Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 874 Hasil Pencarian
1 All

Kompak Rayakan Tahun Baru Kenang Gus Dur
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 31 Desember 2009
Acara akan dibuka sore ini pukul 17.00 WIB, dengan peletakkan karangan bunga bagi Gus Dur.
REFLEKSI
Ketidakpastian Dikhawatirkan Berlanjut

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Kamis, 31 Desember 2009
JAKARTA (Suara Karya): Ketidakpastian dan ketidakteraturan politik dan hukum yang mewarnai tahun 2009 dikhawatirkan berlanjut sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat atas hukum dan keadilan dan potensial memunculkan pembangkangan sosial (civil disobidience).
Hadiah Akhir Tahun KPK: Keong
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Kamis, 31 Desember 2009
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan apresiasi berupa hadiah akhir tahun dari Indonesian Corruption Watch (ICW). Hadiah itu berupa seekor keong! Direktur Hukum ICW Emerson Junto dan peneliti Tama S Langkum mengatakan, keong menjadi simbolisme menurunnya kinerja KPK sepanjang 2009. Hadiah ini diterima Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto.
PENGHARGAAN
Mahfud MD Raih People of The Year

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Kamis, 31 Desember 2009
JAKARTA (Suara Karya): Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD memperoleh penghargaan People of The Year dari sejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil anti-korupsi (Kompak).
Kontras: Pelanggaran HAM di Medan capai 25 persen
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Kamis, 31 Desember 2009
MEDAN - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumatera Utara memperkirakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di kota Medan untuk tahun 2009 ini mencapai 25 persen.
George Aditjondro Pukul Ramadhan Pohan
Sumber: medanbisnisonline.com | Tgl terbit: Kamis, 31 Desember 2009
Launching buku Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century diwarnai kericuhan. Politisi Partai Demokrat yang juga mantan pimpinan Jurnal Nasional (Jurnas), Ramadhan Pohan, dipukul George Junus Aditjondro dengan bukunya.
Kontras: Polda Sumut rangking pertama pelanggaran HAM
Sumber: solopos.com | Tgl terbit: Kamis, 31 Desember 2009
Medanâ?? Jajaran Polda Sumatera Utara (Sumut) menempati â??peringkat pertamaâ? sebagai pelaku tindak kekerasan dan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2009 di Sumut.
Kontras Surati Kejagung Terkait Pelarangan Peredaran Buku
Sumber: antara.co.id | Tgl terbit: Kamis, 31 Desember 2009
Jakarta (ANTARA) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) telah melayangkan surat kepada Kejaksaan Agung terkait dengan pelarangan peredaran sejumlah buku yang dianggap meresahkan masyarakat luas.
3.416 Polisi Berkasus Ditindak Sepanjang 2009
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2009
VIVAnews - Kepolisian telah menindak 3.416 personel sepanjang tahun 2009. Mereka melakukan berbagai pelanggaran dan tindak pidana.
Hukum di Indonesia Digunakan Untuk Menyerang
Sumber: sripoku.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2009
Penegakkan hukum, yang seharusnya untuk mewujudkan keadilan, di Indonesia disalahgunakan untuk menyerang balik orang atau institusi yang dianganggap menggangu.
Patrialis Bela Presiden, Buku "Gurita Cikeas" Disebut Provokatif
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menilai buku Membongkar Gurita Cikeas provokatif, sehingga perlu dipelajari oleh kementeriannya.
Putar Rekaman Anggodo, Mahfud MD Dianugerahi Kompak's People of The Year
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2009
Jakarta - Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) memperdengarkan rekaman percakapan Anggodo dengan pejabat tinggi penegak hukum berbuah manis. Ketua MK Mahfud MD diganjar award.
Kompak Akan Uji Materi UU Barang Cetakan
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2009
VIVAnews - Keprihatinan terhadap pelarangan buku mencuri perhatian banyak pihak. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) mengaku prihatin terhadap adanya pelarangan lima buku oleh Kejaksaan Agung. KOMPAK juga menyesali kontroversi seputar buku 'Membongkar Gurita Cikeas' tulisan George Junus Aditjondro.
Refleksi Akhir Tahun
Polri Anggap Survei KPK Sebagai Masukan

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2009
Jakarta - Polisi tidak menutup mata terhadap kritikan dan penilaian dari berbagai pihak terkait kinerjanya di tahun 2009. Polisi menganggap semua survei penilaiannya yang dilakukan institusi terhadap Polri sebagai masukan yang baik.
Mahfud MD Dianugerahi People of The Year
Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2009
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, kembali medapat penghargaan people of the year. Kali ini penghargaan tersebut diberikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti korupsi (KOMPAK).
8 Tokoh & Masyarakat Raih Penghargaan 'People of The Year' dari Kompak
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2009
Di penghujung tahun 2009, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) memberikan penghargaan â??People of The Yearâ?? kepada sejumlah tokoh dan masyarakat yang menjadi simbol ketidakadilan hukum. Penghargaan diberikan kepada 11 orang tokoh dan masyarakat yang terkemuka.
Kontras: Gus Dur Simbol Perdamaian & Pejuang HAM
Sumber: vibizdaily.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2009
(Vibizdaily - Nasional) Ucapan duka dan belasungkawa mengalir bagi Gus Dur. Peran Gus Dur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diakui semua komponen. Gus Dur simbol perdamaian.
Kontras: Gus Dur Simbol Perdamaian & Pejuang HAM
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2009
Jakarta - Ucapan duka dan belasungkawa mengalir bagi Gus Dur. Peran Gus Dur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diakui semua komponen. Gus Dur simbol perdamaian.
Usman Hamid: Vonis Bebas Prita Cegah Polemik
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
VIVAnews - Aktivis hak asasi manusia Usman Hamid menyambut baik putusan bebas Prita Mulyasari. Menurut Usman, putusan itu mencegah polemik berlarut-larut.
Membongkar Gurita Cikeas
Kontras Sesalkan George Pukul Ramadhan

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
Jakarta - Tindakan George Yunus Aditjondro yang memukul Ramadhan Pohan dengan menggunakan buku disayangkan. Dalam demokrasi harus siap mendengar dan menerima kritik, bukan menggunakan kekerasan.
Penggusuran PKL - LBH Menggugat, PKS Memihak Perda
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
Tindakan Pj Walikota Medan Rahudman Harahap menggusur pedagang kaki lima menimbulkan pro dan kontra. Lembaga Bantuan Hukum Medan menilai kebijakan ini merupakan pelanggaran hak ekonomi sosial budaya hingga menempatkan Rahudman sebagai pemimpin terburuk Kota Medan. Sebaliknya, politisi PKS Ikrimah Hamidi menolak penilaian itu dan sepakat dengan penegakan peraturan daerah.
Demo di Bundaran HI
Suciwati Tuntut Kasus Orang Hilang Masuk Program 100 Hari SBY

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
Jakarta - Presiden SBY dituntut agar memasukkan kasus orang hilang dalam program 100 hari pemerintahanya. Hal ini untuk menunjukkan SBY serius menuntaskan kasus orang hilang.
Ratusan Pendemo Desak SBY Bentuk Pengadilan HAM
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
Liputan6.com, Jakarta: Ratusan pengunjuk rasa dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang, Selasa (29/12) petang, berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Sebelum berunjuk rasa di Bundaran HI, ratusan pendemo berpakaian hitam berjalan kaki dari Istana sambil berorasi.
KEBEBASAN BERPENDAPAT
Pemerintah Didesak Revisi UU ITE

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
JAKARTA (Suara Karya): Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kontras mendesak dilakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian, UU ITE diharapkan tidak memihak pada penguasa.
Tak Sesuai Konstitusi, UU ITE Wajib Direvisi
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
Jakarta - Desakan agar revisi terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) semakin menguat. Alasannya UU ITE jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi.
Wewenang Jaksa Larang Buku Akan Digugat ke MK
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
VIVAnews - Pelarangan lima buku oleh Kejaksaan Agung menuai protes dari sejumlah kalangan. Kabinet Indonesia Muda yang digalang Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawan akan melakukan uji materiil pasal-pasal yang memberikan kewenangan melarang buku itu.
Kontras: Larang Peredaran Buku Sama Saja Seperti Hitler
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
Jakarta - Buku 'Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century' memang tidak dilarang beredar. Tapi Kejaksaan Agung mengumumkan melarang 5 judul buku. Kebijakan itu pun dikecam sebagai sikap antidemokrasi.
Enam Polisi Dilaporkan ke Propam Polri
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
JAKARTA--MI: Enam polisi, tiga anggota Polda Maluku dan tiga anggota Polda Metro Jaya, dilaporkan ke Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri di Jakarta, Selasa (29/12).
Membiarkan Penganiayaan, Dua Oknum Polisi Dilaporkan
Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Reserse Kriminal Umum dan dua orang penyidik Polda Maluku dilaporkan ke Propam Mabes Polri dengan tuduhan melakukan tindak pidana dengan membiarkan korban Aan Susandhi (30) ketika dianiaya oleh mantan anggota DPR berinisial VBL.
Direskrimum Polda Maluku Dipolisikan
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
INILAH.COM, Jakarta - Direskrim Umum Polda Maluku dilaporkan Kontras ke Mabes Polri. Pelaporan ini terkait dengan penganiayaan Aan Susandhi karyawan PT. Maritim Timur Jaya.
Penganiayaan, Kontras Laporkan Oknum Polisi
Sumber: metro.vivanews.com | Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
VIVAnews - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan dugaan penganiayaan oknum polisi ke Markas Besar Kepolisian.
KASUS SUSNO DUADJI
Bambang Widodo Bantah Pernyataannya Rekaan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Senin, 28 Desember 2009
JAKARTA (Suara Karya): Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar membantah keras bahwa pendapatnya mengenai mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji yang dimuat di beberapa media massa, merupakan terkaan atau rekaan.
Pak, PKL Juga Manusia!
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Senin, 28 Desember 2009
Sejak Rahudman Harahap menjadi penjabat Walikota Medan menggantikan Afifuddin, sejumlah gebrakan dilakukan demi mengembalikan Medan sebagai kota Metropolitan. Tapi benarkah Rahudman lebih memberi ruang bagi si kaya dan melemahkan si miskin?
KASUS SUSNO DUADJI
Bambang Widodo Bantah Pernyataannya Rekaan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Senin, 28 Desember 2009
JAKARTA (Suara Karya): Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar membantah keras bahwa pendapatnya mengenai mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji yang dimuat di beberapa media massa, merupakan terkaan atau rekaan.
Somasi Susno bukti Polri tidak demokratis
Sumber: primaironline.com | Tgl terbit: Minggu, 27 Desember 2009
Jakarta - Somasi yang dilayangkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji menunjukkan Polri sebagai institusi yang kebal kritik.
KILAS POLITIK DAN HUKUM
Jaga Kredibilitas dan Akuntabilitas Polri

Sumber: cetak.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 27 Desember 2009
Banyaknya laporan dan keluhan masyarakat terkait dengan kekerasan serta penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dinilai banyak pihak mengancam upaya polisi membangun kepercayaan publik.
Pengawasan Kinerja Polri Masih Rendah
Sumber: seputar-indonesia.com | Tgl terbit: Minggu, 27 Desember 2009
AKARTA (SI) â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pengawasan terhadap kinerja kepolisian sebagai aparat penegak hukum masih belum maksimal.
Kontras Bantah Widodo Umar Minta Maaf ke Susno
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 27 Desember 2009
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan tidak benar Susno Duadji mencabut somasi terhadap pengamat hukum dan kepolisian Bambang Widodo Umar.
Sanksi Terhadap Pelanggar HAM Belum Efektif
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 27 Desember 2009
JAKARTA - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida menyatakan, penindakan terhadap kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) oleh Kepolisian RI belum efektif.
Kontras Catat Tindak Kekerasan Polisi
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 27 Desember 2009
Jakarta, RMOL. Beberapa bulan terakhir, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menerima berbagai pengaduan dari masyarakat terkait tindakan penyalahgunaan kekerasan yang dilakukan polisi.
Kontras: Pengawasan Internal dan Eksternal Polri Perlu Ditingkatkan
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 27 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Berbagai permasalahan dalam tubuh kepolisian sepanjang tahun ini menimbulkan banyak catatan buruk dalam kinerja kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, berbagai tindak kekerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum kepolisian telah menimbulkan citra yang buruk bagi kepolisian di masyarakat.
Jaksa Larang Peberbitan Buku, Presiden SBY Diminta Bertindak
Sumber: jawapos.com | Tgl terbit: Sabtu, 26 Desember 2009
JAKARTA - Pelarangan penerbitan beberapa buku oleh kejaksaan masih berbuntut. Presiden SBY diminta tidak membiarkan kebijakan itu karena dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).
'Akses terhadap keadilan diskriminatif'
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Sabtu, 26 Desember 2009
JAKARTA: Pemerintah dinilai bersikap diskriminatif terhadap masyarakat miskin dengan tidak terpenuhinya akses keadilan kelompok tersebut, tetapi tidak untuk para pejabat atau pemilik modal.
Jaksa Larang Peberbitan Buku, Presiden SBY Diminta Bertindak
Sumber: jawapos.com | Tgl terbit: Kamis, 24 Desember 2009
JAKARTA - Pelarangan penerbitan beberapa buku oleh kejaksaan masih berbuntut. Presiden SBY diminta tidak membiarkan kebijakan itu karena dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).
Polisi Keluarkan Pistol Saat Tagih Utang, Ibu Hamil Keguguran
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Kamis, 24 Desember 2009
Penggunaan pistol oleh polisi yang sewenang-wenang pada warga sipil kembali terulang. Kali ini terjadi di Tanjungkarang Timur, Lampung. Hal ini membuat korban yang sedang hamil tua, Matalina, shock sehingga keguguran. Suami korban, Ikhsan, mengadukan Bripka Irwan ke Poltabes Bandar Lampung.
Dikecam, Oknum Polisi Sembarangan Todongkan Pistol
Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Kamis, 24 Desember 2009
JAKARTA (Suara Karya): Di tengah upaya keras membangun kepercayaan terhadap lembaga kepolisian RI, seorang polisi di Tanjung Karang, Lampung justru berbuat sebaliknya. Bripka Irwan, anggota buru sergap (Buser) Polsekta Tanjung Karang dilaporkan menodongkan pistol kepada Matalina, perempuan yang sedang hamil tua, sehingga shock dan akhirnya mengalami keguguran.
Tak Serius Usut Pelanggar HAM, Aktivis Kecam SBY
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Kamis, 24 Desember 2009
Jakarta, RMOL. Pemerintahan SBY tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penculikan aktivis.
Pemerintah dan pengusaha diimbau optimalkan peran perempuan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Kamis, 24 Desember 2009
MEDAN - Pemerintah dan para pengusaha Sumatera Utara, diimbau untuk mengoptimalkan peran perempuan, segala kebijakan terhadap mereka harus diberlakukan sesuai perspektif gender.
Pengadilan Militer Bebaskan Asral dari Segala Tuntutan
* KontraS Aceh Beri Apresiasi kepada TNI

Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Kamis, 24 Desember 2009
BANDA ACEH - Sertu Asral (45), mantan anggota Koramil di jajaran Kodim Aceh Selatan, yang menjadi terdakwa dalam kasus desersi dan kemudian bergabung dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM), akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas, setelah majelis hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I-01 Banda Aceh, melepaskan dirinya dari segala tuntutan pidana.
Polisi Todong Pistol
Usman Hamid: Pimpinan Juga Harus Tanggung Jawab

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 23 Desember 2009
Jakarta - Ulah oknum polisi yang arogan meresahkan masyarakat. Apalagi kalau main todong atau tembak dengan pistol yang dipegangnya. Padahal tugas polisi yakni melayani masyarakat. Perlu ada hukuman tegas bagi oknum polisi itu termasuk pimpinan.
Ajari Soal HAM, Usman Hamid Diganjar Penghargaan Polisi
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 23 Desember 2009
Jakarta - Kiprah Usman Hamid yang membantu memberikan pelatihan soal hak asasi manusia (HAM) pada kepolisian membuahkan penghargaan. Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mendapat penghargaan 'Honorary Police' dan 'Golden Police Award'
Gelar Refleksi, GIB dan Kompak Serukan Yel-yel Kejujuran di Malam Tahun Baru
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 22 Desember 2009
Jakarta, RMOL. Selain meniup terompet pada malam tahun baru, Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) mengimbau kepada masyarakat untuk meneriakkan yel-yel kejujuran.
SAATNYA KEJUJURAN MEMIMPIN NEGERI INI
Sumber: qbheadlines.com | Tgl terbit: Selasa, 22 Desember 2009
Jakarta - Sedikitnya 44 elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kampanyekan semua rakyat untuk menyuarakan kejujuran. Pada malam pergantian tahun 2009 menuju 2010, sebelum meniup terompet dan alat bunyi-bunyian, seluruh rakyat Indonesia agar mengawalinya dengan menyerukan, �Saatnya Kejujuran Memimpin Negeri Ini� dan menyanyikan �Katakanlah, Katakan Sejujurnya�.
2009, pelanggaran HAM Sumut 160 kasus
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 22 Desember 2009
MEDAN - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Pro Demokrasi Sumut mencatat, selama tahun 2009 ini, kasus pelanggaran HAM dialami warga sipil mencapai 160 kasus.
Mimpi Pemain dan Sutradara 'Sang Pemimpi' Terhadap Polisi
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2009
Jakarta - Ramai-ramai para crew dan pemain "Sang Pemimpi" mencurahkan impiannya terhadap Kepolisian RI. Mimpi-mimpi tersebut beragam. Mulai agar para polisi dekat dengan masyarakat hingga para polisi dapat sejahtera hidupnya.
Gerakan Massa Antikorupsi tidak bakal Redup
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2009
JAKARTA--MI: Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menegaskan, gerakan massa mengawal penyelesaian berbagai kasus korupsi di Indonesia tidak redup.
Rujuk, Polri-LSM 'Nonton Bareng'
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2009
JAKARTA - Suasana perang urat syaraf yang dilancarkan sejumlah LSM terhadap berbagai kebijakan institusi Polri belakangan, bisa jadi mulai mencair. Buktinya, Senin (21/12), kedua pihak bisa duduk bersama dalam suasana penuh kehangatan, di studio XXI Plaza Senayan.
SBY Diundang di Kampanye GIB
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2009
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan diundang dalam kegiatan Kampanye Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan malam refleksi akhir tahun 2009, yang direncanakan akan digelar di Graha Bhakti, Taman Ismail Mazuki, Senin (28/12). Memasuki tahun 2010, tema kampanye yang akan diusung adalah suara kejujuran.
Welcoming a half-baked ASEAN rights body
Sumber: thejakartapost.com | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2009
Its birth was cheered and jeered. As an infantile institution, the first-ever ASEAN human rights body launched in 2009 was not just weak and toothless, it was also almost universally decried as defective.
Tensions Rise as Kwalik Body Awaits Positive ID
Sumber: thejakartaglobe.com | Tgl terbit: Minggu, 20 Desember 2009
Jayapura. The police-announced death of Papuan pro-independence rebel Kelly Kwalik has inflamed supporters, leading analysts to worry about a rise in violence in the province.
Under Fire Former Indonesian Chief Detective Hits Back at Critic
Sumber: thejakartaglobe.com | Tgl terbit: Minggu, 20 Desember 2009
Controversial National Police officer Comr. Gen. Susno Duadji has threatened a lawsuit against a University of Indonesia professor over a statement the academic made to a newspaper.
Seminar Hari HAM Sedunia
Reparasi Korban Konflik belum Optimal Kutaraja

Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Minggu, 20 Desember 2009
BANDA ACEH - Reparasi (pemulihan) korban konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh pasca-MoU Helsinki dinilai masih belum berjalan optimal. â??Konsep reparasi yang yang dilakukan BRA (Badan Reintegrasi Damai Aceh) sangat sempit dan belum sepenuhnya menyentuh terhadap pemulihan hak-hak korban,â? kata Wakil Koordinator Kontras Aceh, Asiah Uzia pada Seminar Memperingati Hari HAM Sedunia yang diselenggarakan Yayasan Peduli HAM bekerja sama dengan USAID dan Serasi, di Banda Aceh, Sabtu (19/12).
Activists oppose draft regulation on wiretapping
Sumber: thejakartapost.com | Tgl terbit: Sabtu, 19 Desember 2009
The draft government regulation on bugging, which could limit the antigraft's inception authority, met jeers from human right activists who said it would benefit corrupters.
Polri, Kontras gelar pementasan â??Sang Pemimpiâ?
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 19 Desember 2009
JAKARTA - Pihak Polri, Kontras, dan IOM bekerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat terkemuka di Indonesia, menggelar pertunjukan besar tayangan film "Sang Pemimpi", yang merupakan garapan terbaru sutradara Riri Riza dan didukung Miles Production di Plaza Senayan XXI pada tanggal 21 Desember 2009, sebagaimana disampaikan dalam rilis pers kepada Waspada Online malam ini.
Perempuan Korban Ham Terbesar di Perusahaan
Sumber: tvone.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 19 Desember 2009
Medan, (tvONe) Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontas) Sumatera Utara mengungkapkan, perempuan merupakan korban pelanggarann Hak Asasi Manusia (HAM) terbesar di perusahaaan dibanding pekerja laki-laki.
Papuan rights fighter honored
Sumber: indiancatholic.in | Tgl terbit: Kamis, 17 Desember 2009
JAKARTA: Father Johanes Djonga from Jayapura diocese in Papua province has received the 2009 Yap Thiam Hien Award for his fight for Papuans' rights.
Kontras: Perusahaan Sumut abaikan hak pekerja
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Kamis, 17 Desember 2009
MEDAN - Sejumlah perusahaan di Sumatera Utara dinilai masih mengabaikan hak -hak pekerja, karena tidak memberikan izin menikah kepada karyawan yang masih dalam masa kontrak.
Ratusan Warga Berunjukrasa di Mapoldasu, Minta Lepaskan Pastor Rantinus Manalu
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Kamis, 17 Desember 2009
Medan (SIB) Ratusan warga, terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Tapteng, Rabu (16/12) berunjuk rasa di Mapoldasu menuntut keadilan hukum bagi masyarakat Tapteng yang selama ini ditindas pemerintah Kabupaten Tapteng. Warga yang bergabung dengan kelompok LSM juga menuntut agar Poldasu melepaskan Pastor Rartinus Manalu Pr dan Robinson Tarihoran yang dijadikan tersangka dalam kasus perambahan hutan register 47 di Barus Utara, dari segala tuduhan.
Dua Tim Advokasi Tangani Kasus Guru Aceh Besar
Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Kamis, 17 Desember 2009
BANDA ACEH - Kasus dugaan penganiayaan yang dialami guru bantu SDN 1 Lampaunerut, Irham Mahmud, mulai memasuki proses hukum. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh Besar bersama beberapa organisasi guru telah membentuk dua tim untuk mendampingi Irham selama menjalani proses hukum. Tim tersebut juga bekerja untuk mengadvokasi Irham dalam kasus dugaan pelecehan seksual.
KontraS Aceh: Penyiksaan Biasa di Kepolisian
Sumber: harian-aceh.com | Tgl terbit: Rabu, 16 Desember 2009
Banda Aceh | Harian Aceh - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menilai oknum polisi di Aceh biasa menyiksa warga sipil. Namun demikian, tidak ada upaya serius menindak oknum polisi yang menyimpang dari tugasnya.
Dugaan Penganiayaan Guru
Kapoltabes Akui Polisi Terlibat

Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Rabu, 16 Desember 2009
BANDA ACEH - Kapoltabes Banda Aceh, Kombes Pol Armensyah Thay mengakui keterlibatan anggotanya melakukan tindak kekerasan terhadap Irham bin Mahmud, guru SDN 1 Lampeuneurut ketika menjalani pemeriksaan dan penahanan di Mapoltabes terkait sangkaan pencabulan terhadap seorang muridnya berinisial WH.
Kontras: Komnas HAM Tak Serius
Sumber: tabloidjubi.com | Tgl terbit: Jumat, 11 Desember 2009
JUBI --- Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Papua menyatakan Komnas HAM tak pernah serius didalam mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM di Papua.
AKSI DAMAI
Presiden Mestinya Minta Maaf kepada Publik

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Jumat, 11 Desember 2009
JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Sebab, kekhawatirannya tentang terjadinya gerakan sosial dan tindakan makar pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2009 ternyata tidak terbukti.
Kontras Gelar Aksi HAM di Dekat Istana
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
JAKARTA--MI: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan menggelar aksi untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember di dekat Istana Merdeka di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).
Ribuan Orang Peringati Hari HAM di Monas
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
VIVAnews -- Sekitar 6.000 orang memadati depan Istana Negara dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, Kamis, 10 Desember 2009.
Kontras Gelar Aksi HAM Dekat Istana
Sumber: kapanlagi.com | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
Kapanlagi.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan menggelar aksi untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember di dekat Istana Merdeka di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).
Kontras Akan Gelar Aksi HAM Depan Istana
Sumber: berita8.com | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan menggelar aksi untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember di dekat Istana Merdeka di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).
'Perhatikan hak rakyat kecil'
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
JAKARTA: Pemerintah didesak untuk lebih memperhatikan hak ekonomi politik masyarakat kecil yang selama ini cenderung terabaikan dalam proses pembangunan, dan acap kali menghadapi represi aparat.
Kontras Akan Gelar Aksi HAM Depan Istana
Sumber: berita8.com | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan menggelar aksi untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember di dekat Istana Merdeka di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).
Resmi, Penegakan HAM Di Era SBY Jeblok
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
Jakarta, RMOL. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah SBY tidak menunjukkan hasil menggembirakan. Sebaliknya, malah semakin buruk.
Kontras akan Gelar Aksi HAM dekat Istana
Sumber: tvone.co.id | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan menggelar aksi untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember di dekat Istana Merdeka di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis.
Masih Ada Kasus Belum Terselesaikan
Sumber: indosiar.com | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
indosiar.com, Jakarta - Hari Hak Asasi Manusia yang bersamaan dengan hari lahir tokoh HAM Munir, sampai sekarang pembunuhnya belum diketahui.
Ratusan Orang Unjuk Rasa Tuntut Keadilan HAM
Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan orang dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan elemen masyarakat melakukan unjuk rasa di silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2009), memperingati Hari Hak Azasi Manusia (HAM) Sedunia.
Komnas HAM Desak SBY Tangani Orang Hilang
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
JAKARTA--Berbagai elemen masyarakat memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) di kantor Komnas HAM, Kamis (10/12). Koalisi peringatan Hari HAM 2009, yang terdiri dari LBH Jakarta, LBH APIK, PBHI Nasional, Kontras, dan LBH Pers akan menggelar aksi dan renungan.
Demonstran Ungkit Kasus Munir di Aksi Hari HAM
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
JAKARTA - Setelah tewas pada 2004 lalu, hingga saat ini kasus kematian Munir belum mendapat titik cerah. Aparat belum mampu mengungkap siapa sesungguhnya pembunuh Munir.
Ribuan Orang Peringati Hari HAM depan Istana
Sumber: antara.co.id | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
Jakarta (ANTARA News) - Ribuan demonstran dari berbagai elemen masyarakat seperti FBR, Front Mahasiwa Nasional, Kontras, Persatuan Petani Batang, Migran Care, PBHI, Walhi dan UPT Link, memadati bagian depan Istana Negara untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, Kamis.
Silakan Sumbang Darah ke Komnas HAM
Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Memperingati Hari Kelahiran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Komnas HAM bekerja sama dengan PMI DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk mendonorkan darahnya. Donor darah akan berlangsung di Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta, Kamis (10/12/2009).
Ribuan Orang Akan Peringati Hari HAM di Monas
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan hari Hak Asasi Manusia sedunia yang jatuh pada hari ini, kamis (10/12/2009) diperingati oleh sejumlah pihak dengan berbagai cara.
Gerakan Penggulingan SBY Tak Terbukti
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
Aksi yang digelar sejumlah elemen masyarakat menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia, Rabu (9/12), selama kurang lebih dua pekan sangat menyita perhatian. Bahkan muncul semacam ketakutan di tengah masyarakat: aksi tersebut akan menjadi embrio chaos, seperti halnya demo krisis ekonomi yang berujung pada jatuhnya Rezim Orde Baru pada tahun 1998 lalu. Ketakutan ini dipicu pula oleh pernyataan-pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri.
HARI HAM
Tanpa Pidato SBY, Massa Berbendera Merah Putih Sambangi Istana Negara

Sumber: fajar.co.id | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
JAKARTA -- Peringatan Hari HAM yang jatuh hari ini Kamis 10 Desember akan diramaikan dengan pawai dari Masjid Istiqlal ke Istana Negara. Peserta pawai diharap menggunakan baju putih. Menurut Koordinator Kontras, Usman Hamid, kali ini peringatan Hari HAM mengambil tema keadilan.
Kapolri: Terima Kasih Semua Kondusif
Sumber: medanbisnisonline.com | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
Unjuk rasa memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di seluruh propinsi, Rabu (9/12), berlangsung relatif. Kerusuhan hanya terjadi di Makassar, namun itu pun dinilai Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri hanya bagian dari dinamika.
Komnas HAM Tuntut 13 Orang Hilang Dikembalikan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Memperingati hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-61 yang jatuh pada hari ini, Kamis (10/12/2009), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerukan pengungkapan kasus penculikan 13 aktivis sepanjang tahun 1997-1998.
Usman Hamid: Rakyat Makin Berani Buka Suara
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Munculnya sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akhir-akhir ini semakin menunjukkan bahwa rakyat semakin tidak takut buka suara mengenai hal-hal yang mereka anggap mengandung ketidakadilan.
HAM Tidak Mungkin Tegak jika Masih Ada Korupsi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Setiap 9 Desember, dunia memperingati Hari Antikorupsi. Selang satu hari, 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Dua agenda internasional yang berurutan ini bukan kebetulan.
SBY Diminta Segera Keluarkan Keppres Pengadilan HAM
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
Penegakkan HAM di Indonesia dinilai masih sangat memprihatinkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak segera mengeluarkan Keppres untuk dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
Hari HAM, 1.000 Orang Demo Istana
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
Jakarta - Istana Merdeka kembali digoyang demonstrasi. Kali ini 1.000 orang dari berbagai elemen masyarakat berdemonstrasi untuk memperingati Hari Hak Azasi Manusia (HAM) Sedunia.
Hari HAM Se dunia Tuntut Pemulihan Hak, Korban Tragedi 65 Ikut Demo Istana
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
Jakarta - Sekitar 50 orang korban tragedi 1965 ikut berdemonstrasi memperingati Hari HAM Sedunia di depan Istana Merdeka. Usia yang telah uzur tidak menghalangi mereka untuk menuntut hak-hak mereka yang selama ini dilupakan.
Demo Hari HAM Bubar, Jalanan Macet
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
Jakarta - Setelah beberapa jam berunjuk rasa, massa peserta peringatan Hari HAM Sedunia membubarkan diri. Meski berlangsung tertib, tidak urung arus lalu lintas jalan raya yang mereka lalui jadi terhambat.
Peringati Hari HAM Sedunia Glen Fredly Ngamen di Monas, Demonstran pun Bergoyang
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2009
Jakarta - Penyanyi Glen Fredly bernyanyi di acara peringatan Hari HAM Sedunia di depan Monas, Jakarta. Aksi Glen mempesona ratusan pengunjuk rasa.
Aksi anti korupsi di banyak kota
Sumber: bbc.co.uk | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
Sedikitnya tiga ribu orang yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan melakukan aksi memperingati Hari Anti Korupsi Dunia di depan Lapangan Monas Jakarta.
Berantas Korupsi
Presiden Diminta Jangan Omdo

Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
INILAH.COM, Jakarta - Pemberantasan terhadap korupsi harus disertai dengan tidakan nyata. Karena itu Presiden SBY diminta jangan hanya sekadar berpidato memberantas alias omong doang.
Ada Kejar-kejaran & Pemukulan di Depan Istana
Sumber: metro.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
VIVAnews - Aksi kejar-kejaran terjadi terjadi dalam aksi peringatan Hari Antikorupsi di depan Istana Merdeka hari ini, Rabu 9 Desember 2009. Namun, aksi kejar-kejaran tidak terjadi antara polisi dengan peserta aksi, melainkan antara polisi pamong praja dengan para pedagang asongan.
Antisipasi Ratusan Ribu Pengunjuk Rasa di Jalan Hari Ini
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Benar seperti dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, Selasa (8/12) malam. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Indonesia, khususnya di Jakarta, dilakukan secara gegap gempita.
Tumpeng Dengan Simbol Cicak Untuk Bibit-Chandra
Sumber: poskota.co.id | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
SETIABUDI (Pos Kota) â?? Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) memberikan nasi tumpeng unik dengan dua simbol â??cicakâ? kepada Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah sebagai hadiah kembalinya dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang aktif kembali bertugas.]
Bibit-Chandra Prioritaskan Pembenahan Internal
Sumber: seputar-indonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
KEMBALI KE KPK Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menunjukkan wortel berbentuk cicak pada acara syukuran atas kembalinya mereka berdua memimpin KPK di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Demo Besar-Besaran Akan Berlanjut pada Esok Hari
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
JAKARTA - Aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta tidak akan berlangsung pada hari ini saja. Demo akan terus berlangsung hingga esok hari, Kamis (10/12/2009).
Effendi Gazali: Gerakan Ini Baru Awal
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Kompak Effendi Gazali mengatakan, Gerakan Indonesia Bersih yang digelar di Monas, Jakarta, Rabu (9/12), guna memeringati Hari Antikorupsi Sedunia, merupakan awal dari sebuah kekuatan rakyat yang modern dan elegan.
Unjuk Rasa Peringati Hari Antikorupsi Berakhir Tertib
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Sekitar 45 menit seusai aksi Gerakan Indonesia Bersih yang dipelopori Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, kawasan Monas, Jakarta, Rabu (9/12/09), mulai terlihat tenang. Kini, hampir sebagian peserta unjuk rasa telah meninggalkan lokasi.
Mega, Prabowo, JK, dan Wiranto Diminta Tidak Hadir
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Tim teknis aksi moral dan sosial antikorupsi, melalui rapat, sepakat agar Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, dan Wiranto sebaiknya tidak hadir dalam aksi di Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (9/12).
Kalau Ada yang Menunggangi, Itu Skenario Kekuasaan
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Kalau ada yang menunggangi aksi unjuk rasa besar dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Rabu (9/12), itu adalah skenario kelompok yang haus akan kekuasaan.
Demo anti korupsi di Indonesia
Sumber: bbc.co.uk | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
Ribuan orang berkumpul di berbagai kota di Indonesia dalam peringatan hari anti korupsi sedunia.
HMI: Sudah 27.000 Orang Terdaftar Ikut Aksi
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Arip Musthopa mengatakan, hingga Senin (7/12) petang, sekitar 27.000 orang terdaftar akan melakukan aksi pada Hari Antikorupsi Sedunia, 9 Desember, di Lapangan Monas, Jakarta.
Sahabat Kembali Dorong PK Munir
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
JAKARTA - Memperingati kelahiran aktivis hak asasi manusia (HAM), almarhum Munir, Sahabat Munir, kembali mendesak kejaksaan mengajukan peninjauan pembali (PK) atas putusan kasasi yang membebaskan Muchdi Purwopranjono. Desakan itu disampaikan melalui aksi demo di depan Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (8/12).
Tokoh Agama Ikut Gerakan 9 Desember
Sumber: tribun-timur.com | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
HARI ini, ribuan massa di seluruh kota besar di Indonesia akan turun jalan memperingati Hari Antikorupsi se-Dunia. Aktivis sepakat menamakannya Gerakan 9 Desember. Peringatan hari antikorupsi tahun ini menemukan momentumnya dengan adanya skandal Bank Century.
Kapolri Jamin Aman
Sumber: medanbisnisonline.com | Tgl terbit: Rabu, 09 Desember 2009
Hari ini, sekitar 30.000 orang massa akan menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Jakarta. Polisi menyiapkan 13.000 personelnya untuk mengamankan acara tersebut. Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menjamin aksi yang menurut Presiden SBY dengan gerakan sosial itu bisa berlangsung tertib.
Kembali Bekerja, Bibit & Chandra Diberi Kado Nasi Tumpeng
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
Jakarta (SIB) Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah akan kembali bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) pun menyerahkan nasi tumpeng kepada dua pimpinan KPK itu.
Ada Cicak di Tumpeng Bibit dan Chandra
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Kembalinya Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai wakil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi disambut dengan nasi tumpeng. Nasi kuning berbentuk kerucut yang disiapkan oleh aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi atau Kompak ini rencananya akan dipotong saat serah terima jabatan pada pukul 14.00, Selasa (8/12) di Gedung KPK.
Fadjroel: 9/12 Festival Masyarakat Sipil dan Beradab
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA--Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak), Fadjroel Rachman, memastikan festival yang akan digelar pada hari anti korupsi sedunia yang digelar Rabu (9/12) akan berjalan dengan aman dan damai. Ia menjamin akan mengerahkan semua upaya untuk menghindari penyusup masuk di tengah-tengah peserta festival.
Besok, 20.000 Orang Akan Turun ke Jalan
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Kekhawatiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal adanya bentrok massa saat peringatan Hari Antikorupsi Dunia, Rabu (9/12/09) besok, boleh saja menyebabkan dibatalkannya rencana peringatan yang digagas KPK, kejaksaan, kepolisian, dan sejumlah BUMN. Namun, hal itu tidak berlaku bagi kalangan LSM penggiat antikorupsi.
Massa Demo 9 Desember Diprediksi 30 Ribu
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Puluhan ribu orang diprediksi ikut dalam aksi 9 Desember memperingati Hari Antikorupsi. Aksi massa itu akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional dan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
"Daripada Khawatir, Lebih Baik Kita Rayakan Bersama"
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA - Kekhawatiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas aksi damai di hari anti korupsi se-dunia yang akan digelar besok dinilai berlebihan. Protes sosial itu seharusnya dimeriahkan oleh pemerintah, termasuk kepala negara.
Lahan TNI AU Habis Terjual
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
Di tengah memanasnya sengketa warga di kawasan pemukiman Sari Rejo dengan TNI AU, para kontraktor tetap melanjutkan pembangunan gedung di sekitaran Jalan Avros. Pembanguan yang sudah mulai dikerjakan sekitar 2007 lalu, kini hampir rampung. Pasalnya, pihak marketing saat ditemui Global di lokasi pembanguan Senin (7/12) mengaku sudah menutup penerimaan pelanggan yang ingin membeli.
Kompak Jamin Aksi Mereka Berlangsung Damai
Sumber: sripoku.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA â?? Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) menjamin aksi yang mereka lakukan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Rabu (9/12), akan berlangsung damai. Sejumlah persiapan pun sudah mereka lakukan agar jalannya aksi dapat berlangsung tertib dan tidak terjadi kekacauan sebagaimana dikhawatirkan pemerintah.
Ada SMS Rusuh, Kompak Jamin Demo Besok Aman
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Antikorupsi (Kompak) memastikan aksi untuk memperingati hari anti korupsi sedunia itu besok akan berlangsung aman. Selain sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan, Kompak sudah menyiapkan pengamanan internal untuk mengawal demo besok.
Kompak Jamin Aksi Mereka Berlangsung Damai
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA,KOMPAS.com â?? Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) menjamin aksi yang mereka lakukan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Rabu (9/12), akan berlangsung damai. Sejumlah persiapan pun sudah mereka lakukan agar jalannya aksi dapat berlangsung tertib dan tidak terjadi kekacauan sebagaimana dikhawatirkan pemerintah.
Kompak Jamin Aksi 9 Desember Aman
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA--Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak), Fadjroel Rachman, mengimbau agar masyarakat tak terpancing dalam demo 9 Desember besok. Rencananya, ribuan masyarakat bakal turun ke jalan memperingati Hari Antikorupsi Internasional pada Rabu (9/12) di Jakarta.
Bibit Diminta Tak Cuti Setelah Aktif Kembali
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
Jakarta - Saat masih menjadi tersangka kasus upaya pemerasan terhadap Anggoro Widjojo, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan ingin cuti sejenak apabila dirinya aktif kembali. Niat Bibit langsung ditentang.
Kejakgung Didesak Ajukan PK Pembunuhan Munir
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA--Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) kembali mendesak kejaksaan mengajukan peninjauan pembali (PK) atas putusan kasasi yang membebaskan Muchdi Purwopranjono terkait kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut. KASUM juga meminta Kepolisian Republik Indonesia kembali mengefektifkan tim guna mencari bukti baru.
KASUS SALAH TANGKAP
Keluarga Rizal Merasa Diteror

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA (Suara Karya): Keluarga korban polisi salah tangkap di Depok dilanda ketakutan karena merasa diteror. Rumah korban, JJ Rizal, di Jalan Masjid At-Taqwa RT 03/RW 3 Beji Timur, Depok, tiba-tiba didatangi dua orang tak dikenal yang mengaku anggota polisi.
Korban Salah Tangkap Polsek Beji Datangi LBH
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
Jakarta, (Analisa) JJ Rizal, korban salah tangkap polisi Polsek Beji, Depok, Senin (7/12) mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Salemba, Jakarta Pusat. Kedatangannya ke LBH untuk menemui penasehat hukum, Nurcholis. "Tujuan saya kemari untuk menemui Nurcholis, teman saya sekaligus penasehat hukum LBH. Kami akan merumuskan apa saja langkah yang akan dilakukan ke depannya," ujar JJ Rizal kepada wartawan di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Salemba, Jakarta Pusat. JJ Rizal mendatangi kantor LBH ditemani pengacarannya Ivan Wibowo. Mereka datang menggunakan mobil Yaris warna hitam bernopol B 180 NL. Sebelum datang ke LBH, Rizal mengaku baru saja ke kantor pengacarannya Ivan Wibowo di Jalan Kesehatan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain mendatangi LBH, Rizal mengaku akan berkoordinasi dengan Kontras, Komnasham dan Kompolmas. Direktur Komunitas Bambu itu mengaku tidak ingin kasusnya hanya diselesaikan dengan jalan damai semata seperti halnya yang ditawarkan Kapolres Depok. "Saya ingin kasus ini selesai tidak hanya dengan cara kekeluargaan. Saya ingin kasus ini menjadi pembelajaran bagi kepolisian yang posisinya sebagai pengayom yang benar," papar sejarawan lulusan UI tersebut. Seperti diketahui, JJ Rizal ditangkap dan dipukuli oleh lima anggota kepolisian Polsek Baji, Depok pada Sabtu (5/12) pukul 23.45 WIB setelah adanya pertunjukan besar di Margo City. Kadiv Advokasi dan Penanganan Kasus LBH Jakarta, Kiagus Ahmad Bella Sati, mengatakan, "Kedatangan Rizal ke LBH Jakarta untuk meminta bantuan dan langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh secara hukum," urainya. Berdasarkan hasil perbincangan dengan Rizal, Kiagus mengatakan pihaknya akan mengawal proses hukum yang tengah dijalani Rizal di Polda Metro Jaya saat ini. Kiagus juga mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan perdata kepada kepolisian. (Ant)
Adhie Massardi: Massa Aksi 9 Desember Sekitar 30 Ribu
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Puluhan ribu massa diprediksi ikut dalam aksi 9 Desember, memperingati Hari Antikorupsi. Aksi massa akan dipusatkan di daerah Monumen Nasional dan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Menurut aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) Adhie Massardi, aksi besok akan dihadiri 40 elemen masyarakat antikorupsi. Saat ini Adhie dan rekan-rekannya sedang menggodok aksi apa saya yang akan digelar besok.
Chandra dan Bibit Sama-sama Pantas Gantikan Tumpak
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
Jakarta, RMOL. Setelah aktif kembali di KPK, sebaiknya Bibit Samad Rianto atau Chandra Hamzah dipertimbangkan untuk memegang jabatan Ketua KPK mengantikan Tumpak Hatorangan Panggabean yang ditunjuk langsung oleh SBY lewat Perppu 4/2009.
RPP Penyadapan
Penyadapan KPK Tak Langgar HAM, Jangan Diganggu!

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
Jakarta - Proses penyadapan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bukanlah sebuah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) untuk berkomunikasi. Semuanya sudah lewat prosedur yang benar.
Presiden Harus Verifikasi Info yang Diterima
Sumber: http://news.okezone.com/read/2009/12/08/337/282836 | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya mencari rujukan yang memiliki kejelasan akurasi dan juga harus bisa memverifikasi ulang terhadap data yang diperolehnya, sebelum bicara di depan publik.
Pendukung Munir Demo di Kejagung
Sumber: http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/12/08 | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
AKARTA (Pos Kota) â?? Sekitar 70 orang yang tergabung dalam Kasum (Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir), demo di depan Kejaksaan Agung, Selasa (8/12) siang ini.
KPK Diminta Jadi "Wasit"
Kejaksaan dan Polisi juga Terus Bergerak

Sumber: kaltimpost.web.id | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA- Skandal bailout Bank Century Rp 6,7 triliun menjadi garapan bareng lembaga penegak hukum. Tiga lembaga, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian plus Pansus Angket dari DPR, â??mengeroyokâ? kasus itu. Namun, banyak kalangan menilai hanya KPK yang paling tepat menangani kucuran dana Rp 6,7 triliun itu. â??Selama ini lembaga yang efektif baru KPK.
Usman Hamid: Rapat di Dharmawangsa Hanya Isu
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan bahwa pertemuan atau rapat di Hotel Dharmawangsa beberapa hari lalu tidak benar.
Minta KPK Wasiti Century
Kejagung-Polisi Start Penyidikan Lebih Dulu

Sumber: pontianakpost.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA â?? Skandal Bank Century menjadi garapan bareng tiga lembaga penegak hukum. Mereka adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan kepolisian plus pansus angket dari DPR.Namun, banyak kalangan yang menilai bahwa hanya KPK yang paling tepat menangani kasus bailout Rp 6,7 triliun itu. â??â??Selama ini, lembaga yang efektif baru KPK. KPK bisa menjadi wasit yang fair,â??â?? tegas Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki di gedung KPK kemarin (7/12).
Sekjen Akui Kalau Demokrat Serba Salah
Sumber: radarsulteng.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA-Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat (Sekjen DPP PD) Amir Syamsuddin, menegaskan adalah sesuatu hal yang wajar bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons lebih dua kali soal adanya tudingan melalui pemberitaan media massa, dimana seolah-olah Partai Demokrat dan Tim Kampanye SBY-Boediono menerima kucuran dana Bank Century.
Bibit-Chandra Dinanti Century
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Kembalinya Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan bisa memperkuat lembaga tersebut dalam mengungkap kasus Bank Century. Kedua unsur pimpinan KPK itu harus menyadari bahwa dukungan masyarakat kepada mereka selama ini tidaklah �gratis�.
Rizal akan mengadu ke Kompolnas
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
JAKARTA: J.J. Rizal, korban penganiayaan akibat salah tangkap oleh polisi Polres Depok, Jawa Barat, akan mengadukan nasibnya kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Kontras.
Police Beat Indonesian Historian
Sumber: en.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009
VIVAnews - An Indonesian historian from University of Indonesia (UI) was ill-treated by the police on Saturday night, Dec 5.
SBY Diundang Ikut Aksi 9/12
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009
JAKARTA--Koalisi Masyarakat Sipil mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ikut serta turun ke jalan pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional pada 9 Desember mendatang. Lantaran pernyataannya akhir pekan lalu. terkesan cemas ada penunggangan politik.
Aksi Damai 9 Desember
Jika Niat Berantas Korupsi, Harusnya SBY Berdiri Paling Depan

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering mengatakan akan berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi. Namun dengan sikapnya terkait aksi 9 Desember nanti, tidak membuktikan hal tersebut.
Tuding Aksi 9 Desember Politis
Aneh, Presiden Kok Sensitif

Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009
INILAH.COM, Jakarta - Pernyataan Presiden SBY yang mengaku ada muatan politis pada aksi hari anti korupsi sedunia pada 9 Desember dinilai aneh. Bahkan SBY dianggap terlalu sensisif.
Kasus Century
Pengambil Kebijakan Bisa Dipidana, KPK Jangan Terkecoh

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009
Jakarta - KPK diminta jangan terjebak dengan anggapan bahwa dalam kasus Century tidak ada yang salah dalam pengambilan kebijakan. Justru, lewat kebijakan itulah korupsi bisa terjadi.
JJ Rizal Menolak Berdamai dengan Polisi
Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? JJ Rizal, korban salah tangkap oknum polisi Polsek Beji, Depok, hingga hari ini tetap menolak jalan damai dalam penyelesaian kasus insiden pemukulan yang menimpa dirinya. Rizal mengungkapkan, hingga hari ini tidak ada lagi upaya-upaya pendekatan yang dilakukan pihak Kapolsek Beji ataupun Kapolres Depok terhadap dirinya.
Kontras Kecam Brimob
Sumber: erabaru.net | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009
Medan - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mengecam tindakan brutal oknum personel Brimob yang memembaki 12 warga Desa Rengas, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel.
Pernyataan Presiden Tentang Tanggal 9
Ramai-ramai Tanggapi Pernyataan Presiden

Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009
Jakarta, CyberNews. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang kekhawatiran gerakan "Perayaan Hari Antikorupsi se-Dunia" dimanfaatkan dengan motif tertentu. Kekhawatiran tersebut disampaikan presiden tidak hanya dalam satu kesempatan. Bahkan rapat Menteri bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga membahas rencana aksi peringatan tersebut.
JJ Rizal adukan polisi ke Komnas HAM dan Kontras
Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009
JAKARTA (bisnis.com): JJ Rizal, korban penganiayaan akibat salah tangkap oleh polisi Polres Depok, akan mengadukan nasibnya kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Kontras.
Usman Hamid: Tuangkan Info Intelijen dalam Kebijakan, Bukan Pernyataan
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menuding bahwa gerakan antikorupsi pada 9 Desember memiliki motif politik mengesankan bahwa dirinya sedang mengalami krisis kepercayaan diri dalam upaya pemberantasan korupsi.
Presiden Didesak Tindak Pejabat Kejagung
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak segera melaksanakan seluruh rekomendasi Tim Pencari Fakta (Tim Delapan). Salah satu rekomendasi yang belum dilaksanakan adalah penindakan terhadap pejabat penegak hukum yang terlibat dalam rekayasa proses hukum pimpinan KPK (nonaktif), Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah.
Kontras Sumut kecam sikap brutal Brimob
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009
Medan â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Sumatera Utara mengecam tindakan brutal oknum personil Brimob yang menembaki 12 warga desa Rengas, kecamatan Payaraman, kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
Sejarawan UI Dianiaya Polisi
JJ Rizal Mengadu ke Kontras & LBH Siang Ini

Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 07 Desember 2009
VIVAnews - JJ Rizal, sejarawan Universitas Indonesia akan mendatangi Kontras dan LBH untuk mengadukan kasus penganiayaan yang dialaminya, Senin 7 Desember 2009..
Tuding Gerakan 9 Desember Politis
Presiden Dinilai Berlebihan

Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Minggu, 06 Desember 2009
INILAH.COM, Jakarta - Perayaan Hari anti Korupsi sedunia pada 9 Desember mendatang dianggap Presiden SBY bermuatan politik. Kekhawatiran itu dinilai berlebihan.
Sejarawan UI Dianiaya Polisi
JJ Rizal Juga Bakal Mengadu ke Kontras & LBH

Sumber: metro.vivanews.com | Tgl terbit: Minggu, 06 Desember 2009
VIVAnews - JJ Rizal, sejarawan Universitas Indonesia mengadukan kasus penganiayaan yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Ia juga akan mengadukan kasus salah tangkap yang dilakukan polisi itu ke Kontras dan LBH.
Polisi Pukul Penulis
Korban Salah Tangkap Polisi Akan Lapor ke Kontras

Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 06 Desember 2009
JAKARTA - Korban salah tangkap polisi di Depok, JJ Rizal, besok dijadwalkan mendatangi kantor Kontras dan LBH Jakarta guna meminta bantuan hukum.
JJ Rizal Gugat Insiden Pemukulan terhadap Dirinya
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 06 Desember 2009
DEPOK, KOMPAS.com - Pengamat sejarah dari Universitas Indonesia JJ Rizal akan menggugat insiden pemukulan terhadap dirinya yang dilakukan lima aparat Polsek Beji Depok. Insiden salah tangkap tersebut terjadi Sabtu (5/12) malam sekitar pukul 11.45.
Fauzi Abdullah (1949-2009)
Sumber: http://insideindonesia.org/content/view/1259/47/ | Tgl terbit: Minggu, 06 Desember 2009
Not long after 8 pm on the night of 27 November, Indonesian labour activist networks around the world began buzzing with the news of the death of Fauzi Abdullah, a stalwart of the activist community, who devoted more than half his life to Indonesiaâ??s workers.
Lahan Polonia Bukan Milik TNI
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Sabtu, 05 Desember 2009
Kasus bentrok warga dengan TNI AU bermula dari penyerobotan tanah masyarakat 591,3 HA oleh pihak TNI AU. Selain itu 302 hektar tanah di kawasan Bandara Polonia juga telah berpindah tangah ke pihak ketiga dan sisanya saat ini masih bermasalah dengan masyarakat yang memperjuangkan hak tanahnya.
Kasus pengerusakan Global Prima terus bergulir
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Kamis, 03 Desember 2009
MEDAN - Perseteruan antar warga kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun, dengan pengelola Yayasan Perguruan Global Prima yang beralamat di jalan Brigjend Katamso di depan perkuburan Mandailing berlanjut. Hingga saat ini belum ada titik temu antara pihak yayasan dengan warga sekitar.
Saksi Dijadikan Tersangka
Sumber: medanbisnisonline.com | Tgl terbit: Rabu, 02 Desember 2009
Tidak terima atas status tersangka yang dikeluarkan Polsekta Medan Kota terhadap enam tokoh masyarakat di Kelurahan Sei Mati terkait pengrusakan pagar Yayasan Perguruan Global Prima di Jalan Brigjen Katamso, puluhan warga mendatangi Polsek Medan Kota, Selasa (1/12).
Hari Ini Paripurna DPR, Sejumlah Tokoh Berkumpul, Dukungan Rakyat Usut Skandal Century Menguat
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2009
Dukungan rakyat terhadap pengusutan secara tuntas hingga â??dalang-dalangnyaâ? atas kasus Bank Century makin menguat. Senin (30/11) pagi, puluhan tokoh yang tergabung dalam masyarakat madani, akademisi, anggota DPR, dan juga pekerja pers membentuk Rembug Masyarakat Madani.
Kontras Minta Pemerintah Selidiki Kekerasan di LP Abepura
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2009
Jakarta - Kontras mendesak pemerintah mengusut pemukulan terhadap napi Buchtar Tabuni di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Papua. Pemukulan ini telah memicu kerusuhan di LP tersebut pada 26 November 2009.
SKANDAL BANK CENTURY
Dua Kelompok Pendemo Nyaris Bentrok Fisik

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Senin, 30 November 2009
JAKARTA (Suara Karya): Dua kelompok pendemo nyaris bentrok fisik di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, kemarin. Di tengah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) menggelar aksi demo terkait pembongkaran skandal Bank Century, tiba-tiba sekelompok massa lain meminta aksi mereka dibubarkan. Untung polisi cepat bertindak sehingga bentrokan terbuka bisa dihindarkan.
SKANDAL BANK CENTURY
Agar Dipahami Rakyat, Kwik Janji Bikin Ringkasan Skandal

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Senin, 30 November 2009
Jakarta, RMOL. Dalam pengusutan skandal Bank Century, masyarakat diharap tak melecehkan lagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama para inisiator hak angket.
Din Syamsuddin Undang Para Aktivis Bahas Century
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 30 November 2009
Jakarta - Sejumlah tokoh yang dikenal aktif menyuarakan skandal Bank Century berkumpul di kantor PP Muhammadiyah. Mereka datang atas undangan sang ketua umum Din Syamsuddin untuk memaparkan tentang kasus Century.
Demo di Bundaran HI, Massa Kompak Dibubarkan Massa Pendukung Kapolri
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Senin, 30 November 2009
KOMPAK PROTES: Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi(Kompak), Rieke Diah Pitaloka ( dari kiri ke kanan), Effendi Gazali, Anggota DPR, Maruarar Sirait, Edo Kondolangit, dan Fadjoel Rachman, saat melakukan aksi protes di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (29/11). Mereka mengimbau masyarakat Indonesia untuk mendukung proses penyelesaian kasus Bank Century. (FOTO ANTARA/Ujang Zaelani)
Skandal Bank Century Dibahas di PP Muhammadiyah
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Senin, 30 November 2009
Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah elemen masyarakat antikorupsi, Senin (30/11) siang, bertemu di kantor PP Muhammadiyah, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan bertajuk "Rembuk Masyarakat Madani Usut Tuntas Skandal Bank Century" ini, antara lain mendesak pemerintah segera mengusut tuntas kasus Bank Century.
Mau Demo, Panggung Cicak Diduduki Satpol PP
Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Minggu, 29 November 2009
VIVAnews - Massa 'Cinta Indonesia, Cinta KPK (Cicak)' berniat melakukan aksi panggung seperti minggu-minggu sebelumnya dengan menghadirkan sejumlah artis di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Tapi, aksi reguler Cicak yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) itu harus puas tanpa panggung, kali ini.
Satpol PP Recoki Demo Anti Korupsi
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Minggu, 29 November 2009
JAKARTA--Sekitar 30 orang yang tergabung dalam Komisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak)melakukan aksi massa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Ahad (29/11). Aksi Kompak ini dilakukan untuk menuntut pembongkaran kasus Bank Century. Selain Kompak, aksi ini juga diikuti beberapa mahasiswa berjaket kuning yang menjadi perwakilan BEM UI.
Satpol PP Larang Aksi Panggung Pemberantas Korupsi di Bundaran HI
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 29 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Aksi massa Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, terganggu pelaksanaan peresmian stasiun pengukur kualitas udara oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Ahad (29/11).
Kompak Demo Century di Bundaran HI
Sumber: tvone.co.id | Tgl terbit: Minggu, 29 November 2009
Massa Cinta Indonesia, Cinta KPK (Cicak) yang tergabung dalam Komisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) kembali melakukan aksi demo di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Officials with negative image must resign : Kontras
Sumber: antara.co.id | Tgl terbit: Rabu, 25 November 2009
Jakarta (ANTARA News) - State officials whose image in society has become negative should immediately resign, as stipulated in a 2001 decree of the People`s Consultative Assembly (MPR), a civil rights advocacy group says.
PEMBUNUHAN MUNIR
Kejagung Jangan Lagi Tunda PK Muchdi PR

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 25 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Kejaksaan Agung tidak lagi memiliki alasan untuk menunda pengajuan peninjauan kembali perkara pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia Munir dengan tersangka mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono. Lambatnya PK dinilai sebagai rekayasa untuk membatasi terdakwa kasus pembunuh Munir hanya Pollycarpus Budihari Priyanto. Hal itu disampaikan Choirul Anam dari Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum), Selasa (24/11) di Jakarta. Menurut Choirul, selama ini Kejaksaan Agung menunda pengajuan PK Muchdi karena belum mendapat putusan dari pengadilan. â?Tetapi, Kasum saja menerima putusan kasasi Muchdi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi, tidak mungkin kejaksaan belum mendapat putusan itu,â? kata dia.
Tak Sekedar Dicopot, Susno Duadji Juga Didesak Diperiksa
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 25 November 2009
Jakarta, RMOL. Langkah Kapolri untuk mencopot Susno Duadi sebagai Kabareskrim Mabes Polri adalah langkah yang tepat sebab mampu memperhatikan aspirasi yang berkembang di publik.
Presiden Jangan Lupakan
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 25 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tidak mengabaikan rekomendasi lain yang disampaikan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah atau Tim Delapan. Semua rekomendasi harus diperhatikan dan dilaksanakan Presiden, tanpa syarat.
Kontras Sesalkan Susno Dicopot Tanpa Kena Sanksi
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Rabu, 25 November 2009
JAKARTA - Pencopoton Kabareskrim Komjen Susno Duadji mendapatkan reaksi positif dari sejumlah masyarakat. Namun ada juga pihak yang menyesalkan Susno Duadji dilepas dari jabatannya sebagai Kabareskrim. Lho?
Kontras: Penegakan Hukum oleh Polri Masih Sulit
Sumber: antara.co.id | Tgl terbit: Rabu, 25 November 2009
Denpasar (ANTARA) - Penegakan hukum oleh jajaran kepolisian di Indonesia masih mengalami kesulitan, meskipun penindakan terhadap kasus-kasus tertentu sudah dilakukan secara maksimal, kata Koordinator Kontras.
Aksi Lempar Handuk Warnai Pidato SBY
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 24 November 2009
Jakarta, RMOL. Aksi lempar handuk mewarnai acara nonton bareng pidato Presiden SBY di kantor Imparsial, Senin malam (23/11).
Berpihak pada Anggodo, SBY Abaikan Tim 8
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Selasa, 24 November 2009
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak menjalankan dan mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh Tim 8, yang telah memberikan rekomendasi terkait kasus dua pimpinan nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.
Aktivis LSM Kecewa
Sumber: surabayapost.co.id | Tgl terbit: Selasa, 24 November 2009
Jakarta-Berbagai aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengaku kecewa terhadap pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyikapi hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Delapan.
TANGGAPAN AKTIVIS
Pidato Presiden, Jurus Tanpa Bentuk

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Selasa, 24 November 2009
JAKARTA (Suara Karya): Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyikapi rekomendasi Tim 8 atau Tim Pencari Fakta kasus hukum pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dinilai kalangan aktivis gerakan antikorupsi sebagai jurus tanpa bentuk.
Pejabat Disorot Negatif Harus Mundur
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Selasa, 24 November 2009
JAKARTA--Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, mengatakan, pejabat yang disorot negatif masyarakat seharusnya mengundurkan diri.
Usut Kasus, Polisi Tidak Perlu Gunakan Kekerasan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 24 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta -Polisi di Indonesia diharapkan tidak menggunakan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya.
Kontras: Pejabat yang Disorot Negatif Harus Mundur
Sumber: antara.co.id | Tgl terbit: Selasa, 24 November 2009
Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan, pejabat yang disorot negatif masyarakat seharusnya segera mengundurkan diri selaras dengan Tap MPR Nomor VI Tahun 2001.
SBY Dinilai Muter-Muter
Sumber: poskota.co.id | Tgl terbit: Senin, 23 November 2009
JAKARTA (Pos Kota) â?? Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tadi malam, tentang hasil rekomendasi Tim 8 dinilai berputar-putar seperti orang main bola. Banyak pemirsa televisi yang menonton tayangan langsung pernyataan kepala negara tersebut mengaku bingung.
Pidato Tidak Jelas
Teriakan 'Lawan dan Ganti SBY' Bergema di Jl Diponegoro

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 23 November 2009
Jakarta - Para aktivis antikorupsi kecewa dengan tanggapan SBY yang dinilai tidak jelas. Mereka melampiaskan kekesalannya dengan berteriak 'Lawan dan Ganti Presiden' berkali-kali.
Nonton Bareng Pidato SBY
Disoraki Seperti Menyoraki Gol, Lalu Dilawan

Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 23 November 2009
JAKARTA - Rumah di Jalan Diponegoro 9 malam ini tampak ramai. Di rumah bergaya klasik itu LSM Imparsial menggelar nonton bareng pidato presiden.
Aktivis dan Pengamat Hukum Kecewa Pidato SBY
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 23 November 2009
JAKARTA - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak tegas atau mengambang menyikapi rekomendasi Tim 8 atas kasus Bibit Samad Rianto-Chandra M Hamzah, menimbulkan kekecewaan terhadap para aktivis dan pengamat hukum.
Sikap Presiden Bisa Munculkan Gerakan Rakyat
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 23 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Usman Hamid menyatakan pernyataan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa memunculkan gerakan rakyat atau people power. Menurut dia, gerakan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyentuh semua lapisan.
Kontras: SBY Tak Mau Terima Usulan Tim 8
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Senin, 23 November 2009
JAKARTA - Komisi untuk orang hilang dan konban tindak kekerasan (Kontras), menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mau menerima usulan yang diberikan Tim 8 terkait temuan-temuan yang diberikan melalui rekomendasi pekan lalu.
Pendukung Bibit-Chandra Kecewa dengan Pidato Yudhoyono
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 23 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sesaat setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sikap atas rekomendasi Tim Delapan, para pendukung Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah mengungkapkan kekecewaannya.
SBY diminta tindak lanjuti rekomendasi Tim 8
LSM ancam serbu Istana

Sumber: wawasandigital.com | Tgl terbit: Senin, 23 November 2009
JAKARTA - Sejumlah aktivis dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar aksi penyerahan tanda tangan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai wujud dukungan untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim 8.
Aktivis LSM "Nobar" Pidato SBY
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 23 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat, seperti Indonesia Corruption Watch, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Imparsial, Senin (23/11) malam di kantor Imparsial, Jakarta, akan bersama-sama menyaksikan respons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibid Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, atau Tim Delapan.
Rekomendasi Tim 8
Cicak Gelar Nonton Bareng Keputusan SBY

Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 23 November 2009
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malam ini akan menanggapi rekomendasi yang dikeluarkan Tin Delapan atas kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Para penggiat Cicak (Cinta Indonesia Cinta KPK) akan menggelar nonton bareng keputusan Presiden itu.
Rakyat Bosan Presiden Berbasa-basi
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Minggu, 22 November 2009
JAKARTA--MI: Koalisi Masyarakat Darurat Keadilan, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan rekomendasi Tim 8. Koalisi menegaskan, rakyat tidak butuh lagi jargon anti korupsi yang gencar disuarakan Yudhoyono pada saat kampanye.
Diskusi Publik di Mapolda Sumut; Kapolda Sumut: Pers Sangat Penting karena Penyebar Informasi dan Pembentuk Opini
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Sabtu, 21 November 2009
Diskusi Publik berkaitan dengan Pers, Polri dan korban tindak kekerasan yang digelar KontraS Sumut, Security Sector Reform Community (SSR-C), DKD PWI Sumut, Waspada Online dan Polda Sumut, mendapat sambutan baik dari ratusan undangan, di Aula Mapolda Sumut, Jumat (20/11) siang.
"Polisi Berani Melawan Arus Publik"
Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Sabtu, 21 November 2009
VIVAnews - Kepolisian RI dinilai sudah keluar jalur terkait pemanggilan dua redaksi harian umum, Kompas dan Seputar Indonesia (Sindo) dalam kasus rekaman percakapan pengusaha Anggodo Widjojo. Rekaman ini diputar Mahkamah Konstitusi, Selasa 3 November 2009.
Polisi Peringkat Satu Pelaku Kekerasan di Sumut
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Sabtu, 21 November 2009
MEDAN - Instansi kepolisian menempati peringkat pertama untuk pelaku kekerasan di Sumatera Utara. Hal ini diungkapkan Koordinator Kontras Sumatera Utara Diah Susilowati saat dijumpai di kantornya, Jumat (20/11/2009).
LSM: Ada yang tak ingin Aceh aman
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 21 November 2009
BANDA ACEH - Forum LSM Aceh menilai, dua kasus penembakan orang di Aceh mengindikasikan ada pihak-pihak yang tidak ingin Aceh aman.
Kepercayaan masyarakat kepada polisi minim
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Jumat, 20 November 2009
MEDAN - Kapoldasu, Irjen Pol Badrodin Haiti, mengatakan, dari dulu kepercayaan masyarakat kepada polisi sangat kecil. Hal itu terjadi akibat ulah oknum-oknumnya yang dinilai masyarakat sering bertolak belakang dari tugas dan fungsinya sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.
Kontras: SBY sudah tidak pantas lagi jadi presiden
Sumber: primaironline.com | Tgl terbit: Jumat, 20 November 2009
Jakarta - Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono sudah tidak pantas lagi menjadi presiden.
SKANDAL BANK CENTURY
Mutlak Kesalahan SBY

Sumber: .rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Jumat, 20 November 2009
Jakarta, RMOL. Persoalan skandal Bank Century bukan terletak pada pasca bailout sebesar Rp 6,7 triliun itu dikucurkan. Namun terletak pada siapa yang mengambil keputusan menyelamatkan Bank Century melalui bailout.
Koordinator Kontras, Usman Hamid
Internal Polri yang Permalukan Polri Sendiri

Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Jumat, 20 November 2009
VIVAnews - Markas Besar Polri memanggil dan meminta keterangan redaksi harian Kompas dan Seputar Indonesia. Pemanggilan media ini disinyalir ada permasalah internal di dalam tubuh polisi.
Kapolri Komit Berantas Markus
Sumber: pos-kupang.com | Tgl terbit: Jumat, 20 November 2009
JAKARTA, PK -- Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk memberantas para makelar kasus (Markus) di lingkungan Polri hingga ke akar-akarnya. Bambang menantang semua pihak agar turut melaporkan kasus di Polri.
Presiden Bisa Copot Pejabat yang Terlibat Kasus
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Respons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar publik tidak memaksanya melakukan tindakan yang melanggar konstitusi dengan mencopot pejabat-pejabat negara, seperti Kapolri dan Jaksa Agung, dinilai tidak beralasan karena kewenangan Presiden dijamin oleh Ketetapan MPR.
Presiden Jangan Basa-basi Sikapi Rekomendasi
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk tidak sekadar basa-basi dengan jargon anti-korupsinya pascapenyerahan rekomendasi Tim Delapan. Presiden didesak untuk segera melaksanakan rekomendasi dan tidak berlama-lama lagi.
Sekitar 30 Lembaga Antikorupsi Kecam Sikap Presiden
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Lebih dari 30 lembaga penggiat antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Darurat Keadilan mengecam sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan enggan menindaklanjuti rekomendasi Tim Delapan.
Sikap SBY Atas Rekomendasi Tim 8 Tentukan Keberlanjutan Reformasi
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009
JAKARTA-MI: Kelayakan SBY sebagai presiden dipertanyakan jika tidak laksanakan rekomendasi Tim 8. Pelaksanaan rekomendasi merupakan bagian reformasi. Lambannya respon SBY dalam menanggapi rekomendasi Tim 8 berakibat terhadap kelayakannya selaku presiden.
Pemberantasan Markus Tak Cukup Pidato dan PO BOX
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koalisi Masyarakat Darurat Keadilan meminta Presiden menunjukkan tindakan yang riil untuk memberantas makelar kasus di semua institusi penegak hukum. Koalisi menilai pemberantasan makelar kasus tidak cukup dilakukan dengan pidato dan membuka pengaduan masyarakat di PO BOX 9949 GM.
Kontras Menilai Pernyataan Presiden Tak Terarah
Sumber: metrotvnews.com | Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009
Metrotvnews.com, Jakarta: Koordinator Komisi untuk Korban Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid berpendapat, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tak mau dipaksa menerima rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) independen atau Tim 8 kasus pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPP), Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, tidak tepat. Program 100 hari "Ganyang Mafia" menjadi tak terarah.
Presiden: Jangan Paksa Saya
Sumber: cetak.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta dirinya tidak didesak untuk mengambil langkah yang melampaui kewenangannya sebagai presiden dalam penanganan proses hukum terhadap Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.
KPK Diminta Fokus Bersihkan Polri & Kejagung
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Rabu, 18 November 2009
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja lebih keras serta memprioritaskan pembersihan institusi kepolisian dan Kejagung dari aroma mafia dan korupsi.
SBY Panggil Lagi Kapolri-Jaksa Agung
Sumber: tribun-timur.com | Tgl terbit: Rabu, 18 November 2009
Jakarta, Tribun - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali memanggil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) dan Jaksa Agung Hendarman Supandji, Rabu (18/11) hari ini.
Rekomendasi Tim Delapan Perlu Diawasi Tim
Sumber: cetak.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 18 November 2009
Jakarta, Kompas - Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dan kejaksaan harus diperhatikan. Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah atau Tim Delapan sudah mengakomodasi kekecewaan masyarakat dalam rekomendasinya. Untuk itu, perlu dibentuk tim guna mengawasi rekomendasi Tim Delapan agar kasus Bibit dan Chandra tetap berada di jalur hukum dan bukan jalur politik.
Rekomendasi Tim 8
Sanksi Administratif Tak Cukup, Harus Dibawa ke Pengadilan

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 17 November 2009
Jakarta - Reposisi di tubuh Polri dan Kejaksaan Agung yang direkomendasikan Tim 8 tidak akan efektif jika hanya memberikan sanksi administratif. Agar menimbulkan efek jera, aparat yang kotor perlu dibawa ke pengadilan.
Komisi III Kembali RDP dengan Sejumlah LSM
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 17 November 2009
Jakarta - Komisi III DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM). Agenda yang akan dibicarakan masih seputar kasus kriminalsi dua pimpinan non aktif KPK Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.
Rekomendasi Tim 8
Komisi 3 Bahas Dengan Sejumlah LSM

Sumber: indosiar.com | Tgl terbit: Selasa, 17 November 2009
indosair.com, Jakarta - Rapat dengar pendapat umum DPR komisi tiga dengan sejumlah LSM, masih membicarakan seputar dugaan kriminalisasi dua pimpinan KPK, Bibid Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi tiga, Beni Harman, bersama sejumlah lsm seperti setara isntitut,ICW, Kontras,LBH Apik, PBHI, ELSAM, kompak dan lainnya, untuk meberikan pangdangan dan masukan-masukan.
Rekomendasi Tim 8
Sanksi Administratif Tak Cukup, Harus Dibawa ke Pengadilan

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Selasa, 17 November 2009
Jakarta - Reposisi di tubuh Polri dan Kejaksaan Agung yang direkomendasikan Tim 8 tidak akan efektif jika hanya memberikan sanksi administratif. Agar menimbulkan efek jera, aparat yang kotor perlu dibawa ke pengadilan.
Aktivis LSM Minta Ketua Komisi III DPR Mundur
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Selasa, 17 November 2009
JAKARTA--MI: Sejumlah aktivis LSM mendesak Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman mundur. Mereka meminta agar posisi Ketua Komisi III diduduki oleh anggota DPR yang punya kemampuan dan mengutaman kepentingan masyarakat.
Komisi III Bertekad Awasi Reformasi Penegak Hukum
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 17 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi III DPR RI, Selasa (17/11) malam, menyatakan bertekad untuk melakukan pengawasan terhadap reformasi institusi penegakan hukum seperti yang direkomendasikan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah atau Tim Delapan. Jika perlu, DPR akan membentuk tim kerja untuk melakukan pengawasan itu.
Indonesian President Pressured to Reveal Investigation's Recommendations
Sumber: thejakartaglobe.com | Tgl terbit: Senin, 16 November 2009
Anumber of activists and politicians on Sunday dialed up the pressure on President Susilo Bambang Yudhoyono to publicly disclose the recommendations of the his special investigation teamâ??s probe into the alleged attempt by the National Police and Attorney Generalâ??s Office to discredit the Corruption Eradication Commission.
Rekomendasi Tim 8 wajib diungkapkan ke publik
Sumber: solopos.com | Tgl terbit: Minggu, 15 November 2009
Jakartaâ??Rekomendasi Tim Verifikasi Fakta Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah atau Tim 8 wajib disampaikan ke publik. Sebagai bentuk akuntabilitas, laporan tersebut harus diumumkan setelah diterima Presiden SBY.
Brimob Bentengi Kapolri
Sumber: fajar.co.id | Tgl terbit: Minggu, 15 November 2009
JAKARTA -- Hasil final verifikasi tim pencari fakta kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah (Tim Delapan) akan dibawa ke meja presiden, besok Senin 16 November. Salah satu poinnya adalah rekomendasi pergantian pimpinan kepolisian dan kejaksaan. Tapi, Korps Brigade Mobil (Brimob) tampaknya tak rela kasus Bibit dan Chandra harus berujung pada pergantian TB1 (sebutan Kapolri, red).
Desak Tim Buyung Terbuka
Sumber: kaltimpost.web.id | Tgl terbit: Minggu, 15 November 2009
HARAPAN publik terhadap tim pencari fakta kasus Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah atau yang dikenal dengan Tim Delapan cukup besar. Bukan hanya untuk kasus dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, melainkan juga kelanjutan kasus kucuran dana talangan Rp 6,7 triliun terhadap Bank Century.
Rekomendasi Tim 8 Wajib Diungkapkan ke Publik
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Minggu, 15 November 2009
Jakarta - Rekomendasi Tim Verifikasi Fakta Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah atau Tim 8 wajib disampaikan ke publik. Sebagai bentuk akuntabilitas, laporan tersebut harus diumumkan setelah diterima Presiden SBY.
Hadirkan Keadaban dalam Dunia Peradilan
Sumber: cetak.kompas.com | Tgl terbit: Sabtu, 14 November 2009
Awalnya adalah perjuangan melawan korupsi dan kesewenangan yang melahirkan gerakan Cicak vs Buaya. Langkah itu kian menguat seiring ditahannya komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Masyarakat meradang karena menduga ada upaya sistematis untuk meruntuhkan KPK.
Puisi Peringati Tragedi Semanggi
Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 13 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Peringatan 11 tahun tragedi Semanggi I digelar di Kampus Unika Atmajaya, Jakarta, Jumat (13/11). Dalam kesempatan tersebut tampak hadir orangtua para korban, aktivis Kontras, dan sivitas akademika dari YAI, Universitas Indonesia, Universitas Atmajaya, UIN Syarif Hidayatullah, dan Universitas Bung Karno.
Fadjroel Rachman : DPR Menentang Suara Publik
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Kamis, 12 November 2009
Kesimpulan Komisi III rapat dengan Kejaksaan Agung meminta Kejaksaan Agung terus melanjutkan perkara Pim­pinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Kalau kesimpulannya seperti itu artinya Komisi III DPR me­nen­tang rekomendasi Tim 8, me­nentang suara publik karena Tim 8 merupakan representasi suara publik.
Kompak Minta Komisi III Tarik Dukungan untuk Kejaksaan
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
JAKARTAâ??-Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak), tetap meminta Komisi III DPR mencabut kesimpulan rapat kerja dengan Kejaksaan. Rapat dengar pendapat antara Kompak dan Komisi III DPR Selasa (10/11) malam berakhir ricuh akibat perbedaan pendapat atas kesimpulan rapat nomor tiga rapat kerja Komisi III-Kejaksaan. â??Kami tetap meminta Komisi III mencabut kesimpulan nomor tiga yang mendukung Kejaksaan itu,â? kata perwakilan Kompak, Fadjroel Rachman, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/11).
Desakan Mundur Kuat
Sumber: cetak.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
Jakarta, Kompas - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji sebaiknya mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka terkait proses hukum Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah
Kapolri bantah ada rekayasa kasus Antasari
Sumber: solopos.com | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
Jakartaâ??Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) membantah penyidik Mabes Polri melakukan penekanan pada Wiliardi Wizar untuk mengkondisikan penahanan Antasari Azhar.
Kapolri: korps polisi kian tersudut
Sumber: solopos.com | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
Jakartaâ??Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) mengungkapkan saat ini Kepolisian tersudut atas kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah maupun kesaksian Wiliardi Wizar. Namun kepolisian menyerahkan hal itu pada masyarakat.
Hadirkan Kapolri dalam Sidang Antarsari
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
JAKARTA--Petinggi kepolisian RI tengah diuji lagi. Dalam sidang pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnaen, mengajukan tersangka mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, di PN Jakarta Selatan, menyebut sejumlah jenderal polisi dibalik rekayasa penyidikan kasus ini.
Tim Delapan Heran, Kabareskrim Berinisiatif Lindungi Anggoro
Sumber: antara.co.id | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
Jakarta (ANTARA News) - Tim Delapan mempertanyakan inisiatif perlindungan saksi untuk Anggoro Widjojo yang justru datang dari Kabareskrim, padahal Anggoro bukan saksi penting dalam kasus besar yang terancam keselamatannya.
Polri Tetap Percaya Diri
Sumber: seputar-indonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
JAKARTA(SI) - Mabes Polri optimistis bisa memenuhi kekurangan dalam berkas perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.
Kontras Desak Rekaman Pemeriksaan Williardi Dibuka
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
Jakarta - Wiliardi Wizar dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim pada sidang kasus Antasari mengaku dirinya ditekan penyidik dalam proses pemeriksaan. Polisi pun diminta membuka rekaman pemeriksaan Williardi.
Kontras Minta Rekaman Pemeriksaan WW Dibuka
Sumber: inilah.com | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
INILAH.COM, Jakarta - Kontras meminta kepada pihak kepolisian untuk membuka rekaman pemeriksaan Wiliardi Wizard. Pasalnya, Wiliardi mengaku mendapatkan tekanan dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Kontras Has Audience for Semanggi Tragedy Commemoration
Sumber: tempointeractive.com | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
TEMPO Interactive, Jakarta: In order to commemorate the Semanggi Tragedy I that happened on 13-14 November 1998, the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) is having an audience, photography exhibition, documentary film festival, and a discussion, that takes place at Atmajaya University in Jakarta, this afternoon (11/11).
Kapolri: Saat Ini Polisi Tersudut
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) mengungkapkan saat ini Kepolisian tersudut atas kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah maupun kesaksian Wiliardi Wizar. Namun kepolisian menyerahkan hal itu pada masyarakat.
Koordinator Kontras, Usman Hamid
Buka Fakta Petinggi Polri di Kasus Williardi

Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
VIVAnews - Polri dituntut untuk menjawab dengan cepat kesaksian mantan Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Williardi Wizar di persidangan. Polri dinilai tidak perlu 'bertahan' atas kesaksian dalam kasus dugaan pembunuhan Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.
Todung: Sedih, Jika Benar Ada Rekayasa
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Pencari Fakta (Tim Delapan) Todung Mulya Lubis menyatakan prihatin jika apa yang dikatakan mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizar ada rekayasa dalam proses hukum Antasari Azhar benar terjadi.
Jaksa Agung dan Kapolri Dituding Lakukan Kebohongan Publik
Sumber: poskota.co.id | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
SENAYAN (Pos Kota) â?? Sejumlah tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti-korupsi dan BEM UI tadi malam mendesak Komisi III DPR agar Presiden SBY mencopot Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Kedua pejabat itu dinilai melakukan kebohongan publik.
Desakan Mundur Kuat
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji sebaiknya mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka terkait proses hukum Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah
MAFIA PERADILAN
Komisi III DPR Diingatkan Objektif dan Tak Berpihak

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LMS) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) mendesak Komisi III DPR bersikap objektif, rasional, dan berpihak kepada rakyat dalam memberantas korupsi dan mafia hukum.
Kasus KPK
Kronologi Rapat Komisi III- LSM yang Kisruh

Sumber: politik.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
VIVAnews - Belum cukup mendapat kecaman karena dianggap berat sebelah dan berpihak saat menggelar rapat dengan Kapolri, Komisi III DPR kini kembali dikecam karena menutup rapat secara sepihak dengan perwakilan masyarakat sipil di Gedung DPR RI semalam.
Usman Hamid: Perlu Kedewasaan dalam Berdebat
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
JAKARTA, Kompas.com - Anggota KOMPAK Usman Hamid, yang juga Koordinator Kontras, menyayangkan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI, Selasa (10/11) di Gedung DPR RI, berakhir ricuh. Kericuhan pecah ketika KOMPAK mengkritisi sikap DPR yang cenderung memihak Kepolisian dan Kejaksaan.
Peringati Tragedi Semanggi, Kontras Adakan Audi
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Rabu, 11 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Untuk memperingati Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 13-14 November 1998, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengadakan audiensi berupa pameran foto dan pemutaran film dokumenter beserta diskusi di Unika Atmajaya Jakarta, siang nanti (11/11).
ktivis Ingatkan Komisi Hukum Soal Suara Rakyat
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 10 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) dan Badan Esksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka mempertanyakan sikap Komisi Hukum yang dinilai hanya menjadi corong Kepolisian.
Po Box 9949 Tak Berfungsi, SBY Lebih Baik Konsentrasi
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 10 November 2009
Jakarta, RMOL. Walau hasil rekomendasi Tim 8 tidak mengikat keputusan hukum, namun mereka sudah memegang otoritas dari SBY.
Kontras Sambut Baik Pembentukan Komisi Ham Asean
Sumber: rri.co.id | Tgl terbit: Selasa, 10 November 2009
Jakarta, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras menyambut baik terbentuknya Komisi HAM Asean. Pembentukan tersebut dianggap satu penantian panjang untuk langkah awal menuju penegakan Ham secara regional khususnya di Asia Tenggara.
Kontras Sambut Baik Pembentukan Komisi HAM Asean
Sumber: pro3rri.com | Tgl terbit: Selasa, 10 November 2009
Jakarta, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras menyambut baik terbentuknya Komisi HAM Asean. Pembentukan tersebut dianggap satu penantian panjang untuk langkah awal menuju penegakan Ham secara regional khususnya di Asia Tenggara.
Po Box 9949 Tak Berfungsi, SBY Lebih Baik Konsentrasi
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 10 November 2009
Jakarta, RMOL. Walau hasil rekomendasi Tim 8 tidak mengikat keputusan hukum, namun mereka sudah memegang otoritas dari SBY.
Faisal Basri : Di Luar Negeri, Polri dan Jagung Sudah Bunuh Diri
Sumber: poskota.co.id | Tgl terbit: Selasa, 10 November 2009
SENAYAN (Pos Kota) - DPR seharusnya mendorong Tim 8 agar membongkar kasus korpsi di PT Masaro dan Bank Century. Hal ini disampaikan oleh Usman Hamid, dari Kontras.
Tim 8 buat "lindungi" SBY
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Senin, 09 November 2009
JAKARTA - Pembentukan Tim 8 dalam kasus Bibit- Chandra dinilai hanya untuk menyenangkan rakyat dan tim ini hanya upaya melindungi presiden agar tidak dihujat rakyat.
Antasari Kembali Datangi Tim Delapan
Sumber: jawapos.com | Tgl terbit: Senin, 09 November 2009
JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kemarin (8/11) kembali mendatangi Tim Delapan di gedung Wantimpres, Jakarta. Kedatangannya itu merupakan kelanjutan dari klarifikasi oleh Tim Delapan sehari sebelumnya atau Sabtu lalu (7/11)
Poster Polisi "Super Anggodo"
Sumber: jpnn.com | Tgl terbit: Senin, 09 November 2009
AKARTA - Demonstrasi besar mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dihelat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (8/11). Sekitar dua ribu warga datang sejak pagi pukul 7. Rata-rata mereka mengenakan baju olahraga dan celana training. "Memang ini tajuknya senam sehat Indonesia anti korupsi," ujar salah satu koordinator aksi, Effendi Ghazali saat ditemui Jawa Pos sebelum naik panggung.
Tim 8 Sekadar Senangkan Rakyat
Sumber: poskota.co.id | Tgl terbit: Senin, 09 November 2009
AKARTA (Pos Kota) â??Tim 8 bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikhawatirkan tidak punya kekuatan apa pun. Malah Tim 8 ini lebih condong sekadar menyenangkan rakyat.
Kriminalisasi KPK Wakil Rakyat Cibir Kekuatan Rakyat
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Senin, 09 November 2009
Reaksi dan pandangan para wakil rakyat di Komisi III DPR RI terkait kasus dugaan adanya kriminalisasi dan rekayasa penghancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh lembaga Kepolisian dan Kejaksaan RI sungguh mengejutkan. Berbagai opini yang mereka kedepankan justru terkesan "menyudutkan" KPK.
Facebookers Kecam Sikap Jaim Presiden
Sumber: tribun-timur.com | Tgl terbit: Senin, 09 November 2009
akarta, Tribun - Masalah yang menimpa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, terus menjadi bola panas. Ribuan massa mulai turun ke jalan berunjuk rasa menentang adanya dugaan kriminalisasi KPK oleh kepolisian.
Demo Dukung 'Cicak' Berpusat di Bundaran HI dan Kantor KPK
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Minggu, 08 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Unjuk rasa untuk memberi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi akan mewarnai Jakarta hari ini. Setidaknya unjuk rasa mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi ini akan terfokus di dua titik.
Sejumlah Tokoh Ikut Aksi Massa Anti Korupsi
Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Minggu, 08 November 2009
VIVAnews - Sejumlah tokoh dan artis ikut meramaikan aksi ribuan orang yang memadati Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Minggu 8 November 2009, dalam acara 'Indonesia Sehat Lawan Korupsi'.
Massa Antikorupsi Hadir di Bundaran HI
Sumber: berita.liputan6.com | Tgl terbit: Minggu, 08 November 2009
Liputan6.com, Jakarta: Sekitar 1.000 orang sudah berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad (8/11), saat berita ini diturunkan. Jumlah itu masih mungkin bertambah. Mereka hadir di sana untuk mengikuti acara "Indonesia Sehat Lawan Korupsi."
Eep: Terlalu Banyak Pidato, Presiden Harus Bangun
Sumber: okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 08 November 2009
JAKARTA - Aksi gerakan mendukung pemberantasan korupsi digelar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Sejumlah pengamat politik pun angkat bicara menyuarakan peringatan akan bahaya korupsi.
Aksi di Bundaran HI
'Buaya' Dikeroyok Massa

Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Minggu, 08 November 2009
NILAH.COM, Jakarta - Replika buaya besar berwarna biru diseret-seret dan ditendang-tendang oleh massa yang mengelar aksinya di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (8/11).
Akibat Terburuk, Presiden Bisa Terguling
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Minggu, 08 November 2009
JAKARTA--Koodinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Usman Hamid, mengingatkan presiden agar serius menanggapi reaksi masyarakat soal silang pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi degan Polri. Ia mengatakan kemungkinan terburuk dari aksi ketidakpuasan rakyat yang dilakukan secara bergelombang adalah presiden bisa terguling. Alasannya, aksi itu tidak lagi datang dari kelompok, tapi sudah berasal dari setiap warga negara.
Aksi Dukung KPK Berpotensi Gulingkan Presiden
Sumber: okezone.com | Tgl terbit: Minggu, 08 November 2009
JAKARTA - Aksi massa pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi, dinilai berpotensi menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari jabatannya.
Buntut Cicak versus Buaya - Indonesia di Ambang People Power?
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Sabtu, 07 November 2009
Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, makin nyata bermuara pada satu fakta: bahwa praktik penyalahgunaan wewenang dalam bidang hukum di negeri ini ternyata sama sekali belum menunjukkan adanya perubahan berarti (dibanding pada masa Orde Baru). Bahkan cenderung makin parah. Jika tidak pemerintah di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap "diam", dikhawatirkan gejolak ini bakal membawa Indonesia kembali kepada kekacauan massal. People power yang menjatuhkan kekuasaan Soeharto yang begitu dominan selama 32 tahun.
Susno Membantah, TPF Merasa Janggal
Polisi Geledah KPK

Sumber: riaupos.com | Tgl terbit: Sabtu, 07 November 2009
JAKARTA (RP) - Babak baru kasus â??perseteruanâ? Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) dengan Polri semakin menarik. Kemarin, penyidik Mabes Polri mendatangi KPK, berupaya mendapatkan bukti-bukti tambahan untuk dugaan kasus pidana yang melibatkan dua pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.
Kelelahan, Sakit Anggodo Kumat
Sumber: radarjogja.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 07 November 2009
JAKARTA - Diperiksa secara maraton oleh penyidik Direktorat II Ekonomi Khusus Mabes Polri membuat Anggodo Widjojo kelelahan. Pengusaha yang terekam KPK itu kemarin sore pukul 15.12 keluar dari Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Sekap Anggodo!
Sumber: klik-galamedia.com | Tgl terbit: Sabtu, 07 November 2009
JAKARTA,(GM)- Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais menyatakan, Anggodo Widjojo sebaiknya disekap hingga seluruh informasi terkait rekaman rekayasa dugaan kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terungkap.
Aksi di Bundaran HI
Poster Polisi Berwajah Anggodo Jadi Bulan-bulanan Massa

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Sabtu, 07 November 2009
Jakarta - Sebuah poster yang bergambar Anggodo Widjojo memakai seragam polisi menjadi sasaran kemarahan massa yang melakukan aksi mendukung KPK di Bundaran HI, Jakarta Pusat (Jakpus). Poster itu diinjak-injak secara beramai-ramai.
Aksi di Bundaran HI
Hancurkan Buaya Ciptaan Setan!

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Sabtu, 07 November 2009
Jakarta - Buaya menjadi pusat kemarahan dalam aksi massa berbagai elemen di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Sekitar 100-an orang yang menggelar konvoi buaya, membawa buaya warna biru berukuran besar yang menjadi bulan-bulanan massa.
Anggodo Sakit Jantung
Sumber: jambiekspres.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 07 November 2009
DIPERIKSA maraton oleh penyidik Direktorat II Ekonomi Khusus Mabes Polri membuat Anggodo Wijoyo kelelahan. Pengusaha yang terekam KPK itu kemarin sore pukul 15.12 keluar dari Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Artists to Join Anti-corruption Campaigning on Sunday
Sumber: tempointeractive.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
TEMPO Interactive, Jakarta: The community of Love Indonesia Love the KPK (Cicak) will hold an anti-corruption campaign at the Hotel Indonesia roundabout in Jakarta, on Sunday morning starting at around 7am.
Air Mata Susno di Komisi III
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
JAKARTA--Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri non aktif, Komisaris Jenderal Susno Duadji, meneteskan air matanya dalam rapat sidang dengar pendapat Polri dengan Komisi III DPR, di Gedung DPR, Kamis (5/11). Susno diberikan kesempatan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, dan anggota Komisi III DPR untuk berbicara.
LSM Desak Qanun Jinayat Dibatalkan
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Nasional Pemantau Kebijakan Lokal mendesak agar Qanun Jinayat yang sudah disetujui DPRD Aceh dibatalkan oleh pemerintah pusat. Gabungan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu mendesak pembatalan Qanun Jinayat ke Departemen Dalam Negeri dan ditemui Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Perundang-undangan Biro Hukum Depdagri Zudan Arif Fakrulloh, kemarin.
Kalangan Aktivis Berencana Bikin TPF Tandingan
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
JAKARTA--Tak puas dengan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah aktivis berniat untuk membentuk tim tandingan. Tim tersebut siap untuk mengungkap fakta-fakta lebih dalam dan tidak sekadar melakukan klarifikasi.
DPR Jadi Alat Cuci Tangan
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
JAKARTA--Sikap DPR dalam rapat kerja dengan pimpinan Polri pada Kamis (5/11) lalu semakin membuktikan parlemen hanya dipakai alat mencuci tangan dari elite kekuasaan yang bermasalah. Sehingga, DPR sudah melawan kehendak rakyat. Hal itu dikatakan pengamat politik UI, Boni Hargens, di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jumat (6/11).
Pengamat: Punya Bukti Harus Maju ke Depan
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
JAKARTA - Bilamana Kapolri memiliki versi rekaman antara Anggodo dengan Chandra Hamzah, seharusnya kepolisian dapat membuktikan alat bukti yang dipunyai secara konkret dan tidak hanya berdasar pada pengakuan semata.
Pengamat: Diam Tak Berarti Emas untuk SBY
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
JAKARTA - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menduga adanya skenario besar dalam kasus dugaan rekayasa kriminilisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dibuktikan dengan disebutkannya sejumlah nama pejabat, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Efek Rumah Kaca Tampil untuk Konser KPK
Sumber: showbiz.vivanews.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
VIVAnews - Pagelaran konser 'Musik Indonesia Sehat Lawan Korupsi' akan dimeriahkan oleh beberapa nama musisi papan atas Indonesia.
Effendi Ghazali: Kualitas Pertanyaan Anggota DPR Rendah
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
Jakarta - Kualitas pertanyaan para senator di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Kapolri pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dinilai sangat rendah. Seharusnya, para senator tersebut bisa lebih kritis mempertanyakan kasus kriminalisasi dua pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.
Pencatutan Nama SBY
Effendi Gazali: Jika SBY Tidak Polisikan Anggodo, SBY Terlibat

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
Jakarta - Nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dicatut dalam rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK). SBY pun harusnya melaporkan Anggodo Widjojo ke Polisi. Jika tidak, SBY mengakui dirinya terlibat.
SBY Didorong Perkarakan Anggodo
Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
VIVAnews - Pengamat politik Effendi Gazali dan peneliti Imparsial, Batara Ibnu Reza, mempertanyakan alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memperkarakan pencatutan namanya dalam rekaman dugaan rekayasa terhadap pimpinan KPK.
Sikap Komisi III Dikecam
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
Jakarta, CyberNews. Rapat Kerja (Raker) Polri dengan Komisi III DPR menuai kecaman. Komisi Hukum itu dinilai hanya berperan sebagai moderator.
Massa Antikorupsi Kampanye Massal Ahad
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Gabungan elemen masyarakat yang tergabung dalam Cintai Indonesia Cintai KPK atau Cicak akan menggelar kampanye massal antikorupsi di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Ahad (8/11), antara pukul 07.00 sampai 11.00
Slank, Once, Gita Gutawa Akan Ramaikan Demo Antikorupsi
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komunitas Cintai Indonesia Cintai KPK atau Cicak akan menggelar kampanye massal antikorupsi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu, sekitar pukul 07.00. Kampanye ini akan dimeriahkan oleh artis papan atas, seperti Slank dan Fariz R.M.
Hari Minggu Nanti, Seribu Cicak Akan Ramaikan Bunderan HI
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Gabungan elemen masyarakat yang tergabung dalam Cintai Indonesia Cintai KPK atau Cicak menggelar kampanye massal anti korupsi di Bunderan HI, Jakarta Pusat, Ahad (8/11), antara pukul 7 sampai 9. Menurut Manajer Komunikasi Transparency International, Soraya Aiman, perhelatan itu diperkirakan dihadiri lebih dari 1000 simpatisan.
Jaringan Masyarakat Sipil Imbau Qanun Jinayat Dibatalkan
Sumber: rol.republika.co.id | Tgl terbit: Kamis, 05 November 2009
JAKARTA--Jaringan masyarakat sipil pemantau kebijakan lokal yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menuntut agar Qanun Jinayat dibatalkan pemberlakuannya karena mengancam hak asasi manusia (HAM). Sejumlah perwakilan LSM yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil, di Jakarta, Kamis (5/11), mendatangi Kantor Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk mengajukan pembatalan pemberlakuan Qanun tersebut.
Kapolri Tolak Mundur, Jaksa Agung Tergantung Presiden
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Kamis, 05 November 2009
Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) didesak mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas munculnya nama sejumlah anak buahnya dalam rekaman dugaan kriminalisasi pimpinan KPK. Namun Kapolri menolak mundur.
Aksi Dukung KPK di Medan
Presiden Didesak Copot Kapolri dan Jaksa Agung

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Kamis, 05 November 2009
Medan - Sekitar 50-an orang dari berbagai elemen masyarakat di Medan, berdemo di DPRD Sumut. Mereka menuntut Psesiden SBY untuk mencopot Kapolri dan Jaksa Agung terkait kasus yang dialami dua anggota KPK Bibit dan Chandra.
Tak Cukup Susno dan Ritonga, Kapolri dan Jaksa Agung Harusnya Dicopot
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 05 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko mengatakan mundurnya Kabareskrim Susno Duadji harus diikuti dengan pencopotan Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri. "Kalau Kapolri tidak dicopot, (mundurnya Susno) tidak akan menyelesaikan masalah," katanya di sela pertemuan sejumlah lembaga penggiat anti korupsi di Hotel Sahid, Kamis (05/11).
Desakan Pencopotan Kapolri dan Jaksa Agung Kembali Menguat
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 05 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Desakan pencopatan Kapolri dan Jaksa Agung makin menguat. Ratusan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Cicak (Cinta Indonesia Cintai KPK) sore ini mendatangi Istana Negara. "Presiden harus bertindak tegas," ujar Suciwati, Koordinator Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban, Kamis (5/11).
Pegiat Antikorupsi: Presiden Harus Copot Kapolri
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 04 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Para pegiat antikorupsi yang hadir dalam pertemuan dengan Tim Pencari Fakta (TPF) di Kantor Wantimpres, Rabu (4/11), sepakat mendesak pencopotan Kapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri.
Tim 8 Diminta Beri Rekomendasi Copot Kapolri dan Jaksa Agung
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 04 November 2009
Jakarta - Rekaman penyadapan yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin menunjukkan bobroknya moral penegak hukum di Indonesia. Oleh karenanya, TPF atau Tim 8 Verifikasi diminta memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencopot Kapolri dan Jaksa Agung.
Kasus Bibit-Chandra
Tak Hanya Kejagung & Polri, Advokat Juga Perlu Dibersihkan

Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Rabu, 04 November 2009
Jakarta - Rekaman yang dibuka di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan adanya keterlibatan advokat dalam mafia peradilan. Karena itu selain Kejaksaan Agung dan Kepolisian, advokat juga perlu dibersihkan.
Adnan Buyung Cs Bertemu Aktivis Antikorupsi
Sumber: korupsi.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 04 November 2009
VIVAnews-Tim independen verifikasi fakta dan hukum sedang bertemu dengan aktivis dan pegiat antikorupsi. Pertemuan sekaligus audiensi ini dilakukan secara terbuka.
Kontras: Tiga Kasus Pembunuhan Di Sumut Belum Terungkap
Sumber: beritasore.com | Tgl terbit: Rabu, 04 November 2009
Medan ( Berita ) : Sejak empat tahun terakhir, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korbang Tindak Kekerasan (Kontras) Sumatera Utara, mencatat ada tiga kasus pembuhunan yang belum diungkap pihak kepolisian di sejumlah daerah di provinsi itu.
Todung: Tim tidak bisa diintervensi
Kapolri minta maaf soal 'cicak dan buaya'

Sumber: web.bisnis.com | Tgl terbit: Selasa, 03 November 2009
JAKARTA: Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah menegaskan akan bekerja tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pelanggaran HAM di Sumut Diperkirakan Meningkat
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Selasa, 03 November 2009
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumatera Utara memperkirakan tahun 2010 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di provinsi itu meningkat jika dibandingkan tahun 2009.
Waspada, TPF KPK-Polisi Ompong!
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Senin, 02 November 2009
INILAH.COM, Jakarta - Tim Pencari Fakta (TPF) atas kekisruhan KPK versus Polri akhirnya terbentuk setelah mendapat desakan dari publik. Meski belajar dari tim serupa pada kasus lainnya, TPF tak lebih hanya menjadi alat peredam atas desakan publik. Jika ini terjadi, justru bumerang bagi masa depan pemberantasan korupsi.
LSM-LSM: Copot Kapolri
Sumber: antara.co.id | Tgl terbit: Senin, 02 November 2009
Jakarta, (ANTARA News) - Indonesia Police Watch meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mencopot Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri karena telah melakukan kebohongan publik.
Tokoh dan Mahasiswa Tuntut Pembebasan Bibit-Chandra
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 02 November 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sebanyak 500-an massa melakukan demonstrasi di depan Istana Negara, Senin (2/11), menuntut pembebasan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif, Bibit Samad Ryanto dan Chandra M. Hamzah. Mereka terdiri dari mahasiswa dan tokoh.
Klub Laki-laki Antipoligami Diluncurkan
Sumber: medanbisnisonline.com | Tgl terbit: Senin, 02 November 2009
Kehadiran klub poligami di Bandung beberapa waktu lalu mendapat tantangan dari sejumlah kalangan. Mereka yang menolak poligami mendirikan klub antipoligami dengan nama Koalisi Laki-laki Menolak Poligami (Kolmi).
Klub Antipoligami Berdiri di Jakarta
Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Senin, 02 November 2009
JAKARTA (Suara Karya): Munculnya klub poligami beberapa waktu lalu, ternyata terus memperoleh reaksi dari berbagai kalangan. Puncak respon dari adanya klub tersebut, diluncurkannya klub antipoligami yang dimotori pihak laki-laki.
Indonesian Men's Group Takes Stand Against Polygamy, Branding It Discriminatory
Sumber: thejakartaglobe.com | Tgl terbit: Senin, 02 November 2009
A number of men have formed a group to counter the controversial launch of a local branch of a Malaysia-based â??polygamy clubâ? in Bandung.
Public Expresses Support for Arrested Indonesian KPK Deputies, Disapproval of Police
Sumber: thejakartaglobe.com | Tgl terbit: Senin, 02 November 2009
Public support for detained Corruption Eradication Commission deputy chairmen Bibit Samad Rianto and Chandra M Hamzah continued to build over the weekend as anger against the National Police grew.
'Pejabat Poligami Egois'
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Minggu, 01 November 2009
INILAH. COM, Jakarta â?? Sejumlah pejabat negara, baik di legislatif maupun eksekutif dikabarkan menganut poligami. Hal ini dianggap sebagai tragedi kemanusiaan, karena eksistensi perempuan tidak pernah diakui.
Koalisi Laki-laki Anti Poligami Tolak Kehadiran Klub Poligami
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Minggu, 01 November 2009
Jakarta, RMOL. Koalisi Laki-laki Menolak Poligami yang terdiri gabungan berbagai LSM menolak munculnya klub Poligami.
Koalisi Laki-laki Menolak Poligami
Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 01 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Berdirinya Klub Poligami di Bandung mengundang reaksi dari sekelompok laki-laki yang memandang kelompok tersebut merupakan bentuk perendahan martabat laki-laki. Sebagai bentuk "perlawanan", mereka membentuk Koalisi Laki-laki Menolak Poligami (Kolmi).
Klub Antipoligami Juga Dukung KPK Lho...
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 01 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Berlandaskan pada rasa kemanusian dan keadilan, Koalisi Laki-laki Menolak Poligami (Kolmi) turut memberikan dukungan kepada Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif yang ditahan Polri terkait kasus penyalahgunaan wewenang dan pemerasan.
Indonesia Says It Won't Bend on Sri Lanka Refugees
Sumber: thejakartaglobe.com | Tgl terbit: Sabtu, 31 Oktober 2009
The government said on Friday that it would not be forced into taking in a group of Sri Lankan asylum seekers stranded here en route to Australia.
Dukungan ke Chandra-Bibit Meluas
Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 31 Oktober 2009
JAKARTA- Dukungan dan simpati untuk dua pimpinan KPK nonaktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto meluas. Bukan hanya dari tokoh nasional, para politisi, melainkan datang dari ibu-ibu rumah tangga dan masyarakat, termasuk melalui facebook.
Rasa Keadilan Publik Terkoyak
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 31 Oktober 2009
Jakarta, Kompas - Penahanan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, telah mengoyak rasa keadilan masyarakat. Dukungan kepada mereka pun terus mengalir seiring dengan keprihatinan mendalam akan masa depan penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
NGOs Gather Support For Troubled Corruption Investigators
Sumber: tempointeractive.com | Tgl terbit: Jumat, 30 Oktober 2009
TEMPO Interactive, Jakarta: Several non governmental organisations have reacted to detention of two investigators with the Corruption Eradication Commission on Friday by signing a petition to cancel the detention.
Pejabat Yang Ada Dalam Rekaman Harus Nonaktif
Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Jumat, 30 Oktober 2009
Jakarta, CyberNews. Pejabat yang disebut dalam rekaman penyadapan harus dinonaktifan, hal itu dilakukan agar mempermudah pengusutan dugaan adanya rekayasa dalam penanganan kasus Bibit Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.
Pimpinan Diam, KPK Diujung Tanduk
Sumber: BERITABARU.COM | Tgl terbit: Jumat, 30 Oktober 2009
Jakarta, beritabaru.com - Kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai berada di ujung tanduk. Bila pimpinan KPK tinggal diam terhadap upaya kriminalisasi yang dilakukan pada dua pimpinan non aktifnya, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, lembaga pemberantas korupsi itu pun dinilai akan mudah dihabisi.
Dua Pimpinan KPK ditahan "Indonesia Darurat Keadilan"
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 30 Oktober 2009
VIVAnews - Penahanan dua pimpinan non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencederai keadilan. Syarat objektif dan subjektif yang ditetapkan kepolisan dinilai sangat dipaksakan.
"Ingin Independen, Sama Saja Cuci Tangan"
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Jumat, 30 Oktober 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak jangan mencuci tangannya dalam kisruh penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.
Kapolri Kumpulkan 217 Jenderalnya
Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Selasa, 27 Oktober 2009
BOGOR - Sedikitnya 217 perwira tinggi berpangkat bintang satu sampai bintang tiga dikumpulkan untuk mengikuti workshop yang digelar mulai kemarin di Safari Garden Hotel, Cisarua, Bogor. Kegiatan itu bertujuan memantapkan kepemimpinan Polri serta meningkatkan kinerja dan perubahan kultur Polri sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Challenges of the ASEAN rights commission
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 24 Oktober 2009
ASEAN foreign ministers approved the ASEAN Inter-Governmental Human Rights Commission (AICHR) in July and are expected to inaugurate the Commission on Thursday during the ASEAN summit in Thailand. The acceptance of the AICHR gives two indicators of the current global human rights trend. First, it gives ASEAN an opportunity, as a regional organization, to promote and protect human rights in Southeast Asia.
Yudhoyono didesak buka ruang selesaikan pelanggaran HAM masa lalu
Sumber: primaironline.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Oktober 2009
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II harus membuka ruang bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.
UU PEMERINTAH ACEH
SBY Diminta Selesaikan UU Kebenaran dan Rekonsiliasi

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Oktober 2009
JAKARTA (Suara Karya): Pakar hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Saifuddin Bantasyam SH MA berharap agar pemerintah segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh sebagai amanat Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). "Dalam program 100 hari, pemerintah juga segera menyelesaikan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)," kata Saifuddin di Banda Aceh, Kamis.
Keppres Pengadilan HAM Ad Hoc Ditunggu di 100 Hari Pertama
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Jumat, 23 Oktober 2009
Jakarta, RMOL. Dalam seratus hari pertama pemerintahannya, Presiden SBY wajib mengeluarkan Keputusan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 97-98.
KONTRAS dan Komnas HAM akan Turun Lagi
Sumber: koranmanado.com | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
Manado, KM â?? Pihak keluarga almarhum Ir Ody Manus, korban pembunuhan sadis empat tahun silam, merasa keberatan dengan digantinya lagi penyidik kasus itu. Menurut mereka, hal itu ditakutkan akan mengganggu proses pengusutan kembali kasus ini, dan lagi, sebelumnya sudah ada penegasan dari Kapolda untuk tidak mengganti penyidiknya.
DITLANTAS POLRI â?? KONTRAS BUAT SIM KOMUNITAS
Sumber: bipnewsroom.info | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
Jakarta, 22/10/2009 (Kominfo-Newsroom) â?? Direktorat Lalu lintas (Dit Lantas) Polri bekerja sama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyelenggarakan pembuatan/perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) komunitas di RW 02, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
Kontras Gelar SIM Komunitas
Sumber: METRO.VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
VIVAnews - Bekerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Kamis 22 Oktober 2009 pagi, melakukan kegiatan SIM komunitas, bagi 217 anggota dan warga sekitar.
Aturan Belok Kiri Langsung
Sampai Akhir Tahun Hanya Saksi Teguran

Sumber: METRO.VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
VIVAnews - Aturan lalu lintas yang melarang kendaraan belok kiri secara langsung, akan mulai diterapkan tahun 2010 mendatang. Saat ini Direktorat Lalu Lintas masih melakukan sosialisasi aturan lalu lintas itu.
Tindakan Tegas Diberlakukan Jika Sosialisasi Berhasil
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
Jakarta - Sosialisasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang larangan 'belok kiri langsung' masih dijalankan. Nantinya, jika sudah tersosialisasi dengan baik, polisi baru akan memberi tindakan tegas bagi para pengendara yang melanggar.
Pembuatan SIM Komunitas, Didatangi 500 Peserta
Sumber: KLIKP21.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
JAKARTA - Sekitar 500 pemohon Surat Ijin Mengemudi (SIM) perpanjang dan bikin baru, mendatangi lokasi pembuatan SIM Komunitas, di Mentang, Jakarta Pusat.
Mabes Polri Buka Pos Pelayanan SIM Komunitas
Sumber: METRONEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
Metrotvnews.com, Jakarta: Mulai hari ini, Kamis (22/10), Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri membuka pelayanan surat izin mengemudi (SIM) komunitas di wilayah DKI Jakarta. Pos diperuntukan masyarakat yang hendak membuat maupun memperpanjang SIM, baik SIM A, SIM B, maupun SIM C.
Ayo Buat SIM Komunitas!
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
Jakarta - Ingin buat SIM dengan cara mudah? Gampang, tinggal kumpulkan teman-teman atau rekan, jumlahnya paling sedikit 50 orang dan paling banyak 200 orang.
DITLANTAS POLRI - KONTRAS BUAT SIM KOMUNITAS
Sumber: BIPNEWSROOM.INFO | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
Jakarta, 22/10/2009 (Kominfo-Newsroom) â?? Direktorat Lalu lintas (Dit Lantas) Polri bekerja sama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyelenggarakan pembuatan/perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) komunitas di RW 02, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
Pembuatan SIM Sudah Bisa Dilakukan di Mobil Keliling
Sumber: INDOSIAR.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
indosiar.com, Jakarta - Pencanangan layanan pembuatan SIM di mobil layanan SIM keliling ini dilakukan di Kantor Kontras, kawasan Pegangsaang Jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Pencanangan yang dilakukan Dirlantas Mabes Polri, Brigjen Joko Susilo, dihadiri Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Nanan Sukarna, Ketua Kontras Indrayani serta ratusan warga.
Kontras Bikin SIM Komunitas
Sumber: POSKOTA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
JAKARTA (Pos Kota) - Ratusan warga Pegangsaan Dua Jakarta Pusat bersama Kontran membuat secara kolektif (komunitas) Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diadakan oleh Satpas SIM, Direktorat Lalulitas, Mabes Polri Kamis (23/12) pagi.
Kontras Gelar SIM Komunitas
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
VIVAnews - Bekerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Kamis 22 Oktober 2009 pagi, melakukan kegiatan SIM komunitas, bagi 217 anggota dan warga sekitar.
Belok Kiri Langsung Tindakan Tegas Diberlakukan Jika Sosialisasi Berhasil
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
Jakarta - Sosialisasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang larangan 'belok kiri langsung' masih dijalankan. Nantinya, jika sudah tersosialisasi dengan baik, polisi baru akan memberi tindakan tegas bagi para pengendara yang melanggar.
Belok Kiri Langsung Dilarang untuk Lindungi Pejalan Kaki
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
Jakarta - 'Belok kiri langsung' di perempatan lampu merah kini tak berlaku lagi. Kebijakan ini diambil untuk melindungi pejalan kaki.
Polri: 'Belok Kiri Langsung' Masih Boleh Asal Ada Rambunya
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
Jakarta - Penerapan belok kiri langsung diperbolehkan sepanjang ada rambu yang memperbolehkan. Selain itu denda yang dikenakan juga tergantung keputusan sidang.
Kontras Bikin SIM Komunitas
Sumber: POSKOTA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2009
JAKARTA (Pos Kota) - Ratusan warga Pegangsaan Dua Jakarta Pusat bersama Kontran membuat secara kolektif (komunitas) Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diadakan oleh Satpas SIM, Direktorat Lalulitas, Mabes Polri Kamis (23/12) pagi.
No Impunity for Protap rally elite actors
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2009
MEDAN - North Sumatra Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) coordinator, Diah Susilawati, revealed that the mastermind behind the formation of provincial demonstrations Tapanuli (Protap), that killed head of North Sumatra DPRD, (late) Abdul Aziz Angkat on February 3, 2009, not a man who privileged impunity.
Indonesia Melangkah Maju
Presiden Bertekad Kurangi Kemiskinan dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan rakyat Indonesia untuk terus melangkah maju, rukun, dan bersatu menghadapi tantangan pada masa mendatang. Bangsa Indonesia juga diminta tidak lemah, lalai, dan besar kepala menghadapi situasi dunia yang masih dilanda berbagai krisis. "Ingat, pekerjaan besar kita masih belum selesai," ujar Presiden Yudhoyono dalam pidatonya setelah dilantik bersama Wakil Presiden Boediono periode 2009-2014 dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung MPR/ DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10).
Demonstran Pro Oposisi "Long March" ke Istana
Sumber: antara.co.id | Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2009
Jakarta (ANTARA News) - Ratusan orang melakukan "longmarch" menuju Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, untuk berdemonstrasi mendukung adanya kekuatan oposisi di Indonesia.
Ditunggu, Keppres Pembentukan Pengadilan Pelanggaran Ham
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2009
Presiden SBY diminta merespon rekomendasi DPR terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Caranya dengan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
Ditunggu, Keppres Pembentukan Pengadilan Pelanggaran Ham
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2009
Jakarta, RMOL. Pemerintah Diminta Perhatikan Rekomendasi DPR Presiden SBY diminta merespon rekomendasi DPR terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Caranya dengan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
Ratusan Orang Longmarch ke Istana Persoalkan Oposisi
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2009
JAKARTA--MI: Ratusan orang melakukan aksi "longmarch" menuju Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (21/10), untuk menggelar aksi demonstrasi terkait pentingnya peran oposisi dalam negara demokrasi.
500 Orang Jalan Kaki Menuju Istana
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2009
VIVAnews - Satu hari setelah pelantikan Presiden RI, Istana kembali digoyang unjuk rasa. Siang ini, sekitar 500 orang yang tergabung dalam GOR (Gerakan Oposisi Rakyat) berunjuk rasa.
Menagih Janji SBY Soal Pembunuh Munir
Sumber: rnw.nl | Tgl terbit: Selasa, 20 Oktober 2009
Susilo Bambang Yudhoyono resmi dilantik sebagai presiden Republik Indonesia untuk periode kedua. Satu dari sekian harapan kepada jenderal halus ini adalah membongkar konspirasi pembunuh Munir. Radio Nederland berbincang dengan Usman Hamid, koordinator Komite Solidaritas untuk Munir, KASUM.*
Otak pelaku demo Protap tidak kebal hukum
Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 20 Oktober 2009
MEDAN - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumatera Utara (Sumut), Diah Susilawati, mengungkapkan, kalau otak atau dalang dari aksi demo pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap), yang menewaskan ketua DPRD Sumut, (alm) Abdul Aziz Angkat, pada 3 Pebruari 2009 lalu, bukanlah orang yang dianggap inpunitas (kebal hukum).
Walhi Desak Penghentian Kriminalisasi Aktivis Korupsi
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 20 Oktober 2009
JAKARTA--Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) mendesak Mabes Polri menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis anti korupsi. Pasalnya, dua aktivis Indonesia Corruption Watch 9ICW) ditetapkan sebagai tersangka dengan tindak pidana pencemaran nama baik.
Komnas HAM Protes Jaksa & Polisi Soal Pasal Pencemaran Nama Baik
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 19 Oktober 2009
Jakarta - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) memprotes langkah polisi dan jaksa yang masih menggunakan pasal pencemaran nama baik. Semestinya apabila menyangkut kepentingan publik, pasal karet seperti itu diabaikan.
Punya Motor di Kantor, Bepergian Pakai Angkot
Sumber: SUMEKS.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 19 Oktober 2009
Nama Usman Hamid dikenal sebagai aktivis yang mengurusi orang hilang. Dia pula yang getol dan telaten menyuarakan pengungkapan secara tuntas kasus pembunuhan Munir. Bagaimana kehidupannya sehari-hari? Usman tak terpengaruh meski kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pencemaran nama baik Muchdi Purwoprandjono. Dia tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai koordinator
Kontras puji Polri
Sumber: primaironline.com | Tgl terbit: Jumat, 16 Oktober 2009
Mataram - Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai reformasi di tubuh polri dalam 10 tahun terakhir ini semakin memihak masyarakat sipil sehingga membuka ruang kerja sama berkelanjutan.
Presiden Diminta Bela Dua Aktivis ICW
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Jumat, 16 Oktober 2009
SEMARANG-MI: Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi dua aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) yang ditetapkan tersangka.
Tak Mungkin Mengalihkan Bisnis TNI
Sumber: rnw.nl | Tgl terbit: Jumat, 16 Oktober 2009
UU TNI sudah memerintahkan itu sejak Oktober, 5 tahun silam. Tim yang dibentuk untuk mengurus proses itu, sudah melaporkan lebih dari seribu aktivitas bisnis. Dari temuan itu, tim merekomendasikan beberapa hal agar nantinya TNI benar-benar berfungsi sesuai tugas pokoknya.
Rafendi Djamin Wakili Indonesia Dalam Komisi HAM ASEAN
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 16 Oktober 2009
Rafendi Djamin Wakili Indonesia Dalam Komisi HAM ASEAN Jumat, 16 Oktober 2009 20:43 WIB | Mancanegara | Asia/Pasifik | Dibaca 741 kali Jakarta (ANTARA News) - Indonesia menetapkan penggiat HAM Rafendi Djamin sebagai wakil Indonesia dalam Komisi HAM antarpemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR).
Kontras: Polri Makin Memihak Masyarakat Sipil
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 16 Oktober 2009
Mataram (ANTARA) - Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai reformasi di tubuh polri dalam 10 tahun terakhir ini semakin memihak masyarakat sipil sehingga membuka ruang kerja sama berkelanjutan.
Presiden Diminta Bela Dua Aktivis ICW
Sumber: MEDIAINDONESIA.CM | Tgl terbit: Jumat, 16 Oktober 2009
SEMARANG-MI: Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi dua aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) yang ditetapkan tersangka.
Kontras Sumut Sesalkan Penghentian Penyidikan
Sumber: MEDANBISNISONLINE.COM | Tgl terbit: Jumat, 16 Oktober 2009
ontras Sumatera Utara menyayangkan lambannya upaya pengusutan oleh kepolisian terhadap kasus penembakan terhadap pengacara Adi SH yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Bahkan, Kontras menduga pihak Poltabes Medan telah menghentikan penyidikan kasus ini. Hal ini terungkap dalam keterangan pers Kontras kepada MedanBisnis, Rabu (14/10), terkait penghentian penyidikan kasus tersebut, sementara pihak keluarga berharap kasus itu bakal dituntaskan.
LSM Akan Kembali Somasi Gubernur Jawa Tengah
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Oktober 2009
TEMPO Interaktif, Semarang - Untuk kedua kalinya, lembaga swadaya masyarakat di Jawa Tengah yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Peduli Pegunungan Kendeng Utara akan mengajukan somasi ke Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.
Rancangan Qanun KKR tetap jadi prioritas DPRA
Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 15 Oktober 2009
BANDA ACEH - Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) akan tetap menjadi prioritas pembahasan DPR Aceh sebagai implementasi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Presiden Diminta Hentikan Penyidikan Terhadap Aktifis ICW
Sumber: BERITABARU.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Oktober 2009
Jakarta, beritabaru.com - Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) diminta bersikap terkait penetapan tersangka dua penggiat anti korupsi, Emerson Juntho dan Illian Deta Arthasari. Meminta penghentian penyidikan oleh Bareskrim Polri dinilai langkah tepat yang harus dilakukan Presiden.
Kriminalisasi Pembela HAM Meningkat
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2009
JAKARTA -- Menjelang kuartal akhir tahun 2009, trend kriminalisasi pembela HAM meningkat di Indonesia. Kriminalisasi terjadi di berbagai isu dalam bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia. Para pembela HAM mulai dari publik defender, aktivis anti korupsi, jurnalis , aktivis serikat buruh menjadi kelompok yang paling rentan diskriminalisasi.
Pegiat Antikorupsi MCW Unjuk Rasa di Malang
Sumber: antara.co.id | Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2009
Malang, 14/10 (ANTARA) - Puluhan pegiat antikorupsi yang tergabung dalam "Malang Corruption Watch" (MCW) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang, Jawa Timur, Rabu, menggelar aksi unjuk rasa di bundaran Jalan Veteran.
Kriminalisasi Aktivis Dilakukan Sistematis
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2009
JAKARTA -- Masyarakat Oposisi Indonesia (MOI), gabungan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) menolak kriminalisasi terhadap aktivis gerakan pro demokrasi, lingkungan hidup, HAM, dan anti korupsi. Salah satu contohnya, ditetapkan dua aktivis anti korupsi Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho dan Illian Deta Arthasari oleh polisi.
Puluhan Pengacara Bela ICW
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2009
JAKARTA-Puluhan pengacara dari Koalisi Melawan Kriminalisasi Pembela HAM bakal membela dua aktivis Indonesia Corruption Watch yang dikriminalisasi, Emerson Yuntho dan Illian Deta Arta Sari. "Kami mendesak agar dibentuk regulasi yang memberikan perlindungan bagi para pembela HAM," ujar pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nurkholis Hidayat,di kantor LBH Jakarta,Rabu (14/10).
Bencana Alam Demokrasi Ancam Indonesia
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2009
JAKARTA - Tindakan kriminalisasi terhadap aktivis HAM dan antikorupsi dipandang sebagai bencana alam demokrasi yang mengancam Republik ini.
SBY Diminta Tak Dukung Kriminalisasi Aktivis
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2009
INILAH.COM, Jakarta - Penetapan dua aktivis ICW sebagai tersangka dinilai sebagai tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan. Seharusnya pemerintahan berterima kasih dengan aktivis, dan meminta SBY tidak mendukung kriminalisasi tersebut.
LSM Hukum Kecam Penetapan Tersangka Aktivis ICW
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2009
JAKARTA - Gabungan lembaga advokasi yang terdiri dari YLBHI, PBHI, Kontras, Imparsial, dan IRRC menyesalkan upaya kriminasasi dan pembungkaman terhadap aktivis anti korupsi dan pembela HAM.
Diminta, Tanggungjawab Moral SBY dalam Perkelahian Aktivis VS Negara
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 13 Oktober 2009
Jakarta, RMOL. Presiden SBY harus bertangungjawab secara moral atas ulah aparat hukum yang mempidana para aktivis tanpa bukti dan alasan yang kuat.
Keluarga Aktivis Korban Penculikan 1998 Tagih Kejaksaan
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 Oktober 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Tiga belas keluarga aktivis korban penculikan pada 1997-1998 mendatangi Kejaksaan Agung. Mereka menagih tindak lanjut Kejaksaan Agung terkait rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat soal penyelidikan kasus penculikan.
Kontras Desak Jaksa Agung Usut Kasus Orang Hilang
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 Oktober 2009
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) mendesak Jaksa Agung Hendarman Supandji menindaklanjuti rekomendasi sidang paripurna DPR tentang tindaklanjut penyelidikan penghilangan orang secara paksa.
Kontras Desak Kejagung Usut Orang Hilang
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 Oktober 2009
NILAH.COM, Jakarta - Kontras mendesak Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti pengadilan HAM berat. Sebab DPR sudah menyetujui agar kasus penghilangan orang secara paksa ditindaklanjuti. Bahkan merekomendasikan presiden SBY membentuk pengadilan HAM.
Poldasu Ragukan Data Kontras
Sumber: MEDANBISNISONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 05 Oktober 2009
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) meragukan keakuratan data yang dimiliki Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras) Sumut. Data dimaksud terkait tindak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap masyarakat sipil. Poldasu juga menyesalkan sikap Kontras yang memublikasikan data tersebut tanpa berkoordinasi terlebih dahulu.
Lima Tahun Reformasi, TNI Tanpa Ditopang Penguatan Otoritas Sipil
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2009
JAKARTA-MI: Lima tahun sejak pengesahan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Oktober 2004, peran TNI tetap dinilai tidak mengalami perubahan. Salah satunya karena belum kuatnya control elit sipil terhadap kekuatan TNI.
Ribuan Petani Banggai Berdemonstrasi
Sumber: radarsulteng.com | Tgl terbit: Kamis, 01 Oktober 2009
PALU â?? Ribuan petani yang tergabung dalam Koalisi Petani Kabupaten Banggai untuk Keadilan berdemonstrasi di Kantor Kepolisian Resort (Polres), Kantor Pengadilan Negeri dan Kantor Bupati Banggai, Rabu (30/9). Mereka menuntut penyelesaian sejumlah kasus tanah di dataran Toili.
New legislators told to settle past abuses
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Oktober 2009
Human rights activists say they have hopes for the new House of Representatives legislators to settle past human rights violation cases once and for all.
Ujuk Rasa Sambut Anggota DPR Baru
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 01 Oktober 2009
JAKARTA--Acara pelantikan anggota DPR periode 2009-2014 diwarnai aksi unjuk rasa dari beberapa elemen masyarakat. Beberapa elemen masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR antara lain Kontras, Elsam, dan Ikohi. Untuk mengawal aksi unjuk rasa ini, pihak Kepolisian menyiapkan ratusan petugas dari Dit Samapta Polda Metro Jaya.
Segudang Harapan di Pundak Dewan Baru periode 2009 - 2014
Sumber: serambinews.com | Tgl terbit: Rabu, 30 September 2009
RABU, 30 September 2009, akan menjadi salah satu tanggal bersejarah bagi rakyat Aceh. Betapa tidak, mulai hari inilah, 69 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hasil Pemilu Legislatif 9 April 2009 akan memulai ujian pengabdiannya untuk rakyat Aceh, yang telah membuka jalan baginya menuju lembaga terhormat itu.
KontraS Aceh Ingatkan Anggota DPRA Tidak Lupa Daratan
Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Rabu, 30 September 2009
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mengingatan, para anggota DPRA yang baru priode 2009-2014 yang akan dilantik Rabu (30/9) hari ini untuk tidak lupa daratan.
KASUS ORANG HILANG
Komnas HAM: Presiden Harus Tindak Lanjuti Rekomendasi DPR

Sumber: SUARAKARYA-ONLINE.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 September 2009
JAKARTA (Suara Karya): Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus segera menindaklanjuti rekomendasi Pansus DPR terkait dengan permasalahan hilangnya 13 orang pada tahun 1997-1998.
Kejagung Tunggu Perintah Presiden
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 September 2009
JAKARTA (SI) â?? Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih akan menunggu perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pembentukan pengadilan HAM ad hoc orang hilang.
Pemindahan Sidang Tersangka Freeport Dinilai Tidak Beralasan
Sumber: ANTARA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 30 September 2009
Timika (ANTARA News) - Komisi Keadilan dan Perdamaian (KKP) Keuskupan Timika menilai rencana pemindahan sidang tujuh tersangka kasus teror di areal PT Freeport Indonesia ke Jayapura tidak beralasan.
Tim 5 Juga akan Beri SBY Saran Lain Soal KPK
Sumber: HARIANSIB.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 September 2009
Tim 5 akan segera menyerahkan 3 nama calon Pelaksana Tugas (Plt) KPK kepada presiden SBY. Rencananya, selain itu, mereka juga akan memberikan saran tertulis terkait posisi KPK. â??Memang nanti selain menyerahkan 3 nama, kita juga berniat secara tertulis akan menyampaikan saran-saran yang lain guna memperkuat dan perbaikan posisi KPK,â? kata salah satu anggota tim 5 Adnan Buyung Nasution usai melakukan pertemuan dengan Civil Society di gedung Watimpres di Jl Veteran III, Jakarta, Senin (28/9).
PERPPU KPK MK
Tolak Rencana LSM Ajukan Uji Materiil

Sumber: SUARAKARYA-ONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 September 2009
JAKARTA (Suara Karya): Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keinginan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengajukan judicial review atau uji materiil terhadap Perppu Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin.
Hendrayana: Speaking out for the media
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 September 2009
The press is said to be the fourth pillar of democracy, which is why Hendrayana and others are working hard to protect press freedom. Press freedom in Indonesia is under threat and being challenged in a variety of forms, says Hendrayana, executive director of the Legal Aid Center for the Press (LBH Press).
DPR Rekomendasikan Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc
Sumber: MEDANBISNISONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 September 2009
Panitia Khusus (Pansus) Orang Hilang DPR merekomendasikan agar Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk orang hilang. Kejagung pun didesak segera menyelidiki kasus orang hilang.
Tolak Perpu Plt Pimpinan KPK, LSM Temui Ketua MK
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 September 2009
Jakarta - Beberapa perwakilan masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak Perpu Nomor 4/2009 yang berisi tentang Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa LSM pun menemui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
DPR setujui pengadilan HAM
Sumber: BBC.CO.UK | Tgl terbit: Senin, 28 September 2009
Rapat Paripurna DPR hari Senin setuju untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai hasil Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998.
DPR Usul Pengadilan HAM Orang Hilang
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 28 September 2009
JAKARTA (SI) â?? Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Orang Hilang merekomendasikan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk orang hilang.
Temui Wantimpres, Kelompok Civil Society Minta Plt KPK Bukan Polisi Atau Jaksa
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 September 2009
Jakarta - Perwakilan beberapa kelompok civil society menemui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) terkait penetapan pelaksana tugas (Plt) KPK. Mereka meminta agar Plt KPK tidak berasal dari polisi atau jaksa. "Tidak satupun menyebut nama. Hanya mereka meminta jangan dari jaksa atau polisi," ujar anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution di kantornya, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2009).
Perppu Pembenaran Kriminalisasi Pimpinan KPK
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 28 September 2009
SEMARANG--Reaksi penolakan atas diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 4/ 2009 tentang Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK tak surut berkobar. Aliansi Masyarakat Menolak Perppu KPK siap menempuh jalur hukum dan politik guna melawan Perppu yang dianggap sebagai 'pilihan tak tepat' yang diambil Presiden ini.
Keluarga Korban Orang Hilang Ikuti Paripurna DPR
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 September 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan keluarga korban orang hilang mendatangi Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9). Kedatangan mereka untuk mengikuti Sidang Paripurna DPR yang mengagendakan laporan Pimpinan Pansus Penanggulangan atas Hasil Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 . Awalnya, puluhan orang yang membawa setangkai mawar putih di tangannya ini, tak diperbolehkan masuk oleh petugas pengamanan dalam DPR.
SBY diminta hentikan kriminalisasi pimpinan KPK
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 September 2009
JAKARTA: Aliansi Masyarakat Menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memerintahkan Kepala Kepolisian RI Bambang Hendarso Danuri menghentikan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.
Rekomendasi Membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Sumber: HARIANSIB.COM | Tgl terbit: Kamis, 24 September 2009
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat kemungkinan besar bisa berjalan mulus untuk mengesahkan empat rekomendasi yang diputuskan Panitia Khusus Penghilangan Aktivis 1997/1998. Tidak ada fraksi yang menentang putusan pansus. Menurut Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin yang juga ikut terlibat dalam pansus, dalam pembahasan di pansus pun tidak ada fraksi yang menentang dan semua fraksi punya pandangan sama.
Buntu, Pembahasan RUU Peradilan Militer
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 24 September 2009
Jakarta, Kompas - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer menemui jalan buntu. Kalau tidak ada terobosan yang cerdas dari DPR periode 2004-2009, RUU yang penting untuk reformasi TNI ini diharapkan akan dibahas ulang pada DPR periode mendatang.
Qanun Jinayat Langgar Konstitusi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 24 September 2009
Jakarta, Kompas - Pengesahan qanun hukum jinayat atau perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam merupakan klimaks irasionalitas politik perundang-undangan nasional Indonesia, yang menggenapi praktik positivisasi agama dalam negara. Pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh sejak tahun 2005, yang diikuti hukuman rajam sebagaimana diatur dalam qanun hukum jinayat, adalah bentuk penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
Usman Hamid Kembali Diperiksa Usai Lebaran
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 19 September 2009
Jakarta - Polisi akan kembali memeriksa Koordinator Kontras Usman Hamid sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Muchdi Pr.
Victims 'may not get compensation'
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 14 September 2009
The Witness and Victim Protection Agency told families and victims of the 1984 Tanjung Priok massacre Saturday that it might be difficult for them to ask for compensation from the government.
Negara Jangan Sampai Ingkar
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 14 September 2009
Mengapa manusia memerlukan mengingat suatu yang pedih? Toh ia menyayat hati, membuka luka dan membuat pilu
Pemerintah Diminta Tuntaskan Tragedi Tanjung Priok
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Minggu, 13 September 2009
JAKARTA - Sebanyak 75 orang dari keluarga dan korban Tanjung Priok memperingati 25 tahun peristiwa Tanjung Priok di depan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso, kemarin. Selain mereka, tampak sejumlah aktivis pegiat hak asasi dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Selain melakukan tabur bunga dan berorasi, mereka menuntut pemerintah menuntaskan tragedi yang menewaskan 33 orang itu.
Pemerintah Diminta Tuntaskan Tragedi Tanjung Priok
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Minggu, 13 September 2009
JAKARTA - Sebanyak 75 orang dari keluarga dan korban Tanjung Priok memperingati 25 tahun peristiwa Tanjung Priok di depan Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso, kemarin. Selain mereka, tampak sejumlah aktivis pegiat hak asasi dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Selain melakukan tabur bunga dan berorasi, mereka menuntut pemerintah menuntaskan tragedi yang menewaskan 33 orang itu.
Tragedi Tanjung Priok Dikenang Lewat Tabur Bunga di Jalur TransJ
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2009
Jakarta - Sekitar 30 aktivis HAM dari Kontras, Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) dan beberapa keluarga korban kasus Tanjung Priok mengenang tragedi Tanjung Priok di Polres Jakarta Utara. Mereka melakukan aksi di jalur Transjakarta (TransJ) dengan tabur bunga.
Hukum Rajam Tak Bawa Perubahan di Aceh
Sumber: JAWABAN.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2009
Hukum rajam yang akan diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam dinilai tidak akan membawa perubahan apa-apa khususnya dalam bidang hukum di provinsi tersebut. Bahkan wacana yang berkembang saat ini dinilai menyesatkan.
Kasus Tanjung Priok, Pemerintah Jangan Tutup Mata
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekitar 75 orang dari keluarga dan korban tragedi Tanjung Priok meminta pemerintah tidak menutup mata pada kasus berdarah itu. Dalam rangka memperingati 25 tahun peristiwa itu, mereka mendesak pemerintah menuntaskan insiden yang menewaskan puluhan orang itu.
Tragedi Tanjung Priok Dikenang Lewat Tabur Bunga di Jalur TransJ
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2009
Jakarta - Sekitar 30 aktivis HAM dari Kontras, Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) dan beberapa keluarga korban kasus Tanjung Priok mengenang tragedi Tanjung Priok di Polres Jakarta Utara. Mereka melakukan aksi di jalur Transjakarta (TransJ) dengan tabur bunga.
Kasus Tanjung Priok, Pemerintah Jangan Tutup Mata
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekitar 75 orang dari keluarga dan korban tragedi Tanjung Priok meminta pemerintah tidak menutup mata pada kasus berdarah itu. Dalam rangka memperingati 25 tahun peristiwa itu, mereka mendesak pemerintah menuntaskan insiden yang menewaskan puluhan orang itu.
Aktivis Aceh Desak Presiden Segera Tuntaskan Kasus Munir
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Jumat, 11 September 2009
TEMPO Interaktif, Banda Aceh - Sekitar 20 aktivis yang mengatasnamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil Aceh menggelar aksi mengenang lima tahun meninggalnya aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Kamis (10/9) malam. Istri mendiang Munir, Suciwati, ikut serta dalam aksi itu.
Presiden Tidak Dapat Terus Tinggal Diam
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 September 2009
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa terus tinggal diam atas kasus pembunuhan pejuang hak asasi manusia Munir. Dalam periode kedua kepemimpinannya, Yudhoyono diharapkan lebih serius dan proaktif untuk menjamin penegakan keadilan dan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia. Apalagi, kali ini ia juga didukung kekuatan politik yang besar di dalam parlemen.
Ia yang Senantiasa Hadir...
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 September 2009
Sosoknya yang sederhana tidaklah menggetarkan orang. Namun, tindakan dan keberpihakannya pada penegakan hak asasi manusia, apalagi sikap kritis dan gugatannya pada arogannya kekuasaan, menggoyahkan angkuhnya tembok-tembok penindasan rezim penguasa.
"Status Tersangka Usman Bentuk Kriminalisasi"
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
VIVAnews - Penetapan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), Muchdi Purwopranjono dinilai sebagai kriminalisasi terhadap pembela HAM.
Penetapan Tersangka Ketua Kontras adalah Ancaman
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
JAKARTA - Penetapan status tersangka atas Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Usman Hamid dinilai sebagai bentuk ancaman terhadap para saksi kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir.
Lagi, Usman Hamid Penuhi Panggilan Polisi
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
Jakarta, RMOL. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Usman Hamid kembali memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemarana nama baik mantan Deputi V Badan Intelijen Nasional Muchdi Purwopranjono.
Usman Hamid Tidak Takut Pengadilan, Keukeuh Nyatakan Muchdi Pembunuh Munir
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
Jakarta, RMOL. Pukul 11.44 WIB Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid meninggalkan kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
Munir Menggantung, Usman Tersangka, Buat Apa SBY Menang?
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
Jakarta, RMOL. Penetapan status Usman Hamid sebagai tersangka pencemaran nama baik mantan Deputi V Badan Intelijen Negara, Muchdi Pr, oleh kepolisian menuai kecaman dari rekan-rekan Usman.
Awas, Kasus Usman Perlambat PK Munir
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
Jakarta, RMOL. Usman Hamid ingin kasus pencemaran nama baik Muchdi Pr yang menyeretnya menjadi tersangka cepat selesai agar kasus yang lebih besar tidak terhambat.
Tim Usman Hamid: Ini Skenario Pengacara Muchdi!
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan tersangka Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Muchdi PR, dinilai tim hukum Usman sebagai skenario pengacara mantan terdakwa kasus pembunuhan Munir tersebut. Salah satu pengacara, Asvinawati mengatakan, langkah melaporkan Usman merupakan upaya untuk menghentikan upaya hukum lanjutan untuk kasus pembunuhan Munir.
Usman Hamid Penuhi Panggilan Polisi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
JAKARTA, KOPAS.com â?? Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), memenuhi panggilan polisi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka pencemaran nama naik Muchdi Pr.
Kedatangan Usman untuk Pertanyakan Peningkatan Status
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mengatakan, kedatangannya kali ini ke Markas Besar Metro Jaya bukan untuk diperiksa sebagai tersangka.
Hendardi: Pembela HAM Tidak Bisa Dibungkam!
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Direktur SETARA Institute Hendardi menilai, penetapan tersangka Koordinator Kontras, Usman Hamid, merupakan upaya untuk membungkam aksi para pembela hak asasi manusia (HAM). Usman ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas sangkaan pencemaran nama baik dan penghinaan selama persidangan kasus pembunuhan Munir yang menyeret mantan Deputi V BIN, Muchdi Purwoprandjono. Hal itu dikatakan Hendardi, dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).
Usman Tersangka, Kontras Nyatakan Sikap Rabu Ini
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
JAKARTA - Kuasa hukum Usman Hamid, Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Asfinawati menyatakan pihaknya akan memberikan pernyataan terbuka terkait penetapan Usman sebagai tersangka.
Mahasiswa Manado Gelar Renungan buat Munir
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
TEMPO Interaktif, Manado: Puluhan mahasiswa menggelar malam renungan untuk mengenang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, di depan Gedung Juang Manado, Sulawesi Utara, Kamis (9/9) malam. Peserta aksi ini menyalakan lilin dan melakukan orasi dan membacakan riwayat hidup Munir yang memulai aktivitasnya di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya.
Siap Diperiksa Sebagai Tersangka, Usman Hamid Penuhi Panggilan Polisi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid datang memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Muchdi PR. Usman pun mengaku siap menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka.
Usman Hamid Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Muchdi Pr
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Usman Hamid ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dalam kasus pencemaran nama baik mantan Deputi V Badan Intelijen Nasional Muchdi Purwopranjono.
Usman Hamid Penuhi Panggilan Polisi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
JAKARTA, KOMPAS.com Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), memenuhi panggilan polisi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka pencemaran nama naik Muchdi Pr.
JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan tersangka Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Ke
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan tersangka Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Muchdi PR, dinilai tim hukum Usman sebagai skenario pengacara mantan terdakwa kasus pembunuhan Munir tersebut. Salah satu pengacara, Asvinawati mengatakan, langkah melaporkan Usman merupakan upaya untuk menghentikan upaya hukum lanjutan untuk kasus pembunuhan Munir.
Usman: Saya Tidak Akan Mundur!
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, menyatakan akan terus menjalani dan mengikuti proses hukum, menyusul penetapan tersangka terhadap dirinya. Usman, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan atau penghinaan sesuai pasal 310 dan pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diadukan pengacara Muchdi Pr, Rusdianto M.
Beri Ucapan Ultah ke SBY, Usman Tagih Janji Penuntasan Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
Jakarta - Koordinator Kontras Usman Hamid memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden SBY. Namun di sela-sela ucapannya itu, tak lupa tersangka kasus pencemaran nama baik Muchdi Pr itu menagih janji SBY untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir.
Polri Kontradiktif dengan Janji SBY Tuntaskan Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
Jakarta - Penetapan Koordinator Kontras Usman Hamid sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Muchdi Pr diprotes. Langkah kepolisian justru dinilai kontradiktif dengan janji SBY untuk menuntaskan pengusutan kasus Munir.
Usman Hamid: Saya Masih Yakin Muchdi Membunuh Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
Jakarta - Status tersangka sudah ditetapkan pihak kepolisian pada Koordinator Kontras Usman Hamid dalam kasus pencemaran nama baik atas Muchdi Pr. Namun demikian Usman tidak akan mencabut ucapannya soal Muchdi Pr pembunuh Munir.
Yakin Tak Akan Melarikan Diri, Polisi Tak Tahan Usman
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
Jakarta - Kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Muchdi PR. Alasannya, polisi yakin Usman tidak akan melarikan diri.
Penetapan Tersangka Usman Dipertanyakan
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
Jakarta -- Asfinawati, kuasa hukum Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, mempertanyakan penetapan kliennya sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Usman dilaporkan ke polisi oleh Muchdi Pr., mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), yang pernah didakwa atas kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir.
Usman Hamid Menjadi Tersangka
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Selasa, 08 September 2009
Liputan6.com, Jakarta: Usman Hamid, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), resmi menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Muchdi PR. Mantan Deputi V Kepala Badan Intelejen Negara itu melaporkan Usman karena Usman menyebut Muchdi sebagai pembunuh Munir.
Kordinator Kontras Usman Hamid Resmi Jadi Tersangka
Sumber: POSKOTA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 08 September 2009
SEMANGGI (Pos Kota) â?? Penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Koordinator Kontras, Usman Hamid tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Muchdi PR . Namun sayang Usman tidak akan memenuhi panggilan tersebut meski sudah ditetepkan statusnya.
Ketua Kontras Tersangka Pencemaran Nama Baik Muchdi Pr
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 08 September 2009
JAKARTA - Kuasa hukum Muchdi Purwoprandjono, Mahendradatta menyatakan Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid sudah seharusnya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik.
Tersangka Pencemaran Nama Baik
Usman Hamid Tak Akan Penuhi Panggilan Polda Metro

Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 08 September 2009
Jakarta - Koordinator Kontras, Usman Hamid dipanggil penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Muchdi PR. Namun Usman tidak akan memenuhi panggilan tersebut.
Aktivis Desak Kejari Tinjau Kembali Kasus Munir
Sumber: ANTARA-SULAWESISELATAN.COM | Tgl terbit: Selasa, 08 September 2009
Makassar (ANTARA News) - Puluhan aktivis yang tergabung dalam ForHAM Munir Makassar mendesak Kejaksaan RI untuk meninjau kembali atas putusan Muchdi Pr dalam kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir.
Aktivis Sulteng Gelar Aksi Solidaritas Untuk Munir
Sumber: ANTARA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 08 September 2009
Palu (ANTARA News) - Seratusan aktivis yang tergabung dalam Front Pembela HAM Sulawesi Tengah/Sulteng, di Palu, Senin malam, menggelar aksi keprihatinan untuk memperingati lima tahun kematian aktivis HAM, Munir.
Makam Munir Sepi & Tak Terurus
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Senin, 07 September 2009
INILAH.COM, Batu â?? Hari ini tepat lima tahun kematian pejuang HAM Munir Said Thalib. Sayangnya, sejak pagi tak satu pun ada orang yang berziarah ke makam pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini yang ada di Kota Batu, Jawa Timur.
MUNIR, Simbol Pengingat Perjuangan HAM di Indonesia
Sumber: SUARASURABAYA.NET | Tgl terbit: Senin, 07 September 2009
suarasurabaya.net| Pada 7 September merupakan tanggal saat MUNIR meninggal dunia, dan disepakati sejumlah perwakilan masyarakat dalam deklarasi Pembela HAM Indonesia sebagai Hari Pembela HAM.
Suciwati Siap Bawa Kasus Munir ke MI
Sumber: ANTARA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 07 September 2009
Surabaya (ANTARA News) - Istri almarhum Munir SH, yakni Suciwati, siap membawa kasus kematian aktivis HAM itu ke Mahkamah Internasional (MI), tapi dirinya menunggu hasil sidang Peninjauan Kembali (PK) terhadap pembebasan Deputi V BIN, Muchdi Pr.
5 Tahun Ketidakpastian
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 07 September 2009
Jakarta, Kompas - Lima tahun lalu, pada 7 September 2004, aktivis hak asasi manusia Munir meninggal dunia. Ia dibunuh menggunakan racun arsenik dalam perjalanannya dari Jakarta ke Belanda untuk melanjutkan studi.
Kontras Desak kejaksaan Ajukan PK Muchdi
Sumber: kabarnet.wordpress.com | Tgl terbit: Minggu, 06 September 2009
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden memenuhi janjinya mengusut tuntas kasus kematian Munir yang sudah masuk tahun kelima. "Presiden harus memenuhi janji itu dan baru akan dikatakan tidak gagal dari ujian sejarah itu," kata Koordinator Kontras Usman Hamid kepada wartawan usai Diskusi Publik Memperingati Kasus Kematian Munir, di Jakarta.
Kontras & Imparsial Tolak Revisi UU Antiterorisme
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 September 2009
JAKARTA - Rekomendasi para wakil rakyat di Senayan serta keinginan pemerintah merevisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Terorisme menuai penolakan dari sejumlah eleman masyarakat, karena tidak memiliki dasar yang jelas.
Kontras & Imparsial Tolak Revisi UU Antiterorisme
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 September 2009
JAKARTA - Rekomendasi para wakil rakyat di Senayan serta keinginan pemerintah merevisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Terorisme menuai penolakan dari sejumlah eleman masyarakat, karena tidak memiliki dasar yang jelas.
Kontras & Imparsial Tolak Revisi UU Antiterorisme
Sumber: BANJARMASINPOST.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 02 September 2009
JAKARTA, RABU - Rekomendasi para wakil rakyat di Senayan serta keinginan pemerintah merevisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Terorisme menuai penolakan dari sejumlah eleman masyarakat, karena tidak memiliki dasar yang jelas.
Kontras: Optimalisasi pemolisian sipil
Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 02 September 2009
JAKARTA - Dalam penanganan terorisme, presiden dihimbau untuk lebih mengarahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk memperkuat kapasitas nasional dan transnasional pemolisian sipil Polri. Selain itu, juga melalui pendekatan supremasi hukum dan HAM.
Diyakini Akan Langgar HAM, LSM Tolak Revisi UU Antiterorisme
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 September 2009
Jakarta - Kontras dan Imparsial menolak rencana pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi terhadap UU No 15/2003 tentang Antiterorisme dan penambahan masa penangkapan dua tahun. Sebabnya, rencana ini kemungkinan bisa menimbulkan pelanggaran HAM baru.
Pansus Orang Hilang Berjanji Keluarkan Rekomendasi
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 September 2009
Jakarta -- Ketua Panitia Khusus Penghilangan Orang Secara Paksa pada 1998, Effendi Simbolon, mengatakan panitia khusus akan segera mengeluarkan rekomendasi berkaitan dengan kasus kekerasan 1998, termasuk kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. "Satu-dua minggu ini, kami akan mendorong pandangan akhir fraksi melalui pandangan mini, badan musyawarah, dan paripurna DPR," kata Effendi di Jakarta kemarin.
Revisi Undang-Undang Terorisme Ditentang
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 September 2009
JAKARTA -- Dua lembaga penggiat hak asasi manusia di Indonesia keberatan terhadap revisi Undang-Undang Terorisme. Salah satu sumber keberatan mereka adalah adanya klausul untuk menambah masa penahanan seseorang hingga dua tahun. Menurut ketentuan sebelumnya, masa penahanan itu hanya 7 x 24 jam.
Ribuan Orang Hilang, SBY Didesak Lebih Berani Tangani Kasus HAM
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
Jakarta - Tidak ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus orang hilang dan pelanggaran HAM selama SBY berkuasa. Untuk itu, dalam periode berikutnya SBY didesak lebih berani.
DPR Didesak Usulkan Pengadilan HAM
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
JAKARTA - Peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional mengingatkan kembali luka sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. Bagaimana tidak, hingga kini pemerintah belum mampu mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM yang terjadi saat Orde Baru, termasuk saat transisi reformasi di era 1997/1998.
Dua Kewajiban RI dalam Kasus Penculikan 1998
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
VIVAnews - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemerintah wajib melakukan dua hal terkait kasus penghilangan paksa atau penculikan. Dua kewajiban pemerintah itu terutama untuk kasus penculikan pada 1997-1998.
Sikap DPR Keluar Dua Pekan Lagi
Sumber: SUMEKS.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
JAKARTA â?? Pansus DPR tentang penghilangan orang secara paksa pada 1997â??1998 segera memasuki babak final. Ketua Pansus Effendi Simbolon berjanji dalam tempo maksimal dua minggu ke depan, DPR sudah mengambil sikap politik resmi.
Revisi UU Antiterorisme Belum Perlu
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
JAKARTA--Rekomendasi DPR dan keinginan pemerintah untuk merevisi UU 15/2003 tentang pemberantasan terorisme menuai reaksi negatif. Rencana penambahan masa penangkapan dan penahanan serta penguatan fungsi intelijen juga ditolak.
Libatkan TNI Atasi Teroris Harus dengan UU Baru
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
JAKARTA - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme rencanannya akan diamandemen. Alasannya, untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan intelijen dalam pemberantasan terorisme.
Kontras: Revisi UU antiteror untuk tutupi kegagalan pemerintah
Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
JAKARTA - Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) menolak rencana amandemen Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut Kontras, alasan pemerintah untuk mengamandemen tidak kuat.
Kontras Tagih Janji Pemerintah Ratifikasi Konvensi Orang Hilang
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
Jakarta - Komisi untuk Korban Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi Direktorat Jenderal HAM Depkum HAM. Bersama para keluarga orang hilang, mereka menagih janji penanganan kasus orang hilang dalam ratifikasi konvensi internasional.
Menhan Diminta Perketat Kontrol Peredaran Senjata
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
JAKARTA - Menteri Pertahanan diminta melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran persenjataan militer. Hal ini terkait penyitaan senjata buatan PT Pindad oleh aparat militer Filipina. "Perlu pengetatan kontrol peredaran senjata militer yang beredar di Indonesia," kata Koordinator Kontras, Usman Hamid kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/9/2009).
Kontras Tolak Revisi Undang-Undang Teroris
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menolak revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan menambah masa penahanan hingga dua tahun.
Kontras: Segera Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Secara Paksa
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
JAKARTA, KOMPAS.com- Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, meminta pemerintah Indonesia segera meratifikasi konvensi anti penghilangan secara paksa. Pasalnya, konvensi tersebut sangat penting untuk menegakkan proses peradilan hukum terkait sejumlah pelanggaran HAM di Indonesia.
KontraS Sumut : Konflik tanah perlu SOP
Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 30 Agustus 2009
MEDAN - Menanggapi penahanan terhadap 4 petani dan 3 orang di jadikan tersangka yang dilakukan oleh Polres Humbahas terkait laporan pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk karena dugaan pencurian dan pengrusakan.Polres Humbahas melakukan tindakan penagkapan secara paksa yakni dengan menciduk serta mengobrak-abrik rumah warga (15 Juli lalu), dan berujung terhadap terjadinya konflik antara petani dengan PT TPL Tbk.
Presiden Diingatkan soal Penanganan Terorisme
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 Agustus 2009
JAKARTA - Pemerintah diminta tidak membuka peluang pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan tindak terorisme. "Sepertinya Presidenlah yang membuka peluang itu. Padahal TNI tidak menawarkan diri," kata Oslan Purba dari Federasi Kontras saat konferensi pers Jaringan Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, di kantor Kontras, Jakarta, kemarin.
Kontras Desak Poltabes - Usut Penemuan Ganja di Rumah Tamba SH
Sumber: HARIAN-GLOBAL.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 Agustus 2009
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontas) Sumut mendesak Poltabes Medan mengusut penemuan 1 Kg ganja di kediaman Parlindungan Tamba SH, Sabtu (22/8) lalu di kawasan Sei Mencirim. Pasalnya, keberadaan barang haram itu diduga sengaja ditaruh orang tidak dikenal untuk menyudutkan Parlindungan.
Pelibatan TNI Dipertanyakan
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 Agustus 2009
Jakarta, Kompas - Sejumlah elemen masyarakat sipil mempertanyakan rencana pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam menangani masalah terorisme di Tanah Air. Mereka menilai institusi itu masih belum bisa dipercaya.
KontraS : Ada Kesalahan Hukum Serius dalam Proses Peradilan Kasus PT Nauli Sawit di Tapteng
Sumber: HARIANSIB.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2009
ontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, red) menilai ada kesalahan hukum serius dalam proses peradilan kasus dugaan pembakaran dan pengerusakan kantor PT Nauli Sawit di Kab Tapteng yang telah memvonis penjara 10 petani pemilik tanah penduduk setempat masing-masing, Duman Nainggolan, Jauruk Rambe, Humpol Matondang, Asimaruli Sitanggang, Muhammad Surif, Bisler Pasaribu, Torang Barasa, Salomo Simamora, Darsono Napitupulu, dan Fajar Arifin.
Berantas Teroris, TNI Tak Perlu Dilibatkan
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2009
JAKARTA - Meski polisi mulai menunjukkan "taringnya" dalam memberantas terorisme, TNI tampaknya tak mau kalah. Mereka meminta ikut dilibatkan dalam operasi tersebut. Meskipun hal tersebut ditentang sejumlah pihak.
Institusi TNI Masih Belum Bisa Dipercaya
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Sejumlah elemen masyarakat sipil mempertanyakan rencana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani masalah terorisme di Tanah Air. Mereka menilai institusi itu masih belum bisa atau layak untuk dipercaya.
TNI Berantas Teror, Kontras Khawatir Penculikan
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2009
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasaan (Kontras) khawatir, jika TNI benar-benar dilibatkan bersama Polri untuk menanggulangi persoalan terorisme. Salah satu kekhawatiran itu adalah intimidasi, penyiksaan dan penculikan.
LSM: Kemunduran Reformasi Sektor Keamanan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2009
Jakarta - Jaringan Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai keterlibatann TNI dalam penanggulangan terorisme merupakan kemunduran reformasi di bidang keamanan. Seharusnya TNI lebih difokuskan pada kerja utama untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia.
PT Nauli Sawit Dilindungi Bupati Tapteng
Serobot Tanah Tanpa Izin Depnakertrans

Sumber: MEDANBISNISONLINE.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Agustus 2009
MedanBisnis â?? Jakarta Demonstrasi 30 orang warga Tapanuli Tengah, Sumut di bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (18/8) lalu berbuntut serius. Pengunjukrasa telah bertatap muka dengan Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Depnakertrans, Herry Heriawan Saleh di kantornya Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17, Kalibata, Jakarta Selatan pada 19 Agustus lalu.
Jelang Akhir Kabinet, Tidak Ada Tanda Penyelesaian
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Agustus 2009
Jakarta, Kompas - Menjelang berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu pada Oktober mendatang, tak ada lagi tanda-tanda penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang masih menggantung. Berkaca dari lima tahun masa kerja kabinet pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, respons pemerintah atas dugaan pelanggaran HAM berat sudah lama terhenti.
Pemerintah Harus Sistematis
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 20 Agustus 2009
Jakarta, Kompas - Tantangan di depan bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono adalah menjalankan pemerintahan secara sistematis, sesuai aturan, dan tertata baik. Masalah yang dihadapi pemerintah adalah masih menguatnya semangat sentralisasi.
Benci Polisi
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 20 Agustus 2009
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Nanan Soekarna (55) mengakui, dulu, waktu muda, ia pernah membenci polisi sebagai sosok maupun profesi. Polisi, di mata Nanan muda, tak bersahabat dengan masyarakat.
Komnas Desak Kasus Hak Asasi Diselesaikan
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 Agustus 2009
DENPASARâ?Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta pemerintah baru di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono segera menyelesaikan pelbagai kasus dugaan pelanggaran hak asasi di masa lalu. Hal tersebut janji beliau saat kampanye, kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dalam seminar bertajuk ââ?¬Å?Proyeksi Penegakan Hukum dan HAM Pemerintahan 2009-2012 di Denpasar, Bali, kemarin.
Koordinator Solidaritas Nasional Peduli Tapteng:"Tangkap Bupati Tapteng Tuani Lumbantobing"
Sumber: MEDANBISNISONLINE.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 Agustus 2009
Lelah dan bosan berunjuk rasa di daerah sejak 2004 lalu hingga sekarang, sekitar 30 orang warga Tapanuli Tengah berdemonstrasi di bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (18/8) lalu. Mereka berorasi selama setengah jam. Mereka tidak diizinkan polisi berorasi di Mahkamah Agung dan Istana Negara. Berbagai spanduk mereka rentangkan di tengah keramaian ibukota, antara lain â??Tangkap Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Drs Tuani Lumban Tobingâ??.
Pelajar perlu dikenalkan dengan HAM
Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 19 Agustus 2009
MEDAN â?? Koordinator wilayah Kontras Sumatera Utara (Sumut), Diah Susilowati, mengatakan, demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan murid SMA 4 Pematang Siantar dalam menolak relokasi gedung sekolahnya, merupakan salah satu bentuk kurangnya pengenalan mengenai perilaku anti kekerasan kepada para siswa.
Penyelesaian Pelanggaran HAM Terganjal Issu Politik
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 18 Agustus 2009
DENPASAR - Penyelesaian hukum masalah pelanggaran HAM berat dimasa lalu masih terganjal oleh issu-issu politik. Padahal kata anggota Komnas HAM Ifdhal Kasim, secara data dan penelitian Komnas HAM telah menyelesaikannya. "Sekarang bolanya ada di tangan Jaksa Agung, karena mereka yang menentukan formulasi hukumnya," kata Ifdhal di Denpasar, Selasa (18/8).
SBY Didesak Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 Agustus 2009
Denpasar - SBY telah ditetapkan sebagai pemenang Pilres 2009. Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (HAM) langsung mendesak SBY menuntaskan penyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Rakyat Tapanuli Minta Tanah Rakyat Dikembalikan
Sumber: WEB.BISNIS.COM | Tgl terbit: Senin, 17 Agustus 2009
Tapanuli, CyberNews. Solidaritas Nasional Peduli Tapanuli Tengah menuntut pemerintah untuk segera mengembalikan tanah rakyat Tapanuli dari penguasaan sejumlah perusahaan besar. Penyerobotan tanah rakyat ini hanya menguntungkan segelintir orang.
Usman Nyanyi Rock n Roll, Teten Orasi di Senayan
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 Agustus 2009
Jakarta - Ternyata ada banyak cara untuk membuat masyarakat 'ngeh' dengan isu-isu kepedulian nasional. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan antikorupsi di Pintu 1 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Oknum Polisi Pukuli Tahanan
Sumber: HARIAN-GLOBAL.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 Agustus 2009
Adik saya ditahan di salah satu Polsek di Medan karena dituduh ranmor. Sewaktu saya melihat dia di tahanan, saya terkejut wajahnya sudah lebam-lebam. Dia mengaku dipukuli polisi supaya ngaku. Apa memang polisi selalu memukuli tahanan saat menginterogasi? Saya mohon bantuan Kontras Sumut untuk membantu adik saya agar dilindungi.
Kontras Tuntut SBY Tuntaskan Kasus Munir
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 Agustus 2009
BANDUNG - Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) menuntut gebrakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dalam satu tahun pertama pemerintahan barunya.
Pohon Harapan: Temukan Noordin M Top
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 Agustus 2009
VIVAnews - Puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat menggelar Mimbar Seribu Harapan. Acara yang berkaitan dengan HUT ke-64 Kemerdekaan RI itu digelar di Gelora Bung Karno. Tidak hanya orasi dari pimpinan-pimpinan LSM, masyarakat juga bisa menyampaikan unek-unek.
Anggota Parlemen Partai Demokrasi Burma Dukung Aksi Membela Pejuang Protap * Sejumlah Organisasi dar
Sumber: HARIANSIB.COM | Tgl terbit: Jumat, 14 Agustus 2009
MENGAMATI: Dr Myo Nyun dari Free Burma Organication dan anggota Parlemen Partai Demokrasi Burma Khun Myint Tun mengamati serius aksi mogok makan yang dilakukan sejumlah mahasiswa/pemuda Tapanuli di Kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis (13/8). (Foto SIB/Jhon Manalu)
Menhan Yakin RUU Kamnas Selesai Tahun Ini
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 14 Agustus 2009
VIVAnews - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono optimis Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) bisa diselesaikan tahun ini. Namun RUU Kamnas baru akan diajukan ke DPR periode 2009-2014.
LSM Duga Ada Skandal Dibalik SP-3 Kasus Lapindo
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 14 Agustus 2009
JAKARTA--Keputusan Polda Jawa Timur mengumumkan penghentian penyidikan kasus lumpur Lapindo dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) pada Jumat (7/8) membuat Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo (GMK2L2) menunjuk hal itu sebagai bukti nyata bahwa terdapat konspirasi dan dugaan skandal dalam proses penegakan hukum kasus lumpur Lapindo.
Bowing down to junta pressure a setback for Indonesia
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 Agustus 2009
Civil groups, lawmakers and expert expressed regrets over Indonesiaâ??s decision to cancel a meeting held by members of Burmese government in exile in Jakarta, saying it has hurt the countryâ??s democracy credential by bowing to the juntaâ??s pressure.
UU Rahasia Negara Suburkan Korupsi di Tubuh TNI
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 Agustus 2009
Jakarta - Undang-undang Rahasia Negara akan menyuburkan praktek korupsi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebabnya, sesuai draf RUU yang sekarang dibahas di DPR, informasi anggaran belanja TNI juga dimasukkan dalam kategori rahasia negara.
UU Rahasia Negara Makin Persulit Pengungkapan Pelanggaran HAM
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 Agustus 2009
Jakarta - Jika benar akan disahkan, keberadaan UU Rahasia Negara nantinya akan semakin mempersulit pengungkapan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Apalagi, UU ini akan menutup beberapa informasi tentang TNI, Polri dan intelijen, yang selama ini dikenal sebagai pihak yang kerap terjerat kasus pelanggaran HAM.
Perppu Pengadilan Tipikor Dianggap Lebih Efektif
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 11 Agustus 2009
Jakarta, RMOL. Mengingat suasana kebatinan dan isi RUU Pengadilan Tipikor di DPR sudah tidak mendukung, maka sebaiknya pemerintah didorong supaya mengeluarkan Perppu tentang Pengadilan Tipikor.
Setiap Tahun 350 Polisi Dipecat karena Langgar HAM
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Agustus 2009
Makassar - Dari 374.526 personel polisi di negeri ini, sekitar 90 persen di antaranya adalah berpangkat Bintara. Akibat standarisasi pendidikan Bintara yang hanya sampai SMA dan fasilitas dinas yang kurang mumpuni, polisi berpangkat Bintara sangat berpotensi melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketika menjalankan tugasnya.
Pria Itu Tiba Jumat Dini Hari
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Agustus 2009
Temanggung, Kompas - Pria yang diduga Noordin M Top dan tewas tertembak di rumah Muhjahri (69) di Dusun Beji, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu, menginap di rumah itu sejak Jumat (7/8) dini hari.
Police told not to blame media for failure in terror raid
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Agustus 2009
The police must have a filtering system for information that can be released to the public before blaming the media for its failure to capture suspected terrorists, experts say.
Komnas Nilai Terjadi Pelanggaran HAM dalam Insiden Takalar
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Agustus 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai Polisi telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam insiden bentrokan antara warga dengan Polisi, Minggu (9/8) kemarin, di kawasan PT Perkebunan Nusantara XIV, Pabrik Gula Takalar, Kecamatan Polombangkeng Utara, Takalar, Sulawesi Selatan.
Setiap Tahun Ratusan Polisi Dipecat karena Langgar HAM
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Agustus 2009
TEMPO Interaktif, Makassar - Aparat kepolisian dinilai sangat rentan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tercatat setiap tahun sekitar 300 aparat kepolisian yang dipecat karena melakukan pelanggaran HAM.
KontraS Gelar Seminar HAM
Sumber: UJUNGPANDANGEKSPRES.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Agustus 2009
MAKASSAR, Upeks--Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bekerjasama dengan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) akan melakukan seminar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Proyeksi Penegakan Hukum dan HAM pemerintahan 2009-2014, sekaligus launching buku Panduan dan Investigasi bagi Pekerja HAM, di Hotel Quality, Senin, (10/8) hari ini.
Masyarakat Jangan Dibuat Bingung
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 09 Agustus 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Perburuan teroris oleh polisi di Temanggung, Jawa Tengah, dan Jatiasih, Bekasi, mengundang tanggapan berbagai kalangan. Pada satu sisi, upaya Detasemen Khusus 88 Polri dinilai berhasil dalam memerangi aksi terorisme di Tanah Air. Di sisi lain, penggerebekan tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan dan keraguan.
TNI role not yet necessary, say NGOs
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 08 Agustus 2009
The president's call for the Indonesian military (TNI) to eradicate acts of terrorism in the country has raised concern over the possibility of overlapping authority between the TNI and the police.
Kontras Kecam Tindakan Polisi
Sumber: HARIAN-GLOBAL.COM | Tgl terbit: Sabtu, 08 Agustus 2009
Kasus pemukulan sejumlah demonstrans saat aksi buruh di Balaikota Kamis lalu dikecam Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut. Dinilai Polisi sudah tak bertindak persuasif lagi.
Penanganan Terorisme Jangan Hanya Musiman
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada TNI untuk terlibat dalam penanggulangan terorisme melalui pemaksimalan kerja struktur komando dinilai sebagai suatu kemunduran.
TNI Didesak Tidak Terlibat Tanggulangi Teror
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil mendesak Tentara Nasional Indonesia tidak dilibatkan dalam penanggulangan terorisme. Alasannya, masuknya TNI dalam operasi anti terorisme justru akan mengakibatkan tumpang tindih dengan fungsi dan kerja kepolisian.
PT Semen Gresik Ancam Lingkungan Hidup
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009
VIVAnews - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyambut gembira putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, kemarin, terkait izin operasi pertambangan PT Semen Gresik di Pati, Jawa Tengah. Pengadilan mengabulkan gugatan pemohon, Tim Advokasi Peduli Lingkungan.
Kasus Tanah Di Sumut Terbesar Di Indonesia
Sumber: BERITASORE.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009
Medan ( Berita ) : Kasus pertanahan di Provinsi Sumatera Utara terbanyak di Indonesia, kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI), Hendry Saragih, di Medan, Jumat [07/08].
TNI dan Polri Tumpang Tindih Tangani Teroris
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009
VIVAnews - Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada TNI untuk terlibat dalam penanggulangan terorisme melalui pemaksimalan kerja struktur komando teritorial disikapi dingin oleh Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil.
"RUU Kamnas Harus Ditunda"
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009
VIVAnews - Draft Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) memungkinkan keterlibatan TNI dalam penanganan keamanan nasional seperti terorisme, tanpa persetujuan Kepolisian. Pembahasan RUU Kamnas masih membahas indikator keterlibatan TNI tanpa persetujuan Polri tersebut.
NGOs: End Army Antiterror Efforts
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009
A decision by the Army to deploy personnel to assist police in conducting antiterrorism operations was criticized by a number of nongovernmental organizations on Friday, who said the measure would not improve antiterrorism capabilities.
Activists and Victims of Jakarta Public Officials File Court Petition
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 Agustus 2009
Victims of violence at the hands of Jakartaâ??s public order officials, with the support of several advocacy groups, are planning to file a petition with the Constitutional Court against a city bylaw on public order, a discussion heard on Wednesday.
Retired Soldiers Call on Army to Take More Humane Approach to Evictions
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 Agustus 2009
The Army is under strong pressure to treat retired soldiers more humanely after a scandal over evictions at a military housing complex escalated last week.
Police Say Communism Fears Led Them To Disband Yogyakarta Teachers Forum
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 Agustus 2009
The National Police apologized on Thursday for a July 17 incident in which Yogyakarta Police broke up a workshop attended by history teachers on suspicions that the session would be used to spread communism, a human rights activist said.
KASUS DAVID YLBHI dan Kontras Turun Tangan
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 Agustus 2009
Jakarta, Kompas - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung upaya keluarga David Hartanto Widjaya mencari keadilan bagi putranya.
Korban HAM Tuntut Penuntasan Kasus Munir
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2009
JAKARTA â?? Ratusan korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia berdemonstrasi di Markas Besar Kepolisian RI kemarin. Mereka menuntut penuntasan kasus meninggalnya aktivis hak asasi Munir dan kasus lainnya.
Kasus David Dijajaki untuk Dibawa ke HAM International
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2009
JAKARTA -- Kasus kematian David Hartono Widjaya rencanya akan dijajaki sampai ke Mahkamah International. Langkah ini dilakukan sebagai upaya lanjutan menggugat putusan Pengadilan Coroner Singapura yang memvonis kematian David sebagai kasus bunuh diri.
Kontras: Pemerintah Perlu Serius Tangani Kasus David
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2009
JAKARTA -- Kontras meminta pemerintah keseriusan pemerintah dalam menangani kasus kematian David Hartanto Wijaya. Kontras menilai tidak ada upaya serius pemerintah RI melindungi kepentingan warga negaranya di luar negeri.
Kontras: Pemerintah Perlu Serius Tangani Kasus David
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2009
JAKARTA -- Kontras meminta pemerintah keseriusan pemerintah dalam menangani kasus kematian David Hartanto Wijaya. Kontras menilai tidak ada upaya serius pemerintah RI melindungi kepentingan warga negaranya di luar negeri.
Inilah 7 Program 100 Hari Pertama Presiden Terpilih Titipan LSM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat berharap presiden terpilih kelak dapat menuntaskan permasalahan/agenda hukum dan hak asasi manusia yang masih terkatung-katung selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009 dalam kurun waktu 100 hari setelah dilantik.
Human Rights Victims Demand that Munir Case be Completed
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2009
TEMPO Interactive, Jakarta: Hundreds of victims and family members of human rights violations demonstrated at the Indonesian Police Headquarters yesterday (4/8).
Kilas
Korban HAM Tuntut Penuntasan Kasus Munir

Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2009
JAKARTA â?? Ratusan korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia berdemonstrasi di Markas Besar Kepolisian RI kemarin. Mereka menuntut penuntasan kasus meninggalnya aktivis hak asasi Munir dan kasus lainnya.
KILAS MEDAN
Karyawan Soechi Meminta agar Hak Diberikan

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2009
Karyawan Hotel Soechi Medan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri menuding manajemen mengingkari aturan tentang perburuhan. Manajemen belum memenuhi hak 220 karyawan sejak tahun 2006. Manajemen juga melakukan pemecatan tanpa surat kepada karyawan. �Kami meminta manajemen memberikan hak-hak karyawan. Namun, manajemen malah semakin ingin memberhentikan semua karyawan yang tergabung dalam SPM
Inilah 7 Program 100 Hari Pertama Presiden Terpilih Titipan LSM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat berharap presiden terpilih kelak dapat menuntaskan permasalahan/agenda hukum dan hak asasi manusia yang masih terkatung-katung selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009 dalam kurun waktu 100 hari setelah dilantik.
Bawa Poster Muchdi,Pendukung Munir Demo Mabes
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Agustus 2009
VIVAnews - Puluhan orang dari Komite Solidaritas untuk Munir (KASUM) dan puluhan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM), korban penggusuran, termasuk para waria Taman Lawang melakukan aksi di Markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa 4 Agustus 2009.
Ratusan Simpatisan Kasus Munir Unjuk Rasa
Sumber: ANTARA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 04 Agustus 2009
Jakarta (ANTARA News) - Ratusan simpatisan untuk pengungkapan kasus kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa.
Manajemen Soechi Dinilai Ingkar
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Agustus 2009
MEDAN, KOMPAS.com - Karyawan Hotel Soechi Medan yang tergabung dalam Sarikan Pekerja Mandiri menuding manajemen mengingkari aturan tentang perburuhan. Manajemen belum memenuhi h ak 220 karyawan sejak 2006. Manajemen juga melakukan pemecatan tanpa surat pun kepada karyawan.
Keluarga David Bisa Lapor ke PBB
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Agustus 2009
INILAH.COM, Jakarta â?? Sebelum menjajaki kemungkinan membawa kasus kematian David Widjaja ke mahkamah internasional, pihak keluarga bisa melaporkannya terlebih dahulu ke Pelapor Khusus PBB. Special rapporteur itu bertugas memastikan setiap orang mendapatkan keadilan.
Fresh Probe on Indonesian Activist Munir's Death Sought
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Agustus 2009
Hundreds of protestors gathered outside the National Police headquarters on Tuesday to demonstrate against the acquittal of Muchdi Purwoprandjono on a charge of ordering the murder of human rights activist Munir Said Thalib.
Korban HAM Tuntut Penuntasan Kasus Munir
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Agustus 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ratusan korban dan keluarga korban pelanggaran hak azasi manusia berdemonstrasi di Markas Besar Polri, Selasa (4/8). Mereka menuntut penuntasan kasus meninggalnya aktivis HAM, Munir, dan kasus lainnya.
LSM Desak Gubernur Jawa Tengah Minta Maaf Secara Terbuka
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Agustus 2009
TEMPO Interaktif, Semarang - Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Peduli Pegunungan Kendeng Utara secara resmi mengajukan somasi kepada Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Selasa (4/8).
Pro Munir Desak Kejagung Segera Ajukan PK Bebasnya Muchdi Pr
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Agustus 2009
Jakarta - Kejagung kembali didesak agar segera mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan Muchdi Pr. Desakan kali ini disampaikan 200-an orang yang mengatasnamakan 'Sahabat Munir'.
Asal Ada Bukti Baru, Kasus David Bisa ke Mahkamah Internasional
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Agustus 2009
Jakarta - Kasus kematian David Hartanto Widjaja masih bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Hal ini memungkinkan, selama ada bukti baru yang menguatkan.
Demo Massa di Mapolrestro Jakut
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 03 Agustus 2009
JAKARTA-- Ratusan orang yang tergabung dalam solidaritas untuk korban kekerasan Polisi (SKUKP) berunjuk rasa di di depan kantor Markas Polrestro Jakarta Utara, Senin (03/08). Mereka menuntut pembebasan anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan menuntut mundur Kapolrestro Jakarta Utara.
Good Cop, Bad Cop: A Globe Special Report on Police in Indonesia
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 03 Agustus 2009
On a hot and sticky recent Saturday, hundreds of travelers heading out of the capital to Bogor found themselves stranded in â??UKI,â? a well-known transportation depot in East Jakarta, perplexed about why they couldnâ??t find any transportation.
246 Anggota Polisi "Nakal" Telah Dibebastugaskan
Sumber: PIKIRANRAKYAT.COM | Tgl terbit: Minggu, 02 Agustus 2009
Selama tahun 2008, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah memecat 246 anggotanya yang dinilai "nakal". Sanksi tegas itu terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan maupun wewenang yang dilakukan oknum polisi selama menjalankan tugasnya.
75 Tahun Adnan Buyung Nasution
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 01 Agustus 2009
Tanggal 20 Juli 2009, advokat legendaris, pendiri dan tokoh Lembaga Bantuan Hukum, Adnan Buyung Nasution (ABN), genap berusia 75 tahun. Umur yang cukup panjang dibandingkan dengan life expectancy orang Indonesia berdasar Human Development Index (HDI), yaitu 68,6 tahun. Sebuah inovasi yang luar biasa dikembangkan ABN pada tahun 1969, melalui konsep bantuan hukum nonkonvensional meliputi: (1) pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
Kontras nilai kasus kekerasan LBH tak sebatas pelanggaran UU Advokat
Sumber: PRIMAIRONLINE.COM | Tgl terbit: Jumat, 31 Juli 2009
Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai kekerasan staf LBH Jakarta oleh Polres Jakarta Utara bukti polisi kerap melakukan penyalahgunaan kewenangan.
Muchdi Pr Vs Usman Hamid
Polisi Minta UI Siapkan Dua Saksi Ahli

Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Juli 2009
VIVAnews - Satuan Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berencana meminta keterangan saksi ahli terkait penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh kuasa hukum Muchdi Pr, pada 9 Januari 2009 lalu.
2 Anggota Diperiksa
Laporan LBH Jakarta Kembali Ditolak, Sekat Kirim Surat ke Kapolri

Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Juli 2009
Jakarta - laporan LBH Jakarta tentang dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum Polres Jakarta Utara kepada 2 anggota mereka kembali ditolak Mabes Polri. Mereka pun berencana mengadukan hal ini ke Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri.
Lagi, Polisi Tolak Laporan Kekerasan Aktivis
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Juli 2009
VIVAnews - Polres Jakarta Utara melakukan penahan dua pekerja bantuan hukum LBH Jakarta, Tommy Albert Tobing dan Haris Barkah. Tak hanya itu, polisi juga melakukan tindakan kekerasan terhadap Direktur LBH Jakarta, Asfinawati.
KONTRAS Against Death Penalty For Terrorists
Sumber: BERNAMA.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Juli 2009
BANDUNG, July 30 (Bernama) -- The Commission on Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) opposes the passing of death penalties on terrorists in Indonesia, Antara news agency reported quoting a spokesman as saying.
Kontras: Hukuman mati tak hentikan terorisme
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Juli 2009
BANDUNG (bisnis.com): Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai hukuman mati terhadap pelaku teror di Indonesia tidak akan menghentikan aksi terorisme.
Selama Setahun Polri Pecat 246 Polisi Nakal
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Juli 2009
Bandung (ANTARA News) - Selama tahun 2008 jajaran Polisi Republik Indonesia sudah memecat 246 anggotanya karena kasus polisi nakal.
Polisi: Status Usman Masih Terlapor
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Juli 2009
Jakarta - Polisi masih menunggu keterangan saksi ahli untuk menetapkan status hukum terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, yang diadukan atas dugaan pencemaran nama baik oleh Muchdi Pr. "Kalau saksi ahli menyebut ucapan Usman adalah penistaan, dia akan kami jadikan sebagai tersangka," kata Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iriawan di Jakarta kemarin. Hingga kini Usman masih berstatus terlapor.
Polisi Tak Ingin Terkecoh Isi Blog
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Juli 2009
Jakarta, Kompas - Kepolisian Negara RI tidak ingin terkecoh oleh pernyataan seseorang dalam suatu blog di internet yang mengaku mengebom dua hotel, JW Marriott dan Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/7). Meski demikian, polisi tetap akan menyidik blog tersebut. Sekalipun isinya kebohongan, pembuatnya terancam pidana, terlebih si pembuat menyitir dalil-dalil keagamaan untuk tujuan pembenaran.
Media diminta waspadai propaganda teroris
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
BANDUNG (bisnis.com): Polri meminta media massa mewaspadai propaganda kelompok teroris melalui media. Kadiv Humas Polri Irjen Po Nana Soekarna mengatakan banyak media massa yang melakukan pemberitaan terkait aksi teroris khususnya bom di Jakarta cenderung menakut-nakuti pembaca atau penontonnya.
Kontras Usul TNI Tidak Ikut Menanggulangi Terorisme
Sumber: BANDUNG.DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
Bandung - Koordinasi penanganan terorisme yang dilakukan Polri dan TNI, dinilai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid sebagai problem dalam penanganan aksi terorisme. TNI diminta tidak ikut dalam penindakan aksi terorisme.
Kontras Usul TNI Tidak Ikut Menanggulangi Terorisme
Sumber: BANDUNG.DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
Bandung - Koordinasi penanganan terorisme yang dilakukan Polri dan TNI, dinilai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid sebagai problem dalam penanganan aksi terorisme. TNI diminta tidak ikut dalam penindakan aksi terorisme.
Usman Hamid: Tolak Hukuman Mati Bagi Teroris
Sumber: BANDUNG.DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
Bandung - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menolak diberlakukannya hukuman mati bagi para teroris di Indonesia. Menurutnya, hukuman tersebut bukan solusi dalam memberikan efek jera para teroris yang masih berkeliaran.
2008, Polri Pecat 246 Aparat Nakal
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
BANDUNG--MI: Selama tahun 2008 jajaran Polisi Republik Indonesia sudah memecat 246 anggotanya karena kasus polisi nakal.
Selama Setahun Polri Pecat 246 Polisi Nakal
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
BANDUNG -- Selama tahun 2008 jajaran Polisi Republik Indonesia sudah memecat 246 anggotanya karena kasus polisi nakal.
Mabes Polri Temukan Titik Terang Pelaku Bom
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
BANDUNG - Mabes Polri mengaku sudah mendapatkan titik terang terkait perkembangan kasus bom JW Marriott dan Ritz Carlton 17 Juli 2009 lalu.
Usman Hamid: Tolak Hukuman Mati Bagi Teroris
Sumber: BANDUNG.DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
Bandung - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menolak diberlakukannya hukuman mati bagi para teroris di Indonesia. Menurutnya, hukuman tersebut bukan solusi dalam memberikan efek jera para teroris yang masih berkeliaran.
Pengakuan Tanjim Al Qo'dah Diragukan
Sumber: NEWSPAPER.PIKIRAN-RAKYAT.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
JAKARTA, (PR).- Beredarnya pengakuan terkait dengan pengeboman Hotel J.W. Marriott dan Ritz-Carlton masih diselidiki Polri. Penulis blog tersebut pun terancam dipidanakan.
Usman Minta Polisi Fokus Usut Pembunuhan Munir
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasaan(Kontras) meminta polisi lebih fokus untuk membongkar kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir dibandingkan mengusut pencemaran nama baik yang dilaporkan kuasa hukum Muchdi Purwoprandjono.
Usman Minta Polisi Fokus Usut Pembunuhan Munir
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasaan(Kontras) meminta polisi lebih fokus untuk membongkar kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir dibandingkan mengusut pencemaran nama baik yang dilaporkan kuasa hukum Muchdi Purwoprandjono.
Usman Hamid Dipolisikan
Polisi Akan Hadirkan Saksi Ahli Bahasa dan Pidana

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
Jakarta - Polisi akan menghadirkan saksi ahli terkait laporan pencemaran nama baik Muchdi Pr pada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid. Namun polisi belum menentukan waktu pemanggilan kedua saksi ahli itu.
Ketua Kontras Datangi Polda Metro
Sumber: GATRA.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009
Ketua Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Selasa sore (28/7), sebagai terlapor kasus pencemaran nama baik.
Rights activist refuses to withdraw statement on Muchdi
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009
Human rights activist Usman Hamid says he will not withdraw a statement linking former Deputy Chief of State Intelligence Agency (BIN), Muchdi Purwopranjono, to the murder of prominent activist Munir Said Thalib. Usman, coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), was questioned for an hour Tuesday at the Jakarta Police Headquarters over an alleged defamation suit filed by Muchdi against him.
Police to grill human rights activist over defamation
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009
Jakarta Police detectives will question human rights activist, Usman Hamid, on Tuesday afternoon for alleged defamation filed by former Deputy Chief of State Intelligence Agency (BIN), Muchdi Purwopranjono . "Yes, I will come to the Jakarta Police Headquarters today at 3 p.m.," Usman, coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), told The Jakarta Post.
Agar Akuntabel, Polri Butuh Kawalan Masyarakat
Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009
Jakarta, CyberNews. Guna mendukung upaya Polri dalam membangun institusi pemolisian yang demokratis dan akuntabel, dukungan dan kawalan oleh berbagai kalangan masyarakat sipil sangatlah dibutuhkan, terlebih kalangan masyarakat sipil yang bergerak dalam penegakkan isu keadilan dan HAM maupun reformasi.
Koordinator Kontras ke Polda Metro Jaya
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Usman Hamid, hari ini mendatangi Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya. Ia datang guna mengklarifikasi kabar penjemputan paksa dalam kasus laporan pencemaran nama baik yang dibuat oleh terdakwa pembunuhan Munir, Muchdi PR.
Kejaksaan Didesak Ajukan PK Kasus Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (Kasum) mendesak Kejaksaan Agung untuk segera mengajukan peninjauan kembali (PK) atas penolakan kasasi yang diajukan ke MA terkait putusan Pegadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Pr. "Kita tidak ingin kasus Munir berhenti sampai kasasi. Kita desak Kejaksaan segera mengajukan PK sebagai upaya hukum terakhir," ucapnya seusai pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Selasa (28/7).
Usman Hamid: Saya Yakin Muchdi Terkait Kematian Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koordinator Kontras Usman Hamid mendatangi Reserse Kriminal Umum Polda Metro untuk mengklarifikasi pemanggilan pihak kepolisian terkait pencemaran nama baik yang dilaporkan Muchdi PR.
Usman Tak Akan Cabut Tuduhan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, bersikeras tidak akan mencabut tuduhan bahwa mantan Danjen Kopassus Muchdi Pr pernah membunuh dan menghilangkan nyawa orang.
Datangi Polda Metro, Usman Hamid Tolak Cabut Ucapan Muchdi Pembunuh
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009
Jakarta - Usman Hamid mendatangi Polda Metro Jaya. Berbatik coklat, Koordinator Kontras ini mengaku siap diperiksa terkait laporan pencemaran nama baik Muchdi Pr. Meski dipolisikan, Usman menolak mencabut ucapannya yang menyebut Muchdi terlibat dalam kasus Munir.
Dilaporkan Muchdi ke Polda, Usman Hamid Siap Klarifikasi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009
Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid dilaporkan Muchdi Pr ke Polda Metro Jaya lantaran dituduh mencemarkan nama baik. Usman siap mengklarifikasi seputar tuduhan yang ditujukan kepadanya tersebut.
Kasus Muchdi Pr
Usman Hamid Diperiksa Polisi Pukul 15.00 WIB

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009
Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pukul 15.00 WIB, Selasa (28/7/2009). Usman diperiksa terkait laporan pencemaran nama baik atas Muchi Pr.
Kasus Muchdi Pr
Polisi: Status Usman Hamid Masih Saksi

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009
Jakarta - Status Usman Hamid, koordinator Kontras masih sebagai saksi dalam kasus laporan dugaan pencemaran nama baik oleh Muchdi Pr. Polisi mengaku masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi.
Kasus Munir
Kontras Desak Kejagung Segera Ajukan PK Atas Muchdi Pr

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009
Jakarta - Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas Muchdi Pr. Kontras yakin Muchdi terlibat dalam kasus pembunuhan Munir.
Activist maintains his stance against Muchdi despite grilling
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 27 Juli 2009
Human rights activist, Usman Hamid, is adamant that Muchdi Purwopranjono, a former Intelligence Agency (BIN) general was involved in the murder of Munir Said Thalib, even though Muchdi is trying to sue him for defamation.
Akan Diperiksa Polisi untuk Kasus Muchdi, Usman Hamid Siap Datang
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 27 Juli 2009
akarta - Koordinator Komisi untuk Korban Kekerasan dan Orang Hilang (Kontras) siap memenuhi panggilan polisi. Dia mengaku tidak gentar dan siap menjalani pemeriksaan atas tudingan pencemaran nama baik Muchdi Pr dalam kasus pembunuhan Munir.
Disebut Sontoloyo, 15 LSM akan Somasi Gubernur Jawa Tengah
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 27 Juli 2009
TEMPO Interaktif, Semarang - Sebanyak 15 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Peduli Pegunungan Kendeng Utara akan mengajukan somasi terhadap Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Somasi ini diajukan terkait dengan pernyataan Bibit Waluyo yang menuduh lembaga swadaya masyarakat sebagai lembaga sontoloyo karena memprovokasi masyarakat untuk menolak pendirian pabrik PT Semen Gresik di Sukolilo Pati.
Tak Penuhi Panggilan Polisi, Usman Hamid Akan Dipanggil Paksa
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 27 Juli 2009
Jakarta - Koordinator Kontras Usman Hamid beberapa kali tidak memenuhi panggilan untuk diperiksa terkait laporan pencemaran nama baik Muchdi PR. Polisi pun akan memanggil paksa Usman.
Bantah Panggil Paksa
Polisi Periksa Usman Hamid Pekan Ini

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 27 Juli 2009
Jakarta - Koordinator Kontras Usman Hamid beberapa kali tidak memenuhi panggilan untuk diperiksa terkait laporan pencemaran nama baik Muchdi PR. Polisi pun akan memanggil paksa Usman.
Pagelaran Seni dan Budaya Kontras di USU, Banyak Kasus Penyiksaan Dilakukan Aparat di Indoesia Terma
Sumber: HARIANSIB.COM | Tgl terbit: Minggu, 26 Juli 2009
â??Perlindungan negara terhadap rakyat dari segala bentuk kekerasan, minimâ?,demikian judul relis yang disampaikan pada wartawan pada acara â??Pagelaran seni dan budaya memperingati Hari Anti Penyiksaan seduniaâ? oleh Kontras dan Bakumsu di Gelanggang Mahasiswa USU Medan, Jumat malam (24/7).
Down to Last Strike, AGO Hints It Will Take Another Swing at Muchdi
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 Juli 2009
The Attorney Generalâ??s Office indicated on Thursday that it would likely request a Supreme Court review of the acquittal of former top intelligence official Muchdi Purwoprandjono on the charge of ordering the murder of human rights activist Munir Said Thalib.
Kontras Tagih Kejaksaan soal Penindakan Pelanggaran HAM
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Juli 2009
Liputan6.com, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama keluarga korban penculikan, Rabu (22/7) pagi, menggelar aksi simpatik di depan gerbang gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Mereka menyerahkan karangan bunga sebagai ucapan HUT Kejaksaan yang diterima juru bicara Kejaksaan
Kontras slams AGO for its poor record in defending human rights
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Juli 2009
The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) on Wednesday renewed its calls for the Attorney Generalâ??s Office (AGO) to realize its promises to uphold the law on human rights. The rights group gathered outside the AGO building in South Jakarta along with families of victims of past crimes against humanity to mark the AGOâ??s 49th anniversary.
Government giving up 'too early': Activists
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Juli 2009
The Indonesian government has been criticized for giving up too early on its struggle to create a powerful regional human rights body, by making a last-minute compromise to accommodate the interests of some ASEAN states, critics say.
Kejagung Nilai Pengaduan Kontras Bukan Pelanggaran HAM Berat
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Juli 2009
Jakarta - Komite untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) mengadu dan menuntut Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, Kejagung menilai kasus yang diadukan itu bukan pelanggaran HAM berat.
TEROR BOM
Berantas Terorisme, Gerindra Propemerintah

Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Juli 2009
Jakarta, Kompas - Partai Gerakan Indonesia Raya secara resmi mengecam dan mengutuk peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta, Jumat (17/7), yang merenggut korban jiwa.
KOMNAS HAM
Tuntaskan Kasus Lapindo

Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Juli 2009
Jakarta, Kompas - Jaringan lembaga swadaya masyarakat, seperti Walhi, Kontras, Imparsial, dan Satu Dunia, mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia segera menuntaskan penyelidikan mereka atas kasus luberan lumpur Lapindo.
SBY Diminta Teliti Pilih Jaksa Agung
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Juli 2009
Jakarta - Kalangan pemerhati pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk lebih teliti menyeleksi Jaksa Agung. Salah-salah, kasus pelanggaran HAM tidak kunjung tuntas.
Ibu-ibu Berpayung Hitam Beri Mawar Merah untuk Jaksa
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Juli 2009
Jakarta - Para jaksa di Kejagung mendapat kado menyenangkan. Sekuntum bunga mawar. Bunga itu diberikan oleh puluhan ibu-ibu berpayung hitam. Untuk apa?
8 Warga Ditangkap
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 Juli 2009
Timika, Kompas - Polisi menangkap delapan warga Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Senin (20/7) sore. Penangkapan itu diduga terkait dengan upaya polisi mengusut rentetan kasus pembakaran bus dan kasus penembakan yang terjadi di areal PT Freeport Indonesia sejak 8 Juli lalu.
Politicizing hotel bombings 'setback for democracy'
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Minggu, 19 Juli 2009
A group of activists urged the government Saturday to stop linking Fridayâ??s hotel bombings to the recent presidential election as they said it would only worsen the situation. They said that politicizing the deadly bombings was a setback for democracy in Indonesia.
Kontras: Bom Marriott-Ritz Pukulan ke SBY
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 Juli 2009
INILAH.COM, Jakarta - Ledakan bom di Hotel Ritz Calrton dan Hotel JW Marriott di kawasan Mega Kuningan Jakarta dinilai pukulan bagi reputasi SBY sebagai juara sementara perolehan suara pilpres 2009. Tidak hanya SBY, Polri didesak untuk mengusut tuntas kasus terorisme di Indonesia.
SBY told to arrest bombers immediately
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 Juli 2009
Human rights activists urged President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) on Friday to immediately arrest the perpetrators of the bomb attacks on the JW Marriott and Ritz-Carlton hotels after he claimed that his intelligence officers had gathered evidence related to the bombings.
KEKERASAN DI PAPUA
Jangan Terjebak Paradigma Separatisme

Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 Juli 2009
Wah, Papua panas lagi. Ada penembakan di Freeport. Sebuah pesan pendek masuk, seorang teman mengabarkan kondisi terakhir di Papua. Lalu, datang lagi pesan pendek, �Usut tuntas semua kasus dan selidiki itu peluru siapa, senjata siapa?� Situasi Papua akhir-akhir ini memang memanas.
FID: Jangan Hanya Pernyataan, Tangkap Pelaku Bom Kuningan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 Juli 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Forum Indonesia Damai (FID) mengecam pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai dua bom di Mega Kuningan. Menurut LSM ini, pernyataan SBY bisa menjadi pemicu kekerasan lain.
Kontras Minta Polisi Selesaikan Kekerasan di Papua
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Juli 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Kepolisian untuk mengusut dan mengungkap kasus-kasus kekerasan di Papua. TNI diminta untuk tidak cepat menyimpulkan bahwa itu adalah gerakan separatis.
Sikap Diam Yudhoyono Dikritik
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Juli 2009
JAKARTA - Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mengkritik sikap diam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan serentetan kekerasan berdarah di Papua. Apalagi dalam kasus itu, selain telah jatuh korban dari polisi Indonesia, ada warga Australia yang tewas. "Sebagai orang yang berkuasa, SBY dirugikan dengan terjadinya kasus tersebut," kata Usman saat dihubungi Tempo semalam. "Dia dianggap tidak mampu menjaga keamanan."
Kisruh Papua
Motif Pelaku Bisa Politis Hingga Rebutan Dana Pengamanan Freeport

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Juli 2009
Jakarta - Berbagai insiden penembakan di Papua terus terjadi. Motif pelaku disinyalir karena alasan politis hingga rebutan dana pengamanan PT Freeport.
2 Brimob Tertembak di Papua
Sumber: WWW.SEPUTAR-INDONESiA.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Juli 2009
JAKARTA(SI)- Lima anggota polisi dilaporkan mengalami luka dalam insiden baku tembak yang kembali terjadi di dekat pertambangan PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Papua kemarin. Informasi sementara yang diterima Seputar Indonesia semalam, dari lima anggota polisi yang mengalami luka, dua kerena tertembak. Sedangkan tiga polisi lainnya mengalami luka patah kaki dan tangan akibat terjatuh saat menyelamatkan diri. Kelima anggota kepolisian tersebut telah dilarikan kerumah sakit terdekat.
Kontras Minta Polisi Selesaikan Kekerasan di Papua
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Juli 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Kepolisian untuk mengusut dan mengungkap kasus-kasus kekerasan di Papua. TNI diminta unt uk tidak cepat menyimpulkan bahwa itu adalah gerakan separatis.
PAPUA
Paradigma Konflik Harus Ditinggalkan

Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Juli 2009
Jakarta, Kompas - Berbagai persoalan di Papua tak akan dapat dituntaskan jika paradigma bahwa Papua adalah wilayah konflik tidak ditinggalkan. Sikap dan cara pandang yang melihat Papua sebagai wilayah yang tidak aman dan penuh konflik justru akan mengaburkan persoalan dasar di Papua, yaitu ketidakadilan ekonomi, sosial, dan budaya, rendahnya mutu pelayanan publik serta kesejahteraan warga.
Kontras Buka Sekolah HAM untuk Mahasiswa
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Juli 2009
VHRmedia, Jakarta â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan membuka sekolah hak asasi manusia untuk mahasiswa. Dalam sekolah yang diikuti 30 peserta dari seluruh Indonesia ini para siswa dikenalkan pada materi dan strategi advokasi pelanggaran HAM.
Hendarman Kaji Putusan Bebas Muchdi Pr
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 13 Juli 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Jaksa Agung Hendarman Supandji belum mengambil sikap atas putusan Mahkamah Agung yang tidak dapat menerima permohonan kasasi yang diajukan jaksa dalam kasus pembunuhan penggiat HAM Munir dengan terdakwa Muchdi Pr. Hendarman masih mempertimbangkan upaya hukum luar biasa (biasa dikenal peninjauan kembali) atau perlawanan (verzet).
PEMBUNUHAN MUNIR
Putusan Muchdi Pukulan bagi Penegakan HAM

Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 13 Juli 2009
Jakarta, Kompas - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ridha Saleh, Minggu (12/7), menilai, putusan Mahkamah Agung pada 15 Juni 2009 yang tidak dapat menerima permohonan kasasi jaksa dalam kasus pembunuhan penggiat HAM Munir, dengan terdakwa Muchdi Pr, merupakan pukulan bagi penegakan HAM di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap pekerja HAM.
TNI insists on avoiding civil court
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 11 Juli 2009
The Indonesia Military (TNI) insists military officers suspected of committing public crimes will be processed by military investigators and tried at military court despite the pressure from activists to implement a civilian legal process for military officers charged with civilian crimes.
Estetika Grafis, Ikhtiar Melawan Lupa
Sumber: WWW.SEPUTAR-INDONESiA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 11 Juli 2009
MASYARAKAT kita adalah masyarakat yang sangat pemaaf. Saking kuatnya karakter itu, kesalahan dan kejadian pahit pada masa lalu sering terlupakan seiring berjalannya waktu. Demikian pula dengan kejadian pahit dalam perjalanan bernegara, cacat sejarah sering dilupakan walaupun telah banyak menelan korban nyawa. Untuk membangkitkan kembali memori dan ingatan masyarakat terhadap perjalanan sejarah bangsa yang cacat dan kelam, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),Kontras, Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI),Ruang Rupa,Grafisosial,dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), menggelar pameran grafis bertajuk Pameran Media Kampanye Masyarakat Sipil,Grafis Melawan Lupa,tentang Pelanggaran HAM Masa Lalubeberapa waktu lalu.
KASUS MUNIR
Muchdi Pr Bebas Lagi

Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 11 Juli 2009
Jakarta, Kompas - Muchdi Pr kembali bebas dari jeratan hukum yang dilancarkan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Munir. Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat menerima atau niet ontvankelijk verklaring permohonan kasasi yang diajukan jaksa.
TNI insists on avoiding civil court
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 11 Juli 2009
The Indonesia Military (TNI) insists military officers suspected of committing public crimes will be processed by military investigators and tried at military court despite the pressure from activists to implement a civilian legal process for military officers charged with civilian crimes.
Top Court Rejects AGO Appeal Over Muchdi Acquittal
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Jumat, 10 Juli 2009
The Supreme Court has thrown out an appeal by prosecutors against the acquittal of former top intelligence official Muchdi Purwoprandjono over the murder of renowned rights activist Munir Said Thalib in 2004.
Pengacara Muchdi Sambut Putusan Mahkamah Agung
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Jumat, 10 Juli 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mahendradata, kuasa hukum Muchdi Purwopranjono, menyambut gembira putusan Mahkamah Agung yang menyatakan kasasi jaksa atas putusan bebas kliennya tidak dapat diterima.
Kasasi Ditolak, Usman Masih Punya Peluang Jerat Muchdi
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 10 Juli 2009
Jakarta, RMOL. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) belum bisa mengambil sikap terkait penolakan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) perihal kasus Muchdi Pr.
Muchdi Tetap Bebas
Kontras: Ini Kado Pahit Bagi Pemerintahan SBY, PK Harus Dilakukan

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 10 Juli 2009
Jakarta - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang tetap membebaskan Muchdi PR dari dakwaan dalam kasus pembunuhan Munir diprotes. Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras) menilai putusan ini mencederai semangat penegakan hukum.
hak asasi manusia
Merawat Ingatan

Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 10 Juli 2009
Perjalanan ke beberapa wilayah di Jawa terasa cukup melelahkan bagi Ny Sumarsih, Ny Tuti Koto, dan Ny Ruyati Darwin. Namun, rasa lelah itu menguap ketika berhadapan dengan para korban pelanggaran hak asasi manusia di berbagai daerah.
Candidates fail to address autonomy 'seriously'
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 04 Juli 2009
They may support pluralism and national unity, but the three presidential candidates missed the chance to address more crucial issues on the immature and still troublesome regional autonomy. During the final presidential debate on Thursday, the candidates barely touched on key issues such as fiscal decentralization, deconcentration and assisting functions of regions, and power-sharing between the three levels of government.
HAK ASASI
Tolak Pelupaan Pelanggaran HAM

Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 04 Juli 2009
Jakarta, Kompas - Di tangan para aktivis dan pejuang hak asasi manusia, grafis tidak lagi hanya sebuah karya seni. Media tersebut menjadi sarana memperjuangkan berbagai macam keprihatinan. Melalui grafis pula para pejuang HAM dan aktivis prodemokrasi, Jumat (3/7), menggelar pameran bertajuk "Grafis Melawan Lupa".
Pemerintah Pusat Diminta Revisi Dana Instansi Vertikal
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 03 Juli 2009
BANDA ACEH, KOMPAS.com - Pemerintah pusat diminta segera merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2009. Organisasi masyarakat sipil di Aceh menilai, pembiayaan kegiatan instansi vertikal yang merupakan instansi pemerintah pusat seharusnya oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
PENEGAKAN HUKUM
Jelang Pilpres, Warga Papua Jangan Terprovokasi

Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 03 Juli 2009
Jakarta, Kompas - Meskipun eskalasi kekerasan di Papua dinilai meningkat menjelang pemilu presiden, semua pihak diharapkan tidak terprovokasi. Para pemerhati persoalan Papua berharap warga dapat dengan jernih menyikapi berbagai persoalan di Papua agar tidak terjebak dalam stigmatisasi Papua.
Debates continue to disappoint observers
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Juli 2009
The fourth session of the presidential/vice presidential debates might not have a clear winner as observers are divided on who performed better. The following are the assessments of observers who followed the broadcast of the event. Aleksius Jemadu, acting dean of Social and Political Sciences Faculty of the Pelita Harapan University in Karawaci, Banten, believes Prabowo clearly won Tuesdayâ??s debate.
Korban Pelanggaran HAM Sepakat Golput dalam Pilpres
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Juli 2009
SEMARANG - Para korban pelanggaran HAM daerah, Rabu (1/7/2009) ini, sepakat untuk golput dalam Pilpres 2009. Kesepakatan ini diambil dalam acara Temu Korban Daerah yang diselenggarakan oleh JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan), KontraS, dan Lembaga Bantuan Hukum Semarang di Pusat Kegiatan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang.
Polisi Menemukan Bukti Awal Perusakan
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 29 Juni 2009
Medan, Kompas - Polisi Kehutanan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Sumatera Utara, menemukan bukti awal pembuatan jalan di hutan lindung. Jalan baru ini menghubungkan lahan konsensi izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan kayu PT Panei Lika Sejahtera menuju sawmill (tempat pengolahan kayu) CV Rimba Jaya di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Penyiksaan Belum Jadi Prioritas Aturan Hukum di Indonesia
Sumber: SATUDUNIA.COM | Tgl terbit: Senin, 29 Juni 2009
Satudunia. Jakarta-Ratusan orang yang mengatasnamakan diri Jaringan Anti Penyiksaan Indonesia (JAPI) melakukan aksi damai di Bunderan Hotel Indonesia (HI) Jumat kemarin (26/6). Aksi tersebut dilakukan untuk memperingati hari anti penyiksaan sedunia
Konser Musik Mengenang Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 27 Juni 2009
DEPOK, KOMPAS.com - Bukan hanya para aktivis HAM yang memperjuangkan kasus Munir, tetapi juga para pecinta musik, mahasiswa, serta masyarakat luas ikut memberi perhatian atas dugaan pelanggaran HAM terhadap pejuang HAM Munir yang tewas pada September 2004 silam.
Warga Dilarang Masuk Hutan
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 27 Juni 2009
Medan, Kompas - Aparat berseragam melarang lima lembaga swadaya masyarakat memasuki hutan yang dilelola PT Panei Lika Sejahtera. Larangan ini diduga terkait dengan upaya pengamanan aktivitas di dalam hutan yang diduga melanggar peraturan tentang perlindungan lahan hutan.
JAPI: Pemerintah Harus Hapus Budaya Penyiksaan
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 26 Juni 2009
Jakarta (ANTARA News) - Jaringan Anti-Penyiksaan Indonesia (JAPI) bersama Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi damai di depan Istana Merdeka Jakarta untuk meminta pemerintah menghapuskan budaya penyiksaan dan menyemai penegakan hak asasi manusia.
Amnesty Slams Police Over Ongoing Abuse of Suspects
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Rabu, 24 Juni 2009
Despite several steps taken by police to improve their transparency and accountability, officers are still being found guilty of abusing and extorting suspects living in poor and marginalized communities, Amnesty International said on Wednesday.
So who stole the show?
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 24 Juni 2009
Tuesday night saw the second session of the nation's first official debates for the presidential/vice presidential race, featuring candidates for the second top job. The following are the assessments of observers who followed the broadcast of the event.
NGOs Say Candidates Lack Vision on Important Issues
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Juni 2009
Thursdayâ??s presidential debate has been dismissed as a waste of time, with the candidates being heavily criticized for failing to address issues related to the environment, corruption and human rights.
What they said about the first-ever 'debate' for the top job
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Juni 2009
Thursday's debate received mixed reactions from the pundits, scholars and the general public alike. Most welcomed the effort of the three candidates, but few seemed convinced by their campaign promises.
Capres Tak Tunjukkan Upaya Serius Selesaikan Kasus Lapindo
Sumber: PEMILU.OKEZONE.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Juni 2009
JAKARTA - Debat capres putaran pertama yang digelar Kamis malam menuai kritikan. Koordinator Kontras Usman Hamid menilai, ketiga capres tidak menunjukkan upaya serius dan penyelesaian masalah HAM di masa lalu.
Pekerja Soechi Tagih Janji
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Juni 2009
Pekerja Hotel Soechi International, Medan, menagih janji Dinas Tenaga Kerja Kota Medan untuk memenuhi hak-hak mereka. Dari 10 tuntutan karyawan yang ditandatangani manajemen Hotel Soechi International pada 16 April, tidak ada satu pun dari gugatan tersebut yang ditindaklanjuti perusahaan. Padahal, tuntutan buruh itu telah didukung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Medan.
Hasil Debat Capres Putaran I Disikapi Dingin
Sumber: KABARINEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Juni 2009
Jakarta, Kabarinews.Com- Debat Capres putaran pertama yang disiarkan di Trans Tv, Kamis (18/6) malam mendapat respon dingin dari berbagai organisasi.
Tiga Capres Abaikan HAM Masa Lalu
Sumber: JAKARTAPRESS.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Juni 2009
Jakarta â?? Debat perdana Capres yang digelar KPU dengan tema â??Good Governance dan Supremasi Hukumâ?? dikritisi oleh 40 LSM yang tergabung dalam komunitas Ornop. Mereka menilai dari telaah HAM menunjukkan bahwa ketiga Capres (Mega, SBY, JK) tidak menunjukkan keinginan dan upaya serius untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu. Hal ini terlihat dari pernyataan ketiganya, yang lebih memilih pendekatan rekonsiliasi atas nama persatuan. Khusus pernyataan SBY menyebutkan bahwa 5 tahun di masa pemerintahannya tidak terjadi pelanggaran HAM. Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada seperti kasus Lapindo.
Massa Pro-Aung San Suu Kyi Demo Kantor ASEAN
Sumber: NEWS.OKEZONE.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 Juni 2009
JAKARTA - Memperingati hari tokoh pro demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi, puluhan aktivis akan menggelar aksi simpatik di depan Sekretariat ASEAN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta.
DPR Diharapkan Segera Kirim Surat ke Presiden
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 13 Juni 2009
Korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta pendampingnya, mengharapkan DPR segera mengirim surat kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc kasus penghilangan paksa aktivis HAM tahun 1998. Ditemui Kamis (11/6) di Jakarta, Indria Fernida dari Kontras, pendamping korban, selain Ikohi, mengatakan, Pansus Orang Hilang di DPR mendukung hasil kajian Komnas HAM. Oleh karena itu, mereka sungguh berharap pansus merekomendasikan kepada DPR agar mendorong pemerintah mencari 13 aktivis yang dinyatakan hilang sejak 1998. (JOS)
Kontras Soroti Kasus Kekerasan
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Juni 2009
Kontras Sumatera Utara mengkritik penyidikan kasus kekerasan atau kriminal masyarakat sipil berlama-lama di meja penyidik. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah kasus kematian Eko Ponco Susilo yang diduga tewas di sel tahanan Polsek Medan Baru, 25 Februari 2009. Sorotan ini disampaikan Koordinator Kontras Sumut Diah Susilowati, Rabu (10/6), melalui surat elektronik yang dikirim ke Kompas. Diah menyayangkan, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa Eko meninggal karena bunuh diri berdasarkan keterangan saksi serta hasil visum Rumah Sakit Pirngadi. Kontras Sumut bersama dengan keluarga almarhum Eko menuntut Kepala Polda Sumut untuk menuntaskan persoalan ini. (NDY)
LSM Kecewa Pernyataan Gubernur
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Juni 2009
Semarang, Kompas - Beberapa lembaga swadaya masyarakat kecewa dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo yang mengatakan tertundanya pencanangan rencana pembangunan pabrik semen di Sukolilo, Pati, disebabkan oleh provokasi LSM. LSM bersikukuh mereka memiliki dasar kuat terhadap penolakan pendirian pabrik semen.
Wiranto Talk At Forum Protested
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 Juni 2009
Hundreds of human rights activists and victims on Wednesday rallied outside the headquarters of a well-known rights organization to protest against vice presidential candidate Wiranto, who was delivering a speech there.
Rights group fights on over Indonesian poisoning
Sumber: AUSTRALIANNETWORKNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 Juni 2009
A leading human rights group in Indonesia says the country's president still has to make good on his promise of final justice for a campaigner poisoned five years ago.
Wiranto Pergi Diiringi Teriakan "Adili Wiranto!"
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 Juni 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Calon wakil presiden Wiranto, yang menghadiri undangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) hari ini, Rabu (10/6), pulang diiringi teriakan "Adili Wiranto!" dari para peserta aksi yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK).
Wiranto Talk At Forum Protested
Sumber: THEJAKARTAGLOBAL.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 Juni 2009
Hundreds of human rights activists and victims on Wednesday rallied outside the headquarters of a well-known rights organization to protest against vice presidential candidate Wiranto, who was delivering a speech there.
Kostrad Residents Protest Evictions
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
Hundred of residents of a military housing complex in Kebayoran Lama, South Jakarta, held a protest at the National Commission on Human Rights on Monday against forced eviction by the leadership of the Armyâ??s Strategic Reserves Command.
Lentera Munir Tetap Menyala
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
Munir boleh mati, tapi lentera perjuangannya tetap menyala. Di tangan Suciwati lentera itu tetap hidup,meski jalan yang diteranginya amat gelap dan terjal. Wajahnya tegang.
Signs of change, but Indon military still holds sway
Sumber: AUSTRALIANNETWORKNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
PETER CAVE: Indonesia's leading human rights advocate says Indonesia's military remains above the law but he remains optimistic that change is underway in his country.
Kontras Ragukan Komitmen Para Capres Soal HAM
Sumber: TVONE.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meragukan kesungguhan para capres dalam penyelesaian secara hukum terhadap para tokoh yang diduga terlibat pelanggaran HAM di masa lalu.
Isu HAM Jangan hanya Jadi Alat Promosi
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
JAKARTA--MI: Tiga kandidat capres/cawapres hanya menjadikan isu HAM (hak asasi manusia) sebagai alat promosi belaka, tanpa memunculkan tindakan konkret. Tidak ada visi dan misi yang dilontarkan untuk melakukan proteksi terhadap HAM.
Komitmen Capres Soal Penyelesaian Kasus HAM Diragukan
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
JAKARTA--MI: Janji para capres dalam penyelesaian secara hukum para tokoh yang diduga terlibat pelanggaran HAM di masa lalu diragukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Kostrad Residents Protest Evictions
Sumber: THEJAKARTAGLOBAL.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
Human rights groups are blasting an Attorney Generalâ??s Office plan to limit the window of time inmates facing the firing squad would be allowed to lodge a final case review â?? to 30 days.
3 Pasang Capres-cawapres Dinilai Minim Visi HAM
Sumber: PEMILU.DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
Jakarta - Isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) ternyata masih menjadi senjata ampuh yang akan mengganjal pasangan capres-cawapres dalam pilpres 8 Juli mendatang. Anggota Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Victor Da Costa menilai ketiga pasangan capres-cawapres yang ada tidak punya visi dan misi dibidang HAM.
Jangan Abaikan Penuntasan Kasus Munir
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
Maraknya kampanye calon presiden/wakil presiden selayaknya tidak mengabaikan kinerja hukum untuk pengungkapan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir. Bahkan, diharapkan sebelum Pemilu Presiden dan Wapres 2009 digelar pada 8 Juli 2009, kasasi kasus itu telah diselesaikan. Harapan itu disampaikan Anam dari Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), Senin (8/6) di Jakarta. Menurut dia, dalam kasus pembunuhan Munir, kasasi mantan pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto, diselesaikan kurang dari lima bulan sejak diajukan. Proses serupa diharapkan juga diterapkan untuk kasus serupa yang sebelumnya menempatkan Mayjen (Purn) Muchdi PR sebagai terdakwa. (jos)
Pemeriksaan Hakim Kasus Muchdi Diminta Diserahkan
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
JAKARTAâ??Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) mendesak Komisi Yudisial segera menyerahkan hasil pemeriksaan tiga hakim yang memvonis bebas Muchdi Purwoprandjono ke Mahkamah Agung (MA). â?Hasil pemeriksaan itu paling tidak menjadi dasar tambahan bagi majelis hakim kasasi MA,â? kata juru bicara Kasum, Choirul Anam, di Jakarta kemarin.
Penegakan HAM Macet
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 08 Juni 2009
Jakarta, Kompas - Meskipun hak asasi manusia diakui bahkan dijamin dalam konstitusi, selama ini proses penegakan hukum atas berbagai kasus pelanggaran HAM macet karena berhadapan dengan berbagai institusi kuat.
MA Diharap Keluarkan Putusan Kasasi Perkara Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 08 Juni 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menyambut baik proses pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memutuskan bebas Muchdi Pr dalam perkara pembunuhan aktivis HAM Munir.
Upaya Memutus Rantai Impunitas
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 06 Juni 2009
Jakarta, Kompas - Bagi setiap calon presiden, tidak cukup jika mereka hanya mengakui atau mendukung penegakan hak asasi manusia. Lebih dari itu, mereka dituntut untuk memberikan jawaban tegas atas berbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk memenuhi hak setiap warga negara atas keadilan dan kebenaran. Ketegasan para pemimpin itu sangat dibutuhkan, bahkan mendesak, terutama untuk memutus mata rantai impunitas.
KPU asked to raise rights issues in debate
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 Juni 2009
JAKARTA: An alliance of civil society groups has urged the General Elections Commission (KPU) to raise human rights issues during the presidential debates. The NGO alliance consisted of the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI), the Center of Indonesian Law and Policy Studies (PSHK), the Public Legal Aid Foundation (LBHM), the Mining Advocacy Network (Jatam), the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), Policy Research and Advocacy (Elsam), and the Indonesian Human Rights and Legal Aid Association (PBHI).
Prabowo's Intelligence Contacts Give Him An Edge
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 Juni 2009
KOMPAS.com - The presidential candidate with the strongest links to experienced intelligence experts will have an edge in the upcoming presidential election, political expert Arbi Sanit says. "Although the presidential partnerships of Kallaâ??Wiranto and Susilo Bambang Yudhoyonoâ??Boediono are made up of strong figures with either direct or indirect access to the military, with former intelligence personnel on their team, Megawati and Prabowo definitely have an advantage," Arbi said.
HAM Diharapkan Jadi Muara Penegakan Hukum
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 Juni 2009
Jakarta, Kompas - Penegakan hak asasi manusia diharapkan menjadi muara penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, calon presiden mendatang diharapkan memberi penegasan formal sikap mereka atas persoalan HAM di Indonesia.
Kasus Lapindo Diusulkan Masuk Materi Debat
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 04 Juni 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Pelaksanaan debat capres dan cawapres yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 18 Juni-4 Juli 2009 nanti agaknya menyita perhatian sejumlah pihak. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pihak yang turut mengusulkan topik debat. Setelah sebelumnya materi jati diri bangsa diusulkan oleh Yayasan Jati Diri Bangsa sebagai tema debat, kini Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo meminta KPU agar kasus Lapindo menjadi materi.
NGOs propose human rights issues for presidential election debates
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 04 Juni 2009
A number of nongovernmental organizations urged the General Elections Commission (KPU) on Thursday to raise human rights issues in the upcoming public debates arranged for presidential and vice presidential candidates.
LSM Usul HAM Masuk Materi Debat Capres-Cawapres
Sumber: PEMILU.DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 04 Juni 2009
Jakarta - Hak Asasi Manusia (HAM) diusulkan agar masuk menjadi materi debat capres-cawapres. Tema HAM dinilai terlalu penting dimasukkan ke dalam bagian dari 5 tema yang telah ditetapkan KPU.
Suciwati Sesalkan Sikap SBY Tanggapi Kasus HAM
Sumber: NEWS.OKEZONE.COM | Tgl terbit: Kamis, 28 Mei 2009
JAKARTA - Istri mantan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, Suciwati menyesalkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku pemimpin negara Indonesia hanya mengumbar janji, atas penyelesaian pengungkapan kasus pelanggaran HAM.
Korban Lapindo Gelar 'Jumat Hitam' di Jakarta
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Mei 2009
JAKARTA--MI: Korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo akan menggelar aksi "Jumat Hitam" di berbagai tempat di wilayah DKI Jakarta, sepanjang Jumat(29/5) hingga waktu malam hari.
A song to remember
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Mei 2009
Singer Iwan Fals sings a song dedicated to human rights victims at Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) office in Jakarta, Monday. The performance is a part of a solidarity act conducted by Solidarity Network of Victims and Their Families (JSKK). (JP/Nurhayati)
Prihatin Demokrasi, Iwan Fals Ngamen di Kontras
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Mei 2009
Jakarta - Air mata darah telah tumpah. Demi ambisi membangun negeri. Kalaulah ini pengorbanan. Tentu bukan milik segelintir orang.
Asylum Seekers Go on Hunger Strike in Aceh Prison
Sumber: THEJAKARTAGLOBAL.COM | Tgl terbit: Kamis, 21 Mei 2009
Banda Aceh. Fifty-five Sri Lankans who had been held at a warehouse since they drifted ashore in Aceh last week went on a hunger strike after being been moved to a prison, an immigration official said on Thursday.
Aliansi Tolak RUU Rahasia Negara
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 20 Mei 2009
Jakarta - Aliansi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasiaan menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara, yang saat ini sedang berlangsung di DPR. Aliansi ini terdiri atas Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi (SET); Indonesia Corruption Watch; Indonesian Center for Environmental Law; Imparsial; Kontras; serta LBH Pers.
Ambiguous bill a 'setback for democracy'
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 20 Mei 2009
The state secrecy bill being deliberated at the House of Representatives will prove to be nothing but a major setback for democracy in the country, by preventing citizens from monitoring the administration on a daily basis, activists say. "That doesn't mean we're against the bill. Every country needs regulation concerning state secrecy, to prevent information misappropriation and theft that may imperil the country's safety," Ifdal Kasim of the National Committee of Human Rights said Tuesday at a press conference.
Koalisi Politik Abaikan HAM
Sumber: JURNALBOGOR.COM | Tgl terbit: Rabu, 20 Mei 2009
Jakarta - KOALISI politik kontestan pemilihan umum (Pemilu) 2009 dianggap lebih didasarkan upaya memenangkan kekuasaan semata, tanpa diiringi penegakan hak asasi manusia (HAM) yang menjadi elemen dasar demokrasi. Majunya Wiranto dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam ajang pemilihan presiden, 8 Juli mendatang, menjadi contoh konkret rendahnya komitmen penegakan HAM itu sendiri. â??Keduanya diduga kuat bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan berat HAM masa lalu,â? kata Al Araf dari Imparsial saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/5).
NGOs Demand House Junk State Secrecy Bill
Sumber: THEJAKARTAGLOBAL.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Mei 2009
The National Human Rights Commission has demanded the House of Representatives halt drafting the controversial state secrecy bill because of fears it could lead to government abuse of power.
RUU Rahasia Negara Harus Dibatasi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Mei 2009
Jakarta - Sejumlah kalangan menilai Rancangan Undang Undang (RUU) Rahasia Negara yang menutup akses informasi publik sangat bertentangan dengan prinsip Internasional Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh sebab itu, perahasiaan informasi bagi publik itu harus dibatasi.
Politisi Langgengkan Kejahatan HAM
Sumber: DETIKYOGYAKARTA.NET | Tgl terbit: Selasa, 19 Mei 2009
Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) Selasa (19/5) menuding para politisi hanya mementingkan perebutan kekuasaan semata hingga melupakan komitmen untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan bahkan memberi peluang pada mereka mereka-mereka yang diduga terlibat pelanggaran HAM untuk masuk dalam wilayah perebutan kekuasaan.
Politisi Langgengkan Kejahatan HAM
Sumber: MATANEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Mei 2009
Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) Selasa (19/5) menuding para politisi hanya mementingkan perebutan kekuasaan semata hingga melupakan komitmen untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan bahkan memberi peluang pada mereka mereka-mereka yang diduga terlibat pelanggaran HAM untuk masuk dalam wilayah perebutan kekuasaan. Gabungan LSM yang menamakan dirinya Koalisi Perjuangan HAM Indonesia yang tediri dari antara lain LBH Jakarta, HRWG, IKOHI dan Kontras dalam konperensi pers bersamanya mengemukakan bahwa pencalonan mantan Panglima ABRI Jend. Purn Wiranto dan mantan Panglima Kostrad Letjen Purn. Prabowo Subianto sebagai cawapres untuk Pilpres 2009 adalah bukti rendahnya komitmen para aktor politik untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di tanah air.
Government Urged Not to Repatriate Refugees
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 18 Mei 2009
Banda Aceh. Activists have urged the government not to repatriate 55 Sri Lankan refugees stranded in Aceh after their boat sank last Thursday during an attempted voyage to seek political asylum in Australia. Hendra Fadli, coordinator for Acehâ??s Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), argued in a written statement received by the Jakarta Globe in Banda Aceh over the weekend that the Sri Lankans were persecuted Tamils escaping the conflict in their homeland.
Kedepankan Kemanusiaan Bantu WN Sri Lanka
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 16 Mei 2009
BANDA ACEH, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diharapkan mengedepankan kepentingan kemanusiaan dalam membantu warga negara asing (WNA) Sri Lanka yang terdampar di perairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Aktivis Gelar Aksi Tolak Semen Gresik di Pati
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Sabtu, 16 Mei 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta: Sebanyak 50 aktivis yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Nasional Tolak Semen Gresik menggelar aksi tutup mulut di Bunderan Hotel Indonesia Sabtu (16/05) siang. Mereka membentangkan spanduk hitam sepanjang 40 meter dengan tulisan "Batalkan Rencana Pembangunan PT Semen Gresik di Pati".
Kontras Nilai PDIP Khianati Perjuangan HAM
Sumber: PRIMAIRONLINE.COM | Tgl terbit: Jumat, 15 Mei 2009
JAKARTA - PDIP dinilai telah mengkhianati komitemen gerakan perjuangan melawan pelanggaran HAM. Pasalnya, Megawati telah menjalin koalisi dengan Prabowo Subianto dan Wiranto, yang terindikasi terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.
Pemerintah Abaikan Penyelesaian Tragedi Mei 1998
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Pemerintah tidak memiliki keinginan untuk menuntaskan kasus Tragedi Mei 1998. Sebelas tahun berlalu sejak peristiwa yang menewaskan ratusan itu terjadi, tetapi penuntasan kasus masih berselimut kabut gelap. Dalang-dalang kerusuhan hingga kini masih bebas tanpa tersentuh hukum.
Keluarga Korban Peringati Tragedi Mei 1998 di Mall Yogya
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Rangkaian peringatan tragedi Mei 1998 terus berlanjut. Pagi tadi, Rabu (13/5), puluhan orang yang tergabung dalam Paguyuban Korban dan Keluarga Korban Mei 1998 berkumpul pada Mall Citra Klender, yang dulu bernama Yogya Plaza, Klender. Sebelas tahun yang lalu, ratusan orang menjadi korban mengenaskan, terpanggang di mall tersebut.
Lawmakers push government for settlement of alleged 1998 human rights violat
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Mei 2009
The House of Representatives* Commission III on Law and Human Rights has pledged to push the government for greater action into addressing alleged human rights violations committed prior to the fall of the New Order regime in May 1998.
Tragedi Trisakti, 11 Tahun yang Tak Pasti
Sumber: NEWS.OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 12 Mei 2009
JAKARTA - Indonesia pernah memiliki sejarah kelam dalam perjalanannya. Pertumpahan darah dan tangis air mata pernah menghiasi detik-detik berakhirnya sebuah rezim. Peristiwa itu dikenal dengan nama sebagai Tragedi Trisaksi atau Tragedi 12 Mei ?98.
Penangkapan Aktivis Walhi Dikecam
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 12 Mei 2009
JAKARTA â?? Sejumlah pihak mengecam penangkapan oleh polisi atas Berry Nahdian Furqon, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Erwin Usman, Kepala Departemen Regional Walhi, saat mereka menggelar unjuk rasa di pantai Malalayang, Manado, kemarin. Selain menangkap kedua aktivis, polisi membubarkan paksa unjuk rasa nelayan tradisional se-Asia Tenggara yang berlangsung di lokasi yang sama.
May 1998 Families Hit Out at Generals
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Selasa, 12 Mei 2009
The families of victims of the May 1998 riots have lashed out on the anniversary, expressing anger that the full story has not been told â?? and that two of the key military figures from that era are now involved in presidential politics.
We never forget, we want justice: Victims
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 12 Mei 2009
The mothers of people abducted in the late 1990s joined victims themselves at a moot court in Jakarta on Monday to try those responsible for gross human rights violations committed between 1997-1998, saying they still have hope justice will prevail in the country.
Selamatkan Indonesia dari Pelanggar HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 11 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Organisasi pemerhati hak asasi manusia (HAM) dan korban pelanggar HAM menyerukan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Mereka menilai, selama ini tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Gemuruh pemilihan umum pun seolah melupakan eksistensi para korban yang hingga saat ini terus menahan nyeri.
Kontras: Jangan Lupakan Mei 98
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 11 Mei 2009
Jakarta - Mei akan selalu diingat sebagai bulan yang dipenuhi berbagai peristiwa politik dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Di bulan ini, sebelas tahun silam, ribuan anak muda dari seluruh penjuru Indonesia turun kejalan dimana sebuah rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun akhirnya berhasil ditumbangkan.
Prabowo dan Wiranto "Diadili" Kontras
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 11 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Selama 11 tahun telah lewat dari tragedi Mei 1998, dalam kejadian itu banyak menelan korban harta benda atau pun nyawa. Sampai saat ini, siapa yang bertanggung jawab tentang hal tersebut belumlah ditemukan. Peradilan-peradilan yang selama ini dilakukan, tidak juga membuahkan hasil yang diinginkan.
Kontras Sesalkan Panangkapan Aktivis Walhi oleh Polisi
Sumber: PRIMAIRONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 11 Mei 2009
Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan terjadinya penangkapan terhadap Direktur Wahli Nasional, Berry Furqon dan Kepala Divisi Jaringan Walhi Nasional Erwin Usman saat melakukan aksi dalam pembukaan acara alternatif menyikapi WOC oleh Forum Keadilan, Kelautan dan Perikanan (FKPP).
Perempuan-Perempuan Perkasa Pejuang HAM
Sumber: PRIMAIRONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 11 Mei 2009
Hampir sebulan yang lalu, Indonesia kedatangan dua orang tamu istimewa dari Argentina. Mereka bukan pemain bintang sepak bola seperti Maradona dan Lionel Messi. Bukan pula pasangan populer Presiden Cristina Fernandez Kirchner dengan suaminya yang juga mantan presiden Nestor Kirchner.
World Ocean Conference
Alasan Penyegelan Kegiatan Warga Sipil Tak Jelas, LSM Datangi Polri

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 10 Mei 2009
Jakarta - Alasan penyegelan tempat kegiatan Forum Keadilan Kelautan dan Perikanan (FKPP) di Malalayang oleh polisi dinilai tak jelas. Beberapa perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan mendatangi Mabes Polri untuk meminta penjelasan.
Pembubaran Kongres Golput Tidak Sah
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 09 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Sejumlah aktivis menyerukan agar aparat yang terlibat dalam pembubaran paksa acara Kongres Nasional Persaudaraan Golongan Putih (Golput) se-Indonesia yang berbuntut penangkapan penyelenggara, Sri Bintang Pamungkas, untuk diadili.
PBHI: Penangkapan Sri Bintang Melanggar HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 09 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Pembubaran paksa acara Kongres Nasional Persaudaraan Golongan Putih (Golput) se-Indonesia yang berlangsung di Hotel Satya Graha Umbulharjo, Yogyakarta, Jumat (8/5) kemarin, menuai berbagai kecaman. Insiden yang berimbas pada penangkapan sejumlah aktivis dan penyelenggara kegiatan, Sri Bintang Pamungkas, ini dinilai sebagai pelanggaran HAM.
Man Alleges Police Torture During His Interrogation
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Mei 2009
In the latest case involving police brutality, a Banten man has alleged that dozens of Cilegon Police officers tortured him over two days in the mistaken belief that he was a drug dealer. Zainal M. Latif, 28, speaking at the National Police Commission in Jakarta on Thursday, said the officers subjected him to prolonged abuse from April 29 to 30 at Cilegon Police headquarters in an attempt to make him sign a confession for a crime he did not commit.
KILAS MEDAN:Empat Lembaga Laporkan Penambang Pasir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 06 Mei 2009
Empat lembaga yang terdiri atas Walhi Sumut, Kontras Sumut, masyarakat Pantai Labu yang tergabung dalam Serikat Nelayan Seluruh Indonesia (SNSU) Deli Serdang, dan Pelaut Rakyat Penunggu Indonesia (Perapi) melaporkan dugaan perusakan lingkungan yang dilakukan PT CTH dan PT Lam kepada Kepala Polda Sumut, Selasa (5/5). Kedua perusahaan itu melakukan pengerukan pasir di kawasan Pantai Labu, Deli Serdang. Para pelapor menyatakan telah terjadi pelanggaran amdal, pengerukan telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan kawasan lindung pasir (mangrove).
Activists Seek Improved Human Rights in Next Govt
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Mei 2009
A lot more could have been done to further their cause during this administration, but they remain optimistic that things will be better in the next.
Nezar Patria: Juggling ownership and press freedom
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Mei 2009
Nezar Patria wanted to be a journalist since junior high school, even though it went against the wishes of his father, veteran journalist Syamsul Kahar. "Although my father is a journalist, who co-founded Serambi Indonesia newspaper in Banda Aceh, he never encouraged me to be a journalist. There was always a reason for his objections," he told The Jakarta Post recently.
Bebaskan Tersangka Pembunuh, Enam Hakim Diperiksa Komisi Yudisial
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Mei 2009
TEMPO Interaktif, Medan: Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, Baslin Sinaga beserta lima anggota hakim diperiksa dua hakim Komisi Yudisial (KY), Zainal Arifin dan Sumartono. Pemeriksaan hingga saat ini masih berlangsung di Gedung Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Senin (4/5) pagi.
Hentikan Tindakan Represif
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Mei 2009
Jakarta, Kompas - Sebagai institusi negara yang memiliki slogan Mengayomi dan Melayani seharusnya Polri lebih mengedepankan cara dialogis dalam menangani berbagai konflik. Hal itu mengemuka dalam pernyataan sikap sejumlah aktivis hak asasi manusia menyikapi penembakan terhadap dua petani warga Desa Sioyong, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yaitu Ramang Datu Adam dan Safrudin.
Bebaskan Tersangka Pembunuh, Enam Hakim Diperiksa Komisi Yudisial
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Mei 2009
TEMPO Interaktif, Medan: Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, Baslin Sinaga beserta lima anggota hakim diperiksa dua hakim Komisi Yudisial (KY), Zainal Arifin dan Sumartono. Pemeriksaan hingga saat ini masih berlangsung di Gedung Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Senin (4/5) pagi.
Komnas HAM Didesak Umumkan Capres Pelaku Pelanggaran HAM Berat
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Mei 2009
Jakarta - 10 Orang keluarga korban pelanggaran HAM, kembali mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka meminta agar Komnas HAM ikut berperan aktif untuk mempublikasikan para pelaku pelanggaran HAM, utamanya yang menjadi capres atau cawapres.
Demokrat Akui Penegakan HAM Masih Lemah
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Jajaran Ketua DPP Partai Demokrat mengakui kecilnya suara Demokrat di parlemen selama lima tahun terakhir sebagai kendala eksekusi agenda penegakan hak asasi manusia (HAM) selama masa pemerintahan SBY-JK.
Komnas Kembali Tunjuk Kejagung soal Penyelesaian Kasus HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Setelah ditemui Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Senin (4/5), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) menunjuk hidung Kejaksaan Agung terkait proses tindak lanjut kasus pelanggaran HAM yang diduga menyeret nama Wiranto dan Prabowo Subianto di dalamnya.
SBY Belum Berani Tegakkan HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Dalam audiensi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) ke Partai Demokrat, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) menagih janji pemerintahan SBY dalam penegakan HAM. Kontras menilai, pemerintahan SBY tidak serius dalam komitmen penegakan HAM menyusul banyaknya agenda HAM yang tak selesai dieksekusi.
Ungkit Kasus Wiranto dan Prabowo, Kontras Bantah Pro SBY
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Dengan seruan yang seolah-olah memojokkan Wiranto dan Prabowo Subianto, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) membantah terlibat dalam faksi-faksi politik tertentu. Seruan Kontras ini dituangkan dalam road show audiensi ke parpol-parpol besar, kecuali Gerindra, Hanura, dan Golkar.
Kontras Minta Wiranto dan Prabowo Disebut sebagai Diduga Pelanggar HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Senin (4/5) siang ini, mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan pengungkapan nama kepada publik (shaming naming) tokoh-tokoh politik yang diduga terlibat pelanggaran HAM berat.
Tuduhan kepada Sigid Haryo Harus Dibuktikan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 03 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Pengacara Tersangka Sigid Haryo, Umar Husin (41) menegaskan, polisi harus bisa membuktikan tuduhan terhadap kliennya. Sigid dituduh terlibat pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, cucu perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Ia dijerat pasal 338 dan pasal 340 dengan ancaman maksimal hukuman mati.
Keluarga Korban HAM Minta PPP Tolak Prabowo dan Wiranto
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 03 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKKP HAM) mendesak PPP untuk tidak berkoalisi dengan Prabowo dan Wiranto. Keduanya dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum selesai.
HAM di Sumut Masih Memprihatinkan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 02 Mei 2009
ituasi penegakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di wilayah Sumatera Utara dinilai masih berada dalam kondisi yang memprihatikan. Kepala Operasional Badan Pekerja Kontras Herdensi Adnin, Kamis (30/4), mengatakan, catatan Kontras Sumatera Utara selama bulan Januari hingga April 2009 telah terjadi 67 kasus kekerasan.
Kasus Nasrudin, Diduga AA Dijebak
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 02 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (Kontras), Sabtu (2/5), mengungkapkan kronologi kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran atau PRB (bukan Rajawali Putra Banjaran seperti ditulis sebelumnya), Nasrudin Zulkarnaen. Bagian yang menarik adalah, ada dugaan, AA dijebak oleh korban hingga terseret kasus ini.
Conflicting Statements On Heels of Shooting in Sioyong
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 April 2009
Ramang Datu Adam, 35, and Safrudin, 30, were shot in the legs during a clash between villagers and police personnel, most members of the Mobile Brigade. The two are being treated at a local hospital and police have promised to pay for their medication.
Koalisi PDI-P dengan Hanura dan Gerindra Ditentang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 April 2009
AKARTA, KOMPAS.com â?? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kembali ditagih komitmennya dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, rencana PDI-P dengan sejumlah partai yang tokohnya diduga kuat terlibat pelanggaran HAM, seperti Gerindra dan Hanura, mendapat tentangan.
PDI-P Tidak Akan Gandeng Jenderal Pelanggar HAM?
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 April 2009
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik JAKARTA, KOMPAS.com â?? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P menyatakan bahwa persoalan hak asasi manusia adalah bagian dari prioritas perjuangan partai. Oleh karena itu, PDI-P terbuka terhadap usulan masyarakat yang menentang partai moncong putih itu bekerja sama dengan para tokoh politik yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Polda Metro: Bukan Ditangkap tapi Diperiksa
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 April 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Polisi mengakui tengah memeriksa sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Nasrudin. Namun, pihak Polda Metro Jaya mengatakan, orang-orang tersebut baru menjalani proses pengembangan penyidikan
Keluarga Nasrudin Minta Polisi Jeli Melihat Otak Pembunuhan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 April 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga almarhum Nasrudin, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran yang tewas ditembak usai bermain golf, mengapresiasi upaya polisi yang tengah memeriksa sejumlah orang yang diduga sebagai eksekutor. Polda Metro jaya mengakui saat ini sedang memeriksa beberapa orang meski belum sampai penetapan tersangka.
Aurora dan Taty, Berbagi Harapan
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 27 April 2009
"Kami datang untuk menunjukkan solidaritas, berbagi pengalaman dan harapan, serta keyakinan akan datangnya keadilan. Jangan pernah menyerah", Kalimat itu diucapkan Taty Almeida (79), ibu dari Alessandro M Almeida. Saat "diambil" pada 17 Juni 1976, anak kedua dari tiga bersaudara itu berusia 20 tahun.
Tineke Rumkabu: The stigma â??makes us feel we're not part of Indonesia'
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Minggu, 26 April 2009
Papuan Tineke Rumkabu, along with activists and relatives of human rights victims, met Argentinean human rights icons Lidya Taty Almeida and Aurora Morea of Les Madres de la Plaza de Mayo last week.
Mothers of Plaza De Mayo: Justice for disappeared loved ones, one step at a (long) time
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Minggu, 26 April 2009
Why are there women here dancing on their own?/ Why is there this sadness in their eyes? ../ Theyâ??re dancing with the missing/Theyâ??re dancing with the dead/They dance with the invisible ones/Their anguish is unsaid â?¦ (Sting)
Kontestasi Politik Jangan Abaikan HAM
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 24 April 2009
Jakarta, Kompas - Kontestasi politik dengan koalisi antarparpol yang dibangun diharapkan tidak mengabaikan upaya penegakan hak asasi manusia. Di tengah kontestasi itu, para korban pelanggaran HAM berharap beberapa partai politik yang selama ini cukup intensif berupaya menegakkan HAM tidak mengambil jalan pintas demi memenangi kekuasaan dan menafikan semua perjuangan yang telah mereka tunjukkan.
Koalisi Parpol Akan Gelapkan Kasus Pelanggaran HAM
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 April 2009
Jakarta - Keluarga korban sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berharap semua partai politik tetap konsisten memperjuangkan penuntasan kasus di masa lalu. Mereka kuatir koalisi sejumlah parpol malah menggelapkan penuntasan kasus-kasus HAM di Indonesia.
Suciwati Akan Terus Berjuang
Sumber: JAKNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 April 2009
JAKNEWS.COM--Istri mana yang tidak hancur hatinya saat mendapat kabar suami tercinta meninggal dunia, terlebih jika penyebab kematiannya bukan hal yang wajar. Hal itulah yang dirasakan Suciwati, istri aktivis Kontras, almarhum Munir
Memaknai Perjuangan Kartini Kini
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 April 2009
Merayakan Hari Kartini 21 April, Komnas Perempuan meminta seluruh jajaran pemerintah memperingati hari tersebut dengan kegiatan yang dirancang untuk mendalami perjuangan perempuan dan memberi penghargaan kepada perempuan di komunitas masing-masing.
Memaknai Perjuangan Kartini Kini
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 April 2009
Jakarta, Kompas - Merayakan Hari Kartini 21 April, Komnas Perempuan meminta seluruh jajaran pemerintah memperingati hari tersebut dengan kegiatan yang dirancang untuk mendalami perjuangan perempuan dan memberi penghargaan kepada perempuan di komunitas masing-masing.
`Don't give up,' Indonesian rights abuse victims told
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 April 2009
The struggle for justice in Indonesia for those who have lost loved ones "has just started", said a pioneer of the human rights movement in Argentina, Taty Almeida.
3 Women Who Suffered Rights Abuses Presented With Kartini Day Awards
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 April 2009
The National Commission on Violence Against Women, or Komnas Perempuan, commemorated Kartini Day on Tuesday by presenting awards to three women who have struggled to overcome the pain of past human rights abuses allegedly perpetrated by the government and the Indonesian Armed Forces.
Komnas Beri Penghargaan Khusus pada Perempuan Penyintas
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 21 April 2009
JAKARTA -- Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memperingati Hari Kartini dengan memberikan penghargaan khusus kepada perempuan penyintas tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).Perempuan yang mendapatkan penghargaan khusus dari Komnas Perempuan di Jakarta, Selasa, itu antara lain Salmiati dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Tinneke Pahua dari Papua, Netty Kalengkongan dari Sulawesi Tengah, serta Tuti Koto, Suciwati, Sumiarsih, dan Sri Sulistyowati dari DKI Jakarta.
Komnas Beri Penghargaan Khusus pada Perempuan Penyintas
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 21 April 2009
JAKARTA -- Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memperingati Hari Kartini dengan memberikan penghargaan khusus kepada perempuan penyintas tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).Perempuan yang mendapatkan penghargaan khusus dari Komnas Perempuan di Jakarta, Selasa, itu antara lain Salmiati dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Tinneke Pahua dari Papua, Netty Kalengkongan dari Sulawesi Tengah, serta Tuti Koto, Suciwati, Sumiarsih, dan Sri Sulistyowati dari DKI Jakarta.
Suciwati Akan Terus Berjuang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 April 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Istri mana yang tidak hancur hatinya saat mendapat kabar suami tercinta meninggal dunia, terlebih jika penyebab kematiannya bukan hal yang wajar. Hal itulah yang dirasakan Suciwati, istri aktivis Kontras, almarhum Munir.
Korban HAM Baru Ditemukan Setelah 23 Tahun
Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 21 April 2009
JAKARTA - Jasad korban pelanggaran HAM di Argentina yang bernama Susana Pederino, baru ditemukan 23 tahun setelah diculik sejak 27 Juli 1976 oleh pemerintahan junta militer yang menguasai negara tersebut pada dekade 70-an dan 80-an.
Korban HAM Baru Ditemukan Setelah 23 Tahun
Sumber: REFORMATA.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 April 2009
Jasad korban pelanggaran HAM di Argentina yang bernama Susana Pederino, baru ditemukan 23 tahun setelah diculik sejak 27 Juli 1976 oleh pemerintahan junta militer yang menguasai negara tersebut pada dekade 70-an dan 80-an.
Korban HAM Ditemukan Setelah 23 Tahun
Sumber: POSKUPANG.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 April 2009
Jakarta,PK-- - Jasad korban pelanggaran HAM di Argentina yang bernama Susana Pederino, baru ditemukan 23 tahun setelah diculik sejak 27 Juli 1976 oleh pemerintahan junta militer yang menguasai negara tersebut pada dekade 70-an dan 80-an.
JAKARTA, SELASA - Jasad korban pelanggaran HAM di Argentina yang bernama Susana Pederino, baru ditem
Sumber: BANJARMASINPOST.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 21 April 2009
JAKARTA, SELASA - Jasad korban pelanggaran HAM di Argentina yang bernama Susana Pederino, baru ditemukan 23 tahun setelah diculik sejak 27 Juli 1976 oleh pemerintahan junta militer yang menguasai negara tersebut pada dekade 70-an dan 80-an.
Korban HAM Baru Ditemukan Setelah 23 Tahun
Sumber: SUARA MERDEKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 April 2009
Jakarta, CyberNews. Jasad korban pelanggaran HAM di Argentina yang bernama Susana Pederino, baru ditemukan 23 tahun setelah diculik sejak 27 Juli 1976 oleh pemerintahan junta militer yang menguasai negara tersebut pada dekade 70-an dan 80-an.
Korban HAM Baru Ditemukan Setelah 23 Tahun
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 21 April 2009
JAKARTA -- Jasad korban pelanggaran HAM di Argentina yang bernama Susana Pederino, baru ditemukan 23 tahun setelah diculik sejak 27 Juli 1976 oleh pemerintahan junta militer yang menguasai negara tersebut pada dekade 70-an dan 80-an.
Tidak Ada Rekonsiliasi bagi Pelaku Penculikan
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 April 2009
VHRmedia, Jakarta â?? Ibu-ibu korban penculikan selama pemerintahan diktator militer Argentina Jorge Rafael Videla bertemu dengan para keluarga korban penculikan aktivis di Indonesia, Senin (20/4). Mereka meminta keluarga korban penculikan meneruskan perjuangan mengungkap kasus ini.
Jangan Menyerah meski Kesulitan
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 April 2009
Jakarta, Kompas - Komunitas korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia diharapkan tak mudah menyerah meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Semangat, dan khususnya cinta seorang ibu kepada anaknya yang hilang, merupakan sumber kekuatan yang terus dipupuk untuk menghadapi berbagai macam kesulitan yang muncul.
Aurora Morea dan Lydia Taty Almeida: Jangan Berhenti Berjuang
Sumber: MAJALAH.TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 20 April 2009
LYDIA TATY ALMEIDA, 80 TAHUN Yang diculik: Anak, Alejandro Martin Almeida, saat itu 20 tahun, pada 17 Juni 1975
Diskusi
Sumber: JURNALPEREMPUAN.COM | Tgl terbit: Senin, 20 April 2009
Nampak Lidya Taty Almeida (Kiri) sedang menunjukkan salah satu foto pengejaran polisi dalam aktivitas Madres de Plaza de Mayo (Organisasi para ibu korban penghilangan paksa- Argentina) dalam aksi yang digelar setiap Kamis. Di sebelahnya Aurora Morea yang kehilangan 4 keluarganya dalam Dirty War 1976-1983. Senin (20/4). (Dok. YJP/ Dita)
Pidato SBY Formalistik dan Menghindar
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 18 April 2009
Jakarta, Kompas - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang proses pemilihan umum terkesan formalistik. Tidak hanya itu, pidato yang disampaikan Presiden pada Kamis malam lalu juga dinilai defensif.
Perempuan Argentina Dukung Ibu Indonesia Korban Penghilangan Paksa
Sumber: ICTWOMEN.COM | Tgl terbit: Sabtu, 18 April 2009
Perwakilan Madres De Plaza De Mayo mendukung gerakan para ibu di Indonesia yang keluarganya menjadi korban penghilangan paksa. Mereka didukung untuk terus menyuarakan tuntutan pengungkapan keberadaan dan alasan kejahatan itu dilakukan oleh negara.
Plaza De Mayo Kunjungi Komnas HAM
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 18 April 2009
Aurora Morea dan Lydia Taty Almeida, dua anggota Mothers of the Plaza de Mayo, Argentina, Jumat (17/4), berkunjung ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kedua aktivis antikekerasan itu diterima Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim. Kedua ibu tersebut mengajak Komnas HAM untuk mendorong pemerintah agar meratifikasi Konvensi tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa. Menanggapi itu, Ifdhal Kasim mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajarinya. (JOS)
Pelaku Kekerasan di Papua Terlatih
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 18 April 2009
Jakarta, Kompas - Rangkaian teror dan kekerasan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini diduga dilakukan orang terlatih. Tipologi khusus kekerasan itu ditandai dengan penggunaan senjata api dan bom serta penyertaan kaum muda yang mudah terpancing isu dan informasi menyesatkan.
SBY-JK Diminta Selesaikan Konflik Papua
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 17 April 2009
JAKARTA -- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) untuk berdialog guna menyelesaikan konflik di Papua secara damai."Kami juga meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dengan berbagai peristiwa, isu maupun teror yang berkembang akhir-akhir ini serta tidak menggunakan cara-cara kekerasan," kata penghubung media Andi K. Yuwono dalam siaran pers bersama Kontras, Imparsial, Jatam, dan Praxis di Jakarta, Jumat.
Mereka yang Hilang, Hadir disini
Sumber: GRAFISOSIAL.WORDPRESS.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 April 2009
Pada satu sore di Tahun 1977, di depan Istana kepresidenan Argentina di Buenos Aires sekelompok ibu-ibu dengan kerudung kepala berwarna putih melakukan sebuah aksi damai - yang kemudian akan berlangung terus selama lebih dari tiga puluh tahun. Ibu-ibu Plaza de Mayo itu, demikian nama plaza di depan istana kepresidenan itu, melakukan aksi protes atas hilang dan dibunuhnya anak-anak mereka oleh Junta Militer Argentina saat itu.
Cinta Kasih dan Harapan
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 April 2009
Langit berawan gelap ketika korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia memulai aksi kamisan ke-106. Telah berkali-kali aksi itu digelar untuk menuntut penuntasan perkara pelanggaran HAM, tetapi berkali-kali pula tuntutan itu diabaikan.
Pemerintah agar Bentuk Perppu Pemilu Khusus
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 April 2009
VHRmedia, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus mendesak pemerintah merehabilitasi hak konstitusional warga yang dilanggar dalam Pemilihan Umum 2009. Pemerintah diminta mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pemilu khusus bagi masyarakat yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Komnas HAM Diminta Desak Pemerintah Keluarkan Perpu Pemilu Khusus
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 April 2009
Jakarta - Sejumlah LSM dari Dewan Perubahan Nasional (DPN) menyambangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar Komnas HAM mendesak pemerintah untuk merehabilitasi hak konstitusi warga dan mengeluarkan Perpu Pemilu Khusus.
"Raih Kembali Keadilan Itu"
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 April 2009
JAKARTA -- Ibu-ibu yang anggota keluarganya menjadi korban penghilangan paksa di Argentina atau Madres De Plaza De Mayo meminta para ibu di Indonesia yang sedang mencari anggota keluarganya yang dihilangkan secara paksa untuk tidak pernah menyerah.
Perempuan Argentina Dukung Ibu Indonesia Korban Penghilangan Paksa
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 April 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta: Perwakilan Madres De Plaza De Mayo mendukung gerakan para ibu di Indonesia yang keluarganya menjadi korban penghilangan paksa. Mereka didukung untuk terus menyuarakan tuntutan pengungkapan keberadaan dan alasan kejahatan itu dilakukan oleh negara.
Kontras: Mega - Prabowo - Wiranto Hanya Kejar Syahwat Kekuasaan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 15 April 2009
Jakarta - Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) kecewa dengan sikap PDIP yang tidak berkomitmen pada persoalan pelanggaran HAM. Koalisi antara PDIP dengan Prabowo Subianto dan Wiranto dinilai hanya untuk memenuhi syahwat kekuasaan belaka.
NGOs Join Forces to Demand KPUâ??s Dismissal
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 April 2009
Facing a growing chorus for the heads of all seven members of the General Elections Commission, or KPU, the body remained defiant on Tuesday. Eleven prominent nongovernmental organizations on Tuesday demanded that the entire KPU resign following last weekâ??s legislative elections, which the groups described as poorly organized.
Lagi, KPU Didesak Mundur
Sumber: PEMILU.DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 April 2009
Desakan agar anggota KPU mengundurkan diri lagi-lagi digaungkan. KPU dinilai tidak hanya kacau dalam menggelar pemilu, tetapi juga banyak melakukan pelanggaran.
LBH dan HAM Buka Pengaduan Pemilu
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 13 April 2009

Beberapa lembaga bantuan dan advokasi yang bergerak di bidang hukum dan HAM, seperti YLBHI, LBH Jakarta, PBHI, dan Kontras, membuka pengaduan untuk warga yang kehilangan hak pilih mereka dalam pemilu lalu. Dihubungi, Minggu (12/4), Direktur LBH Jakarta Asfinawati mengatakan, hingga saat ini beberapa warga telah melaporkan persoalan tersebut dan mereka saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat pengaduan itu. (JOS)

Personel KPU Harus Diganti
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 13 April 2009
Jakarta, KOMPAS.com - Pemilihan Umum Legislatif 2009 cacat, baik secara teknis manajemen maupun cacat determinasi politik. Supaya tidak terulang pada Pemilu Presiden 2009, partai-partai politik dan masyarakat harus mengawal perbaikan daftar pemilih yang digunakan. Ketujuh anggota Komisi Pemilihan Umum juga harus segera diganti.
Pemilu Legislatif Punya Cacat Serius
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 12 April 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Dewan Perubahan Nasional menilai kualitas Pemilu 2009 menurun. Penurunan ini dilihat dari sejumlah kecacatan yang terjadi dalam pemilu legislatif pada 9 April 2009.
Pemilu Legislatif Banyak Cacatnya
Sumber: VIVANEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 12 April 2009
VIVAnews - Dewan Perubahan Nasional menganggap pemilu legislatif 9 April lalu menghimpun banyak kecacatan. Cacatnya proses pemilihan dikhawatirkan akan mengakibatkan cacatnya calon legislatif dan mengancam Pemilihan Presiden.
Pemilu 2009 Dinilai Cacat serius
Sumber: PEMILU.DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 12 April 2009
Jakarta - Keluhan publik terkait pemilu 2009 terus berdatangan. Kali ini datang dari Dewan Perubahan Nasional (DPN). Lembaga yang berisi sekumpulan pengamat pemilu ini menilai Pemilu 2009 cacat serius.
Komnas HAM Tuntut Pantau Khusus Papua
Sumber: JAWAPOS.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 11 April 2009
JAKARTA - Insiden kekerasan di tanah Papua menjelang pelaksanaan pemilu dua hari lalu kembali mengundang keprihatinan banyak kalangan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah untuk menghadapi persoalan di Papua.
Fears of Attacks on Polling Booths Cause Voting Delays As Extra Police Arrive to Bolster Security in
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Jumat, 10 April 2009
While most Indonesians who wanted to vote did so on Thursday, a string of violent incidents in Papua this week meant people in six of the provinceâ??s districts did not vote until Friday, while a different problem has pushed back voting in yet another three districts until this weekend.
Kekerasan Menjelang Pemilu di Papua
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 10 April 2009
ABEPURA-Serangkaian kekerasan terjadi di Papua menjelang pemungutan suara untuk pemilihan umum. Hingga kemarin, situasi di sejumlah kota di pulau kepala burung itu masih mencekam. Sebagian warga takut keluar rumah untuk menggunakan hak pilihnya. Sejauh ini aparat telah menahan 14 warga setempat yang diduga terlibat tindak kekerasan.
Kontras forms team to assist with murder case
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 07 April 2009
JAKARTA: The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) has set up a specific unit to assist police with their investigations into the assassination of Nasrudin Zulkarnain, the director of Putra Rajawali Banjaran.
Kontras Bentuk Tim Pengungkapan Kasus Pembunuhan Nasrudin
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 06 April 2009
Jakarta - Kontras akan membentuk tim untuk mengungkap kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Hingga kini pelaku penembakan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) ini masih misterius.
Demo Tolak Pelanggar HAM Bukan Kampanye Negatif
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Jumat, 03 April 2009
JAKARTA - Ratusan orang berasal dari korban pelanggar hak asasi manusia (HAM) melakukan aksi damai di depan Istana Merdeka. Aksi ini merupakan serangkaian aksi yang dilakukan sepanjang hari di Tugu Proklamasi, KPU, dan Istana Merdeka.
Kontras Demo KPU, Jl Imam Bonjol Macet
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 02 April 2009
Jakarta - Sekitar 100 orang yang dikoordinir oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menggelar aksi di depan KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Mereka menyerukan untuk menolak memilih politisi busuk dan pelanggar HAM.
Laporan dari London
Tepuk Tangan untuk SBY di Kampus LSE dan Wisma Nusantara

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 April 2009
London - Tepuk tangan membahana dari ruang Syeik Zayed, New Academic Building, Kampus London School of Economic and Political Science (LSE), London. Berselang beberapa jam kemudian, tepuk tangan pecah di halaman Wisma Nusantara di kawasan Bishops, London.
Perdebatkan Isu Strategis
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 April 2009
Jakarta, Kompas - Pemerintah sebaiknya tidak memperdebatkan lagi kapan seorang terpidana mati harus dieksekusi. Lebih baik, perdebatan diarahkan kepada isu strategis, yakni mendorong moratorium atau penghentian hukuman mati.
Keluarga Nasrudin Surati Kontras
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 31 Maret 2009
JAKARTA - Keluarga almarhum Nasrudin Zulkarnaen melayangkan surat permohonan advokasi kepada Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). "Keluarga meminta kesediaan Kontras untuk memberikan dukungan bagi proses penyelidikan yang tengah dilakukan polisi," tutur Andi Syamsuddin, adik kandung Nasruddin, kemarin.
Keluaga Nasruddin Surati Kontras
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 30 Maret 2009
TEMPO Interaktif , Jakarta: Keluarga almarhum Nasruddin, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran yang tewas tertembak, melayangkan surat permohonan advokasi kepada Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). "Pihak keluarga telah berhubungan dengan Kontras," ujar Andi Syamsuddin, adik kandung Nasruddin, ketika dihubungi (30/3).
Koalisi 6 LSM Buat Pos Pemantau Pelanggaran Pemilu
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Jumat, 27 Maret 2009
JAKARTA - Enam lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan bersama-sama membangun pos pemantauan pelanggaran HAM serta melakukan pengawasan langsung pelaksanaan Pemilu 2009.
Siapa Pembunuh Kakak Saya?
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 24 Maret 2009
KOMPAS.com â?? Setelah meregang nyawa 22 jam lamanya, Andi Nasrudin Zulkarnaen (41) mengembuskan napas terakhir. Direktur sebuah BUMN ini ditembak orang tak dikenal seusai main golf di Padang Golf Modernland, Tangerang.
Korban Lapindo Bertahan di Jakarta untuk Bertemu SBY
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 22 Maret 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 200 korban lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, sampai Minggu (22/3) sudah 12 hari bertahan di Jakarta, untuk memperjuangkan haknya sebagaimana dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 14 tahun 2007, tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
Kasus Nasrudin dan Elen Masih Gelap
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 22 Maret 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi mengakui, kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain (41) dan kasus pembunuhan karyawati sebuah perusahaan farmasi, Maria Fransisca Bernadeth Elen Sutjiadi (22), masih gelap.
Jangan Pilih Politikus dan Partai Pelanggar HAM
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 21 Maret 2009
Depok, Kompas - Para korban, keluarga korban, serta pejuang hak asasi manusia menyerukan agar masyarakat tidak memilih caleg, partai politik, capres, dan cawapres pelanggar hak asasi manusia, melindungi pelanggar HAM, atau tidak mempunyai agenda HAM. Sebaliknya, mereka menyerukan agar masyarakat memilih caleg, parpol, serta capres dan cawapres yang berpihak kepada rakyat dan penegakan hak asasi manusia.
100 Pejuang HAM Serukan Golput
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Jumat, 20 Maret 2009
DEPOK - Sebanyak 100 pejuang hak asasi manusia dari 24 provinsi menyerukan sikap golput dalam Kongres Pejuang HAM Nasional yang diselenggarakan pada 17-20 Maret 2009 di Wisma Makara UI, Depok.
Pejuang HAM Serukan Golput
Sumber: PIKIRAN-RAKYAT.COM | Tgl terbit: Jumat, 20 Maret 2009
DEPOK,(PRLM).- Ratusan pejuang hak azasi manusia (HAM) serukan Golput dan bersepakat membentuk partai politik beranggotakan golput yang menguasai perpolitikan Indonesia pada tahun 2014 bernama Partai Korban Indonesia.
Direktur Ditembak
Keluarga Duga Ada Intervensi Pihak Tertentu Terhadap Penyidik

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 18 Maret 2009
Jakarta - Keluarga Nasrudin Zulkarnaen menduga adanya intevensi pihak luar dalam penyelidikan kasus penembakan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen.
TPF Nasrudin Terdiri Keluarga, Kontras & Anggota DPR
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 18 Maret 2009
Jakarta - Pihak keluarga tak main-main dengan kematian tak wajar yang dialami almarhum Nasrudin Zulkarnaen. Mereka pun membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang terdiri dari berbagai unsur.
Rebut Kembali Ruang Politik bagi Pemajuan
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 18 Maret 2009
Depok, Kompas - Demokrasi bukan sekadar pemilu. Lebih dari itu, demokrasi adalah ruang tempat keadilan ditegakkan serta hak asasi manusia dan kesetaraan dijamin. Dengan substansi demikian, Pemilihan Umum 2009 hanyalah ruang inisiasi pembaruan yang selayaknya dipandang sebagai arena strategis untuk melibatkan seluas-luasnya partisipasi publik.
Aksi Kamisan Mardes Plaza de Mayo
Sumber: PARAMADINAMAGAZINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 17 Maret 2009
Bertempat di sebuah bangunan putih besar dengan arsitektur sederhana, tepat pukul dua siang (15/01/09), massa mayoritas ibu-ibu berpakaian serba hitam layaknya orang berkabung berkumpul. Mereka seakan sedang melayat seseorang yang telah mati atau lebih tepatnya sesuatu yang beranjak mati. Mereka berkumpul di kantor KONTRAS Jalan Borobudur No.14 Menteng, Jakarta Pusat. Kebanyakan adalah ibu dari korban keganasan Orde Baru di mana anak-anak mereka gugur tanpa sebab. 
Sore Ini Korban Lapindo Gelar Istighosah
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 17 Maret 2009
JAKARTA - Sekira 400 massa korban lumpur Lapindo urung melakukan aksi di Istana Negara, Selasa (17/3/2009).
Pemerintah Tak Pernah Serius Perjuangkan HAM
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 17 Maret 2009
JAKARTA - Kekerasan yang menodai penegakan hak asasi manusia (HAM) dinilai tidak pernah tuntas ditindaklanjuti pemerintah. Bahkan selama semibilan tahun setelah bergulirnya reformasi, baru dua kasus yang ditindaklanjuti, namun tertuduhnya tetap saja bebas.
Kontras: Jangan Pilih Presiden Penjahat HAM
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 17 Maret 2009
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengajak masyarakat untuk tidak memilih partai politik dan calon presiden yang tidak berpihak pada perjuangan hak asasi manusia (HAM).
Keluarga Nasrudin Akan Gandeng YLBHI dan Kontras
Sumber: TVONE.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 17 Maret 2009
Untuk menelusuri lebih jauh dugaan keterlibatan orang-orang terdekat dan juga pejabat negara yang menjadi otak penembakan Nasrudin Zulkarnaen Direktur Rajawali Nusantara Indonesia, salah satu perusahaan BUMN.
Gabungan LSM Selenggarakan Kongres Pejuang HAM 2009
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 17 Maret 2009
JAKARTA--MI: Gabungan 20 lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyelenggarakan Kongres Pejuang HAM 2009 bertajuk Merebut Ruang Politik Bagi Pemajuan Hak Azasi Manusia di Depok pada 17-20 Maret.
Gabungan LSM Selenggarakan Kongres Pejuang HAM 2009
Sumber: BERITASORE.COM | Tgl terbit: Selasa, 17 Maret 2009
Jakarta ( Berita ) : Gabungan sebanyak 20 LSM menyelenggarakan Kongres Pejuang HAM 2009 yang bertajuk â??Merebut Ruang Politik Bagi Pemajuan Hak Asasi Manusiaâ? di Depok pada 17-20 Maret.
Perwakilan Korban Lapindo Namu ke Rumah Ical
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Minggu, 15 Maret 2009
JAKARTA - Pagi ini sekitar 15 orang perwakilan dari korban lumpur Lapindo akan mendatangi rumah Bos Lapindo Aburizal Bakrie di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan perwakilan korban Lapindo itu bukan untuk berdemo tetapi hanya untuk bertamu.
Korban Lapindo Gelar Istigotsah di Tugu Proklamasi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 15 Maret 2009
Jakarta - Perjuangan warga korban lumpur Lapindo tiada henti. Kali ini mereka melakukan aksi simbolik dengan menggelar istigotsah.
Korban HAM Rebut Ruang Politik
Sumber: DUTAMASYARAKAT.COM | Tgl terbit: Minggu, 15 Maret 2009
JAKARTA - Korban Hak Asasi Manusia (HAM) berkonsolidasi untuk merebut ruang politik dalam kemajuan HAM. Hal tersebut akan direalisasikan dalam Kongres Pejuang HAM Nasional Selasa 17 Maret mendatang. Wakil Koordinator Kongres Indria Irnida mengatakan, kongres merupakan kelanjutan dari pertemuan dengan para calon anggota legislatif seperti Firman Jaya dari PDI Perjuangan, Lukman Hakim dari PPP, dan Coster dari PBR.
Korban Lumpur Lapindo Minta Presiden Bicara
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 Maret 2009
JAKARTA - Sekira 1.600 orang akan hadir di depan Istana Negara meminta presiden berbicara langsung di hadapan para korban lumpur Lapindo pada 17 Maret 2009 mendatang.
Korban HAM Konsolidasi Rebut Ruang Politik
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 Maret 2009
JAKARTA - Korban Hak Asasi Manusia (HAM) berkonsolidasi untuk merebut ruang politik dalam kemajuan HAM. Hal tersebut akan direalisasikan dalam Kongres Pejuang HAM Nasional Selasa 17 Maret mendatang.
Buku Sintong Bisa untuk Penegakan HAM
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 Maret 2009
Jakarta, Kompas - Para aktivis hak asasi manusia bersama korban meminta agar mantan petinggi militer di Indonesia berhenti berkelit. Menurut mereka, kontroversi seputar buku Letjen (Purn) Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, selayaknya ditempatkan dalam kerangka penegakan HAM.
Korban & Aktivis HAM Akan Gelar Kongres
Sumber: KOMPASTV.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 Maret 2009
Keluarga korban dan aktivis HAM dari 28 lembaga hak asasi manusia akan menggelar Kongres Pejuang HAM 2009 di Gedung Makara Universitas Indonesia (UI) Depok pada 16-20 Maret mendatang.
Mudflow Victims March for Money
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Jumat, 13 Maret 2009
Hundreds of Sidoarjo mudflow victims staged a rally along Jakartaâ??s main roads on Thursday, demanding the government settle compensation owed to them by PT Minarak Lapindo Jaya. "We are demanding our rights," said Abdul Fatah, a field coordinator for the protesters. "And the government must settle this problem."
Candidates Vow to Promote Human Rights Issues
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Jumat, 13 Maret 2009
A sitting lawmaker and three candidates contesting the upcoming legislative elections pledged on Thursday to increase the powers of the National Commission for Human Rights should they win seats in the House of Representatives.
Ratusan Korban Lapindo Menginap di PBNU
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Jumat, 13 Maret 2009
JAKARTA - Ratusan warga itu datang secara bertahap datang ke Jakarta untuk kembali menuntut pembayaran tunai ganti rugi. Mereka menginap di empat tempat yang berbeda, yaitu kantor Komnas HAM, Kontras, LBH Jakarta, dan PB NU.
Kontras Sambut Baik Buku Sintong Panjaitan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 13 Maret 2009
Jakarta - Buku 'Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando' karya Sintong Panjaitan mendapat sambutan positif dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Informasi yang diberikan Sintong, bisa digunakan sebagai informasi tambahan dalam menguak kasus orang hilang.
DPR Abaikan Penegakan HAM
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 Maret 2009
JAKARTA--MI: Dewan Perwakilan Rakyat secara sengaja atau tidak sengaja melakukan pembelengguan sistematis terhadap penegakan HAM dengan menghasilkan UU yang menghambat penegakan HAM di Indonesia.
Komitmen Caleg Itu seperti Kutu Loncat di Tubuh Gajah
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 Maret 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Komitmen beberapa calon anggota legislatif (caleg) dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran HAM diibaratkan seperti kutu loncat-loncat di tubuh gajah. Demikian kata peneliti ilmu politik Universitas Indonesia Sri Lestari Wahyuningroem.
Ada Keberanian Korban untuk Bersuara...
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 Maret 2009
KOMPAS.com - PURWOKO masih remaja ketika waktu menunjuk 7 Februari 1989 jam 5 subuh. Di kampung halamannya di Talangsari Lampung, dengan dalih markas Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), ABRI membabi buta warga kampung tersebut bak menyerang musuh dalam peperangan.
Caleg: Pemerintah Langgar HAM soal Lapindo
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 Maret 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Terkait masih tak digubrisnya mekanisme ganti rugi sesuai Perpres 14 Nomor 2007, beberapa calon legislatif dari partai menengah menilai negara melakukan proses pembiaran terjadinya pelanggaran HAM.
Partai Kelas Menengah Tolak Capres "Berdarah"
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 Maret 2009
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Beberapa partai kelas menengah seperti Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak mengusung calon presiden yang berdarah. Artinya, calon presiden yang memiliki jejak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tak akan dicalonkan oleh partai tersebut.
Keluarga Nasrudin Minta Istri Korban Diperiksa
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Sabtu, 07 Maret 2009
TEMPO Interaktif, Makassar: Keluarga korban penembakan, Nasrudin Zulkarnaen, direktur PT Putra Rajawali Banjaran, mendesak dilakukan pemeriksaan terhadap istri korban karena diduga kasus ini terkait masalah asmara.
Kampanye Diwaspadai
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 04 Maret 2009
Banda Aceh, Kompas - Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Inspektur Jenderal Adityawarman, Selasa (3/3), menyatakan, tahapan kampanye terbuka yang akan berlangsung dalam beberapa waktu mendatang merupakan tahapan yang patut diwaspadai.
Hak Asasi Manusia:Membangun Harapan dalam Kepahitan
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 03 Maret 2009
Rasanya seperti acara yang percuma, ketika Kontras bersama dengan LIMA dan Dewan Perubahan Nasional menggelar dialog interaktif ke-2 yang mempertemukan calon anggota legislatif dengan korban kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kesempatan tanya jawab, korban dengan jujur menyatakan rasa pesimisme mereka terhadap niat dan upaya para calon memperjuangkan penegakan HAM di DPR.
Calon Tawarkan Perjuangan Hak Asasi
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 27 Februari 2009
JAKARTA - Sejumlah calon legislator lintas partai menawarkan perjuangan penegakan hak asasi manusia (HAM).
Govt 'not serious' about abduction investigation
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 27 Februari 2009
The special committee for missing persons at the House of Representatives has said the government is "not serious" about resolving human rights abuse cases after top government officials defied a second summons for questioning about the disappearances of democracy activists in 1997-1998.
House Hearings on Student Abductions Delayed Yet Again by Missing Ministers
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Kamis, 26 Februari 2009
With several minsters and other senior officials once again declining to attend a House hearing concerning military abductions of students in the late 1990s, lawmakers on Thursday roundly criticized the government for failing to take serious steps to resolve the issue.
Pendidikan Politik Alternatif Penting bagi Pemuda
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 18 Februari 2009
JAKARTA, RABU - Model-model pendidikan politik alternatif yang bisa didapat dari Non Government Organisasi (NGO) atau organisasi-organisasi mahasiswa sangat penting bagi para pemuda.
Memperlebar Pintu Perjuangan
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 17 Februari 2009
Lebih dari 20 tahun, setelah Swasono meninggal, Bu Rasmin masih juga belum mampu mengusir kerisauan batinnya. Ketika mengingat Swasono, ia menggigit erat bibirnya, mencoba mengalihkan rasa perih hatinya.
Caleg Bertekad Bela HAM
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Senin, 16 Februari 2009
[JAKARTA] Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) yang juga mantan aktivis hak asasi manusia (HAM) memiliki beragam alasan sehingga mereka mau terjun ke panggung politik praktis. Salah satu alasan itu adalah akan terus berupaya membela HAM dan menuntut pengusutan pelanggaran HAM.
Dua Wajah Indonesia
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 16 Februari 2009
Puisi yang dibuat Wiji Thukul itu disablon pada kaus hitam yang siang itu dikenakan Umar. Umar adalah korban kasus 1965. Sebagai pegawai bidang politik pada Pemerintah Provinsi Lampung kala itu, Umar dituduh terlibat dalam gerakan PKI. Tuduhan itu tidak hanya menyebabkan ia kehilangan pekerjaan, tetapi juga keluarga. Ia sempat dipenjara dan saat ini hidup sebatang kara di Jakarta.
Kontras Konsolidasi Caleg Mantan Aktivis
Sumber: JAWAPOS.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 15 Februari 2009
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengeluhkan sangat sedikitnya caleg yang mengangkat materi penegakan hak asasi manusia (HAM) sebagai isu kampanye. Salah satu elemen yang diharapkan adalah caleg berlatar belakang aktivis gerakan pembela rakyat.
Bandul Rakyat Vs Bandul Politik
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 Februari 2009
JAKARTA, SABTU â?? Caleg Partai Demokrat dari daerah pemilihan Banten, Sarbini, mengatakan, kondisi para anggota legislatif selalu berada dalam dua bandul yang saling mendorong, yakni bandul politik dan bandul rakyat.
Kontras Minta para Caleg Peduli HAM
Sumber: PEMILU.DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 Februari 2009
Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengundang para caleg mantan aktivis. Hal ini dilakukan agar dalam visi dan misi para calon anggota dewan itu lebih memperhatikan soal kemanusiaan.
Jangan Pilih Caleg/Capres Yang Tak Dukung Proses Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM
Sumber: NTTONLINENEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 Februari 2009
Jakarta, NTT Online â?? â??Aksi Kamisanâ? yang digalang JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak memilih calon anggota legislatif (caleg) dan calon presiden (capres) yang tidak mendukung proses penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun ini.
Keluarga Korban Pelanggaran HAM Datangi Komisi Kejaksaan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 10 Februari 2009
JAKARTA, SELASA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama sejumlah keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia berat datang ke Komisi Kejaksaan di Gedung Kejaksaan Agung , Selasa (10/2).
Kontras Desak Kejaksaan Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 10 Februari 2009
Jakarta - Pengusutan kasus pelanggaran HAM bak jalan di tempat. Keluarga korban pelanggaran HAM meminta agar Komisi Kejaksaan mengawasi jaksa-jaksa yang menangani kasus pelanggaran HAM.
Delegasi RI Tak Usung Isu Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 09 Februari 2009
JAKARTA, SENIN â?? Delegasi Pemerintah RI yang akan dikirim untuk menghadiri Sidang Dewan HAM PBB 2 Maret di Jenewa, Swiss, tak akan mengusung kasus pembunuhan aktivis HAM Munir secara khusus. Akan tetapi, kasus tersebut justru akan disuarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang notabene hak suara di Dewan HAM hanya memiliki waktu bicara yang minim yakni sekitar 2 menit.
Korban Mendesak Pemulihan Hak
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 07 Februari 2009
Sukadana, Kompas - Puluhan keluarga korban dan korban peristiwa Talangsari yang terjadi Februari 1989 menuntut pemerintah menuntaskan kasus tersebut. Mereka juga menegaskan peristiwa tersebut bukan tindakan makar sehingga pemerintah seharusnya memulihkan hak-hak mereka.
Suciwati: Jangan Pilih Pemimpin Salah dan Gagal
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 07 Februari 2009
BANDAR LAMPUNG, SABTU â?? Aktivis hak asasi manusia atau HAM Suciwati menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak salah memilih pemimpin yang salah dan gagal. Suciwati juga menyerukan kepada media massa untuk lebih kritis menyiarkan berita mengenai calon pemimpin.
Dua Aktivis Partai Aceh Tewas
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 06 Februari 2009
Banda Aceh, Kompas - Dua anggota Partai Aceh, yang juga merupakan anggota Komite Peralihan Acehâ??organisasi mantan anggota Gerakan Aceh Merdekaâ??tewas ditembak oleh orang tak dikenal di dua tempat berbeda, Rabu (4/2). Mereka adalah Dedi Novandi (33) alias Abu Karim dan M Nur (48).
Pembunuhan Adi SH Belum Terungkap
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 06 Februari 2009
KILAS MEDAN
Dua Aktivis Partai Aceh Tewas
Keduanya Ditembak Orang Tak Dikenal

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 06 Februari 2009
BANDA ACEH, KAMIS - Dua anggota Partai Aceh, yang juga merupakan anggota Komite Peralihan Acehâ??organisasi mantan anggota Gerakan Aceh Merdekaâ??tewas ditembak oleh orang tak dikenal di dua tempat berbeda, Rabu (4/2). Mereka adalah Dedi Novandi (33) alias Abu Karim dan M Nur (48).
Peristiwa Talangsari Bukan Makar, Korban Desak Pemerintah Pulihkan Hak
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 06 Februari 2009
SUKADANA, JUMAT â?? Puluhan keluarga korban dan korban peristiwa Talangsari Februari 1989 menegaskan pemerintah harus menuntaskan kasus tersebut. Mereka juga menegaskan peristiwa tersebut bukan tindakan makar sehingga pemerintah seharusnya memulihkan hak-hak mereka.
Kontras Sesalkan Pengamanan di DPRD Sumut
Sumber: ANTARASUMUT.COM | Tgl terbit: Rabu, 04 Februari 2009
Medan, 3/2 (ANTARA) - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut menyesalkan minimnya personil keamanan dalam menghadapi para pengunjukrasa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) yang mengakibatkan Ketua DPRD Sumut, H
Kontras Menilai Kepolisian Tidak serius Ungkapkan Kasus Adi SH
Sumber: ANTARASUMUT.COM | Tgl terbit: Rabu, 04 Februari 2009
Medan, 3/2 (www.antarasumut.com) - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melakukan aksi unjuk rasa dan aksi pertunjukan barongsai di Bundaran SIB Medan, Selasa. Mereka menuntut kepada Kapo
Kontras: Rehabilitasi Keluarga Robot Gedek
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 03 Februari 2009
Jakarta, kompas - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menegaskan, negara harus merehabilitasi nama Robot Gedek dan keluarganya jika terbukti Robot Gedek tidak membunuh. Kontras memuji prestasi Kepolisian Daerah Metro Jaya yang mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan Baekuni (48) alias Babeh.
Ex-government critic Ibrahim Zakir dies
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Minggu, 01 Februari 2009
INDONESIA: Former student activist Ibrahim G. Zakir died Saturday at MMC Hospital in South Jakarta, where he had received medical treatment for liver complications. He was 56.
Pasca-insiden Semen Gresik, Polri Diminta Bekerja Profesional
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 30 Januari 2009
JAKARTA, JUMAT â?? Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri diminta dapat menginstruksikan jajarannya bekerja lebih profesional terkait insiden bentrokan antara Brimob Polres Pati dan warga Sukolilo, Pati, 22 Januari lalu.
Pembangunan Pabrik Semen Gresik di Pati Dihentikan Sementara
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 30 Januari 2009
JAKARTA, JUMAT â?? Proses pembangunan pabrik PT Semen Gresik di Pati, Jawa Tengah, terpaksa dihentikan hingga hasil uji ulang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) selesai dilakukan. Hal itu dikatakan Desmiwati dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kepadaKompas.comdi kantor Kontras, Jl Borobudur, Jakarta, Jumat (30/1).
Prosecutors file appeal against Muchdi acquittal in Munir case
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 24 Januari 2009
The Attorney General's Office (AGO) filed an appeal with the Supreme Court on Monday to review the verdict that exonerated former top spy Muchdi Purwopranjono of all charges related to the assassination of human rights activist Munir Said Thalib.
Kasum Minta MA Gelar Sidang Kasasi Munir Secara Terbuka
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 Januari 2009
Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir telah mengirim memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA) melalu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu, Komite Solidaritas untuk Munir (Kasum) berharap MA menggelar sidang kasasi secara terbuka.
Pantau Kasus Munir, PBB Prihatin Vonis Bebas Muchdi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 Januari 2009
Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangasa (PBB) tetap memantau kasus Munir. Dan pelapor khusus PBB Margaret Sekaggya pun menyampaikan rasa prihatinnya atas vonis bebas terhadap terdakwa pembunuh Munir, Muchdi Pr.
Suciwati Tagih Janji SBY
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 Januari 2009
JAKARTA, JUMAT â?? Istri almarhum Munir, Suciwati, menyatakan, dirinya masih menunggu komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menuntaskan kasus pembunuhan suaminya. Suci masih ingat pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa penuntasan kasus Munir bagian dari sejarah bangsa.
Soal Munir, Pelapor Khusus PBB Akan Surati Pemerintah RI
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 Januari 2009
JAKARTA, JUMAT â?? United Nation Special Rapporteur on The Situation on Human Rights Defender Mrs Margaret Sekaggya akan mengirimkan surat komunikasi kepada Pemerintah RI terkait kasus Munir. Dalam pertemuan dengan istri almarhum Munir, Suciwati, pada 19 Januari lalu di Bangkok, pelapor khusus PBB itu mengatakan, tindakan tersebut sebagai bentuk pengawalan atas proses penuntasan kasus Munir.
'Close Guantanamo' protest
Sumber: STRAITTIMES.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 Januari 2009
JAKARTA - INDONESIAN human rights activists staged a rally in Jakarta on Wednesday calling for new US President Barack Obama to immediately close the Guantanamo Bay prison camp.
"Close Guantanamo", Indonesians tell Obama
Sumber: CHANNELNEWSASIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 Januari 2009
JAKARTA : Indonesian human rights activists staged a rally in Jakarta on Wednesday calling for new US President Barack Obama to immediately close the Guantanamo Bay prison camp.
100 Manusia Oranye Sambangi Kedubes AS
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 Januari 2009
JAKARTA--MI: Sekitar 100 aktivis dengan memakai pakaian berwarna oranye yang menutupi sekujur tubuh mereka menyambangi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu.
Seratus Manusia Oranye Datangi Kedubes AS
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 21 Januari 2009
JAKARTA -- Sekitar 100 aktivis dengan memakai pakaian berwarna oranye yang menutupi sekujur tubuh mereka menyambangi Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu.
Komitmen Politik atas Kasus HAM Makin Lemah
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Minggu, 18 Januari 2009
Jakarta, Kompas - Menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden, para korban, keluarga korban, dan pejuang hak asasi manusia menilai komitmen elite politik terhadap isu HAM justru melemah.
Former BIN deputy chief seeks to `shut down' Munir defenders
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 17 Januari 2009
Former top spy Muchdi Purwopranjono has confronted supporters of the assassinated Munir Said Thalib, saying he felt humiliated for being called "a killer" even though he was acquitted for the 2004 murder of the noted human rights activist.
KASUM Adukan Tim Kuasa Hukum Muchdi Pr ke Peradi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 17 Januari 2009
Jakarta - Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) akan mengadukan tim pengacara mantan terdakwa kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Muchdi Pr, ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). KASUM menilai, tim pembela mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) itu telah mengintervensi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) atas kasasi MA terkait putusan bebasnya Muchdi.
Muchdi: Sampai Mana pun Saya Ladeni
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 16 Januari 2009
Jakarta - Muchdi Pr memenuhi panggilan pemeriksaan polisi. Mantan Deputi V Badan Intelejen Negara (BIN) itu diperiksa sebagai saksi pelapor dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Koordinator Kontras, Usman Hamid.
Muchdi Diperiksa di Polda Metro Jaya
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 16 Januari 2009
JAKARTA, JUMAT â?? Mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr kembali diperiksa penyidik Satuan Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (16/1). Namun, kali ini statusnya sebagai saksi pelapor atas kasus pencemaran nama naik.
Kontras Anggap Langkah Pengacara Muchdi Sebagai Intervensi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 16 Januari 2009
Jakarta - Langkah tim pengacara Muchdi Pr mendesak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) agar tidak mengirimkan berkas kasasi menuai reaksi dari kubu pembela Munir. Hal itu dinilai telah mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung.
Suciwati Dapat Undangan Khusus PBB
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 Januari 2009
JAKARTA -- Perserikatan Bangsa-Bangsa mengundang Suciwati, istri Munir Said Thalib (almarhum), untuk membahas perkembangan kasus Munir. "Kasus Munir sangat kontekstual tentang pembela hak asasi manusia," ujar Indria Fernida, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan di Jakarta kemarin.
UN invites Suciwati for briefing on Munir case
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 13 Januari 2009
The UN Human Rights Council has invited Suciwati, wife of the late human rights activists Munir Said Thalib, for a meeting to discuss the latest developments in his murder case.
Jaksa Resmi Ajukan Kasasi Kasus Munir
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 13 Januari 2009
JAKARTA -- Kejaksaan Agung resmi mengajukan permohonan kasasi atas vonis bebas Muchdi Purwoprandjono, yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir.
Jaksa Kasasi, Pengacara Muchdi Pertanyakan Konsistensi
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Selasa, 13 Januari 2009
Jakarta, Kompas - Jaksa penuntut umum resmi mengajukan permohonan kasasi atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Purwopranjono. Permohonan kasasi terkait perkara pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir itu didaftarkan jaksa Cirus Sinaga di PN Jaksel, Senin (12/1) pagi.
Usman Tetap Yakin Muchdi Pembunuh Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 09 Januari 2009
Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mempersilakan Muchdi Pr menuntutnya ke polisi. Usman menegaskan, tidak akan pernah mencabut pernyataan bahwa mantan Deputi V Badan Intelijen Negara ((BIN) itu terlibat pembunuhan Munir.
Teriaki Muchdi Pembunuh, Usman Hamid Dipolisikan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 09 Januari 2009
Jakarta - Terdakwa kasus pembunuhan Munir, Muchdi Pr, telah divonis bebas. Selama masa persidangan Muchdi, Koordinator Kontras Usman Hamid sempat meneriaki Muchdi seorang pembunuh. Melalui pengacaranya, Rusdianto, Muchdi pun melaporkan Usman ke polisi.
Kontras Masih Siapkan Eksaminasi Kasasi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 09 Januari 2009
JAKARTA, JUMAT â?? Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid lebih berkonsentrasi pada eksaminasi internal untuk mengajukan kasasi atas kasus pembunuhan aktivis HAM Munir daripada menanggapi laporan pengacara Muchdi Pr yang ditujukan pada dirinya.
Usman Hamid: Laporan Muchdi Prematur
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 09 Januari 2009
JAKARTA, JUMAT - Beberapa hari terakhir, tim pengacara mantan terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, Muchdi Purwopranjono, yang juga mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), mengunjungi Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya, untuk melaporkan tuduhan pencemaran nama baik terhadap kliennya.
Muchdi Polisikan Usman Hamid & Suciwati Pekan Depan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 Januari 2009
Jakarta - Muchdi Pr pekan depan mengadukan Koordinator Kontras Usman Hamid dan Suciwati ke polisi. Dua orang itu dianggap telah menyebarkan kebohongan publik dengan selalu menuding Muchdi Pr sebagai pembunuh Munir.
Marissa takes her case to Kontras
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 Januari 2009
JAKARTA: With her efforts to take Banten Governor Ratu Atut Chosiyah to court getting nowhere, actress-turned-politician Marissa Haque has taken her case to the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras).
Pemuda Al Irsyad Sampaikan Kekecewaan Atas Bebasnya Muchdi Pr
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 Januari 2009
Jakarta - Dukungan penuntasan kasus Munir datang dari gerakan pemuda Al Irsyad. Ormas Islam ini menyatakan kekecewaannya atas putusan bebas Mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr.
Segera Digusur, Warga Kompleks TNI AU Adukan Nasib ke Kontras
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 Januari 2009
Jakarta - Warga kompleks TNI AU Dwikora, Cilangkap, Depok, Jawa Barat, mengadukan nasibnya ke Kontras. Ini terkait rencana penggusuran oleh TNI AU pada Kamis 8 Januari 2009 esok.
Kasus Munir Tak Beda dengan Ryan, Seharusnya Mudah Diungkap
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 Januari 2009
Jakarta - Kasus Munir tak kunjung tuntas. Siapa terpidana lainnya setelah Pollycarpus belum terjawab. Terakhir terdakwa Muchdi Pr malahan divonis bebas. Padahal sebenarnya, kalau polisi punya kemauan, kasus Munir akan mudah diungkap.
Asing Tak Protes Putusan Muchdi
Kontras: Protes Memang Tak Ada, Tapi Keprihatinan Banyak

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 Januari 2009
Jakarta - Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda boleh mengatakan tidak ada protes pihak asing atas putusan vonis bebas terhadap terdakwa kasus pembunuhan Munir, Muchdi Pr. Namun, banyak pihak asing yang prihatin atas vonis bebas tersebut yang dianggap tidak memberikan rasa keadilan.
Kejaksaan Tunggu Putusan Salinan Bebas Muchdi Pr
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 Januari 2009
Jakarta - Kejaksaan menunggu salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Pr sebagai terdakwa kasus pembunuhan Munir. Namun meskipun salinan tersebut belum diterima, Kejaksaan mengaku hal tersebut tidak akan mempengaruhi pengajuan kasasi ke MA.
Yakin Ada Perbuatan Muchdi Pr
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 Januari 2009
Jakarta, Kompas - Jaksa Agung Hendarman Supandji merasa yakin akan adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa Muchdi Pr dalam kasus pembunuhan Munir sehingga Kejaksaan Agung berkukuh untuk menempuh kasasi. Pernyataan kasasi dilakukan 14 hari setelah putusan. Memori kasasi akan dimasukkan ke pengadilan 14 hari setelah pernyataan kasasi. Demikian disampaikan Hendarman, seusai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1).
Jaksa Agung Tegaskan Kasasi
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 Januari 2009
JAKARTA â?? Kejaksaan Agung menyatakan sedang menyiapkan berkas kasasi atas vonis bebas terhadap Muchdi Purwoprandjono dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir. Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan, pihaknya akan berusaha membuktikan adanya kekeliruan pertimbangan hukum yang dipakai hakim sehingga memvonis bebas mantan Deputi V Badan Intelijen Negara itu. â?Kami yakin ada perbuatan. Sekarang ini baru disiapkan,â? ujar Hendarman di Istana Negara kemarin.
Usman: Muchdi's report detrimental to investigation
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 05 Januari 2009
Chairman of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence, Usman Hamid, has accused former top spy Muchdi Purpranjono of attempting to disrupt the investigation of the murder of the late human rights activist Munir by filing a defamation case against him with police.
SBY Belum Panggil Kapolri dan Jaksa Agung
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 05 Januari 2009
JAKARTA, SENIN - Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memanggil Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji terkait vonis bebas mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono bak meninju angin. Hingga kini, Kapolri dan Jaksa Agung mengaku, belum diajak bicara Presiden Yudhoyono perihal vonis bebas Muchdi PR.
Muchdi Pr Bebas
Suciwati dan Kasum Mengadu ke KY

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 05 Januari 2009
Jakarta - Istri mendiang aktivis HAM Munir, Suciwati, agaknya benar-benar tidak bisa terima dengan bebasnya Muchdi Pr. Bersama Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Suciwati pun mendatangi Komisi Yudisial (KY).
Muchdi Pr Bebas, KY Rasakan Gelombang Ketidakadilan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 05 Januari 2009
Jakarta - Komisi Yudisial (KY) belum bisa menilai laporan pengaduan yang disampaikan oleh Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) atas bebasnya mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr. KY hanya merasakan kasus itu merupakan keadilan yang belum terakomodir.
Kubu Muchdi Pr: Ajukan Kasasi, Jaksa Ngeyel
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 04 Januari 2009
Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengajukan kasasi menyikapi vonis bebas terhadap terdakwa pembunuhan Munir, Muchdi Pr. Jaksa dianggap ngeyel dan tidak profesional.
Rights group vows to pursue ex-spy over murder
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Minggu, 04 Januari 2009
Human rights bodies have promised to fight for an appeal of former National Intelligence Agency (BNI) deputy chairman Muchdi Purwopranjono's acquittal for the murder of human rights campaigner Munir Said Thalib.
Jaksa Sambut Baik Masukan Kontras
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Sabtu, 03 Januari 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta: Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga menyambut baik upaya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang akan menyusun masukan untuk pertimbangan kasasi kasus pembunuhan Munir setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Muchdi Purwoprandjono. "Boleh saja Kontras membuat usulan. Akan kami terima," kata Ritonga saat dihubungi Sabtu (3/1).
Gus Dur: Israel-Palestina Adu Kekuatan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 03 Januari 2009
JAKARTA, SABTU â?? Mantan Presiden KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) mengatakan, agresi Israel ke Jalur Gaza merupakan masalah yang harus diselesaikan antara kedua belah pihak. "Dalam peperangan ini saya melihat semuanya ingin adu kekuatan. Penyelesaian konflik harus ada dari dua belah pihak," kata Gus Dur di Jakarta, Sabtu (3/1).
Kontras Ajukan "Legal Standing"
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 03 Januari 2009
JAKARTA, SABTU â?? Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) akan mengajukan legal standing untuk mendukung kasasi di Mahkamah Agung (MA) terkait kasus bebasnya Muchdi PR tersangka kasus pembunuhan Munir.
Kontras: Vonis Bebas Muchdi PR Kemunduran Politik
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 03 Januari 2009
JAKARTA, SABTU â?? Vonis bebas Muchdi PR, tersangka kasus pembunuhan Munir, dinilai sebagai kemunduran politik dan hukum karena keputusan hakim tidak mempertimbangkan proses peradilan yang telah berjalan sebelumnya.
Harapan di Bawah Payung Hitam
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 02 Januari 2009
Mengakhiri tahun 2008, payung hitam terkembang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono dibebaskan dari dakwaan menganjurkan ataupun turut serta pembunuhan berencana terhadap Munir.
Muchdiâ??s acquittal, â??worst New Year giftâ??
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 02 Januari 2009
The acquittal of former top spy Maj. Gen. (ret) Muchdi Purwopranjono of all charges in the murder of human rights activist Munir Said Thalib has incensed rights activists and observers.
Jampidum: Putusan Bebas Muchdi Pr Tidak Murni
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Januari 2009
Jakarta - Vonis bebas yang diberikan kepada mantan Danjen Kopasus Muchdi Pr bukanlah putusan bebas murni. Jaksa akan membuktikan dengan mengemukakan teori-teori kepada hakim sehingga kasasi bisa terlaksana.
Kasum Temui Jaksa Agung Bahas Kasasi Minggu Depan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Januari 2009
Jakarta - Jaksa Agung Hendarman Supandji didesak Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau Kasum agar membuat memori kasasi yang berdasarkan bukti-bukti dan dokumen yang maksimal.
5 Catatan Suciwati Soal Vonis Bebas Muchdi Pr
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Januari 2009
Jakarta - Putusan bebas terhadap terdakwa pembunuhan aktivis HAM Munir membuat Suciwati syok. Istri almarhum Munir itu menilai Mejelis Hakim sengaja bersikap parsial dengan memilih fakta-fakta yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Bukti Rekaman Polly-Muchdi Dipilah, Kasum Tuding Ada Konspirasi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Januari 2009
Jakarta - Komite Solidaritas untuk Munir (Kasum) melihat pengadilan sudah masuk dalam konspirasi. Karena ada beberapa pemilahan alat-alat bukti dalam sidang terdakwa pembunuhan Munir, Muchdi Pr, termasuk bukti rekaman telepon.
Tahu Informasi Hendro, Muchdi & Polly, Laporkan ke 08128218930
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Januari 2009
Jakarta - Istri mendiang Munir, Suciwati, membuat gebrakan baru menyusul vonis bebas Muchdi Pr. Ibu 2 anak ini mengimbau agar masyarakat yang tahu informasi seputar eks KaBIN Hendropriyono, eks pilot Garuda Pollycarpus, mantan Deputi V BIN Muchdi Pr, harap menghubungi Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau Kasum.
Kasum: Gugatan Balik Muchdi untuk Alihkan Konsentrasi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Januari 2009
Jakarta - Rencana gugatan balik Muchdi Pr pada Suciwati, Usman Hamid dkk ditanggapi adem ayem. Gugatan Muchdi dinilai untuk memecah konsentrasi Usman cs.
Muchdi Bebas, Suciwati Syok
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Januari 2009
Jakarta - Istri mendiang Munir, Suciwati, mengaku syok atas vonis bebas Muchdi Pr. Vonis bebas Muchdi menunjukkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak punya kredibilitas.
Muchdi Pr Bebas
Sejak Awal Kontras Ragukan Rekam Jejak Hakim

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Januari 2009
Jakarta - Rekam jejak hakim yang menangani persidangan kasus Munir dipertanyakan. Sejak awal, LSM Komite untuk Orang Hilang dan Kekerasan (Kontras) sudah meragukan rekam jejak para hakim tersebut.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org