan Pelanggaran HAM di Korut
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Mei 2013
KontraS meminta pemerintah Indonesia untuk berbicara dengan pemerintah Korut agar menghentikan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di negaranya.
KontraS Sinyalir Ada Pengaburan Fakta Proses Hukum Cebongan
Sumber: GATRA.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 Mei 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban (KontraS) menilai terjadi pengaburan proses hukum kasus pembantaian di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dilakukan sekelompok oknum anggota Kopassus.
Kasus Cebongan, Polri Dinilai "Cuci Tangan"
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Polri ingin melapaskan diri dari kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan. Penilaian itu muncul karena tidak adanya tindakan hukum yang terbuka atas kegagalan Polda DIY mencegah aksi itu.
Kontras Desak TNI Rekonstruksi Kasus Lapas Cebongan
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 Mei 2013
Koordinator Eksekutif Nasional Komisi untuk Orang Hilang dan Korban (Kontras) Haris Azhar meminta penyidik TNI dengan mekanisme peradilan militer untuk berani mengakomodir fakta hukum di lapangan, tidak hanya memeriksa saksi anggota TNI. Kontras juga meminta TNI segera merekonstruksi kasus penembakan di Lapas Cebongan.
Kontras desak LPSK ikut lindungi keluarga korban
Sumber: LENSAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 Mei 2013
Meski Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan perlindungan terhadap para saksi di Lapas Cebongan atas peristiwa penembakan 4 tahanan oleh oknum Kopassus, hal ini dinilai tidak cukup. Pasalnya, masih banyak saksi lain yang perlu diberikan perlindungan.
TNI AD Amankan Sidang Cebongan
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Senin, 20 Mei 2013
Sidang kasus penyerangan Lapas Cebongan akan dihelat akhir bulan ini. Pihak TNI AD menyiapkan pengamanan agar prosesnya lancar.
Istri Wibowo: Suami Tewas, Korban Salah Tuding Oknum TNI
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 20 Mei 2013
Wibowo (41), warga sipil yang tewas dianiaya oleh oknum TNI di Kota Magelang 14 April 2013 silam ternyata hanya korban salah sasaran. Hal tersebut berdasar hasil penyidikan yang dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) Yogyakarta yang telah diterima Niken, istri Wibowo.
Kontras Tolak Relokasi Warga Syiah Sampang
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 20 Mei 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyoroti rencana Pemprov Jatim merelokasi warga Syiah di Sampang, Madura. Sebab, kebijakan itu dinilai diskriminatif dan melanggar hak kebebasan beragama.
KontraS dan Aliansi Pita Hitam Tolak Capres Pelanggar HAM
Sumber: MENITS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 18 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilan dan Tindak Kekerasan (KontraS) dan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pita Hitam melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jumat (17/5). Dalam aksi tersebut, mereka menolak caleg maupun calon presiden pada Pemilu 2014 yang memiliki catatan hitam dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.
Layanan Kesehatan Buruk, Tiga Tahanan Meninggal
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 Mei 2013
Sejak 2007, tiga tahanan asal Papua meninggal dunia karena buruknya fasilitas kesehatan di beberapa lembaga pemasyarakatan. Mendapati hal itu, sejumlah pemuda Papua mendesak pemerintah membebaskan rekan mereka yang ditahan.
Mengenang tragedi Jambo Keupok: 10 Tahun tanpa keadilan
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komnas HAM segera melakukan penyelidikan pro justisia terhadap peristiwa tragedi Jambo Keupok, Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan dan mendorong Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
NAPAS: Bebaskan Tapol/Napol Papua Tanpa Syarat
Sumber: PERSPEKTIFNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Mei 2013
Persoalan Papua nampaknya masih akan terus menggelayuti perpolitikan Indonesia, setelah beberapa waktu lalu Organisasi Papua Merdeka membuka kantor perwakilannya di Inggris. Tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia agar menghentikan tindak kekerasan terhadap rakyat Papua tak henti-hentinya disuarakan.
Buruh Pabrik Kuali Ngadu ke Ombudsman
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 15 Mei 2013
Buruh Pabrik Kuali di Tangerang mengadu ke Ombudsman terkait keberadaan aparat yang diduga terlibat praktek perbudakan.
Sembilan Saksi Kasus Perbudakan Ajukan Perlindungan ke LPSK
Sumber: GATRA.COM | Tgl terbit: Rabu, 15 Mei 2013
"Kemudian sampai saat ini beberapa saksi yang telah berikan ke KontraS telah sembilan orang saksi," kata Staf Divisi Advokasi KontraS, Syamsul Munir, usai mengajukan perlindungan bagi tiga korban buruh pabrik kuali di kantor LPSK, Jakarta Pusat, Rabu
KEKERASAN DI PAPUA: Kapolri Didesak Hentikan Pelarangan Aksi Damai
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Rabu, 15 Mei 2013
Kepala Polri Jendral Timur Pradopo didesak untuk menghentikan segala bentuk pelarangan aksi damai, pembubaran paksa dan penangkapan terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Papua terkait dengan peristiwa kekerasan pada 1 Mei dan 13 Mei 2013.
15 Tahun Tragedi Mei, Bagaimana Penuntasan Kasus Hukumnya?
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Mei 2013
13-15 Mei 1998 silam, sejumlah kerusuhan terjadi di Indonesia. Kerusuhan yang berujung pada turunnya Presiden Soeharto. Kini 15 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Bagaimana nasib penuntasan kasus hukumnya?
Dilarang Demo, Aktivis Laporkan Polda Papua ke Ombudsman
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Mei 2013
Sejumlah aktivis asal Papua yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Papua (Napas) didampingi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Selasa (14/5/2013) mengadukan dugaan pelanggaran Kapolda Papua kepada Ombudsman. Pengaduan ini terkait pelarangan aksi damai pada 1 dan 13 Mei 2013 oleh Kapolda Papua.
SBY Harus Keluarkan Keppres
Sumber: SUARAKARYA-ONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Mei 2013
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali didesak segera mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dan memberikan instruksi kepada Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan atas Tragedi Mei 1998. Desakan itu disampaikan mengingat selama ini penuntasan terhadap kasus tersebut masih jalan di tempat.
15 Tahun Berlalu, Tragedi Mei Belum Tuntas
Sumber: VOAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 13 Mei 2013
Lima belas tahun sudah tragedi Mei berlalu, Namun hingga kini pengungkapan atas kasus tersebut belum kunjung terlihat.
Intimidasi Aparat ke Buruh Panci versi KontraS
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 13 Mei 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, menyesalkan kepolisian tak segera menahan oknum aparat yang terlibat kasus perbudakan buruh panci Tangerang.
Polisi Takut Tangkap Anggota TNI Beking Bos Panci
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Minggu, 12 Mei 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengindikasikan kepolisian takut untuk menangkap oknum aparat yang terlibat dengan Yuki Irawan, 41 tahun, bos panci yang menjadi tersangka atas penganiayaan para buruh panci di Tangerang.
Kontras Buka Posko Aduan Korban Perbudakan Pabrik Kuali
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Sabtu, 11 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) membuka posko pengaduan korban perbudakan di Pabrik Kuali, Tangerang, Banten. Kontras meperkirakan masih terdapat korban lain yang masih belum berani melapor.
Polri Harus Jelaskan Terkait Eksekusi Terduga Teroris
Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Kamis, 09 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), meminta Polri menjelaskan ke masyarakat perihal eksekusi terhadap mereka yang terduga teroris dalam penyergapan yang dilakukan di Bandung Jawa Barat dan Kebumen, Jawa Tengah. Dalam arti seberapa membahayakannya para terduga teroris tersebut, sehingga harus ditembak mati.
Kontras Sempat Akan Dilibatkan Bujuk Teroris di Bandung Menyerah
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 09 Mei 2013
Kordinator Kontras, Haris Azhar, mengaku sempat ditelepon oleh Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Nanan Sukarna, untuk membujuk anggota kelompok terduga teroris di Bandung untuk menyerahkan diri.
Kontras Desak Polri Klarifikasi Terorisme di Bandung
Sumber: SIGMANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 09 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Polri menjelaskan ke masyarakat terkait eksekusi terhadap para terduga teroris, terutama yg berakibat kematian, di  Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
KontraS Duga Ada Pihak Manfaatkan Isu Kantor OPM
Sumber: SKALANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 09 Mei 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan ( KontraS) menduga ada pihak yang berusaha mencari simpati dengan memanfaatkan isu nasionalisme terkait pembukaan Kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM), di Oxford, Inggris.
Bos Perbudakan Buruh Panci, Yuki Irawan Buka Suara
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Kamis, 09 Mei 2013
Yuki Irawan, 41 tahun, bos pabrik panci CV Sinar Logam di Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, akhirnya buka suara. Polisi memberikan waktu lima menit bagi Yuki untuk "membela diri".
Korban Perbudakan di Pabrik Panci Tangerang Alami Trauma
Sumber: VOAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 09 Mei 2013
Dengan wajah nelangsa, Nuryana, 22, menceritakan kepada wartawan pengalaman pahitnya ketika bekerja di pabrik panci di Kampung Bayur Kopak, Desa Lebak Wangi, Sepatan, Tangerang.
Peradi dan Kontras Siap Advokasi Buruh Pabrik Kuali Tangerang
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Kamis, 09 Mei 2013
Praktik perbudakan terhadap 34 buruh pabrik kuali di Tangerang milik tersangka Yuki Irawan menuai perhatian semua pihak. Bahkan, langgengnya praktik perbudakan itu diduga karena adanya beking dari oknum Polisi dan TNI.
Polisi, TNI, dan Kades Pelindung Bos Pabrik Panci?
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Rabu, 08 Mei 2013
Kekuatan yang melindungi Praktek perbudakan terhadap 25 buruh pabrik panci dan alat-alat dapur CV Cahaya Logam di Lebak Wangi, Sepatan Timur, Tangerang, mulai terkuak. Pabrik milik Yuki Irawan ini diduga dilindungi oleh tiga polisi, satu tentara, dan Kepala Desa Lebak Wangi, Mursan.
6 Pasal Jerat Bos Perbudakan Buruh Pabrik Panci
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Rabu, 08 Mei 2013
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Tangerang, Shinto Silitonga, mengatakan dengan penambahan empat pasal persangkaan baru yang menjerat tujuh tersangka kasus penyekapan dan perbudakan buruh pabrik panci di Kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Sepatan, Polres Kota Tangerang memasukkan enam persangkaan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Oknum Brimob Takut-takuti Buruh Kuali dengan Tembakan
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 08 Mei 2013
Para buruh di pabrik kuali Tangerang, mengaku terpaksa bertahan sekitar enam bulan di tempat itu karena tak bisa melarikan diri. Semua yang berencana keluar atau melarikan diri mendapat ancaman dan intimidasi dari dua anggota Brimob Nurjaman dan Agus yang bermitra dengan bos pabrik kuali Yuki Irawan.
Pertama Datang di Pabrik Kuali Disambut Oknum TNI
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 08 Mei 2013
Kisah pekerja pabrik kuali di Tangerang, Banten penuh kepiluan. Tak hanya mendapat kekerasan, para buruh ini juga diperlakukan tidak selayaknya manusia. Perlakuan ini diurai oleh Bagas (22), salah satu buruh asal Cianjur yang selama 6 bulan menghadapi intimidasi dan kekerasan.
LPSK Minta 38 Buruh yang Disekap Dijamin Keamanannya
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 08 Mei 2013
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan akan memberikan perlindungan kepada 38 buruh yang disekap di kawasan Sepatan, Tangerang, Banten.
Polisi Periksa Dua Personilnya Terkait Dugaan Ikut Membekingi Kasus Perbudakan
Sumber: PIKIRAN-RAKYAT.COM | Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Kepolisian melalui Tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) telah melakukan pemeriksaan terhadap dua anggota polisi yang diduga turut membekingi kasus perbudakan 34 buruh di pabrik kuali, di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Tangerang. Dua anggota polisi itu disebut melindungi kegiatan bos pabrik kuali, Yuki Irawan (41).
KontraS Bergerak Cepat Usut Kasus Perbudakan Buruh
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) langsung bergerak untuk mengawal penuntasan kasus perbudakan buruh pabrik kuali yang terjadi di wilayah Tangerang. KontraS menyatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti kasus ini ke tiga lembaga negara.
Asa Korban Perbudakan di Pundak LPSK
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Sejumlah asa atau harapan dibebankan di pundak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) telah menyambangi LPSK untuk meminta perlindungan hukum. Upaya ini terkait para buruh yang dianiaya pemilik pabrik wajan di Desa Lebak Wangi, Tangerang, Banten.
Polisi Tak Seriusi Kasus Perbudakan, Kontras Lapor ke Ombudsman
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengancam akan melaporkan sederet aparat penegak hukum jika tidak serius dalam menangani kasus perbudakan buruh Pabrik Kuali di Tangerang. Hal itu merupakan kekhawatiran Kontras terhadap proses hukum sang bos pabrik Yuki Irawan yang dekat dengan aparat.
Kapolri Diminta Tindak Brimob Yang Beking Perbudakan
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Koordinator Komisi orang hilang dan tindak kekerasan (KontraS) Haris Azhar mendesak Kepolisian untuk menindak oknum brimob yang ikut membekingi praktek perbudakan di pabrik kuali di Tangerang.
Kontras: Dua Polisi Lindungi Perbudakan Buruh
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Perbudakan buruh di pabrik kuali di wilayah Sepatan Timur, Tangerang diduga dilindungi oleh oknum kepolisian. Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan, dari keterangan para korban yang berjumlah 25 orang, mereka sering melihat ada dua orang berpakaian polisi berjaga di pabrik tersebut.
Komnas HAM Dituding Bohongi Masyarakat
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) mempertanyakan peran Komnas HAM dalam mengurus kasus perbudakan di Tangerang. Menurut Koordinator KontraS Haris Azhar saat penanganan kasus itu di lapangan, Komnas tak terlihat sama sekali. Namun, selama ini pihak Komnas mengaku pada media sebagai pihak yang mengurus penyelesaian kasus itu.
Kontras: Ada Pembelokan Fakta Kasus Perbudakan Tangerang
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) hingga kini tidak puas dengan kinerja polisi dalam penyidikan kasus perbudakan di Tangerang. Sebab, banyak pasal yang seharusnya diberlakukan justru tidak digunakan oleh kepolisian.
Kontras desak usut oknum Brimob
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 05 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk mengungkap dugaan oknum brimob yang ikut membekingi kasus penyekapan buruh di Tanggerang, Banten.
Kontras: Pemerintah Berlebihan Tanggapi Perwakilan OPM di Inggris
Sumber: PORTALKABR.COM | Tgl terbit: Minggu, 05 Mei 2013
LSM hak asasi manusia Kontras menilai reaksi pemerintah terlalu berlebihan menanggapi pembentukan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Inggris.
Kontras Apresiasi Kepolisian Terkait Perbudakan Buruh di Tangerang
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 05 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengapresiasi kepolisian yang dengan sigap menanggapi laporan kasus dugaan perbudakan terhadap puluhan buruh di wilayah Tangerang, Banten.
Sejumlah LSM Desak Investigasi Kasus Penembakan di Sorong
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 04 Mei 2013
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap antidemokrasi, karena melarang peringatan penyerahan Papua dari UNTEA pada 1963 ke Indonesia, Kamis (30/4) dan Rabu (1/5).
Terungkap, kisah tragis puluhan buruh pabrik kuali
Sumber: KONTAN.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 04 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan bahwa puluhan buruh disiksa dan dipaksa kerja dengan akomodasi minim di di sebuah pabrik kuali. Pabrik itu terletak di Kampung Bayur Opak, Cadas, Tigaraksa, Tangerang. 
Inilah Kekerasan yang Dilakukan Bos "Perbudakan" di Tangerang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 04 Mei 2013
Rekonstruksi tidak dilakukan dilokasi melainkan di halaman Mapolresta Tangerang sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Berdasarkan hasil rekonstruksi adegan "perbudakan" itu, kepolisian menguak perbuatan tidak berperikemanusiaan dan sewenang-wenang yang dilakukan pemilik serta para centeng buruh pabrik terhadap para pekerjanya di sana.
Kontras Desak Pelaku Perbudakan Ditindak Tegas
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 04 Mei 2013
Yati Andriani, Kepala Devisi Advokasi dan HAM Kontras yang hadir ke Polresta Kabupaten Tangerang untuk mendampingi para Karyawan,  mengatakan  Bahwa perilaku pengusaha home industri tersebut sudah berindikasi ke arah perbudakan. 
KontraS desak pemerintah investigasi penembakan Papua
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 04 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap peristiwa penembakan, penangkapan dan kekerasan yang terjadi 30 April-1 Mei lalu di Papua. 2 Orang warga Sorong dan 1 orang di Biak ditembak oleh polisi.
KontraS Kecam Penembakan Warga di Sorong
Sumber: NEWS.OKEZONE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 04 Mei 2013
Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekeran (KontraS) Haris Azhar mengecam keras penembakan dan penangkapan yang diduga dilakukan oleh aparat pada tanggal 30 April 2013 lalu.
Ini Temuan Kontras soal Perlakuan Tak Manusiawi pada Buruh di Tangerang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 04 Mei 2013
Perlakuan buruk pada puluhan buruh di sebuah pabrik kuali di Kampung Bayur Opak, Cadas, Tigaraksa, Tangerang, Banten diunggah Kepala Divisi Advokasi dan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, melalui akun twitter. Dari makan setiap hari hanya berlauk sambal dan tempe, jam kerja melampaui batas, situasi tempat kerja dan tempat buruh tinggal, sampai pemukulan dan kondisi kesehatan para buruh itu.
KontraS Bongkar Penyiksaan Buruh di Tangerang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 03 Mei 2013
Kepolisian bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) membebaskan penyekapan sekitar 30 buruh pabrik wajan di Kampung Bayur Opak, Desa Lebak, Tangerang, Banten, Jumat (3/5/2013) sore.
KASUS MUARA RUPIT: Kontras Desak Penyelidikan Kepolisian Terbuka
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Kamis, 02 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak kepolisian memberikan hasil penyelidikan secara terbuka atas bentrokan antara masyarakat dengan kepolisian di Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan pada pekan ini yang menyebabkan tewasnya empat warga.
Akankah SBY Penuhi Janji Libur 1 Mei?
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Mei 2013
-Serikat buruh dan pekerja merasa mendapatkan kado istimewa dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait rencana penetapan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional. Namun, sebagian kalangan justru meragukan hal itu dan menganggap ini bagian dari ide politik Presiden asal Partai Demokrat itu.
Peradilan militer dinilai belum cerminkan keadilan
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 30 April 2013
Peradilan militer di Indonesia dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan karena masih menangani kasus pidana umum oleh unsur militer yang seharusnya diadili di peradilan umum
Soal Cebongan, TNI Dinilai Ingkar Janji
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Senin, 29 April 2013
Janji Mabes TNI AD untuk segera membawa pelaku penyerangan lapas Cebongan tak kunjung terwujud. Padahal, penyidikan sudah satu bulan lebih sejak serangan maut (23 Maret) yang menewaskan empat orang itu
Konflik Lahan Kerap Picu Kekerasan Aparat
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 26 April 2013
Penembakan dua orang warga di Palembang oleh anggota TNI AU, Rabu (24/) lalu, kembali menambah daftar panjang kekerasan aparat terhadap warga sipil. Kali ini, motif penembakan dilatarbelakangi persoalan perebutan lahan.
KontraS Kecam Vonis Mati Oknum TNI Pembunuh Shinta dan Ibunya
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 26 April 2013
Koordinator untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam vonis mati yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, terhadap personel Yonif 303/13/1 Kostrad, Prada Mart Azzanul Ikhwan (23). Vonis mati dinilai tidak bisa menjadi acuan efek jera bagi pelaku lainnya.
Kontras: Rakyat Mulai Khawatir Terhadap TNI
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Rabu, 24 April 2013
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar mengatakan, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kasus cebongan dan penyerangan kantor PDIP membuat masyarakat merasa tidak aman.
Kontras: Panglima TNI Selanjutnya Harus Bisa Benahi TNI AD
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 April 2013
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengungkapkan, banyak kekerasan yang dilakukan anggota TNI AD. Kata dia, hal ini tidak bisa dianggap sepele, melainkan harus ditindaklanjuti secara serius.
KontraS Tuding SBY Berkontribusi atas Lambannya Reformasi TNI
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 April 2013
Sebanyak 51 kasus kekerasan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) terjadi sepanjang Januari-April 2013. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai kekacauan dan tindakan semena-mena oleh oknum TNI ini akibat belum adanya amendemen peradilan militer.
Kontras: Kekerasan oleh Oknum TNI Meningkat Signifikan
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) rutin memantau soal kekerasan yang dilakukan institusi negara. Salah satunya kekerasan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
KontraS Tuding Komnas HAM Lamban
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja terlalu lamban dalam menyelidiki berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mereka dinilai terlalu fokus pada satu dua kasus saja.
Kontras: Ini Empat Pemicu Kekerasan Tentara
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan setidaknya ada empat penyebab aparat TNI melakukan tindak kekerasan. Jika tak diatasi, keempat faktor itu akan terus membuat kasus-kasus kekerasan tentara berulang
3 Penyebab TNI arogan di jalan versi Kontras
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Koordinator Kontras Haris Azhar menegaskan berbagai peristiwa yang melibatkan personel TNI dan menimbulkan beberapa korban, menunjukkan adanya abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oleh TNI. Penyalahgunaan itu berupa penggunaan fasilitas negara dan kekuatan terlatih untuk melakukan serangan atau kejahatan terhadap masyarakat sipil.
Kekerasan TNI Marak, Kontras Desak Penuntasan Reformasi di Tubuh TNI
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI kembali terulang. Setelah kejadian penyerangan LP Cebongan yang belum lama terjadi, kini Sabtu (20/4) lalu, 10 orang anggota TNI dari Batalyon Zeni Konstruksi (Yon Zikon) terlibat sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap dua orang anggota Satgas dan dua sopir DPP PDI Perjuangan di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
UU Peradilan Militer Layak Direvisi
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Koordinator KontraS, Haris Azhar menilai UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer layak direvisikarena banyakketentuan di dalamnya yangtak selaras dengan semangat reformasi di tubuh TNI. Misalnya, pasal 9 UU Peradilan Militer.
Kasus Cebongan: POLRI Harus Patuhi Panggilan Kompolnas
Sumber: THEINDONESIANWAY.COM | Tgl terbit: Minggu, 21 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan sikap mantan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Brigjend Sabar Rahardjo yang tidak memenuhi panggilan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Eks Kapolda DIJ Mangkir Dipanggil Kompolnas
Sumber: HARIANSUMUTPOS.COM | Tgl terbit: Minggu, 21 April 2013
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) belum berhasil meminta keterangan kepada mantan Kapolda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Brigjen Sabar Rahardjo terkait kasus penyerangan Lapas Cebongan, Sleman. Read more: http://www.hariansumutpos.com/2013/04/56557/eks-kapolda-dij-mangkir-dipanggil-kompolnas#ixzz2RA6sHNzX
Pemerintah Indonesia Wajib Penuhi Keadilan Korban Konflik Aceh
Sumber: ACEHONLINE.INFO.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 April 2013
Organisas HAM yang berbasis di London - Inggris A'nesty International, hari ini mengeluarkan laporan berjudul 'Saatnya Menghadapi Masa Lalu" (Time to Face The Past), yang mendokumentasikan kegagalan pemerintah Indonesia, memberikan keadilan atas kekerasan selama konflik di Aceh, sejak 1989 hingga 2005.
Amnesty International: Bentuk Qanun Komisi Kebenaran Aceh
Sumber: BERITAHUKUM.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 April 2013
Setelah konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, maka hingga hari ini para korban dan keluarga masih mencari kebenaran, keadilan, dan reparasi pemulihan penuh setelah delapan tahun MoU Helsinki.
Justice Elusive in Sleman Prison Attack, Critics Say
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 April 2013
The military chief of staff has promised full transparency in the trial of a group of soldiers accused of the summary execution of four detainees in police custody, but questions still linger over how fair the process will really be.
Kontras: Polri Harus Buka-bukaan Soal Kasus Hugo's Cafe
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 April 2013
Kadiv Advokasi Hukum dan HAM Kontras Yati Andriyani mengatakan, pihaknya mendukung Kopassus tetapi bukan yang menghabisi anak negara.
Besok, Korban HAM Aceh Berkumpul di Banda Aceh
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Minggu, 14 April 2013
Perwakilan masyarakat korban Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh yang sedang mencari keadilan agar terungkap semua kebenarannya besok, Senin (15/4/2013) akan berkumpul di kantor Kontras Aceh untuk membahas tindak lanjut melakukan pengawalan terhadap pembahasan Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Raqan KKR).
Haris Azhar: Defending human rights
Sumber: THEJAKARTAPOST | Tgl terbit: Jumat, 12 April 2013
Haris Azhar is not an ordinary person. As the chairman of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), he is ready for the worst, including accusations related to his work as a human rights defender in Indonesia.
Kontras: Menhan Tidak Tahu HAM
Sumber: AKTUAL.CO | Tgl terbit: Jumat, 12 April 2013
Penilaian Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro terhadap kasus pembunuhan empat tahanan Lapas Cebongan oleh 11 pasukan Kopassus yang dianggap bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) justru semakin menunjukkan bahwa pejabat negara tidak mengerti persoalan pelanggaran HAM yang sesungguhnya.
Kontras: Pejabat Negara Kompak soal Kasus Cebongan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 12 April 2013
Para pejabat negara dinilai kompak dalam menanggapi kasus penembakan empat tahanan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kontras: Kasus Cebongan Pantas Dibawa ke Pengadilan HAM
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menolak kesimpulan dini yang disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
Keluarga Korban Cebongan & Kontras Mengadu ke DPR
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 April 2013
mpat keluarga korban pembunuhan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Yogyakarta, mengadu ke Komisi III DPR.
Kontras: Kritisi Hasil Investigasi TNI AD
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 April 2013
Proses pengusutan kasus penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta masih terkesan setengah hati. Presiden dan Lembaga Negara hanya membangun kepuasan diri melalui pengakuan para anggota Kopassus dan bukannya pembuktian dan verifikasi.
Kontras Desak Indonesia Proaktif dalam Konflik Korea
Sumber: | Tgl terbit: Kamis, 11 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak proaktif dalam penyelesaian permasalahan ketegangan akibat konflik di semenanjung Korea.
Killings Stir Questions on Indonesia Military Overhaul
Sumber: NYTIMES.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 April 2013
Soon after midnight on March 23, a group of heavily armed, masked men forced their way inside a prison near the Indonesian city of Yogyakarta and summarily executed four recently arrived detainees with gunshots to the head.
Keluarga korban Cebongan dijamin dapat keadilan
Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 10 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) membawa keluarga empat tahanan korban pembunuhan di Lapas Cebongan, Sleman Yogyakarta ke Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).
Keluarga Korban Cebongan Sambangi Wantimpres
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membawa keluarga empat korban pembunuhan di Lapas Cebongan, Sleman untuk bertemu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Albert Hasibuan pada Rabu (10/4). Pertemuan ini berlangsung tertutup.
SBY Diminta Bentuk Tim Pencari Fakta Cebongan
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 April 2013
Perwakilan keluarga korban penembakan di Lapas Cebongan, Sleman mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk tim pencari fakta dalam menuntaskan peristiwa yang menewaskan anggota keluarga mereka.
Kontras Tawari Advokasi Keluarga Serka Santoso
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Selasa, 09 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengaku sudah manawarkan bantuan advokasi kepada keluarga Sersan Kepala Heru Santoso. Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan hanya istri almarhum Heru, Indria, yang bisa dihubungi. Namun Haris pun belum memperoleh jawaban pasti dari Indria.
Kontras: 3 Unsur Penggerak Kopassus harus Ikut Tanggung Jawab
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 April 2013
Sebanyak 11 anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup 2 Kandang Menjangan telah mengakui sebagai penyerang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Mereka akan menjadi tersangka penyerangan yang menewaskan empat orang it
Kontras: 3 Unsur Penggerak Kopassus harus Ikut Tanggung Jawab
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 April 2013
Sebanyak 11 anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup 2 Kandang Menjangan telah mengakui sebagai penyerang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Mereka akan menjadi tersangka penyerangan yang menewaskan empat orang itu.
Kontras: Kasus Hugo's Cafe Sama Pentingnya Dengan Lapas Sleman
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 April 2013
Direktur Eksekutif Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyatakan pihak keluarga korban penembakan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, akan segera meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Keluarga korban Cebongan temui KontraS, berencana ke Mabes AD
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 April 2013
Empat keluarga korban penembakan 11 personel Kopassus di Lapas Cebongan, Sleman, DIY, mendatangi kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta. Mereka adalah; Jorhans Kadja keluarga dari Hendrik Angel Sahetapy alias Deki, Viktor Manbait keluarga dari Yohanis Juan Manbait, Yanny Rohiriwu keluarga dari Gameliel Yermiyanto, dan Johanis Lado keluarga dari Adrianus Candra Galaja.
Keluarga Korban Tuntut SBY Tuntaskan Kasus LP Cebongan
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 April 2013
Keluarga korban kasus penembakan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar mendorong semua pihak untuk ikut menuntaskan kasus tersebut.
Police, TNI had prior knowledge of Cebongan raid
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 08 April 2013
The low-ranking soldiers alleged to be responsible for an attack on four detainees of the Cebongan Prison in Sleman, Yogyakarta, could have taken the fall for their seniors who orchestrated the murder, rights activists have said.
Serahkan ke Pengadilan Umum, Danjen Kopassus dan TNI harus Buka Akses Seluas-luasnya
Sumber: RMOL.CO | Tgl terbit: Senin, 08 April 2013
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar tidak sepakat dengan desakan sejumlah kalangan agar Danjen Kopasssus, Mayjen Agus Sutomo mundur.
Hanya Pemanis, Presiden Apresiasi agar Kopassus Tak Dihakimi
Sumber: RMOL.CO | Tgl terbit: Senin, 08 April 2013
Pujian ksatria yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada oknum Kopassus yang menyerang Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, karena telah mengakui perbuatan dan bertanggung jawab dan bahkan siap menerima sanksi hukum apa pun dinilai hanya sebagai pemanis.
'Spirit' Korps Masih Kental di Peradilan Militer
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 07 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai vonis di pengadilan militer diskriminatif. Koordinator Kontras, Haris Azhar vonis di pengadilan militer bisa lebih ringan karena semangat membela korps.
Ini Kelebihan dan Kelemahan Pengadilan Militer
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Minggu, 07 April 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan pengadilan militer semestinya menjerat para pelaku penembakan tahanan Lembaga Cebongan, Sleman, DIY dengan lebih berat. Soalnya, kata dia, mereka merupakan alat negara yang melakukan pelanggaran.
Masih Gelap, Motif Pengeroyokan Anggota Kopassus
Sumber: GATRA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 06 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) mengaku belum mendapat data dan petunjuk akar penyebab pengeroyokan yang dilakukan tiga tersangka yang menewaskan anggota Kopassus, Serka Heru Santoso, di Cafe Hugo's, Yogyakarta.
Hasil Investigasi TNI Dianggap Janggal
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Sabtu, 06 April 2013
Aktivis hak asasi manusia menilai hasil investigasi TNI Angkatan Darat atas kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, janggal.
KontraS: Preman Sekalipun Tak Pantas Ditembaki seperti di Cebongan
Sumber: JURNAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 06 April 2013
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menilai jiwa Korsa yang dimiliki anggota Kopassus tak dapat dijadikan alasan untuk aksi balas dendam, dengan menyerbu dan menembaki 4 tahanan di Lapas Cebongan.
Kontras: Empat Tahanan Sengaja Dipindahkan ke LP Cebongan agar...
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 April 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengungkapkan ada indikasi dua institusi penjaga keamanan di DIY, Polda DIY dan Kodam IV Diponegoro sudah melakukan pertemuan untuk memuluskan rencana penyerbuan ke Lembaga Pemasayarakatan (LP) Cebongan, Sleman, 23 Maret lalu.
Haris Azhar : Ini Bukan Balas Dendam Biasa
Sumber: MERDEKAONLINE.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tindakan 11 oknum Komando Pasukan Khusus Grup 2 Kandang Menjangan, Surakarta merupakan tindakan yang terencana.
Investigasi TNI AD Dinilai Penuh Rekayasa
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Jumat, 05 April 2013
Keluarga korban penembakan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, menolak hasil penelusuran tim investigasi TNI Angkatan Darat yang diumumkan kemarin.
Keluarga Korban Cebongan Temui Pejabat, Pekan Depan
Sumber: GATRA.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 April 2013
keluarga korban penembakan oleh oknum anggota Kopassus di Lapas Cebongan, Yogyakarta (DIY), pekan depan akan menuju Jakarta untuk memberikan informasi dan kesaksian kepada sejumlah pejabat negara.
Kontras: Pasal Penghinaan Presiden Pasal Kriminalisasi
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 04 April 2013
Pasal penghinaan terhadap presiden dalam RUU KUHP berpotensi mengganggu kebebasan berekspresi warga negara. Pasal ini bisa menjadi jalan bagi pemerintah mengkriminalisasi individu maupun kelompok yang bersikap kritis kepada pemerintah.
Penyerangan LP Cebongan Momentum Revisi UU Peradilan Militer
Sumber: STARBERITA.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 April 2013
Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) meminta DPR melanjutkan revisi Undang-Undang (RUU) No 31/1997 tentang Peradilan Militer (Permil), menyusul kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan yang diduga melibatkan oknum TNI. Pasalnya, RUU Permil sudah terkatung-katung sejak 2009.
Pekerja Tuntut Penuntasan Kisruh Internal Komnas HAM
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 April 2013
Koordinator KontraS, Haris Azhar, berpendapat Komisi III DPR harus bertindak menyelesaikan kisruh internal di Komnas HAM. Haris mengingatkan, dalam pertemuan di DPR Februari lalu, Komisi III berjanji akan memanggil kembali Komnas HAM untuk melaporkan langkah penyelesaian kisruh yang sudah dilakukan. Namun, sudah lewat sebulan, pemanggilan kembali oleh Komisi III DPR itu belum terwujud.
KontraS: Sebaiknya Isu Kartel Narkoba di Balik Kasus LP Sleman Diungkap
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 April 2013
Laksamana Pertama (Purn) Mulyo Wibisono menduga ada sindikat narkotika yang berada di balik penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, sepekan lalu. Meski demikian, isu tersebut tidak boleh menenggelamkan pengungkapan aksi brutal kelompok bersenjata yang menewaskan 4 tersangka pembunuhan personel TNI.
Jika SBY Tak Tegas, Bukan Tak Mungkin Istana akan Diserang
Sumber: RIMANEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 01 April 2013
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta fokus mengungkap fakta dibalik penyerangan lapas kelas II Cebongan, Sleman, Yogyakarta, karena penyerangan ini dinilai telah mencederai salah satu instansi negara.
Kasus Lapas Sleman, Kontras: Kami Kecewa SBY Belum Bicara
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Senin, 01 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kecewa terhadap sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena sampai sekarang belum juga berbicara mengenai kasus penyerangan di Lapas Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang menewaskan 4 tahanan.
Penulis Kronologi Penyerangan LP Cebongan Diminta Muncul ke Publik
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 31 Maret 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar meminta agar penulis kronologi penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, muncul ke publik. Tulisan itu menyebar melalui jejaring sosial.
Perlu Tim Koordinasi Pimpin Proses Investigasi Penyerangan Lapas Cebongan
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 31 Maret 2013
Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan perlunya dibentuk tim koordinasi untuk memimpin proses penyelidikan dan investigasi terkait penyerangan lapas cebongan.
KontraS: Kasus Cikeusik dan LP Sleman Bukti Kegagalan Kerja Intelijen
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 31 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) melihat intelijen gagal dalam kasus penyerangan LP II B, Cebongan, Sleman. Tak hanya itu, kegagalan intelijen sudah terjadi sejak kasus kekerasan Cikeusik, Pandeglang, Banten pada tahun 2011 lalu.
Kontras: Khawatir Ada Persaingan Dalam Investigasi Kasus Cebongan
Sumber: AKTUAL.COM | Tgl terbit: Minggu, 31 Maret 2013
"Saya usul ada satu tim independen yg mengusut kasus ini, mereka dimuarakan pada satu tim yg satu dibawah presiden, mereka dijadikan satu, bisa ada polisi, TNI AD, Komnas HAM, Masyarakat dan lainnya yg bisa langsung melapor pada presiden," Ujar Haris Azhar.
Kekerasan marak, Kontras singgung intelijen
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 31 Maret 2013
Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras) memprediksi, aksi kekerasan yang dilakukan masyarakat maupun aparat keamanan akhir-akhir ini disebabkan beberapa faktor.
KontraS: Semoga Tak Ada Tim Investigasi Tandingan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 31 Maret 2013
TNI akan membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus penyerangan Lapas II B, Cebongan, Sleman. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menyampaikan harapannya agar tim ini tak sekedar menjadi tim tandingan untuk tim investigasi yang lainnya.
Kasus lapas, SBY dinilai gagal tangani masalah hukum
Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 27 Maret 2013
Desakan untuk membawa kasus penyerbuan disertai penembakan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas IIB, Cebongan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ke Mahkamah Internasional hanya mencoreng wibawa bangsa Indonesia di mata dunia.
Kontras Desak Polres Bekasi Hentikan Kriminalisasi Pendeta Palti
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Kepolisian Resor Kota Bekasi menghentikan proses hukum terhadap pendeta Palti Panjaitan terkait dengan masalah kekerasan terhadap agama dan kepercayaan pada komunitas Gereja HKBP Filadelfia, Bekasi.
Soal Penyerangan Lapas, Kontras Desak Polda DIY Diperiksa
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Markas Besar (Mabes) Polri agar memeriksa jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terkait kasus penyerangan dan pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, akhir pekan lalu.
Kasus LP Cebongan Harus Diselesaikan Indonesia
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Maret 2013
Desakan untuk membawa kasus penyerbuan disertai penembakan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas IIB, Cebongan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ke Mahkamah Internasional hanya mencoreng wibawa bangsa Indonesia di mata dunia.
Kontras Pastikan Penyerang LP Cebongan Kelompok Terlatih
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Maret 2013
Penyerbu Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, adalah kelompok terlatih. Mereka tak butuh waktu lama untuk mengeksekusi korban. Demikian kesimpulan investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Perlu Investigasi Eksternal
Sumber: JURNAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Maret 2013
Menurut Haris, dalam kurun 2004 hingga 2013, terdapat 87 kasus tindak kekerasan yang melibatkan anggota militer. Kasus semacam itu terus berulang karena tidak pernah ada penghukuman yang jelas. "Semua pelaku kejahatan dan kekerasan itu proses hukumnya di pengadilan militer," katanya.
Tentang Revisi UU Peradilan Militer, DPR Tunggu Pemerintah
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Maret 2013
Peluang untuk merevisi UU 31/1997 tentang Peradilan Militer (Permil) sangat terbuka. DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) revisi UU Permil jika memang ada niat untuk melakukan revisi.
Selama SBY Berkuasa, Ada 87 Kekerasan Libatkan Tentara
Sumber: BENGKULUEKPRESS.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat selama kepemimpinan Susilo Sambang Yudhoyono (SBY) sejak 2004 hingga 2013, terjadi lebih dari 87 kasus tindak kekerasan yang melibatkan oknum militer. KontraS menilai berulangnya kekerasan itu karena tidak ada penghukuman yang jelas bagi para pelaku.
Ini Kronologi Penyerbuan Cebongan Versi Kontras
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 25 Maret 2013
Dari hasil pantauan lapangan, Kontras menyimpulkan aksi penembakan terencana dan dilakukan profesional.
Desak Reformasi Peradilan Militer
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, mendesak pemerintah dan DPR melakukan reformasi peradilan militer dengan merevisi Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
Operasi Penyerangan Berpola "Buntut Kuda"
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Koordinator KontraS, Haris Azhar, menilai, aksi operasi penyerangan empat tahanan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta berpola buntut kuda.
Kontras: Skema Penyerangan LP Sleman Tersusun Rapi
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam aksi penyerangan terhadap Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Kontras juga tidak percaya jika aksi penyerangan dilakukan oleh kelompok teroris.
Kontras: Lapas Bukan Target Operasi Teroris
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai kecil kemungkinan penyerangan terhadap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta, dilakukan kelompok teroris. Salah satu alasan Haris, lapas atau penjara bukan menjadi target operasi teroris.
Kontras: Polisi Masih Jadi Aktor Utama Kekerasan
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 20 Maret 2013
Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan sepanjang tahun 2012 setidaknya tedapat 700 peristiwa kekerasan dengan korban mencapai 2000 orang.
KontraS: Sisi Kemanusiaan Presiden Hilang
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 20 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut sisi kemanusian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah hilang. KontraS juga menyebut Presiden sudah tidak memiliki agenda kerakyatan.
Kontras: Pengadilan HAM Ad Hoc Ganjal Pencapresan Prabowo
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Rabu, 20 Maret 2013
Kontras menilai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc oleh pemerintah atas rekomendasi DPR hanya untuk menjegal pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Presiden 2014. Sebab, Prabowo yang notabene mantan Danjen Kopassus itu disebut terlibat pelanggaran HAM di era Orde Baru.
PENGHILANGAN AKTIVIS: Presiden Diduga Lakukan Kesalahan Administrasi
Sumber: KABAR24.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Maret 2013
Tiga organisasi menuding presiden telah melakukan kesalahan dalam penanganan kasus penghilangkan paksa sejumlah aktivis
Kontras Anggap Negara Tak Mampu Tangani Masalah Intoleran
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Senin, 18 Maret 2013
Penetapan status tersangka terhadap Pendeta Palti Panjaitan oleh Polresta Bekasi dinilai merupakan modus baru yang digunakan aparatur Negara. Modus itu digunakan untuk menekan perjuangan jemaat.
Kontras dan IKOHI Curhat Tentang Presiden ke Ombudsman
Sumber: PENAONE.COM | Tgl terbit: Senin, 18 Maret 2013
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI, akan menerima audiensi yang diinisiasi Kontras dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) hari ini, Senin (18/3/2013).
KontraS: Kenapa Polisi Tembak Mati Perampok?
Sumber: SERU.COM | Tgl terbit: Minggu, 17 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mempertanyakan seberapa bahaya perampok sekaligus terduga teroris, yang ditembak mati polisi di Bekasi dan Jakarta Utara.
Koalisi HATI Kecam Hukuman Mati terhadap Gembong Narkoba
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 16 Maret 2013
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Menghapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengecam keras eksekusi mati yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Adami Wilson, warga negara Nigeria terpidana mati atas kasus narkotika, Kamis (14/03) lalu.
Eksekusi Mati Adam Dikecam
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 16 Maret 2013
Eksekusi hukuman terhadap terpidana mati kasus narkotika Adam Wilson (42) dikecam keras. Eksekusi kepada warga negara Nigeria tersebut dinilai menjadi langkah mundur bagi kebijakan hak asasi manusia (HAM) Indonesia.
KontraS: Jangan Lagi Ada Hukuman Mati
Sumber: PORTALKBR.COM | Tgl terbit: Sabtu, 16 Maret 2013
KontraS meminta tidak ada lagi hukuman mati di Indonesia. Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan, eksekusi mati sudah mencederai hukum.
Kontras: Statuta Roma Jangan Jadi Sensasi Politik
Sumber: REPLUBIKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 14 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap Statuta Roma International Criminal Court tidak dijadikan sensasi politik elite. Melainkan harus dilihat sebagai masa depan bangsa yang lebih baik.
Kontras Minta SBY Bentuk Tim Kasus Densus 88
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 12 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merekomendasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera membentuk tim independen terkait kontroversi Densus 88.
Polisi Diduga Pakai Amunisi Berbahaya di Poso
Sumber: REPLUBIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 12 Maret 2013
Operasi pemberantasan teroris yang dilakukan polisi di Poso diduga menggunakan amunisi berbahaya. Amunisi digunakan untuk melumpuhkan tersangka.
UU Anti Terorisme perlu dievaluasi
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 11 Maret 2013
Pemerintah bersama DPR diminta untuk mengevaluasi keberadaan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hal itu disampaikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
KontraS minta SBY bentuk tim buat selidiki kekerasan Densus
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Senin, 11 Maret 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPR, serius menangani praktik buruk penegakan hukum terhadap teroris di Indonesia. Untuk itu, Haris meminta agar SBY segera bentuk tim independen.
Presiden Diminta Bentuk Tim Penyelidikan Atas Kekerasan Densus di Poso
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 11 Maret 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai Presiden, Pemerintah, Polri dan DPR lamban dalam merespon dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah terjadi pada rangkaian peristiwa penindakan terorisme di Poso, Sulawesi Tengah.
KontraS: Densus 88 langgar 3 HAM di Poso
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 11 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat, sedikitnya ada tiga dugaan pelanggaran hak asasi manusi (HAM) yang dilakukan tim Detasemen Khusus (Densus 88), dalam melakukan operasi pemberantasan teroris di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), sejak tahun 2006 hingga 2013.
SBY Jangan Hanya Pidato Redam Konflik TNI-Polri
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 09 Maret 2013
Meskipun sama-sama bertugas untuk menjamin keamanan negara dan masyarakat namun, bukan rahasia lagi apabila kesejahteraan TNI jauh di bawah Polri. Hal inilah yang sering memicu terjadinya konflik maupun bentrok antara kedua institusi tersebut.
Konflik Polri vs TNI, Tradisi yang Sengaja Dipertahankan
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 09 Maret 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyimpulkan bahwa bentrok antara Polri dan TNI, seperti peristiwa yang terjadi di Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan beberapa waktu lalu sudah menjadi tradisi yang sengaja diturunkan.
Dalam Sewindu, Polri-TNI Bentrok 30 Kali
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 09 Maret 2013
Menurut catatan Kontras, dalam kurun waktu delapan tahun terakhir ini atau sewindu, setidaknya ada 30 peristiwa bentrok serupa terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Unmarried couples in Indonesia face jail time
Sumber: AFP.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013
Indonesia is deliberating criminalising unmarried couples living together and lengthening jail terms for adulterers, a lawmaker said Friday, in plans that activists have dubbed regressive.
KontraS ralat berita pengadilan bagi Densus 88
Sumber: ARRAHMAH.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013
Berikut ini surat permintaan klarifikasi dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak kekerasan (KontraS) atas pemberitaaan mengenai Densus 88. Surat tersebut sekaligus koreksi atas berita yang dimaksud.
Pengadilan HAM tak Kunjung Datang
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013
Panas terik matahari tidak menyurutkan semangat puluhan orang yang mengatasnamakan diri sebagai korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk bertemu dan menagih janji Menko Polhukam Djoko Suyanto.
Merasa Ditindas, Petambak Udang Mengadu Nasib ke KontraS
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013
Sejumlah petambak udang dari Desa Bratasena Adiwarna dan Bratasena Mandiri, Dente Telandas, Tulang Bawang, Lampung mengadu ke Kontras.
KontraS: Ada Inpres yang Membuat TNI-Polri Bertikai
Sumber: PORTALKBR.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Maret 2013
LSM HAM KontraS menganggap pertikaian TNI dengan kepolisian merupakan wujud dari kegagalan konsep keamanan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2013. Menurut Koordinator KontraS Haris Azhar, diizinkannya TNI membantu tugas Polri sebagaimana tercantum dalam Inpres justru membuat rivalitas dua lembaga meruncing. Kata Haris, perlu ada penegakan hukum yang tegas dan mengenyampingkan fanatisme dari kedua instansi.
Massa Kontras Bentrok dengan Petugas Kantor Kemenkopolhukam
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Maret 2013
Belasan orang yang tergabung dalam Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berunjuk rasa di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Mereka meminta agar Menkopolhukam Djoko Suyanto segera menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang selama ini terjadi
Tak Bertemu Menkopolhukam, Keluarga Korban HAM Bertahan
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Maret 2013
Keluarga korban pelanggaran HAM, peristiwa Tragedi Semanggi, Trisakti, Talangsari, dan peristiwa lainnya tetap bertahan di halaman Kementerian Koordinator bidang Politik hukum dan keamanan.
KontraS: Ratifikasi Statuta Roma Dapat Cegah Impunitas
Sumber: VOAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Maret 2013
Pemerintah Indonesia mengirim delegasi yang dipimpin Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana ke Belanda, untuk mempelajari prosedur ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.
Perlakuan Densus 88 atas Tersangka Teroris Menuai Kecaman
Sumber: VOAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Maret 2013
JAKARTA â?? Video yang dikecam ini memperlihatkan beberapa tersangka teroris â?? menggeliat di tanah dengan kedua tangan terborgol di belakang punggung â?? dicaci-maki dan disiksa secara fisik oleh anggota detasemen khusus kontra-terorisme Densus 88.
Kontras: Densus Melanggar Hak Asasi Manusia
Sumber: SUARAMERDEKA.com | Tgl terbit: Jumat, 01 Maret 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan mengaku sepaham dengan keinginan Ketua Umum PP Muhammadiyaj Din Syamsudin yang ingin membubarkan Densus 88. Pasalnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diontarkan oleh Din terkait ulah Densus 88 memang benar adanya.
Kontras Desak DPR Uji Ulang Komisioner Komnas HAM
Sumber: CAHAYAREFORMASI.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Februari 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta Dewan Perwakilan Rakyat menguji ulang 13 komisioner Komisi Nasional HAM
SBY Didesak Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Sumber: INVESTOR.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 27 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc
Kontras Kecam SBY
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Februari 2013
Wacana pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Kembali mengemuka pasca pertemuan antara Presiden SBY dan DPR baru-baru ini.
Kontras Desak DPR Uji Ulang Komisioner Komnas HAM
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Selasa, 26 Februari 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta Dewan Perwakilan Rakyat menguji ulang 13 komisioner Komisi Nasional HAM. Sebanyak 9 dari komisioner yang ada dinilai tak memiliki itikad untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM.
KontraS: SBY Cuma Diam Soal Kasus Pelanggaran HAM
Sumber: PESATNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) serta perwakilan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM berat masa lalu mengecam sikap diam pemerintah Soesilo Bambang Yudhoyono atas penyelesaian berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu.
Kontras Desak SBY Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Selasa, 26 Februari 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera merealisasi pembentukan pengadilan HAM
Kontras Desak SBY Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 26 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc, guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa lalu.
Penembakan Di Papua Karena Buruknya Penegakan Hukum
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan bahwa peristiwa penembakan terhadap anggota TNI dan warga sipil di Papua akibat buruknya penegakan hukum di daerah tersebut.
Jenazah Dievakuasi, TNI Fokus Pengejaran
Sumber: RIAUPOS.CO | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
Para prajurit korban serangan separatis Papua akhirnya bisa dievakuasi.
Polisi: Penembakan Papua Tak Terkait Separatis
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
Kasus penembakan di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya diklaim tak bermotif gerakan politik dan separatis.
KontraS Papua Sayangkan Penembakan Warga Sipil-Aparat
Sumber: PAPUAPOS.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, Olga Helena Hamadi, menyayangkan peristiwa penembakan warga sipil dan aparat di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya oleh kelompok sipil bersenjata pada Kamis
Kontras Urges President to Visit Papua
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
A leading human rights activist group has blamed poor law enforcement for last Thursday's murder of eight soldiers and four civilians in Puncak Jaya, Papua.
Hukum di Papua Harus Ditegakkan
Sumber: METROSIANTAR.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, proses penegakkan hukum di Papua tidak berjalan baik.
Tegakkan Hukum di Papua
Sumber: MEDANBISNISDAILY.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
Kekerasan demi kekerasan terjadi di Papua. Duka cita yang mendalam 8 Anggota TNI dan 4 warga sipil yang tewas dalam kekerasan yang terjadi baru-baru ini. Kekerasan di Papua harus dihentikan.
KontraS Serukan Operasi Penegakan Hukum di Papua
Sumber: BARATAMEDIA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah segera melakukan operasi penegakan hukum di Papua menyusul sejumlah aksi kekerasan yang terjadi wilayah itu.
SBY Ditantang Berani "Blusukan" di Papua
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah merespon kasus kekerasan dan penembakan di Papua dengan upaya penegakan hukum.
KontraS: Presiden Harus Berani "Blusukan" di Papua
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tragedi pembunuhan terhadap 12 orang di Puncak Jaya, Papua, Kamis
Data KontraS, 15 Kasus Kekerasan Terjadi di Puncak Jaya Selama 2012-2013
Sumber: RMOL.CO | Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan duka cita dan prihatin terhadap tewasnya delapan orang anggota TNI dan empat orang warga sipil di wilayah Puncak Jaya, Papua.
Kontras: Hukum di Papua Harus Ditegakkan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menilai, proses penegakan hukum di Papua tidak berjalan baik
Penegakan Hukum, Bukan Operasi Militer
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan duka cita dan keprihatinnya terhadap tewasnya 8 personil TNI dan 4 warga sipil di wilayah Puncak Jaya.
Kontras: TNI Diserang Karena Penegakan Hukum yang Buruk
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan prihatin terhadap aksi kekerasan di Papua.
Groups rally against mass organization bill
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 20 Februari 2013
Hundreds of activists from various mass organizations gathered at the House of Representatives on Tuesday to protest the controversial mass organizations bill, which is slated to be passed into law next month.
DPR Terima Massa Penolak RUU Ormas dan Kamnas
Sumber: JURNALPARLEMEN.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima perwakilan buruh dan beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Hak Sipil dan Buruh (KAPAK)
DPR Terima Massa Penolak RUU Ormas dan Kamnas
Sumber: JURNALPARLEMEN.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima perwakilan buruh dan beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Hak Sipil dan Buruh (KAPAK)
RUU Ormas Hambat Kemerdekaan Berserikat
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) menilai Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang sedang dibahas DPR dan pemerintah bisa menghambat kemerdekaan berserikat masyarakat
Ormas Asing Wajib Daftar di Kemenlu
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Perwakilan buruh dan gabungan LSM menemui Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa
Buruh dan LSM Tolak Pengesahan UU Ormas
Sumber: KEDAIBERITA.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Massa gabungan yang terdiri dari ormas buruh, dan LSM mendatangi Gedung DPR-RI menolak disahkannya UU Ormas.
Buruh dan LSM Tolak Pengesahan UU Ormas
Sumber: KEDAIBERITA.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Massa gabungan yang terdiri dari ormas buruh, dan LSM mendatangi Gedung DPR-RI menolak disahkannya UU Ormas.
Buruh dan LSM Tolak Pengesahan UU Ormas
Sumber: KEDAIBERITA.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Massa gabungan yang terdiri dari ormas buruh, dan LSM mendatangi Gedung DPR-RI menolak disahkannya UU Ormas.
Menyelesaikan Terorisme dengan Rumus Konsistensi
Sumber: LAZUARDIBIRRU.ORG | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Koordinator KonstraS Haris Azhar mengatakan, rumus konsistensi efektif tanggulangi aksi terorisme yang marak terjadi di Tanah Air.
Kontras Surati Kapolda Sulsel Seriusi Kasus Bupati Wajo
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 18 Februari 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyurati Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo guna meminta menjerat Bupati Wajo,
SBY Dideadline Mundur 24 Februari 2013
Sumber: SUMBAWANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 15 Februari 2013
Peserta musyawarah akbar demi kedaulatan bangsa mengultimatum Presiden SBY dan Wapres Boediono untuk mundur sebelum tanggal 24 Februari 2013 mendatang.
RUU Kamnas dan Inpres Gangguan Keamanan Ancam Gerakan Buruh
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Februari 2013
Pemerintah telah menargetkan Rancangan Undang-Undang Kemanan Nasional (RUU Kamnas) bisa selesai dibahas dan diberlakukan pada tahun ini.
Tiga Cara Tanggulangi Radikalisme
Sumber: LAZUARDIBIRRU.ORG | Tgl terbit: Senin, 11 Februari 2013
Persoalan radikalisme dan terorisme bukan persoalan yang tidak bisa ditanggulangi. Hal tersebut bisa dan harus bisa ditanggulangi oleh negara dan masyarakat.
'Memalukan Punya Komnas HAM seperti Ini!'
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Februari 2013
Kisruh internal di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berujung pada kosongnya kursi pimpinan Komnas HAM dinilai akan membuat para pelanggar HAM yang saat ini masih berkeliaran semakin leluasa.
Ngotot Ganti Tatib, Komnas HAM Dikecam
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Februari 2013
Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM dan Komisi Nasional HAM menyatakan keprihatinan atas kondisi terkini Komnas HAM
Kontras: Cabut Inpres Gangguan Keamanan
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Februari 2013
Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dinilai lemah dan menunjukkan kegagalan pemerintahan SBY.
Warga Talangsari Desak Penuntasan Kasus
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Februari 2013
Warga korban tragedi Talangsari, Lampung, mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung menyelesaikan penyelidikan kasus dugaan pelanggaraan HAM yang telah bertahun-tahun mengendap.
24 Tahun Tragedi Talangsari, Warga Merasa Didiskriminasi
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Februari 2013
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Pemerintah Provinsi Lampung diminta berperan lebih aktif membangun Desa Talangsari. Pemenuhan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak.
Besok, Kontras-BEM Unila Gelar Diskusi Talangsari
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 06 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras) bersama BEM Universitas Lampung menggelar diskusi publik memperingati 24 tahun Tragedi Talangsari (7 Februari 1989).
MPR Didesak Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Februari 2013
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bertemu dengan sejumlah LSM yang aktif dalam advokasi masalah HAM untuk membicarakan penyelesaian kasus HAM masa lalu.
MPR Diminta Dorong Penuntasan Kasus HAM
Sumber: METRONEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Februari 2013
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dari Koalisi Keadilan dan Pengungkap Kebenaran (KKKP) menolak keras andai pelanggar hak asasi manusia (HAM) memimpin negeri ini.
Komnas HAM Siap Kawal Inpres Kamnas
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Februari 2013
Ketua Komnas Ham, Otto Nur Abdullah, mengaku tak dilibatkan dalam pembahasan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (Inpres Kamnas)
Kontras Tolak Inpres Kamnas Atasi Kerusuhan
Sumber: SHNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Januari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Keamanan Nasional pada akhir Januari ini.
Penerbitan Inpres Kamtibas Refleksi Ketakutan Penguasa
Sumber: IPOSNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Januari 2013
Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menilai penerbitan Inpres No.2/2013 hanya sebuah ketakutan pemerintah atau penguasa karena Polri dan pemerintah daerah gagal mencegah konflik.
Wow! Polisi Bisa Perintah Tentara
Sumber: RADARLAMPUNG.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 30 Januari 2013
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengeluarkan surat perintah panglima untuk internal anggotanya. Isinya, anggota TNI bisa digerakkan secara resmi untuk membantu polisi. Dalam operasi perbantuan itu, kendalinya ada di polisi.
TNI Bisa Diperintah Polisi
Sumber: FAJAR.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 30 Januari 2013
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengeluarkan surat perintah Panglima untuk internal anggotanya.
GarpU Ingatkan Kontras Bicara Konstitusional Soal Capres
Sumber: CAHAYAREFORMASI.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 Januari 2013
Pernyataan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Ashar di kantornya (12/1/2013), agar Komnas HAM mengeluarkan checklist calon presiden (capres) dan calon legislatif (caleg) yang termasuk penjahat kemanusiaan atau pelanggar HAM, baik ringan maupun berat
KontraS Kritik MoU Perbantuan TNI ke POLRI
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 Januari 2013
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengkritik MoU perbantuan TNI ke POLRI
KontraS Tolak Inpres Kamnas
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menegaskan menolak rencana Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membuat Instruksi Presiden (Inpres) tentang Keamanan Nasional akhir Januari ini.
Kontras: Tugas Perbantuan TNI Idealnya Diatur UU
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tugas perbantuan TNI kepada Polri seyogyanya diatur dalam undang-undang, bukan sekadar nota kesepahaman (MoU)
KontraS Tolak Keras Inpres Kamnas Presiden SBY
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak keras rencana pemerintah perihal Instruksi Presiden tentang Keamanan Nasional (Inpres Kamnas) akhir bulan Januari ini.
KontraS Tolak Inpres Kamnas
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menegaskan menolak rencana Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membuat Instruksi Presiden (Inpres) tentang Keamanan Nasional akhir Januari ini
Kontras: Inpres Kamnas Cermin Kegagalan Pemerintah
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Banyak kasus kekerasan yang berujung kerusuhan di sejumlah daerah membuat aparat keamanan kewalahan seperti kerusuhan di Sumbawa,
Kontras Nilai Inpres Kamtibmas Tak Tepat
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Gejolak di masyarakat terjadi karena tidak terjaminnya pelayanan publik, perlindungan hukum, keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak sipil
Kontras Tolak Inpres Kamnas untuk Kerusuhan
Sumber: METRONEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Keamanan Nasional
Aliansi Metro Desak Polri Serius Tangani Kasus Luvina
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2013
Aliansi Melawan Topeng Restorasi (Metro) mendesak Polri untuk serius menangani kasus pemutusan hubungan kerja mantan jurnalis Metro TV, Luvina
Pemerintah Dituding Biarkan Kerusuhan Sumbawa
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2013
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Sumbawa berencana menggugat pemerintah ke pengadilan lantaran dianggap membiarkan kerusuhan di Sumbawa Besar pada Selasa lalu
Kontras Nilai Pemerintah Biarkan Konflik Sumbawa
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2013
Ketua Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Haris Azhar menilai adanya pembiaran pemerintah dalam konflik yang terjadi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat sejak terjadinya kericuhan.
Pemerintah Dinilai Membiarkan Kerusuhan Sumbawa
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Sabtu, 26 Januari 2013
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Sumbawa menilai para penyelenggara pemerintahan sengaja membiarkan kerusuhan di Sumbawa
Kontras Tak Setuju Rencana Pemerintah Atasi Kerusuhan
Sumber: INVESTOR.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 26 Januari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Keamanan Nasional pada akhir Januari ini.
Kontras: Konflik Sumbawa Liberalisasi Kerusuhan
Sumber: PESATNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 26 Januari 2013
Ketua Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Haris Azhar menyatakan, konflik di Sumbawa, NTB
Tuntaskan Kasus HAM
Sumber: KOMPAS.CETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 23 Januari 2013
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu berkoordinasi aktif dan intensif dengan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia
Mimpi Netizen dalam Revolusi Sosial
Sumber: KOMPAS.CETAK.COM | Tgl terbit: Selasa, 22 Januari 2013
Di antara gegap gempita untuk menambang keuntungan dari berbagai aktivitas bisnis di dunia internet, Sabtu (19/1), kelompok warga internet (netizen) berduyun-duyun ke Gedung Energy, Jakarta, untuk membicarakan soal gerakan sosial
Kontras Kecam Pembakaran Mobil Tim Sukses Balon Bupati Aceh Selatan
Sumber: EKSPOSNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 20 Januari 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mengecam pembakaran dua unit mobil tim sukses
Online activists gather for change
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Minggu, 20 Januari 2013
The question of whether social media can play a major role in bringing about societal change,
Jakarta Banjir, Aksi Kamisan di Istana Tetap Berlangsung
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 18 Januari 2013
Aksi Kamisan yang dilakukan para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan para keluarga korban tetap berlangsung di depan Istana Merdeka, Kamis (17/1/2013).
Enam Tahun "Kamisan", Janji SBY Kembali Ditagih
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 18 Januari 2013
Belasan orang berpakaian serba hitam yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) berjajar di seberang Istana Merdeka sambil membentangkan spanduk-spanduk tuntutan mereka sekaligus memperingati enam tahun "Aksi Diam Kamisan".
Enam tahun "Kamisan", janji SBY kembali ditagih
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 17 Januari 2013
Belasan orang berpakaian serba hitam yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) berjajar di seberang Istana
KontraS: Coret Daming, Serahkan Kepada Polisi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 16 Januari 2013
Koordinator Komisi Tindak Kekerasan dan Orang Hilang (KontraS), Haris Azhar mengatakan Komisi III DPR RI harus mencoret Daming Sunusi dari calon Hakim Agung.
KontraS Minta Daming Dilaporkan ke Polisi
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 16 Januari 2013
Koordinator Komisi Tindak Kekerasan dan Orang Hilang (KontraS), Haris Azhar mengatakan Komisi III DPR RI harus mencoret Daming Sanusi dari calon Hakim Agung.
Kontras Usut Kekerasan Jurnalis Malang Post
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Rabu, 16 Januari 2013
Malang-Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya dan Lembaga Bantuan Hukum Pers Surabaya ikut mengusut kasus kekerasan terhadap jurnalis Malang Post Ira Ravika Anggraeni.
7 Parpol penguasa dituduh jarah tambang di Indonesia
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 15 Januari 2013
Sebanyak tujuh partai politik terindikasi 'menjarah' kekayaan tambang di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Andre S Wijaya.
Kontras: Konflik pertambangan ulah petinggi partai
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 15 Januari 2013
Ketua komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) Haris Azar mengatakan, maraknya kekerasan di daerah yang disebabkan konflik pertambangan, adalah ulah para petinggi partai politik
Kontras: Hakim Daming Bisa Dipidana
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Selasa, 15 Januari 2013
Koordinator Komisi Tindak Kekerasan dan Orang Hilang (Kontras), Haris Azhar, mendesak Komisi III melaporkan Muhammad Daming Sunusi ke polisi.
KontraS: Daming Harus Dilaporkan ke Polisi
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 15 Januari 2013
Komentar keras terus mengalir, menanggapi pernyataan Calon Hakim Agung Muhammad Daming Sunusi.
Rabithah Thaliban Kritik Tajam Laporan Kontras Aceh
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Senin, 14 Januari 2013
Kontras Aceh lewat Koordinatornya, Destika Gilang Lestari merilis laporan yang dimuat di Kompas.com dengan judul: "Kasus Kekerasan Berbasis Syariat Meningkat di Aceh" Kamis (3/1/2013 )
PENCEKALAN Frank La Rue Tuai Kecaman
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Senin, 14 Januari 2013
The West Papua Advocy Team (WPAT) mengecam pemerintah Indonesia yang melarang rencana kunjungan pelapor khusus untuk perlindungan hak berpendapat dan ekspresi PBB Frank La Rue ke Jayapura dan Ambon pada Januari
Diprotes Keras, Rencana Ketua Komnas HAM Diganti Tiap Tahun
Sumber: LENSAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Minggu, 13 Januari 2013
Rencana pergantian Ketua Komnas HAM yang akan dilakukan setiap satu tahun dalam masa jabatannya banyak menunai protes dari lembaga swadaya masyarakat (LSM)
Rabithah Thaliban Kritik Tajam Laporan Kontras Aceh
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Minggu, 13 Januari 2013
Kontras Aceh lewat Koordinatornya, Destika Gilang Lestari merilis laporan yang dimuat di Kompas.com dengan judul: "Kasus Kekerasan Berbasis Syariat Meningkat di Aceh"
Rabithah Thaliban Kritik Tajam Laporan Kontras Aceh
Sumber: ATJEHPOS.COM | Tgl terbit: Minggu, 13 Januari 2013
Rabithah Thaliban Aceh (RTA) menilai laporan akhir tahn 2012 lembaga Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, sangat tendesius.
Korban pelanggaran HAM berat di Aceh belum dapat kepastian hukum
Sumber: BISNISACEH.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyatakan tepat pada tanggal 9 Januari 2013 terjadinya peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Aceh pada 3 Januari dan 9 Januari 1999
Pangkas Masa Jabatan Ketuanya, DPR Akan Panggil Komnas HAM
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, I Gede Pasek Suardika, berencana memanggil Komnas HAM untuk mempertanyakan pemangkasan masa jabatan Ketua Komnas HAM
Ada Niatan Menjerumuskan Komnas HAM ke Politik
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Koalisi untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komnas Ham menuding adanya kepentingan politis dibalik perubahan tata tertib terkait masa jabatan ketua Komnas HAM yang menjadi satu tahun
Ancam Seret Densus ke Mahkamah Internasional
Sumber: FAJAR.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Terkuaknya kegiatan terorisme di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengundang respons warga di sana.
Perubahan Tatib Komnas HAM untuk Kepentingan Pemilu 2014
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Koalisi Untuk Hak Azasi Manusia menuding pergantian tata tertib (tatib) masa jabatan ketua Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) sarat muatan politik menuju Pemilu 2014.
Dampak Penyiksaan di Aceh Masih Terasa
Sumber: EKPOSNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyatakan tepat 9 Januari 2013 terjadinya peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Aceh 3 Januari dan 9 Januari 1999
Haris : Ada upaya melemahkan Komnas HAM
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komnas HAM pertanyakan urgensi aturan baru yang ditetapkan oleh 9 komisioner Komnas HAM
Aturan Jabatan Ketua Komnas HAM Yang Hanya 1 Tahun Tuai Kritik
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Memicu dugaan-dugaan ada agenda-agenda lain.
Aneh, Masa Jabatan Ketua Komnas HAM Dipersingkat
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia mengkritik tata tertib perubahan masa jabatan Ketua Komnas HAM periode 2012-2017
KOMNAS HAM: Sarat Kepentingan, LSM Kritik Penentuan Masa Jabatan Ketua Komnas HAM
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Penentuan masa jabatan ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) selama 1 tahun dikritik
Komnas HAM didesak umumkan capres & caleg pelanggar HAM
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak mengeluarkan daftar sejumlah calon Presiden (Capres) maupun calon legislatif (Caleg) yang termasuk dalam pelaku pelanggaran HAM.
Pengurangan Jabatan Ketua Komnas HAM Sarat Kepentingan Politis
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Penetapan tata tertib mengenai perubahan masa jabatan Ketua Komnas HAM dinilai mengubah fungsi dan mandat Komnas HAM
Kisruh Komnas HAM, Koalisi LSM Surati DPR
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Koalisi untuk Hak Asasi Manusia yang terdiri dari sejumlah LSM penggiat HAM akan segera menyurati Komisi III DPR.
KontraS Minta Komnas HAM Keluarkan Daftar Capres Pelanggar HAM
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Ashar mengatakan, Komnas HAM harus mengeluarkan daftar capres dan caleg yang termasuk penjahat kemanusiaan.
KontraS: Gejolak Internal Komnas HAM Karena DPR
Sumber: CAHAYAREFORMASI.COM | Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2013
Kepemimpinan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Otto Nur Abdullah kini tengah digoyang
Wakil PBB, Cobalah Datang Ke Papua dan Maluku
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2013
Jakarta--Masyarakat Papua dan masyarakat Maluku menantang perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk datang ke Papua dan Maluku
Kontras: Pemerintah Diminta Transparan Soal Pengadaan Leopard dan Sukhoi
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Januari 2013
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, meminta agar pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan tank Leopard dan pesawat tempur Sukhoi, agar dibuka secara transparan ke publik.
Aneh! Dituduh Teroris, Ditembak Mati Tapi Polisi Tak Tahu Identitasnya
Sumber: AL-KHILAFAH.ORG | Tgl terbit: Kamis, 10 Januari 2013
Koordinator KontraS, Haris Azhar menyesalkan aksi penembakan yang dilakukan aparat Densus 88
Dizalimi Panji Gumilang,Karyawan Al-Zaytun Datangi Komnas HAM
Sumber: VOA-ISLAM.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Januari 2013
Belum lama ini, Rabu (8/1/2013), sebanyak delapan orang karyawan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat
KontraS: Pemda Tidak Bisa Terapkan Larangan Duduk Ngangkang
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Januari 2013
Kebijakan pelarangan duduk ngangkang bagi perempuan yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, dinilai sangat tidak masuk akal.
Ketua Komnas HAM Otto Dikabarkan Hendak Dikudeta
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 Januari 2013
Otto Nur Abdullah dikabarkan bakal didongkel dari jabatannya sebaga ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2012-2017
Komnas HAM Diharapkan Tidak Jatuh pada Kekuasaan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 Januari 2013
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masa kepengurusan 2012-2017 fokus bekerja dan tidak jatuh pada tangan-tangan kekuasaan.
Ketua Komnas HAM Dikudeta?
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 09 Januari 2013
Otto Nur Abdullah dikabarkan bakal didongkel dari jabatannya sebaga ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2012-2017.
Komnas HAM Diminta tetap Solid
Sumber: METRONEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 Januari 2013
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2012-2017 diminta untuk fokus bekerja, tetap solid dan tidak jatuh pada tangan-tangan kekuasaan. Apalagi, 1,5 tahun lagi Pemilu 2014 bergulir.
TNI di Antara Peradilan Militer dan Politik
Sumber: SHNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2013
Bicara tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentu tak bisa dipisahkan dari keberadaan alat utama sistem senjata (alutsista)
Kontras Jerat 9 Polisi ke Jalur Pidana
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 04 Januari 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menilai kasus penangkapan Wildan Saputra oleh Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat termasuk penghilangan orang secara paksa.
Anak Ditangkap Polisi, Nengsih Mengadu ke Kontras
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2013
Nengsih dan Ahmad Ramadhan mengadu ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) atas penangkapan anaknya, Wildan Saputra (20), warga Taman Sari, Jakarta Barat.
KontraS: Polisi culik tukang parkir di Jakarta Barat
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2013
KontraS menerima pengaduan terkait penangkapan seorang tukang parkir bernama Wildan (20) yang ditangkap di daerah Sawah Besar
KontraS: Kekerasan Atas Nama Syariat Masih Tinggi di Aceh
Sumber: ATJEHPOS.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Kamis 3 Januari 2013, merilis bahwa kekerasan atas nama syariat masih banyak terjadi di Aceh selama tahun 2012
KontraS Aceh Pertanyakan Komitmen Pemerintah Soal Qanun KKR
Sumber: ATJEHPOS.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Kamis 3 Januari 2013, mempertanyakan komitmen Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat terkait Qanun KKR di Aceh
Kontras Aceh Akan Pertanyakan Langsung Pada Wali Kota Lhokseumawe
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2013
Terkait aturan larangan duduk mengangkang untuk perempuan oleh Wali Kota Lhokseumawe beberapa waktu lalu yang sampai timbul kontroversi, membuat Kontras Aceh gerah
Senjata Bukan Pilihan Pulihkan Poso
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2013
Kinerja aparat keamanan dalam penanganan kasus terorisme kembali dikritik
Jalan Panjang untuk Ungkap Tragedi 1965-1966
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2013
Ketika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyelesaikan penyelidikan peristiwa terkait dengan tragedi 1965-1966 pada pertengahan tahun lalu, ada harapan misteri kasus ini akan terungkap
Polisi: Tak ada diskriminasi dalam kasus Rasyid Rajasa
Sumber: BBC.CO.UK | Tgl terbit: Rabu, 02 Januari 2013
Polisi membantah bertindak diskriminatif dalam kasus kecelakaan dengan tersangka Rasyid Amrullah Rajasa, anak menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pada Selasa pagi di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta.
KontraS Aceh: Duduk Mengangkang di Sepeda Motor Justru Lebih Aman Bagi Perempuan
Sumber: ATJEHPOS.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 Januari 2013
Rencana Wali Kota Lhokseumawe untuk mengeluarkan peraturan larangan duduk mengangkang mendapat sorotan dari LSM KontraS Aceh.
Poso Masih Area Paling Bahaya 2013
Sumber: PADANG-TODAY.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 Januari 2013
Pekerjaan rumah polisi masih menumpuk di awal tahun ini. Kondisi keamanan di berbagai wilayah membutuhkan perhatian ekstra.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org