Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 1918 Hasil Pencarian
1 All

Kontras Desak Polisi Tangkap Penganiaya Jurnalis
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 31 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Palu -Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indonesia, meminta Polda Sulawesi Tengah segera menyelidiki dan menangkap penyerang kantor Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Palu, Kamis (30/12), sekitar pukul 10.30 WITA, oleh sekelompok orang yang diduga dari Forum Pemuda Kaili (FPK).
Kontras Minta Penganiayaan Wartawan Palu Diusut
Sumber: nasional.inilah.com | Tgl terbit: Jumat, 31 Desember 2010
INILAH.COM, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta agar kasus penganiayaan yang menimpa sejumlah wartawan di Palu, Sulawesi Tengah, untuk diusut secara tuntas oleh pihak aparat yang berwenang.
Kontras: Usut Tuntas Penganiayaan Wartawan Palu
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Jumat, 31 Desember 2010
Jakarta, CyberNews. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menuntut agar pihak berwenang mengusut tuntas kasus penganiayaan sejumlah wartawan di Palu, Sulawesi Tengah.
Kontras: Usut Tuntas Penganiaya Wartawan
Sumber: gatra.com | Tgl terbit: Jumat, 31 Desember 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta agar kasus penganiayaan yang menimpa sejumlah wartawan di Palu, Sulawesi Tengah, untuk diusut secara tuntas oleh pihak aparat yang berwenang.
KontraS : Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Wartawan
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 31 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta agar kasus penganiayaan yang menimpa sejumlah wartawan di Palu, Sulawesi Tengah, untuk diusut secara tuntas oleh pihak aparat yang berwenang. "Kontras juga meminta pihak Polda Sulawesi Tengah untuk melibatkan Kompolnas, Komnas HAM, serta Dewan Pers dalam menyelidiki kasus ini," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Kontras, Indria Fernida, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (31/12/2010).
Rights activist urge probe of Palu media attack
Sumber: thejakartapost.com | Tgl terbit: Jumat, 31 Desember 2010
The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) wants the police to resolve the attack of several journalists in Palu, South Sulawesi.
Haris Azhar: Kepastian Hukum Adalah Kunci Pembangunan Bangsa
Sumber: buletininfo.com | Tgl terbit: Rabu, 29 Desember 2010
Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, sejak tahun 1999 mendedikasikan dirinya untuk terus membangun kesadaran masyarakat atas pentingnya penegakan dan apresiasi Hak Asasi Manusia (HAM).
Kontras tunggu kejaksaan PK kasus Munir
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Rabu, 29 Desember 2010
JAKARTA - Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menunggu sikap Kejaksaaan Agung mengajukan permohonan PK (Peninjauan Kembali) terhadap putusan Mahmakah Agung dalam kasus terdakwa Muchdi Purwopranjono.
EVALUASI KONTRAS
Kepolisian Dominan Lakukan Kekerasan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Rabu, 29 Desember 2010
JAKARTA (Suara Karya): Institusi Kepolisian dinilai sebagai lembaga paling dominan dalam melakukan tindak kekerasan pada 2010. Selain menunjukkan watak kekerasan dan diskriminatif, aparat kepolisian juga dianggap masih menikmati lemahnya mekanisme korektif atas kejahatan yang mereka lakukan.
KONVENSI INTERNASIONAL
Kontras Dorong Ratifikasi Perlindungan Penghilangan Paksa

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
JAKARTA (suara Karya): Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendorong agar pemerintah segera memprioritaskan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan dari Penghilangan Paksa.
Kontras: 2010, Polri Banyak Lakukan Kekerasan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai Kepolisian sebagai lembaga paling dominan dalam melakukan kekerasan pada 2010. Aparat polisi, menurut Kontras, selain menunjukkan watak kekerasan dan diskriminatif, juga masih menikmati lemahnya mekanisme korektif atas kejahatan yang mereka lakukan.
Kontras: Perlakuan terhadap Jurnalis Masih Buruk
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memberi penilaian negatif terhadap upaya perlindungan kerja bagi para pembela hak asasi manusia, seperti jurnalis dan aktivis antikorupsi.
Kontras Berharap Kasus Munir Tuntas Tahun Depan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah untuk segera melanjutkan penanganan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir. Penuntasan penanganan perkara Munir disebut Kontras sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan penanganan HAM oleh pemerintah tahun depan.
Kontras: 2010, Tahanan Politik Diperlakukan Buruk
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat tahun ini polisi banyak menangkap orang yang diduga berafiliasi dengan gerakan separatisme di Maluku (Republik Maluku Selatan) dan Papua (Organisasi Papua Merdeka).
Polri tantang Kontras
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
JAKARTA - Kritik Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) yang menyebur Polri lembaga paling sering melakukan kekerasan pada 2010 ditanggapi Polri.
Polri pelaku kekerasan terdominan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
JAKARTA - Aparat Polri (Kepolisian Republik Indonesia) selma kurun 2010 masih mendominasi pelaku tin dakan kekerasan terhadap sipil.
Kontras: HAM Akan Jadi 'Dagangan' Pemerintah Tahun Depan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memprediksi hak asasi manusia akan jadi 'dagangan' pemerintah tahun depan. Hal itu terkait upaya pemerintah untuk memoles citra diri di mata dunia, terutama di wilayah ASEAN.
Polri Minta Kontras Sampaikan Temuannya
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Dikritik Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sebagai lembaga paling sering melakukan kekerasan pada 2010, Polri legowo. "Ya Polri kan organisasi milik masyarakat. Siapa saja boleh menilai Polri," kata Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar, saat dihubungi, Selasa (28/12).
8 Kegagalan negara soal HAM
Sumber: bisnis.com | Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
JAKARTA: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai ada delapan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hak asasi terhadap warga negara selama 2010.
Pendemo Boediono Lapor Kompolnas
Sumber: riaupos.com | Tgl terbit: Minggu, 26 Desember 2010
JAKARTA (RP) - Sebelas aktivis mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah melaporkan petugas Polres Jakarta Selatan ke Komisi Kepolisian Nasional. Mereka didampingi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras). "Kita menyesalkan tindakan pemukulan yang brutal dan sewenang-wenang yang dilakukan polisi dalam pengamanan demo di UIN," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar pada JPNN kemarin (25/12).
Polri ranking teratas pelaku kekerasan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 25 Desember 2010
MEDAN - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mencatat, selama tahun 2010 dalam penanganan kasus yang dilakukan Polri belum ada mengalami perubahan secarta kultur.
Tiga Tahun, 142 Wartawan Jadi Korban Kekerasan
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 25 Desember 2010
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tewasnya wartawan saat menjalankan tugas peliputan masih saja terjadi terutama di pelosok Indonesia. Terakhir, Pemimpin Redaksi Tabloid Pelangi, Maluku, Alfrets Mirulewan ditemukan tewas pada Jumat (17/12) lalu. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menjelaskan Alfrets merupakan wartawan ke 142 yang menjadi korban kekerasan dalam tiga tahun terakhir.
142 Wartawan Jadi Korban Kekerasan
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Sabtu, 25 Desember 2010
Jakarta, CyberNews. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, sedikitnya 142 wartawan Indonesia menjadi korban kekerasan dalam tiga tahun terakhir. Hal itu disampaikan Koordinator Kontras, Haris Azhar, Sabtu (25/12).
Bintara Polri butuh pendidikan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 25 Desember 2010
MEDAN - Intimidasi atau teror yang kerap dilakukan oleh anggota kepolisian ditengarai karena kurangnya pendidikan terhadap para bintara Polri.
Kontras desak ratifikasi penghilangan paksa
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Jumat, 24 Desember 2010
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendorong agar pemerintah segera memprioritaskan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan dari Penghilangan Paksa.
Indonesia harus ratifikasi konvensi penghilangan paksa
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Jumat, 24 Desember 2010
JAKARTA - Hingga saat ini, pemerintah belum meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan dari Penghilangan Paksa, sehingga pemerintah harus memprioritaskan ratifikasi tersebut.
Usman Hamid: Fenomena WikiLeaks Ancam Kebebasan Mendapat Informasi
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Kamis, 23 Desember 2010
RMOL. Fenomena situs WikiLeaks dari sisi rahasia negara bisa dilihat dari dua aspek, yaitu pemerintah punya hak dan kewenangan untuk mencegah kebocoran rahasia negara serta pemerintah wajib memberi akses informasi kepada publik.
Kerahasian Negara Rawan Dibobol
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 23 Desember 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: RUU Rahasia Negara akhirnya masuk dalam daftar program legislasi nasional 2011 setelah pembahasannya sempat ditarik pemerintah pada 2009 lalu. Apakah kemudian rahasia negara itu otomatis terlindungi?
Haris: Isi Kawat Wikileaks Cermin AS Resah Kasus Munir
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 23 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, informasi yang dimuat dalam kawat kedutaan besar Amerika Serikat yang dibocorkan Wikileaks tentang kasus pembunuhan Munir itu sebenarnya tak banyak yang baru.
Kontras Desak Ratifikasi Konvensi HAM
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 23 Desember 2010
JAKARTA--MICOM: Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (UNWGEID). Penandatanganan semata konvensi ini dinilai percuma, tanpa adanya ratifikasi.
KPCD kawal perdamaian Aceh
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Kamis, 23 Desember 2010
BENER MERIAH - Perdamaian di provinsi Aceh dengan semangat persaudaraan dilakukan pengamanan oleh sejumlah komunitas perempuan cinta damai (KPCD) Aceh dan menolak setiap bentuk diskriminasi, adu domba, serta segala usaha yang memicu munculnya konflik dalam masyarakat.
Pemerintah Didorong Ratifikasi Konvensi Internasional Penghilangan Paksa
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Kamis, 23 Desember 2010
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pada 23 Desember 2010 ini, Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa akan resmi berlaku. Indonesia pun didorong untuk segera meratifikasi konvensi ini agar tragedi HAM tak terulang. "Menyikapi kondisi ini, kami mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan prioritas terhadap rencana ratifikasi konvensi internasional tersebut,"ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar, Kamis (23/12).
RUU Intelejen Negara Berpotensi Langgar HAM
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Rabu, 22 Desember 2010
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelejen Negara dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Adanya sejumlah pasal yang belum jelas dan pembahasaan ayat yang sumir, menjadi celah dalam RUU yang disusun DPR itu.
Penegakan HAM di Papua Belum Optimal
Sumber: suarapembaruan.com | Tgl terbit: Rabu, 22 Desember 2010
[JAYAPURA] Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Papua belum optimal. Masih banyak terdapat diskriminasi dan keberpihakan secara negatif oleh aparat hukum dan pemerintah saat ini, meskipun sudah ada regulasi yang menjamin HAM.
Bener Meriah kampung damai?
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 21 Desember 2010
REDELONG - Komunitas Perempuan Cinta Damai (KPCD) bersama KontraS Aceh akan mendeklarasikan Kampung Damai di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam upaya menjalin kembali hubungan baik antar suku di daerah itu yang sempat kurang harmonis akibat konflik.
Kasus Munir Layak Dibuka Kembali
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Selasa, 21 Desember 2010
Pasca-Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ditolak oleh Mahkamah Agung, kini pihak keluarga dan Kontras mendesak agar masalah ini kembali diusut. Jika kasus ini kembali dibuka, tentu harus ada niat dari Presiden dan Jaksa Agung.
KontraS Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Alfrets
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 21 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan praktek kekerasan yang terus terjadi terhadap para pekerja pers. Kasus terkini adalah tewasnya Alfrets Mirulewan, jurnalis Mingguan Pelangi di Maluku.
TPF Munir: Data WikiLeaks data lama
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA - Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis Munir menilai dokumen yang dibocorkan WikiLeaks mengenai Munir bukan hal baru. Namun, dokumen itu bisa memperkuat hasil temuan TPF yang sempat ditutup-tutupi.
WikiLeaks bocorkan kasus Munir
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA - Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis Munir menilai dokumen yang dibocorkan WikiLeaks mengenai Munir bukan hal baru. Namun, dokumen itu bisa memperkuat hasil temuan TPF yang sempat ditutup-tutupi.
Kawat Diplomatik AS Soal Munir di WikiLeaks Mesti Dilihat Positif
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
Jakarta - Kawat diplomatik AS yang bocor di WikiLeaks terkait kasus Munir mesti ditanggapi positif. Ada penyelidikan dari pihak kepolisian yang belum tuntas dilakukan. Untuk itu polisi didesak untuk membuka kembali semua fakta tersembunyi di kasus itu.
Menko Polhukam: Kopassus & Obama Tak Terkait
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
VIVAnews - Pemerintah membantah soal permintaan Indonesia kepada Amerika Serikat (AS) agar negara adidaya itu mencabut larangan latihan bagi satuan elit Kopassus sebelum Obama datang ke Indonesia.
Kapolri Belum Baca Dokumen WikiLeaks
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah dorongan agar penegak hukum turut menyelidiki isi kawat diplomatik Amerika Serikat yang berkaitan dengan Indonesia, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo mengaku belum membacanya.
Dokumen WikiLeaks Perkuat Temuan TPF Munir
Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA--Mantan anggota Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir, Usman Hamid, menyatakan dokumen yang dibocorkan WikiLeaks berkaitan dengan pembunuhan aktivis hak asasi Munir Said Thalib memperkuat temuan timnya. "Dokumen WikiLeaks memperkuat apa yang ditemukan dan diyakini oleh TPF saat itu," ujar Usman kepada Tempo kemarin.
Kedutaan AS Jawab Wikileaks, Soal Kopassus
Sumber: fokus.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
IVAnews - Beberapa hari lalu, sejumlah media melansir dokumen yang dibocorkan Wikileaks bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pelarangan Kopassus latihan di Amerika Serikat dihentikan supaya Presiden
Ternyata, konvensi penghilangan paksa tidak masuk Prolegnas
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA - Hingga saat ini, ratifikasi konvensi internasional tentang penghilangan orang secara paksa belum masuk agenda legislasi nasional dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) DPR 2011.
RUU peradilan militer tidak masuk Prolegnas DPR
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA - Sampai sekarang ini, RUU Peradilan Militer yang telah dibahas sejak 5 silam belum masuh dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional) DPR 2011.
Tinjauan Pers 20 Desember 2010
Sumber: http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/tinjaua | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
Berbagai harian Australia mengangkat temuan WikiLeaks yang berisi laporan kedutaan Amerika tentang kasus Munir. Harian The Sydney Morning Herald melaporkan beberapa dokumen yang menyebutkan diplomat Amerika Serikat menduga beberapa pejabat tinggi Badan Intelejen Nasional (BIN) berada di balik pembunuhan aktivis HAM Munir.
EVALUASI DAN PROYEKSI HAM
Pelanggaran HAM Tak Terselesaikan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA (Suara Karya): Meski tak seheboh perang antargeng narkoba di Amerika Latin, namun beragam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berupa aksi kekerasan terjadi di hampir sepanjang 2010. Hal itu menyulitkan sebagian warga Indonesia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya.
Dokumen WikiLeaks Perkuat Temuan TPF Munir
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan anggota Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir, Usman Hamid, menyatakan dokumen yang dibocorkan WikiLeaks berkaitan dengan pembunuhan aktivis hak asasi Munir Said Thalib memperkuat temuan timnya. "Dokumen WikiLeaks memperkuat apa yang ditemukan dan diyakini oleh TPF saat itu," ujar Usman kepada Tempo kemarin.
Disayangkan, RUU Peradilan Militer Tak Masuk Prolegnas
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA - Prolegnas Tidak mencantumkan memasukan RUU Perubahan UU tentang Peradilan Militer dan Rencana Ratifikasi Konvensi Pencegahan Penghilangan Orang Secara Paksa.
Kontras: Peraturan HAM Harus Dinaturalisasi
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA - Program Legislasi nasional (Prolegnas) tidak mencantumkan RUU Perubahan Undang-Undang Peradilan Militer dan Rencana Ratifikasi Konvensi Pencegahan Penghilangan Orang Secara Paksa.
Polantas Harus Bersih
Sumber: hariansumutpos.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA- Kucuran uang negara untuk remunerasi aparat Polri disambut kritik dan harapan kalangan aktivis. Mereka berharap, Korpas Bhayangkara bisa benar-benar profesional dan bersih.
Dokumen WikiLeaks Perkuat Temuan TPF Kasus Munir
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Anggota Tim Pencari Fakta kasus Munir, Usman Hamid, menyatakan dokumen yang dibocorkan WikiLeaks terkait pembunuhan Munir bakal memperkuat temuan TPF. "Dokumen ini memperkuat apa yang ditemukan dan diyakini oleh TPF saat itu," ujar Usman saat dihubungi Tempo, Ahad 19 Desember 2010.
Usman : Dokumen WikiLeaks Buka Fakta yang Ditutupi
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Anggota Tim Pencari Fakta kasus Munir, Usman Hamid berharap dokumen yang dibocorkan WikiLeaks dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait kasus pembunuhan Munir. "Dokumen ini membuka fakta yang selama ini ditutup-tutupi kepada masyarakat," ujar Usman saat dihubungi Tempo, Ahad 19 Desember 2010. Ia juga meyakini kebenaran isi dokumen yang dibocorkan Situs WikilLeaks. "Dokumen ini sulit dibantah faktanya."
Reformasi militer bukan prioritas pemerintah
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA - Tidak masuknya pembahasan UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2011 di DPR dinilai sebagai bentuk tidak pahamnya DPR dan Pemerintah terhadap agenda reformasi TNI dan reformasi peradilan. Berlarutnya pembahasan UU itu dinilai akan terus menguntungkan militer.
TINDAK KEKERASAN
Pemerintah Dinilai Gagal Kelola Kemajemukan Bangsa

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah dianggap gagal mengelola kemajemukan bangsa. Hal ini mengingat tingginya angka tindak kekerasan, termasuk yang berlatar belakang agama, yang terkesan mendapatkan pembiaran dari pemerintah.
Bongkar Kasus Munir, Butuh Keberanian Politik Presiden
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta -Mantan anggota Tim Pencari Fakta kasus Munir, Usman Hamid, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya membutuhkan sedikit keberanian politik untuk membongkar misteri pembunuhan Munir. "Ini karena kasus ini sudah semakin terang dengan bocornya dokumen kawat diplomatik pejabat Amerika Serikat terkait pembunuhan aktivis HAM ini," katanya Minggu
Akan Diperiksa TPF, Hendro Malah Laporkan Usman
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Anggota Tim Pencari Fakta kasus Munir, Usman Hamid mengatakan, TPF pernah memanggil Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono karena dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan Munir. "Kami (TPF) sempat panggil untuk mengklarifikasi apakah ia (Hendropriyono) terlibat atau tidak," ujarnya kepada Tempo melalui telepon, Ahad 19 Desember 2010.
Bocoran WikiLeaks Soal Munir Tegaskan Temuan TPF
Sumber: nasional.inilah.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
INILAH.COM, Jakarta - Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis Munir menilai dokumen yang dibocorkan WikiLeaks mengenai Munir bukan hal baru. Namun, dokumen itu bisa memperkuat hasil temuan TPF yang sempat ditutup-tutupi.
Usman Hamid
Selidiki Kawat WikiLeaks soal Munir

Sumber: internasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Aktivis International Center for Transitional Justice, Usman Hamid, yang juga mantan anggota Tim Pencari Fakta Kasus Munir, mengatakan, kawat diplomatik AS yang menengarai keterlibatan Badan Intelijen Negara dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, sebagaimana dibocorkan WikiLeaks, harus dilihat secara positif.
Dapat Remunerasi, Polisi Harus Bersih
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
NASIONAL - HUMANIORA Minggu, 19 Desember 2010 , 06:31:00 Dapat Remunerasi, Polisi Harus Bersih JAKARTA -- Kucuran uang dari negara untuk remunerasi aparat Polri disambut kritik dan harapan para aktivis. Mereka berharap Korps Bhayangkara bisa benar-benar profesional dan bersih. "Selama ini, citra polisi masih identik dengan pungli (pungutan liar) dan jalur belakang. Kita menunggu, setelah remunerasi cair, apa bisa benar-benar bersih?" ujar Koordinator Kontras Haris Azhar kepada Jawa Pos kemarin (18/12).
Remunerasi, Reserse dan Polantas Harus Bersih
Sumber: riaupos.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA (RP) - Kucuran uang negara untuk remunerasi aparat Polri disambut kritik dan harapan kalangan aktivis. Mereka berharap, Korpas Bhayangkara bisa benar-benar profesional dan bersih.
Perempuan Harus Lawan Tidak Kekerasan
Sumber: hariansumutpos.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
10:09, 19/12/2010 Perempuan Harus Lawan Tidak Kekerasan Diah Susilowati, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut.
PEMBUNUHAN MUNIR
Kontras Dahului Dokumen Rahasia WikiLeaks

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
RMOL. Tidak ada yang baru dari WikiLeaks terkait pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir.
Kontras Kecewa Revisi UU Peradilan Militer Tak Masuk Prolegnas
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kecewa karena rancangan revisi Undang-Undang Peradilan Militer tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Revisi UU Peradilan Militer ini merupakan alat yang bisa menjerat tindak kesewenang-wenangan militer yang terjadi selama ini. "Ini agenda dari reformasi militer dan peradilan," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar hari ini di kantornya, Minggu 19 Desember 2010.
Kontras Sesalkan Prolegnas Tak Cantumkan Revisi RUU Peradilan Militer
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontras menyayangkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 tidak memasukkan revisi RUU Peradilan Militer, No 31/1997). Padahal agenda revisi RUU Peradilan Militer sedianya telah dibahas sejak 5 tahun silam dan belum tuntas hingga saat ini.
Konvensi Penghilangan Paksa Belum Diratifikasi
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyayangkan tidak masuknya agenda ratifikasi perjanjian internasional soal penghilangan orang secara paksa, ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. "Padahal konvensi ini sudah akan berlaku secara internasional tanggal 23 Desember 2010," kata Chrisbiantoro, Staf Divisi Pemantauan Impunitas Kontras di kantornya, Ahad 19 Desember 2010.
Pemerintah Tak Paham Reformasi Militer
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak masuknya pembahasan UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2011 di DPR dinilai sebagai bentuk tidak pahamnya DPR dan Pemerintah terhadap agenda reformasi TNI dan reformasi peradilan. Berlarutnya pembahasan UU itu dinilai akan terus menguntungkan militer.
Kontras Ingin Pastikan Lembaga Intelijen Diatur UU
Sumber: bangkapos.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
JAKARTA, BANGKA POS.com â?? Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengaku sangat menyambut baik dengan rencana pembahasan RUU Intelijen dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Namun ternyata hal tersebut belum cukup bagi Kontras. Menurutnya, dalam draft RUU tersebut harus memasukkan mekanisme koreksi.
Kasus Munir Layak Dibuka Kembali
Sumber: nasional.inilah.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
INILAH.COM, Jakarta â?? Pasca Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ditolak oleh Mahkamah Agung, kini pihak keluarga dan Kontras mendesak agar masalah ini kembali diusut. Jika kasus ini kembali dibuka, tentu harus ada niat dari Presiden dan Jaksa Agung.
Maarif Institute: Kekerasan Agama Meningkat
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 15 Desember 2010
VIVAnews - Grafik aksi kekerasan yang berlatar belakang agama di Indonesia meningkat secara signifikan. Sepanjang 2010 aksi-aksi kekerasan nyaris tanpa jeda mengoyak jalinan keharmonisan kerukunan umat beragama.
Kekerasan Meningkat, Demokrasi Terancam
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 15 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Kekerasan yang berlatar belakang agama di Indonesia makin marak terjadi di ruang publik. Persoalan ini mesti diselesaikan dengan tuntas karena kekerasan yang menodai multikulturalisme tersebut bakal mengancam demokrasi Indonesia.
Maarif Institute
Kekerasan Multikultural 2010 Meningkat

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 15 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Maarif Institute meluncurkan Jurnal Maarif edisi akhir tahun 2010 di kantor Muhammadiyah, Rabu (15/12/2010). Dalam jurnal yang menjadi refleksi akhir tahun sejumlah tokoh, di antaranya, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, peneliti LIPI Asvi Warman Adam, budayawan Radhar Panca Dahana, dan Ketua KontraS Usman Hamid, ini mengusung tema "Kekerasan dan Rapuhnya Politik Multikultural Negara".
Kontras: Tiga Menteri Lemah soal HAM
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 15 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Ketua Kontras Usman Hamid mencatat tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II komitmennya dinilai sangat lemah terkait hak asasi manusia, terutama kebebasan beragama. Ketiganya adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.
Kedatangan SBY di Surabaya Disambut Unjuk Rasa
Sumber: surabaya.detik.com | Tgl terbit: Senin, 13 Desember 2010
Surabaya - Sebelum kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan berkantor selama 3 hari di Gedung Negara Grahadi, rencananya akan disambut unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat.
Kedatangan SBY Bakal Disambut Unjuk Rasa
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 13 Desember 2010
SURABAYA - Kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Surabaya nampaknya akan disambut aksi unjuk rasa oleh sejumlah mahasiswa.
Boediono - Penegakan HAM Baru Cukup di Aturan
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Sabtu, 11 Desember 2010
Wakil Presiden Boediono hari ini menghadiri peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia di Istana Wakil Presiden. Dalam peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) ini, Boediono mengatakan Pemerintah sudah memiliki perangkat yang cukup dalam penegakan HAM.
Kontras Papua : Kekerasaan Terhadap Warga Sipil Terus Berlanjut
Sumber: seruu.com | Tgl terbit: Sabtu, 11 Desember 2010
Kekerasan terhadap warga sipil dan kasus pelanggaran HAM di Papua secara umum masih terus berlanjut, bahkan sejumlah kasus tersebut mengalami kemunduran. Hal ini disampaikan Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Papua, Harry Maturbongs, sekaligus menyambut hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.
Penegakan HAM Baru Baik di Atas Kertas
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Sabtu, 11 Desember 2010
JAKARTA - Wakil Presiden Boediono menilai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sudah cukup baik di atas kertas. Hanya saja, saat ini perlu upaya yang lebih keras dalam pelaksanaannya.
Kasus Munir
Kasum Munir Desak Kejagung Ajukan PK

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 10 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar tiga puluh orang massa dari Komite Aksi Solidaritas (Kasum) untuk Munir dan Sahabat Munir berunjuk rasa di depan Kejaksaan Agung, Jakarta sekitar pukul 16.30 WIB.
Tolak segala bentuk korupsi
Sumber: wawasandigital.com | Tgl terbit: Jumat, 10 Desember 2010
TEGAL - Pemerintah Kota Tegal tetap berkomitmen, untuk memberantas tindak korupsi. Karena itu, dibutuhkan pengawasan dari masyarakat, untuk mencegah setiap upaya korupsi yang dilakukan birokrat dan masyarakat.
Buntut Konflik DOM di Aceh
Mahasiswa Tuntut Qonun KKR

Sumber: nasional.inilah.com | Tgl terbit: Jumat, 10 Desember 2010
INILAH.COM, Aceh - Para korban konflik di Aceh era Orde Baru bukanlah barang mati yang mudah dilupakan. Justru kini mahasiswa Aceh bergolak menuntut adanya peraturan daerah (perda atau qonun) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Kontras nilai hukuman mati koruptor langgar HAM
Sumber: solopos.com | Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 2010
Jakarta-Wacana hukuman mati untuk koruptor sempat mengemuka. Namun Kontras menilai hukuman mati bagi koruptor melanggar HAM.
Polri Hanya Laksanakan Perintah, Kasus Gayus di Tangan SBY
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 08 Desember 2010
Jakarta - Polri hanya melaksanakan perintah dalam pengusutan kasus Gayus Tambunan. Apakah kasus Gayus harus diusut tuntas sepenuhnya bergantung pada niat dari Presiden SBY.
Kontras Temui Watimpres
Sumber: KOMPAS.CETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 08 Desember 2010
Jakarta, Kompas - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan meminta Dewan Pertimbangan Presiden mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melaksanakan rekomendasi DPR mengenai kasus orang hilang. Sampai saat ini pemerintah belum melaksanakan empat rekomendasi DPR terkait kasus orang hilang.
Hari Anti Korupsi Sedunia
Busyro Lebih Pilih Hadiri Peringatan Satu Suro

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 07 Desember 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar acara konser musik bertajuk 'Konser Gipsi (Generasi Anti Korupsi)', Selasa (7/12/2010). Ketua KPK terpilih, Busyro Muqoddas yang diundang namun tak hadir. Busyro dikbarkan lebih memilih memperingati Tahun Baru Islam di Yogyakarta.
Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, ICW Gelar Konser GIPSI
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Selasa, 07 Desember 2010
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Para aktivis antikorupsi berbaur dengan artis ibu kota dan masyarakat untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Berbagai orasi, pagelaran musik, dan pemberian penghargaan khusus bakal diberikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Konser Generasi Anti Korupsi (GIPSI).
KontraS Desak Presiden Jalankan Empat Rekomendasi DPR
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 06 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalankan empat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat. Desakan ini akan disampaikan melalui Dewan Pertimbangan Presiden hari ini.
Tuntaskan Kasus Orang Hilang
Sumber: radarjogja.co.id | Tgl terbit: Senin, 06 Desember 2010
JAKARTA â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mengingatkan, agar Presiden SBY tidak melupakan penyelidikan terhadap penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998. Pemerintah diminta tetap mendorong penuntasan kasus tersebut sesegera mungkin.
Wantimpres Sepakat Pencarian Orang Hilang Jadi Prioritas
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 06 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Pertimbangan Presiden berjanji akan memprioritaskan pencarian 13 orang aktivis mahasiswa yang hilang pada periode 1997-1998 lalu. "Mereka sepakat dengan kami untuk memprioritaskan pencarian 13 orang tersebut," ujar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas dan Pengakuan hak Korban KontraS, Yati Indriyani, Senin (6/12). Hal ini diungkap Yati usai pertemuan antara Kontras dengan Wantimpres di kantor Wantimpres.
KontraS Gelar Demo di Istana Negara
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 05 Desember 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiada hari tanpa ada demonstrasi di Ibukota. Meski hari Minggu, setidaknya akan ada dua aksi yang dilakukan di Jakarta.
Kontras Tagih Janji Presiden Tuntaskan Soal Munir dan Penculikan Aktivis
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 05 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kemarin bertolak ke Bali untuk menghadiri Bali Democracy Forum, kembali diingatkan untuk menuntaskan pengusutan pembunuhan Munir Said Thalib dan penculikan sejumlah aktivis. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), ahad 5 Desember 2010 kemarin menagih janji Presiden Yudhoyono soal penuntasan kasus pembunuhan aktivis hak asasi Munir.
Kontras Minta SBY Usut Kasus HAM
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 05 Desember 2010
JAKARTA - Puluhan aktivis Kontras melakukan aksi di depan Istana Negara untuk memperingati hari HAM Internasional yang jatuh 10 Desember 2010.
Kontras
Tuntaskan Kasus Penghilangan Paksa!

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 05 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Kontras, bersama mahasiswa dan korban pelanggaran paksa, mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuntaskan kasus penghilangan paksa aktivis 1997/1998 dengan menjalankan rekomendasi Pansus Orang Hilang DPR RI.
Spanduk Raksasa Ingatkan SBY Tentang Penghilangan Orang
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 05 Desember 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keluarga korban penghilangan orang secara paksa kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara. Mereka menagih janji SBY untuk mengusut tuntas kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998.
Presiden Dikirimi Surat Raksasa
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Minggu, 05 Desember 2010
JAKARTA--MICOM: Keluarga korban pelanggaran HAM bersama para aktivis LSM mengirimi "surat raksasa" kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi rekomendasi DPR untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.
Masyarakat Pelapor Korupsi Harus Diapresiasi
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Sabtu, 04 Desember 2010
Jakarta, CyberNews. Melaporkan kasus dugaan korupsi bukanlah tanpa risiko. Karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai masyarakat yang berani melaporkan kasus korupsi harus diberi apresiasi.
ICW Gelar Konser Musik Peringati Hari Antikorupsi
Sumber: musik.liputan6.com | Tgl terbit: Jumat, 03 Desember 2010
Liputan6.com, Jakarta: Terkait peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Indonesia Corruption Watch (ICW) akan mengadakan acara konser musik melibatkan generasi muda bertema "Konser GIPSI (Generasi Anti Korupsi)". Konser akan menampilkan karya anak muda yang peduli tentang korupsi dan masalah sosial yang ditimbulkan.
Kontras Desak Kemenlu Mempercepat Ratifikasi Orang Hilang
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Rabu, 01 Desember 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktur HAM dan Kemanusiaan. Mereka meminta agar proses ratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan orang dari penghilangan paksa ditindaklanjuti.
Kapolda: Unjuk Rasa Itu Boleh Merusak Asal...
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Rabu, 01 Desember 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Sutarman memiliki formula baru untuk menghadapi unjuk rasa yang marak terjadi di ibukota. Dia pun melontarkan ide kalau pendemo bisa saja melakukan aksi perusakan asal saja ada penggantian.
KASUS HAM
Basrief Diminta Lakukan Terobosan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Senin, 29 November 2010
JAKARTA (Suara Karya): Jaksa Agung Basrief Arief diminta melakukan terobosan hukum untuk memecah kebuntuan proses hukum perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Hal itu, merupakan salah satu 'PR' utama yang harus dikerjakan Jaksa Agung baru dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
Kontras Desak Anggaran Perkara Pelanggaran HAM Diaudit
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak aparat atau lembaga berwenang untuk mengaudit pos anggaran Kejaksaan Agung, terutama anggaran untuk penaganan perkara pelanggaran HAM.
Anak Buah Munir Tantang Basrief Bongkar Kasus Pelanggaran HAM Berat
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
RMOL. Iktikad Kejaksaan Agung mengungkap berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dipertanyakan. Hal ini terkait dengan tidak jelasnya proses hukum pengajuan kembali kasus kematian aktivis HAM Munir.
Kontras Pesimis Kinerja Basrief
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pesimis dengan kinerja kejaksaan di bawah Basrief Arief sebagai Jaksa Agung baru. Alasannya, Basrief dinilai tidak memiliki track record yang menonjol terutama dalam penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Kontras Gugat Jaksa Agung bila Abaikan Kasus Pelanggaran HAM
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bila tidak segera menindaklanjuti berkas penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran HAM, yang sudah ada di Kejaksaan Agung, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), berencana akan menggugat Korps Adhyaksa tersebut.
Kontras ragukan kemampuan Basrief
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
JAKARTA: Kontras pesimistis dengan kemampuan Jaksa Agung Basrief Arief, terutama dalam melakukan terobosan penanganan kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dan tindak pidana korupsi.
Sosok Jaksa Agung di Mata ICW
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meragukan kualitas Jaksa Agung, Basrief Arief, untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang mengendap di kejaksaan. Hal tersebut, ungkap koordinator Kontras, Haris Azhar, karena melihat prestasi Basrief yang tidak menonjol selama berkarir di lingkungan gedung bundar.
Kontras Minta Basrief Gandeng Komnas HAM
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS meminta Jaksa Agung baru, Basrief Arief untuk dapat membangun kerjasama dengan Komnas Hak Asasi Manusia. Hendaknya, kerjasama dengan Komnas HAM tersebut menjadi prioritas utama Jaksa Agung agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat dapat segera dituntaskan.
JAKSA AGUNG
Sempat Dimintai Pendapat, Tapi Kontras Ditinggalkan Begitu Saja

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
RMOL. Jaksa Agung pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Basrief Arief merupakan sosok yang minim prestasi. Ia dinilai tidak memiliki prestasi yang luar biasa sebelumnya.
Kasus HAM Berat
Kontras Ultimatum Jaksa Agung

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS akan menggugat secara perdata Jaksa Agung baru Basrief Arief jika sampai pertengahan tahun belum menindaklanjuti berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Apa Kontras Lebih Baik Dari TNI?
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Jumat, 26 November 2010
RMOL. Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar pernah mengatakan, bahwa vonis terhadap empat anggota tentara yang terlibat kasus video penganiayaan sejumlah warga Papua di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua mengabaikan rasa keadilan korban.
Pemerintah Didesak Selidiki Penyiksaan Dua Petani Papua
Sumber: kabarindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 25 November 2010
KabarIndonesia - Dua petani asal Tininanggut itu diduga mengalami penyiksaan dari aparat keamanan selama tiga hari. Video penyiksaan itu muncul pada Oktober lalu dan mendapatkan reaksi keras dari para aktivis hak asasi manusia.
Ruki Bungkam Ditanya Soal Pimpinan KPK
Sumber: jabar.inilah.com | Tgl terbit: Kamis, 25 November 2010
INILAH.COM, Bandung - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruqi bungkam saat ditanya soal dua kandidat Ketua KPK, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto.
Kontras: SBY harus Mulai Bicarakan Dialog Damai di Papua
Sumber: bangkapos.com | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
JAKARTA, BANGKA POS.com - Koordinator Kontras, Haris Azhar meminta agar Presiden SBY mulai membicarakan dialog damai saat melakukan kunjungan dalam dua hari ini (21-22 November 2010) di Papua.
Di Papua, SBY Harus Mulai Bicara Damai
Sumber: sripoku.com | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
JAKARTA -- Koordinator Kontras, Haris Azhar meminta agar Presiden SBY mulai membicarakan dialog damai saat melakukan kunjungan dalam dua hari ini (21-22 November 2010) di Papua.
Sudah Saatnya SBY Bertanggung Jawab Atas Papua
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
RMOL. Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua hari di Papua seharusnya juga mengagendakan pembahasan situasi keamanan yang banyak berimplikasi pada memburuknya kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di masyarakat sipil Papua. Atau secara lebih luas, SBY harus mengagendakan perumusan dialog di Papua.
SBY diminta peduli HAM di Papua
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
JAKARTA: Kontras mengharapkan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Papua lebih menekankan aspek HAM.
Sambangi Papua, SBY Harusnya Buka Dialog
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
JAKARTA - Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua hari ke Papua dalam rangka membicarakan pembangunan daerah dengan beberapa Gubernur Papua, dinilai tidak memiliki implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan dan keadilan warga Papua.
Perkembangan Kasus Tama ICW Tak Jelas Berdasarkan Diskusi Aktivis Dengan Polisi
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
RMOL.Kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun masih jadi pekerjaan rumah kepolisian. Hingga kemarin, Polda Metro Jaya belum berhasil menuntaskan kasus yang sudah empat bulan ngendon di kepolisian ini.
Kembali ke Index Topik Pilihan
ICW Datangi Polda untuk Gelar Perkara

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Sabtu, 20 November 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Indonesia Corruption Watch atau ICW kembali mendatangi Polda Metro Jaya dengan agenda gelar perkara kasus penganiayaan aktivis ICW, Tama Satria Langkun, pada 8 Juli 2010.
ICW: Polisi Temukan Titik Terang dalam Kasus Tama
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Sabtu, 20 November 2010
Jakarta - kepolisian telah menemukan titik terang dalam kasus penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun. Kasus tersebut kini berkembang selangkah lebih maju.
Aktivis ICW Korban Penganiayaan Siap untuk Gelar Perkara
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Penggiat Indonesia Corruption Watch, Tama S. Langkun, siap untuk gelar perkara penganiayaan yang dialaminya Juli lalu. Tama datang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, sekitar Pukul 15.
Polri jangan lupakan kasus Tama
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
JAKARTA - Kasus penganiayaan aktivis Indonesian Corruption Wacth (ICW), Tama S Langkun, hingga kini masih terus menjadi perhatian.
Penganiayaan Aktivis ICW
ICW Pantau Gelar Perkara Kasus Tama

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama Kontras dan LBH Jakarta kembali mendatangi Polda Metro Jaya, Jumat (19/11/2010). Kedatangan mereka kali ini untuk melihat gelar perkara yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait kasus penganiayaan aktivis ICW, Tama S Lankung, pada 8 Juli 2010 lalu.
Penganiayaan Aktivis ICW
Kontras Tidak Yakin Timur Ungkap Kasus Tama

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Haris Azhar, Koordinator Kontras, tidak yakin bahwa kasus penganiayaan aktivis ICW, Tama S Lankung, dapat terungkap. Janji Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo untuk mengungkap kasus-kasus menonjol, menurutnya, hanya digunakan untuk menjalankan fit and proper test.
Kasus Penganiayaan Aktivis ICW
Kontras: Polisi Tak Serius Mengusut

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Haris Azhar mengatakan bahwa polisi tidak serius dalam mengusut kasus penganiayaan terhadap aktivis ICW Tama Satria Langkun.
Penganiayaan Aktivis
Polisi dan ICW Satu Persepsi

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam pertemuan gelar perkara kasus penganiayaan aktivis ICW Tama Satria Langkun, polisi dan pihak ICW (Indonesian Corruption Watch), KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), serta LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta sepakat dalam satu persepsi.
ICW-Polda Bahas Hasil Investigasi Penganiayaan Tama
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Kepolisian Daerah Metro Jaya membahas bersama hasil investigasi terkait penganiayaan terhadap Tama S. Langkun.
Sejumlah LSM desak evaluasi HGU
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Jumat, 19 November 2010
BANDA ACEH - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh yang tergabung dalam Poros Kemanusiaan Aceh, yang terdiri atas Forum LSM Aceh, Koalisi NGO HAM, Walhi Aceh, Kontras, LBH Banda Aceh, Suloh, mendesak Pemerintah Aceh untuk menginventarisir dan mengevaluasi seluruh investasi di sektor perkebunan dan perhutanan di kawasan pantai barat selatan Aceh.
Pengadilan Tolak Permohonan Praperadilan Tapol RMS
Sumber: siwalimanews.com | Tgl terbit: Kamis, 18 November 2010
Ambon - Majelis Pengadilan Negeri (PN) Ambon menolak permohonan praperadilan tahanan politik (Tapol) RMS, Demianus Lesil Cs, dalam sidang Selasa (16/11).
LSM: Evaluasi keberadaan perusahaan perkebunan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Kamis, 18 November 2010
BANDA ACEH - Poros Kemanusiaan, kelompok yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan hidup mendesak pemerintah Aceh mengevaluasi perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha (HGU) daerah itu.
Pemerintah Aceh Belum Siap Antisipasi Bencana Alam
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Kamis, 18 November 2010
Bencana banjir, angin puting-beliung, tanah longsor hingga cuaca ekstrim melanda Aceh dalam beberapa waktu belakangan ini.
Poros Kemanusiaan:
Pemerintah Harus Tanggap Bencana

Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Kamis, 18 November 2010
BANDA ACEH - Poros kemanusiaan yang merupakan kelompok elemen sipil yang aktif menggalang bantuan kemanusiaan untuk bencana di Aceh, mendesak Pemerintah Aceh lebih tanggap dalam mengantisipasi bencana. Hal itu disampaikan oleh kelompok yang terdiri dari Forum LSM Aceh, Koalisi NGO HAM, Walhi Aceh, Kontras, LBH Banda Aceh, dan Suloh, Selasa (16/11), menyikapi banyaknya bencana seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, hingga cuaca ekstrim yang melanda Aceh dalam beberapa waktu belakangan ini.
Kasus Tama Mandeg, ICW Datangi Polda Metro
Sumber: metro.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 16 November 2010
VIVAnews - ICW bersama Kontras dan LBH Jakarta hari ini mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan mereka terkait penyelidikan kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Langkun yang dianggap jalan di tempat.
Aktivis Dikeroyok
Tim Pembela Datangi Polda Pertanyakan Kasus Tama yang Mandek

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 16 November 2010
Jakarta - Tim kuasa hukum anggota ICW Tama S Langkun, menganggap pengusutan kasus pengeroyokan Tama mandek. Oleh karena itu mereka mendesak kepolisian agar memberikan informasi terkait perkembangan kasus Tama.
AKTIVIS ICW DIBACOK
Kontras Sesalkan Polisi Tak Arahkan Penyelidikan ke Nama-nama

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 16 November 2010
RMOL. Kasus penyerangan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun belum menemui titik terang.
Polisi Prihatin, Penyelidikan Kasus Tama Masih Gelap
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 16 November 2010
RMOL. Polda Metro Jaya memastikan penyelidikan kasus penganiayaan terhadap aktivis Indonesian Corruption Watch, Tama S Langkun masih terus berjalan.
Polisi Ragu Tetapkan Tersangka Kasus Tama
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 16 November 2010
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyayangkan lambannya proses penyelidikan dalam kasus penganiayaan aktivis ICW Tama Satrya Langkun.
ICW Pertanyakan Follow Up Kasus Tama
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 16 November 2010
JAKARTA - Perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambangi Mapolda Metro Jaya untuk meminta penjelasan terkait perkembangan penanganan kasus penganiayaan terhadap Tama S Langkun.
Indria Frenida: Kami Berharap Jaksa Agung Yang Baru Berani Menuntaskan Kasus Semanggi I
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 14 November 2010
RMOL.Kemarin, genap 12 tahun tragedi Semanggi I, tapi aparat hukum belum menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat tersebut.
Sally Sempat Ingin Bunuh Diri Akibat Tulang Menonjol
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 14 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Sellywayn Carolina (28), korban dugaan malpraktek RS Fatmawati, pernah mencoba bunuh diri sebagai bentuk penolakan atas kondisi dirinya.
Darwis Laporkan Kasus Sally ke Kontras
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 14 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Darwis telah mengadukan kasus dugaan malpraktek Sally oleh RS Fatmawati itu kepada Kontras, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, bahkan ke Polda Metro Jaya.
Minta Usut Kasus Semanggi, Mahasiswa Lempar Koin
Sumber: nasional.inilah.com | Tgl terbit: Sabtu, 13 November 2010
INILAH.COM, Jakarta - Puluhan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta dan Bandung menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung, Jumat (12/11/2010). Para mahasiswa mendesak Kejagung untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM atas peristiwa Semanggi I dan Semanggi II dan tragedi Trisakti.
Ratifikasi konvensi orang hilang belum jelas
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 13 November 2010
BOGOR - Rencana pemerintah untuk meratifikasi konvensi anti orang hilang masih belum sampai titik final.
12 Tahun Berlalu, Tragedi Semanggi I Tidak Jelas Nasibnya
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Sabtu, 13 November 2010
Jakarta - Hari ini, tepat 12 tahun Tragedi Semanggi I. Namun pengusutan kasus yang terjadi pada 1998 lalu itu dinilai tidak berbeda dengan nasib kasus pelanggaran HAM berat lainnya di Indonesia. Tidak jelas.
Keluarga Korban Semanggi I Tabur Bunga di Depan Kampus Atmajaya
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Sabtu, 13 November 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Puluhan mahasiswa Unika Atmajaya dan keluarga korban tragedi Semanggi I, Sabtu (13/11), melakukan aksi tabur bunga di depan kampus Unika Atmajaya untuk memperingati 12 tahun Tragedi Semanggi I.
Keluarga Korban Peringati Insiden Semanggi I di Kampus Atmajaya
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Sabtu, 13 November 2010
Jakarta - 12 Tahun sudah kasus Semanggi I berlalu. Namun hingga kini, pemerintah belum juga menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini.
TRAGEDI MEI 98
Usai Tabur Bunga, Mahasiswa dan Keluarga Ziarahi Makam Wawan

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 13 November 2010
RMOL. Kedua orang tua BR Norma Irmawan atau Wawan, korban tragedi Semanggi I, Sumarsih dan Arif Priyadi, masih tetap semangat menuntut keadilan bagi anak mereka. Meski dalam umur yang sudah tidak muda lagi dan fisik yang semakin ringkih.
KASUS PELANGGARAN HAM
Korban desak Presiden SBY tuntaskan kasus Semanggi I

Sumber: nasional.kontan.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 13 November 2010
JAKARTA. Hari ini tepat 12 tahun sudah berlalu peristiwa penembakan mahasiwa di depan kampus Universitas Atma Jaya Jakarta, namun penyelesaian kasus ini masih saja gelap. Orang tua korban peristiwa yang dikenal dengan sebutan Tragedi Semanggi I ini belum mengenal kata lelah untuk menagih penyelesaiannya pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Vonis untuk Penganiaya Warga Papua Abaikan Rasa Keadilan
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Jumat, 12 November 2010
JAYAPURA--MICOM: Kontras menilai putusan hakim Pengadilan Militer III-19 Kodam XVII/Cenderawasih untuk empat anggota TNI penganiayan warga Papua mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang mengedepankan kebenaran fakta peristiwa dalam persidangan.
BERITA FOTO: Peringatan Tragedi Semanggi
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 12 November 2010
TRIBUNNEWS.COM -- Peringatan Tragedi Semanggi - Front Aksi Mahasiswa Semanggi (FAMSI) yang terdiri dari gabungan mahasiswa Atmajaya dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung, memperingati 12 tahun tragedi Semanggi, Jumat (12/11/2010).
Para Aktivis Peringati 12 Tahun Tragedi Semanggi I
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 12 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para aktivis yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Semanggi (FAMSI) dan beberapa LSM memperingati 12 tahun tragedi Semanggi I.
Hari Ini 12 Tahun Tepat Tragedi Semanggi I
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Jumat, 12 November 2010
JAKARTA - Terhitung 12 tahun sudah tragedi Semanggi I berlalu. Namun hingga kini kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut tak kunjung terselesaikan.
Sanksi Tentara Penyiksa Warga Papua Terlalu Ringan
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Jumat, 12 November 2010
JAKARTA - Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai hakim pengadilan militer III-19 Kodam XVII/Cendrawasih telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang mengedepankan kebenaran fakta peristiwa dalam proses persidangan.
Video Penyiksaan Papua
Putusan yang Mengecewakan

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 12 November 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai pihak menyesalkan putusan Pengadilan Militer Kodam Cenderawasih dalam kasus penyiksaan warga Papua di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, yang beredar lewat situs YouTube beberapa waktu lalu. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar di Jakarta, Kamis (11/11/2010), menyesalkan tetap dipaksakannya proses persidangan.
5 Bulan Bui untuk Penyiksa Warga Papua, Adil?
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 11 November 2010
VIVAnews - Palu hakim untuk kasus penyiksaan warga sipil di Tingginambut, Puncak Jaya,Papua telah diketuk. Keputusannya: Komandan Pleton Yonif 753/AVT/Nabire, Letda Cosmos Z divonis tujuh bulan bui.
Terkait Dana Aspirasi dan Dana Kerja
LSM Sesalkan DPRA dan Gubernur
* Diduga Ada Politik Perselingkuhan Anggaran

Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Selasa, 09 November 2010
BANDA ACEH - Sejumlah pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh menyesalkan dan mengecam tindakan DPRA yang telah menyepakati pengalokasian dana kerja Gubernur Aceh serta dana aspirasi DPRA dalam RAPBA Tahun 2011 yang total jumlahnya Rp 413 miliar. Soalnya, kedua mata anggaran tersebut tidak diatur secara general di dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Kementerian Polhukam Tolak Temui Keluarga Korban HAM
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 09 November 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kedatangan Jaringan Keluarga Korban untuk Keadilan (JSKK) yang memprotes rencana pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto, ditolak Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.
Ibu Informan SIGI: Kondisi Anak Saya Sehat
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 09 November 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ibu dari Herry Yanuar, satu diantara dua informan dalam program investigasi SIGI berjudul "Bisnis Seks Dibalik Jeruji" yang ditayangkan Stasiun Televisi SCTV, mengunjungi putranya itu di Rumah Tahanan Salemba, Senin (8/11). Sang ibu, yang menolak memberikan namanya, didampingi LBH Jakarta dan Kontras.
LSM Lapor Mabes Polri Terkait Penembakan Petani Jambi
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 09 November 2010
TRIBUNNEWS.COM- Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat protes dan mengutuk atas tewasnya seorang petani di Jambi dalam konflik agraria antara warga dengan PT WKS di desa Senyerang, Tanjung Jabung Barat, Jambi, Senin (8/11).
Program HRSF untuk Korban Pelanggaran HAM
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 08 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lima LSM yang peduli korban pelanggaran HAM menggelar program sosial bertajuk Human Rights Support Facilities (HRSF).
KontraS Ragukan Mahmil Ungkap Penyiksa Warga Papua
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 08 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasionala untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) meragukan persidangan yang digelar Mahkamah Militer bakal mengcover kasus video penyiksaan aktivis OPM yang ramai diperbincangkan selama dua pekan terakhir. Pasalnya, berdasarkan pemantauan KontraS, Mahmil malah menyidangkan kasus video yang berbeda dengan video penyiksaan yang sempat beredar di You Tube.
Obama mesti lihat kasus di Papua
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Senin, 08 November 2010
JAKARTA: Presiden Amerika Serikat Barack Obama diminta memperhatikan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, terkait dengan penyiksaan oknum aparat militer terhadap warga sipil.
Korban Penyiksaan TNI Mengadu ke Komnas HAM
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Sabtu, 06 November 2010
VIVAnews - Anggen Pugo Kiwo, salah satu korban penyiksaan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia di Tingginambut, Papua, mengadu ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia. Namun Anggen mengadu diwakilkan lembaga swadaya masyarakat Kontras.
Kontras akan Pertemukan Orang Tua Kasus Sigi
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Sabtu, 06 November 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berencana mempertemukan dua orang informan acara Sigi berjudul "Bisnis Seks di Balik Jeruji" di SCTV, dengan orang tua mereka. Kedua informan yang bernama Heri Kiswanto dan Herry Yanuar adalah penghuni Blok S Rutan Salemba di Jakarta Pusat.
Masyarakat Indonesia Sambut Baik Kunjungan Obama
Sumber: voanews.com | Tgl terbit: Sabtu, 06 November 2010
Kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat, tokoh Islam di Indonesia dan juga aktivis lembaga swadaya masyarakat hak asasi manusia. Presiden Amerika Serikat Barack Obama direncanakan akan datang ke Indonesia pada tanggal 9 November mendatang. Kedatangan Obama ini menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Indonesia.
Penyiksaan di Papua, Komnas HAM Didesak Bentuk TPF
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 05 November 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia didesak membentuk tim pencari fakta kasus penyiksaan warga di Tinggi Nambut Papua. Desakan itu disampaikan Dewan Adat Papua bersama Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di kantor Komnas HAM, Jakarta (5/11).
Penyelesaian kasus Papua terkait kedatangan Obama
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Kamis, 04 November 2010
JAKARTA: Penyelesaian kasus kekerasan di Papua oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai hanya terkait dengan rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. Pengadilan militer itu dinilai tidak akuntabel karena minus penyelidikan dan penyidikan.
KEAMANAN
Polri Kerahkan Ribuan Personel untuk Obama

Sumber: internasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 04 November 2010
Jakarta, Kompas - Aparat kepolisian akan mengerahkan ribuan personel untuk pengamanan kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia, yang direncanakan pada tanggal 9-10 November 2010. Selain itu, aparat kepolisian juga mengerahkan satuan-satuan khusus, seperti Brigade Mobil, penjinak bom, unit satwa, polisi udara, dan polisi antiteror.
LSM: Adili TNI Penyiksa dengan UU HAM
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 04 November 2010
VIVAnews - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak lima anggota Tentara Nasional Indonesia di Papua yang diduga melakukan penyiksaan diadili dengan mekanisme Pengadilan Hak Asasi Manusia, bukan Mahkamah Militer. Mereka meragukan proses penyidikan bisa akuntabel melalui Mahkamah Militer.
VIDEO KEKERASAN TNI
Aktivis HAM: Peradilan Militer Hanya akan Menghukum Aparat Lapangan Saja

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 03 November 2010
RMOL. Para penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) mengapresiasi instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mempercepat pengungkapan kasus kekerasan terhadap warga sipil di Papu yang melibatkan prajurit TNI.
kasus papua harus diadili di pengadilan ham
Sumber: seruu.com | Tgl terbit: Rabu, 03 November 2010
Jakarta, seruu.com - Pengungkapan peristiwa kekerasan yang sempat beredar luas lewat situs "youtube.com" harusnya dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan pelaku nantinya harus diadili di pengadilan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Forum Kerja LSM Papua (Foker LSM Papua) dan Aliansi Mahasiswa Papua dalam siaran persnya, Rabu (03/11) siang ini.
Usman Hamid Pernah Tidur Sekasur dengan Asmara Nababan
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 02 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di balik kesederhanaan almarhum Asmara Nababan ternyata banyak menyisakan kenangan manis bersama rekan-rekan sesama aktivis HAM. Terlebih oleh mantan Koordinator Kontras, Usman Hamid. Usman mengatakan banyak sekali kenangan manis yang tak terlupakan antara keduanya.
MENINGGAL DUNIA
Presiden: Asmara Nababan Pejuang Gigih Penegakan HAM

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Selasa, 02 November 2010
JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan rasa dukacita mendalam kepada keluarga Asmara Nababan.
Evaluasi Menyeluruh KIB II
Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Selasa, 02 November 2010
Pasca-pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, 20 Oktober 2009, muncul dinamika luar biasa dalam kehidupan negara yang telah berusia 65 tahun. Kini, waktu setahun terasa singkat dan menyenangkan bagi mereka yang menikmatinya. Namun, bisa terasa lama dan menyiksa bagi mereka yang menanggung beban kehidupan yang tiada terkira.
Jenazah Asmara Nababan Disemayamkan di Komnas HAM
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 01 November 2010
Jakarta - Jenazah Asmara Nababan disemayamkan di Komnas HAM. Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) seperti Koordinator Kontras Haris Azhar tampak hadir dalam acara tersebut.
Ketua KPAI Harap Perjuangan Asmara Nababan Diteruskan
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 01 November 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hadi Supeno berharap istri dari Asmara Nababan, Magdalena Helmyna Maniara Sitorus bisa meneruskan perjuangan sang suami dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia.
"Asmara Nababan Layak Jadi Bapak Komnas HAM"
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 01 November 2010
VIVAnews - Tokoh pembela hak asasi manusia, Asmara Victor Michael Nababan telah berpulang Kamis 28 Oktober 2010 di Guangzhou, China.
Tokoh HAM Asmara Nababan Meninggal Dunia
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Jumat, 29 Oktober 2010
Jakarta (SIB) Tokoh pejuang HAM Asmara Nababan meninggal dunia. Almarhum meninggal karena menderita sakit kanker paru-paru, saat menjalani perawatan di China. "Kita berduka telah berpulangnya guru dan pejuang HAM," kata Ketua Dewan Pembina Kontras, Usman Hamid dalam pesan singkat, Kamis (28/10).
Asmara Nababan Dimakamkan Senin Depan
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Jumat, 29 Oktober 2010
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Aktivis hak asasi manusia, Asmara Nababan, akan dimakamkan Senin depan (1/11) di TPU Tanah Kusir. Rencana pemakaman yang semula pada Selasa (2/11) dimajukan. "Pemakaman dilaksanakan Senin di TPU Tanah Kusir pukul 16.30 WIB," terang putri Asmara,Aviva Nababan,Jumat (29/10).
Asmara Nababan Meninggal di China
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Jumat, 29 Oktober 2010
JAKARTA--MICOM: Tepat di hari peringatan Sumpah Pemuda, Indonesia kehilangan seorang aktivis hak asasi manusia. Mantan Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan, berpulang di Rumah Sakit Fuda, Guangzo, China Kamis (28/10) sekitar pukul 11.30 WIB karena menderita kanker paru-paru.
TEROR
Aktivis Pertanyakan Penyelesaian Kasus Tama

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Jumat, 29 Oktober 2010
JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah aktivis kembali mempertanyakan tindaklanjut penyelesaian peristiwa pemboman kantor Majalah Tempo pada 6 Juli 2010 lalu dan penganiayaan serta percobaan pembunuhan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun pada 8 Juli 2010. Mereka mendesak agar kedua kasus tersebut dijadikan target 100 hari kinerja Kapolri Timur Pradopo.
Timur Janji Benahi Reserse
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
DEPOK - Tongkat komando Kapolri resmi diserahkan Jenderal Bambang Hendarso Danuri pada Komjen Timur Pradopo. Upacara di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat itu berlangsung kemarin (27/10). Sejumlah menteri dan anggota DPR juga datang.
TEROR
Aktivis Pertanyakan Penyelesaian Kasus Tama

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah aktivis kembali mempertanyakan tindaklanjut penyelesaian peristiwa pemboman kantor Majalah Tempo pada 6 Juli 2010 lalu dan penganiayaan serta percobaan pembunuhan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun pada 8 Juli 2010. Mereka mendesak agar kedua kasus tersebut dijadikan target 100 hari kinerja Kapolri Timur Pradopo.
Asmara Nababan Tutup Usia
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
JAKARTA - Asmara Nababan, salah satu pejuang demokrasi dan hak asasi manusia hari ini meninggal dunia dalam usia 64 tahun.
Asmara Nababan Wafat
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Penggiat demokrasi dan hak asasi manusia Asmara Nababan, meninggal, Kamis (28/10), dalam usia 64 tahun karena menderita kanker paru stadium 4.
Asmara Nababan Wafat
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Asmara Nababan, meninggal dunia di Rumah Sakit Fuda di Guangzhou, China.
Asmara Nababan Meninggal Dunia
Sumber: nasional.inilah.com | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
INILAH.COM, Jakarta - Asmara Nababan meninggal dunia. Mantan Sekjen Komnas HAM ini menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Fuda, Guang Zhou, China, pukul 12.30 waktu setempat, Kamis (28/10/2010).
Asmara Nababan Tutup Usia di Guangzhou
Sumber: tribunjabar.co.id | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
JAKARTA, TRIBUN - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Asmara Nababan meninggal di rumah sakit di Guangzhou, Cina, sekitar pukul 12.30 waktu setempat atau sekitar 11.30 WIB, Kamis (28/10).
Kontras: SBY panggil Timur agar jelaskan soal Tama
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
JAKARTA: Kontras, LBH dan ICW meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk menjelaskan tentang tidak terungkapnya kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun maupun pelempar bom ke majalah Tempo selama lebih dari 3 bulan.
Usman: Asmara Ajarkan Aktivis 'Go Politic'
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
VIVAnews - Aktivis hak asasi kemanusiaan (HAM) Asmara Nababan tutup usia karena sakit kanker yang dia derita. Penggiat HAM Indonesia pun berduka.
Di Akhir Hayat, Asmara Nababan Masih Bersemangat Melawan Sakit Paru-parur
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
RMOL. Sebelum aktivis HAM, Asmara Nababan meninggal, anggota Badan Pekerja Kontras, Usman Hamid pernah berbincang dengan almarhum.
Usman Hamid: Asmara Nababan Sosok Aktivis Bermoral
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
RMOL. Asmara Nababan adalah sosok aktivis yang mempunyai integritas moral dalam prinsip
Asmara Nababan Tutup usia
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Aktivis hak asasi manusia Asmara Nababan meninggal di Rumah Sakit Fuda, Guang Zhou, China, akibat kanker paru-paru, pada pukul 12.30 waktu setempat atau 11.30 WIB. Pejuang HAM ini meninggal pada usia 64 tahun.
Tokoh HAM Asmara Nababan Meninggal Dunia
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
Jakarta (SIB) Tokoh pejuang HAM Asmara Nababan meninggal dunia. Almarhum meninggal karena menderita sakit kanker paru-paru, saat menjalani perawatan di China. "Kita berduka telah berpulangnya guru dan pejuang HAM," kata Ketua Dewan Pembina Kontras, Usman Hamid dalam pesan singkat, Kamis (28/10).
Timur Janji Benahi Reserse
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
DEPOK - Tongkat komando Kapolri resmi diserahkan Jenderal Bambang Hendarso Danuri pada Komjen Timur Pradopo. Upacara di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat itu berlangsung kemarin (27/10). Sejumlah menteri dan anggota DPR juga datang.
Kontras 'titip' 6 PR untuk Timur
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Rabu, 27 Oktober 2010
JAKARTA: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyampaikan enam rekomendasi pekerjaan rumah kepada Kepala Polri Jenderal Pol. Timur Pradopo agar segera diselesaikan dalam masa kepemimpinan pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri tersebut.
Diduga, Tapol RMS di Saparua Disiksa
Sumber: siwalimanews.com | Tgl terbit: Rabu, 27 Oktober 2010
Ambon - Dugaan adanya penyiksaan terhadap tahanan politik (Tapol) RMS kembali mencuat. Beberapa waktu lalu, isu penyiksaan tapol ini sempat menjadi perguncingan di tingkat nasional, bahkan internasional.
Aktivis Ajukan Uji Materi UU Tanda Kehormatan
Sumber: surya.co.id | Tgl terbit: Selasa, 26 Oktober 2010
Jakarta - Surya- Sebanyak 11 aktivis â??98 mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) mendaftarkan uji materi Undang-undang (UU) nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (25/10).
Penetapan Tersangka Buol Perlu Alat Bukti
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 26 Oktober 2010
PALU--MICOM: Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Amin Saleh mengatakan, jajaran kepolisian masih memerlukan beberapa alat bukti pendukung terkait pelanggaran pidana sebelum menetapkan tersangka dalam kasus kerusuhan berdarah di Kabupaten Buol.
Kekerasan Berbasis Agama Dilaporkan Meningkat
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 26 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Surabaya - Jaringan Masyarakat Anti Kekerasan (Jamak) Jawa Timur mengungkapkan kekerasan berbasis agama di Jawa Timur masih tinggi dan terus meningkat. Pernyataan ini disampaikan Jamak sesaat setelah bertemu perwakilan Fraksi PDI-P di kantor DPRD Jawa Timur Selasa (26/10).
Video Kekerasan di Papua
Kontras Desak Pelaku Diseret ke Pengadilan HAM

Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Selasa, 26 Oktober 2010
Jakarta - Sejumlah aktivis hak asasi manusia mendesak agar pelaku penganiayaan terhadap warga Papua diseret ke meja hijau. Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar mengatakan pelaku yang diduga anggota TNI tak cukup hanya diproses di Pengadilan Militer. "Mereka juga harus disidang di pengadilan hak asasi manusia," katanya ketika dihubungi melalui telepon akhir pekan lalu.
MK harus uji materil UU tanda jasa
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 26 Oktober 2010
JAKARTA - Sebanyak 11 akitivis 98 mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) mendaftarkan uji materil Undang-undang (UU) nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
BHD Akui Kinerja Reserse Terburuk
Sumber: metronews.fajar.co.id | Tgl terbit: Selasa, 26 Oktober 2010
JAKARTA -- Jajaran reserse merupakan unit kerja di korps kepolisian yang paling dikeluhkan. Mantan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) tidak menampik penilaian masyarakat tersebut.
Lansia Tolak Soeharto
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Selasa, 26 Oktober 2010
Wacana penyematan status pahlawan nasional bagi mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto mendapat protes keras. Penolakan ini datang dari puluhan masyarakat Sumut yang mengaku korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) zaman pemerintahan Orde Baru. Masyarakat yang terdiri dari Gerakan Rakyat Marhaen (GRM), LPP HAM Nusantara, IKOHI Sumut, KKP HAM 65 ,PPRM Sumut, BAKUMSU, PBHI Sumut, KPS, KOTIB, OPPUK, Pengmas GKPI, KSPPM, Teplok, Jarak, Perempuan Sumut, PKB Gusdur, KONTRAS Sumut, Insides dan Barsdem
Advokat tolak Soeharto pahlawan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 26 Oktober 2010
MEDAN - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Badan Advokasi dan Bantuan Hukum Sumatera Utara (Bakumsu) menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
Pemerintah Didesak Evaluasi Keberadaan Densus 88
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
MEDAN--MICOM: Pemerintah dalam hal ini Kapolri didesak untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja dan keberadaan Densus 88 karena dinilai banyak melakukan penyimpangan dalam tugasnya memberantas aksi terorisme.
78 LSM Aceh Tolak Soeharto Jadi Pahlawan
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
VIVAnews - Sebanyak 78 organisasi sipil di Aceh menolak rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto. Bahkan, kalangan lembaga sipil Aceh merekomendasikan Soeharto masuk dalam daftar tokoh penjahat perang.
Gelar Pahlawan
KontraS Desak Pemerintah Tak Angkat Soeharto

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS mendesak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak memberi penghargaan resmi kepada individu yang diduga terlibat dalam suatu kejahatan HAM seperti kepada mantan Presiden Soeharto. Desakan tersebut disampaikan Kepala Biro Penelitian KontraS, Papang Hidayat, dalam jumpa pers "Audit HAM Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono" di Jakarta, Senin (25/10/2010).
Aktivis Aceh Tolak Soeharto Pahlawan Nasional
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
REPUBLIKA.CO.ID,BANDA ACEH--Komponen sipil Aceh yang tergabung dalam puluhan organisasi masyarakat menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berisi penolakan rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
Pemerintah Didesak Buat Blue Print Agenda HAM
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS mendesak pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II segera membuat blue print atau cetak biru agenda HAM yang berisi strategi penguatan akuntabilitas HAM. Cetak biru agenda HAM tersebut juga harus mencakup upaya penyelesaian masalah HAM yang terukur.
Video Kekerasan di Papua Kontras Desak Pelaku Diseret ke Pengadilan HAM
Sumber: Korantempo.com | Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
Jakarta - Sejumlah aktivis hak asasi manusia mendesak agar pelaku penganiayaan terhadap warga Papua diseret ke meja hijau. Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar mengatakan pelaku yang diduga anggota TNI tak cukup hanya diproses di Pengadilan Militer
Gagal Ungkap Pelaku Kekerasan
Komitmen Pemerintah Dinilai Lemah

Sumber: pontianakpost.com | Tgl terbit: Minggu, 24 Oktober 2010
JAKARTA--Komitmen pemerintah untuk menuntaskan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dinilai sebatas lip service. Salah satu buktinya, laporan-laporan yang disusun LSM dan tim pemantau independen selalu tidak jelas tindak lanjutnya.
PELANTIKAN KAPOLRI
Kasus Mahasiswa UBK Jadi PR Pertama Timur

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Sabtu, 23 Oktober 2010
JAKARTA (Suara Karya): Kasus penembakan mahasiswa Universitas Bung Karno menjadi pekerjaan rumah (PR) pertama yang mendesak diselesaikan oleh Kapolri baru, Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Timur Pradopo. Selain itu, PR lainnya yang mendapat sorotan masyarakat antara lain penyelesaian rekening gendut perwira Polri, pengusutan kasus Gayus HP Tambunan, serta kasus internal dan eksternal Polri.
KOMJEN POL TIMUR PRADOPO DILANTIK SEBAGAI KAPOLRI
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Sabtu, 23 Oktober 2010
Jakarta (SIB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Jumat. Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono tiba di tempat pelantikan pada pukul 15.00 WIB.
Kontras: TNI Penyiksa Warga Papua Harus Diadili di Pengadilan HAM
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Sabtu, 23 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kordinator Kontras Haris Azhar menyatakan, anggota TNI yang diduga melakukan penganiayaan terhadap warga Papua seharusnya tidak diadili dengan pengadilan militer. "Mereka harus disidang di Pengadilan HAM," katanya lewat sambungan telepon (23/10).
Kontras Minta Kapolres Jakpus Dipidanakan
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
JAKARTA - Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Hamidin diminta untuk dipidanakan menyusul kasus penembakan terhadap mahasiswa UBK dalam demo 1 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.
Penembakan Mahasiswa
For Indonesia Kecam Keras Tindakan Represif Polisi

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia) mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian yang melakukan penembakan terhadap mahasiswa Universitas Bung Karno, Farel Restu yang melakukan aksi peringatan 6 tahun kekuasaan rezim SBY di Jalan Diponegoro, Rabu (20/10/2010) kemarin.
Petugas Dapat Melumpuhkan Dengan Senpi
Sumber: bangkapos.com | Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
PANGKALPINANG, BANGKA POS - Guna meredam aksi anarkis Polri telah mengeluarkan Protap (Prosedur Tetap) nomor protap/01/10/2010 pada tangga 8 Oktober 2010 yang lalu tentang penanggulangan anarki.
Penembakan Demonstran Harus Dibawa ke Pidana
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
JAKARTA--MICOM: Pelaku penembakan demonstran Farel Restu harus dituntut secara pidana, tidak cukup hanya dijatuhi sanksi administratif.
Aktivis HAM Tolak Protap Baru Polri
Sumber: nasional.inilah.com | Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
INILAH.COM, Jakarta - Koordinator Kontras Harry Azhar menilai penerapan Protap Polri Nomor 1/X/2010 tentang penanggulangan tindak anarkis sebaiknya ditunda.
Munim: Peluru di Kaki Farel, Peluru Logam
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya memeriksa enam polisi sehubungan dengan penembakan terhadap mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK), Farel Restu, 21, saat unjuk rasa di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu lalu. "Kami masih menyelidiki. Proyektil belum diperiksa dari mana asalnya. Yang jelas bukan petugas keamanan yang kami setting," kata Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Sutarman seusai menjenguk Farel yang dirawat di RSCM, Jakarta Pusat, kemarin.
PENEMBAKAN MAHASISWA
Delapan Polisi Diperiksa Tim Pencari Fakta

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
JAKARTA (Suara Karya): Sebanyak delapan anggota Polri diperiksa tim Pencari Fakta Polda Metro Jaya menyusul tertembaknya Farel Restu (21), saat demo memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono di Jalan Dipinegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
MAHASISWA DITEMBAK
Kontras Minta TPF Juga Libatkan Kompolnas dan Komnas HAM

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
RMOL. Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) meminta Tim Pencari Fakta penembakan mahasiswa Universitas Bung Karno saat terjadi aksi unjuk rasa 20 Oktober kemarin turut melibatkan unsur Kompolnas, Komnas HAM, dan elemen masyarakat selain anggota kepolisian yang ada di lapangan.
Aksi Penembakan
Kontras: Polisi Emosional, Tidak Profesional

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, tindakan aparat kepolisian yang melayangkan tembakan ke arah mahasiswa saat aksi di Jalan Diponegoro tidak profesional, berlebihan, dan terkesan emosional.
Penembakan Mahasiswa
Kontras Akan Laporkan Aksi Penembakan Farel ke Propam

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), berencana akan mengajukan laporan ke Propam Mabes Polri terkait dengan insiden penembakan terhadap seorang mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK), oleh oknum kepolisian dalam aksi demonstrasi di Jalan Diponegoro, kemarin.
Pemerintah mandul lindungi hak adat
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
MEDAN â?? Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut, Diah Susilowati, satu tahun pemerintahan SBY dan Budiono jilid II terhitung masih gagal bahkan mandul dalam melakukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Indonesia.
KontraS: Penembakan Polisi Bentuk Sikap Reaksioner
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (KontraS) Haris Azhar menyebut aksi penembakan ke demonstrasi mahasiswa di Jalan Diponegoro, Jakarta, kemarin, merupakan tindakan yang terlalu reaksioner. "Itu tidak penting dan terlalu berlebihan,"kata Haris Azhar saat dihubungi Tempo, Kamis (21/10).
Penembakan Mahasiswa, Picu Demo Lanjutan?
Sumber: nasional.inilah.com | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
INILAH.COM, Jakarta - Tertembaknya mahasiswa dalam demo Rabu kemarin, dikhawatirkan memicu gelombang demo atau bahkan gelombang kekerasan lebih lanjut.
Kontras akan Laporkan Insiden Penembakan Demonstran ke Divisi Propam Polri
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
RMOL. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan insiden penembakan mahasiswa Universitas Bung Karno, Farel Restu, oleh oknum polisi dalam aksi demonstrasi kemarin ke Divisi Propam Mabes Polri terkait.
Kontras: Polisi Semakin Tak Profesional
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
JAKARTA- Tertembaknya mahasiswa Universitas Bung Karno dalam saat demonstrasi satu tahun Pemerintahan SBY semakin mencerminkan ketidakprofesionalan petugas Kepolisian.
Kontras Akan Laporkan Polisi ke Propam
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
JAKARTA - Tertembaknya Farel Restu (20) mahasiswa Universitas Bung Karno saat aksi menyambut satu tahun Pemerintahan SBY membuat Komisi Nasional Antikekerasan (KONTRAS) berang.
Polda Babel Sosialisasikan Protap Polri Tembak di Tempat
Sumber: bangkapos.com | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
Laporan Wartawan Bangka Pos Group:Zulkodri][Editor:Emil M PANGKALPINANG, BANGKA POS -- Kapolda Babel mensosialisasikan Protap Polri Tembak di Tempat tanggal 8 Oktober 2010 yang lalu tentang penanggulangan aksi anarki. "Dengan adanya protap sekarang ini,
LBH Jakarta: Polisi Masih Belum Bisa Tinggalkan Cara Kekerasan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kecaman atas penembakan polisi terhadap mahasiswa Universitas Bung Karno, Farel Restu, 21 tahun, pada aksi demontrasi di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat kemarin terus mengalir.
Aksi Penembakan
KontraS : Polisi Emosional, Tidak Profesional

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menilai, tindakan aparat kepolisian yang melayangkan tembakan ke arah mahasiswa saat aksi di Jalan Diponegoro tidak profesional, berlebihan, dan terkesan emosional.
Demo Ricuh
Penembakan Diduga Melanggar HAM

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menduga ada pelanggaran hak asasi manusia dalam aksi penembakan mahasiswa Universitas Bung Karno oleh polisi saat mahasiswa menggelar aksi setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono di Jalan Diponegoro, Rabu (20/10/2010) kemarin.
Ratusan Massa Unjuk Rasa di PN Stabat Minta Payung Hukum Penyelesaian Konflik Tanah Adat
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
Langkat (SIB) Ratusan massa dari BPRPI, Kontras, Duplik dan Insides menuntut payung hukum penyelesaian konflik tanah adat di Pengadilan Negeri Stabat, Rabu pagi (20/10). Kedatangan pengunjukrasa mendapat pengawalan ketat Polres Langkat dan Kodim 0203/Lkt menyusul isu demonstrasi 1 tahun pemerintahan SBY.
SETAHUN PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO ; Demo Ricuh, Mahasiswa Tertembak
Sumber: kr.co.id | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
JAKARTA (KR) - Aksi demo memperingati satu tahun pemerintahan SBY-Boediono, Rabu (20/10) merebak di mana-mana. Demo di sejumlah daerah sempat diwarnai kericuhan dan bentrok. Bahkan di Jakarta, seorang mahasiswa terkena tembakan pada bagian kaki. Mahasiswa yang luka tertembak kakinya di Jalan Diponegoro Salemba itu bernama Farel Restu dari Universitas Bung Karno angkatan 2008. Kini korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat RSCM dengan menggunakan mobil milik LBH Jakarta.
Aksi Demo Kritisi SBY-Boediono Polisi dan Demonstran Bentrok
Sumber: balipost.co.id | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
Jakarta (Bali Post) - Aksi unjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono di Ibu Kota dipusatkan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/10) kemarin. Meski aksi unjuk rasa kian memanas, Presiden tidak juga menerima ajakan para demonstran untuk berdialog.
Warga Secanggang Unjuk Rasa ke PN Stabat
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
Ratusan warga mengatas namakan dari BPRPI, KontraS dan InsideS Kecamatan Secanggang, mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Rabu (20/10).
Satu Mahasiswa Tertembak Peluru Tajam
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
RMOL. Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan LBH Jakarta bentrok. Dalam bentrokan tersebut, Kepolisian mengeluarkan tembakan peringatan berkali-kali, namun karena tidak digubris oleh mahasiswa akhirnya aparat meringsek dan menembaki mahasiswa dengan membabi-buta. Polisi meringsek sambil berteriak protap.
Demo Ricuh di Menteng, 1 Mahasiswa Tertembak
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA - Buntut kericuhan aksi unjuk rasa di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, seorang mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) tertembak di kaki kiri.
SBY dinilai dapat diturunkan
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA: Sekitar 1.000 orang yang tergabung dalam pelbagai elemen melakukan unjuk rasa mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan politik terkait dengan masalah pelanggaran HAM, korupsi, dan kesejahteraan.
"Pasar Lupa" Digelar di Tengah-tengah Unjuk Rasa
Sumber: berita8.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
"Pasar Lupa" yang digelar sejumlah aktivis pembela Hak Asasi Manusia memeriahkan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/10/2010), bertepatan dengan satu tahun masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.
Demo Setahun SBY-Boediono
Mahasiswa Tuntut Penembakan Diusut Tuntas

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi mahasiswa hingga saat ini masih memblokade Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi bakar ban dan duduk di tengah jalan utama. Hal itu membuat kendaraan tidak dapat melintas di jalan tersebut.
Diponegoro Ricuh, Seorang Mahasiswa Tertembak
Sumber: headlines.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
VIVAnews - Seorang mahasiswa dikabarkan terkena tembakan pada bagian kaki, saat terjadi kerusuhan dalam aksi yang digelar mahasiswa di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, hari ini. Unjuk rasa itu digelar dalam rangka memperingati satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono.
Mahasiwa Kena Tembak Saat Unjuk Rasa
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Seorang mahasiswa terkena tembakan di kaki kanannya saat terjadi bentrokan dalam unjuk rasa yang digelar sekelompok mahasiswa di depan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat hari ini.
SBY Dinilai Gagal, Pendemo Gelar Parodi
Pasar Lupa untuk Istana

Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA â?? Sebuah parody satire dimainkan sejumlah keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di seberang Istana Negara, Medan Merdeka, Jakarta, Rabu (20/10). Ini merupakan bagian dari unjukrasa peringatan satu tahun pemerintahan SBY-Boediono yang dilakukan serentak di sejumlah daerah di Indonesia.
Demo Setahun SBY-Boediono
Mahasiswa Masih Bertahan di Lokasi Bentrokan

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasca batas ambang waktu telah terlampaui, untuk menggelar aksi demonstrasi di sepanjang Jalan Diponegoro, dari depan Bioskop Megaria, hingga perempatan Salemba, akhirnya, kembali melakukan negosiasi dengan demonstran, tepat pada pukul 18.00 Wib.
3 Mahasiswa Demonstran 20/10 Dilepas Polisi
Sumber: nasional.inilah.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
INILAH.COM, Jakarta - Ketua Komisi Untuk Orang Hilang (Kontras) Haris Azhar bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sudah melakukan mediasi dengan Polres Jakarta Pusat di Mapolres Jakarta Pusat, Rabu (20/10/2010) sore.
Setahun SBY-Boediono
SBY Dianggap Gagal Sejahterakan Rakyat

Sumber: regional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com â?? Selama setahun terakhir ini, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dianggap gagal menyejahterakan rakyat. Kritik ini mengemuka di dalam serangkaian unjuk rasa, salah satunya di Bandar Lampung, Rabu (20/10/2010).
Polisi Biayai Pengobatan Mahasiswa
Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Kepolisian Resor Jakarta Pusat berjanji membiayai pengobatan mahasiswa Universitas Bung Karno, Farel Restu, yang tertembak di bagian kaki kanan saat aksi setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono di Jalan Kimia, Jakarta Pusat, Rabu (20/10/2010).
Setahun SBY-Boediono
Penegakan HAM Jauh dari Harapan

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
Jakarta - Penegakkan HAM di tahun pertama pemerintahan SBY-Boediono sungguh mengkhawatirkan. Masih banyak utang penyelesaian kasus HAM yang tidak kunjung dituntaskan hingga kini.
Kontras Laporkan Penembakan ke Propam
Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan akan melaporkan tindakan aparat kepolisian yang menembak kaki kanan mahasiswa Universitas Bung Karno, Farel Restu, dalam aksi ricuh yang terjadi di Jalan Kimia, Jakarta Pusat, Rabu (20/10/2010), kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.
Kontras laporkan penembakan ke Propam
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan melaporkan penembakan oleh aparat kepolisian terhadap salah satu mahasiswa ke bagian Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri terkait dengan aksi unjuk rasa 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono.
Seorang Mahasiswa Tertembak
Sumber: wartanews.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
Jakarta - Aksi demonstrasi dalam rangka memperingati satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Bung Karno berujung pada kericuhan.
Demo Setahun SBY-Boediono
Satu Mahasiswa Tertembak dan Tiga Ditangkap

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akibat bentrokan yang terjadi antara mahasiswa dengan polisi di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, satu orang tertembak bernama Farel Restu, mahasiswa Universitas Bung Karno angkatan 2008. Sementara tiga mahasiswa juga diamankan pihak kepolisian antara lain Ibnu asal Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah, Rio Febrian asal USNI dan Habil asal UBK.
Demonstran Bawa Bantal Guling
Sumber: seputar-indonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA (SINDO) - Aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, kemarin, digelar dengan paradelelucon, namunsaratdengan makna untuk menggelitik kinerja pemerintah selama satu tahun.
Massa Pendukung SBY Dominan di Istana Negara
Sumber: kelanakota.suarasurabaya.net | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
suarasurabaya.net| Para pendukung SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) tidak mau kalah. Ratusan massa yang menyebut dirinya Aliansi Rakyat Untuk SBY (ARUS) menggelar unjukrasa di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka bergerak dari arah Medan Merdeka Utara dan sudah memasuki lokasi unjukrasa yang sebelumnya ditempati massa anti SBY.
Pemberlakuan Protap Baru
Polisi Akan "Gebuk" Demonstran Anarkis

Sumber: gatra.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
Polri mulai memberlakukan Prosedur Ketetapan (Protap) Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Tindakan Anarkis terhadap pendemo yang tidak mengindahkan perintah petugas.
Ratusan Polisi Siaga di DPR RI
Sumber: gatra.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
Ratusan aparat kepolisian bersiaga penuh di depan Gedung DPR/MPR RI, guna mengamankan unjuk rasa peringatan satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Massa Pro dan Kontra Pemerintah Demo Bersamaan
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
Liputan6.com, Jakarta: Ratusan pendemo mulai berdatangan ke kawasan Monumen Nasional atau Monas yang letaknya berdekatan dengan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (20/10) sekitar pukul 11.00 WIB. Sebagian dari mereka sudah sampai di depan Istan.
'Tolak Soeharto Pahlawan' Terselip di Antara Pendemo
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA- Aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka telah dimulai. Peserta pertama aksi digelar oleh Kontras dan sejumlah korban kekerasan Semanggi dan Trisaksi. Tidak hanya mengkritisi kinerja pemerintah setahun, namun juga menolak Soeharto bergelar pahlawan.
Massa Padati Istana Negara
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
Liputan6.com, Jakarta: Spanduk dan piala dibawa pengunjuk rasa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Rakyat Bersatu. Mereka berkumpul di depan Istana Negara, Rabu (20/10) untuk memprotes Presiden SBY yang dianggap tidak menepati janji politiknya, untuk menyejahterakan rakyat.
Demonstran Gelar Pasar Lupa di Depan Istana
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA--MICOM: Para pengunjuk rasa di depan Istana Merdeka menggelar pasar, Rabu (20/10). Berbeda dengan pasar biasa tempat transaksi jual dan beli, pasar yang digelar kelompok pendemo ini dijuluki Pasar Lupa.
Setahun SBY-Boediono
Massa Pro-SBY Tak Tahu Keberhasilannya

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Aksi demonstrasi memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono akhirnya terjadi juga, Rabu (20/10/2010) siang. Ada yang mengkritik keras kebijakan SBY, ada pula yang mendukungnya meski tak tahu apa saja keberhasilan Presiden.
Demonstran Dibubarkan Hujan Deras
Sumber: kelanakota.suarasurabaya.net | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
Demonstran Dibubarkan Hujan Deras
Demonstran Mulai Berdatangan ke Depan Istana Merdeka
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ratusan pengunjuk rasa mulai memenuhi jalan di depan Istana Merdeka Jakarta, Rabu (20/10) siang. Mereka ingin menyampaikan aspirasi terkait evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.
Hujan Sempat Bubarkan Demonstran
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
Liputan6.com, Jakarta: Hujan deras sempat membubarkan sebagian pengunjuk rasa di kawasan silang Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat, dan sekitarnya, Rabu (20/10) siang. Ratusan pendemo pun berhamburan saat hujan mengguyur.
Pendemo gelar dangdutan di depan Istana
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA: Puluhan massa pendemo yang berada di depan Istana Negara menyuguhkan dangdutan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam peringatan 1 tahun pemerintahan, hari ini.
Suhu Politik Jakarta Memanas
Sumber: seputar-indonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
RAKER GUBERNUR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo saat Rapat Kerja Gubernur se-Indonesia di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.
Ada Pasar Lupa di Demo 20/10
Sumber: nasional.inilah.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
INILAH.COM, Jakarta - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang pemberantasan korupsi dan HAM turut serta dalam aksi demo 20/10. Mereka akan menggelar pasar lupa.
DEMO SETAHUN PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO ;
Presiden Minta Jangan Anarki

Sumber: kr.co.id | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA (KR) - Memperingati setahun pemerintahan SBY-Boediono, Rabu (20/10) hari ini bakal terjadi unjuk rasa di beberapa daerah. Bahkan di Jakarta, tidak kurang 3.000 orang akan berunjuk rasa. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, sedikitnya tiga ribu pengunjuk rasa yang telah terdaftar.
Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono
Ribuan Pendemo "Serbu" Jakarta

Sumber: /megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Aksi unjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono akan berlangsung hari ini, Rabu (20/10/2010). Diperkirakan, ada 2.000 orang yang bakal berdemo di depan Istana Merdeka. Elemen terbesar diperkirakan datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia.
Opini
Satu Tahun Tragedi Pencitraan

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
KOMPAS.com " Setiap kali bertemu Tama Langkun, saya selalu bertanya-tanya, �Apa yang ada di dalam hati Tama, dan apa pula yang ada di dalam hati Pak Beye (Susilo Bambang Yudhoyono)?"
Antisipasi Demo
Ratusan Polisi Siaga di Gedung DPR

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Ratusan petugas kepolisian telah bersiaga dan melakukan persiapan mengamankan unjuk rasa peringatan satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Gedung DPR/MPR Dijaga Ratusan Polisi
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
JAKARTA--MICOM: Ratusan petugas kepolisian telah bersiaga dan melakukan persiapan mengamankan unjuk rasa peringatan satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono di depan Gedung DPR/MPR RI.
Lokasi Kumpul Ribuan Demonstran Hari Ini
Sumber: headlines.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
VIVAnews - Hingga tadi malam, Kepolisian Daerah Metro Jaya telah memberikan izin terhadap 15 organisasi maupun elemen masyarakat yang akan menggelar aksi unjuk rasa, satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, Rabu 20 Oktober 2010 besok.
Pahlawan Nasional
KontraS Tantang Uji Kelayakan Soeharto

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 19 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menantang pemerintah untuk menguji kelayakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada almarhum Jenderal (Purn) HM Soeharto.
Pemerintah Didesak Usut Video Kekerasan Oknum TNI
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 19 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap pemerintah segera mengusut kebenaran video kekerasan oleh aparat TNI pada warga Papua, yang beredar di situs youtube. â??Nggak bisa hanya dijawab kalau video itu palsu,â? kata Koordinator Kontras Haris Azhar saat dihubungi, Senin (18/10).
Penolakan Gelar Pahlawan bagi Soeharto Meluas
Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Selasa, 19 Oktober 2010
JAKARTA â?? Sejumlah organisasi korban pelanggaran hak asasi manusia menolak usulan agar mantan presiden Soeharto diberi gelar pahlawan nasional. Alasannya, selama berkuasa 32 tahun di Indonesia, Soeharto banyak melakukan pelanggaran hak asasi. Mereka yang menolak tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk Keadilan.
3.000 Pengunjuk Rasa Ramaikan 1 Tahun SBY-Boediono
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 19 Oktober 2010
Jakarta - Sedikitnya tiga ribu orang akan berunjuk rasa memperingati tahun pertama pemerintahan SBY-Boediono. Jajaran Polda Metro Jaya siap melakukan pengamanan mencegah terjadinya aksi-aksi yang menjurus anarkisme.
Dua Ribu Pendemo Turun ke Jalan Besok
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 19 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Boy Rafli Amar mengatakan jumlah pengunjuk rasa yang akan turun ke jalan pada 20 Oktober besok sekitar dua ribu orang. Pengunjuk rasa terdiri dari 15 elemen masyarakat.
Aksi 20 Oktober,Polisi Boleh Tembak di Tempat
Sumber: metro.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 19 Oktober 2010
VIVAnews - Hingga siang ini, Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari 15 organisasi, baik buruh maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang akan menggelar aksi bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
PDIP: Kinerja 9 menteri buruk
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Selasa, 19 Oktober 2010
JAKARTA: Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan berpendapat kinerja sembilan kementerian buruk karena tidak bisa memahami visi dan misi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. w
Pemerintahan SBY
Setahun Pemerintahan Akan Diisi Demo

Sumber: indosiar.com | Tgl terbit: Selasa, 19 Oktober 2010
indosiar.com, Jakarta - Rencana aksi unjuk rasa menyambut setahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kedua kalinya ini antara lain diungkapkan aktivis aksi koalisi masyarakat sipil anti korupsi atau Kompak, Fadjroel Rahman. Fajrul memastikan, aksi bertajuk gerakan 20 Oktober, akan diikuti sekitar 10 ribu orang dan akan dilaksanakan secara damai dan tidak mentolerir tindakan anarkis.
Gelar Pahlawan
Aktivis HAM Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Bagi HM. Soeharto

Sumber: indosiar.com | Tgl terbit: Selasa, 19 Oktober 2010
indosiar.com, Jakarta - Sejumlah pihak yang menyatakan menolak pemberian gelar pahlawan untuk Muhammad Suharto, antara lain aktivis antikorupsi, Fajrul Rahman dan aktivis hak asasi manusia dari komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras), Haris Azhar. Mereka menilai, Suharto tidak pantas menerima gelar tersebut, karena Suharto dinilai terlibat dalam aksi korupsi dan pelanggaran ham.
15 Elemen Akan Warnai Unjuk Rasa
Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 19 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - 15 Elemen masyarakat akan menyampaikan aksi unjuk rasa memperingati setahun kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono, besok (Rabu, 20/10/2010 ).
Setahun SBY-Boediono
2000 Massa akan Demo 20 Oktober

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 19 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya memperkirakan sekitar 2000 orang akan berunjuk rasa pada peringatan satu tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada 20 Oktober 2010. Massa ini akan memusatkan aksinya di sekitar Istana Negara tempat Presiden SBY berkantor setiap hari.
Belasan Elemen Masyarakat Daftar Aksi 20 Oktober
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 19 Oktober 2010
JAKARTA--MICOM: Polda Metro Jaya sudah menerima pemberitahuan dari sedikitnya 17 elemen masyarakat tentang aksi unjuk rasa pada tanggal 20 Oktober.
Ada Isu Demo, Tanah Abang Tetap Buka
Sumber: poskota.co.id | Tgl terbit: Selasa, 19 Oktober 2010
JAKARTA (Pos Kota) â?? Bila demo (Rabu, 20/10), pecah menjadi rusuh, pedagang Pasar Tanah Abang dan Glodok berpotensi kehilangan pendapatan ratusan miliar rupiah. Ancaman itu menjadi hantu menyeramkan bagi pedagang.
Solidaritas Korban Tolak Gelar Pahlawan Soeharto Penjahat Nasional
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Para korban pelanggaran hak asasi manusia semasa pemerintahan Presiden Soeharto menolak dengan tegas pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden kedua RI tersebut. Gelar yang tepat untuk Soeharto justru penjahat nasional.
Ada "Pasar Lupa" di Depan Istana Negara
Sumber: metro.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
VIVAnews - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menggelar "pasar lupa" di depan Istana Negera, untuk memperingati satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Demonstran Siap Ditembak
Demokrat Serukan Lawan Aksi Gulingkan SBY

Sumber: pontianakpost.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
PASAR LUPA ISTANA : Sejumlah aktifis HAM, menggelar Pasar Lupa saat berunjukrasa di depan Istana Negara Jakarta, kemarin. Pasar tersebut menyediakan berbagai kasus pelanggaran HAM yang dilupakan pemerintah. Mereka mendesak pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan kasus-kasus tersebut. UKON FURKON SUKANDA/INDOPOS
JSKK Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM untuk Keadilan (JSKK), Suratno menolak rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional terhadap mantan Preasiden RI Soeharto. Pasalnya, Soeharto banyak meninggalkan warisan pelanggaran HAM dimasa Orde Baru.
Pahlawan nasional
Nama Soeharto Harus Diuji Kelayakannya

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menghimbau seharusnya nama Soeharto harus duji kelayakannya menyusul rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional yang akan disematkan kepada mantan Presiden RI ini.
Pahlawan nasional
Korban 65: Soeharto Hitlernya Indonesia

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu korban dalam tragedi 65, Bejo, mengatakan bahwa sosok Soeharto merupakan Hitler di Indonesia. Disaat orang mendengar nama Soeharto, ia akan mengatakan Soeharto adalah orang yang sangat bengis.
KontraS:
TNI atau Bukan, Buktikan Pelakunya!

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau KontraS mendesak pemerintah dengan tegas membuktikan pelaku penyiksaan yang diduga dilakukan di Papua terhadap sejumlah orang.
Kontras Desak Uji Nama Gelar Pahlawan Soeharto
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk Keadilan (JSKK) menolak rencana pemerintah memberikan gelar kepada bekas Presiden Soeharto.
Gelar Pahlawan Suharto Tak Perhatikan Konteks Keadilan
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Jaringan Solidaritas Keluarga Korban untuk Keadilan (JSKK) keberatan dengan rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto. Usulan bagi Presiden kedua Republik Indonesia ini kurang tepat dengan mempertimbangkan konteks keadilan.
Pahlawan nasional
Koordinator JSKK: Moralitas dan Rekam Jejak Penting

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM untuk Keadilan (JSKK), Suci menegaskan bahwa moralitas dan rekam jejak sangat penting sekali sebagai persyaratan pemberian gelar Pahlawan Nasional.
KontraS Prihatin Rusuh mahasiswa Makassar
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menyatakan keprihatinan terhadap aksi mahasiswa Universitas Muslim Indonesia,Makassar. "Situasi terakhir sebagian mahasiswa masih berkumpul di dalam kampus,"jelas Wakil Koordinator KontraS, Haris Azhar, di Jakarta, Senin (18/10).
VIDEO KEKERASAN TNI?
Kontras: Itu Video Asli

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
RMOL. Video kekerasan yang diduga dilakukan oleh TNI kepada warga Papua yang juga diduga OPM memiliki kecenderungan bukan rekayasa.
Foto-foto Penolakan Soeharto menjadi Pahlawan
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KontraS dan Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM untuk Keadilan (JSSK) menggelar jumpa pers menolak pencalonan gelar pahlawan nasional kepada Mantan Presiden Soeharto, di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2010).
Setahun SBY-Boediono (6)
Sulitnya Menagih Janji Sang Presiden

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
Jakarta - Puluhan payung hitam terlihat berjajar di seberang Istana Merdeka, Minggu, 17 Oktober 2010. Di bawahnya berjajar foto dan poster-poster yang berisi sejumlah kasus yang pernah terjadi di Indonesia: Tragedi 1965, Peristiwa Tanjung Priok, penculikan aktivis, Peristiwa Trisaksi dan Semanggi, pembunuhan Munir dll.
VIDEO KEKERASAN TNI?
Pemerintah Harus Moratorium Kekerasan di Tanah Papua

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
RMOL. Beredarnya video dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan TNI kepada warga papua yang diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus diusut tuntas.
Pak Harto, Gus Dur Calon Pahlawan
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
DUA mantan Presiden Republik Indonesia, yakni HM Soeharto dan Abdurrahman Wahid, diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Bantah Keluarkan Protap Tembak di Tempat
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
JAKARTA -- Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa 20 Oktober, Ketua Badan pekerja Kontras Haris Azhar meminta Polri memperketat sistem pengawasan dalam penggunaan kekuatan Polri untuk menjalankan Protap itu. "Harus ada sistem pertanggujawaban internal mulai dari prosedur pelaporan bagi anggota Polri yang melakukan tindakan ini hingga mekanisme penyelidikan secara internal setelah terjadinya insiden jika terjadi penyalahgunaan kewenangan," katanya. Lebih jauh, Polri bahkan harus membuka diri terhadap pengawasan eksternal sebagai bentuk transparansi publik.
5 Tahapan untuk Polri Sebelum Terapkan Protap Antianarki
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mengimbau Polri untuk menerapkan 5 tahapan penting sebelum menerapkan protap mengenai penanganan anarkisme massa. Apa saja tahapan tersebut?
Terancam tiang gantungan di Malaysia
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
Dengan tubuh gemetar, perempuan desa itu melangkahkan kakinya memasuki ruang ber-AC di kediaman Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.
KontraS: Cabut Protap Kapolri!
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
MEDAN - Terbitnya Prosedur Tetap (Protap) Kapolri No 1/10/2010 tentang penanggulangan anarki dinilai telah mengkhianati komitmen reformasi untuk menjadikan Kepolisian RI makin humanis dan demokratis.
Terancam Tiang Gantungan di Malaysia
Sumber: oase.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
Dengan tubuh gemetar, perempuan desa itu melangkahkan kakinya memasuki ruang ber-AC di kediaman Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.
Jika Jadi Kapolri, PKS Tekankan Timur Bina Moral Aparat Kepolisian
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI--Presiden Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Lutfi Hasan Ikhsan menekankan Timur Pradopo membina mental dan akhlak anggotanya bila kelak dilantik sebagai Kapolri.
Aktivis dan Korban Kasus HAM Demo di Depan Istana
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
JAKARTA - Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) akan menggelar aksi demonstrasi pagi ini di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi ini dilakukan berbeda bukan seperti biasanya dengan teriakan suara melainkan aksi teatrikal bertajuk "Pasar Lupa"
Pagi Ini Istana Negara Dikepung Korban Pelanggaran HAM
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekelompok massa yang mengatasnamakan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pagi ini rencananya akan mengepung Istana Negara, di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Mereka akan menggelar aksi unjuk rasa menuntut kejelasan pemerintah dalam menuntut tuntas kasus-kasus HAM yang hingga kini belum terselesaikan.
Korban Pelanggaran HAM Gelar Pasar Lupa di Depan Istana
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
RMOL. Puluhan massa yang mengatasnamakan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Minggu
Aktivis HAM
Timur, Pilihan yang Mengabaikan HAM

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Dipilihnya Komisaris Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri dinilai sebagai indikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak menggubris catatan dan dokumentasi hukum dari Komnas HAM.
Kabinet SBY Disebut 'Pelupa Jilid II'
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dibawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai lebih pantas disebut dengan Kabinet Pelupa jilid II lantaran dipandang selalu lupa dan mengabaikan apa yang telah menjadi sumpah dan janji mereka.
Kontras: Tak Ada Jaminan Timur Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
RMOL. Terpilihnya Komjen Timur Pradopo sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri itu sama dengan munculnya keraguan aparat penegak hukum beberapa tahun ke depan untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Korban HAM Gelar "Pasar Lupa" di Istana
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
JAKARTA - Di era demokrasi saat ini, para demonstran akan melakukan cara apapun agar pendapatnya bisa didengar pemerintah. Seperti yang dilakukan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat di depan Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Minggu (17/10/2010).
Hak Asasi Manusia
Kabinet SBY Dituding Pelupa

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Kabinet Indonesia Bersatu II adalah kabinet pelupa. Lupa akan sejarah dan lupa untuk menindak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lampau yang kini terkubur dari proses penegakan hukum yang adil.
Kabinet SBY Dijuluki Pelupa Jilid II
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disebut Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II kini punya julukan baru. Para aktivis menjulukinya sebagai Kabinet Pelupa Jilid II.
Kabinet SBY Diduga Punya Penyakit Lupa Daratan
Sumber: berita8.com | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
Aksi "Pasar Lupa" sebagai simbol dari pemerintah yang abai dan lupa terhadap penyelesaian kasus-kasus HAM di tanah air mulai digelar korban dan keluarga korban HAM di depan Istana Negara.
Penegakan HAM
Kejaksaan Agung Paling Parah Urusan HAM

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Memasuki setahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, rupanya penegakan hak asasi manusia tak juga menunjukkan kemajuan. Di antara aparat penegak hukum pemerintah, lembaga Kejaksaan Agung-lah yang dinilai terparah dan tak menunjukkan perubahan. Demikian disampaikan Kepala Divisi Pemantauan Impunitas dan Pemenuhan Hak Korban Kontras Yati Andriani, Minggu (17/10/2010), dalam aksi unjuk rasa bertema "Pasar Lupa dan Transaksi Politik" di depan Istana Negara, Jakarta.
Mabes Polri: Protap bukan antisipasi 20 Oktober
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
JAKARTA: Mabes Polri menegaskan penerbitan prosedur tetap (protap) No. 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarkis bukan untuk mengantisipasi kabar aksi peringatan 1 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Beodiono pada 20 Oktober.
Korban HAM Gelar "Pasar Lupa" di depan Istana
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
JAKARTA--MICOM: Puluhan korban dan keluarga korban HAM menggelar demo di depan Istana Negara bertajuk aksi "Pasar Lupa" untuk mengingatkan Pemerintah agar tidak lupa terhadap penyelesaian kasus-kasus HAM di Tanah Air.
Gelar Pahlawan buat Soeharto Menyakitkan
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemberian gelar pahlawan kepada mantan presiden Soeharto mendapat tanggapan miring dari para aktivis penegakan hak asasi manusia (HAM). Wakil Koordinator KontraS, Indria Fernida, menilai pemberian gelar kepahlawanan bagi Soeharto sudah menyakiti hati para korban pelanggaran HAM yang hingga kini tak terpulihkan hak-haknya.
Gus Dur Pantas Dapat Gelar Pahlawan
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Minggu, 17 Oktober 2010
JAKARTA--MICOM: Rencana pemberian gelar pahlawan nasional pada mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) ditanggapi berbeda oleh LSM KONTRAS. Kendati keduanya pernah memimpin negara, namun rekam jejak mereka membedakan.
Kasus Bibit-Chandra telanjangi hukum
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 16 Oktober 2010
MEDAN - Keluarnya keputusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (PK SKPP) dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, mencerminkan hukum Indonesia yang carut marut. Hukum seakan dikendalikan mafia kekuasaan dan uang, serta jauh dari rasa keadilan sosial masyarakat.
Tantangan Awal Sang Calon Kapolri Baru
Rangkul FPI, Timur Bikin Publik Cemas

Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Sabtu, 16 Oktober 2010
JAKARTA - Setelah sukses menjalani fit and proper test di DPR, calon Kapolri Komjen Timur Pradopo mulai digoyang kalangan aktivis. Hubungan istimewa Timur dengan organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI) dan jawara Banten, dinilai meresahkan masyarakat. Apalagi, rekam jejak ormas-ormas itu selama ini dinilai dekat dengan citra kekerasan.
Lulus uji kelayakan, Timur pelit bicara
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Jumat, 15 Oktober 2010
JAKARTA: Setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR tadi malam, Komjen Pol. Timur Pradopo tak banyak bicara, termasuk mengenai persiapan menjelang sidang paripurna DPR RI yang akan memberikan persetujuan kepadanya sebagai kapolri pekan depan.
Kontras: Penerapan Protap Butuh Aturan Rinci
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 15 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan(Kontras) meminta pihak kepolisian menempuh sejumlah tahapan sebelum menerapkan Prosedur Tetap(Protap) Nomor 1/X/2010 tentang penanganan anarkisme massa yang dikeluarkan oleh Mabes Polri pada 8 Oktober 2010.
Zaenal: Tren Korupsi Berubah
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 15 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, saat ini ada tren perubahan kejahatan tindak pidana korupsi.
Jamwas dan Jambin Juga Harus dari Luar Kejagung
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 15 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana memilih Jaksa Agung dari kalangan eksternal terus mencuat. Pilihan tersebut dinilai akan mampu merubah kultur dan struktur Kejaksaan Agung yang selama ini dianggap buruk.
Periksa Nunun
Zaenal: Bentuk Tim Kesehatan Independen!

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 15 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan lompatan besar dalam kasus cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom tahun 2004.
Domu: Kejaksaan Sering Kembalikan Berkas Kasus Pelanggaran HAM
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 15 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Penanganan Pelanggaran HAM Berat Kejaksaan Agung, Domu Sihite mengakui pihaknya sering bolak-balik berkas dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat seperti Tragedi Trisakti, Peristiwa Semanggi, Kasus Tanjung Priok, Kasus Timur Timor dan Talang Sari.
Kejagung Sebut Komnas HAM Kurang Responsif Terhadap Kasus HAM
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Jumat, 15 Oktober 2010
Jakarta - Kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM) berat seperti Trisakti, Semanggi, Munir tak kunjung tuntas. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun menilai Komnas HAM tidak responsif.
Penyidik KPK Sudah Waktunya Jemput Nunun Langsung
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Jumat, 15 Oktober 2010
Jakarta - Untuk ke sekian kali KPK gagal mendapatkan kesaksian Nunun Nurbaeti atas kasus dugaan suap pemilihan Dewan Gubernur Senior BI. Maka tim penyidik KPK harus ada lompatan untuk mengungkap pelaku suap anggota Komisi IX DPR 1999-2004
Jangan Mendua Sikap Terkait Kasus Narkoba
Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Jumat, 15 Oktober 2010
Tersiarnya surat Gubernur Irwandi Yusuf, yang berisi permintaan pengampunan dari Yang Dipertuan Agung Malaysia, terhadap dua warga Aceh yang kini menghadapi hukuman mati di negara jiran tersebut, ternyata telah mendorong keluarga tervonis mati lainnya untuk meminta pengampunan yang sama.
DPR tukang stempel SBY
Sumber: wawasandigital.com | Tgl terbit: Jumat, 15 Oktober 2010
JAKARTA - Kendati banyak memiliki catatan pelanggaran HAM, Komjen Polisi Timur Pradopo tetap disetujui menjadi kapolri baru. Persetujuan ini semakin menambah bukti bahwa para wakil rakyat masih menjadi tukang stempel dari apa yang diinginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Ini semakin menguatkan kalau mereka cuma tukang stempel usulan RI 1. DPR RI terkonsolidasi oleh kepentingan presiden," ujar Wakil Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar kepada Jumat pagi tadi (14/10).
Munculnya Timur Pradopo Kejutkan Banyak Pihak
Sumber: indosiar.com | Tgl terbit: Kamis, 14 Oktober 2010
indosiar.com, Jakarta - Suksesi pucuk pimpinan polri bisa dipastikan tinggal menghitung hari, mengingat Timur Pradopo hari Kamis (14/10/10) ini tengah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, sebagai satu-satunya calon kapolri yang diajukan Presiden SBY. Namun munculnya Komjen Timur Pradopo sebagai satu-satunya calon, cukup mengejutkan banyak pihak, di tengah kuatnya dua calon lainnya yang lebih dulu muncul, yakni Komjen Nanan Sukarna dan Komjen Imam Sujarwo. Ada apakah dengan Timur Pradopo?. Berikut rekam jejak sang jenderal bintang tiga asal Jombang tersebut.
Fit and Proper Test Calon Kapolri Dinilai Dagelan
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Kamis, 14 Oktober 2010
Jakarta, CyberNews. Kontras menilai uji kelayakanan dan kepatutan calon Kapolri Komisaris Jenderal Timur Pradopo oleh Komisi III hanya dagelan dan sandiwara
Politisi PDIP: Nilai Timur Pradopo 6
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 14 Oktober 2010
VIVAnews - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan, menilai pemaparan Komisaris Jenderal Timur Pradopo dalam uji kelayakan calon Kepala Kepolisian biasa saja.
Disetujui Komisi III, Ini Janji Timur Pradopo
Sumber: headlines.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 14 Oktober 2010
VIVAnews - Jalan Timur Pradopo menuju kursi Kapolri kian lempang. Kamis malam, 14 Oktober 2010, sembilan fraksi di Komisi III DPR menyetujui usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapuk Timur jadi Kapolri.
Komjen Timur Pradopo Diuji DPR Hari Ini
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 14 Oktober 2010
JAKARTA - Komisi Hukum DPR hari ini menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo. Kemungkinan pengujian yang akan digelar terbuka ini berlangsung hingga malam hari.
Kontras: DPR dapat tolak Timur
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Kamis, 14 Oktober 2010
JAKARTA: DPR RI dinilai dapat menolak kandidat tunggal Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Komjen Pol. Timur Pradopo karena diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM hingga tak mampu menuntaskan aksi kekerasan belakangan ini.
Keluarga Tervonis Mati Ramai-ramai ke Gubernur
Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Kamis, 14 Oktober 2010
BANDA ACEH - Tersiarnya surat Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, yang berisi permintaan pengampunan dari Yang Dipertuan Agung Malaysia, terhadap dua warga Aceh yang kini menghadapi hukuman mati di negara jiran tersebut, ternyata telah mendorong keluarga tervonis mati lainnya untuk meminta pengampunan yang sama.
PROTAP KAPOLRI
Tindakan Tegas Dilakukan dengan Tahapan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Rabu, 13 Oktober 2010
JAKARTA (Suara Karya): Tak terima Protap (Prosedur Tetap) penanggulanan tindak anarkis diidentikkan dengan tembak ditempat, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen I Ketut Untung Yoga Ana meluruskan, Protap itu bukan Protap tembak di tempat.
Cegah Aksi Brutal
40 Sniper Amankan Jakarta

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 13 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS â?? Sejak Selasa (12/10/2010) Kepolisian Daerah Metro Jaya setiap hari menyiagakan 40 penembak jitu di 12 lokasi yang rawan bentrokan massa brutal. Demikian disampaikan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa malam.
DPR Minta Masukan KPK dan PPATK Sebelum Uji Calon Kapolri
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Rabu, 13 Oktober 2010
Jakarta (SIB) Komisi III DPR meminta masukan KPK, PPATK, dan Komnas HAM, sebelum melakukan uji kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo. Komisi III akan mendalami jejak rekam Timur sebelum diajukan menjadi calon Kapolri.
Uji Kelayakan, DPR Datangi Rumah Timur
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 13 Oktober 2010
VIVAnews - Tim dari Komisi III DPR sekitar pukul 15.00 WIB akan menyambangi rumah calon Kapolri Komjen Timur Pradopo. Komisi akan melihat langsung kehidupan keluarga mantan Kapolda Metro Jaya itu.
40 Penembak Jitu Gentayangan Setiap Hari Di Jakarta
Sumber: apindonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 13 Oktober 2010
Jakarta, (APIndonesia.com). Rabu (13/10/2010), setelah dilantik menjadi Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Sutarman langsung menugaskan 40 penembak jitu di 12 titik yang dianggap rawan terjadinya bentrok massa, hal tersebut diharapkan Sutarman untuk menambah kenyamanan bagi warga Jakarta, terkait dengan bentrok yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu.
Kompolnas:
Timur Memang tidak Dijagokan

Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 13 Oktober 2010
JAKARTA--MICOM: Ketua Komisi Kepolisian Nasional Djoko Suyanto mengakui, Komjen Timur Pradopo semula tidak dijagokan sebagai calon Kapolri.
PPATK: Rekening TIMUR PRADOPO Rp78 Juta
Sumber: kelanakota.suarasurabaya.net | Tgl terbit: Rabu, 13 Oktober 2010
suarasurabaya.net| Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat rekening Komjen Pol TIMUR PRADOPO calon Kapolri sebesar Rp78 juta.
Gubernur temui keluarga terpidana gantung
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Rabu, 13 Oktober 2010
BANDA ACEH - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bertemu dengan keluarga terpidana hukuman gantung Malaysia. Wakil koordinator Badan Pekerja Kontras Aceh Asiah Uzia, mengatakan sore ini, pertemuan itu, sudah terjadwal di hari sebelumnya dan dilakukan pertemuan itu di Kantor Gubernur Aceh.
SATU TAHUN SBY-BOEDIONO
Inilah Empat Parameter Kegagalan SBY-Boediono dalam Penegakan HAM

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 13 Oktober 2010
RMOL. Ada empat hal yang menjadi parameter kegagalan satu tahun pemerintahan SBY-Boediono dalam bidang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) .
Koalisi Masyarakat Tolak Timur Pradopo
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Rabu, 13 Oktober 2010
Jakarta, CyberNews. Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengatakan, proses pencalonan Kapolri tampak jelas dipolitisasi dan cacat prosedur. Proses tersebut dinilai tidak transparan serta telah mengabaikan mekanisme yang ada di internal Polri.
Tjatur Sapto Edy: Kami Mau Intip Kehidupan Pribadi Calon Kapolri Dengan Tetangganya
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 13 Oktober 2010
RMOL.Komisi III DPR serius melakukan fit and proper test terhadap calon tunggal Kapolri, Komjen Timur Pradopo, meski banyak pihak meyakini itu hanya sekadar formalitas.
Komnas HAM: Timur Bukan yang Terbaik
Sumber: cetak.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 13 Oktober 2010
Jakarta, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merencanakan mengungkapkan rekam jejak calon Kepala Kepolisian Negara RI, Komisaris Jenderal Timur Pradopo, kepada Komisi III DPR.
Mabes Polri Bantah Ada Protap Tembak di Tempat
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mabes Polri mebantah telah mengeluarkan prosedur tetap tembak ditempat bagi pelaku tindakan anarkis. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend I Ketut Untung Yoga Ana, mengatakan, prosedur No.1/X/2010 itu adalah mengenai penanganan tindakan anarkis. "Jadi bukan tembak ditempat," ujar Yoga kepada wartawan, Selasa (12/10).
Polri: Protap untuk aturan penggunaan senjata
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
JAKARTA - Mabes Polri membantah Peraturan Kapolri (Perkap) Kepolisian Negara RI Nomor 1/X/2010 tentang prosedur tetap (protap) penanggulangan tindak anarkis, untuk menembak ditempat seperti diberitakan. Informasi tersebut dinilai sangat menyesatkan.
PPP Minta Polisi Cabut Prosedur Anarki
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
VIVAnews - Polri mengesahkan Prosedur Tetap (Protap) Kepolisian Negara RI Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.
Berikut Agenda DPR Telusuri Rekam Jejak Timur
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
JAKARTA- Tim kecil bentukan Komisi Hukum DPR mulai bekerja menelusuri rekam jejak calon tunggal Kapolri Komjen (Pol) Timur Pradopo. Penelusuran dimulai dengan rapat audiensi dengan sejumlah LSM pegiat hak asasi manusia (HAM).
Gali Informasi Soal Timur Pradopo
Tim Kecil Temui PPATK dan KPK

Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
Jakarta, Cybernews. Ketua Tim Kecil Komisi III DPR untuk fit and proper test calon Kapolri, Tjatur Sapto Edy mengatakan bahwa pihaknya akan segera bekerja untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan tentang Komjen Timur Pradopo.
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Tolak Timur Pradopo
Sumber: metrotvnews.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri meminta agar Komisi III DPR memanggil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia guna menelusuri rekam jejak calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo. Mereka berharap Komnas HAM bisa memperjelas isu keterlibatan mantan Kapolda Metro Jaya itu pada tragedi Trisakti dan Semanggi. Termasuk kedekatan Timur dengan sejumlah organisasi Islam yang kerap melakukan kekerasan.
Sikap Timur libatkan ormas dipersoalkan
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
JAKARTA: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri mempertanyakan sikap calon Kapolri Komjen Pol. Timur Pradopo yang melibatkan ormas dalam menangani persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.
CALON KAPOLRI
Air Mata Sumarsih Hiasi Pertemuan Tim Kecil dengan Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
RMOL. Suasa hening dan haru menghiasi pertemuan Tim Kecil bentukan Komisi III DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri, Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 98, Keluarga Korban Trisakti, Semanggi, dan Kerusuhan Mei 98 di gedung DPR, Jakarta siang ini (Selasa, 12/10).
Polri bantah aturan tembak di tempat
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
JAKARTA: Mabes Polri membantah Peraturan Kapolri No. Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki sebagai upaya pembolehan aparat kepolisian melakukan tembak di tempat.
Isi Protap Tembak di Tempat Pelaku Anarki
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
VIVAnews - Kepolisian RI mengeluarkan Prosedur Tetap (Protap) yang salah satunya mengatur tentang prosedur tembak di tempat bagi pelaku anarki. Peraturan itu dituangkan dalam Protap Kepala Republik Indonesia Nomor Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.
SATU TAHUN SBY-BOEDIONO
SBY Tak Serius Tegakkan HAM Karena Terlalu Sibuk Kendalikan Koalisi

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
RMOL. Ada beberapa penyebab SBY-Boediono tidak serius menegakkan HAM.
Mabes Polri Bantah Ada Protap Tembak di Tempat
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mabes Polri mebantah telah mengeluarkan prosedur tetap tembak ditempat bagi pelaku tindakan anarkis. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend I Ketut Untung Yoga Ana, mengatakan, prosedur No.1/X/2010 itu adalah mengenai penanganan tindakan anarkis. "Jadi bukan tembak ditempat," ujar Yoga kepada wartawan, Selasa (12/10).
Polri: Protap untuk aturan penggunaan senjata
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
JAKARTA - Mabes Polri membantah Peraturan Kapolri (Perkap) Kepolisian Negara RI Nomor 1/X/2010 tentang prosedur tetap (protap) penanggulangan tindak anarkis, untuk menembak ditempat seperti diberitakan. Informasi tersebut dinilai sangat menyesatkan.
PROTAP KAPOLRI
Tindakan Tegas Dilakukan dengan Tahapan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
JAKARTA (Suara Karya): Tak terima Protap (Prosedur Tetap) penanggulanan tindak anarkis diidentikkan dengan tembak ditempat, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen I Ketut Untung Yoga Ana meluruskan, Protap itu bukan Protap tembak di tempat.
Polisi Ungkap Pembakar Kereta Api
Sumber: seputar-indonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
LEBAK(SINDO) - Polisi berhasil mengungkap pelaku pembakaran gerbong kereta api KRD Rangkasbitung di Stasiun Rangkasbitung, Senin (11/10) dini hari.
Aktivis HAM Tolak Timur, Hati SBY Akan Tergugah
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
INILAH.COM, Jakarta - Kuatnya gelombang penolakan para aktivis dan LSM pembela Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Komjen Pol Timur Pradopo diyakini akan menggugah hati Presiden SBY.
Cegah Aksi Brutal
40 Sniper Amankan Jakarta

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS â?? Sejak Selasa (12/10/2010) Kepolisian Daerah Metro Jaya setiap hari menyiagakan 40 penembak jitu di 12 lokasi yang rawan bentrokan massa brutal. Demikian disampaikan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa malam.
DPR Minta Masukan KPK dan PPATK Sebelum Uji Calon Kapolri
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
Jakarta (SIB) Komisi III DPR meminta masukan KPK, PPATK, dan Komnas HAM, sebelum melakukan uji kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo. Komisi III akan mendalami jejak rekam Timur sebelum diajukan menjadi calon Kapolri.
Hari Ini Komisi III DPR Telusuri Kasus Trisakti Timur Pradopo
Sumber: metrotvnews.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: Tim Kecil Komisi III DPR akan menerima Kontras, Imparsial dan mahasiswa Trisakti guna menelusuri rekam jejak calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo, Selasa (12/10) hari ini. Selain itu sejumlah organisasi masyarakat Islam juga akan diundang.
DPR Kumpulkan Informasi Soal Calon Kapolri
Sumber: politik.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
VIVAnews - Wakil Ketua Komisi III bidang hukum DPR Tjatur Sapto Edi, menyebutkan Tim Kecil untuk uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen Timur Pradopo akan mengumpulkan informasi dan verifikasi dokumen calon Kapolri terhadap kelompok-kelompok masyarakat.
Komisi Hukum Jaring Aspirasi Soal Rekam Jejak Timur Pradopo
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Hukum DPR akan menjaring aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan untuk dijadikan bahan uji kelayakan calon Kapolri. Menurut Wakil ketua Komsisi Hukum DPR, Tjatur Sapto Edy, road map untuk pengumpulan bahan itu akan dilakukan komisi hukum dengan cara memanggil beberapa kalangan, mendengar aspirasinya dan diminta untuk memberikan masukan. "Itu merupakan bentuk klarifikasi terhadap sosok calon Kapolri," ujarnya sebelum rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (12/10).
Aktivis Surabaya Tolak Prosedur Tembak di Tempat
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Surabaya - Sejumlah aktivis pemuda, mahasiswa, dan buruh di Kota Surabaya, Jawa Timur, menentang prosedur tetap baru tentang tembak di tempat dalam unjuk rasa untuk mencegah anarkisme yang dikeluarkan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
Calon Kapolri
Tim Kecil Komisi III Telusuri Jejak Rekam Timur Pradopo

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim kecil yang dibentuk Komisi III DPR RI yang dipimpin Tjatur Sapto Edi mulai menelusuri jejak rekam calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo.
Uji Kepatutan Timur Pradopo Dinilai Formalitas
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
Liputan6.com, Jakarta: Anggota Komisi III DPR Desmon J. Mahesa mengatakan, uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Polisi Timur Pradopo hanya formalitas. Soalnya, sudah ada sinyal dari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menyetujui Timur Pradopo [baca: Golkar Kepincut Sosok Timur Pradopo]
CALON KAPOLRI
Tim Kecil Intip Kehidupan Jenderal Timur

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
RMOL. Tim Kecil yang dibentuk Komisi III DPR kemarin untuk meneliti rekam jejak calon Kapolri Komjen Timur Pradopo mulai bergerak.
Rachland Bantah Mundur dari Demokrat
Sumber: politik.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
VIVAnews - Pencalonan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Kapolri mendapat reaksi keras sejumlah kalangan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Koalisi Reformasi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri, dan alumni Trisakti menolak pencalonan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Kapolri karena dinilai terkait sejumlah kasus.
Rachland Nashidik Bantah Mundur dari Demokrat Terkait Timur Pradopo
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Partai Demokrat Rachland Nashidik membantah mengancam mundur jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap memilih Komisaris Jenderal Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
CALON KAPOLRI
Komitmen Presiden SBY Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Semakin Diragukan

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
RMOL. Aktivis pegiat Hak Asasi Manusia semakin meragukan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuntaskan kasus pelanggaran HAM pada masa-masa sekitar lengsernya Presiden Soeharto 1997-1998.
Kontras: Nanan Soekarna tepat jadi Wakapolri
Sumber: solopos.com | Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2010
Jakarta-Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo diminta merangkul Komjen Pol Nanan Soekarna sebagai Wakapolri.
DPR Lacak Rekam Jejak Timur Pradopo
Sumber: seputar-indonesia.com | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
JAKARTA(SINDO) - Komisi III DPR telah membentuk tim yang bertugas memverifikasi informasiinformasi yang berkaitan dengan calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo.
Libatkan Kompolnas, Komnas HAM, PPATK dan KPK dalam Uji Kelayakan Timur Pradopo
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
RMOL. Pencalonan Timur Pradopo sebagai Kapolri sangat kontroversial. Untuk menguji Timur Pradopo dalam fit and proper test, Koalisi Reformasi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri mendesak Komisi III melibatkan Kompolnas, Komnas HAM, PPATK dan KPK.
CALON KAPOLRI
Tjatur: Tak Pernah Ada Proses Hukum dan Putusan Hukum untuk Jenderal Timur

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
RMOL. Penolakan Paguyuban Persaudaraan Trisakti (Paperti) terhadap pengajuan Komjen Timur Pradopo sebagai calon Kapolri ditanggapi dingin Ketua Tim Kecil Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy.
CALON KAPOLRI
Audiens Keluarga Korban Timur dengan Komisi III Diundur Besok

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
RMOL. Setelah diundur selama empat jam, belasan keluarga korban tragedi Trisakti dan Semanggi II akhirnya batal bertemu dengan Komisi III DPR.
Paguyuban Persaudaraan Trisakti Geruduk Komisi III
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
INILAH.COM, Jakarta - Penolakan terhadap pencalonan Komjen Pol Timur Pradopo terus bergulir. Kali ini, giliran puluhan aktivis yang menamakan Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menggeruduk pimpinan Komisi III DPR, Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/10).
Calon Kapolri
Koalisi Reformasi Minta DPR Tolak Timur

Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
JAKARTA--MICOM: Koalisi Reformasi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri mengingatkan DPR untuk melakukan fit and proper test secara ketat terhadap calon tunggal Kapolri. Mereka meminta Komisi III DPR untuk tidak ragu menolak Komjen Timur Pradopo menjadi kapolri.
'Penilaian terhadap Timur harus profesional
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
JAKARTA: Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri mengharapkan penerimaan atau penolakan terhadap Komjen Polisi Timur Pradopo jangan sampai ada di luar penilaian profesional.
Pilih Kapolri, Ingat Trisakti & Semanggi
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
JAKARTA - Sekira 30 orang kelaurga korban pelanggaran HAM tragedi Trisaskti, tragedi Semanggi dan tragedi Mei mendesak Komisi III DPR menolak Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon Kapolri.
Calon Tunggal Kapolri
Pilih Kapolri, Ingat Trisakti-Semanggi

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Belasan orang keluarga korban tragedi Semanggi dan Trisakti 1998, mendatangi Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/10/2010) siang. Dengan kaos bertuliskan "Pilih Kapolri : Ingat Tragedi Trisakti dan Semanggi", para orangtua korban duduk di hall Gedung Nusantara III DPR.
Koalisi Sipil Tuntut Penghapusan Hukuman Mati
Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
JAKARTA â?? Menyambut peringatan Hari Anti-Hukuman Mati Sedunia, yang jatuh kemarin, sejumlah lembaga swadaya masyarakat kembali mengingatkan bahwa hukuman dengan menghilangkan nyawa seseorang itu tak pernah terbukti menjadi solusi bagi tegaknya keadilan. "Sudah menjadi suatu fakta ilmiah bahwa hukuman mati tidak pernah terbukti efektif menjadi pencegah dan faktor jera terhadap seluruh kejahatan yang ada," demikian seruan Papang Hidayat, Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), yang mewakili "Koalisi Hapus Hukuman Mati", kemarin.
Kapolri: Timur Adalah Calon yang Terbaik untuk Bangsa
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
Jakarta - Pencalonan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Kapolri banyak menuai kritik. Namun Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) bergeming. Dia pasang badan buat Timur, yang dinilainya sebagai calon terbaik.
CALON KAPOLRI
Sumber: metronews.fajar.co.id | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
Jakarta -- Belasan keluarga korban tragedi Trisaksi dan Semanggi mendatangi gedung DPR untuk menuntut penolakan terhadap calon tunggal Kapolri Komjen Timur Pradopo.
Timur Dipastikan Diuji Kamis
Sumber: metrotvnews.com | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: Calon Kapolri tunggal Komjen Polisi Timur Pradopo akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, lusa, 14 Oktober 2010. Komisi hukum ini telah membentuk tim kecil untuk mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat soal jejak rekam mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Calon Kapolri
Golkar Akan Kritisi Timur Soal Pelanggaran HAM

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Golkar di DPR RI sudah merestui Komjen Pol Timur Pradopo menjadi Kapolri. Namun, fraksi Partai Golkar di Komisi III menyatakan akan tetap kritis dalam fit and proper test Timur Pradopo, khususnya soal isu hak asasi manusia (HAM).
Penahanan Mantan Pemred Playboy Disorot Media Asing
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Senin, 11 Oktober 2010
Penyerahan diri mantan Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia, Erwin Arnada, menjadi pusat perhatian media asing. Kasus ini diberitakan di New York Times, Associated Press, dan AFP, Minggu (10/10). Sejumlah media di Asia seperti Straits Times dari Singapura juga menulis kasus ini.
Intelijen Polda Sumut harus ditingkatkan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
MEDAN â?? Ketakutan masyarakat terhadap orang tak dikenal (OTK) bersenjata di daerah perkebunan dan kota harus segera ditanggapi pihak kepolisian. Apalagi setiap orang bersenjata itu dikatakan sebagai teroris oleh masyarakat.
Aturan Baru Demo: Langsung Tembak
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
Jakarta, Tribun - Markas Besar (Mabes) Polri mengeluarkan aturan prosedur tetap (protap) yang baru yang memungkinkan polisi menembak langsung demonstran yang bertindak anarkis.
Polisi Miliki Protap Baru Anti-Anarki
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta -Tindak kekerasan, seperti penyerangan kantor polisi di Hamparan Perak, Sumatera Utara, dan tawuran berdarah di Jalan Ampera Raya, Jakarta, mendorong polisi memberlakukan prosedur tetap (protap) baru anti-anarki mulai 8 Oktober 2010.
Polri: Jakarta Rawan Potensi Tindakan Anarkis & Sporadis
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
Sejumlah aksi anarkis dan sporadis mengancam di sejumlah wilayah di Indonesia. DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah yang berpotensi akan tindakan anarkis dan sporadis. â??Jadi pengalaman kita, mungkin kita lihat, salah satunya Jakarta kita waspadai (aksi anarkis) karena masalah di Jakarta cukup banyak,â? kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Iskandar Hasan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (8/10) malam.
Protap Terbaru Polisi Boleh Tembak Aksi Anarkis
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Polisi Republik Indonesia mengeluarkan Prosedur Tetap (Protap) baru yang berisi penanganan kepolisian dalam meredam aksi anarkis. Protap tersebut tertuang dalam No 1/10/2010 tanggal 8 Oktober 2010.
CALON KAPOLRI
Alumni Trisakti Keluarkan Petisi Tolak Timur

Sumber: metronews.fajar.co.id | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
JAKARTA -- Sejumlah pihak terus menolak pencalonan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri. Sabtu, 9 Oktober ratusan alumni Universitas Trisakti menandatangani petisi yang isinya mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuntaskan Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 dan menarik Timur Pradopo sebagai calon kapolri.
Vonis Mati 3 WNI di Malaysia Bukti Negara Tak Punya Perhatian
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
RMOL. Pemerintah harus memberikan bantuan hukum bagi semua WNI yang terancam vonis hukuman mati, khususnya di negara-negara yang sistem hukumnya masih bermasalah.
SBY Terganas dalam Penerapan Hukuman Mati
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial mencatat dalam dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebanyak 14 eksekusi hukuman mati terjadi dalam penerapan hukum pasca reformasi.
Pemerintah Diminta Hapuskan Hukuman Mati
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
Jakarta - Koalisi Hapus Hukuman Mati (KHHM) meminta pemerintah untuk meninjau kembali penggunaan hukuman mati. Hukuman itu dinilai tidak memberikan efek jera dan tidak sesuai dengan prinsip HAM.
Hukuman Mati Cermin Negara Tak Beradab
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden SBY didesak oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Hapus Hukuman Mati, harus melakukan moratorium terhadap praktik hukuman mati di Indonesia. Menurut aktivis LSM Kontras, Haris Azhar, praktik hukum, yaitu hukuman mati menujukan masih tidak beradabnya negara ini dalam mempraktikan hukum.
Kontras Serukan Publik Kritisi Politisasi Vonis Mati
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
RMOL. Puluhan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Hapus Hukuman Mati melakukan aksi damai di Bunderan HI dalam rangka memperingati Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, Minggu (10/10).
Penjara 300 Tahun Lebih Baik Ketimbang Hukuman Mati
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
JAKARTA - Belasan aktivis Koalisi Hapus Hukuman Mati menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, sore ini.
Ada Eksekusi Hukuman Gantung di Bundaran HI
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wajah pria itu tampak pasrah. Di lehernya ada seutas tali yang terlilit, dan sang algojo, dengan dingin tanpa hati menarik tali yang menghubungkan leher pria itu dengan tiang listrik di dekat Bundaran HI, dengan maksud untuk mengakhiri hidup pria itu.
Kontras: Vonis Mati Tiga WNI, Pemerintah tak Perhatian
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta -Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyayangkan sikap pemerintah yang seolah abai terhadap tiga warga negara Indonesia yang divonis mati di Malaysia.
Penahanan Erwin Arnada Disorot Media Asing
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
VIVAnews - Penyerahan diri mantan Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia, Erwin Arnada, hari ini menjadi pusat perhatian media asing. Kasus ini diberitakan di New York Times, Associated Press, dan AFP. Sejumlah media di Asia seperti Straits Times dari Singapura juga menulis kasus ini.
Aktivis HAM Minta Pemerintah Batasi Praktek Hukuman Mati
Sumber: voanews.com | Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
Sebagai peratifikasi International Covenant on Civil Rights (ICCPR), para aktivis berpendapat Indonesia seharusnya melakukan pembatasan ketat terhadap praktek hukuman mati, dan memperjuangkan hukuman seumur hidup. Hal ini disampaikan pada Minggu siang, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, tanggal 10 Oktober.
Kapolri Terbitkan Payung Hukum Atasi Anarki
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Sabtu, 09 Oktober 2010
VIVAnews - Markas Besar Polri mengeluarkan prosedur dan ketetapan (protap) untuk mengantisipasi tindakan anarki di masyarakat. Dalam berbagai kasus kerusuhan dan bentrokan, Polri dinilai tidak bisa bersikap.
BHD: Polri Dianggap Gamang Atasi Aksi
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Sabtu, 09 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan, prosedur tetap penanggulangan anarki Nomor 1 tanggal 8 Oktober 2010 merupakan jawaban atas keraguan terhadap kemampuan Polri dalam menanggulangi aksi anarkis.
Dipayungi Aturan, Polri Tak akan Ragu Tindak Aksi Anarkis
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Sabtu, 09 Oktober 2010
Jakarta - Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kapolda tentang prosedur tetap (protap) dalam penanggulangan aksi anarkis yang akhir-akhir ini sering terjadi. Itu dilakukan agar anggota Polri tidak ragu-ragu dalam bertindak.
Kapolri Sosialisasikan Prosedur Penanganan Kekerasan
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Sabtu, 09 Oktober 2010
Liputan6.com, Jakarta: Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengumpulkan seluruh kepala kepolisian daerah (kapolda) se-Indonesia. Dalam pertemuan di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jumat (8/10) malam, Kapolri memberikan arahan dan mensosialisasikan prosedur tetap (protap) dalam rangka menghadapi tindakan anarkis yang marak terjadi belakangan ini
Polisi Berwenang Tembak Aksi Sporadis
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Sabtu, 09 Oktober 2010
JAKARTA - Polisi Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan prosedur tetap (Protap) penanganan tindakan anarkis bersifat sporadis yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok massa.
Pelaku Aksi Anarkis Bisa Ditembak di Tempat
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Sabtu, 09 Oktober 2010
JAKARTA--MICOM: Kepolisian Republik Indonesia mulai hari ini menerapkan prosedur tetap terkait penanggulangan aksi massa anarkis. dalam protap baru tersebut polisi dapat menindak pelaku dengan menangkap maupun menembak langsung pelaku yang bertindak anarkis.
Polri Perbarui Protap Penanganan Anarkisme
Sumber: gatra.com | Tgl terbit: Sabtu, 09 Oktober 2010
Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri memperbarui prosedur tetap (protap) penanganan tindakan anarkis dalam situasi mendadak.
Polri sosialisasi protap atasi anarki
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 09 Oktober 2010
JAKARTA - Maraknya aksi anarkis di masyarakat membuat polri harus memiliki protap (prosedur tetap) menghadapi tindakan anarkis.
Suciwati: Saya Tak Yakin Timur Pradopo Bisa Selesaikan Kasus Munir
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Jumat, 08 Oktober 2010
Jakarta - Suciwati, istri aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, menyatakan dirinya tidak yakin calon kapolri tunggal Komjen Pol Timur Pradopo bisa menyelesaikan pengusutan kematian suaminya. Menurutnya, Timur tidak memiliki rekam jejak yang baik terkait HAM.
DPR Harus Berani Tolak Timur Jika Tak Bisa Selesaikan Kasus Munir
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Jumat, 08 Oktober 2010
Jakarta - Calon Kapolri tunggal Komjen Pol Timur Pradopo harus bisa menunjukkan komitmennya dalam pengusutan kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila Timur tidak menunjukkan komitmennya, DPR harus bisa menolak pencalonannya sebagai Kapolri.
Pihak Muchdi PR Persilakan Jika Kapolri Baru Buka Lagi Kasus Munir
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Jumat, 08 Oktober 2010
Jakarta - Jika lancar, Komjen Pol Timur Pradopo akan segera menjadi Kapolri baru. Apabila nantinya Timur akan menuntaskan kasus kematian pegiat HAM Munir, mantan Kepala BIN Muchdi PR yang pernah menjadi terdakwa dalam kasus ini pun mendukungnya.
Kapolri Gelar Pertemuan Tertutup dengan Seluruh Kapolda
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 08 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menggelar pertemuan tertutup dengan seluruh Kapolda, Jumat (8/10/2010). Jajaran Kapolres dan Kapolsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga mengikuti arahan dari Kapolri.
Malam Ini, Petinggi Polisi Kumpul
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 08 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah perwira tinggi dari Mabes Polri dan juga kepala kepolisian daerah menghadiri pengarahan penanggulangan tindakan anarkis di Balai Pertemuan Metro Jaya, Jumat (8/10) malam. Pengarahan ini secara khusus disampaikan oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Selain dihadiri perwira tinggi dan perwira menengah kepolisian, sejumlah lembaga kemasyarakatan juga hadir.
Kapolri Kumpulkan Kapolda se-Indonesia
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Jumat, 08 Oktober 2010
Liputan6.com, Jakarta: Menjelang akhir masa jabatan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri mengumpulkan para perwira tinggi dan kepala kepolisian daerah (kapolda) se-Indonesia. Mereka berkumpul di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jumat (8/10) malam, guna membahas penanggulangan tindakan anarkis.
Kapolri Bahas Kebijakan Antianarki
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 08 Oktober 2010
JAKARTA, tribunkaltim.co.id - Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengumpulkan sejumlah Kapolda dan pejabat tinggi Polri di Jakarta, Jumat (8/10/2010) malam untuk menyampaikan kebijakan Polri dalam menanggulangi tindakan anarki.
Kapolri Bahas Kebijakan Anti-Anarki
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 08 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengumpulkan sejumlah kapolda dan pejabat tinggi Polri di Jakarta, Jumat (8/10/2010) malam, untuk menyampaikan kebijakan Polri dalam menanggulangi tindakan anarki.
Kapolri Gelar Pertemuan Tertutup
Sumber: pos-kupang.com | Tgl terbit: Jumat, 08 Oktober 2010
JAKARTA, POS KUPANG.Com -- Kapolri, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri menggelar pertemuan tertutup dengan seluruh kapolda. Selain itu, jajaran kapolres dan kapolsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga akan mengikuti arahan dari kapolri.
Pengajuan Timur Pradopo Lukai Hati Keluarga Korban Semanggi
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010
JAKARTA--MI: Keluarga korban tragedi Semanggi dan Trisakti mempertanyakan keputusan SBY yang mengajukan Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri.
Keluarga Korban Trisakti Pertanyakan Pencalonan Kapolri
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010
Liputan6.com, Jakarta: Langkah Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo menjadi Kapolri diduga akan mulus. Sinyal ini didapat setelah sejumlah Fraksi di DPR merespon positif pencalonan nama Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri ini.
Istri Kombes Dilaporkan Suaminya Karena Mencuri di Rumah Sendiri
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010
Jakarta - Seorang perwira menengah berpangkat komisaris besar (Kombes) melaporkan istrinya ke Polda Metro Jaya. Sang istri dituduh melakukan pencurian brankas di rumah sendiri. Kini sang istri sudah ditahan di Mapolda Metro Jaya.
Istri Kombes Polisi Dituduh Mencuri Oleh Suaminya
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Seorang istri Komisaris Besar polisi, Wahyuti Limiany Rahayu (Ayu,39) diperiksa oleh Satuan Jatrantas (Kejahatan dengan Kekerasan) Polda Metro Jaya hari ini.
Istri Polisi Dipidana Suaminya
Kisah Wahyuti Mencari Akte Berujung Tudingan Mencuri Brankas

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010
Jakarta - Wahyuti Limiany Rahayu bukan tanpa sebab mengambil brankas di rumah dinas suaminya di Kompleks Polri di Pengadegan, Jaksel. Sudah 4 bulan dia berpisah rumah dengan suaminya Kombes Pol Purwolelono. Dia hanya bermaksud mencari akte kelahiran anaknya untuk sekolah.
Taufiq Kiemas: SBY Tentukan Timur, Ya Begitu
Sumber: politik.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010
VIVAnews - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufiq Kiemas, memberi sinyal partainya setuju dengan calon Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Timur Pradopo. Menurut Taufiq, "Kalau Presiden sudah menentukan seperti itu, ya memang begitu."
Calon Jaksa Agung
Rekam Jejak Tumpak Dipertanyakan

Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010
INILAH.COM, Jakarta - Mantan Plt. Ketua KPK Tumpak Hatorangan yang disebut-sebut sebagai calon Jaksa Agung non karier, dinilai sosok yang kurang tepat untuk memimpin Kejksaan.
Inilah Penyebab Maraknya Bisnis Liar Militer
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010
INILAH.COM, Jakarta - Anggaran operasional dan kesejahteran prajurit yang masih rendah dinilai menjadi pemicu masih maraknya praktik bisnis militer secara liar.
Tantangan Kapolri Baru
Bambang Widodo Umar
Dosen UI, pengamat kepolisian

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010
Sebagaimana kita ketahui, ada nama-nama yang sudah sempat dimunculkan sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru, menggantikan Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri yang memasuki masa pensiun per 10 Oktober 2010. Di antaranya yang santer disebut-sebut di media massa adalah Komjen Nanan Sukarna (Inspektur Pengawasan Umum Polri) dan Komjen Imam Sudjarwo (Kepala Lembaga Pendidikan Polri).
Timur Pradopo dan X-File Trisakti
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Bagi aktivis hak azasi manusia, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan Timur Pradopo sebagai Kepala Polisi Republik Indonesa bak mengangkat batang terendam. Ingatan mereka terbang ke tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang berunjukrasa menuntut Presiden
Kontras Tolak Keras Rencana Timur Rangkul FPI
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010
INILAH.COM, Jakarta - Keinginan calon tunggal Kapolri Komjen Timur Pradopo merangkul Front Pembela Islam (FPI) dinilai bertentangan dengan komitmen Polri menangani kasus kekerasan di dalam negeri.
Kontras tak setuju Timur rangkul FPI
Sumber: solopos.com | Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010
Jakarta--Calon tunggal Kapolri Komjen Timur Pradopo dinilai menunjukkan sikap antikeragaman, dengan menyatakan akan merangkul organisasi masyarakat FPI.
Terkait Pencalonan Timur, Gabungan LSM Akan Datangi DPR
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
Jakarta - Gabungan LSM yang menamakan dirinya 'Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Polri' berencana akan mendatangi DPR. Mereka akan meminta agar DPR tidak terjebak dalam proses politisasi pencalonan Kapolri.
Agar Transparan, Perlu Dibentuk Aturan Tata Cara Pencalonan Kapolri
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
Jakarta - Kenaikan pangkat Komjen Timur Pradopo yang begitu cepat menimbulkan banyak pertanyaan tentang transparansi pencalonan Kapolri. Untuk mecegah hal serupa, ke depan perlu dibentuk peraturan mengenai tata cara pencalonan Kapolri baru.
Bahayakan Masa Depan Polri
Sumber: surya.co.id | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
JAKARTA - SURYA- Pengajuan nama Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terlalu tiba-tiba, dikhawatirkan akan memicu munculnya persepsi Kapolri Karbitan.
Timur Pradopo Diharapkan Bisa Rangkul Calon Kapolri yang â??Kalahâ??
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
Melalui proses â??dramatisâ??, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri. Terpilihnya mantan Kapolda Metro Jaya ini cuma beberapa jam saja setelah dia mendapatkan kenaikan pangkat dan menduduki posisi baru sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan.
TNI Belum Bisa Ikut Berantas Terorisme
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
INILAH.COM, Jakarta - Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) khawatir akan banyaknya pelanggaran yang terjadi tanpa bisa dimintai tanggung jawab secara hukum jika Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan dalam penangganan pemberantasan terorisme bersama Polri.
MENUJU TRIBRATA-1
SBY Remehkan Bintang Tiga Lainnya

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
RMOL. Karir Timur Pradopo memang sangat instan. Bayangkan saja di hari pengangkatannya dari bintang dua ke bintang tiga, ia mendapatkan kado istimewa lainnya dari SBY. Ia dicalonkan menjadi pengganti Jenderal BHD, menjadi Tribrata -1. Impian semua perwira polisi.
Pemerintah Jangan "Balas Dendam" dengan RMS!
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
JAKARTA- Meski tersinggung dengan tuntutan kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) melalui pengadilan HAM di Belanda, pemerintah diminta tidak membalas dengan tindakan koersif terhadap orang-orang yang diduga anggota RMS di dalam negeri.
Calon Kapolri
Kontras: Ada Dua Kejanggalan Pencalonan Timur

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kontras Haris Azhar menilai ada dua kejanggalan dalam pencalonan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Kapolri. Pertama, proses pencalonan Timur yang begitu cepat, dan kedua adalah masyarakat tidak pernah mengetahui visi dan misi Timur Pradopo sebagai calon Kapolri.
SBY Batal ke Belanda
Gugatan RMS Ditolak, Bukan Berarti Gugur

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama Human Rights Working Group (HRWG) menyampaikan, meskipun Pengadilan Negeri Belanda menolak gugatan Republik Maluku Selatan (RMS) yang menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditangkap atas pelanggaran HAM, kewajiban pemerintah untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM tidak gugur bersamaan penolakan gugatan tersebut.
SBY Batal ke Belanda
Penolakan Tuntutan RMS Tidak Membatalkan Kewajiban Pemerintah

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski Pengadilan Belanda menolak tuntutan Republik Maluku Selatan (RMS) untuk emnangkap Presiden SBY, bukan berarti menggugurkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia seperti disebutkan dalam tuntutan tersebut. Dengan demikian pemerintah masih punya kewajiban untuk mengusut dugaan tersebut.
Peningkatan Kesejahteraan Kurangi Bisnis Liar Prajurit
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
Jakarta, CyberNews. Peningkatan kesejahteraan dinilai dapat mengurangi bisnis liar yang dilakukan oleh prajurit TNI. Sebab, tidak jarang pendapatan bisnis tersebut digunakan untuk operasional dan tambahan penghasilan prajurit.
Tiga UU Dilanggar, Bukti SBY Disorientasi Konstitusi
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
RMOL. Dalam proses pengajuan Komjen Timur Pradopo sebagai calon tugas Kapolri, Presiden SBY dinilai telah melanggar UU Kepolisian. SBY juga tidak mengindahkan aturan konstitusi mengenai pengangkatan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung.
SBY Batal ke Belanda
Presiden Diminta Respons Gugatan RMS

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama Human Rights Working Group meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar merespons gugatan Republik Maluku Selatan di Pengadilan Negeri Belanda.
Kontras: Timur terlibat kasus HAM
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
JAKARTA - Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo selama menjadi Kapolda Metro Jaya meninggalkan berbagai kasus yang terkait masalah HAM Kasus tersebut antara lain kasus bentrokan Ampera, penganiayaan aktivis ICW Tama S Langkun, pelemparan bom molotov ke kantor Majalah Tempo dan bentrokan Ciketing.
Calon Kepala Polri: Transparansi Makin Kontroversial
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2010/09/30/03101553/s | Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
Setidaknya dalam satu bulan terakhir publik sempat terus bertanya-tanya, siapa calon orang nomor satu di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, sejak nama calon disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Komisi Kepolisian Nasional, tidak ada penjelasan apa pun.
Kasus Trisakti 98, Timur Hanya Jalankan Perintah dari Pimpinan ABRI
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
Jakarta - Pencalonan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri juga diikuti dengan munculnya isu kekerasan dan pelanggaran HAM pada mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Timur yang kala itu menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat dinilai hanya menjalankan perintah pengamanan dari pimpinan ABRI.
Kontras: Harus Ada Klarifikasi Pelanggaran HAM Terhadap Timur
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
Jakarta, CyberNews. Pencarian Presiden SBY untuk calon Kapolri yang baru berujung pada Komjen Timur Pradopo. Calon tungal pilihan presiden ini dipilih sebagai kandidat tunggal Kapolri sesaat setelah mendapat kenaikan pangkat dengan jabatan baru Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan.
Kontras: Timur Seperti Alice in Wonderland
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Kontras, Haris Azhar menilai Komisaris Jenderal Timur Pradopo yang dicalonkan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia seperti Alice in Wonderland. Hariz menilai kemunculan Timur karena perdebatan publik soal sosok calon Kapolri. Karenanya, Timur diajukan sebagai sosok alternatif dengan kenaikan pangkat yang supercepat.
Kontras: Kasus HAM Bisa Jadi Ganjalan Timur Pradopo
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
JAKARTA - Sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dinilai bisa menjadi ganjalan bagi Timur Pradopo untuk melangkah menuju jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Ungkap "Jejak" Timur, DPR Mesti Temui Komnas HAM
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima usulan nama calon Kapolri dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Timur Pradopo. Tak lama lagi, DPR pun menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap Timur.
Calon Kapolri
Kontras Minta Kompolnas Jelaskan Pencalonan Timur

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Kontras, Usman Hamid mengatakan seyogyanya Kompolnas bisa menjelaskan kepada masyarakat menyusul dipilihnya Komjen Pol Timur Pradopo menjadi calon Kapolri.
Calon Kapolri
Golkar Minta Timur Pradopo Klarifikasi Kasus Semanggi dan Trisakti

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golongan Karya mendesak Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri Timur Pradopo untuk menjelaskan tudingan keterkaitan dalam kasus Semanggi dan Trisakti. Penjelasan Timur Pradopo bakal membuat jalan menuju kursi Kapolri.
Timur Ternyata Pernah Menolak Diperiksa Komnas HAM
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Calon Kapolri Komisaris Jenderal Timur Pradopo ternyata pernah menolak diperiksa Komnas HAM dalam kasus pelanggaran HAM pada peristiwa Trisakti, 12 Mei 1998.
Jejak Timur saat kapolres dan kapolda
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
JAKARTA - Anda masih ingat peristiwa demonstrasi mahasiswa Trisaksi 1998 silam? Saat itu, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas dalam aksi yang berujung apada bentrokan aparat dengan demonstran.
Kontras: RMS Tak Bahaya, SBY Harusnya Tak Takut Pergi ke Belanda
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
Jakarta - Presiden SBY membatalkan kunjungan ke Belanda gara-gara ada tuntutan yang meminta penangkapannya dari sejumlah pihak termasuk Republik Maluku Selatan (RMS). Namun sejatinya, SBY tidak perlu khawatir karena RMS tidak berbahaya.
Timur Pradopo Calon Kapolri
Uji Timur, DPR Diminta Undang Komnas HAM

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghadirkan Komnas Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dalam menguji kepatutan dan kelayakan calon Kepala Polri, Timur Pradopo. Komnas HAM diminta dihadirkan untuk melaporkan dugaan keterlibatan Timur dalam kasus pelanggaran HAM kerusuhan Trisakti.
Rekam Jejak Timur Pradopo di Mata LSM
Sumber: berita8.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri yang terdiri atas sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti ICW, LBH Jakarta, Imparsial dan lainnya, mencatat banyak rekam jejak Komjen Timur Pradopo sebagai calon Kapolri yang baru.
"Hadirkan Komnas HAM dalam Seleksi Calon Kapolri!"
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kapolri meminta DPR menggandeng Komnas HAM untuk menelisik catatan hitam pelanggaran HAM dalam rekam jejak calon Kapolri Komjen Timur Pradopo.
Penunjukan Timur tak transparan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
JAKARTA - Penunjukan Komjen Polisi Timur Pradopo masih menyisakan sejumlah tanda tanya termasuk sistem kebijakan yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku pemegang hak prerogatif untuk urusan tersebut.
ICW: Timur Tak Punya Komitmen Berantas Korupsi
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
Jakarta - Jalan Komjen Timur Pradopo menjadi Kapolri belum mulus. Mantan Kapolda Metro Jaya itu dinilai tidak mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, tidak ada prestasi Timur di kepolisian dalam pemberantasan korupsi.
Timur Pradopo di Mata Korban Tragedi Trisakti
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
Liputan6.com, Jakarta: Timur Pradopo kini menjadi sorotan. Selangkah lagi posisi sebagai orang nomor satu di kepolisian bisa disandang jenderal berbintang tiga. Terutama, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkannya sebagai kepala Kepolisian Republik Indonesia (kapolri).
Pencalonan Kapolri Seharusnya Transparan
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri meminta agar ke depannya dibentuk tata cara atau aturan pencalonan Kepala Polri yang transparan. Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar yang tergabung dalam koalisi tersebut mengatakan, pemilihan Kapolri saat ini belum transparan dan hanya menyesuaikan insting politik.
Timur Calon Kapolri
Kontras dkk Akan Surati DPR

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koalisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama lembaga sosial masyarakat lainnya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri akan mengirimkan surat kepada DPR, berisi masukan pertanyaan uji kelayakan dan kepatuhan untuk calon Kapolri, Komjen Timur Pradopo.
Timur Dipilih karena Tak Bahayakan Koalisi
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri menilai pencalonan Timur Pradopo karena memiliki titik aman bagi Setgab partai koalisi.
Soal Kapolri, SBY dinilai abaikan hak publik
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
JAKARTA: Koalisi Masyarakat Sipil menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabaikan hak publik dengan memilih Komjen Pol. Timur Pradopo sebagai kandidat Kapolri dengan mekanisme yang tertutup, alias tidak transparan.
Kapolri Baru Harus Kembali Buka Kasus Rekening Gendut
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
Jakarta, CyberNews. Calon Kapolri mendatang diminta serius membersihkan institusi kepolisian. Polri juga diminta serius menangani kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat kepolisian.suaramerdeka.com
Kasus Trisakti Tidak "Fair" Dibebankan Pada Timur
Sumber: tvone.co.id | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
Jakarta, (tvOne) Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan, kasus Trisakti yang terjadi pada 1998 tidak "fair" bila dibebankan tanggung jawabnya pada Komjen Pol Timur Pradopo
Timur Dipilih karena Tak Bahayakan Koalisi
Sumber: okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri menilai pencalonan Timur Pradopo karena memiliki titik aman bagi Setgab partai koalisi.
Kontras: RMS Tak Bahaya, SBY Harusnya Tak Takut Pergi ke Belanda
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
Jakarta - Presiden SBY membatalkan kunjungan ke Belanda gara-gara ada tuntutan yang meminta penangkapannya dari sejumlah pihak termasuk Republik Maluku Selatan (RMS). Namun sejatinya, SBY tidak perlu khawatir karena RMS tidak berbahaya.
Kontras dkk Akan Surati DPR
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koalisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama lembaga sosial masyarakat lainnya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri akan mengirimkan surat kepada DPR, berisi masukan pertanyaan uji kelayakan dan kepatuhan untuk calon Kapolri, Komjen Timur Pradopo.
Kontras Minta Kompolnas Jelaskan Pencalonan Timur
Sumber: Tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Kontras, Usman Hamid mengatakan seyogyanya Kompolnas bisa menjelaskan kepada masyarakat menyusul dipilihnya Komjen Pol Timur Pradopo menjadi calon Kapolri.
Kontras: Kasus HAM Bisa Jadi Ganjalan Timur Pradopo
Sumber: okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
JAKARTA - Sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dinilai bisa menjadi ganjalan bagi Timur Pradopo untuk melangkah menuju jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Pencalonan Kapolri Seharusnya Transparan
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri meminta agar ke depannya dibentuk tata cara atau aturan pencalonan Kepala Polri yang transparan.
PR Berat Kapolri Baru (7)
Pertarungan Politik Posisi Polisi

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
Jakarta - Kepolisian tidak menolak ditempatkan di bawah departemen. Presiden SBY mengakomodasi protes tersebut. Jika posisi kepolisian tetap bertahan seperti sekarang, maka secara politik institusi ini berkerja nyaris tanpa kontrol.
Calon Kapolri
Kontras: Ito Tak Punya Prestasi Menonjol

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mengaku kaget Kabareskrim Komjen Pol, Ito Sumardi diisukan akan terpilih menjadi Kapolri, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.
Kontras: UU Kewarganegaraan Belum Berjalan
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar menilai Undang-undang Kewarganegaraan belum berjalan dengan baik. Terutama bagi mereka yang menjadi korban tragedi 1965-1966.
Kalaupun Ito, Hanya Sementara
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, berpendapat, kalaupun Kepala Bareskrim Polri Komjen Ito Sumardi terpilih sebagai kepala Polri, maka jabatan Ito itu hanyalah sementara.
Calon Kapolri
SBY Punya Tambahan Waktu jika Pilih Ito Sumardi

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya tambahan waktu jika memilih Komjen Ito Sumardi sebagai pelaksana harian tugas Kapolri. Jabatan itu bisa diemban Ito setelah Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri resmi pensiun.
Ito Kemungkinan jadi Lakhar Kapolri
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
JAKARTA--MI: Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid berpendapat munculnya nama Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komjen Ito Sumardi kemungkinan menjadi Pelaksana Harian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Calon Kapolri
SBY Sah-sah Saja Menunda Penggantian Kapolri

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengurus KontraS Usman Hamid mengatakan sah-sah jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkesan menambah nuansa politik dengan berlarut-larutnya pergantian Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Namun hal itu harus disertai dengan alasan yang kuat.
PR Berat Kapolri Baru (6)
Mengurangi Bentrokan TNI-Polri

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
akarta - Sejak Polri dikeluarkan dari TNI pada 2000, sering kali terjadi bentrok antara personel di lapangan. Rebutan lahan bisnis menjadi pemicunya. Secara psikologis, inferioritas polisi zaman Orde Baru menjadi 'balas dendam', sementara tentara masih menganggap polisi sebagai anak bawang.
PR Berat Kapolri Baru (5)
Budaya Kekerasan Belum Juga Surut di Tubuh Polri

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
Jakarta - Salah satu pekerjaan rumah Kapolri baru adalah mengurangi budaya kekerasan yang masih terus berlangsung di lingkungan kepolisian. Sebetulnya materi HAM sudah masuk kurikulum pendidikan Polri, tetapi ternyata hal itu belum berhasil mengubah kebiasaan buruk tersebut.
Calon Kapolri
SBY Sah-sah Saja Menunda Penggantian Kapolri

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengurus KontraS Usman Hamid mengatakan sah-sah jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkesan menambah nuansa politik dengan berlarut-larutnya pergantian Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Namun hal itu harus disertai dengan alasan yang kuat.
Timur Calon Kapolri
Kontras Kecewa

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kecewa atas terpilihnya Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Pasalnya, Timur masih tersangkut tragedi Semanggi dan peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998.
Kasus Trisakti Tidak Fair Dibebankan ke Timur
Sumber: metrotvnews.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan, kasus Trisakti yang terjadi pada 1998 tidak fair bila dibebankan tanggung jawabnya kepada Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo.
Koalisi Sipil Tunggu Gebrakan Panglima TNI
Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
Jakarta â?? Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Pertahanan meminta Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono melakukan gebrakan dalam melaksanakan reformasi di tubuh TNI. Mereka, antara lain, meminta Agus memprioritaskan reformasi sistem peradilan dan pengambilalihan bisnis militer.
Kontras Kecewa
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kecewa atas terpilihnya Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Pasalnya, Timur masih tersangkut tragedi Semanggi dan peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998
Sekitar 1.500 Petambak Plasma eks Dipasena Kembali Eksodus
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Bandar Lampung - Sekitar 1.500 petambak plasma PT Aruna Wijaya Sakti (dulu Dipasena) keluar dari lokasi tambak di Rawajitu, Tulangbawang, Senin (04/10). Mereka bergabung dengan 2.000 petambak yang terlebih dulu eksodus.
Umumkan Calon Kapolri sebelum ke DPR
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Minggu, 03 Oktober 2010
JAKARTA: Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan nama-nama kandidat Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) sebelum diserahkan ke DPR RI dan mengundang partisipasi publik dalam proses tersebut.
Atasi Konflik Premanisme
Polisi Bentuk Konsep Pengamanan Baru

Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Sabtu, 02 Oktober 2010
INILAH.COM, Jakarta - Kepolisian segera menerapkan konsep pengamanan baru untuk mengatasi konflik aksi premanisme. Hal ini terkait peristiwa penyerangan Ampera yang berbuntut tewasnya 3 orang.
Pertaruhkan Nama Baik SBY, Calon Kapolri Harus Berintegritas
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Sabtu, 02 Oktober 2010
Jakarta - 3 Oktober Presiden SBY akan menyetor nama calon Kapolri ke DPR. Diingatkan SBY harus benar-benar memilih calon yang memiliki rekam jejak yang bersih. Karena bagaimanapun penegakkan hukum pemerintahan SBY bergantung pada kepolisian.
KontraS: Aksi teroris di Medan diragukan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Kamis, 30 September 2010
MEDAN - Berbagai aksi kriminal belakangan terakhir ini terjadi di Sumatera Utara (sumut), hingga sampai aksi tersebut dikaitkan dengan jaringan teroris masih diragukan.
Kontras Apresiasi RI Teken Konvensi Soal Orang Hilang
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 30 September 2010
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi), menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, yang telah menandatangani konvensi perlindungan semua orang dari penghilangan paksa (International Convention for Protection for All Persons from Enforced Disappearance), pada 27 September lalu.
SBY Pastikan Kirim Satu Nama Calon Kapolri ke DPR Awal Oktober
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Kamis, 30 September 2010
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan akan mengirimkan satu nama calon Kapolri kepada DPR pada awal Oktober. Namun sayangnya, SBY mau belum menyebut nama calon tersebut. Hanya saja calon pilihan itu dipilih berdasarkan pengajuan dari Polri. "Saya akan pilih salah satu untuk diajukan ke DPR sebagai calon yang tepat," kata SBY dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Rabu (29/9).
Festival Film Gay Jalan Terus, Kemana Ormas Islam?
Sumber: sabili.co.id | Tgl terbit: Kamis, 30 September 2010
Panitia Festival Q! memutuskan untuk melanjutkan pemutaran film-film bertema Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), sesuai jadwal semula. Sebelumnya, pada hari Selasa, ratusan orang dari Front Pembela Islam (FPI), melakukan unjuk rasa di Pusat Kebudayaan Jerman, Perancis, Belanda dan Japang di Jakarta untuk menolak dan menentang film-film Q! tersebut.
Menanti keadilan melalui rehabilitasi
Sumber: www.bbc.co.uk | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
Bertahun-tahun dipenjara tanpa diadili dan diberangus hak-hak sipilnya, ribuan eks narapidana dan tahanan politik peristiwa kekerasan pasca 1965, terus menuntut keadilan.
KontraS: Oegroseno patut dapat apresiasi
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
MEDAN â?? Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Oegroseno, turun ke desa melakukan kunjungan sekaligus memantau situasi keamanan warga desa di Hamparan Perak, Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor.
Sudah Gagal Kawin, Jadi Korban Salah Tangkap Pula
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Apes betul nasib Wahono alias Bawor, warga Jalan Durian II, Jalan Imam Bonjol, Bandar Lampung. Ia ditangkap pasukan Detasemen Khusus 88 Antiteror pada Sabtu malam dua pekan lalu. Selanjutnya, Ahad lalu, lajang 30 tahun itu dinyatakan sebagai korban salah tangkap oleh polisi dalam kasus perampokan Bank CIMB Niaga Medan pada pertengahan Agustus lalu.
Gerakan sejuta massa
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
JAKARTA - Kebosanan dan kejenuhan politik melanda kaum muda dan mahasiswa karena kehilangan harapan dan kepercayaan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono.
Kontras Sambut Baik Pemerintah Teken Konvensi Orang Hilang
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
RMOL. Keputusan pemerintah menandatangi International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance atau Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa mendapat apresiasi.
Diduga Aniaya Sopir, Diadukan ke BK
Sumber: jawapos.com | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
JAKARTA - Para wakil rakyat harus menjaga sikap dan tindakan tidak hanya saat bersidang. Tindakan kekerasan di luar aktivitas sebagai anggota dewan pun bisa dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Seperti yang kini dialami anggota Komisi IX Muhammad Nasir. Dia terancam diberhentikan secara tidak hormat dari Senayan.
Lemah pengawasan eksternal, Densus 88 bisa brutal
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
JAKARTA - Analis kepolisian Bambang Widodo Umar menilai tidak tertutup kemungkinan Densus 88 Antiteror melanggar prosedur dalam melakukan tugasnya. Hal itu lantaran lemahnya pengawasan dari eksternal Polri.
Kontras Berharap DPR Setujui Ratifikasi Anti Penghilangan Paksa
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap DPR segera menyetujui ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (KAPP). Hal ini menyusul langkah Menlu Marty Natalegawa yang kini tengah berada di AS dalam rangka menandatangani konvensi tersebut.
Sikap Q! Film Festival Atas Protes FPI
Sumber: movie.detikhot.com | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
Jakarta - Meski diprotes oleh Front Pembela Islam (FPI), Q! Film Festival tetap digelar. Setelah sebelumnya tidak mau berkomentar, kini pihak penyelenggara festival itu memberikan pernyataan sikapnya.
Presiden Harus Evaluasi Kinerja Densus
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
Jakarta, CyberNews. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta mengevaluasi kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri. Menyusul dugaan terjadinya pelanggaran dalam penangkapan tersangka kasus terorisme.
Petambak Plasma Minta Polisi Hentikan Penculikan Aktivis
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
TEMPO Interaktif, Bandar Lampung - Ribuan petambak plasma yang tergabung dalam Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu Dipasena Lampung menuntut polisi menghentikan penculikan dan penahanan terhadap rekan mereka.
Konflik DipasenaM
Polisi Tangkapi Petambak

Sumber: regional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
LAMPUNG, KOMPAS.com - Ketua Perhimpunan Petani Petambak Udang Windu (P3UW) Dipasena, Nafian Faiz, ditangkap oleh penyidik dari Kepolisian Daerah Lampung, Rabu (29/9/2010) dini hari di Pelabuhan Bakauheni, Lampung.
30 Aktivis Masih Diperiksa di Polres Jakpus
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
JAKARTA - Sebanyak 30 orang dari Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), yang dibawa ke Polres Jakarta Pusat hingga kini masih diperiksa.
PENGANIAYAAN SOPIR
Pemeriksaan Anggota DPR Tunggu Bukti Cukup

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
JAKARTA (Suara Karya): Anggota DPR Muhammad Nasir yang diduga melakukan pengniayaan terhadap sopirnya Pujio Nipponsori (40) masih belum dipanggil kepolisian. Polisi masih membutuhkan keterangan saksi dan alat bukti yang cukup sebelum melakukan pemeriksaan terlapor.
Densus 88 Dituding Tangkap Orang Saat Salat
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
JAKARTA -- Profesionalisme Detasemen Khusus Anti Teror Polri sedang diuji. Di tengah-tengah perburuan mengejar Abu Tholut dan jaringannya, korps burung hantu ini dituding melanggar hak asasi manusia. Kartini Panggabean, istri tersangka Khairul Ghazali menulis pengakuan yang menyebut Densus 88 memukuli suaminya saat sedang menunaikan salat maghrib.
Kontras Inginkan Jaksa Agung dari Eksternal
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar berharap pengganti Hendarman Supandji nantinya dari pihak eksternal Kejaksaan Agung. Pasalnya, jika dari pihak internal hingga kini dinilai belum bisa menuntaskan kasus pelanggaran HAM.
Kontras Berharap Tak Semua Teroris Dilarang Dapat Remisi
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
akarta - Menteri Hukum HAM Patrialis Akbar menyatakan tidak akan memberikan remisi pada terdakwa dan residivis teroris. Kontras menilai pemberian remisi merupakan hak setiap terpidana. Namun pemerintah harus benar-benar selektif dalam memberikan pengurangan masa tahanan bagi terpidana teroris.
Tuntut Ganti Rugi Tanah, Warga Mungkur-Poriaha Tapteng Bertemu Staf Presiden Velix Wanggai
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
Warga Mungkur Poriaha Tapteng berangkat ke Jakarta guna memperjuangkan klaim ganti rugi tanah, yang dipakai sebagai akses jalan ke Labuanangin, hingga kini belum juga digantirugi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng). Dengan dikoordinatori Forum Pembela Tanah Rakyat (FPTR), warga melaporkan permasalahan tersebut ke DPR RI, Komisi Nasional (Komnas) HAM, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Kontras, Mabes Polri dan Presiden RI.
Kontras berharap tak semua teroris dilarang dapat Remisi
Sumber: solopos.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
Jakarta-Kontras menilai pemberian remisi merupakan hak setiap terpidana, termasuk teroris tertentu. Namun pemerintah harus benar-benar selektif dalam memberikan pengurangan masa tahanan bagi terpidana teroris.
Ratusan Anggota FPI Akan Serbu Goethe Institut
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ratusan anggota Front Pembela Islam dipimpin Ketua FPI DKI Jakarta Habib Salim Alatas berencana menyerbu gedung Pusat Kebudayaan Jerman Goethe Institut Menteng Jakarta hari ini, Selasa (28/9).
Massa IKOHI & Kontras Datangi DPR Siang Nanti
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
JAKARTA - Massa dari Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) merasa aksinya di Istana sejak kemarin tidak digubris. Mereka pun berencana mendatangi Gedung DPR untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III, siang nanti.
Anggota DPR dari Demokrat M Nasir Diadukan ke Badan Kehormatan
Sumber: metrotvnews.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat M Nasir dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR atas kasus penganiayaan sopirnya Fujio Nipponsori. Badan Kehormatan DPR masih melindungi M Nasir sampai tuduhan tersebut terbukti.
Kuasa Hukum Fujio Laporkan M Nasir ke BK DPR
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
Jakarta - Kuasa hukum Fujio Nipponsori mendatangi Badan Kehormatan (BK) DPR. Mereka melaporkan kasus penganiayaan yang dialami kliennya, yang diduga dilakukan oleh anggota DPR Komisi IX dari Fraksi Demokrat, M Nasir.
Pengacara Fujio Mengadu Ke Badan Kehormatan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kuasa Hukum Fujio Nipponsori, sopir anggota DPR RI Komisi XI M. Nasir, mengadukan kasus kliennya ke Badan Kehormatan DPR RI. Laporan ini berisikan permohonan agar Badan Kehormatan melakukan penelusuran terhadap kasus yang menimpa mantan supir anggota dewan itu.
Demokrat Apresiasi Pengaduan Penganiayaan oleh M Nasir
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
INILAH.COM, Jakarta- Partai Demokrat mengapresiasi pengaduan sejumlah LSM terkait penganiayaan seorang sopir oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat M Nasir ke Badan Kehormatan (BK) DPR.
Demokrat Tak Masalah M Nasir Diadukan ke Badan Kehormatan
Sumber: metrotvnews.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Demokrat mengaku tak masalah kadernya M Nasir diadukan ke Badan Kehormatan DPR atas kasus penganiayaan sopir pribadinya, Fujio Nipponsori. Partai Demokrat menghargai aduan tersebut. "Kita menghargai aduan itu," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (28/9).
Pengacara Fujio Adukan M Nasir ke BK DPR
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
JAKARTA - Setelah mendatangi Komnas HAM dan Mapolda Metro Jaya, kuasa Hukum Fujio Nipponsori, sopir anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat M Nasir mendatangi Badan Kehormatan (BK) DPR, Selasa (28/9/2010).
Sumatera Utara barometer Kapolri
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
MEDAN - Dalam menjadi Kapolri biasanya mantan pejabat yang pernah bertugas menjadi pimpinan Kapoldasu menjadi barometer untuk dipilih menjadi Kapolri.
Kasus Penganiayaan Sopir
Politisi Demokrat Resmi Dilaporkan ke BK

Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir resmi dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK DPR). Laporan ini terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Muhammad Nasir terhadap Fujio Niponsori, sopir pelaku.
Presiden Kembali Didesak Selesaikan Kasus Orang Hilang
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
Jakarta - Sudah satu tahun DPR memberikan rekomendasi agar Presiden menuntaskan kasus penghilangan orang hilang. Namun hingga hari ini, Presiden belum melaksanakan satu rekomendasi pun.
Presiden SBY Diminta Tuntaskan Kasus HAM 97-98
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
INILAH.COM, Jakarta - Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) dan Kontras mendesak kepada Presiden untuk segera melaksanakan rekomendasi DPR tentang orang hilang kasus pelanggaran HAM 1997- 1998. Terutama mencari 13 orang yang hingga kini tidak diketahui keberadaan.
BK DPR terima laporan korban kekerasan oleh anggota Dewan
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
JAKARTA: Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menerima secara resmi laporan pengaduan korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat M. Nasir kepada supirnya Fujio Nipponsori.
Korban Orang Hilang
Pak SBY, Jangan Diam Saja...

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Inilah suara hati para orangtua korban orang hilang. Harapan mereka, semoga Presiden SBY selaku pemimpin tertinggi negeri ini mau mendengarnya.
DPR Minta Presiden Tuntaskan Kasus Orang Hilang
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
Jakarta, CyberNews. Komisi III kembali mendesak Presiden SBY untuk melaksanakan rekomendasi pansus DPR tentang orang hilang. Sudah satu tahun rekomendasi itu dikeluarkan, namun hingga saat ini Presiden belum melaksanakan satupun.
KontraS Tuding SBY Tak Pedulikan Orang Hilang
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
JAKARTA - Setahun setelah DPR mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah terkait kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi tahun 1997-1998, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali mempertanyakan efektifitas dan respon pemerintah terhadap rekomendasi tersebut. KontraS mendesak Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) melaksanakan rekomendasi DPR.
JAKSA AGUNG
Pengganti Hendarman Bukan dari Parpol

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan tidak akan memilih Jaksa Agung dari partai politik, tapi tetap mempertimbangkan nama-nama dari eksternal Kejaksaan Agung.
KontraS Tuding Densus 88 Langgar HAM
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
MEDAN - Sepak terjang anggota Detasemen Khusus 88/Anti Teror ketika menyergap orang-orang yang diduga teroris, memantik keprihatinan banyak pihak. Selain Komisi III DPR RI, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga mengecam tindakan Densus 88/AT yang dituding kerap bertindak melanggar hak azasi manusia (HAM).
We Hate Monday! 4 Demo Macetkan Jakarta
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
INILAH.COM, Jakarta - Banyak orang benci hari Senin, hari ini jalan jadi lebih macet dibanding biasanya. Senin (27/9) ini, Jakarta lebih macet lagi karena ada 4 titik kegiatan demonstrasi.
Komnas HAM Banyak Terima Aduan Kekerasan Densus
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim mengaku menerima banyak pengaduan dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, terkait dugaan kekerasan yang dilakukan Detasemen 88 dalam melakukan aksinya memberantas terorisme.
Kasus HAM berat perlu segera diungkap
Pemberantasan mafia hukum harus jadi prioritas

Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA: Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan mafia hukum di lingkungan Kejaksaan Agung sulit dilakukan meski kini lembaga tersebut dipimpin oleh Darmono, anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.
Sopir Anggota DPR Korban Pemukulan Melapor ke Polda
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA - Fujio Nipponsorri, sopir anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat M Nasir yang mengaku dianiaya oleh majikannya, siang ini mendatangi Satresmob Direskrimum Polda Metro Jaya.
Penganiayaan
Fujio Datangi Resmob Polda Metro Jaya

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Fujio Nipponsori, sopir yang mengaku dianiaya majikannya anggota DPR Komisi IX Muhammad Nasir, mendatangi Reserse Mobil (Resmob) Polda Metro Jaya.
Tangkap Teroris Saat Salat, Densus 88 Langgar HAM
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA- Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Jamil menyayangkan tindakan personel Detasemen Khusus 88 Antiteror yang kerap menyalahi aturan. Nasir juga mengecam tindakan Densus 88 yang melakukan penyergapan terduga teroris Ghazali saat sedang menunaikan salat di Tanjung Balai Sumatera Utara.
Harapan Kontras
Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Sumber: gatra.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
Anggota Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Muhammad Daud, mengharapkan jaksa agung terpilih mampu menuntaskan kasus pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM).
IKOHI Tuntut Presiden Serius Tangani Korban HAM
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA- Puluhan perempuan yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) dan Komisi Orang Hilang (Kontras) menggelar aksi di depan Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat pada Senin (27/9/2010).
Massa IKOHI Bakal Menginap di Depan Istana
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA- Massa Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mengancam akan bermalam di depan Istana jika tuntutan mereka tidak ditanggapi Presiden SB
Kontras Minta Jaksa Agung Usut Pelanggaran HAM Berat
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Kejagung mengusut kembali kasus-kasus pelanggaran HAM yang mandek sejak 2002. â??Kami ingin penyidikan kasus pelanggaran HAM jadi agenda jaksa agung ke depan,- kata aktivis Kontras Yati Andriani usai bertemu Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Domu P Hite, di Kejaksaan Agung, Senin (27/9).
Polda Belum Akan Panggil Anggota DPR Penganiaya Sopir
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA - Polda Metro Jaya masih mendalami kasus penganiayaan terhadap Fujio Nipponsori, yang diduga dilakukan majikannya yang juga anggota DPR M Nastir.
Massa IKOHI Mulai Dirikan Tenda di Depan Istana
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA- Ancaman massa Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) untuk bermalam di depan Istana jika tuntutan mereka tidak ditanggapi Presiden SBY, bukan sekadar isapan jempol.
Kontras Tuntut Kejagung Prioritaskan Kasus Pelanggaran HAM
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA--MI: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) hari ini mendatangi Kejaksaan Agung. Haris Azhar selaku koordinator Kontras meminta agar Jaksa Agung yang baru nantinya lebih memprioritaskan agenda penyidikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Polisi Dead Line Demo IKOHI Sampai Pukul 18.00
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA- Polsek Gambir tetap akan memberi waktu hingga pukul 18.00 WIB agar Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) untuk meninggalkan depan Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.
Massa IKOHI & Kontras Minta Ditemui Wantimpres
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA - Massa Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) memutuskan untuk bertahan di Istana Merdeka. Mereka akan beranjak jika Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Satgas Antimafia Hukum menemui.
Saling Tarik, Polisi Evakuasi IKOHI ke Mobil Tahanan
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA- Upaya massa dari Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) untuk bertahan di depan Istana Presiden gagal.
Massa IKOHI Tolak Bertemu dengan Denny Indrayana
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA - Massa dari Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menolak bertemu dengan Sekretaris Antimafia Hukum Denny Indrayana.
Korban HAM Kecewa pada Kejaksaan Agung
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masuk ke Kejaksaan Agung justru mandek begitu saja. Alasannya, banyak kasus tersebut yang masih kekurangan data administrasi. Hal ini disampaikan perwakilan KontraS, Haris Azhar, saat berkunjung ke Kejaksaan Agung untuk menuntut pengusutan kasus-kasus HAM masa lalu.
Dugaan Penganiayaan
Diperiksa Tujuh Jam, Fujio Bungkam

Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA--MI: Sopir anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fujio Nipponsori, 40, yang dianiaya majikannya memilih bungkam kepada wartawan seusai diperiksa di Polda Metro Jaya.
Fujio Bungkam Setelah Diperiksa Delapan Jam
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah diperiksa hampir delapan jam, Fujio Nipponsori (40) akhirnya keluar dari ruang pemeriksaan penyidik di Satuan Reserse Mobil (Resmob) Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Fujio keluar didampingi anggota Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), Lembaga Bantuan Hukum dan Kontras sekitar pukul 18.15 WIB, Senin (27/9/2010).
Hendak Bikin Tenda, Keluarga dan Korban Penculikan Diangkut Polisi
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekitar 30 orang yang terdiri dari, antara lain, korban penculikan dan keluarga korban penculikan aktivis pada 1997-1998 ditangkap polisi.
IKOHI
Polisi Tangkap Pendemo di Depan Istana

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 30 orang pendemo dari Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) ditangkap pihak kepolisian. Mereka dianggap membandel lantaran melakukan aksi unjuk rasa melebihi toleransi waktu yang diberikan.
Kontras Tuntut Jaksa Agung Tuntaskan Pelanggaran HAM
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
Liputan6.com, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pelaksana tugas Jaksa Agung Darmono untuk memprioritaskan penyidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang sejak 2002 tertahan di kejaksaan.
Usai Diperiksa, Fujio Bungkam
Sumber: metrotvnews.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: Sopir anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fujio Nipponsori yang dianiaya majikannya memilih bungkam kepada wartawan usai diperiksa di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/9).
Polisi Lepas Aktivis KontraS dan Keluarga Korban Penculikan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta -Pihak Kepolisian Resor Jakarta Pusat melepaskan 32 orang aktivis, korban penculikan, dan keluarga korban penculikan aktivis pada 1997-1998 yang ditangkap tadi siang.
Jaksa Agung Baru Diminta Miliki Perspektif HAM
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 26 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap pengganti Jaksa Agung Hendarman Supanji memiliki perspektif soal hak asasi manusia. "Sejauh ini masih ditemukan kejahatan HAM maupun tindak pidana lainnya dan kejaksaan tidak bekerja maksimal," kata Wakil Koordinator Kontras, Indria Fernida, di kantornya hari ini.
LPSK Tempatkan Fujio Sekeluarga di Safe House
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Minggu, 26 September 2010
Fujio Niponsori, korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota DPR asal Partai Demokrat (PD) telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Untuk sementara, Fujio dan keluarganya ditempatkan di safe house. â??Mereka kita tempatkan di tempat aman, sehingga yang bersangkutan tidak mendapat ancaman kembali," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di kantornya, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/9). Abdul mengatakan
Menkumham Ajak Masyarakat Pantau Aksi Densus 88
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 26 September 2010
BANDA ACEH - Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar meminta masyarakat melaporkan aksi Densus 88 dalam pemberantasan teroris yang menjurus ke pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
'Status penyidikan 5 kasus HAM agar ditingkatkan'
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Minggu, 26 September 2010
JAKARTA: Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak meningkatkan status penyidikan lima kasus HAM masa lalu yang selama ini tidak terselesaikan dan bolak-baliknya berkas antara Komisi Nasional (Komnas) HAM dan lembaga penegak hukum tersebut.
Kontras Investigasi Penembakan Teroris di Sumut
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Sabtu, 25 September 2010
MEDAN - Ketua Dewan Pembina Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Usman Hamid melakukan kunjungan ke Sumatera Utara, Jumat (24/9/2010).
Kontras Minta Densus 88 Dibubarkan
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Sabtu, 25 September 2010
MEDAN - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menilai tindakan Densus 88 Mabes Polri dalam mengangani kasus terorisme di Hamparan Perak dan Tanjung Balai, Sumatera Utara, serta daerah lainnya di Indonesia sebaga aksi yang berlebihan.
Kontras Ngeyel Tetap Nginap di Istana
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Sabtu, 25 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 10 orang korban pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) akan mendirikan tenda keprihatinan di depan Istana Negara, Jakarta.
Negara Wajib Jamin Hidup Keluarga Korban Penembakan
Sumber: beritasore.com | Tgl terbit: Sabtu, 25 September 2010
Jakarta ( Berita ) : Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan, Usman Hamid, mengatakan negara wajib menjamin hidup keluarga anggota Polsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumut yang tewas menjadi korban penembakan kelompok orang tak dikenal.
Hendarman Diberhentikan
Kontras Tak Yakin Darmono Jadi Jaksa Agung

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Sabtu, 25 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yakin Darmono tidak akan menjabat sebagai Jaksa Agung menggantikan posisi Hendarman Supandji. Meski saat ini menjadi Plt Jaksa Agung belum tentu wakil jaksa agung tersebut menjadi pimpinan di Korps Adhyaksa.
Isu FPI Serang Goethe House Ditampik Polisi Menteng
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Sabtu, 25 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta -Isu Front Pembela Islam Jakarta menyerang gedung Pusat Kebudayaan Jerman Goethe House Menteng Jakarta ternyata tidak benar. "Tidak ada satupun anggota FPI yang ada di lokasi, setelah aparat melakukan kroscek," kata Kepala Kepolisian Sektor Menteng Komisaris Arsdo Simatupang sore ini.
Senada Dengan ICW, Kontras Juga Puji Langkah SBY
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 25 September 2010
RMOL.Senada dengan Indonesian Corruptions Watch (ICW), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga memberi apresiasi terhadap langkah cepat SBY dalam memberhentikan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung melalui Keppresnya.
Kontras Apresiasi Keppres Pemberhentian Hendarman
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Sabtu, 25 September 2010
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memberikan apresiasi terhadap Keputusan Presiden (Keppres) soal pemberhentian Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Kini saatnya presiden berkonsentrasi untuk memilih calon jaksa agung baru yang tepat.
Kontras Usulkan 4 Kriteria Calon Jaksa Agung bagi SBY
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Sabtu, 25 September 2010
Jakarta - Sejumlah pihak mendesak presiden SBY untuk segera menunjuk Jaksa Agung baru sebagai pengganti Hendarman Supandji. Demikian halnya dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), yang memberi empat kriteria calon Jaksa Agung bagi presiden.
Fujio Datangi LPSK Untuk Minta Perlindungan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 24 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta -Fujio Nipponsori, supir anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Demokrat M. Nasir, mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ditemani istri, anaknya yang masih balita, dan beberapa orang perwakilan dari LBH Jakarta dan Kontras pada pukul 14.05 WIB.
Anggota DPR Aniaya Sopir
Fujio Niponsori Minta Perlindungan LPSK

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 24 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fujio Niponsori (40), sopir yang menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh majikannya, anggota Komisi IX DPR dari Partai Demokrat Muhammad Nasir, hari ini mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didampingi istri serta satu orang anaknya yang masih kecil, dengan didampingi beberapa perwakilan LBH dan Kontras.
LPSK Lindungi Sopir Yang Digebuki Politisi
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Jumat, 24 September 2010
VIVAnews - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada Fujio Nipponsori yang diduga digebuki anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat, Muhamad Nasir.
Anggota DPR Aniaya Supir
LPSK Amankan Fujio Sekeluarga ke Tempat Rahasia

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 24 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fujio Niponsori, sopir yang menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh majikannya, Muhammad Nasir, salah seorang anggota Komisi IX DPR dari Partai Demokrat, beserta istri dan anak-anaknya saat ini sudah diamankan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ke satu tempat yang dirahasiakan.
Penyerang Polsek Hamparan Perak Tak Beradab
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Jumat, 24 September 2010
VIVAnews - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi Kantor Polisi Sektor Hamparan Perak. Kontras pun mendukung tindakan dari polisi untuk mengungkap kasus penembakan itu.
Kejaksaan Dijangkiti Watak Feodalistik
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 24 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, mengatakan 'penyakit' yang menjangkiti Kejaksaan saat ini adalah watak feodalistik, di mana pengambilan keputusan berada di tangan atasan.
Kejaksaan Dijangkiti Watak Feodalistik
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 24 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, mengatakan 'penyakit' yang menjangkiti Kejaksaan saat ini adalah watak feodalistik, di mana pengambilan keputusan berada di tangan atasan.
Anggota DPR Aniaya Sopir
Istri Fujio Ketakutan Rumahnya Didatangi Preman Suruhan

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 24 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebelum Fujio Niponsori, sopir yang menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan majikannya, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir, memutuskan mengadukan persoalan yang menimpanya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), keluarga Fujio sempat diintimidasi. Keluarga Fujio merasa terancam dengan kehadiran orang-orang suruhan yang mengaku utusan Nasir yang kerap datang menyambangi rumah mereka.
Pujio akan Minta Perlindungan LPSK
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Jumat, 24 September 2010
Jakarta - Kontras bersama dengan LBH Jakarta akan mendampingi Pujio Niponsori melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada Pujio yang telah melaporkan penganiayaan oleh majikannya ke Polda Metro Jaya.
POSISI JAKSA AGUNG
Presiden Harus Patuhi Putusan MK

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Jumat, 24 September 2010
JAKARTA (Suara Karya): Presiden dan staf khusus beserta para menteri diminta tidak menafsirkan secara subjektif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji.
Anggota DPR Aniaya Supir
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Jumat, 24 September 2010
Jakarta (SIB) Sopir anggota DPR Pujio Niponsori mengadu ke Komnas HAM karena dianiaya majikannya. Kondisi korban babak belur, empat giginya copot dan bibir kirinya dijahit. "Awalnya saya dituduh mencuri uang bos Rp50 juta," katanya usai mengadukan
Kasus Jaksa Agung Gambarkan Ketidakseriusan Presiden
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
JAKARTA--MI: Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai ketidakabsahan jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji menggambarkan ketidakseriusan dan sikap sembrono yang dilakukan Presiden dalam mengangkat pejabat-pejabat negara seperti Jaksa Agung.
Anggota DPR Main Pukul
Pujio: Kalau Saya Mau Niat Mencuri Bukan Cuma Rp 50 Juta

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
Jakarta - Pujio Niponsori (40) hanya bisa meratapi nasib. 4 Giginya rontok, wajahnya lebam-lebam. Dia mengaku dianiaya anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat M Nasir setelah dituding mencuri uang Rp 50 juta dari mobil Alphard yang disopirinya.
MAPOLSEK DISERANG
Jenderal Ito: Tidak Sesederhana Tiga Dibalas Tiga

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
RMOL. Mabes Polri kembali menegaskan, bahwa pelaku aksi teror Hamparan Perak, Deli Serdang yang menyebabkan terbunuhnya tiga orang polisi adalah teroris.
Teroris Serang Mapolsek
Kabareskrim: Bukan Balas Dendam

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabareskrim Polri, Komjen Pol Ito Sumardi menolak tegas argumentasi dan kesimpulan berbagai pihak yang menyebut tindakan penyerangan yang menewaskan tiga orang anggota polisi di Polsek Hamparan Perak sebagai suatu aksi balas dendam.
Penyerangan Polsek
Diduga Terkait Serangan Densus

Sumber: regional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi menyatakan, penyerangan terhadap Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara, berkaitan dengan serangan Densus 88 Antiteror sebelumnya yang menewaskan tiga orang terduga teroris Medan.
Hukuman Gantung Malaysia
Keluarga Pertanyakan Permohonan Ampun

Sumber: regional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
BANDA ACEH, KOMPAS.com - Keluarga terpidana hukuman gantung di Malaysia mempertanyakan kepastian permohonan ampun Gubernur Aceh kepada kerajaan negeri jiran tersebut.
Menunggu Kapolri Baru Gebrakan Baru
Sumber: gatra.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
Di luar perkiraan, Inspektur Jenderal Imam Sudjarwo menjadi kandidat terkuat Kapolri, menyodok pesaingnya, Komisaris Jenderal Nanan Soekarna. Posisi Imam Sudjarwo memang secara tak terduga menguat dalam bursa kandidat Kapolri, meski sebelumnya tidak diperhitungkan. Tahu-tahu saja namanya menyodok kandidat Kapolri lainnya yang digadang-gadang lebih dulu sebagai calon terkuat. Sebutlah Nanan Soekarna, Timur Pradopo, dan Inspektur Jenderal Oegroseno (Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara).
Kontras Minta Penyerangan Mapolsek Diusut Sampai Akarnya
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menginginkan agar kasus kejahatan penyerangan terhadap Mapolsek Hamparan Perak, Sumatera Utara, hingga menewaskan tiga orang aparat harus diusut sampai ke akarnya.
Kontras Sebut Densus Brutal
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
MEDAN-- KontraS Sumut dan InsideS mengecam keras atas tindakan penyerangan yang dilakukan tim Densus 88 AT Polri, yang terjadi di Tanjung Balai dan Hamparan Perak, yang menyebabkan tewasnya 3 orang yang masih diindikasikan, sebagai pelaku perampokan CINB Bank Niaga. Ketiga yang tewas tersebut Deni alias Ajo, juki Wantoro alias Rojer, Ridwan alias Iwan, dari 33 orang yang diduga sebagai pelaku perampokan dan yang telah tertangkap sebanyak 18 orang Pelaku.
Calon Panglima TNI Diuji Pagi Ini
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Calon tunggal Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi I DPR, Kamis (23/9/2010) pukul 10.00 WIB ini. Meski calon tunggal, Komisi I DPR diminta tetap kritis.
Nanan dan Imam Mesra di HUT Polwan
Dua Kandidat Kapolri

Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
JAKARTA - Dua calon Kapolri, Komjen Pol Nanan Soekarna dan Komjen Pol Imam Sudjarwo, dengan mesra berjalan beriringan saat?menghadiri acara peringatan ulang tahun polwan di Sekolah Polwan, Ciputat, kemarin (22/9). Mereka seolah tidak bersaing untuk menduduki jabatan tertinggi di Polri.
Aniaya Sopir, Anggota DPR Dilaporkan
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
Liputan6.com, Jakarta: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir dilaporkan Fujio Nipponsori, sopir pribadinya, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, baru-baru ini. Fujio tak terima setelah dianiaya dan dituduh mencuri oleh Nasir.
KontraS
Kapolri dari Brimob Berpotensi Represif

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mengawal reformasi di tubuh Polri, Komisi untuk Orang Hipang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyerukan agar Kepala Kepolisian RI yang baru mengutamakan tindakan preventifm bukan represif.
Keberadaan Gories Mere dalam penggerebekan Teroris di Medan Dipertanyakan
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
Jakarta - Dugaan keikutsertaan Komjen Gories Mere dalam penggerebekan teroris di Medan dipertanyakan. Sebab, saat ini jenderal bintang tiga tersebut sudah tidak lagi bersinggungan langsung dengan penanggulangan terorisme di Indonesia.
Komjen Imam Dikhawatirkan Jadikan Polri Represif
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
Jakarta - Dua nama mengerucut sebagai calon Kapolri, Komjen Imam Sudjarwo dan Komjen Nanan Soekarna. Kontras menilai Imam yang berlatar belakang Brimob berpotensi membawa Polri lebih mengutamakan cara-cara represif daripada persuasif.
Kontras Usul Asmara Nababan Ganti Hendarman
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
Jakarta - Kontras menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan Yusril dan menonaktifkan Hendarman sebagai tindakan tepat. Sebagai gantinya, Kontras meminta Presiden SBY menujuk pengganti Hendarman dari jaksa nonkarir.
Kapolri Mendatang Diminta Benahi Densus 88
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
Jakarta - Kapolri mendatang diminta untuk membenahi Densus 88. Saat ini Densus dinilai cenderung arogan dan merasa paling hebat. Cara-cara Densus melakukan penindakan dinilai banyak melanggar prinsip kepolisian.
Penyerangan Polsek Hamparan Perak
Kontras: Mereka Memberi Pesan 3 Tewas Dibalas 3

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
Jakarta - Kontras meminta agar Densus 88 memikirkan masak-masak efek tindakannya sebelum bergerak. Sangat mungkin serangan di Polsek Hamparan Perak yang menewaskan 3 orang polisi itu merupakan ekses serangan Densus yang dilakukan sebelumnya.
Kapolri Baru Harus Benahi Densus 88
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Detasemen Khusus (Densus) 88 dinilai arogan dan represif dalam menjalankan tugasnya. Dalam diskusi bersama Kontras, mengemuka seruan agar Kapolri baru bertugas membenahi Densus 88.
KontraS: Operasi Densus Tidak Berbasis HAM
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
TEMPO Interaktif, Medan - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara menilai, operasi pemberantasan teroris oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, menerapkan yudicial killing.
Usman Hamid: Skor 3-3 Polisi vs Teroris
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Kontras Usman Hamid menilai, tewasnya tiga polisi di Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Hamparan Perak, Deli Serdang,Sumatera Utara, Rabu (22/9) adalah ekses dari serangan Densus 88 Antiteror terhadap teroris. Mereka menjadi korban Densus yang tidak memperhitungkan serangan kejutan.
Polisi Diminta Usut Penyerangan Polsek Hamparan Perak Tanpa Kekerasan
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
Jakarta - Polisi diminta untuk mengusut penyerangan kelompok bersenjata atas Polsek Hamparan Perak, Medan. Namun diingatkan pengusutan jangan menggunakan cara kekerasan.
Komjen Nanan Siap Berantas Cukong Hitam
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
Jakarta - Cukong atau pengusaha hitam sering kali disebut-sebut ingin membekingi seseorang yang berkutat di lingkaran politik dan hukum agar kepentingannya aman. Calon Kapolri Komjen Nanan Soekarna siap memberantas cukong hitam.
Nanan Sukarna Siap Bebas Pebisnis Hitam
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
Liputan6.com, Jakarta: Selama ini, jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) selalu dekat dengan para pengusaha dan pebisnis hitam. Hal tersebut yang membuat banyak pihak berharap banyak dari para calon Kapolri, Komjen Pol Nanan Sukarna dan Komjen Pol Imam Sudjarwo, terbebas dari kepentingan para pengusaha yang berusaha mendekati mereka [baca: Harapan Kontras untuk Kapolri Baru].
Nanan siap berantas cukong hitam
Sumber: solopos.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
Jakarta-Cukong atau pengusaha hitam sering disebut ingin membekingi seseorang di lingkaran politik dan hukum agar kepentingannya aman. Calon Kapolri Komjen Nanan Soekarna siap memberantas cukong hitam.
Dianiaya, Sopir Anggota DPR Ngadu ke Komnas HAM
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
JAKARTA - Fujio Nipponsori, sopir anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi M Nasir, mengadukan perbuatan bosnya ke Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) dan Komnas HAM.
Mengaku Dibogem Anggota DPR, Pujio Lapor Komnas HAM
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
Jakarta - Pujio Niponsori mendatangi Kantor Komnas HAM dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Giginya copot 4 dan di bibir kirinya ada bekas jahitan. Dia mengaku menjadi korban penganiayaan anggota DPR.
Calon Kapolri
Komjen Nanan Siap Menolak Cukong dan Pengusaha Hitam

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu calon Kapolri, Komjen Pol Nanan Sukarna siap berkomitmen untuk mendukung wacana jika Kapolri mendatang harus terbebas dari kedekatan dengan kalangan pengusaha dan cukong-cukong hitam yang sering bermasalah dengan hukum.
Dugaan Penganiayaan
Anggota DPR Dituduh Pukuli Sopir

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Anggota DPR Komisi IX dari Fraksi Demokrat M Nasir dituduh melakukan tindak penganiayaan terhadap sopirnya, Fujio Nipponsori, sehingga melukai bibir dan merontokkan beberapa gigi. Penganiayaan ini terjadi karena Fujio dituduh mengambil uang Rp 50 juta.
Usman, "Kapolri Harus Punya Sisi Humanis"
Sumber: pikiran-rakyat.com | Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
NGAMPRAH, (PRLM).-Siapapun yang menjadi Kapolri nantinya, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, mengatakan, harus memiliki sisi humanis. Baik itu Komjen Pol Imam Sudjarwo atau Komjen Pol Nanan Sukarna yang nantinya menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.
Satu Bulan, Densus 88 Ringkus Perampok CIMB
Sumber: fokus.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 21 September 2010
VIVAnews - Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) dalam tempo hanya sekitar satu bulan berhasil menangkap para perampok PT Bank CIMB Niaga di Medan. Polisi menangkap 15 tersangka pelaku dan menembak mati tiga lainnya.
Kontras Sebut Densus 88 Mabes Polri Takabur
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 21 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Kontras Usman Hamid menilai tindakan Densus 88 yang langsung mengambil alih kasus perampokan CIMB Niaga sebagai sesuatu yang terlalu berlebihan dan takabur. Karena itu Usman meminta Kapolri untuk segera mengevaluasi kinerja Densus tersebut.
Bursa Calon Kapolri
Kompolnas Didesak Umumkan Hasil Klarifikasi KPK & PPATK

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 21 September 2010
Jakarta - Pihak Istana baru akan menyerahkan nama calon Kapolri kepada DPR. Sebelum hal itu dilakukan, Kompolnas didesak untuk membuka hasil klarifikasi 5 lembaga yang digunakan untuk menyeleksi calon Kapolri.
Calon Kapolri Baru: Imam atau Nanan?
Sumber: surya.co.id | Tgl terbit: Selasa, 21 September 2010
Jakarta-Surya- Hari ini, nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diperkirakan akan diajukan Presiden SBY ke DPR untuk dibahas. Karena pemerintah sudah menyatakan bahwa yang akan diajukan adalah satu nama, maka tidak ada pilihan lain bagi DPR kecuali menyetujui nama yang disodorkan pemerintah/presiden, atau sebaliknya menolak.
Catatan Imam & Nanan di Mata Aktivis HAM
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 21 September 2010
JAKARTA - Dari sekian nama calon Kapolri yang santer ke publik dua nama yang paling banyak disebut adalah Komjen Pol Imam Sudjarwo dan Komjen Pol Nanan Soekarna. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) tengah mendalami catatan Imam saat menjabat sebagai Kapolres Banyuwangi, Jawa Timur, pada 1999.
Opini
Sosok Ideal Kapolri Baru

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 21 September 2010
KOMPAS.com â?? Tanggal 8 September 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kepada publik rencana pemerintah mengangkat Kepala Polri baru sehubungan akan berakhirnya jabatan Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri.
Imam tak tepat jadi kapolri
Sumber: wawasandigital.com | Tgl terbit: Selasa, 21 September 2010
JAKARTA - Latar belakang Komjen Imam Sudjarwo yang berasal dari kesatuan Brigade Mobil (Brimob) membuat kalangan aktivis hak asasi manusia khawatir. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, budaya kekerasan sulit dipisahkan dari sosok Imam Sudjarwo. "Saat ini tantangan Polri adalah soal penegakan HAM, sosok Imam yang memiliki background Brimob tidak tepat. Kami khawatir pengusutan kasus-kasus HAM ke depan makin tidak jelas," ujar Koordinator Kontras Jakarta, Haris Azhar, pagi tadi.
Imam tak tepat jadi kapolri
Sumber: wawasandigital.com | Tgl terbit: Selasa, 21 September 2010
JAKARTA - Latar belakang Komjen Imam Sudjarwo yang berasal dari kesatuan Brigade Mobil (Brimob) membuat kalangan aktivis hak asasi manusia khawatir. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, budaya kekerasan sulit dipisahkan dari sosok Imam Sudjarwo. �Saat ini tantangan Polri adalah soal penegakan HAM, sosok Imam yang memiliki background Brimob tidak tepat. Kami khawatir pengusutan kasus-kasus HAM ke depan makin tidak jelas,- ujar Koordinator Kontras Jakarta, Haris Azhar, pagi tadi.
Penangkapan di Sumut
Kontras Sumut akan Investigasi Proses Penangkapan Densus

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 21 September 2010
Medan - Penangkapan yang dilakukan Densus 88 terhadap belasan orang di Sumatera Utara (Sumut) ditengarai menyisakan masalah, termasuk dugaan penembakan yang tidak sesuai prosedur. Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut berencana menginvestigasi masalah ini.
Pemecatan Dosen IBII
Evi Indriyani 19 Tahun Mengabdi Tak Dihargai Sama Sekali

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 21 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berprofesi sebagai dosen memang sebuah pekerjaan yang mulia. Banyak dari para mahasiswa hasil jerih payah mereka menjadi orang yang berguna dan sukses di pekerjaannya.
Bursa Calon Kapolri
Mabes Polri Setuju TB-1 & TB-2 Dipilih Satu Paket

Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
INILAH.COM, Jakarta - Kadiv Humas Polri mengatakan bisa saja calon Kapolri diajukan satu paket dengan Wakapolri.
Kontras Pertanyakan Aksi Densus 88 yang Tewaskan 3 Orang di Medan
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan tindakan Densus 88 yang menembak mati 3 orang kelompok bersenjata di Medan, Sumut. Semestinya Densus bisa melakukan langkah pelumpuhan lebih dahulu.
Koalisi LSM Curigai Politisasi Bursa Kapolri
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
JAKARTA- Koalisi LSM Kontras, Imparsial, IDSPS, LBH Jakarta, ICJR, dan PRAKSIS, menyayangkan tidak transparannya Kompolnas serta pihak lain yang diberi wewenang untuk merekomendasikan nama calon Kapolri.
Kontras Tuding Densus 88 Sabotase Kerja Polda Sumut Soal Perampokan
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai Densus 88 mengganggu kinerja Polda Sumut dalam penyidikan kasus perampokan Bank CIMB Niaga. Atas nama antiterorisme, Densus 88 melakukan kerja tanpa koordinasi dengan pihak kepolisian setempat.
Mereka Perampok atau Teroris?
Sumber: rnw.nl | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
Kebingungan masih menyelimuti kasus pembunuhan tiga orang yang dilakukan oleh Densus 88 di Medan Ahad malam kemarin. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Iskandar Hasan penyergapan ini berkaitan dengan perampokan Bank CIMB di Medan bulan lalu.
Seleksi Calon Kapolri
Umumkan Rekam Jejak Semua Calon Kapolri

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas harus segera mengumumkan secara terbuka track record atau rekam jejak para calon kapolri sebagai hasil klarifikasi dari KPK, Komnas HAM, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ini sebagai prasyarat pencalonan yang definitif, yang harus dilakukan Kompolnas.
LSM Desak Hasil Klarifikasi Calon Kapolri Diumumkan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti Kontras, Imparsial, LBH Jakarta, Praxis, IDSPS (Institute for Defense Security and Peace Studies) dan ICJR (Institue for Criminal Justice Reform) mendesak Kompolnas segera mengumumkan hasil klarifikasi calon kapolri. Mereka menilai Kompolnas belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas eksternal.
Kontras Pertanyakan Aksi Densus 88 di Medan
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
VIVAnews - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mempertanyakan aksi yang dilakukan Datasemen Khusus (Densus) 88 di penggerebekan tersangka perampokan Bank CIMB Niaga di Tanjung Balai, Sumatera Utara (Sumut). Dalam penggerebakan ini, tiga tersangka tewas di tempat.
'Rekam jejak calon Kapolri agar diumumkan'
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
JAKARTA: Kontras meminta penelusuran jejak rekam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) agar diumumkan.
Calon Kapolri
Indria: Umumkan Jejak Rekam Calon Kapolri pada Publik!

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontras, Imparsial, IDSPS, LBH Jakarta, ICJR, dan Praxis, meminta Kompolnas mengumumkan hasil klarifikasi KPK, Komnas HAM, dan PPATK terkait jejak rekam calon Kapolri sebagai prasyarat pencalonan yang definitif, Senin (20/9/2010).
Reformasi TNI
SBY Ingin TNI Akuntabel Soal Anggaran

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui, reformasi TNI dalam satu dasawarsa ini masih belum tuntas.
FSKB Tuntut Penuntasan Kasus HKBP
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
Ratusan aktifis yang tergabung dalam Forum Solidaritas Kebebasan Beragama, melakukan aksi protes menolak kekerasan di depan Istana Negara, Jakarta, Minggu (19/9).
Kontras: Kapolri Baru Harus Bebas Pebisnis 'Hitam'
Sumber: antara.co.id | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan Usman Hamid mengatakan bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru nanti harus bebas dari para pebisnis `hitam.`
CALON KAPOLRI; Ditantang Buktikan Hartanya Halal
Sumber: kr.co.id | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
JAKARTA (KR) - Banyak pihak berharap agar calon Kapolri pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri adalah orang yang bersih dan memiliki integritas moral yang tinggi. Dalam kaitan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menginginkan diberlakukan sistem pembuktian terbalik bagi calon Kapolri. Artinya, calon Kapolri harus bisa membuktikan bahwa hartanya diperoleh secara halal. Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, mengungkapkan perlunya seleksi ketat bagi calon Kapolri. �Pembuktian terbalik ini penting untuk mengetahui apakah mereka benar-benar bersih,� ujar Emerson kepada KR, Minggu (19/9).
Inayah Wahid Ikut Demo ke Istana
Sumber: www.surya.co.id | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
Jakarta - SURYA- Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Forum Solidaritas Kebebasan Beragama (FSKB) melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Minggu (19/9). Mereka membawa spanduk dan poster agar kebebasan beragama diwujudkan di Indonesia.
Tolak Calon Jaksa Agung dari Luar, Perilaku PJI Mirip Partai Politik
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
Ribuan anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menolak jaksa agung dari luar dan lebih memilih calon dari internal. Sikap para jaksa tersebut dinilai mirip seperti partai politik. â??Itu bukan jaksa, itu perilaku partai. Masa iya jaksa harus seperti itu,â? kata pengamat hukum tata negara, Saldi Isra kepada detikcom, Jumat (18/9) malam. Saldi mengatakan, sikap para jaksa itu dianggap mendikte seorang presiden. Padahal sebagai abdi negara, jaksa tidak bisa mencampuri kewenangan presiden. â??Mereka seolah digerakkan. Ada upaya tertentu yang resisten terhadap calon dari luar,â? analisa Saldi. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Andalas ini mengatakan, sikap itu menunjukkan bahwa institusi kejaksaan sudah darurat perubahan. Muncul dugaan kalau kondisi di kejaksaan saat ini banyak yang memanfaatkan.
Tugas Berat Usut Rekening Gendut
Pencalonan Kapolri

Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
Jakarta - Pengamat Kepolisian, Alfons Leomauw mengatakan, kapolri yang baru punya tugas berat, yaitu membereskan kasus rekening gendut. â??â??Siapa pun di antara keduanya (Imam dan Nanan) harus mampu. Kasus rekening gendut ini mesti ada endingnya,â??â??ujarnya. Menurut dia, siapa pun yang terpilih mempunyai tugas sebagai pimpinan untuk meminta klarifikasi kepada siapa saja yang masuk dalam rekening itu. â??â??Membuktikan asal uang dari mana, selama ini belum ada ketegasan soal ini,â??â?? ujar Alfons.
Kontras: Brimob Langgar HAM di Manokwari
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
VIVAnews - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Papua menyatakan menemukan indikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam insiden bentrok antara Brimob dengan warga di Manokwari, 15 September lalu. Kontras meminta Komisi Nasional (Komnas) HAM segera menyelidikinya.
Pergantian Kapolri dan Harapan Baru
Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
WACANA pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), hingga kini masih menjadi pemberitaan hangat di media massa. Berbagai kalangan menilai, pergantian Kapolri tahun ini sangat menarik. Karena, selain beberapa permasalahan yang tengah terjadi di tubuh Polri, juga karena adanya sebuah harapan baru dari masyarakat terhadap perubahan mendasar dari kepolisian.
Polisi Jangan Mau Diperalat
Sumber: pos-kupang.com | Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
KUPANG, POS KUPANG. com -- Aparat Polri di Kabupaten Flores Timur (Flotim) diminta agar jangan mau diperalat oleh kepentingan elite politik tertentu terkait rencana pembentukan Kabupaten Adonara.
Usmad Hamid Cenderung Pilih Senior
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
Liputan6.com, Jakarta: Dua nama bersaing sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Keduanya yakni Komisaris Jenderal Nanan Sukarna dan Komjen Imam Sudjarwo. Nanan dan Imam dinilai berpeluang besar menjadi Kapolri karena alasan kredibilitas.
8000 Jaksa Tekan SBY
Sumber: poskota.co.id | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
CIKINI (Pos Kota) â?? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta tidak terjebak dengan gerakan 8000 jaksa yang meminta Jaksa Agung (Jagung) mendatang harus dipilih dari dalam internal Kejaksaan atau jaksa karier. Kali ini justru kesempatan Presiden memilih Jaksa Agung yang benar-benar kuat dan bersih.
Nonkarir Bahayakan Intern Kejaksaan
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
JAKARTA -- Beberapa pihak diluar kejaksaan semakin ramai membahas untung rugi Jaksa Agung dijabat jaksa karir atau nonkarir. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai jika Jaksa Agung dijabat dari luar akan membahayakan tubuh kejaksaan.
Kasus Pembunuhan Wartawan, PR Bagi Kapolri Baru
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, menyatakan prihatin atas meninggalnya wartawan Sriwijaya Post, Arsep Pajario. "Ini PR bagi Kapolri baru untuk mengungkapnya, karena wartawan (sudah) menjadi mitra baru kepolisian," kata Usman di Jakarta, Sabtu 18 September 2010.
Nanan-Imam Calon Paket Kapolri-Wakapolri
Sumber: jawapos.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
JAKARTA - Komjen Pol Nanan Sukarna dan Irjen Pol Imam Sudjarwo disebut-sebut sebagai dua perwira tinggi terbaik yang layak menggantikan Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) sebagai Kapolri. Bahkan, banyak pihak yang mendukung mereka dipaketkan menjadi calon Kapolri dan Wakapolri.
Nanan Sukarna Dapat Sinyal DPR
Sumber: hariansumutpos.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
JAKARTA-Pengangkatan Kapolri yang baru, sebagai pengganti Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, diusulkan model paket. Maksudnya, pengangkatan kapolri sekaligus bersamaan dengan pengangkatan wakil kapolri. Ide ini mengemuka dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (18/9).
Sistem Satu Paket Bisa Menjadi Terobosan, Nanan dan Imam Sudjarwo Diusulkan Jadi Pasangan Kapolri dan Wakapolri
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
Komjen Nanan Sukarna dan Irjen Imam Sudjarwo disebut-sebut sebagai calon Kapolri terbaik untuk menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Kedua jenderal tersebut pun diusulkan menjadi satu paket Kapolri dan Wakapolri.
Jaksa Agung Dari Karier Dinilai Tak Akan Banyak Bawa Perubahan
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
Jakarta - Siapa yang pantas menjadi Jaksa Agung? Dari kalangan jaksa karier atau nonkarier? Bila menilik sejarahnya, Jaksa Agung justru lebih banyak berasal dari nonkarier. Mereka pun dinilai lebih memiliki prestasi dibandingkan jaksa yang berasal dari internal.
FSKB Gelar Demo Tolak Kekerasan Atas Nama Agama
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Forum Solidaritas Kebebasan Beragama (FSKB) melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (19/09/2010). Mereka terlebih dahulu berkumpul di Patung Kuda, Silang Monas Jalan Medan Merdeka Barat untuk membawa spanduk dan poster agar kebebasan beragama diwujudkan di Indonesia.
Kontras: Jaksa Agung Baru harus dari Luar Kejagung
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
JAKARTA--MI: Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Haris Azhar memberikan pandangannya terkait dengan pemilihan Jaksa Agung yang baru. Haris memilih Jaksa Agung yang baru berasal dari non karir.
DPR AKAN TERIMA USULAN SATU PAKET KAPOLRI-WAKAPOLRI
Sumber: bipnewsroom.info | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
Jakarta, 18/9/2010 (Kominfo-Newsroom) DPR akan menerima jika ada usulan satu paket nama Kapolri dan Wakapolri yang diajukan Presiden. Usulan satu paket dinilai mengandung tujuan meningkatkan soliditas kepolisan di masa depan.
Kontras:
Calon Kapolri Harus Bebas Kepentingan Pengusaha

Sumber: gatra.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, calon Kapolri harus seseorang yang terbebas dari kepentingan pengusaha, serta mampu memberantas oknum polisi yang terlibat pengamanan sektor bisnis.
Presiden Diminta Lebih Tegas Tindak Pelaku Kekerasan Berkedok Agama
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta bersikap lebih tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatas namakan agama. Kasus penusukan seorang Jamaat HKBP Bekasi harus jadi kasus kekerasan terakhir.
Forum Solidaritas Minta SKB 2 Menteri Dicabut
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Puluhan orang yang tergabung dalam aksi damai "Menolak Kekerasan Atas Nama Agama" meminta pemerintah mencabut SKB 2 Menteri yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Surat kesepakatan 2 Menteri itu dinilai diskriminatif.
Harapan Kontras untuk Kapolri Baru
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
Liputan6.com, Jakarta: Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru nanti harus bebas dari para pebisnis 'hitam'. "Jika Kapolri yang baru masih ada koneksi dengan pebisnis 'hitam', yang terjadi adalah polisi memiliki loyalitas ganda, yakni kepada hukum dan uang," kata Usman di Jakarta, Ahad (19/9).
Aksi Kekerasan Atas Nama Agama Diboncengi Elit Politik
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Solidaritas Kebebasan Beragama menggelar aksi damai di depan Istana Negara. Mereka meminta kasus-kasus kekerasan yang mengatas namakan agama dihentikan.
Ketua KPK Siapa? KPK(ku), KPK(mu), atau KPK (kita)?
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
Pemberantasan korupsi dengan pendekatan kelembagaan (institute approach) masih belum pada titik maksimal. Gurita korupsi yang sudah kita tetapkan sebagai musuh bersama seolah-olah tidak bisa tersentuh oleh hukum.
CALON JAKSA AGUNG
Perbaiki Kejaksaan, Beri Peluang Para Korban Mutasi

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
RMOL. Kalangan kejaksaan tidak perlu takut terhadap terbukanya peluang calon Jaksa Agung non karir. Pada faktanya, selama ini Indonesia memiliki lebih banyak mantan Jaksa Agung yang berasal dari non karir.
Tjatur Setuju Petinggi Polri Dipilih Satu Paket
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III Fraksi Partai Amanat Nasional, Tjatur Sapto Edy mengatakan dua nama calon Kapolri baik Nanan Soekarna maupun Imam Sudjarwo sama-sama baik dan bagus. Karena itu salah satu dari mereka bisa menjabat Wakapolri.
Dukungan Jaksa Agung Eksternal Menguat
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Kontroversi mengenai siapa sosok Jaksa Agung yang paling tepat menggantikan Hendarman Supandji terus bergulir. Perdebatannya, apakah Adhyaksa-1 berasal dari eksternal atau internal Kejaksaan. Ribuan jaksa dibawah naungan korpsnya menyatakan secara terbuka bahwa mereka lebih menghendaki jaksa karir dari dalam institusi.
Peradi Ingin Jaksa Agung dari Dalam Kejaksaan
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
VIVAnews - Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Otto Hasibuan setuju calon Jaksa Agung pengganti Hendarman Supandji dari internal Kejaksaan Agung. Peradi menilai calon internal bisa melakukan pembenahandi dalam.
DPR Harus Pertimbangkan Syarat Minimal Calon Kapolri
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
Jakarta, CyberNews. DPR dalam fit and proper test-nya harus mempertimbangkan standar minimal sosok Kapolri yang diidam-idamkan masyarakat. Demikian dikatakan Usman Hamid SH dari Kontras seusai diskusi Polemik oleh Trijaya FM, di Warung Daun, Cikini siang ini. "Dari hasil sumbang saran dan masukan masyarakat yang dihimpun Kontras, diketahui bahwa minimal Kapolri yang baru nanti harus seperti Pak Hoegeng dalam pemberantasan korupsi dan seperti Bambang Hendarso Danuri dalam pengusutan kejahatan HAM," kata Usman.
Kontras Tidak Setuju Calon Jaksa Agung dari Internal
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, setuju jika Jaksa Agung mendatang berasal dari luar. Alasannya, diperlukan Jaksa Agung yang independen untuk membenahi internal Kejaksaan yang sedang carut-marut.
Pemilihan Kapolri dan Wakilnya Diusulkan Satu Paket
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Usulan paket untuk pemilihan kapolri dan wakapolri mengemuka setelah dua nama calon kuat kapolri mencuat yaitu Komisaris Jenderal Nanan Sukarna dan Inspektur Jenderal Imam Sudjarwo. "Itu jadi terobosan positif untuk mengantisipasi masalah angkatan,"kata Usman Hamid, Ketua Dewan Pengurus Kontras dalam diskusi di Warung Daun dengan tema "Kapolri, Jaksa Agung dan Harapan Baru, di Jakarta, Sabtu (18/9).
Nanan-Imam Bisa "Diduetkan"
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Dua nama yang disebut-sebut menjadi calon Kapolri, Nanan Sukarna dan Imam Sudjarwo, dinilai sebagai dua perwira terbaik di institusi Polri saat ini.
Kontras: Usut Tuntas Kematian Wartawan Sriwijaya Post
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
RMOL. Lagi-lagi seorang wartawan di negeri ini ditemukan tewas misterius. Tidak bisa disangkal, dalam beberapa waktu terakhir kebebasan pers terancam oleh teror dan tindak kekerasan.
CALON KAPOLRI
Usman Contohkan Jenderal Hugeng, Ingatkan Perkara Munir

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
RMOL.Presiden kini mungkin tengah dipusingkan mencari calon Kapolri dan Jaksa Agung yang baru. Namun, jauh terlepas dari siapa-siapa yang bakal menduduki kursi itu, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap Kapolri dan Jaksa Agung baru bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya.
Kapolri-Wakapolri Diusulkan Diajukan Sepaket
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
VIVAnews - Saat ini, nama Komisaris Jenderal (Pol) Nanan Sukarna dan Inspektur Jenderal (Pol) Imam Sudjarwo dianggap merupakan calon kuat pengganti Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri.
Kontras Prihatin Atas Kematian Wartawan Sriwijaya Post
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan prihatin atas kematian wartawan Sriwijaya Post Arsep Pajario.
Kontras: Kasus Kematian Wartawan PR Bagi Kapolri Baru
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Usman Hamid meminta bagi para calon Kapolri untuk lebih memperhatikan banyaknya kasus kematian jurnalis di Indonesia. Pasalnya, selama ini penuntasan atas perkara tersebut tidak pernah ada ujung.
Kontras:Usut Kematian Wartawan Sriwijaya Post
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
VIVAnews - Koordinator Komite Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, menyatakan keprihatinannya atas kematian wartawan Sriwijaya Post, Arsep Pajario. Kontras pun minta Kepolisian segera mengungkap penyebab kematian dan menuntaskan pembunuhan terhadap Arsep ini.
Kontras: Usut Kematian Wartawan Sriwijaya Post!
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Usman Hamid prihatin atas kematian Arsep Pajario (43) wartawan senior Sriwijaya Post. Usman mendesak polisi mengusut tuntas dugaan pembunuhan atas kematian Arsep.
Bursa Calon Kapolri
Muncul Wacana Nanan-Imam Diduetkan

Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
JAKARTA - Komjen Pol Nanan Soekarna dan Komjen Pol Imam Sudjarwo diusulkan menjadi pasangan Kapolri dan Wakapolri.
Kontras Minta Pembunuh Wartawan Sriwijaya Post Diseret ke Meja Hijau
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) prihatin dengan kematian wartawan Sriwijaya Post, Arsep Pajario, yang diduga dibunuh dengan cara diracun. Polisi didesak menangkap pelaku dan menyeretnya ke meja hijau.
Kontras Usul Kapolri Diganti Sepaket Wakapolri dan Kabareskrim
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
INILAH.COM, Jakarta - Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) mengusulkan pergantian Kapolri kali ini satu paket dengan pergantian Wakapolri dan Kabareskrim.
CALON KAPOLRI HARUS MAMPU BERSIHKAN INSTITUSINYA
Sumber: bipnewsroom.info | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
Jakarta, 18/9/2010 (Kominfo-Newsroom) Calon Kapolri diharapkan mampu membersihkan institusinya dan melanjutkan reformasi birokasi serta tidak gagap dengan perkembangan globalisasi.
Kontras Desak Presiden Tunjuk Jaksa Agung dari Luar
Sumber: metrotvnews.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: Masyarakat berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mangajukan calon Jaksa Agung berasal dari kalangan eksternal. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pengurus Kontras Usman Hamid pada diskusi "Kapolri, Jaksa Agung, dan Harapan Baru", di Jakarta, Sabtu (18/9).
Calon Kapolri-Wakapolri Satu Paket?
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Kontras, Usman Hamid mengusulkan, pencalonan Kapolri dilakukan dalam satu paket dengan calon Wakapolri.
Calon Kapolri Diusulkan Model Paket
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
JAKARTA -- Pengangkatan Kapolri yang baru, sebagai pengganti Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, diusulkan model paket. Maksudnya, pengangkatan kapolri sekaligus bersamaan dengan pengangkatan wakil kapolri. Ide ini mengemuka dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (18/9).
Kejaksaan Perlu Jaksa Agung Dari Luar
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid lebih setuju jika jaksa agung baru diambil dari luar atau pejabat non karir. "Kejaksaan perlu jaksa agung non karir yang independen," kata dia usai diskusi di Warung Daun Cikini, Sabtu (18/9).
JAKSA AGUNG BARU HARUS PUNYA PRESTASI
Sumber: bipnewsroom.info | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
Jakarta, 18/9/2010 (Kominfo-Newsroom) Siapapun pengganti Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung yang terpilih nanti, baik dari karier maupun non karier, harus mempunyai integritas tinggi dan mempunyai prestasi, track record yang baik di masa lalu, sehinga bisa membenahi kejaksaan lebih Independen.
Pengganti Jaksa Agung Diduga SBY Pilih Busyro atau Bambang W
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2010
JAKARTA, POS KUPANG.Com -- Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Farouk Muhammad melihat adanya kecenderungan Presiden SBY akan memilih pengganti Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung berasal dari luar Kejaksaan Agung. Pasalnya, orang luar akan dinilai lebih membawa amanah dalam bertugas ketimbang dari internal.
KASUS HKBP
Mabes Polri Nilai Kapolres Metro Bekasi Bertanggung Jawab

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Jumat, 17 September 2010
JAKARTA (Suara Karya): Markas Besar Polri menegaskan bahwa Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Imam Sugiarto bertanggung jawab atas kasus penusukan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Sebagai pemegang komando wilayah, Kapolres dan jajarannya harus memahami tentang pentingnya sosialisasi peraturan keagamaan.
Penusukan Pemuka Agama
Ito Sumardi: Lahan Gereja HKBP Harus Libatkan Pemda Bekasi

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 17 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi ternyata memberi perhatian serius atas permasalahan penusukan penatua HKBP Pondok Timur Indah, Bekasi, yang terjadi baru-baru ini. Kemarin, ia bertemu langsung dengan perwakilan dari HKBP dan Kontras, serta organisasi lainnya di Bareskrim Mabes Polri.
Kontras: Tidak Boleh Ada Tahanan Politik
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai bahwa negara demokrasi seperti Indonesia seharusnya tidak mengenal istilah tahanan politik. Pasalnya, para tahanan politik yang dipidanakan itu umumnya hanyalah aktivis yang menyampaikan pendapatnya secara damai.
Kontras : Polisi Jangan Ragu Selidiki Kematian Joni
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
INILAH.COM, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pihak kepolisian jangan ragu dalam untuk mengusut kematian Joni Malela yang tewas saat acara open house di Istana Negara. Kontras juga yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengizinkan pengusutan tersebut.
Riwayat Calon Kapolri Harus Diumumkan
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
JAKARTA - Berbagai kalangan berharap riwayat dua perwira tinggi (pati) Mabes Polri yang dicalonkan menggantikan posisi Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri, segera diumumkan.
Pemerintah Harus Lebih Peka Terhadap Orang-orang Cacat
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
INILAH.COM, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap kasus kematian Joni Malela seorang tuna netra dijadikan momentum bagi pemerintah untuk memperhatikan orang-orang yang mempunyai cacat dan kekurangan fisik.
Jemaat HKBP Datangi Mabes Polri
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
JAKARTA - Sejumlah jemaat HKBP Bekasi didampingi oleh LSM Setara dan Kontras mendatangi Bareskrim Mabes Polri.
HKBP Desak Polri Tangkap Otak Penusukan
Sumber: metro.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
VIVAnews - Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan sejumlah anggota komunitas gereja lain mendatangi Markas Besar Kepolisian hari ini, Kamis, 16 September 2010. Para jemaat datang didampingi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan perwakilan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Kontras: Densus di Polda Harus Ditarik
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) seharusnya menarik anggota Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror yang ditempatkan di tiap kepolisian daerah (polda) jika struktur komando Densus 88 sudah di bawah Kapolri.
SBY Didesak Cabut Peraturan Bersama Pendirian
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
Forum Solidaritas Kebebasan Beragama meminta agar Presiden SBY segera mencabut Peraturan Bersama penyelenggaraan ibadah dan pembangunan rumah ibadah menyusul kasus penusukan terhadap jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah, Bekasi, Asia Sihombing. Peraturan itu dinilai diskriminatif.
Kabareskrim Duduk Bersama Jemaat HKBP Ciketing
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
INILAH.COM, Jakarta - Kabareskrim Polri Komjen Pol. Ito Sumardi melakukan dialog langsung dengan pihak Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ciketing Asem, Bekasi Timur, Jawa Barat, dan sejumlah pegiat hak asasi manusia.
Usman Hamid: Petinggi Polri Bisa Dipilih Sekaligus Satu Paket
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pergantian kepemimpinan di tubuh Mabes Polri bisa dilakukan satu paket secara sekaligus dan tidak hanya mengganti Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Proses tersebut bisa secara menyeluruh mengganti Kapolri, Wakapolri dan Kabareskrim.
Peradi: Kewenangan Penahanan oleh Polri dan Jaksa Perlu Ditinjau Ulang
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
Jakarta, CyberNews. Dalam upaya meningkatkan citra aparat penegak hukum, dan mengurangi kemungkinan mereka menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) minta kewenangan penahanan tersangka ditinjau ulang. "Kami minta agar kewenangan penahanan di Polri dan Kejaksaan ditinjau ulang, karena ini rawan disalahgunakan untuk memeras. Kami minta diputuskan oleh hakim," kata Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan.
Jemaat HKBP Datangi Mabes Polri
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
JAKARTA--MI: Sejumlah jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah, Bekasi, menyambangi Mabes Polri, Kamis (16/9). Mereka datang ke Mabes Polri bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) Setara dan Kontras.
Penusukan Pemuka Agama
HKBP Minta Kabareskrim Tangkap Aktor Intelektual

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah jemaah HKBP Bekasi didampingi oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Setara Institute, dan Kontras mendatangi Bareskrim Mabes Polri.
Mabes Polri Didesak Ganti Kapolres Bekasi
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta -- Kepolisian kembali mendapatkan desakan untuk melakukan reposisi terhadap Kapolres Bekasi. Desakan itu disampaikan Hendardi, Ketua Setara Institute yang turut hadir dalam audiensi antara Jemaat HKBP se Bekasi Timur dengan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Ito Sumardi di Jakarta, Kamis 16 September 2010. "Aspirasinya kuat ke arah sana, dan ditanggapi pihak bareskrim," ujar Hendardi dalam jumpa pers usai acara.
Kasus HKBP, Mabes Tuding Kapolres Bekasi
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
VIVAnews - Markas Besar Polri menegaskan bahwa Kapolres Metro Bekasi harus bertanggung jawab atas kasus penusukan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Aktivis mendesak agar Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Polisi Imam Sugiarto diganti.
Jaksa Agung Baru
Kriteria Jagung Versi Korban Kasus HAM

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Jaksa agung selanjutnya disarankan bukan berasal dari golongan karier atau dari dalam instansi kejaksaan. Hal ini dikarenakan para jaksa agung terdahulu yang berasal dari karier justru memiliki jejak rekam yang buruk dalam penegakan hak asasi manusia.
Kontras: Revisi SKB Dua Menteri Harus Terhindar dari Unsur Politik
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar mengatakan apabila SKB dua menteri tentang pendirian tempat ibadah mau direvisi haruslah dihilangkan unsur-unsur politisasinya terlebih dahulu. Perubahan tersebut harus benar-benar difokuskan kepada penjaminan hak-hak konstitusional warga negara.
Penusukan Pemuka Agama
Masyarakat Diminta Jangan Terprovokasi

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi berbagai isu yang dihembuskan beberapa pihak terkait insiden penusukan dan penganiayaan pemuka umat HKBP Pondok Timur Indah Ciketing, Bekasi.
Tragedi open house di Istana, Kontras nilai Setneg lalai
Sumber: solopos.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
Jakartaâ?? Kontras meminta polisi mengusut tuntas kematian Joni Malela saat acara Open House di Istana Negara. Kontras yakin Presiden SBY tidak akan tersinggung dengan penyelidikan yang dilakukan, karena hal ini bisa menjadi pelajaran berharga di waktu mendatang.
Ratusan Lilin di Bundaran HI untuk Kebebasan Beragama
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
Jakarta - Seratusan orang mengikuti aksi solidaritas kebebasan beragama yang digelar di Bundaran HI, Jakarta. Mereka mengecam tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama dan menuntut pencabutan peraturan yang mengekang kebebasan menjalan ibadah.
Puluhan Elemen Masyarakat Aksi Damai di Bunderan HI
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
INILAH.COM, Jakarta - Ratusan lilin menerangi Bunderan Hotel Indonesia saat puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Solidaritas Kebebasan Beragama melakukan aksi untuk mengecam tindak kekerasan yang mengatas namakan agama dan menuntut pencabutan peraturan yang mengekang kebebasan menjalan ibadah.
PENGGANTIAN JAKSA AGUNG
Jaksa Nonkarier Lebih Diharapkan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Rabu, 15 September 2010
JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah jaksa muda mendambakan lembaga Kejagung dipimpin oleh jaksa nonkarier yang memiliki integritas dan kapabilitas tinggi di bidang hukum. Terutama untuk memperbaiki kinerja sistem pengawasan dan pembinaan di lembaga Kejagung yang selama ini mereka nilai tidak baik.
Bongkar Kasus Priok, Keluarga Korban Datangkan Saksi Baru
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 15 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Keluarga korban tragedi Tanjung Priok yang terjadi tahun 1984 berniat mengangkat kembali kasus tersebut lewat jalur hukum. Adanya saksi-saksi baru yang mendatangi mereka diyakini dapat membawa kasus berdarah yang menewaskan 23 orang itu ke depan persidangan. "Salah satu saksi mengetahui proses penggalian makam yang ternyata digunakan untuk menguburkan para korban tewas," kata Wanma Yetti, Sekretaris Jenderal Ikatan Orang Hilang (Ikohi) dalam gelar pers 26 Tahun Kasus Tanjung Priok di kantor KontraS, Selasa (14/9).
'Peraturan izin mendirikan tempat ibadah agar direvisi'
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Rabu, 15 September 2010
JAKARTA: Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8/2006 dan 9/2006 tentang izin mendirikan tempat ibadah mendesak untuk di revisi.
PMKRI PRIHATIN PENINDASAN RAKYAT DI TAPANULI TENGAH
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Rabu, 15 September 2010
Jakarta (SIB) Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia menyatakan prihatin atas penindasan warga di Tapanuli Tengah yang mempertahankan tanah mereka oleh perusahaan kelapa sawit.
Putra Sulsel Berpeluang Menjadi Jaksa Agung
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Rabu, 15 September 2010
Jakarta, Tribun - Jaksa Agung Hendarman Supandji resmi mengajukan delapan nama calon penggantinya ke Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pelayanan Kesehatan
Sengsaranya Sakit jika Berstatus Tapol

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 15 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai bahwa pelayanan kesehatan untuk para tahanan politik (tapol) masih diskriminatif. Koordinator Kontras, Haris Azhar, menduga, para tahanan politik sengaja tidak diberikan pelayanan kesehatan terbaik agar penyakit mereka bertambah parah.
FPI Siap Bantu Polisi Ringkus Pelaku
Presiden Perintahkan Kasus Penusukan Jemaat HKBP Diungkap

Sumber: metronews.fajar.co.id | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
JAKARTA -- Penusukan pengurus Huria Kristen Batak Protestan di Bekasi terus menuai kecaman. Front Pembela Islam (FPI) menyebut tindakan itu sebagai tindakan pengecut dan tidak bertanggung jawab. FPI siap membantu polisi menangkap pelakunya.
BHD Setuju Syarat Calon Kapolri Bebas dari Cukong
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
Jakarta - Tuntutan agar calon Kapolri memiliki rekam jejak yang bersih mencuat. Utamanya bersih dari keterkaitan dengan pemodal besar atau cukong untuk menghindari praktek mafia hukum. Saat ditanya mengenai syarat bebas dari cukong dan memiliki integritas, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri memberikan isyarat persetujuan.
Kontras: Jaksa Agung Hendarman Supandji Bermasalah
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam peringatan 26 tahun kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), menjadikan momentum untuk mencari Jaksa Agung yang benar-benar bersih.
Korban Kasus Tanjung Priok Merasa Diamputasi Keadilannya
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah selesai menggelar persidangan kasus Tanjung Priok. Namun hal ini dinilai sebuah proses persidangan yang menyalahi aturan hukum oleh para pelaku praktek mafia hukum.
Negara Gagal Berikan Perlindungan Kebebasan Beribadah
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
JAKARTA--MI: Negara dinilai gagal memberikan perlindungan kebebasan beragama, terutama kelompok minoritas. Alih-alih memberikan perlindungan, negara justru terkesan melakukan pembiaran dan melakukan diskriminatif.
Kekerasan HKBP
Polri Didesak Tindak Kapolres Bekasi

Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
JAKARTA--MI: Mabes Polri didesak segera mengevaluasi dan memberikan sanksi kepada Kepala Polres Bekasi Kombes Imam Sugiarto menyusul insiden penganiayaan terhadap pengurus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi, Minggu (12/9).
KEKERASAN
Waspadai, Upaya Mengoyak Kerukunan Antarumat Beragama

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
JAKARTA (Suara Karya): Berbagai kalangan mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh insiden penganiayaan dua pemuka dan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Ciketing, Pondok Timur, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Menurut mereka, insiden tersebut harus diwaspadai sebagai upaya pihak tertentu untuk merusak kerukunan antarumat beragama di Indonesia.
CALON JAKSA AGUNG
Orang Dalam Bagian dari Masalah

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mengumumkan secara resmi calon jaksa agung yang akan menggantikan Hendarman Supandji. Banyak pihak berharap, jaksa agung yang baru diambil dari luar kejaksaan. Tapi tidak sedikit pula yang menginginkan dari dalam korps adhyaksa tersebut.
Presiden: Penusukan Jemaat HKBP Jangan Ganggu Kerukunan Beragama
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
Tokoh agama Hasyim Muzadi (kiri), Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat (tengah) dan Ketum PGI Andreas Yewangu (kanan) saat jumpa pers di gedung Kementerian Agama, Jakarta.
Pemberantasan Korupsi
Kemampuan Jaksa Agung, Terjemahkan Kebijakan Presiden

Sumber: gatra.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman mengharapkan jaksa agung pengganti Hendarman Supandji mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal pemberantasan korupsi.
Kapolri Baru Harus Bebas dari Cukong
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
Jakarta - Siapa Kapolri calon pengganti Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri masih teka-teki. Ada dua calon yang diusulkan Polri kepada Presiden SBY. Namun patut diperhatikan, Kapolri mendatang harus merupakan figur yang bersih.
Kontras Desak Jaksa Agung Baru Berasal dari Luar Kejaksaan
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan supaya Jaksa Agung pengganti Hendarman Supandji berasal dari luar kejaksaan supaya bisa memperbaiki mafia hukum ditubuh Kejaksaan Agung.
Polri Harus Temukan Motif Penganiayaan Jemaat HKBP
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
Liputan6.com, Jakarta: Ketua Dewan Pengurus Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, mengatakan, Polri harus menemukan motif dan aktor intelektual kasus penganiayaan dua jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bekasi.
Korban Kasus Tanjung Priok Tolak Jaksa Agung Karir
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
INILAH.COM, Jakarta - Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI) menolak Jaksa Agung baru berasal dari karir. Mereka juga berharap dengan momentum pergantian Jaksa Agung, kasus Tanjung Priok bisa dibuka kembali untuk mengungkap tersangka baru.
Kontras: Kapolri Harus Berpihak pada HAM
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
Liputan6.com, Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengharapkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru nantinya harus berpihak pada Hak Asasi Manusia.
Korban Tragedi Priok 1984 Minta Pengadilan HAM Digelar Kembali
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
Jakarta - Korban dan keluarga korban tragedi Tanjung Priok meminta negara mengevaluasi pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priok. Para keluarga korban menuntut keadilan kepada pemerintah. Selama ini mereka selalu diabaikan.
Jaksa Agung Karier Dinilai tidak Punya Perspektif HAM
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
JAKARTA--MI: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengajukan nama calon jaksa agung dari nonkarier untuk menggantikan Hendarman Supandji. Jaksa agung yang berasal dari karier dinilai tidak mampu berbuat apa-apa dan malah jadi penghambat dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.
Pemerintah Didesak Buka Lagi Kasus Kerusuhan Tanjung Priok 1984
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
JAKARTA--MI: Keluarga korban kerusuhan Tanjung Priok 1984 yang tergabung dalam Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak agar membuka kembali kasus ini.
Pengganti Hendarman Diminta Tuntaskan Kasus Priok
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Keluarga korban kerusuhan Tanjung Priok yang tergabung dalam wadah Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI) berharap Jaksa Agung yang akan menggantikan Hendarman Supandji berasal dari nonkarir. Mereka berharap Jaksa Agung yang baru itu nantinya dapat melanjutkan penuntasan kasus kerusuhan Tanjung Priok.
Bagaimana Kalau Jaksa Agung Berasal dari Luar Jaksa??
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Pihak Kejaksaan Agung masih belum setuju jika Jaksa Agung yang baru nanti berasal dari orang diluar Jaksa. Pasalnya, orang itu nanti harus belajar lagi tentang ilmu dan sistem internal kejaksaan.
KPK, DPR dan Miranda Goeltom
Sumber: metronews.fajar.co.id | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
Optimisme masyarakat dalam menyambut pimpinan KPK yang baru, bisa jadi akan berakhir antiklimaks. Betapa tidak, sebagai pemegang "palu sidang" dalam penentuan siapa yang layak menjadi Pimpinan KPK mendatang, integritas DPR sebagai wakil rakyat dalam mendukung pemberantasan korupsi, tercoreng dengan dugaan suap 26 anggotanya dalam kasus pemilihan Miranda Swaray Gultom sebagai Deputi Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 lalu.
Busyro-Bambang-Yunus Dijagokan
Sumber: news.fajar.co.id | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
JAKARTA -- Rencana pergantian Jaksa Agung Hendarman Supandji terus mendapatkan perhatian publik. Sejumlah kalangan memberikan syarat bagi figur yang akan menjabat sebagai orang nomor satu di institusi Kejaksaan Agung.
Penusukan di HKBP
Polisi Yakin Ringkus Pelaku Hari Ini

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polres Metropolitan Bekasi Kombes Imam Sugiarto mengaku optimistis bahwa para pelaku penusukan terhadap dua pemuka Gereja HKBP Pondok Timur Indah, Mustikajaya, Kota Bekasi, dapat diringkus hari ini.
Toleransi Beragama
Menanti Pidato SBY untuk Negeri Sendiri

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Jumat (10/9/2010), hari Lebaran pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato di halaman tengah Kompleks Istana Jakarta. Presiden meluangkan waktu khusus untuk memberikan sikap atas rencana pembakaran Al Quran yang dilakukan Terry Jones, seorang pendeta di Amerika Serikat.
Kontras: Tindak Tegas Pelaku Penusukan Jemaat HKBP
Sumber: hukum.tvone.co.id | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
Jakarta, (tvOne) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta aparat kepolisian agar menindak tegas pelaku penusukan terhadap Asiah Lumbuan Toruan (49) dan pemukulan terhadap Pendeta Luspida (40) di Ciketing Kota Bekasi.
Pelaku Penganiayaan Jemaat HKBP Harus Ditindak
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
Liputan6.com, Jakarta: Komisi untuk Orangg Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta polisi menindak tegas pelaku penusukan dan penganiayaan terhadap jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Ciketing Kota Bekasi pada Ahad (12/9).
Penusukan Pemuka Agama
Posisi SBY Berada di Ujung Tanduk!

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait mendesak Presiden SBY untuk secepatnya mengusut tuntas kasus penusukan Sinatua HKBP Bekasi, Asian Sihombing. Jika tidak posisinya sebagai kepala negara akan terancam.
Kebebasan Beribadah Belum Terjamin
Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Peristiwa kekerasan yang dialami warga jemaat HKBP Pondok Timur, Bekasi, adalah bukti nyata ancaman serius terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Namun ironisnya, negara acap absen dalam setiap upaya memberikan garansi perlindungan kebebasan beragama, khususnya soal hak untuk beribadah bagi kelompok minoritas.
SBY Didesak Cabut Peraturan Bersama Pendirian Tempat Ibadah
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
Jakarta - Forum Solidaritas Kebebasan Beragama meminta agar Presiden SBY segera mencabut Peraturan Bersama penyelenggaraan ibadah dan pembangunan rumah ibadah menyusul kasus penusukan terhadap jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah, Bekasi, Asia Sihombing. Peraturan itu dinilai diskriminatif.
Penusukan Pemuka Agama
FSKB Nilai Aturan Pemerintah Diskriminatif

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Solidaritas Kebebasan Beragama(FSKB) mendesak Presiden untuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang mengatur soal pendirian tempat ibadah. Aturan tersebut dianggap sebagai kebijakan diskriminatif sehingga menyulitkan bagi kelompok minoritas untuk menjalankan ibadahnya.
Setara Institute: Pelaku Berafiliasi dengan Organisasi Teroris
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan penelitian Setara Institute, mereka menduga para pelaku penusukan Penatua HKBP Pondok Timur-Bekasi, Asian Sihombing merupakan seseorang atau individu-individu yang berafiliasi dengan organisasi teroris. Metodenya, mereka menggunakan isu-isu agama seperti yang terjadi di Poso dan Ambon dengan melakukan penyusupan-penyusupan.
Peraturan Bersama Menteri Tentang Tempat Ibadah Harus Dicabut
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
Jakarta, Cybernews. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No 8 Tahun 2006 yang terkait dengan prosedur pendirian tempat ibadah harus segera dicabut. Langkah tersebut harus dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena peraturan tersebut sangat diskriminatif dan bertentangan dengan kenyataan bangsa Indonesia yang majemuk.
Penusukan Pemuka Agama
Banyak Kasus Terjadi di Jawa Barat

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah melakukan komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, kasus-kasus serupa dengan yang menjadi fakta di Bekasi dimana ada penusukan terhadap pemuka agama HKBP, Asian Sihombing, banyak terjadi di Jawa Barat.
Pelaku Kemungkinan Disusupi Garis Keras
Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menduga, kasus penyerangan pendeta dan penatua HKBP Pondok Timur Indah, Bekasi, kemungkinan disusupi pelaku yang berasal dari kelompok puritan garis keras.
HKBP
SKB Menteri Harus Dihapus

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang mengatur soal pendirian tempat ibadah dinilai diskriminatif sehingga menyulitkan bagi kelompok minoritas untuk menjalankan ibadahnya. Tuntutan penghapusan SKB pun datang dari berbagai pihak.
Insiden HKBP
Kapolres Bekasi Seharusnya Dicopot!

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Polri dinilai lalai menjalankan tugasnya sehingga kasus kekerasan kepada jemaat HKBP Pondok Timur, Bekasi, pun kembali terjadi. Oleh karena itu, Kapolri seharusnya menonaktifkan, kalau perlu mencopot jabatan Kombes Imam Sugiarto sebagai Kapolres Metro Bekasi.
Polri Butuh Sosok Seperti Hoegeng
TB1 Harus Berkomitmen Berantas Korupsi

Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
Jakarta, CyberNews. Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap, calon Kapolri atau Tri Batra 1 (TB1) yang akan diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Dewan Gereja-Gereja Dunia:
Penusukan Jemaat HKBP seperti Pembunuhan

Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
JAKARTA--MI: Tragedi penusukan dan penganiayaan yang menimpa dua pengurus jemaat HKBP Pondok Timur Bekasi terus menuai kecaman. Kali ini, Presiden Dewan Gereja-Gereja Dunia Sae Nababan mengatakan bahwa hal tersebut sudah seperti pembunuhan.
Kontras Anggap Pembakaran Al Quran Bukan Kebebasan Berekspresi
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 12 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan rencana pembakaran kitab suci Al Quran oleh Terry Jones dari Dove World Outreach Center, Florida, AS bukan merupakan kebebasan berekspresi.
BURSA KAPOLRI
Kompolnas Tak Mau Dianggap Haus Kewenangan

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 12 September 2010
RMOL. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tak mau dianggap â??haus kewenanganâ?. Itulah sebabnya, Sekretaris Kompolnas Adnan Pandupraja merasa perlu meluruskan berita mengenai kekagetan lembaga itu saat mengetahui Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengajukan dua nama calon Kapolri baru.
Calon Kapolri Tetap Perlu Diuji Publik
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Minggu, 12 September 2010
JAKARTA - Pernyataan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) bahwa calon penggantinya cukup dijaring lewat mekanisme internal kepolisian menuai kritik. Sejumlah kalangan yang kritis terhadap Korps Bhayangkara menilai hal itu bertentangan dengan prinsip reformasi kepolisian yang menekankan aspek transparansi.
Masyarakat Jangan Terprovokasi Penusukan Jemaat HKBP
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Minggu, 12 September 2010
Jakarta - Insiden berdarah terjadi saat anggota majelis HKBP Pondok Timur Indah, Bekasi Timur ditusuk oleh orang tidak dikenal. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi.
Kekerasan di Bekasi karena Polri Tidak Konsisten
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Minggu, 12 September 2010
JAKARTA --MI: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam kembali terjadinya tindak kekerasan terhadap pengurus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ciketing, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Minggu (12/9). Berdasarkan keterangan Koordinator Kontras Haris Azhar via pres rilisnya, publik telah mengetahui jemaat Gereja HKBP tidak dapat beribadah dengan aman sejak Juli 2010 lalu.
Kejagung Emoh Disebut Cuci Tangan Kasus Munir
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 09 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kejaksaan Agung emoh dikatakan 'cuci tangan' dalam penanganan kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir. Kejaksaan menilai, bukan pihaknya melainkan Mahkamah Agung-lah yang seharusnya 'dipertanyakan sikapnya' dalam penanganan hukum kasus ini.
CALON KAPOLRI
Kompolnas Bantah Berebut Kewenangan dengan Kapolri

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Kamis, 09 September 2010
RMOL. Komisi Kepolisian Nasional membantah bila institusinya disebut berebut kewenangan dengan Polri dalam hal mengajukan nama calon Kapolri ke Presiden.
Kontras: Hak Bependapat Kol. Adjie Terbatas
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 09 September 2010
VIVAnews - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai kebebasan berpendapat Kolonel (Pnb) Adjie Suradji memang bersyarat.
Soal Pernyataan Politik
KontraS: TNI Harus Konsisten

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 09 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Terkait kasus tulisan opini Adjie Suradji, anggota TNI Angkatan Udara berpangkat kolonel, di Harian Kompas tentang pemimpin, keberanian, dan perubahan, Koordinator KontraS Usman Hamid mengatakan, memang ada hak-hak yang dibatasi.
Pemerintah Didesak Tuntaskan Kasus Munir
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2010
JAKARTA--MI: Peringatan enam tahun meninggalnya aktivis HAM Munir ditandai dengan desakan oleh aliansi Sahabat Munir terhadap pemerintah untuk segera bertanggung jawab atas proses pengabaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
Kompolnas Beda Pendapat dengan BHD
Soal Calon Kapolri Baru

Sumber: radarsulteng.com | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2010
JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) mengaku terkejut dengan pernyataan Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) soal calon Kapolri baru. BHD yang menyebut hanya akan setor dua nama jelas bertentangan dengan seleksi Kompolnas yang menyurvei hingga delapan jenderal.
Demonstran Ingatkan Pemerintah dan Aparat Hukum soal Munir
Sumber: jawapos.com | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2010
JAKARTA - Ratusan demonstran dari sejumlah aliansi yang tergabung dalam Sahabat Munir kemarin menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka. Mereka mengingatkan pemerintah dan aparat hukum bahwa peristiwa sedih itu terjadi enam tahun lalu, namun hingga kini masih misterius.
Publik Berhak Tahu Siapa Dalang Pembunuh Munir
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2010
JAKARTA--MI: Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nurkholis Hidayat menyerukan kepada Kepala Polisi Republik Indonesia untuk memulai investigasi independen baru atas pembunuhan aktivis HAM Munir yang tewas dalam penerbangan Garuda dari Jakarta menuju Belanda, 7 September 2004.
Kejagung Diminta Bicarakan Kasus Munir ke Presiden
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2010
JAKARTA--MI: Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengemukakan Kejaksaan Agung dapat berinisiatif untuk membicarakan perkembangan kasus Munir kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kapolri Bantah Tutup-tutupi Calon Pengganti
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2010
VIVAnews - Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri sudah mengantungi dua nama calon penggantinya. Namun, hingga kini siapa mereka belum juga diumumkan ke publik. Meski demikian, Bambang Hendarso mengatakan tak ada yang ditutup-tutupi dalam proses pengajuan calon Kapolri ini.
Kompolnas Terkejut Pernyataan Kapolri soal Calon Pengganti
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2010
JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan terkejut atas pernyataan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) soal calon Kapolri baru. Pernyataan Bambang yang hanya akan menyetorkan dua nama jelas bertentangan dengan seleksi Kompolnas yang menyurvei hingga delapan jenderal.
Kejaksaan Agung Bahas Kasus Munir setelah Lebaran
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2010
JAKARTA--MI: Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Babul Khoir mengaku tidak mau berkomentar banyak atas desakan beberapa LSM terhadap pihaknya untuk pengusutan kasus Munir. Tuntutan KontraS dan Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) terhadap Kejagung baru dapat dibicarakan sesudah Lebaran.
BHD: Pencalonan TB-1 terbuka
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2010
JAKARTA - Oktober mendatang, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, akan memasuki masa pensiun. Sejumlah nama telah digodok untuk menggantikannya.
RUU Intelijen
RUU Intelijen untuk kepentingan BIN atau negara?

Sumber: nasional.kontan.co.id | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
JAKARTA. Waktu intel punya wewenang besar untuk menangkap orang-orang yang dicurigai, warga negara Indonesia seperti berada di dalam penjara di negerinya sendiri. Tapi ternyata menurut pengamat militer Salim Said, selama ini hal yang berkaitan dengan intelijen hanya diatur oleh Keppres (Keputusan Presiden).
Migrant Care Minta Pemerintah Benahi Perlindungan TKI
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Migrant Care, Anis Hidayah menyatakan pihak pemerintah Indonesia dan Malaysia harus membenahi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. "Mereka harus beri kontribusi dan memperbaiki formulasi hubungan diplomasi keduanya," kata Anis saat dihubungi Tempo, Selasa (7/9).
Istana akan Didemo Aliansi Sahabat Munir
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
JAKARTA--MI: Aliansi Sahabat Munir siap melaksanakan aksi demo dan siaran pers di depan Istana Merdeka, Selasa (7/9), pukul 15.00 WIB. Momentum ini dipergunakan untuk pengusutan tuntas kasus Munir serta kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya.
Kapolri Ajukan Dua Nama, Kompolnas Bingung
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
JAKARTA--MI: Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) mengaku mengajukan dua nama calon penggantinya. Namun, hal ini membuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bingung.
Kontras Desak Kompolnas Umumkan Nama-nama Calon Kapolri
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
Jakarta - Transparansi dalam seleksi calon Kapolri dinilai sangat penting bagi keberlangsungan Polri ke depan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar segera mengumumkan nama-nama calon Kapolri.
Wawancara Bambang Widjojanto:
"Korupsi Itu Kejahatan Kalkulatis"

Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
VIVAnews - Dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas, kini telah berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Calon Kapolri
Kontras Bingung Alur Mekanisme Pemilihan Calon Kapolri

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyambangi Kompolnas. Kedatangan mereka hendak menanyakan bagaimana sebenarnya proses dan mekanisme pemilihan calon Kapolri yang membuat mereka bingung.
CALON KAPOLRI
Kompolnas Kaget BHD Ajukan Dua Nama ke Presiden

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
RMOL. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengaku terkejut dan heran dengan langkah Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang mengajukan sendiri dua nama calon penggantinya ke Presiden.
Pemilihan Kapolri Makin Tak Transparan
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Proses pemilihan calon kepala Polri pada saat Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri mendekati pensiun pada Oktober 2010 dinilai berjalan semakin tidak jelas dan tertutup. Tidak transparannya proses pemilihan itu dinilai akan membuka ruang politisasi, baik di internal Polri maupun di DPR.
Kontras Usul Debat Publik Calon Kapolri
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontras mendesak Kompolnas untuk membuat suatu forum debat atau diskusi publik dalam proses pemilihan Kapolri. "Seperti di Komnas HAM dan Komnas Perempuan juga sudah buat seperti itu," kata Wakil Koordinator Kontras, Indria Fernida di Kompolnas, Jakarta, Selasa (7/9/2010).
Kontras Desak Transparansi Calon Kapolri
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
VIVAnews - Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Mereka meminta kejelasan informasi calon Kapolri pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri.
Kasus Munir, Presiden Dinilai Main-main
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Suciwati, istri Munir menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepertinya hanya main-main dalam penanganan kasus suaminya."Presiden tidak ada political will-nya. Dia bermain aman saja," katanya saat dihubungi TEMPO, Selasa (7/9).
Kontras: Jadikan Pergantian Kapolri Sebagai Momentum Pengembalian Citra
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
RMOL. Mosi tak percaya terhadap Polri semakin menguat. Hal ini ditandai maraknya isu negatif seperti isu rekening gendut, isu pelemparan bom molotof, pelanggaran HAM pada penanganan kasus terorisme hingga kasus kerusuhan Buol Sulawesi Tengah.
Kapolri Baru
Kompolnas Sudah Ajukan Calon ke Presiden

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah mengajukan nama-nama calon Kepala Polri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan posisi Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang akan memasuki masa pensiun Oktober 2010.
Kompolnas Kaget BHD Juga Ajukan Nama-nama Calon Kapolri
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
Jakarta - Kompolnas mengaku proses seleksi calon Kapolri tidak memiliki aturan yang jelas. Setiap lembaga boleh mengajukan termasuk institusi kepolisian.
Kontras: Kritik Kolonel Adjie di Opini Kompas Cerdas dan Argumentatif
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) memuji sikap anggota TNI AU, Kolonel Adjie Suradji yang berani mengkritik Presiden SBY di kolom Opini Harian Umum Kompas. Apa yang dilakukan Adjie termasuk sikap cerdas dan ilmiah.
Kapolri Baru
Kapolri Ajukan Calon, Kompolnas Bingung

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Pihak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengaku bingung terkait rencana pengumuman kepada publik nama-nama calon kepala Polri yang telah diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri juga akan mengajukan calon kepada Presiden.
Selama Tidak Menghina, Kritik Anggota TNI Terhadap Atasan Sah
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
Jakarta - Anggota TNI AU, Kolonel Adjie Suradji terancam kena sanksi karena mengkritik Presiden SBY melalui tulisannya di kolom Opini Kompas. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai sikap TNI AU terlalu reaktif.
Unjuk Rasa Tuntut Penuntasan Kasus Kematian Munir
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta -Berbagai aliansi yang tergabung dalam SAHABAT MUNIR menggelar aksi unjuk rasa menuntut adanya penuntasan kasus kematian aktivis kemanusiaan Munir.
Ratusan Massa Rayakan 6 Tahun Kematian Munir di Depan Istana
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) dan menamakan diri "Sahabat Munir" menggelar aksi unjuk rasa memperingati 6 tahun kematian Munir. Agenda tersebut dilaksanakan tepat di depan Istana Negara, Jakarta.
"Tumbuhkan Munir-Munir Lain di Tanah Air"
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
Liputan6.com, Jakarta: Ratusan pengunjuk rasa memadati depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/9). Mereka memperingati enam tahun kematian pejuang hak asasi manusia Munir yang jatuh tepat pada hari ini. Unjuk rasa dimulai sekitar pukul 15.30 WIB.
Kapolri baru, harapan & keteladanan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri mengaku akan mengajukan dua nama kepada Presiden SBY untuk menggantikan posisinya. Kapolri baru figur teladan?
Kompolnas Diminta Ungkap Calon Kapolri
Sumber: metrotvnews.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: Kontras meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) membuka identitas calon Kapolri versi komisi itu. "Kami meminta, dalam situasi Polri yang terpuruk satu tahun terakhir, perlu keterbukaan," ujar Wakil Koordinator Kontras, Indria Fernida, saat berdialog dengan Kompolnas terkait nama calon Kapolri, di Kompolnas, Jakarta, Selasa (7/9).
Calon Kapolri
Kontras Sesalkan Masukan Calon Kapolri Hanya dari KPK dan PPATK

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontras menyayangkan sikap Kompolnas yang hanya memintai rekomendasi dari tiga instansi, yaitu KPK, Komnas HAM, dan PPATK dalam proses pemilihan calon Kapolri. Pasalnya, ketiganya dinilai tak cukup mewakili unsur suara publik dalam pemberian masukan terhadap calon-calon Kapolri yang diverifikasi dalam proses pemilihan.
KontraS Sumut peringati kasus Munir
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
MEDAN - Aktivis KontraS dan puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Utara, berunjuk rasa di Bundaran Majestik di Jalan Gatot Subroto Medan, tadi sore, guna memperingati enam tahun kasus wafatnya aktivis HAM Munir.
Komnas HAM: Presiden tidak Maksimal Tangani Kasus Munir
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
JAKARTA--MI: Kumnas HAM menilai negara tidak melakukan upaya-upaya maksimal dalam mengusut tuntas kasus meninggalnya Munir. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak mengawal secara serius aktivis HAM tersebut.
Kontras Minta Kejaksaan Serius Tangani Kasus Munir
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta Kejaksaan Agung berinisiatif melakukan komunikasi kepada Presiden terkait penyelesaian kasus Munir yang belum tuntas sejak 6 tahun lalu.
Kewenangan Penindakan Jadi Masalah Utama UU Intelijen
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 06 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kewenangan bagi badan intelijen untuk bisa melakukan penindakan dirasakan menjadi masalah utama Rancangan Undang-undang Intelijen yang kini sedang digodok di DPR. Pengamat Militer, Salim Said bahkan berpendapat tidak ada intelijen di dunia ini yang memiliki fungsi penangkapan.
KASUM: Kasus Munir Dilemahkan dan Diabaikan Secara Sistemik
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 06 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan ormas dan LSM yang tergabung dalam gerakan "Sahabat Munir", hari ini berkumpul untuk memperingati 6 tahun kematian Munir, aktivis HAM yang tewas misterius saat hendak melanjutkan studi ke Belanda enam tahun silam.
Enam Tahun, Dalang Kasus Munir Gelap
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Senin, 06 September 2010
JAKARTA - Hari Selasa (7/9) besok genap enam tahun peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dam Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) mendesak pemerintah melakukan terobosan hukum untuk mengungkap dalang pembunuhan aktivis bernama lengkap Munir Said Thalib itu.
Enam Tahun Kasus Munir Jalan di Tempat
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 06 September 2010
JAKARTA--MI: Para aktivis HAM akan memperingati enam tahun meninggalnya Munirpada 7 September mendatang. Ada pertanyaan besar yang belum terjawab dari kasus tersebut, yakni tidak adanya kemajuan berarti dalam penanganan kasus itu. Pemerintah seolah mengabaikan pengusutan kasus itu. Aparat penegak hukum mulai dari Kejaksaan hingga Kepolisian, tidak mampu bekerja secara profesional.
Aktivis Minta 7 September Jadi Hari Pembela HAM
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 06 September 2010
JAKARTA - Pemerintah dinilai masih mengabaikan kasus meninggalnya aktivis HAM Munir. Pasalnya, selama ini tidak ada upaya apapun mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Yudisial hingga Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk menuntaskan kasus Munir ini.
KontraS Kecewa Hakim Tolak Gugatan Pengangkatan Sjafrie
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 06 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengaku kecewa tehadap keputusan hakim yang menolak gugatan mengenai pengangkatan Sjafrie Sjamsoedin sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Selain mengadukan banding, mereka berencana mengadukan hakim ke Komisi Yudisial.
Gugatan Terhadap Sjafrie Sjamsoedin Ditolak
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 06 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Gugatan terhadap pengangkatan Sjafrie Sjamsoedin sebagai Wakil Menteri Pertahanan tidak diterima majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, Senin (6/9). Dalam pembacaan keputusan perkara ini, Hakim Mengganggap gugatan yang diajukan penggugat prematur. Keputusan Pesiden 3/P tahun 2010 tentang pengangkatan Sjafrie pun dinyatakan sah.
Rusuh Buol, Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen
Sumber: balipost.co.id | Tgl terbit: Minggu, 05 September 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah membentuk Tim Independen yang terdiri dari unsur masyarakat sipil guna menginvestigasi kasus kerusuhan di Buol, Sulawesi Tengah. Pembentukan Tim Independen dinilai penting karena penyelidikan yang dilakukan oleh tim investigasi dari Polri dinilai tidak bisa diharapkan.
Usul Bentuk Tim Independen Buol
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Minggu, 05 September 2010
JAKARTA -- Insiden kerusuhan dan penembakan di Buol, Sulawesi Tengah, memicu keprihatinan para aktivis hak asasi manusia (HAM) di Jakarta. Mereka menilai kerusuhan yang merenggut tujuh nyawa warga sipil tersebut bisa masuk kategori pelanggaran HAM berat.
Usut Buol dengan Tim Independen
Sumber: surya.co.id | Tgl terbit: Minggu, 05 September 2010
JAKARTA | SURYA - Penyelidikan kasus kerusuhan di Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) oleh polisi belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Karenanya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah membentuk Tim Independen.
Niat SBY Usut Kematian Munir Dipertanyakan
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 05 September 2010
RMOL. Dalam dua tahun terakhir pemerintah tidak berbuat apa-apa untuk menuntaskan kasus kematian aktivis HAM, Munir. Aparat penegak hukum mulai dari Kejaksaan, Polri hingga Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ternyata tidak mampu bekerja secara profesional.
Polisi Persilakan Pembentukan Tim Independen Kasus Buol
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Markas Besar Polri mempersilahkan dibentuknya tim independen untuk mengusut tuntas kasus bentrok warga dan polisi di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Akibat bentrok tersebut delapan warga sipil tewas.
Kontras: Bentuk tim independen kasus Buol
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah segera membentuk tim idependen untuk menginvestigasi kasus kerusuhan Buol dan dugaan penyiksaan terhadap Kasmiri tahanan Polsek Biau, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Kerusuhan Buol
Kontras: Pemerintah Harus Bentuk Tim Independen

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontras mendesak pemerintah membentuk tim independen guna mengungkap kasus kerusuhan di Buol, Sulawesi Tengah. Hal tersebut dilakukan lantaran tim yang dibentuk oleh Wakapolri dianggap belum cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Pengamanan Buol Dinilai Berlebihan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menilai pengamanan Buol yang dilakukan oleh pemerintah berlebihan. "Pemerintah lebih mengutamakan model pengamanan represif dibandingkan persuasif, " kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, Sabtu (4/9) dalam konferensi pers dikantor KontraS.
Kontras Minta Brimob dan TNI Tinggalkan Buol
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) meminta kepolisian menarik dua SSK Brimob Kelapa Dua yang dikirim ke Buol, Sulawesi Tengah untuk mengamankan kerusuhan.
BUOL BERDARAH
Vijay Minta Pemerintah Tarik Pasukan

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
RMOL. Pemerintah diminta menarik pasukan Brimob dan TNI dari Kabupaten Buol, menyusul bentrok antara masyaraakt dengan aparat.
Kontras: Pengiriman Polisi ke Buol Bukan Solusi
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
JAKARTA - Pengiriman sejumlah personel polisi ke Buol, Sulawesi Tengah, untuk pengamanan dinilai Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bukan merupakan solusi.
Kasus Buol, Kontras Desak Bentuk Tim Independen
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
JAKARTA - Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah untuk membuat tim independen untuk menyelesaikan kasus Buol.
Kontras Desak Polisi Bentuk Tim Independen Kasus Buol
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan mendesak pemerintah membentuk tim independen untuk mengusut kasus kerusuhan Buol. "Tim ini harus terdiri dari Komnas HAM, Kompolnas, dan unsur masyarakat sipil lokal," ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar, Sabtu (4/9).
KERUSUHAN BUOL
Kontras Minta Aparat Ditarik dari Buol

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
RMOL.Pasca bentrokan yang terjadi antara polisi dengan warga di Biau, Kabupaten Buol, Komisi Anti Kekerasan dan Orang Hilang (Kontras) meminta agar aparat ditarik dari lokasi kerusuhan.
Menanti Ketua KPK yang Berani
Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Jumat, 03 September 2010
Panitia Seleksi (Pansel) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan dua nama, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas sebagai kandidat Ketua KPK ke depan. Oleh banyak kalangan, keduanya dinilai kredibel memimpin lembaga pemberantas korupsi yang masih dipercaya rakyat. Mereka juga dinilai paling sedikit memiliki catatan buruk dalam rekam jejak masing-masing, bahkan relatif memiliki gap yang lumayan jauh dengan pengaruh kekuasaan.
Rieke: Pidato SBY Jauh Panggang dari Api
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 02 September 2010
VIVAnews - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal ketegangan RI-Malaysia kurang menukik pada inti permasalahan. Pidato SBY tidak solusi, terutama isu-isu yang terkait masalah yang dihadapi TKI di Malaysia.
Insiden Buol, SBY Minta Gubernur & Bupati Tanggung Jawab
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 02 September 2010
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) marah ketika mengetahui ada bentrokan warga dengan polisi di Buol, Sulawesi Tengah yang menewaskan tujuh orang. Presiden pun meminta gubernur dan bupati bertanggungjawab.
Blok A Aceh Timur Jangan Sampai Timbulkan Konflik Sosial
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Kamis, 02 September 2010
Pro kontra rencana perpanjangan kontrak Blok A di Kabupaten Aceh Timur yang memicu munculnya perdebatan terbuka antara Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Timur, diingatkan jangan sampai menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat yang bisa memicu konflik baru di Aceh.
Konflik RI-Malaysia
Pidato Politik Presiden SBY 'Enggak Nendang'

Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 02 September 2010
JAKARTA--MI: Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan anggota DPR mengecam hambarnya pidato politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait hubungan Indonesia-Malaysia yang tengah memanas saat ini.
Pangdam Wirabuana: TNI Diterima Baik di Buol
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 02 September 2010
MAKASSAR - Pangdam VII Wirabuana Mayjen Amril Amir mengatakan kehadiran pasukan TNI di Buol, Sulawesi Tengah, diharapkan dapat meredakan konflik warga.
Polisi Yakin Ada Provokator dalam Insiden Buol
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
JAKARTA - Insiden bentrok warga dengan polisi di Buol Sulawesi Tengah, kemarin malam mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia. Polisi menduga aksi tersebut bisa terjadi karena ada pihak yang memanasi warga.
Kontras Desak Tim Independen Usut Bentrok Buol
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
JAKARTA- Kerusuhan yang terjadi di Kota Buol, Sulteng, pada Selasa 31 Agustus lalu menyisakan pertanyaan besar di masyarakat. Sebab kerusuhan tak hanya menimbulkan kerugian materi, tercatat 7 orang meninggal tertembus peluru polisi.
"Oneng" menolak konfrontasi dengan Malaysia
Sumber: solopos.com | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menolak konfrontasi bagi menyelesaikan kemelut hubungan Indonesia-Malaysia yang memanas akhir-akhir ini.
Rieke Dyah Pitaloka Tolak Konfrontasi Dengan Malaysia
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur -Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI, Rieke Diah Pitaloka serta beberapa aktivis Migrant Care dan Kontras melakukan kunjungan ke Malaysia.
Kronologi Bentrokan di Buol Versi Kontras
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
JAKARTA - Penyerangan warga ke ke Polsek Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, menewaskan lima korban.
Kontras Desak Adanya Dialog, Hentikan Kekerasan Buol
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta -Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Hari Azhar berpendapat dialog antara warga Buol dan aparat kepolisian, khususnya Polres Buol, harus dikedepankan untuk mencegah kekerasan meluas.
Oneng Tolak Konfrontasi Dengan Malaysia
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur - Oneng alias Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi IX DPR-RI menolak konfrontasi dengan Malaysia. "Konfrontasi bukanlah jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan masalah ketegangan Indonesia dengan Malaysia belakangan ini," kata Rieke saat berkunjung ke Malaysia dengan beberapa aktivis Migrant Care dan Kontras, Rabu (1/9).
Kontras: Usut Kasus Buol
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kontras sangat menyesalkan terjadinya kekerasan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, pada 30 - 31 Agustus 2010. Kami meminta semua pihak, baik warga Buol maupun aparat kepolisian, khususnya anggota Polres Buol menahan diri untuk menghentikan aksi kekerasan.
Aktivis LSM dan Anggota DPR Tiba di Malaysia
Sumber: Metrotvnews.com | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: Tim Diplomasi Hak Asasi Manusia (HAM) Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan RI tiba di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (1/9) pagi. Empat anggota tim, anggota DPR dari Komisi IX Rieke Dyah Pitaloka, dan tiga aktivis lembaga swadaya masyarakat Wahyu Susilo (Infid), Anis Hidayat (Migrant Care) dan Sinukarto (Kontras), langsung menuju ke Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur.
Families fight against 'politics of amnesia'
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
Far from the glamor connected to international commemorations, families of victims of forced disappearances and gross human rights violations gathered to mark the International Day of Forced Disappearances on Aug. 30 with the resolute reminder that they refuse to have their history swept under the carpet by government inaction.
KontraS dan KASUM Tuntut Pemerintah Selesaikan Kasus Munir
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta -Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), dan Sahabat Munir mendesak pemerintah menyelesaikan kasus pembunuhan Munir Said Thalib atau yang lebih dikenal sebagai Munir. Mereka mengatakan dalang pembunuhan Munir hingga kini belum jelas dan belum dihukum.
Kasus Munir Belum Tuntas Secara Hukum
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
Jakarta - Hingga saat ini belum ada keadilan yang dirasakan oleh keluarga mantan aktivis HAM, Munir. Sebab dari banyak pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan itu hanya beberapa orang saja yang divonis bersalah.
Rehabilitasi Mental
Sumber: surya.co.id | Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
Masihkah kita layak menyebut diri sebagai elemen strategis Indonesia, manakala di negeri jiran ada pahlawan-pahlawan devisa yang harus ngotot berjuang membebaskan dirinya dari kemungkinan jeratan hukuman mati?
Soal Pembubaran Ahmadiyah
Menag Tak Tunjukkan Sikap Negarawan

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 31 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Aktivis Kontras Usman Hamid menilai, pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali soal pembubaran kelompok Ahmadiyah setelah Lebaran 2010 sama sekali tidak bertanggung jawab. Suryadharma juga dinilai sama sekali tidak menunjukkan sikap negarawan yang baik.
Menag Tak Tunjukkan Sikap Negarawan
Sumber: tribun-timur.com | Tgl terbit: Selasa, 31 Agustus 2010
JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Aktivis Kontras Usman Hamid menilai, pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali soal pembubaran kelompok Ahmadiyah setelah Lebaran 2010 sama sekali tidak bertanggung jawab. Suryadharma juga dinilai sama sekali tidak menunjukkan sikap negarawan yang baik.
Ormas Bermasalah
Kontras: Ormas Bisa Dibubarkan

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 31 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, Kementerian Dalam Negeri sebenarnya bisa membekukan organisasi kemasyarakatan (ormas) bermasalah dengan mengajukan surat keterangan terdaftar (SKT) yang dikeluarkan Direktorat Kesbangpol Kemdagri.
Komentar SBY Soal Hubungan Indonesia-Malaysia Terlambat
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 31 Agustus 2010
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberikan komentarnya soal hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang memanas. Komentar ini akan disampaikan pada Rabu malam (1/9/2010) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Namun, komentar SBY dianggap sudah terlambat.
Effendi Gazali: Sarana Olahraga Perlu di Gedung DPR
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 31 Agustus 2010
Jakarta - Rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lengkap dengan fasilitas rekreasi seperti fitnes dan spa menimbulkan kontroversi. Ahli komunikasi politik UI Effendi Gazali setuju jika fasilitas olahraga dibangun di gedung wakil rakyat tersebut.
Sibuk Urus Pencitraan, SBY Lupa Kasus Munir
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 31 Agustus 2010
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai terlalu sibuk mengurus pencitraan dirinya di depan publik sebagai pemimpin negara. Padahal SBY masih memiliki utang untuk menuntaskan kasus hilangnya aktivis 98 dan meninggalnya aktivis HAM, Munir.
Calon Kapolri harus berani potong tradisi korupsi
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Senin, 30 Agustus 2010
JAKARTA: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) mendatang adalah sosok yang mampu memotong tradisi korupsi internal di lembaga itu dan menyetop pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Perlindungan
Proses Hukum TKI Terus Dipantau

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 30 Agustus 2010
PASURUAN, KOMPAS.com - Pemerintah terus memantau proses hukum terhadap warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di Malaysia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melindungi warga negara Indonesia bermasalah di Malaysia.
Mengenal Lebih Dekat Bambang Widjojanto
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 29 Agustus 2010
JAKARTA - Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas adalah dua tokoh yang lolos dalam verifikasi final panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK. Siapakah Bambang Widjojanto?
Calon Kapolri Harus Sehat
Sumber: metronews.fajar.co.id | Tgl terbit: Minggu, 29 Agustus 2010
JAKARTA -- Kalangan masyarakat sipil mendesak panitia seleksi calon Kapolri pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri benar-benar serius. Salah satu faktor yang dicermati adalah sisi kesehatan fisik dan rohani secara sempurna.
Kontras: PR polisi ungkap perampok di Sumut
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 28 Agustus 2010
MEDAN â?? Dalam sepekan ini marak perampokan bersenjata api di wilayah hukum Sumatera Utara. koordinator Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) Sumatera Utara, Diah Susilowati, mengatakan Kepada Waspada Online, "Sumut dihantui perampok bersenjata api. Namun polisi belum mengungkapnya,"jelas Susilowati, malam ini.
Ada mafia perampokan yang berperan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 28 Agustus 2010
MEDAN - Pelaku kriminalitas yang ada sekarang ini terjadi, mungkin saja dilakukan oleh mafia perampokan dari suatu kesatuan yang belum terlacak. Ada indikasi mafia perampokan berdasarkan data yang dihimpun dari tahun 2008 hingga 2010 yang semakin banyak, dan modusnya hampir sama.
Aksi perampokan kian meresahkan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 28 Agustus 2010
MEDAN - Peristiwa perampokan, khususnya yang disertai pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya, selama kurang dari dua pekan ini saja sudah lebih dari 6 perampokan bersenjata api. Kejadian tersebut sangat meresahkan masyarakat.
Anas: Bambang dan Busyro Tokoh yang Tepat
Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Sabtu, 28 Agustus 2010
VIVAnews - Partai Demokrat mengapresiasi kinerja Panitia Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai telah berhasil melahirkan calon yang mampu dan kredibel. Tujuh tokoh terakhir sebelumnya juga layak menjadi pimpinan KPK.
Bambang Widjojanto atau Busyro Muqoddas?
Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Sabtu, 28 Agustus 2010
VIVAnews - Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) akhirnya memilih dua nama calon komisioner untuk diajukan kepada Presiden sebelum kemudian dipilih oleh DPR RI.
Dua calon lolos layak pimpin KPK
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Sabtu, 28 Agustus 2010
JAKARTA: Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman menilai kedua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lulus seleksi, layak untuk memimpin lembaga pemberantsan korupsi tersebut.
Sumut dihantui ancaman kejahatan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 28 Agustus 2010
MEDAN - Selama sepekan lebih, sudah ada 8 kali aksi perampokan yang menggunakan senjata api di wilayah hukum Sumatera Utara. Beberapa kasus perampokan yang terjadi diantaranya, Bank CIMB Niaga, perampok bersenpi menyaru sebagai polisi dan perampok bersenjata api AK 47 yang menyetop seorang wanita mengendarai sepeda motor di Deli Sredang.
Buka Puasa, LSM dari Jakarta Beri Koin Peduli Korban Lumpur Lapindo
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Sabtu, 28 Agustus 2010
SIDOARJO--MI: Warga korban lumpur Lapindo di Desa Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo mengikuti buka puasa bersama yang diadakan sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang datang dari Jakarta, Sabtu (28/8).
Buka Puasa, LSM dari Jakarta Beri Koin Peduli Korban Lumpur Lapindo
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Sabtu, 28 Agustus 2010
SIDOARJO--MI: Warga korban lumpur Lapindo di Desa Mindi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo mengikuti buka puasa bersama yang diadakan sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang datang dari Jakarta, Sabtu (28/8).
Tanggapan atas Tulisan Juniper Silitonga; HAM, Gerakan Bersama Kelompok Teater dan Masyarakat Sipil
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Sabtu, 28 Agustus 2010
Sebagai produk pemikiran yang berakar dari kebiasaan masyarakat, sepantasnya seni drama tidak melepaskan diri dari kondisi riil lingkungan sosialnya.
Renungan Untuk Rekan Ridwan Salamun
Sumber: foto.vivanews.com | Tgl terbit: Sabtu, 28 Agustus 2010
Sejumlah jurnalis yang tergadung dalam Komite Perlindungan Terhadap Jurnalis (KOMPRES) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (KONTRAS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)
Tiga LSM Lakukan Diplomasi atasi Konflik dengan Malaysia
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk menyelesaikan konflik dengan negara serumpun Indonesia, Malaysia, perlu dilakukan diplomasi people to people, terutama untuk mendorong pemerintah agar lebih berani mengambil tindakan.
Profil Busyro Muqodas dan Bambang Widjojanto
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
JAKARTA--MI: Busyro Muqodas dan Bambang Widjojanto lolos sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut profil keduanya.
Calon Pimpinan KPK
BAMBANG WIDJOJANTO, Pernah Diancam Pistol Tentara

Sumber: suarasurabaya.net | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
suarasurabaya.net| BAMBANG WIDJOJANTO sempat menangis saat diwawancara ketika Panitia Seleksi (Pansel) KPK yang diketuai PATRIALIS AKBAR menanyakan bagaimana jika nyawa jadi taruhan saat bertugas sebagai pimpinan KPK. Saat ini namanya sudah ada di meja Presiden sebagai satu dari dua calon Pimpinan KPK.
TKI di Malaysia
Bukan Persoalan Angka, tapi Kemanusiaan

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Migrant Care, Infid, dan KontraS menyayangkan perdebatan angka terhadap penuntasan permasalahan mengenai tenaga kerja Indonesia (TKI) atau warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di Malaysia. Bukanlah permasalahan angka yang harus diperdebatkan, melainkan mengenai tanggung jawab negara Indonesia terhadap hak hidup setiap WNI tersebut.
Sejak Lama, Bambang "Dekat" dengan Korupsi
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
JAKARTA- Nama Bambang Widjojanto menjadi perbincangan sesaat setelah Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KPK Patrialis Akbar mengumumkan bahwa Bambang menjadi satu dari dua calon pimpinan KPK terpilih. Siapa Bambang sebenarnya?
TKI Terancam Hukuman Mati
Tiga LSM Siap Jembatani RI-Malaysia

Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
JAKARTA--MI: Geram lantaran lambannya sikap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap ratusan TKI di Malaysia yang terancam hukuman mati, tiga lembaga swadaya masyarakat berinisiatif ke Malaysia pada 1 September nanti.
Polri Keluarga Besar yang Bahagia
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri itu bagaikan keluarga besar yang bahagia, dimana setelah pensiun pun seorang anggotanya masih dianggap keluarga. Namun hal itu menimbulkan dampak negatif lain, yaitu senioritas.
IR Ngaku Ikut Menghabisi Nyawa Ridwan Salamun
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
RMOL. Pembunuh Ridwan Salamun, jurnalis televisi yang tewas saat meliput kerusuhan di Tual, Maluku Tenggara, akhirnya ditemukan. Laki-laki itu berinisial IR.
Pilih Kapolri seperti seleksi ketua KPK
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
JAKARTA: Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan Komisi Kepolisian Indonesia (Kompolnas) dapat belajar dari pansel ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena mampu merekomendasikan calon terbaik.
Malam Ini Jurnalis Datangi Mabes Polri
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
Liputan6.com, Jakarta: Komite Nasional Perlindungan terhadap Pekerja Pers (KONPRESS) yang terdiri dari AJI, IJTI, KJI, FORKONTRI, Kontras dan LBH Pers menggelar unjuk rasa di depan Mabes Polri Jalan Trunojaya, Jakarta Selatan, Jumat (27/8) malam. Dalam aksi ini, mereka mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus terbunuhnya Ridwan Salamun, jurnalis SUN TV di Tual, Maluku Tenggara, beberapa waktu silam [baca: Jurnalis SUN TV Tewas Dibunuh]
Wartawan Minta 27 Agustus Diperingati Sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Wartawan
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
RMOL. Salah satu tuntutan dalam aksi keprihatinan kematian kontributor Sun Tv, Ridwan Salamun adalah mendorong agar tanggal 27 Agustus diperingati sebagai Hari Nasional Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis.
DPR: Dua Calon Pimpinan KPK Tidak Diragukan
Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
VIVAnews - DPR mengapresiasi dua nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil seleksi panitia pimpinan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Dua nama, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas merupakan hasil terbaik.
Puluhan Wartawan Demo Stop Kekerasan di Mabes Polri
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
JAKARTA - Puluhan wartawan berkumpul di Mabes Polri malam ini. Para wartawan menuntut pengusutan atas pembunuhan terhadap kontributor SUN TV Ridwan Salamun di Kota Tual, Maluku Tenggara, beberapa waktu lalu.
Kontras: Kapolri Baru Harus 'Nekat'
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
VIVAnews - Kapolri yang baru diharap bisa memutus mata rantai penyakit konvensional di institusi penegak hukum itu. Maka itu, salah satu kriteria Kapolri yang diusulkan adalah, nekat!.
Empat Kriteria Kapolri dari Kontras
Sumber: metrotvnews.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menginginkan Kapolri mendatang memenuhi setidaknya empat kriteria nilai dasar.
Solidaritas Wartawan
FOTO: Wartawan Demo untuk Ridwan Salamu

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com- Pulunan wartawan yang tergabung dalam Komite Perlindungan terhadap Jurnalis bersama sejumlah organisasi, Jumat (27/8/2010) malam berunjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Negara RI. Mereka menyampaikan simpatinya untuk kontributor SUN TV yang meninggal saat meliput bentrok antarwarga di Tual, Maluku Tenggara, pekan lalu.
Kontras Usulkan Kriteria Kapolri Baru
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Dalam hitungan beberapa bulan ke depan, Kepolisian Republik Indonesia akan berganti puncak kepemimpinan. Usulan terhadap kriteria calon kapolri digulirkan mengingat jabatan ini cukup strategis dalam menentukan arah reformasi Polri ke depan.
Busyro Muqodas & Bambang Widjojanto Terpilih Jadi Calon Ketua KPK
Sumber: hukum.tvone.co.id | Tgl terbit: Kamis, 26 Agustus 2010
Jakarta, (tvOne) Panitia Seleksi akhirnya mengerucutkan calon ketua KPK. Dari tujuh calon yang ikut tes wawancara, pansel akhirnya memilih dua nama yang diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua calon itu adalah Busyro Muqodas dan Bambang Widjojanto. Kedua calon terpilih pun akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.
Calon Kapolri Harus Bisa Buktikan Bersih dari Praktik Korupsi
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Kamis, 26 Agustus 2010
Jakarta - Siapa calon Kapolri pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri, mesti menunggu beberapa bulan ke depan. Meski demikian sejumlah nama sudah nyaring terdengar. Namun diingatkan sosok calon Kapolri harus memiliki rekam jejak bersih dari praktik korupsi.
Terkait TKI, Migrant Care Akan Datangi Pemerintah Malaysia
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 26 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Migrant Care berencana melakukan kunjungan ke Malaysia Rabu pekan depan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Migrant Care, Anis Hidayah kepada Tempo, Kamis (26/8).
KEDAULATAN MARITIM
KSAL: Belum Perlu Gelar Pasukan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Kamis, 26 Agustus 2010
JAKARTA (Suara Karya): Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan, keberadaan kapal-kapal patroli TNI Angkatan Laut di beberapa titik perbatasan maritim Indonesia dengan negara tetangga, masih dalam kapasitas cukup dan efektif.
Empat RUU Pertahanan Harus Dirombak
Sumber: metrotvnews.com | Tgl terbit: Kamis, 26 Agustus 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: Empat rancangan undang-undang bidang pertahanan dan keamanan yang tengah dan akan digodok DPR saat ini harus dirombak total agar RUU tersebut berjalan sinergis jika telah disahkan. "Jangan sampai tumpang tindih," ujar mantan Koordinator Kontras Usman Hamid di Jakarta, Rabu (25/8).
Pemerintah Tak Serius Lindungi WNI
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Rabu, 25 Agustus 2010
INILAH.COM, Jakarta - Banyaknya WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia membuktikan ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi warganya. "Ini membuktikan pemerintah tidak serius terhadap WNI," kata Wakil Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (25/8).
SBY diuji ancaman mati 345 WNI
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Rabu, 25 Agustus 2010
JAKARTA - Komitmen Presiden SBY melindungi warga negaranya kembali diuji. Sedikitnya 345 WNI terancam hukuman mati di negeri jiran Malaysia. Komitmen pemerintah dipertaruhkan.
Diplomasi Lemah, KBRI Malaysia Perlu Diaudit
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 25 Agustus 2010
Jakarta - Kinerja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia mendapat sorotan tajam pasca insiden penangkapan 3 petugas DKP dan rencana ratusan WNI yang akan dihukum mati. Muncul desakan agar kinerja KBRI Malaysia diaudit.
Analisis==>TKI- KU MalangOleh Yordan Gunawan SHln MBA
Sumber: kr.co.id | Tgl terbit: Rabu, 25 Agustus 2010
KABAR dari negeri tetangga Malaysia sepertinya tak akan pernah habis. Usai penawanan 3 orang petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau oleh Polisi Diraja Malaysia, kini muncul masalah TKI. Semua diawali informasi yang disampaikan Migrant Care bersama Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta Infid mengenai 345 WNI (yang kesemuanya pekerja) di Malaysia dan terancam hukuman mati dengan tuduhan penyelundupan narkoba dan pembunuhan.
Partai Demokrat -Golkar Debat Soal Malaysia di Rapat Paripurna DPR
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Rabu, 25 Agustus 2010
PARIPURNA DPR: Menteri Keuangan Agus Martowardojo (tengah bawah) beserta jajarannya mengahadiri rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8). Paripurna digelar dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2011. Jakarta (SIB)
Bantah Data Migrant Care, Hanya 177 WNI Dihukum Mati
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 24 Agustus 2010
JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan data resmi terkait Warga Negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di Malaysia.
TKI di Ujung Maut, Pemerintah Lamban
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 24 Agustus 2010
NASIB buruk tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia seperti cerita yang tidak jelas kapan akan berakhir. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana Nirmala Bonat disetrika hingga kuit tubuhnya mengelupas oleh majikannya di Malaysia.
Diplomasi Bebaskan TKI dari Hukuman Mati
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 24 Agustus 2010
JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie optimis tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang terancam hukuman mati dapat dibebaskan melalui jalur diplomasi sesama negara serumpun.
Tiang Gantung Menunggu Pahlawan Devisa
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 24 Agustus 2010
JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat enam juta tenaga kerja Indonesia (TKI) bekerja di 42 negara yang berasal dari 361 kabupaten/kota di 33 provinsi di Indonesia.
Buruh migran
Muhaimin: Pemerintah Tak Tinggal Diam

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 24 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur masih terus memverifikasi puluhan warga negara Indonesia yang dipenjara. Sampai saat ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum menemukan satu pun tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di Malaysia.
345 WNI di Malaysia Terancam Hukuman Mati
Sumber: dunia.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 24 Agustus 2010
VIVAnews -SEKITAR 345 Warga Negara Indonesia terancam hukuman mati di Malaysia. Mereka kini dalam proses pengadilan untuk dakwaan kejahatan pembunuhan, dan perdagangan narkotika. Dua diantaranya, Bustamam bin Bukhari dan Tarmizi bin Yakob, warga Aceh telah divonis mati pada 18 Agustus 2010 lalu.
177 WNI Dipidana Mati, Pemerintah Bentuk Tim
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 24 Agustus 2010
VIVAnews - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan pemerintah akan membentuk tim advokasi bagi warga negara Indonesia yang divonis hukuman mati di Malaysia. Sejauh ini, Kementerian Luar Negeri mencatat ada 177 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang divonis pidana mati di berbagai tingkat pengadilan.
SBY tak Tahu 345 WNI Bakal Dihukum Mati
Sumber: hariansumutpos.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata belum tahu kalau ada 345 warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di Malaysia. Ketidaktahuan presiden ini terungkap dari juru bicara presiden Julian Aldin Pasha kepada wartawan di sela acara buka puasa bersama di Cikeas, Minggu (22/8).
SBY Didesak Minta Pengampunan 345 TKI yang Divonis Mati di Malaysia
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
Jakarta - Sebanyak 345 TKI kasus narkoba dan pembunuhan divonis mati di Malaysia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak meminta pengampunan kepada Malaysia.
Kerja Sama Militer TNI-AS Dinilai Bisa Rugikan Indonesia
Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
JAKARTA--Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai kerja sama antara militer Amerika Serikat dan Tentara Nasional Indonesiaâ??Komando Pasukan Khusus--dapat merugikan Indonesia.
RI bantu terpidana mati di Malaysia
Sumber: bbc.co.uk | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
Pemerintah Indonesia menjanjikan bantuan pembelaan dan perlindungan kepada 345 WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia.
Kontras Yakin Menangkan Gugatan Kasus Sjafrie
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yakin akan memenangkan gugatan terhadap Keputusan Presiden pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
Pemerintah Wajib Urus 345 TKI yang Divonis Mati
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
JAKARTA - Kementrian Luar Negeri diminta untuk proaktif terhadap nasib 345 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di Malaysia. Misalnya, dengan mengirimkan nota kepada pemerintah Malaysia.
Struktur Polri Harus Dibenahi
Sumber: surabayapost.co.id | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
Jakarta - 540 pendukung Petisi Keprihatinan mendesak Presiden SBY mencopot petinggi Polri yang terlibat praktik mafia hukum. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung upaya reformasi ini karena positif untuk perbaikan Korps Bhayangkara itu.
Kontras: Pulangkan 345 WNI dari Malaysia
Sumber: ninternasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mendorong pemerintah untuk mengupayakan ekstradisi terhadap 345 warga negara Indonesia di Malaysia yang terancam menghadapi tiang gantungan.
KASUS PENGANIAYAAN TAMA
LPSK Dinilai Tak Memberikan Peran Positif

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
JAKARTA (Suara Karya): Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dinilai tidak memberikan peran positif dalam pengungkapan kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Wacth (ICW) Tama Satrya Langkun. Seharusnya, lembaga tersebut menggunakan fungsinya dengan mendorong penegakan hukum.
540 Orang Ajukan Petisi,
SBY Diminta Benahi Polri

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
JAKARTA (Suara Karya): Sedikinya 50 orang dari berbagai kalangan di masyarakat mengajukan petisi, di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Minggu (22/8). Mereka mewakili 540 pendukung petisi, mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertindak tegas, mencopot para oknum petinggi Polri yang terlibat praktik mafia hukum.
Galang Sejuta Dukungan untuk Reformasi Polri
Gabungan LSM dan Tokoh Bikin Petisi

Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
JAKARTA - Citra Polri yang coreng moreng membuat gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sejumlah tokoh menggalang petisi penyelamatan Polri di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (22/8). Dalam waktu lima hari hingga Kamis (26/8), mereka menargetkan sejuta orang mendukung petisi tersebut untuk kemudian diserahkan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
540 Petisi untuk Polri dan Kejaksaan
Sumber: tribunkaltim.co.id | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
BAGAIMANA cara memperbaiki kinerja aparat kepolisian? Sebuah pertanyaan yang begitu sulit dijawab oleh rakyat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menutup mata betapa buruk kinerja aparat kepolisian. Tentu sebagai seorang kepala negara, SBY tidak bisa melakukan tindakan secara semena-mena mengganti semua personel di tubuh Polri.
Desak SBY Tangkap Mafia Polri
Sejumlah Tokoh Galang Petisi Reformasi Polisi

Sumber: pontianakpost.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
PETISI UNTUK POLISI : Sekitar 50 orang membacakan Petisi Keprihatinan untuk Presiden SBY di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin. Mereka mewakili 540 pendukung petisi untuk mendesak Presiden SBY mencopot petinggi Polri yang terlibat praktik mafia hukum. Ukon Furkon Sukanda/Indopos
Menurut ICW Polisi Tidak Terbuka
Sumber: indosiar.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
indosiar.com, Jakarta - Kasus penganiayaan terhadap aktivis ICW, Tama Langkun dan pelemparan bom molotov atas majalah Tempo hingga masih belum jelas penyelesaiannya. Indonesia Coruption Watch menilai kepolisian sejauh ini tertutup dalam melakukan penyelidikan, padahal, dari 13 orang saksi kasus Tama dan 9 saksi kasus Tempo, jelas mengindikasikan keterlibatan seorang oknum kepolisian berpangkat akbp berinisial S.
Vonis Mati 345 WNI, Pemerintah Bertindaklah!
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
VIVAnews -Hubungan dua serumpun Indonesia dan Malaysia terus saja dirundung kasus. Sesudah 3 petugas DKP ditangkap negeri itu, kini yang riamai dibicarakan soal 345 warga negara Indonesia terancam hukuman di Malaysia. Mereka dituduh terlibat berbagai kasus kejahatan di negeri itu, dari janayah (perampokan) pembunuhan hingga kasus narkotika.
Kasus TKI di Malaysia
Salahnya Menlu dan Mennakertrans

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Terkait pernyataan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha bahwa Presiden SBY belum mengetahui soal 345 WNI di Malaysia yang terancam hukuman mati, Direktur Migrant Care Anis Hidayah menilai hal tersebut sungguh keterlaluan.
345 WNI di Malaysia terancam hukuman mati
Sumber: nasional.kontan.co.id | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
JAKARTA. Sebanyak 345 warga negara Indonesia terancam hukuman mati di Malaysia. Sayangnya, pemerintah mengaku tak bisa menyelesaikan kasus tersebut lewat jalur politik.
Dua TKI Divonis Mati, Pemerintah Gerilya Minta Pengampunan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan mengupayakan agar dua terpidana mati warga Indonesia di Malaysia mendapatkan pengampunan. Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Tatang B. Razak, mengatakan masih mempelajari soal itu.
Malaysia Vonis Mati 2 WNI
Ada 345 Orang Menunggu Eksekusi

Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
JAKARTA - Kedaulatan Indonesia di mata Malaysia tampaknya sudah sangat lemah. Indikasinya, minimnya perlindungan pemerintah terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjerat hukum di Negeri Jiran. Pada Rabu (18/8) lalu, Mahkamah Agung Malaysia memberikan kado kemerdekaan RI dengan vonis hukuman gantung sampai mati kepada dua WNI asal Aceh yakni Bustaman bin Bukhari dan Tarmizi bin Yacob.
345 WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
JAKARTA- Migrant Care, Kontras, dan Infid mencatat bahwa hingga saat ini terdapat 345 kasus warga negara Indonesia (WNI), termasuk buruh migran di Malaysia yang terancam hukuman mati.
Kredibilitas Polri Menangani Kasus Tama dan Tempo Dipertanyakan
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peran Kepolisian RI kembali disorot. Akuntabilitas mereka dipertanyakan menyusul penyelidikan terhadap kasus pelemparan bom molotov ke Kantor Majalah Tempo dan penganiayaan aktifis ICW Tama S. Langkun melempem.
LPSK dan Komnas HAM Tak Serius Tangani Kasus Tama
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Kontras, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tempo menyoroti peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberi perlindungan terhadap aktivis ICW Tama S. Lankun.
Penyelidikan Kasus ICW Dinilai Masih "Zero"
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
VIVAnews - Aparat kepolisian dianggap lamban mengungkap peristiwa penganiayaan salah satu aktivis Indonesian Cooruption Watch (ICW) Tama S Langkun, dan ledakan bom molotov di kantor Tempo. Padahal kasus itu sudah berlalu 45 dan 47 hari.
Polri Dituntut Ungkap Pelaku Penyerangan Tama dan Tempo
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - LBH Jakarta, Kontras, ICW dan Tempo menuntut Polri mengusut tuntas pelaku pelemparan bom molotov ke Kantor Majalah Tempo dan penyerangan aktifis ICW Tama S. Langkun. Pasalnya, sejak peristiwa itu terjadi, dalam waktu yang berdekatan, hingga kini hasilnya nihil.
Polisi Dinilai Tak Serius Usut Kasus Tama & Tempo
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
Jakarta - ICW, LBH Jakarta dan Kontras menilai polisi tidak serius menangani kasus penyerangan aktivis ICW Tama S Langkun dan pelemparan bom molotov di Kantor Tempo. Koalisi 3 organisasi ini mendesak Polri segera menuntaskan kasus ini.
Kasus Penganiayaan Aktivis
Polisi Didesak Segera Periksa AKBP 'S'

Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
INILAH.COM, Jakarta- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak Polda Metro Jaya segera memeriksa AKBP 'S' terkait peristiwa penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun. S diduga memiliki informasi penting terkait kasus tersebut.
LBH Jakarta Tempuh Jalur Hukum jika Kasus Tama di SP3
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nurcholis, menyatakan, pihaknya akan mengajukan pra peradilan apabila pihak kepolisian mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) terhadap kasus penganiyaan aktivis ICW, Tama S Langkun.
Petisi Keprihatinan
Selamatkan Polri, SBY Harus Bertindak

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan tokoh dan aktivis mengungkapkan keprihatinan atas buruknya kondisi penegakan hukum di Indonesia dan tidak adanya pembenahan di tubuh Kepolisian.
Kelompok Petisi Desak Reformasi di Tubuh Polri
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
JAKARTA - Sejumlah tokoh yang menamakan dirinya kelompok Petisi mendesak Kepolisian Republik Indonesia melakukan perubahan di institusi tubuhnya.
Masyarakat Sipil Sampaikan Petisi
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat membacakan petisi berjudul "Kembalikan Negara Hukum, Selamatkan Polri," di halaman gedung Mahkamah Konstitusi, Minggu (22/). Pembacaan petisi dilakukan oleh Taufik Basari, pengacara Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah, serta sekitar 50 aktivis, pekerja profesional, dan perorangan.
Tak Jelas, Pengusutan Kasus Aktifis ICW
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
JAKARTA -- Lebih sebulan terjadi, kasus penganiayaan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun, belum juga terungkap. Hingga kini belum diketahui pihak dibalik penganiayaan yang terjadi 8 Juli 2010 tersebut.
345 WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia
Presiden Belum Tahu

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mengetahui perihal adanya 345 warga negara indonesia yang terancam hukuman mati di Malaysia. "Presiden belum mendengar," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldin Pasha kepada Kompas.com, di sela acara buka puasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dengan keluarga besar Partai Demokrat di Cikeas, Minggu (22/8/2010).
REFORMASI POLRI
LSM desak Presiden untuk mereformasi Polri

Sumber: nasional.kontan.co.id | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
JAKARTA. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak pada Presiden RI.Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melakukan reformasi di tubuh Kepolisian RI (Polri).
AKTIVIS ICW DIBACOK
Koalisi LSM Pertanyakan Keseriusan Polri Ungkap Upaya Pembunuhan Tama S Langkun

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 22 Agustus 2010
Upaya pembunuhan aktivis Indonesian Corruption Watch, Tama S Langkun, telah lebih sebulan berlalu (Kamis, 8/7).
Ratusan WNI Terancam Pidana Mati di Malaysia
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Sabtu, 21 Agustus 2010
Jakarta, Kompas - Ratusan warga negara Indonesia, banyak di antaranya buruh migran, terancam hukuman mati di negeri tetangga Malaysia dengan tuduhan narkoba dan pembunuhan.
Hukum Gantung
Gunakan Diplomasi HAM pada Malaysia

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Sabtu, 21 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Indonesia harus segera melakukan diplomasi yang mendesak kepada Pemerintah Malaysia terkait perjuangan pembebasan terhadap dua warga negara Indonesia (WNI) yang divonis hukuman gantung di Malaysia. Pemerintah harus memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) bagi ratusan WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia.
Pemerintah Didesak Bebaskan Terpidana Mati di Malaysia
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Sabtu, 21 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah kalangan mendesak pemerintah Indonesia membebaskan dua warga Aceh, Bustaman dan Tarmizi, yang kini menunggu pelaksanaan hukuman mati di Malaysia.
Malaysia Vonis Mati Dua WNI
345 TKI Menunggu Eksekusi

Sumber: pontianakpost.com | Tgl terbit: Sabtu, 21 Agustus 2010
JAKARTA â?? Kedaulatan Indonesia di mata Malaysia, tampaknya, sudah sangat lemah. Indikasinya, minimnya perlindungan pemerintah terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang terjerat hukum di negeri jiran itu. Misalnya, Rabu (18/8), Pengadilan Shah Alam, Selangor, memberikan kado hari kemerdekaan RI dengan vonis hukuman gantung sampai mati kepada dua WNI asal Aceh. Dua terpidana itu adalah Amri Ibrahim, 36, dan Musliandy Alamsyah, 26. Mereka divonis mati karena terbukti memiliki 342,1 gram ganja dan dituduh menjadi pengedar di kawasan Klang, Selangor.Ironisnya, pemerintah RI terkesan cuci tangan atas kasus dua WNI tersebut. Pemerintah kurang memberikan perhatian dan bantuan hukum kepada mereka.
Kantor Polisi Harusnya Nyaman Bagi Masyarakat
Sumber: hariansumutpos.com | Tgl terbit: Sabtu, 21 Agustus 2010
Kantor polisi harus menjadi tempat yang nyaman bagi setiap orang yang masuk ke dalamnya. Demikian dikatakan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Oegroseno, pada talkshow di Studio 2 Starnews 102.6 FM, Jalan T Amir Hamzah Medan, Kamis (19/8) pukul 09.30 WIB.
Malaysia Siap Gantung Dua Warga Aceh
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Jumat, 20 Agustus 2010
RMOL. Setelah pada 1 Juli 2010 ada kasus pembebasan majikan yang menyiksa TKI bernama Kunarsih hingga meninggal dunia oleh pengadilan di Kuala Lumpur, Malaysia bikin geram masyarakat Indonesia lagi dalam kasus penangkapan tiga petugas pengawas kelautan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Bintan, Kepulauan Riau Indonesia.
SBY Tidak Tahu Ratusan WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia?
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Jumat, 20 Agustus 2010
RMOL. Vonis hukuman gantung terhadap dua warga negara Indonesia asal Aceh dijatuhkan tak berselang lama setelah Presiden SBY melakukan kunjungan bilateral ke Malaysia pada tanggal 18-19 Mei 2010.
Badroddin Haiti tidak Persoalkan Pandangan ICW
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Jumat, 20 Agustus 2010
JAWA TIMUR--MI: Kapolda Jawa Timur yang baru Irjen Badroddin Haiti menyatakan dirinya tidak mempersoalkan pandangan Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait perwira Polri pemilik 'rekening gendut'.
LSM Desak Pemerintah Serius Tangani 2 WNI Aceh
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 20 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta â?? Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat, Migrant Care, Kontras dan Infid mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memperjuangkan pembebasan kasus 2 WNI asal Aceh yang divonis hukuman mati oleh Pemerintah Malaysia pada 18 Agustus lalu.
Kasus Narkoba
Dua WNI Dihukum Gantung di Malaysia

Sumber: internasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 20 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Dua warga negara Indonesia (WNI) asal Aceh divonis hukuman gantung oleh Pemerintah Malaysia. Vonis hukuman gantung tersebut dijatuhkan pada 18 Agustus lalu, satu hari setelah peringatan Hari Kemerdekaan ke-65 RI.
Hukuman Gantung Dua WNI
Upaya Pemerintah Sudah Maksimal

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 20 Agustus 2010
BANDA ACEH, KOMPAS.com - Upaya Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membantu warganya yang divonis hukuman mati, Bustamam bin Bukhari dan Tarmizi Yacob, di Malaysia sudah maksimal. Meskipun demikian, para terpidana hukuman mati dipersilakan mengajukan grasi kepada Yang Dipertuan Agung Kerajaan Malaysia.
Malaysia Siap Gantung Dua Warga Aceh
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Jumat, 20 Agustus 2010
RMOL. Setelah pada 1 Juli 2010 ada kasus pembebasan majikan yang menyiksa TKI bernama Kunarsih hingga meninggal dunia oleh pengadilan di Kuala Lumpur, Malaysia bikin geram masyarakat Indonesia lagi dalam kasus penangkapan tiga petugas pengawas kelautan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Bintan, Kepulauan Riau Indonesia.
Divonis Mati, TKI Surati Gubernur
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Jumat, 20 Agustus 2010
DUA TKI asal Aceh, Bustaman bin Bukhari dan Tarmizi bin Yacop, divonis hukuman gantung di penjara Pokok Sena, Kedah, Malaysia. Keduanya meminta perhatian Gubernur Aceh untuk membuat permohonan ampun kepada Kerajaan Malaysia agar hukuman keduanya diringankan.
Malaysia Gantung Dua Warga Aceh
Sumber: beritasore.com | Tgl terbit: Kamis, 19 Agustus 2010
BANDA ACEH ( Berita ) : Dua warga Indonesia asal Aceh berinisial BS dan TI divonis gantung di Malaysia karena terlibat peredaran narkotika.
Dua TKI Terpidana Mati di Malaysia Minta Perhatian Gubernur Aceh
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 19 Agustus 2010
BANDA ACEH--MI: Dua tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Aceh yang divonis hukuman gantung di Penjara Pokok Sena, Kedah, Malaysia, minta Gubernur Aceh mengajukan permohonan ampun kepada Kerajaan Malaysia agar hukuman mereka diringankan.
KoNTRAS: Penuhi permintaan terpidana mati di Malaysia
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Kamis, 19 Agustus 2010
BANDA ACEH - Wakil koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KoNTRAS) Aceh, Asiah Uzia mendesak Pemerintahan Aceh untuk bisa memenuhi permintaan warganya yang menjadi terpidana mati oleh Mahkamah Agung Malaysia.
Terancam Hukuman Gantung, Warga Aceh di Malaysia Minta Bantuan Gubernur
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 19 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Banda Aceh - Dua warga Aceh di Malaysia, Bustamam bin Bukhari dan Tarmizi bin Yakob, yang terancam hukuman mati di Malaysia menyurati Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, terkait vonis hukuman gantung yang menimpa mereka di Negeri Jiran itu karena kasus ganja, Kamis (19/8).
Malaysia Gantung Dua Warga Aceh
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Kamis, 19 Agustus 2010
Dua warga Indonesia asal Aceh berinisial BS dan TI divonis gantung di Malaysia karena terlibat peredaran narkotika. Wakil Koordinator Badan Pekerja KontraS Aceh Asiah Uzia di Banda Aceh, Rabu menyatakan, berita itu diketahui dari isi surat yang ditandatangani BS dan dikirim ke KontraS Aceh Rabu (18/8).
2 Warga Aceh Akan Digantung di Malaysia
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 19 Agustus 2010
BANDA ACEH - Dua warga asal Aceh di Malaysia, Bustamam Bukhari dan Tarmizi Yakob divonis gantung oleh Mahkamah Agung (MA) setempat, karena terlibat kasus ganja.
Remisi buat Pollycarpus Dinilai Usik Keadilan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 18 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemberian remisi lebih dari tujuh bulan untuk Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi Munir, kurang pas dan mengusik rasa keadilan publik. Menurut Wakil Koordinator II Kontras Haris Azhar, masyarakat akan bertanya-tanya atas pemberian remisi terhadap Pollycarpus itu.
Nanan-Oegro Makin Dijagokan Menjabat Kapolri
Sumber: jawapos.com | Tgl terbit: Rabu, 18 Agustus 2010
KANDIDAT yang bakal menggantikan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) terus digodok Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kabar yang beredar di lingkungan Mabes Polri menyebutkan, dari delapan nama yang diusulkan kini tinggal dua nama yang ditimang-timang. Yakni, Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Nanan Soekarna dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Oegroseno.
Kapolri Jenderal Bambang HD Harus Turun
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 17 Agustus 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemunculan kembali Kapolri Bambang Hendarso Danuri pagi ini, tidak serta merta membuat permasalahan menghilangnya Kapolri sejak Jumat (13/08/2010) lalu.
Muncul Sesaat, Kapolri Kembali "Menghilang"
Sumber: metronews.fajar.co.id | Tgl terbit: Selasa, 17 Agustus 2010
JAKARTA -- Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri lagi-lagi tidak menghadiri acara bersama Presiden SBY. Meski tampil sehat pada pagi hari kemarin, siangnya dia kembali tak muncul saat SBY memberikan pidato kenegaraan di gedung DPR.
Polycarpus Dapat Remisi 1 Bulan
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Selasa, 17 Agustus 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polycarpus, terpidana kasus pembunuhan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kontras, Munir, mendapatkan pemotongan masa tahanan selama satu bulan, dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke 65 kemerdekaan RI, yang jatuh pada hari ini, Selasa (17/8/2010).
Pemberian Remisi Pollycarpus Tidak Ada Masalah
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Selasa, 17 Agustus 2010
Bandung, CyberNews. Kepala Kanwil Kumham Jabar, Danny Hamdani Kusumapradja menegaskan pemberian remisi kepada warga binaan di Lapas binaannya termasuk kepada terpidana 20 tahun dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto sudah sesuai aturan. Pollycarpus mendapat remisi 7 bulan 10 hari.
Pemberian Remisi kepada Pollycarpus Dipertanyakan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 17 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemberian remisi oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dipertanyakan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemberian remisi untuk Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, mengusik rasa keadilan publik.
Rudy Satrio Anggap Wajar Remisi untuk Pollycarpus
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 17 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pakar hukum pidana Rudy Satrio menilai remisi tujuh bulan 10 hari bagi Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, wajar. "Karena dulu, ada kesalahan fundamental yang dilakukan jaksa saat mengajukan Peninjauan Kembali," ujar Rudy melalui telepon, Selasa (16/8).
Secara Kepangkatan, Nanan Paling Pas
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 16 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Usman Hamid, mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), menilai bahwa Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna adalah orang yang pas menggantikan Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri jika dilihat dari pangkatnya. Hal tersebut disampaikan Usman dalam jumpa pers menerima laporan sempat menghilangnya Kapolri Bambang Hendarso, di kantor Kontras, Jakarta, Senin (16/8/2010).
Usman Hamid: Pidato Presiden Sangat Datar
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 16 Agustus 2010
JAKARTA - Tak hanya beberapa anggota DPR yang menanggapinya pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan negatif, mantan Koordinator Kontras Usman Hamid juga menanggapinya dengan sama. Usman menilai pidato Presiden sangat datar.
HUT RI
Menhuk dan HAM Belum Tahu Poly Dapat Remisi

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 16 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, dirinya belum mengetahui apakah Polycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan aktivis Kontras, Munir, merupakan satu dari 35.000 orang yang akan mendapatkan remisi pada HUT ke-65 Kemerdekaan RI, Selasa (17/8/2010) besok. "Saya belum tahu, belum dapat datanya," kata Patrialis yang ditemui wartawan di kantornya, Senin (16/8/2010) sore.
Pollycarpus Dapat Remisi, Usman Hamid Berang
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 16 Agustus 2010
JAKARTA - Terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto mendapat remisi selama tujuh bulan dalam rangka HUT ke-65 Republik Indonesia.
Presiden Diminta Berhentikan Kapolri
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 16 Agustus 2010
JAKARTA - Tidak munculnya Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri selama tiga hari ini, masih menuai kritik dari berbagai kalangan, meski Kapolri telah melantik perwira tinggi polisi hari ini.
Remisi 7 bulan bagi Pollycarpus jauh dari rasa keadilan
Sumber: solopos.com | Tgl terbit: Senin, 16 Agustus 2010
Jakarta--Remisi 7 bulan yang diberikan bagi terpidana kasus pembunuhan aktivis Munir, Pollycarpus diprotes. Mantan pilot maskapai Garuda Indonesia itu dinilai tidak pantas mendapat remisi sebesar itu.
Kontras: Remisi Pollycarpus Berlebihan
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 16 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Usman Hamid, mantan Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, menilai bahwa remisi 7 bulan yang diberikan kepada Pollycarpus, terpidana pembunuhan Munir, terlalu berlebihan. Kebijakan pemberian remisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
MISTERI KAPOLRI
Kontras Tetap Harus Periksa Jenderal BHD

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Senin, 16 Agustus 2010
RMOL. Meskipun sudah kembali bekerja di kantornya di Mabes Polri, sejumlah aktivis tetap akan melaporkan "hilangnya" Kapolri Jenderal Bambang Hindarso Danuri (BHD) ke kantor Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) di kawasan Jl Borobudur, Jakarta.
Pollycarpus Dapat Remisi 7 Bulan
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 16 Agustus 2010
VIVAnews - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menyesalkan pemberian remisi terhadap terpidana pembunuhan aktivis Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto.
Presiden Dituntut Berhentikan Kapolri
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 16 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Kompak Ray Rangkuti mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mencopot Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dari jabatan Kepala Kepolisian RI. Hal tersebut dikarenakan, menurut Ray, Kapolri telah melakukan beberapa pelanggaran, yakni berbohong kepada publik, teledor, pelanggaran indisipliner, dan tidak pro terhadap pemberantasan mafia hukum.
Remisi Polycarpus Tidak Patut
Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Senin, 16 Agustus 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberian remisi 7 bulan dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke 65 terhadap terpidana pembunuhan aktivis Munir, Polycarpus, adalah sesuatu yang tidak patut. Pasalnya hal tersebut dilakukan ditengah-tengah kebuntuan pemecahan kasusnya.
Pergantian Kapolri Harus Libatkan LSM
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 16 Agustus 2010
JAKARTA- Habisnya masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri pada Oktober mendatang, dinilai sebagai momen untuk melakukan reformasi birokrasi di tubuh Polri.
Polycarpus Dapat Remisi Menkumham Belum Tahu
Sumber: tribun-timur.com | Tgl terbit: Senin, 16 Agustus 2010
JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menyatakan dirinya belum mengetahui apakah terpidana kasus pembunuhan aktivis Kontras, Munir, Polycarpus, merupakan satu dari 35 ribu orang yang akan mendapatkan remisi dalam Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI yang jatuh pada Selasa, (17/8/2010) besok.
Kapolri Bakal Masuk Daftar Orang Hilang Kontras
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 16 Agustus 2010
JAKARTA- Sejumlah elemen masyarakat sipil siang nanti bakal melapor ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan (Kontras) atas raibnya Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri selama tiga hari.
RUU Intelijen Dinilai Tak Berperspektif HAM
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 15 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Rancangan Undang-undang Intelijen dinilai tidak berpersepektif hak asasi manusia (HAM). Hal itu mengemuka dalam diskusi "Mengurai Benang Kusut Regulasi Bidang Pertahanan dan Keamanan" di Jakarta kemarin.
Perlunya Mekanisme Koreksi dalam RUU Intelijen Negara
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 12 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Draf RUU Intelijen Negara dinilai masih belum menyertakan mekanisme koreksi. Padahal, menurut Perwakilan Kontras, Puri Kencana Putri, mekanisme koreksi ini penting untuk mengungkapkan segala bentuk praktik penyimpangan yang dilakukan intel.
Pelaku Penembakan di Rumah Aktivis Buruh belum Terungkap
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 12 Agustus 2010
MALANG-MI: Kepolisian Resor (Polres) Malang, Jawa Timur, hingga kini belum mampu menangkap pelaku penembakan di rumah aktivis Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Malang. Sehingga motif teror terhadap aktivis buruh itu juga belum terungkap.
Bambang, dari Aktivis ke Lingkaran Inti KPK
Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 12 Agustus 2010
VIVAnews - Bambang Widjajanto dikenal sebagai pengacara yang dekat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bambang yang juga aktivis tersebut kini mencoba masuk dalam lingkaran inti KPK dengan menjadi calon pimpinan institusi antikorupsi itu menggantikan Antasari Azhar.
Pemerintah Didesak Bebaskan Tapol-Napol Makar
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 12 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menjelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-65, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) beserta sejumlah elemen lain yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak pemerintah untuk membebaskan tahanan politik-narapidana politik (tapol-napol) yang diduga melakukan makar.
Polisi Masih Selidiki Penembakan Aktivis
Sumber: regional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 12 Agustus 2010
MALANG, KOMPAS.com - Aparat Polres Malang, Jawa Timur, masih melakukan penyelidikan terkait penembakan terhadap rumah aktivis di Malang.
Perlunya Mekanisme Koreksi dalam RUU Intelijen Negara
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Draf RUU Intelijen Negara dinilai masih belum menyertakan mekanisme koreksi. Padahal, menurut Perwakilan Kontras, Puri Kencana Putri, mekanisme koreksi ini penting untuk mengungkapkan segala bentuk praktik penyimpangan yang dilakukan intel.
Kontras: Polisi harus jamin hak asasi Ba'asyir
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Selasa, 10 Agustus 2010
JAKARTA (Bisnis.com): Polisi Republik Indonesia (Polri) harus memperhatikan pemenuhan hak-hak Abubakar Ba'asyir sebagai tahanan terkait dugaan keterlibatan aksi terorisme, termasuk menjelaskan dua alat bukti kepada tim penasihat hukum pengasuh Pondok Pesantren Ngruki tersebut.
Aktivis Maluku Mau Demo saat Sail Banda Ditangkap
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 10 Agustus 2010
JAKARTA--MI: Penangkapan dan penahanan sering kali dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Hal ini juga diungkapkan oleh KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan) kepada wartawan.
Massa FPI dan GUIB Surabaya Serang Masjid Ahmadiyah
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 10 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, SURABAYA - Sekitar 200 massa dari Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Surabaya menurunkan secara paksa papan nama Jamaah Ahmadiyah yang terpasang dimasjid An-Nur di Jalan Bubutan Gang 1 Nomor 2 Surabaya, Selasa (10/8). Setelah diturunkan, papan nama itu diinjak-injak, lalu dibawa pergi oleh massa.
Polri Selidiki Kematian Yawan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 10 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Markas Besar Kepolisian RI mengirim tim ke Papua untuk mengusut kematian aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM), Yawan Menase Wayeni. Mabes Polri juga sudah melayangkan surat ke Markas Kepolisian Daerah Papua untuk meminta keterangan lengkap soal penanganan kematian Yawan.
NU: Foke Rangkul FPI, Ada Kepentingan Politik
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 10 Agustus 2010
VIVAnews - Kehadiran Gubernur DKI Fauzi Bowo dalam acara hari ulang tahun Front Pembela Islam (FPI) menuai pro dan kontra publik. Bagi Nahdlatul Ulama (NU) langkah Fauzi Bowo itu tidak masalah. Itu adalah bentuk silaturahmi pimpinan daerah kepada warganya.
Rumah Aktivis Buruh Ditembaki
Kontras Menduga Pelaku Penembakan Orang Terlatih

Sumber: surabaya.detik.com | Tgl terbit: Senin, 09 Agustus 2010
Malang - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pelaku penembakan di rumah Luthfi Khafidz (45), Ketua Umum Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Malang dilakukan orang-orang profesional.
Rumah Aktivis Buruh Ditembaki
Kontras Desak DPR Bahas RUU Pembela HAM

Sumber: surabaya.detik.com | Tgl terbit: Senin, 09 Agustus 2010
Surabaya - Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah dan DPR segera membahas RUU Pembela HAM. Agar tidak terjadi kembali kasus kriminalisasi terhadap para pelaku gerakan sosial.
Kontras Nilai Negara Kembali Gagal Lindungi Aktivis
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 09 Agustus 2010
MALANG--MI: Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) menilai negara kembali gagal melindungi aktivis setelah terjadi kasus penembakan rumah Ketua Umum Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia Malang, Jawa Timur, Lutfi Chafidz.
Kontras: Tindakan Polisi Atas Yawan Tidak Bisa Dibenarkan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 09 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tidak membenarkan tindakan aparat kepolisian melakukan penyiksaan terhadap aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM), Yawan Wayeni, yang videonya beredar di situs You Tube.
Polisi Didesak Ungkap Kasus Penembakan Rumah Aktivis Buruh
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 09 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Malang - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya meminta polisi mengungkap penembak rumah Ketua Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia Kabupaten Malang, Lutfi Chafidz, di Dusun Cokro, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada Sabtu (7/8) lalu.
Ketua Demokrat Ikut Kecam Foke Rangkul FPI
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 09 Agustus 2010
VIVAnews - Sejumlah aktivis mengatasnamakan Forum Pluralisme Indonesia mengecam tindakan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo merangkul Front Pembela Islam untuk pengamanan bulan Ramadan.
Pembubaran FPI Harus Sesuai UU
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 09 Agustus 2010
Jakarta - Pemerintah didesak menindak tegas ormas yang melakukan kekerasan. Jika terbukti Front Pembela Islam (FPI) melakukan kekerasan maka patut dibubarkan. Pembubaran FPI harus sesuai dengan undang-undang.
DPD Minta SBY Soroti Kekerasan Ormas di Pidato Kenegaraan
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 09 Agustus 2010
Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta SBY menyoroti kerapnya budaya kekerasan oleh ormas di Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus nanti. Terlebih, premanisme ala ormas ini kerap dipakai oleh pemilik kekuasaan.
Komnas HAM Investigasi Video Kekerasan di Papua
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 09 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim mengatakan, Komnas HAM telah membentuk tim untuk mengklarifikasi dan menginvestigasi kasus penyiksaan hingga tewas aktivis Papua, Yawan Menase Wayeni.
Video Yawan Sudutkan Pemerintah
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 09 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah mengusut kasus penyiksaan terhadap seorang laki-laki yang diduga aktivis Papua, Yawan Wayeni.
Video Itu Beredar Setelah Setahun
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 09 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta -Video detik-detik terakhir kematian aktivis Papua, Yawan Wayeni, kini beredar di laman YouTube setelah setahun peristiwa itu berlalu. Kisah Yawan memanaskan situasi Papua.
Korupsi di pertambangan jadi sorotan
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Minggu, 08 Agustus 2010
JAKARTA: KPK diminta menelusuri dugaan korupsi di sektor pertambangan karena besarnya potensi kerugian negara, selain merusak hak ekonomi masyarakat.
Kajari Meulaboh Dilapor ke Kejagung
Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Sabtu, 07 Agustus 2010
MEULABOH - Institusi kejaksaan dan oknum-oknumnya yang diduga melakukan penyimpangan terus mendapat sorotan masyarakat. Di Aceh, misalnya, ketika publik sedang terbelalak dengan kasus dugaan pemerasan oleh tiga oknum jaksa Kejari Calang, tiba-tiba dalam waktu hampir bersamaan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Meulaboh Syamsul Bahri SH dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) karena dinilai lamban dan kurang serius mengusut sejumlah kasus.
Dubes Palestina Resmikan Pusat Kajian HAM
Sumber: tribunkaltim.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 07 Agustus 2010
JAKARTA, tribunkaltim.co.id- Duta Besar Palestina di Jakarta Fariz N Mehdawi dijadwalkan meresmikan Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia milik Universitas Kristen Indonesia pada Selasa (10/8).
Pembentukan KKR di Aceh Bukan Mencari Kesalahan
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Kamis, 05 Agustus 2010
Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) bukan bertujuan menjerat atau mengadili para pihak, baik TNI/Polri maupun GAM yang terlibat dalam tindak kekerasan di Aceh pada masa konflik.
Razia Wewenang Polisi, Bukan Ormas
Sumber: radarjogja.co.id | Tgl terbit: Kamis, 05 Agustus 2010
Tak terasa sebentar lagi bulan Ramadan tiba. Salah satu gejala yang menonjol setiap Ramadan adalah, adanya razia (sweeping) tempat hiburan malam, oleh Satpol PP maupun beberapa organisasi massa (ormas) yang berlabel agama, seperti FPI (Front Pembela Islam). Dan yang memprihatinkan, biasanya razia selalu dibarengi oleh aksi kekerasan ormas tersebut. Pertanyaannya kini, sejauh mana legalitas ormas-ormas itu dalam melakukan razia? Lalu di mana posisi pihak aparat (kepolisian)? Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri beberapa waktu lalu telah mengatakan dengan tegas, bahwa Ramadan tahun ini tidak akan ada aksi razia yang dilakukan secara liar oleh organisasi massa.
Zafrulloh: Ahmadiyah Tidak Pernah Dibubarkan
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Kamis, 05 Agustus 2010
Jakarta, RMOL. Pemerintah pusat diminta memperjelas dan mempertegas status Jamaah Ahamadiyah Indonesia (JMI). Permintaan itu disampaikan anggota JMI dari Desa Manislor, Kuningan, Jawa Barat, yang siang ini (Kamis, 5/8) menemui LBH Jakarta, YLBH Indonesia dan Kontras.
Kekerasan terhadap Ahmadiyah
Pemerintah Harus Bertanggung Jawab

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 05 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bertanggung jawab atas tindak kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah yang mempertahankan masjidnya dari penyegelan di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat, beberapa hari lalu.
Video Pembunuhan Aktivis Papua Beredar
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 04 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Video amatir yang berisi detik-detik terakhir hidup Yawen Wayeni, aktivis Papua yang tewas Agustus tahun lalu beredar di YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=SRgkMFASjEU). Video berdurasi 7 menit 28 detik itu tampaknya diambil dengan kamera telepon genggam yang dipegang oleh pria berlogat Indonesia Timur.
Aktivis Desak Polisi Buka Pemilik Rekening Gendut
Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Selasa, 03 Agustus 2010
Jakarta -- Gabungan aktivis lembaga swadaya masyarakat kemarin mendatangi Markas Besar Kepolisian RI. Mereka mendesak Polri membuka identitas sejumlah perwira tinggi pemilik rekening ganjil kepada masyarakat. Namun upaya para aktivis itu menemui jalan buntu.
Satgas Pastikan Herman Belum Mundur
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Selasa, 03 Agustus 2010
JAKARTA - Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Kuntoro Mangkusubroto, membantah adanya perpecahan di tubuh tim yang pimpin. Ia mengaku hingga kemarin belum pernah menerima dan mengetahui adanya surat pengunduran diri dari salah seorang anggota Satgas Irjen Pol Herman Effendy.
Aktivis dan Polisi Tak Ada Titik Temu Soal Rekening Gendut
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 03 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Gabungan aktivis lembaga swadaya masyarakat kemarin mendatangi Markas Besar Kepolisian RI. Mereka mendesak Polri membuka identitas sejumlah perwira tinggi pemilik rekening ganjil kepada masyarakat. Namun upaya para aktivis itu menemui jalan buntu.
Mantan Dirut Bank Mandiri Pimpin Napi
Sumber: tribun-timur.com | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Sebelumnya bila Eduard Cornelis William Neloe biasa memimpin para sarjana dari perguruan tinggi bergengsi, maupun orang-orang terbaik dibidangnya. Kini, mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu mengatur para warga binaan di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Cipinang.
Matinya Nalar Kekuasaan
Sumber: suarapembaca.detik.com | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
Jakarta - Edouard Douwes Dekker (1820-1887), yang memakai nama samaran Multatuli (artinya; Aku banyak menderita), 150 tahun silam pernah menemui Gouverneur General Belanda untuk melakukan protes terhadap kebijakan yang nir kepentingan masyarakat pribumi. Meski Wong Londo, nurani Multatuli lebih tajam daripada para mandor, demang, dan bupati yang dijabat orang pribumi, yang tega memeras keringat bangsanya sendiri dengan tanpa ras-rasan.
Datangi Mabes Polri, 3 LSM Minta Penyelesaian Rekening Gendut Polri
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW), Imparsial dan Kontras mendatangi Mabes Polri. Ketiga LSM itu menagih penyelesaian kasus rekening gendut perwira polisi.
Aktivis Desak Polisi Buka Penyidikan Rekening Ganjil
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Aktivis Indonesia Corruption Watch, Imparsial, Kontras, dan Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Kebebasan Informasi Publik mendatangi Markas Besar Kepolisian. Mereka meminta polisi membuka penyidikan rekening ganjil para jenderal.
Kasus Tama Mirip Kasus Nasruddin Zulkarnaen
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kasus penganiayaan aktifis Indonesia Corruption Watch Tama Satrya Langkun, diduga mirip dengan kasus pembunuhan terhadap bos PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen. Dugaan ini terungkap saat rombongan aktifis dari ICW, Kontras, dan Imparsial bertemu Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Inspektur Jenderal Edward Aritonang di ruangannya siang tadi (2/8).
Koalisi LSM Cari Tafsir Soal Rekening Gendut Perwira Polri
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
Jakarta - Permintaan Koalisi LSM untuk membuka nama-nama rekening gendut ditolak Mabes Polri. Tak hilang akal, Koalisi LSM akan meminta tafsir ke Komisi Informasi Publik (KIP).
ICW Tuntut Bongkar Rekening Gendut Perwira
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
Liputan6.com, Jakarta: Enam orang perwakilan Indonesian Corruption Watch (ICW), Kontras, Imparsial, dan Media Link, mendatangi Divisi Humas Mabes Polri Di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (2/8) siang. Mereka menuntut polisi, agar membuka membuka nama-nama dan nilai besaran mengenai 17 rekening gendut milik perwira tinggi Polri yang telah diperiksa.
ICW Keukeuh Minta Rekening Polri Dibuka Lagi
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
INILAH.COM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Jaringan masyarakat sipil untuk kebebasan info publik, Kontras dan Imparsial meminta agar Presiden membentuk tim khusus untuk memantau kepolisian terkait dugaan kepemilikan rekening gendut Perwira Tinggi (Pati) Mabes Polri.
Kontras: Polri Lambat Bekuk Penganiaya Tama
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
VIVAnews - Pengusutan kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama Satrya Langkun dinilai sangat lamban. Penanganan kasus penyerangan ini tidak sesuai dengan janji Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.
Polisi Menilai Kasus Bom Molotov Tempo Ganjil
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Juru bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Edward Aritonang kepada rombongan aktifis anti korupsi menyatakan, banyak keganjilan pada kasus pelemparan bom molotov di kantor Majalah Tempo. "Botol bom molotov dalam keadaan tegak saat ditemukan," kata Kordinator Divisi Politik dan Hukum Kontras Edwin Partogi, menirukan ucapan Edward, kepada wartawan (2/8).
Aktivis Gagal Yakin Polisi Ungkap Rekening Ganjil
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Gabungan aktivis penggiat anti korupsi gagal meyakinkan polisi untuk membuka identitas pemilik rekening ganjil kepada masyarakat. â??Tidak ada titik temu antara kami dan Markas Besar Kepolisian,- kata Agus Suryanto, Anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, usai bertemu Kepala Divisi Humas Inspektur Jenderal Edward Aritonang sore tadi (2/8).
Polri Didesak Buka Pemilik Rekening Ganjil
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
JAKARTA--MI: Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Kontras, Imparsial, Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Kebebasan Informasi Publik meminta Polri membuka hasil pemeriksaan atas rekening ganjil milik polisi. Namun, Polri menyatakan tidak akan membuka hasil pemeriksaan rekening itu kepada publik.
Irjen Herman Mundur dari Satgas Karena Kasus Aan?
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
Jakarta - Mabes Polri menegaskan pengunduran diri Irjen Herman Effendi dari Satgas Anti Mafia Hukum tak terkait kasus rekening perwira polisi, tapi karena ada perbedaan pandangan. Sejauh ini tak ada kejelasan dalam hal apa perbedaan pandangan tersebut.
REKENING PERWIRA
ICW-Polri Tak Ada Titik Temu

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Polri tetap bersikukuh tidak akan mengumumkan identitas para perwira yang rekeningnya telah diselidiki secara internal. Berbagai rekening perwira itu dinilai tidak wajar sesuai laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
AKTIVIS ICW DIBACOK
Sangat Disayangkan Penuntasan Kasus Tama Sangat Lamban

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
Jakarta, RMOL. Proses penyelidikan terhadap kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun masih terus berjalan di kepolisian.
Kasus Molotov Tempo, Pernyataan Polisi Membingungkan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 02 Agustus 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Penasihat hukum TEMPO, Darwin Aritonang menyatakan bahwa pernyataan Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Inspektur Jenderal Edward Aritonang yang menyebutkan sejumlah keganjilan dalam kasus pelemparan bom molotov di kantor Majalah Tempo terkesan aneh.
Akademisi dan LSM: Usir Camat yang Jemur Keuchik
Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Jumat, 30 Juli 2010
BANDA ACEH - Ulah Camat Kuala Batee, Aceh Barat Daya (Abdya), Erwandi SKM yang Senin (26/7) siang menjemur sepuluh keuchik di halaman kantornya--dua di antaranya disuruh memungut beling dari botol yang pecah dia tendang--kemarin menuai protes dan sorotan tajam dari kalangan akademisi, aktivis LSM, dan pejabat provinsi di Banda Aceh.
DIPERSOALKAN KONTRAS
Kasus Rolet Rusia Ingin Dialihkan ke Bunuh Diri

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Rabu, 28 Juli 2010
JAKARTA (Suara Karya): Aktivis Kontras, Edwin Partogi menegaskan, pihaknya mencium ada upaya untuk mengaburkan dan rekaya dalam kasus pembunuhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan (STIKIP) Garut, Herman (23) alias Oday.
Penembakan Aktivis
Keluarga Aktivis Garut ke Propam Polri

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 27 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga korban melaporkan peristiwa penembakan anggota keluarganya Herman (23), mahasiswa STKIP di Garut, Jawa Barat oleh Briptu Sopan Sofian, anggota Polsek Pakenjang Garut pada 19 Juli 2010 ke Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Keluarga melapor didampingi Kontras.
Kontras Laporkan Briptu Sopan Sopian ke Propram
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 27 Juli 2010
JAKARTA - Kontras melaporkan Briptu Sopan Sopian anggota Polsek Pakenjeng, Garut, Jawa barat ke Propam Mabes Polri karena diduga menembak salah satu temannya, Herman di tempat kosan temannya.
Presiden SBY Didesak Tuntaskan Tragedi 27 Juli
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Selasa, 27 Juli 2010
Liputan6.com, Jakarta: Masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerukunan 124 (FKK-124) memperingati Tragedi 27 Juli di Jakarta, Selasa (27/7). Mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk mencari pelanggar hak asasi manusia dalam penyerbuan Kantor Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat, 14 tahun silam
Penembakan Aktivis
Briptu Sofian Bau Alkohol Sebelum Nembak

Sumber: regional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 27 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Saiful Anwar (22), salah satu saksi yang berada di lokasi penembakan Herman (23) oleh Briptu Sopan Sofian, mengaku mencium bau alkohol dari mulut Sofian sebelum penembakan.
AKTIVIS TEWAS TERTEMBAK
Datangi Mabes, Keluarga Minta Polisi Tindak Tegas Tersangka

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 27 Juli 2010
Jakarta, RMOL. Komisi orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) bersama keluarga korban penembakan oknum anggota polisi di Garut melaporkan peristiwa tersebut ke Divpropam Polri.
Herman Tewas, Keluarga Laporkan Oknum Polisi
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 27 Juli 2010
VIVAnews - Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Stikip) Garut, Jawa Barat, Herman tewas tertembak oleh anggota Polsek Pakenjeng, Garut, Briptu Sopan Sofyan.
Kontras Tolak Kerjasama Kopassus-Militer AS
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 27 Juli 2010
JAKARTA - Rencana kerja sama Kopassus AD dengan militer Amerika Serikat (AS) mendapat penolakan dari pegiat Hak Asasi Manusia (HAM).
Sempat dikabarkan akan dibubarkan, ratusan korban â??65 tuntut rehabilitasi
Sumber: solopos.com | Tgl terbit: Senin, 26 Juli 2010
Solo (Espos)--Ratusan korban tragedi 1965-1966 se-Soloraya menggelar diskusi di Gedung Mutiara Solo, Sabtu (24/7). Mereka yang rata-rata berusia di atas 60-tahun tersebut menuntut pemulihan nama mereka yang selama ini dicap sebagai tahanan politik.
Koalisi LSM Kritik Panglima TNI
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Senin, 26 Juli 2010
JAKARTA - Koalisi LSM di bidang penegakan HAM ramai-ramai mengkritik Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso. Djoko dianggap terlalu mudah menyatakan kasus HAM oleh TNI sudah selesai sehingga pihak AS bersedia memberi bantuan. Padahal, menurut koalisi, banyak pelaku yang belum dihukum.
Usut Tuntas Kematian Wartawan Kompas yang Janggal
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 26 Juli 2010
JAKARTA--MI: Preseden buruk kembali menodai upaya pemerintah untuk melindungi pembela hak asasi manusia (HAM). Setelah pelemparan bom molotov terhadap kantor redaksi Tempo yang disusul penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun, berita duka kini kembali menyelimuti publik.
Pemerintah Harus Usut Tuntas Pembunuhan Wartawan
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 26 Juli 2010
JAKARTA--MI: Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan pihaknya belum mendapatkan info yang menyeluruh pasal kematian Kepala Biro Kompas Kalimantan Timur M Syaifullah. Sejauh informasi yang didapat sekarang, ia berpandangan kejanggalan yang terjadi atas tewasnya pekerja media itu memang kuat.
Soal HAM Kopassus, Kontras Tolak Logika Panglima TNI dengan Senjata SBY
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 25 Juli 2010
Jakarta, RMOL. Dibukanya kembali kerja sama militer Amerika Serikat dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) tidak serta merta dosa-dosa pada masa lalu, baik secara institusi maupun pribadi, oleh korps baret merah itu bisa diputihkan.
Pencabutan Embargo Militer
Tak Putihkan Dosa Kopassus

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 25 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menegaskan bahwa pencabutan embargo militer AS tidak dapat membersihkan dosa politik kekerasan masa lalu yang dilakukan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, baik secara institusional maupun personel. Hal tersebut disuarakan Kontras berkaitan dengan pernyataan Panglima TNI Djoko Santoso sebelumnya yang menilai bahwa masalah Kopassus telah selesai dengan pencabutan embargo dan dengan diadilinya beberapa prajurit dan perwira Kopassus di pengadilan militer.
Kerja Sama AS-TNI Semakin Membuat Proses Hukum Pelanggar HAM Mandeg
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 25 Juli 2010
Jakarta, RMOL. Perjanjian kerja sama Amerika Serikat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memperlambat proses hukum kepada perwira TNI yang pernah terlibat pelanggaran HAM pada masa lalu.
KERJASAMA MILITER AS-INDONESIA
Benarkah Pemerintah Obama Punya Hidden Agenda

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 25 Juli 2010
Jakarta, RMOL. Pasca tragedi 11 september 2001, Amerika Serikat (AS) semakin meningkatkan bantuan di negara-negara yang diduga menjadi tempat berkembangnya terorisme.
Korban HAM Kecewa AS Buka Kerjasama Militer dengan Indonesia
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 25 Juli 2010
Jakarta, RMOL. Keluarga korban pelanggaran HAM di masa lalu kecewa dengan diadakannya perjanjian kerjasama antara Amerika Serikat dengan TNI.
Sesalkan Rencana AS Bantu Kopassus
Sumber: jawapos.com | Tgl terbit: Sabtu, 24 Juli 2010
JAKARTA - Sehari setelah Menteri Pertahanan AS Robert Gates bertemu dengan Presiden SBY, keluarga korban penculikan dan orang hilang pada 1998 berkumpul di Kantor Kontras, Jakarta Pusat. Menurut mereka, AS terlalu terburu-buru menyatakan akan membuka lagi bantuan militer untuk Kopassus TNI-AD.
Penculikan Aktivis Hingga Rusuh Jakarta 1998
Aksi Desak Penuntasan Pelanggaran HAM

Sumber: indosiar.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
indosiar.com, Jakarta - Puluhan Aktivis Hak Asasi Manusia dari sejumlah elemen seperti Kontras, LBH Jakarta dan paguyuban keluarga korban tragedi '98, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Mereka menuntut Kejaksaan Agung segera menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan.
Kerjasama AS-Kopassus
Dino Patti Sangkal AS Mendikte

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
Jakarta - Juru Bicara Presiden Bidang Luar Negeri Dino Patti Jalal menampik anggapan bahwa dalam kerjasama tentara AS dan Kopassus Indonesia yang kembali dijalin, adalah upaya AS untuk mendikte.
Aktivis ICW Diserang, Hotma Sitompul Bela Toriq
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
Jakarta (SIB) Pengemudi Toyota Avanza silver, Toriq Dasa Maulana selama pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan tidak didampingi kuasa hukum. Namun kini pria berkulit gelap itu akan dibela pengacara top Hotma Sitompul. â??Sama Hotma Sitompul,â? kata Toriq saat ditanya detikcom siapa pengacaranya, Rabu (21/7). Toriq mengaku tak punya uang untuk biaya pengacara ini. Dia mengatakan, pendampingan Hotma dilakukan secara gratis.
Hari Bhakti Adhyaksa ke-50, Hendarman: Jangan Ambil Sesuatu yang Bukan Hak Kita
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
Pagi 22 Juli terlihat berbeda di Kejaksaan Agung RI. Ratusan pegawai kejaksaan yang memenuhi lapangan tampak lebih rapi. Dengan mengenakan pakaian dinas upacara bersama (PDUB), segenap insan Adhyaksa tersebut berbaris rapi mengikuti rangkaian upacara peringatan Hari Bakti Adhyaksa ke-50
Sapu Lidi, Kemoceng dan Hari Jadi ke-50 Kejaksaan Agung
Sumber: tribunjabar.co.id | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
JAKARTA, TRIBUN - Usia semakin menua, tidak membuat Kejaksaan Agung terlepas dari kritik langsung masyarakat pencari keadilan. Setidaknya hal itu terungkap dari kehadiran tiga orang perempuan paruh baya. Mereka menuntut Kejaksaan Agung membuka terang kasus pelanggaran HAM di Indonesia di hari jadinya ke-50.
DPR Didesak Panggil Kapolri
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
JAKARTA- Kalangan DPR diminta mendorong penuntusan rekening mencurigakan yang diduga milik petinggi Polri. Lembaga legislatif itu diminta memanggil Kapolri untuk menjelaskan secara rinci hasil pemeriksaan terhadap rekening "gendut" perwira Polri dan program reformasi kepolisian.
HARI BAKTI ADHYAKSA
Sejumlah LSM Beberkan Dosa-dosa Kejaksaan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
JAKARTA (Suara Karya): Direktur LBH Jakarta Nurkholis menilai, institusi kejaksaan turut ambil bagian dalam praktik mafia hukum, rekayasa kasus, dan memutarbalikkan kasus perdata menjadi kasus pajak, serta berbagai kasus lainnya yang dinilai masih jauh dari rasa keadilan masyarakat.
Kontras Minta Polri Usut Aktivis LMND Tewas
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
INILAH.COM, Jakarta â?? LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan tewasnya aktivis LMND Herman (23) dengan luka pada bagian kepala akibat tertembus peluru tajam seorang anggota kepolisian. Kontras telah meminta klarifikasi kepolisian setempat.
Kontras Juga Lobi Kongres AS Soal Embargo Kopassus
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
JAKARTA- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga berupaya melobi Kongres AS agar tidak serta merta mencabut embargo terhadap Kopassus.
Terkait Pelanggaran HAM
Panglima TNI: Persoalan Kopassus Selesai

Sumber: gatra.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan, persoalan pelanggaran hak asasi manusia oleh Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat sudah selesai.
Kerja Sama Kopassus-AS Tak Perlu Dikhawatirkan
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
JAKARTA - Publik diminta untuk berpikir positif terkait kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
Dulu Orang Nggak Nyambung Diajak Ngomong Korupsi
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
JAKARTA - Memberantas korupsi di Tanah Air memang ibarat masuk ke dalam sebuah lingkaran setan. Bahkan, ada analogi korupsi itu ibarat sudah mendarah daging.
Militer AS-Kopassus Kerjasama
Panglima TNI: Masalah Pelanggaran HAM Sudah Selesai

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
Jakarta - Panglima TNI Jenderal Joko Santoso menyambut gembira kerjasama militer Amerika dengan Kopassus diberlakukan lagi. Joko menegaskan bahwa dengan dimulainya kerjasama ini sebagai bukti kasus pelanggaran HAM sudah selesai.
Panglima TNI: Tak Ada Lagi Persoalan HAM
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan, tidak ada lagi persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh prajurit TNI termasuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat.
Pegiat HAM Tolak Kerjasama Militer AS-TNI
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
JAKARTA--MI: Kerjasama antara militer AS dengan TNI menuai kekecewaan dari para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Kerjasama antardua negara itu dinilai belum tepat, karena masih banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum dituntaskan.
PENGANIAYAAN AKTIVIS ICW
Tama Diduga Sudah Menjadi Target

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Kamis, 22 Juli 2010
JAKARTA (Suara Karya): Penganiayaan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun oleh orang tak dikenal dipastikan bukan persoalan pribadi. Tama diduga sudah menjadi target sejak munculnya pemberitaan rekening "gendut" milik sejumlah petinggi Polri.
Aktivis ICW Diserang
Tama Benarkan AKBP S Sempat Tawarkan Perlindungan

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Kamis, 22 Juli 2010
Jakarta - Satu hari sebelum hari penganiayaan, aktivis ICW Tama S Langkun mengaku mendapat tawaran perlindungan dari seorang polisi. Menurut Tama, perwira itu berinisial S.
AS buka kerjasama dengan Kopassus
Sumber: bbc.co.uk | Tgl terbit: Kamis, 22 Juli 2010
Amerika Serikat mengumumkan akan kembali membuka kerjasama militer secara bertahap dengan Komando Pasukan Khusus TNI atau Kopassus setelah terhenti selama 12 tahun akibat tuduhan pelanggaran HAM.
Kerjasama AS-Kopassus Dianggap Sinyal Buruk
Sumber: rnw.nl | Tgl terbit: Kamis, 22 Juli 2010
Amerika memulihkan kerjasama militer dengan Kopassus, demikian hasil kunjungan Menhan AS, Robert Gates di Jakarta, Kamis. Ini dipandang sebagai sinyal buruk bagi HAM. Kerjasama Amerika Serikat dan Kopassus sempat beku 12 tahun karena berbagai pelanggaran berat hak-hak asasi manusia oleh pasukan elit Indonesia di Timor Leste, Papua, Aceh dan penghilangan para aktivis HAM. Selama ini Amerika selalu menolak bekerjasama militer dengan negara yang melanggar HAM.
Panglima TNI: Persoalan HAM Kopassus Selesai
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 22 Juli 2010
INILAH.COM, Jakarta - Persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sempat 'melilit' Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus), ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso telah selesai.
Kejaksaan Agung dapat Kado Sapu Lidi dan Kemoceng
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 22 Juli 2010
JAKARTA--MI: Belum usai suasana semarak di Kejaksaan Agung di hari jadinya yang ke-50, suasana depan Pusat Penerangan Hukum tiba-tiba terlihat ramai dengan kedatangan tiga ibu yang membawa rangkaian bunga, Kamis (22/7).
Hari Bhakti Adhyaksa ke-50
"Nyawa Punya Tuhan, Tapi Hukum Harus Ditegakan"

Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 22 Juli 2010
JAKARTA- Hujan kritik mewarnai ulang tahun Kejaksaan yang ke-50 hari ini. Salah satunya disuarakan oleh keluargan korban penculikan pada 1997 silam, yang kasusnya seperti menguap di Kejaksaan.
Polda Metro Lacak Perwira 'S' yang Temui Tama
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 22 Juli 2010
VIVAnews - Polda Metro Jaya belum mengakui ada perwira berinisial Ajun Komisaris Besar Polisi 'S' yang menemui aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun. Polri akan melacak kebenaran informasi itu.
'Maaf, Kami Sudah Tidak Percaya Lagi Kejaksaan'
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Kamis, 22 Juli 2010
Jakarta - 9 Orang perwakilan dari 9 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berkumpul di Kantor LBH Jakarta. Semuanya sepakat, Korps Adhyaksa dalam tahap kronis dengan 10 dosa besar yang sulit terlupakan.
HUT Adhyaksa, Kejagung Dihadiahi Kemoceng
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Kamis, 22 Juli 2010
INILAH.COM, Jakarta - Belum usai suasana semarak di Kejaksaan Agung (Kejagung) di hari jadinya yang ke-50, suasana depan Pusat Penerangan dan Hukum (Puspenkum) tiba-tiba terlihat ramai dengan kedatangan tiga ibu yang membawa satu buah kemoceng dan sapu lidi.
Pol PP harus dibubarkan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Kamis, 22 Juli 2010
MEDAN - Tindakan Polisi Pamong Praja (Pol PP) kembali melukai masyarakat. Dalam razia anak jalanan di Jambi Kamis (22/7) siang tadi, puluhan anak jalan yang tertangkap bentrok dengan Pol PP karena tindakan semena-mena. Anak jalanan yang tersangka tersebut mengamuk karena rambutnya dicukur rambutnya oleh Pol PP tersebut.
PENGANIAYAAN AKTIVIS
Pagi Ini Tama Diperiksa Polres Jaksel

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Rabu (21/7/2010) pagi, Tama S Langkun akan kembali dimintai keterangannya guna penyusunan berita acara perkara (BAP) di Polres Jakarta Selatan terkait penganiayaan yang menimpanya dua minggu silam.
KontraS Kecam Anarki Polisi - terkait penggusuran di Jalan Turi
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
KontraS mengecam tindakan anarki oknum polisi pascapenggusuran warga yang menolak berdirinya Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) di Jalan Turi Kelurahan Timbang Deli, Medan Amplas, Kamis (15/7) lalu.
Insiden Anarkis di Banyuwangi
Rieke Penuhi Panggilan Polri, Ribka & Nursuhud Absen

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
Jakarta - Anggota FPDIP Rieke Dyah Pitaloka memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri terkait kasus pembubaran paksa acara sosialisasi UU Kesehatan oleh sejumlah Ormas di Banyuwangi. Sementara, Ribka Tjiptaning dan Nursuhud absen.
Rieke Tegaskan Bukan Panitia yang Bubarkan Acara
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
JAKARTA - Rieke Diah Pitaloka membantah bahwa pembubaran acara saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Banyuwangi beberapa waktu lalu, dilakukan oleh panitia acara sendiri.
Ribka dan Suhud Ikuti Perintah Mega, Rieke Penuhi Panggilan Polri
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
Jakarta, RMOL. Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka memenuhi panggilan Polri di Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan dengan didampingi Ketua Kontras Usman Hamid dan pengacaranya, Arteria Dahlan.
Kasus Pembubaran Acara DPR
Rieke Telat Penuhi Panggilan Bareskrim

Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
INILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, telat memenuhi panggilan pertamanya sebagai saksi korban di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/7). Pemeriksaan Rieke terkait dengan pembubaran acara DPR di Banyuwangi.
Usman Minta Janji Kapolri Tindak Ormas Radikal Segera Dilaksanakan
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
Jakarta, RMOL. Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid ikut mendampingi anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka memenuhi panggilan Polri.
Polri Periksa Rieke Terkait Kasus Banyuwangi
Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
JAKARTA (Suara Karya): Badan Reserse dan Kriminal Polri memeriksa anggota DPR RI komisi IX Rieke Dyah Ayu Pitaloka terkait kasus Banyuwangi.
AKBP S Datang, ICW cs Duga Polisi Telah Tahu Tama akan Jadi Target
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
Jakarta - ICW, Kontras dan LBH Jakarta mendapati temuan bahwa aktivis ICW Tama S Langkun merupakan target tindak kekerasan sejak awal pemberitaan rekening gendut perwira polisi. Bahkan Kepolisian diduga telah mengetahui akan adanya tindak kekerasan yang akan dialami Tama.
Sebelum dianiaya, polisi temui Tama
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
JAKARTA (Bisnis.com): Pihak kepolisian sudah mengetahui Tama Satrya Langkun menjadi target kekerasan sehari sebelum aktivis anti korupsi itu dianiaya orang tak dikenal pada 8 Juli 2010. Seorang polisi berpangkat ajun komisaris besar menemui Tama dengan perantara teman kuliahnya.
Hasil Investigasi 3 LSM
Kekerasan Terhadap Tama Dirancang Sistematis

Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
INILAH.COM, Jakarta - Kekerasan yang dialami Tama Satrya Langkun dilakukan secara sistematis.
Kasus Banyuwangi
Ryke Bantah Acara Dibubarkan Panitia

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Komisi IX DPR Ryke Dyah Pitaloka membantah pernyataan pihak Polri bahwa acara sosialisasi kesehatan gratis di Banyuwangi, Jawa Timur, dibubarkan oleh panitia. Menurut dia, acara itu dibubarkan oleh organisasi masyarakat.
ICW: Penganiayaan Tama Sistematis
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
Liputan6.com, Jakarta: Tim investigasi gabungan yang terdiri dari Kontras, ICW, dan LBH Jakarta menyampaikan kesimpulan terkait penganiayaan yang dialami Tama S. Langkun, aktivis ICW. Menurut tim, ada rencana sistematis dalam kasus tersebut. "Presiden harus segera turun tangan," ujar Haris Azhar, anggota tim investigasi kasus Tama, Rabu (21/7), di Jakarta.
Tama S Langkun: Perwira S Tawarkan Pengamanan
Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
VIVAnews - Tama Satrya Langkun, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) korban penganiayaan usai menjalani pemeriksaan sekitar 3,5 jam. Keterangan Tama untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lanjutan.
Polisi Periksa Rieke Diah Pitaloka
Sumber: artis.inilah.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
INILAH.COM, Jakarta - Rieke Diah Pitaloka menjalani pemeriksaan polisi terkait kasus FPI yang membubarkan diskusi kesehatan di Banyuwangi, baru-baru ini.
Investigasi Kontras: Tama Target Karena Kasus Rekening Gendut
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menemukan bahwa aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama Satriya Langkun, telah dijadikan target kekerasan beberapa waktu sebelum terjadinya penganiayaan. Berdasarkan hasil investigasi Kontras, sejumlah peristiwa mencurigakan muncul berentetan sejak mencuatnya berita soal pelaporan rekening mencurigakan seorang petinggi Polri.
Rights Group Links Activist Attack with Police Wealth Probe
Sumber: tempointeractive.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
TEMPO Interactive, Jakarta: Indonesian rights group The Commission for Mising Persons and Victims of Violence has published its preliminary findings on the savage attack on member of the Indonesia Corruption Watch earlier this month.
Polisi Diduga Tahu Tama Jadi Target Korban Penganiayaan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut polisi sebenarnya telah mengetahui aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama Satriya Langkun, berpotensi jadi korban penganiayaan.
Tama Benarkan AKBP S Sempat Tawarkan Perlindungan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
Jakarta - Satu hari sebelum hari penganiayaan, aktivis ICW Tama S Langkun mengaku mendapat tawaran perlindungan dari seorang polisi. Menurut Tama, perwira itu berinisial S.
KASUS TAMA
Siang Ini Koalisi LSM ke Komnas HAM

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 20 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengatakan koalisi LSM yang terdiri dari ICW, Kontras, dan Imparsial akan mendatangi Komnas HAM, Selasa (20/7/2010), pukul 12.00 Wib.
Kejaksaan Janji Percepat PK Muhdi Pr
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 20 Juli 2010
JAKARTA - Kejaksaan Agung berjanji akan mempercepat upaya pengajuan kembali (PK) atas putusan kasasi terhadap Muchdi Purwopranjono dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.
Kasus Tama S Langkun
Koalisi LSM Sambangi Komnas HAM

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 20 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Kekerasan, Selasa (20/7/2010), mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memintakan penanganan atas kasus kekerasan yang menimpa aktivis ICW, Tama S Langkun.
KASUS TAMA
Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 20 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM berjanji menindaklanjuti kasus kekerasan yang dialami aktivis Indonesia Corruption Watch atau ICW Tama S Langkun. Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan pihaknya akan membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki dan memantau kasus Tama.
PENGANIAYAAN AKTIVIS
ICW: Kasus Tama Cenderung Melebar

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 20 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai, penanganan penyelidikan kasus kekerasan yang dialami Tama S Langkun berpotensi melebar dari latar belakang persoalan utamanya.
HAM Akan Bentuk Tim Investigasi Kasus Tama
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Selasa, 20 Juli 2010
Jakarta, CyberNews. Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana membentuk tim investigasi terkait penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun. Tim itu nantinya dilur tim yang telah dibentuk oleh Polri.
Aktivis Bentuk Tim Investigasi
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Selasa, 20 Juli 2010
JAKARTA â?? Koalisi Masyarakat Anti Kekerasan (KMAK) melakukan monitoring terhadap penanganan kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun. KMAK bersiap-siap membentuk tim investigasi agar kasus penganiayaan salah seorang penyorot 'rekening gendut' perwira Polri itu cepat terbongkar.
Warga Poriaha, Tapteng, Bertahan di Jl PLTU Labuanangin, Isyaratkan tidak akan Berhenti Sampai Tuntutan 'Gol'
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Senin, 19 Juli 2010
Warga Mungkur â?? Poriaha, Tapian Nauli, Tapanuli Tengah (Tapteng), hingga Minggu (18/7) masih tetap bertahan di Jl PLTU Labuanangin/simpang Mungkur. Mereka bertahan di tanah milik Saurma Br Tampubolon, yang sampai saat ini belum digantirugi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng. Pengamatan wartawan SIB di lokasi, puluhan warga duduk dan bercengkerama di bawah tenda yang dipasang.
Anak Jadi Korban Tabrak Lari Anggota Polisi
Ayah Jalan Kaki Malang-Jakarta Tuntut Keadilan

Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Sabtu, 17 Juli 2010
SEMARANG--MI: Seorang ayah melakukan aksi jalan kaki dari Kota Malang menuju Jakarta untuk menuntut keadilan dalam kasus tabrak lari yang diduga dilakukan anggota polisi hingga menyebabkan anak pertamanya meninggal dunia.
Polri Tidak Sebut Nama Jenderal yang Miliki Rekening Mencurigakan
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Sabtu, 17 Juli 2010
Tidak ada kejutan yang disampaikan Mabes Polri terkait dugaan rekening mencurigakan sejumlah jenderal dan perwira Mabes Polri. Polri tidak berani menyebutkan nama perwira polisi yang diselidiki dan tidak membeberkan secara rinci kekayaan mereka.
YLBHI
Tiga Petinggi Mundur Menyusul Patra

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Jumat, 16 Juli 2010
JAKARTA (Suara Karya): Setelah sebelumnya Patra M Zen mengundurkan diri dari jabatan Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wakil Ketua bidang Internal YLBHI Tabrani Abby menyusul mengundurkan diri. Bahkan Zainal Abidin selaku Direktur Riset dan Suharyadi Direktur Advokasi YLBHI, juga ikut mengundurkan diri.
Ada Rusuh di Bulan Ramadan, Kapolres Dicopot
Sumber: surya.co.id | Tgl terbit: Kamis, 15 Juli 2010
Jakarta - SURYA- Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menjamin tidak akan ada sweeping pada bulan Ramadhan yang dilakukan oleh organisasi atau kelompok masyarakat yang mengatasnamakan agama atau apapun. Penegasan itu disampaikan Rusmadi, aktivis Wahid Institute seusai bertemu Kapolri, di Mabes Polri, Rabu (14/7).
Kapolri Janji Umumkan Segera
Sumber: sumeks.co.id | Tgl terbit: Kamis, 15 Juli 2010
Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) memberi sinyal positif pengusutan dugaan transaksi rekening mencurigakan sejumlah perwira tinggi dan jenderal kepolisian. Saat menerima sejumlah tokoh lembaga swadaya masyarakat dan aktivis antikorupsi kemarin, Kapolri berjanji segera mengumumkan hasil penyelidikan. Beberapa kasus juga tidak akan berhenti pada penyelidikan internal, namun bisa dinaikkan di delik pidana.
KEKERASAN
Polri Dinilai Gamang Hadapi Oknum Ormas

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Kamis, 15 Juli 2010
JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah kelompok masyarakat sipil antikekerasan meminta Kapolri bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi masyarakat (ormas) yang oknum anggotanya sering melakukan tindak kekerasan.
Sejumlah LSM Temui Kapolri
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Kamis, 15 Juli 2010
Liputan6.com, Jakarta: Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso berjanji akan mencopot Kapolres yang tidak mampu menindak ormas yang dianggap berbuat kekerasan terhadap warga. Penegasan kapolri ini disampaikan sejumlah LSM saat menemui Kapolri Rabu (14/7) petang di Mabes Polri,
Kapolri Jamin Bulan Puasa Bebas Sweeping
Sumber: metronews.fajar.co.id | Tgl terbit: Kamis, 15 Juli 2010
JAKARTA -- Menjelang Ramadan bulan depan, sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), Rabu 14 Juli, menemui Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Mereka meminta jaminan agar tidak ada aksi kekerasan pada bulan suci umat Islam tersebut. Termasuk, sweeping yang sering dilakukan ormas tertentu.
Jumat, Polri Umumkan Kasus Rekening
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
JAKARTA - Gelombang protes dan Desakan publik bertambah besar. Mereka menuntut agar penyelidikan kasus sejumlah rekening mencurigakan di tubuh Polri diusut tuntas. Korps Bhayangkara berjanji lusa( Jumat 16/07) hasil klarifikasi itu akan diumumkan. Tidak tanggung-tanggung, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri sendiri yang akan mengumumkan rekening mencurigakan itu.
Usman Hamid Cs Akan Temui Kapolri Bahas Ormas Anarkis
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
Jakarta - Koordinator Kontras Usman Hamid akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Agenda pertemuan membahas tindakan ormas-ormas yang dinilai rentan melakukan kekerasan.
Temui Kapolri, Usman Hamid CS Minta Ormas Anarkis Ditindak Tegas
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
Jakarta - Sejumlah kelompok masyarakat sipil anti kekerasan mendatangi Mabes Polri untuk bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Mereka meminta agar Kapolri bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang sering melakukan kekerasan.
Kapolri Didesak Tindak Ormas yang Anarki
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
INILAH.COM, Jakarta - Sejumlah elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertemu dengan Kapolri. Pertemuan ini untuk membahas tindakan Polri dalam menyikapi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sering melakukan aksi kekerasan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
Kontras minta Polri tindak aksi kekerasan ormas
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
JAKARTA (Bisnis.com): Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama sejumlah elemen masyarakat lain kembali bertemu Kapolri siang ini untuk meminta Polri bersikap tegas terhadap ormas yang mengatasnamakan kelompok tertentu untuk melakukan aksi kekerasan dan menimbulkan keresahan masyarakat.
ORMAS BERMASALAH
Datangi Mabes Polri, Kontras Minta Ketegasan Kapolri

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
Jakarta, RMOL. Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) beserta sejumlah elemen lain kembali bertemu Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri hari ini.
AKSI KEKERASAN
Bahas Kekerasan, Aktivis Temui Kapolri

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat kembali menemui Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Kali ini, para aktivis itu membicarakan aksi-aksi kekerasan oleh kelompok vigilance atau kelompok yang mengambil alih fungsi penegakkan hukum di berbagai daerah.
Kapolri Didesak Tindak Tegas Ormas Pelaku Kekerasan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) meminta Kapolri menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindak kekerasan. Menurut Koordinator Kontras, Usman Hamid, tindakan tegas dari pihak kepolisian tersebut sangat membantu mengurangi perilaku kekerasan yang selama ini kerap dilakukan ormas tertentu.
Kontras Desak Polri Tidak Pelaku Kekerasan
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
VIVAnews - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan sejumlah elemen menemui Kepala Kepolisian RI, Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Mereka mendesak Polri untuk menindak tegas kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan.
ORMAS BERMASALAH
Biarkan Ormas Anarkis, Benarkan Dugaan Polri Jadi Beking

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
Jakarta, RMOL. Belakangan, muncul ormas yang mengatasnamakan kelompok tertentu dalam melakukan aksi kekerasan dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Disisi lain, Polri terkesan lamban dan membiarkan fungsi penegakan hukum diambil alih oleh ormas-ormas kemasyarakatan.
LSM Desak Kapolri Ambil Tindakan Tegas Terhadap Ormas
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
JAKARTA--MI: Kontras dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) kembali bertemu Kapolri, Rabu (14/7) siang ini. Mereka meminta Kapolri bersikap tegas terhadap organisasi masyarakat yang mengatasnamakan kelompok tertentu untuk melakukan aksi kekerasan dan menimbulkan keresahan masyarakat.
Polisi: Pengeroyok Tama Masih di Jakarta
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
INILAH.COM, Jakarta - Polisi memastikan penganiaya aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Satya Langkun masih berada di Jakarta. Mereka belum ditangkap meskipun polisi sudah mengantongi nama-nama mereka.
Jelang Ramadhan, Kapolri Janji Tak Biarkan Aksi Sweeping
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
JAKARTA - Kapolri Jenderal (pol) Bambang Hendarso Danuri memberi garansi bahwa di hari-hari menjelang bulan Ramadhan ini, tidak akan membiarkan ormas yang mengatasnamakan agama tertentu melakukan aksi sweeping ataupun tindakan kekerasan lainnya. Mabes Polri tidak ingin aksi ormas justru mengganggu ketentraman masyarakat.
Jelang Ramadan
Kapolri: Tak Ada Sweeping Saat Ramadhan

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri berjanji tak akan ada aksi sweeping atau tindak kekerasan dari berbagai kelompok yang mengatasnamakan agama menjelang atau selama Ramadhan.
Penuntasan Kasus Rekening Gendut Momentum Polri Untuk Mereformasi Diri
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
Jakarta - Kapolri rencananya akan mengklarifikasi secara terbuka kepada publik terkait hasil penyelidikan rekening gendut perwira polisi. Banyak pihak memprediksi kasus ini akan berakhir antiklimaks.
Kapolri Jamin Tak Ada Sweeping di Bulan Ramadan
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
JAKARTA- Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri telah menjanjikan kepada Koordinator Kontras Usman Hamid untuk menindak tegas ormas yang melakukan aksi kekerasan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
JANJI KAPOLRI JELANG RAMADAN
Jika Ada 'Sweeping', Kapolres Dicopot!

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri berjanji akan mencopot kepala polres jika ada sweeping atau aksi kekerasan oleh berbagai kelompok yang mengatasnamakan agama, baik menjelang maupun selama bulan Ramadhan.
Kapolri Jamin Tak Ada Ormas Sweeping Saat Ramadhan
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
INILAH.COM, Jakarta - Perwakilan LSM menyambut positif hasil pertemuan dengan Kapolri. Sebab, Kapolri jamin tidak ada sweeping jelang Ramadhan yang biasa dilakukan ormas tertentu.
Polri Akan Tindak Anggota di Banyuwangi
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Polri akan mengambil tindakan terhadap jajarannya di Banyuwangi, Jawa Timur, terkait peristiwa pembubaran sosialisasi kesehatan gratis yang dilakukan Komisi IX DPR. Mereka akan mengambil tindakan setelah meminta keterangan kepada dua anggota DPR, Ribka Tjibtaning dan Ryke Dyah Pitaloka, terkait peristiwa itu.
Polisi Tindak Tegas Ormas Pemicu Kekerasan
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
JAKARTA--MI: Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menjamin akan menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan kekerasan.
Kapolri Jamin Tak Ada Sweeping Jelang Ramadan
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
Jakarta - Kapolri Jamin Tak Ada Sweeping Jelang Ramadan
Kapolri Ancam Copot Kapolres yang Biarkan Tindakan Kekerasan
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
JAKARTA--MI: Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyambangi Mabes Polri untuk berunding dengan Kapolri terkait tindak kekerasan yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas). Kepada mereka, Kapolri berjanji akan mencopot Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) yang tidak menindak tegas kekerasan sebagai tindakan main hakim sendiri.
Kapolri Jamin Tidak Ada Sweeping di Bulan Ramadhan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menjamin tidak akan ada sweeping pada bulan Ramadhan yang dilakukan oleh organisasi atau kelompok masyarakat yang mengatasnamakan agama atau apapun. Penegasan itu disampaikan Rusmadi, aktivis Wahid Institute seusai bertemu Kapolri, di Mabes Polri, Rabu (14/7).
Kapolri Janji Tak Ada Sweeping Saat Ramadhan
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
VIVAnews - Sejumlah aktivis dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Rabu 14 Juli 2010 di Mabes Polri. Mereka meminta Kapolri untuk memberantas tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan agama tertentu.
Kapolri Janji Aksi Sweeping Tak Ditoleransi
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
JAKARTA â?? Kapolri Jenderal (pol) Bambang Hendarso Danuri memberi garansi bahwa di hari-hari menjelang bulan Ramadhan ini, tidak akan membiarkan ormas yang mengatasnamakan agama tertentu melakukan aksi sweeping ataupun tindakan kekerasan lainnya. Mabes Polri tidak ingin aksi ormas justru mengganggu ketentraman masyarakat.
Kapolri Jamin Puasa Bebas Sweeping
Sumber: jawapos.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
JAKARTA - Menjelang Ramadan bulan depan, sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) kemarin (14/7) menemui Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Mereka meminta jaminan agar tidak ada tindak kekerasan pada bulan suci umat Islam tersebut. Termasuk, sweeping yang sering dilakukan ormas tertentu.
Satpol PP Juga Manusia
Ketika Senjata Tak Bisa Jadi Pilihan

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
Jakarta - Rencana pemerintah mempersenjatai Satpol PP mendapat penentangan luar biasa dari masyarakat. Pemerintah melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto membekukan permendagri terkait. Satpol PP di sisi lain kebingungan karena mereka yakin aturan yang baru sudah lebih baik dari sebelumnya.
Lusa, Rekening Jumbo Dibeber
Sumber: metronews.fajar.co.id | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
JAKARTA -- Desakan publik yang begitu besar agar penyelidikan rekening mencurigakan segera dibuka direspons Polri. Korps Bhayangkara berjanji lusa (Jumat 16 Juli) hasil klarifikasi itu diumumkan. Tak tanggung-tanggung, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri sendiri yang akan mengumumkan.
Kelompok Penganiaya Aktivis Terlacak
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Polisi mengklaim sudah mengantongi identitas para penganiaya aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama S. Langkun. Informasi itu terkuak saat aktivis gabungan berbagai organisasi menemui Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri di Markas Besar Polri kemarin.
TEROR AKTIVIS ICW
Pelaku Penganiayaan Mulai Terkuak

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
JAKARTA (Suara Karya): Kepolisian RI (Polri) telah mengantongi nama pelaku dan komplotan yang menyerang dan menganiaya aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun. Polisi kini terus mengumpulkan bukti untuk segera menangkap pelaku kekerasan tersebut.
Sekolah HAM untuk Mahasiswa Dibuka Lagi
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (Sehama) resmi dibuka di Jakarta, Senin (12/7) kemarin.Program pelatihan selama tiga pekan ini adalah program yang kedua yang digagas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan didukung pemerintah Kanada melalui Canada Fund For Local Initiatives.
Mendiknas Tindak Pelaku Kekerasan MOS
Sumber: sapos.co.id | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional (kemendiknas) tetap memberlakukan masa orientasi siswa (MOS) meski banyak korban berjatuhan. Seperti tahun sebelumnya, Kemendiknas tidak mencabut agenda MOS. Mendiknas Nuh, hanya mengeluarkan kebijakan baru berupa larangan adanya kekerasan terhadap MOS.
Aktivis ICW Diserang, Sejumlah Aktivis Antikorupsi Bertemu Kapolri
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
Jakarta (SIB) Sejumlah aktivis antikorupsi bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri terkait insiden penyerangan anggota ICW Tama S Langkun. Kapolri memastikan identitas pelaku dan kelompok penyerangan sudah diketahui dan segera ditangkap. â??Untuk kekerasan Tama, pelaku sudah diketahui, kelompoknya sudah diketahui. Polri sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk segera melakukan penangkapan,â? kata Usman Hamid, menirukan ucapan Kapolri, usai bertemu Kapolri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (12/7).
Kriminolog: Tama Dianiaya Preman Bayaran
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
JAKARTA - Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Iqrak Sulhin mengamini adanya kemungkinan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun dianiaya oleh kelompok bayaran.
Penganiayaan Aktivis ICW
"Bukan Kriminal Biasa, Perlu Tim Independen"

Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
JAKARTA - Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Iqrak Sulhin sependapat dengan Koordinator Kontras Usman Hamid soal kasus penganiayaan Tama S Langkun yang bukan kasus kriminal biasa. Iqrak pun mengusulkan dibentuknya tim khusus untuk menangani hal ini.
Kontras: Biar Polri yang Sebut Penganiaya Tama
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
JAKARTA - Koordinator Kontras Usman Hamid memastikan bahwa kepolisian sudah mengantongi nama aktor di balik penganiayaan aktivis ICW, Tama S Langkun.
Kapolri Minta Sepekan Tuntaskan Kasus Tama
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri meminta waktu satu minggu untuk menuntaskan kasus penganiayaan anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun dan berjanji akan terbuka dalam proses pengumpulan informasinya.
Kapolri Segera Umumkan Hasil Penyelidikan Kasus Rekening Jendral
Sumber: jawapos.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
JAKARTA - Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memberikan sinyal positif atas pengusutan dugaan transaksi mencurigakan dalam rekening sejumlah perwira tinggi (jenderal) polisi. Ketika menerima sejumlah tokoh LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan aktivis antikorupsi kemarin (12/7), Kapolri berjanji segera mengumumkan hasil penyelidikan kasus itu.
Tama Belum Diberitahu Hasil Penyelidikan Polisi
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
JAKARTA- Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan bahwa kepolisian telah mengantongi nama aktor di balik penganiayaan aktivis ICW, Tama S Langkun. Namun Tama sendiri mengaku tidak diberitahu soal ini.
2 Nama Penganiaya Tama Diburu Polisi
Sumber: banjarmasinpost.co.id | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Polisi terus memburu kelompok yang melakukan penganiayaan terhadap aktivis ICW, Tama S Langkun. Mabes Polri dipastikan sudah mengantongi dua nama penganiaya Tama.
Tama Dianiaya, Aktivis ICW Tak Boleh Keluar Sendiri
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
JAKARTA - Pascapenganiayaan Tama S Langkun pada Kamis pekan lalu, para anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak dipekernankan berpergian sendiri.
Aktivis ICW Diserang
Polisi Masih Buru Dua Orang Penganiaya Tama

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
Jakarta - Mabes Polri mengatakan telah mengantongi identitas para pelaku penganiayaan aktivis ICW Tama S Langkun. Saat ini dua orang pelaku terus diburu.
Tama Langkun Tiba di Kantor LPSK
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun tiba di kantor Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi sekitar pukul 13.40 WIB, Selasa (13/7). Tama didampingi, Ki Agus Ahmad dari Lembaga Bantuan Hukum dan Indira Fernida dari Kontras. Juga terlihat sejumlah aktivis ICW, Emerson Yuntho, Febri Diansyah, dan Adnan Topan Husodo.
Aktivis ICW Diserang
Bercelana Selutut, Tama Minta Perlindungan ke LPSK

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
Jakarta - Aktivis ICW Tama S Langkun meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Dia datang dengan mengenakan celana selutut karena lukanya belum kering benar.
Tama Satrya Datang ke LPSK
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
Liputan6.com, Jakarta: Usai meninggalkan rumah sakit, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun langsung mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/7).
AKTIVIS ICW DIANIAYA
Tama Diberikan Perlindungan Sementara

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Aktivis Kontras, Indria Fernida, yang turut mendampingi aktivis ICW yang dianiaya orang tak dikenal, Tama Satya Langkun, mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ia mengatakan, Tama akan mendapatkan perlindungan sementara. Namun, bentuk perlindungan masih akan dibahas di internal LPSK.
LPSK Tawari Tama Perlindungan di Safe House
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat ini belum bisa memberikan perlindungan terhadap aktivis ICW korban penganiayaan, Tama S Langkun.
LPSK Siap Beri Perlindungan Kepada Tama
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Haris Semendawai mengatakan siap memberikan perlindungan sementara kepada korban penganiayaan, Tama Satrya Langkun, aktivis Indonesia Corruption Watch.
LPSK siap lindungi Tama
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
JAKARTA (Bisnis.com): Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap melindungi aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun setelah aksi penyerangan terhadapnya pekan lalu.
Course aims to create young advocates
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 13 Juli 2010
More than 30 university students from across the nation are taking a short course on human rights in Jakarta to promote awareness to younger people.
Kapolri: Pelaku penganiaya aktivis ICW diketahui
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
JAKARTA (Bisnis.com): Kapolri memastikan motif dan pelaku penganiayaan terhadap anggota Indonesian Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun sudah diketahui, menyusul penyelidikan yang sudah dilakukan.
Mabes Polri Telusuri 1.100 Rekening Polisi
Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
VIVAnews - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendatangi Mabes Polri untuk menanyakan dua hal, salah satunya rekening 'gemuk' sejumlah pejabat Polri. Dugaan ini termuat dalam laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
BHD Pastikan Ungkap LHA PPATK Soal Rekening Perwira Polisi
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
Jakarta, RMOL. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri akan mempublikasikan hasil penyelidikan terhadap Laporan Hasil Analisa (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai rekening mencurigakan milik sejumlah perwira Polri pekan ini.
Tama ke LPSK Didampingi Ayah dan Belasan Aktivis
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
Jakarta, RMOL. Aktvis Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menjadi korban percobaan pembunuhan, Tama Satrya Langkun, didampingi Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho bersama ayahnya, Budi S Langkun, beberapa menit lalu telah tiba di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Bahas Penganiayaan
Aktivis Temui Kapolri

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Para aktivis menemui Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Senin (12/7/2010) di Mabes Polri, untuk membahas peristiwa penganiayaan yang menimpa rekan mereka, Tama S Langkun, pekan lalu. Mereka ingin meminta penjelasan dari Kapolri seputar tindak lanjut penyelidikan peristiwa tersebut.
Penyerangan Aktivis ICW
Para Aktivis Akan Bertemu Kapolri, Tagih Penyelesaian Kasus Tama

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
Jakarta - Para aktivis akan menemui Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri. Mereka menagih Kapolri untuk menyelesaikan kasus penyerangan aktivis ICW Tama S Langkun dan meminta perlindungan atas kekerasan yang dialami para aktivis.
Paradigma Kewajiban Picu Pelanggaran HAM
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Paradigma kewajiban lebih dominan tumbuh di Indonesia daripada paradigma hak. Padahal, penanaman paradigma kewajiban secara kontinyu cenderung memunculkan sense untuk melanggar hak orang lain. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Lemhanas Letjen Bambang Darmono di sela-sela peluncuran Sekolah HAM untuk Mahasiswa (SeHAMA) di kantor KontraS, Senin (12/7/2010).
Aktivis Perlu Perlindungan Lebih
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam pertemuan para aktivis dengan Kapolri yang berlangsung di Mabes Polri, Senin (12/7/2010) siang, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan mereka akan menyampaikan pentingnya perlindungan aktivis oleh aparat. Meski sama dengan warga negara biasa, Usman mengatakan jaminan perlindungan bagi aktivis penting karena menyangkut pekerjaan mereka yang memang penuh resiko.
Merasa Terancam Aktivis Datangi Mabes Polri
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
JAKARTA - Sebanyak 10 aktivis dari sejumlah elemen, di antaranya ICW, Kontras dan Imparsial, mendatangi Mabes Polri pada Senin siang untuk bertemu Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri.
Sejumlah Aktivis Datangi Mabes Polri
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Sejumlah aktivis dari Imparsial, ICW, Kontras, dan lembaga lainnya mendatangi Mabes Polri untuk menemui Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Mereka akan meminta agar polisi cepat menyelesaikan kasus penganiayaan yang menimpa aktivis ICW, Tama Satya Langkun (24).
ICW Tanya Kasus Pelapor Rekening ke Kapolri
Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
VIVAnews - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah aktivis antikorupsi mendatangi Markas Besar Kepolisian RI. Mereka ingin bertemu langsung dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.
Polisi Sudah Identifikasi Penganiaya Tama
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Polisi saat ini sudah mengantongi identitas para penganiaya Tama Satrya Langkun, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW). Informasi tersebut terungkap ketika gabungan aktifis yang terdiri dari ICW , Kontras, Setara, LBH Jakarta dan lainnya mendatangi Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri siang tadi di Mabes Polri (12/7).
Identitas Pelaku Diketahui
Polri Bakal Ciduk Penganiaya Tama

Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
INILAH.COM, Jakarta - Polri telah menemukan identitas pelaku pengeroyokan dan penganiayaan Tama Satya Langkun. Selain itu, Polri juga tengah mengidentifikasi kelompok dari masing-masing tersebut.
Duta Besar Kanada Membuka Sekolah HAM
Sumber: tribunkaltim.co.id | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
JAKARTA, tribunkaltim.co.id- Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Y.M. Mackenzie Clugston, membuka Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA) yang kedua di Jakarta.
Identitas Penganiaya Aktivis ICW Sudah Terungkap
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
JAKARTA - Kepolisian mengaku telah berhasil mengidentifikasi pelaku penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun pada Kamis 8 Juli lalu di Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan.
Penganiayaan Aktivis
Identitas Penganiaya Tama Diketahui

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian telah mengetahui identitas kelompok yang menganiaya salah satu aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun. Namun, kepolisian mengaku masih mengumpulkan barang bukti untuk melakukan penangkapan para pelaku.
Polri Janji Tuntaskan Kasus Tama Pekan Ini
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
JAKARTA--MI: Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menemui Kapolri, Senin (12/7) ini. Mereka meminta penjelasan dan penyelesaian secara cepat kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satya Langkun. Pada saat itu, Kapolri berjanji akan menyelesaikan kasus Tama pada pekan ini.
Penyerangan Aktivis ICW
Toriq Yakin Polisi Sudah Kantongi Pelaku

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
Jakarta - Saksi kunci pengeroyokan Tama S Langkun, Toriq, yakin kalau polisi sudah mengantongi pelaku pengeroyokan. Toriq mengaku polisi tinggal mengambil foto pelaku.
Kapolri: Penganiayaan Tama Terencana
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
INILAH.COM, Jakarta - Peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satya Langkun dikatakan Polri sebagai kejahatan yang terencana.
Penyerangan Tama Terencana Secara Matang
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
JAKARTA- Pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa saksi terkait penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun.
Koalisi Aktivis Minta Dilibatkan Mengusut Kasus Tama
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepolisian kemungkinan akan melibatkan gabungan aktifis dalam menyelidiki kasus penganiayaan Tama Satrya Langkun, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW). "Kami meminta untuk dilibatkan, dan Kepala Polri menyetujui usul itu untuk dipertimbangkan," kata Kordinator Demisioner Kontras, Usman Hamid, kepada wartawan usai bertemu Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri, Senin, (12/7).
Thamrin Amal Tamagola
Tak Perlu UU Perlindungan Saksi/Aktivis

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola menilai tak perlu lagi Undang-Undang perlindungan khusus bagi para aktivis menyusul terjadinya kembali kasus penganiayaan kepada aktivis ICW Tama S Langkun pekan lalu. Bukan berarti Thamrin meremehkan peristiwa tersebut, namun menurutnya penguatan lembaga penegakan hukumlah kuncinya.
Aktivis ICW Diserang
Kontras Cs Masuk Tim Usut Kasus Tama

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
Jakarta - Sejumlah aktivis dari berbagai elemen akan bergabung dalam tim yang akan bersama-sama Polri mengusut tuntas kasus penyerangan terhadap aktivis ICW Tama S Langkun.
Usman Hamid
Kasus Tama & Rekening Dikerjakan Siang Malam

Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
VIVAnews - Sejumlah organsasi non-pemerintah dan pemerhati Polri mendatangi Mabes Polri. Dalam pertemuan itu ada dua hal yang dibahas yakni penyerangan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun dan rekening 'gemuk' polri.
Polri Tetap Umumkan Analisa Rekening Pekan Depan
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010
INILAH.COM, Jakarta - Polri akan tetap mengumumkan Laporan Hasil Analisa (LHA) rekening perwira polisi, meski kasus penyerangan kantor Majalah Tempo dan aktivis ICW Tama Satrya Langkun dikaitkan dengan kasus itu.
PENGANIAYAAN AKTIVIS
Kasus Penganiayaan Selesai Pekan Ini

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 12 Juli 2010