Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 439 Hasil Pencarian
1 All

Istri Munir: Putusan Bebas Muchdi Menyakitkan
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 31 Desember 2008
AKARTA -- Suciwati, istri almarhum aktivis HAM Munir, menyatakan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membebaskan Muchdi Pr, sangat menyakitkan.
Kejagung: Putusan Bebas Itu Biasa
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 31 Desember 2008
Jakarta - Mantan Deputi V BIN Muchdi Pr divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Bagi Jaksa, keputusan itu adalah hal biasa.
Gelak Tawa di Ujung Dharmawangsa, Raut Sedih di Ampera Raya
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 31 Desember 2008
Jakarta - Rumah di ujung Jalan Darmawangngsa X, Jakarta Selatan sangat berbeda. Bukan berubah warna catnya yang kuning gading atau bangunannya yang kokoh. Pun masih sama dengan bendera Partai Gerindra yang berkibar di tengah halaman. Entah demikian, rumah kediaman Muchdi Pr ini terasa berubah.
Menanti Putusan Adil untuk Kasus Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 30 Desember 2008
JAKARTA, SELASA â?? Berbagai elemen masyarakat berkumpul di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, hari Selasa (30/12) ini, dalam Mimbar HAM Akhir Tahun "Refleksi Kasus Munir" untuk menyatukan harapan mereka terhadap para hakim yang akan membacakan putusan bagi Muchdi PR, terdakwa pembunuhan aktivis HAM Munir, di PN Jakarta Selatan besok. Mereka mengharapkan para hakim dapat memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya.
Putusan Kasus Munir, Kado Manis atau Pil Pahit?
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 30 Desember 2008
JAKARTA, SELASA â?? Pembacaan putusan kasus Munir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (31/12) besok, menjadi prediksi dengan sensasi tersendiri. Namun, yang pasti putusan tersebut akan menjadi kado akhir tahun bagi keluarga Munir, kalangan aktivis HAM, dan juga rakyat Indonesia. Entah itu kado yang manis atau justru pil pahit.
Usman Hamid Kritik Iklan Prabowo
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 29 Desember 2008
Jakarta - Iklan dinilai telah menjungkirbalikkan wajah perpolitikan Indonesia. Koordinator Kontras Usman Hamid mengkritik manipulasi yang dilakukan iklan politik. Salah satunya manipulasi iklan capres Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Jelang Vonis Muchdi, Hakim Diminta Jangan Takut
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 25 Desember 2008
JAKARTA, KAMIS â?? Hakim PN Jakarta Selatan akan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus pembunuhan Munir, Muchdi Pr, pada 31 Desember pekan depan. Wakil Sekretaris Eksekutif Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) John Muhammad menyerukan agar hakim bisa menetapkan vonis seadil-adilnya dan tidak takut dengan teror dan intimidasi yang mungkin akan diterima.
Menteri Juwono Diminta Dukung Penyelesaian Kasus Hak Asasi
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 24 Desember 2008
JAKARTAâ??Keluarga korban kasus Talangsari dan kasus penghilangan paksa kemarin menemui Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Mereka meminta Menteri Juwono mendukung penyelesaian hukum atas dua kasus pelanggaran hak asasi manusia itu. â?Kami minta Menteri mendukung penyelesaian hukum kasus pelanggaran HAM yang kami alami,â? kata Utomo Rahardjo, ayah Petrus Bimo Nugroho, korban penghilangan paksa 1998, setelah bertemu dengan Juwono di Departemen Pertahanan.
Korban Pelanggaran HAM Temui Menhan
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 23 Desember 2008
JAKARTA -- Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM oleh aparat TNI/Polri, didampingi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mendatangi Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, Selasa, untuk meminta keadilan.
Sopir Adukan Oknum Polisi ke Kontras
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Senin, 22 Desember 2008
Sukabumi, Kompas - Ali Romli, sopir kendaraan pikap, melaporkan penganiayaan di Cibolang, Sukabumi, oleh tiga orang yang mengaku anggota tim penjinak bom dari sebuah kepolisian daerah kepada Kontras. Ali mengaku dipukuli dan ditodong senjata api oleh pelaku.
Aniaya Sopir, Polres Sukabumi Usut Oknum Polisi
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Senin, 22 Desember 2008
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) hari ini menunda melaporkan oknum polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap dua orang sopir truk ke Propam Mabes Polri.
Dianiaya 5 Polisi, Dua Awak Truk Lapor Kontras
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Minggu, 21 Desember 2008
JAKARTA - Dua awak truk melaporkan diri ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) atas penganiayaan yang didapatkannya dari lima orang anggota kepolisian, ketika terjadi insiden di jalan raya. Penganiayaan tersebut dilatarbelakangi, anggota kepolisian tidak terima kendaraannya disalip oleh truk.
Kontras: Oknum Polri Masih Lakukan Premanisme
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Minggu, 21 Desember 2008
JAKARTA - Penganiayaan yang dilakukan lima oknum polisi di Sukabumi terhadap dua awak truk, dianggap sebagai prilaku premanisme. Padahal di waktu yang sama, Polri sedang melakukan pemberantasan premanisme.
Serempet Mobil, Sopir Truk Ditodong Pistol
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 21 Desember 2008
JAKARTA, MINGGU - Seorang sopir truk berplat B 9634 TQ Ali Romli (29) mengaku diacungkan pistol tepat di kepalanya oleh seorang pria berbadan tegap yang mengaku polisi ketika secara tidak sengaja menyerempet mobil Panther B 9634 TQ di sekitar Jalan Cikukulu, Cisaat, Sukabumi, Sabtu (20/12) sekitar pukul 20.00 WIB.
Kontras Siap Dampingi Sopir yang Ditodong Pistol
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 21 Desember 2008
JAKARTA, MINGGU - Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menyesalkan tindakan oknum aparat yang melakukan kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan terhadap sopir truk Ali Romli (29) yang dituduh mau mencelakai oknum tersebut.
Klaim Menhan Menuai Kecaman
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 20 Desember 2008
Jakarta, Kompas - Walau diakui mengandung kebenaran, pernyataan sejumlah pejabat soal pelanggaran hak asasi manusia pada Seminar Nasional HAM dan Pertahanan Negara di Departemen Pertahanan, Kamis (18/12), dinilai belum lengkap dan berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat.
Menhan: Tuduhan Itu Anekdotal
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Desember 2008
Jakarta, Kompas - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meminta semua pihak tidak menyamaratakan dan memaksakan semua jenis kekerasan oleh aparat, dalam hal ini terkait Tentara Nasional Indonesia, sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat.
Tokoh Tak Lahir dari Iklan
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 Desember 2008
Jakarta, Kompas - Dalam sistem demokrasi yang semakin terbuka, calon pemimpin lahir secara alami berdasarkan usaha yang dibangun secara konsisten. Kelahiran pemimpin tidak dapat didorong melalui iklan dan janji politik.
Korban Tsunami Tuntut Penyelesaian Masalah
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 Desember 2008
Banda Aceh, Kompas - Ratusan korban konflik dan tsunami melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Badan Reintegrasi Damai Aceh serta Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, Selasa (16/12). Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan lembaga-lembaga itu lebih serius menangani keluhan para korban.
Jaksa Tetap Yakin Muchdi Bersalah
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 Desember 2008
JAKARTA -- Jaksa penuntut umum kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir berkukuh bahwa terdakwa Muchdi Purwoprandjono bersalah. Ketua tim jaksa penuntut umum, Cirus Sinaga, menegaskan bahwa bekas Deputi V/Penggalangan Badan Intelijen Negara itu patut dituntut 15 tahun penjara karena terbukti telah menganjurkan dan memberikan sarana kepada Pollycarpus Budihari Priyanto untuk menghabisi Munir.
Pengakuan Terdakwa Muchdi Memang Tidak Dibutuhkan
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 Desember 2008
Jakarta, Kompas - Pengakuan Muchdi Purwopranjono mengenai anjurannya terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto untuk membunuh aktivis hak asasi manusia, Munir, memang tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan justru keterangan terdakwa, saksi, dan barang bukti maupun petunjuk.
Takut Diusir Paksa, Purnawirwan Dwikora Minta Dukungan Kontras
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 Desember 2008
Jakarta - Takut diusir paksa dari rumahnya, para purnawirawan dan warakawuri meminta dukungan Kontras untuk memantau sengketa perumahan Dwikora Cimanggis, Depok, Jawa Barat dengan TNI. Mereka juga meminta agar Pemerintah dan DPR mencari solusi terbaik bagi purnawirawan TNI.
Kontras Minta TNI AU Tak Kosongkan Perumahan Dwikora
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 Desember 2008
akarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta TNI Angkatan Udara (AU) tidak mengosongkan rumah purnawirawan Dwikora, Cimanggis, Depok. Kontras menyarankan agar dilakukan dialog terlebih dahulu agar tidak terjadi kekerasan.
Kontras: Komitmen Pemerintah Terhadap HAM Pasang Surut
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 15 Desember 2008
JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan, komitmen pemerintah terhadap penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air terkesan pasang surut.Menurut Usman Hamid dalam diskusi tentang penuntasan kasus HAM di Jakarta, Senin, pasang surut dari komitmen pemerintah tersebut terlihat dalam sejumlah hal seperti mengenai masalah Ratifikasi dari kovenan PBB yang berkaitan dengan HAM.
Hakim Berwenang Putar Rekaman
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 12 Desember 2008
Jakarta - Kejagung RI membantah enggan menggunakan rekaman pembicaraan telepon Muchdi Pr-Polycarpus sebagai bukti dalam sidang kasus pembunuhan Munir. Kewenangan memperdengarkan rekamanan tersebut ada pada majelis hakim.
Muchdi Minta Dibebaskan dari Tuntutan
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 12 Desember 2008
JAKARTA -- Muchdi Purwoprandjono, terdakwa kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia Munir, minta dibebaskan dari tuntutan hukum. Menurut dia, seluruh dakwaan jaksa tak terbukti di persidangan. "Kami meminta terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan," kata penasihat hukum Muchdi, Luthfie Hakim, saat membacakan nota pembelaan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
Muchdi Nilai Jaksa Gagal
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Jumat, 12 Desember 2008
Jakarta, Kompas - Jaksa dinilai gagal membuktikan niat dan motif mantan Deputi V Badan Intelijen Negara atau BIN Muchdi Purwopranjono dalam kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir. Jaksa tidak bisa membuktikan dakwaannya.
Kuasa Hukum: Perencana Pembunuhan Munir Sedang Tertawa
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Desember 2008
JAKARTA, KAMIS â?? Tim kuasa hukum Muchdi Pr mengatakan bahwa tuntutan 15 tahun yang dilayangkan jaksa penuntut umum terhadap kliennya dipaksakan. Menurut mereka, tak ada bukti persidangan yang menunjukkan keterlibatan Muhdi dalam kasus terbunuhnya Munir.
Pembelaan Muchdi Serang Kesaksian 4 Serangkai
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Desember 2008
JAKARTA, KAMIS - Nota pembelaan (pledoi) terdakwa kasus pembunuhan Munir, Muchdi Purwoprandjono lebih banyak mengurai keterangan-keterangan saksi yang menurutnya tidak relevan dijadikan alat bukti dan dianggap sebagai fakta persidangan.
Muchdi Minta Dibebaskan dari Tuntutan Hukum
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Desember 2008
JAKARTA, KAMIS - Terdakwa kasus pembunuhan Munir, Muchdi Purwoprandjono meminta dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Hal itu disampaikan melalui kuasa hukumnya dalam pembacaan nota pledoi yang pada sidang lanjutan kasus pembunuhan Munir di PN Jakarta Selatan, Kamis (11/12).
Ratifikasi Statuta Roma
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Desember 2008
Jakarta, Kompas - Pemerintah masih belum meratifikasi beberapa instrumen hak asasi manusia internasional yang penting. Pemerintah dinilai masih �berutang� ratifikasi, seperti yang menjadi komitmen pemerintah dalam Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2004-2009.
Nicholas refuses to be called an icon
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 Desember 2008
JAKARTA: Nicholas Saputra has been chosen by the Commission for Disappearances and Victims of Violence (Kontras) as an icon for the organizationâ??s campaign on human rights â?? but the actor and popular VJ doesnâ??t want to be referred to as one.
Erros Djarot Sesalkan Sikap Kontras pada Kasus Marcella
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Desember 2008
Jakarta, kompas - Salah seorang pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Erros Djarot, menyesalkan sikap Kontras yang mencampuri kasus dugaan penganiayaan terhadap Agung Setiawan. Penganiayaan itu diduga dilakukan beberapa pekerja PT Kreasi Anak Bangsa, rumah produksi milik Marcella Zalianty, 3 Desember lalu.
Lima Institusi Belum Pastikan ke DPR
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Desember 2008
Jakarta, Kompas - Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat untuk Kasus Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998 telah melayangkan undangan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Kepala Badan Intelijen Negara; serta Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk menghadiri rapat dengar pendapat pada Rabu, 10 Desember 2008.
Kasus Salah Tangkap Kemat Cs
Kontras: Permintaan Maaf Tak akan Rendahkan Kapolri

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 06 Desember 2008
Jakarta - Meski sudah mengakui melakukan kesalahan telah menangkap Kemat Cs, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendaro Danuri masih saja enggan meminta maaf dengan Kemat Cs. Padahal ucapan permintaan maaf tersebut merupakan bentuk rehabilitasi nama baik Kemat Cs.
Jakarta - Meski sudah mengakui melakukan kesalahan telah menangkap Kemat Cs, Kapolri Jenderal Pol Ba
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 06 Desember 2008
Jakarta - Meski sudah mengakui melakukan kesalahan telah menangkap Kemat Cs, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendaro Danuri masih saja enggan meminta maaf dengan Kemat Cs. Padahal ucapan permintaan maaf tersebut merupakan bentuk rehabilitasi nama baik Kemat Cs.
HAM Itu Isu Sehari-hari
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 06 Desember 2008
Mencintai sesama itu mutlak, mungkin yang membedakan adalah caranya. Dengan dasar itu, orang tak perlu membenci. Hukum perlu ditegakkan dengan dasar cinta pada kemanusiaan, bukan dendam,� kata Nicholas Saputra (24).
Lima Menguak HAM
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 06 Desember 2008
Jakarta -- Di perhelatan kesepuluh tahun Jakarta International Film Festival (JiFFest) 2008 menyuguhkan rangkaian film beragam tema. Salah satunya film tentang hak asasi manusia. Lima film diputar menyambut Hari HAM Internasional, yang jatuh pada 10 Desember mendatang.
Peringati HAM, Kontras Gandeng Nicholas Saputra cs
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 04 Desember 2008
JAKARTA, KAMIS - Dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional pada tanggal 10 Desember nanti, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menggandeng sejumlah pelaku seni sebagai ikon pendukung Human Love Human, sebuah gerakan sosial KontraS yang diwujudkan dalam penayangan sejumlah film bertemakan HAM di rangkaian acara Jiffest.
Pansus Orang Hilang "Masuk Angin"
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 04 Desember 2008
JAKARTA, KAMIS â?? Ketua Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa Effendi Simbolon merasakan adanya upaya pengendapan atas pengungkapan kasus hilangnya 13 orang yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Pansus bisa dikatakan tengah "masuk angin" sebab, dengan jumlah anggota yang mencapai 50 orang, hanya 22 orang yang hadir pada RDPU dengan Komnas HAM, Kamis (4/12).
Nicholas Saputra: Penjahat Patut Dicintai
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 04 Desember 2008
Jakarta Modus kejahatan belakangan ini makin menyeramkan. Para pelaku tak sungkan untuk melukai bahkan membunuh korbannya. Tapi bagi aktor Nicholas Saputra itu bukan berarti penjahat harus dibenci.
Keluarga Korban Minta Kasus Orang Hilang Selesai Sebelum Pilpres
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 Desember 2008
Jakarta - Beberapa oknum yang diduga terlibat dalam kasus penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998 akan maju dalam Pilpres 2009. Keluarga orang hilang pun meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut sebelum Pilpres 2009.
Former BIN deputy head could get 15 years for activist's murder
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 Desember 2008
The defendant on trial for conspiring to assassinate human rights activist Munir Said Thalib, Muchdi Purwopranjono, could face 15 years in prison for his alleged involvement in the murder, the prosecution told the court.
Muchdi Dituntut 15 Tahun Penjara
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 Desember 2008
JAKARTA -- Jaksa penuntut umum kasus pembunuhan Munir menuntut terdakwa Muchdi Purwoprandjono dihukum 15 tahun penjara. Jaksa menganggap bekas Deputi V/Penggalangan Badan Intelijen Negara itu terbukti menganjurkan dan memberikan sarana kepada terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto untuk membunuh Munir.
Muchdi Dituntut 15 Tahun Penjara
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 Desember 2008
Jakarta, Kompas - Jaksa menuntut mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono dengan hukuman 15 tahun penjara. Menurut jaksa, Muchdi menganjurkan Pollycarpus Budihari Priyanto untuk membunuh aktivis hak asasi manusia, Munir.
Kontras: Tuntutan untuk Muchdi Terlalu Ringan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 Desember 2008
Jakarta - Kontras mempertanyakan tuntutan 15 tahun penjara terhadap terdakwa kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Muhdi Pr. Tuntutan itu dianggap kurang sepadan dan terlalu ringan.
Muchdi Mengaku Tak Kenal Munir
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 November 2008
Jakarta, Kompas - Mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono menyatakan tidak kenal aktivis hak asasi manusia, Munir. Ia juga mengaku tak kenal mantan pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto.
Muchdi: Kematian Munir Masalah Kecil
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 November 2008
JAKARTA -- Muchdi Purwoprandjono, terdakwa pembunuhan Munir, menyatakan kematian aktivis hak asasi manusia itu tak ada kaitannya dengan institusi negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut dia, semasa Munir hidup, tak ada tugas-tugas intelijen yang terkait dengan aktivitas Munir.
Muchdi Pr: Saya Kenal Munir Setelah Mati
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 November 2008
Jakarta - Mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr menyangkal mengawasi tindak-tanduk (alm) Munir selama hidup. Muchdi mengaku mengenal aktivis hak asasi manusia (HAM) itu setelah meninggal dunia.
Hari Munir Dibunuh, Muchdi di Antara Surabaya dan Malaysia
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 November 2008
Jakarta - Di mana mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr saat Munir, aktivis hak asasi manusia (HAM), meninggal diracun? Muchdi mengatakan di Malaysia, namun jaksa mengatakan di Surabaya. Mana yang benar?
Saksi seperti Berlomba Mencabut Keterangan
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Senin, 17 November 2008
Pagi hari di akhir September 2008. Bandara Schiphol di Amsterdam, Belanda, dipeluk dingin. Orang-orang hilir mudik, sibuk, dan bergegas. Empat tahun silam, juga pada bulan September, aktivis hak asasi manusia Munir tiba di Schiphol menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Namun, ia tiba dalam keadaan meninggal akibat racun arsenik di tubuhnya dalam kadar mematikan.
Peringatan 10 Tahun Tragedi Semanggi
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Jumat, 14 November 2008
Peringatan Tragedi Semanggi ditandai, antara lain, dengan tabur bunga di tempat gugurnya mahasiswa Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, B Norma Irmawan atau Wawan.
Mantan Danpuspom Jadi Saksi
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Jumat, 14 November 2008
Jakarta, Kompas - Mantan Komandan Pusat Polisi Militer Mayjen TNI (Purn) Djasri Marin dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/11). Djasri dihadirkan pihak mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono, terdakwa pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM, Munir.
Muchdi Tak Pernah Diperiksa Soal Tim Mawar
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 November 2008
Jakarta - Mantan Danpuspom TNI, Djasri Marin mengungkapkan Puspom TNI tidak pernah memeriksa Muchdi PR terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam Tim Mawar. Dalam dakwaan jaksa, Muchdi diduga ikut terlibat dengan tim yang beroperasi menculik aktivis pada tahun 1998.
Kontras: PKS Cari Simpati, Momen Tidak Tepat
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 November 2008
Jakarta - Ajakan rekonsiliasi PKS dengan menampilkan mantan presiden Soeharto di jajaran pahlawan dan guru besar dinilai hanya untuk meraih simpati dan mendulang suara. Momennya sangat tidak tepat.
10 Tahun Tragedi Semanggi, dari Tabur Bunga hingga Putar Film
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 November 2008
Jakarta - Tepat 10 tahun lalu tragedi Semanggi terjadi. Sejumlah kegiatan pun digelar Kamis (13/11/2008).
Korban Tragedi Semanggi Gelar Konvoi
Sumber: REPUNLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 10 November 2008
JAKARTA -- Para korban tragedi Semanggi 1998 yang tergabung dalam 'Komite 13 November 1998' melakukan napak tilas tragedi Semanggi 10 tahun silam. Mereka menggelar konvoi sepeda motor yang diikuti ratusan orang.Rute konvoi yang mereka lalui sama persis dengan 10 tahun silam. Mereka konvoi mulai dari Tugu Proklamasi, Salemba, Kampung Melayu, Casablanca, dan tujuan akhir Universitas Atmajaya, di kawasan Semanggi.
BAP Budi Santoso dan As'ad Dibacakan di Sidang
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 November 2008
Jakarta, Kompas - Berita acara pemeriksaan atau BAP saksi Budi Santoso dan M Asâ??ad dibacakan dalam sidang perkara pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/11).
Munir Dibunuh Lewat Operasi Intelijen
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 November 2008
JAKARTA -- Kematian aktivis hak asasi manusia Munir diakibatkan oleh adanya operasi intelijen. Menurut bekas Direktur V.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Santoso, ada kaitan sejumlah fakta sejak dirinya menyerahkan uang Rp 10 juta kepada terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto pada 14 Juni 2004 dengan tewasnya Munir. Menurut Budi, uang itu diberikan atas perintah atasannya, Deputi V BIN Mayor Jenderal (Purnawirawan) Muchdi Purwoprandjono.
Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Datangi Komnas HAM
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 November 2008
Jakarta - Tak terasa, kasus tragedi Semanggi I telah berumur satu dasawarsa. Tragedi yang memakan korban 15 orang tewas tersebut hingga kini belum menunjukkan adanya penyelesaian. Oleh karena itu, keluarga para korban yang tergabung di "Komite 13 November 1998" mendatangi Komisi Nasional HAM (Komnas HAM).
Pengacara Muchdi Pr Desak Hakim Panggil Paksa Budi Santoso
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 November 2008
Jakarta - Sidang lanjutan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa mantan Deputi V Badan Intelejen Negara (BIN) Muchdi PR kembali digelar. Dalam persidangan tersebut, pengacara Muchdi mendesak hakim agar memanggil paksa agen BIN Budi Santoso.
Muchdi Pr Tolak Kesaksian Budi Santoso yang Dibacakan Jaksa
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 November 2008
Jakarta - Sidang lanjutan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr digelar dengan agenda mendengar keterangan saksi. Usai mendengar keterangan 2 orang penyidik, majelis hakim akhirnya mengizinkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membacakan kesaksian anggota BIN Budi Santoso yang tidak hadir dalam persidangan.
Pengacara Muchdi Pertanyakan Dihadirkannya Saksi Polri
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 November 2008
JAKARTA, KAMIS - Kuasa Hukum Muchdi Pr yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan Munir mempertanyakan dihadirkannya kembali dua penyidik Polri yang menjadi saksi verbal lisan dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Kamis (6/11). Kedua penyidik dihadirkan untuk mengkonfirmasi pemeriksaan yang dilakukan terhadap dua sopir Muchdi, Suradi dan Imam Mustofa. Menurut kuasa hukum, baik Suradi maupun Imam tak mencabut keterangannya di BAP atau menyatakan keberatan. Sehingga, kehadiran kedua saksi verbal lisan tersebut dipertanyakan urgensinya.
BAP Budi Santoso Dibacakan, Kuasa Hukum Muchdi Keberatan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 November 2008
JAKARTA, KAMIS - Tim Kuasa Hukum Muchdi Pr tetap pada sikapnya, menyatakan keberatan atas keputusan hakim untuk membacakan kesaksian mantan Direktur V.1 Budi Santoso dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Kamis (6/11). Menurut kuasa hukum Muchdi, Luthfie Hakim, keberatan tersebut karena ketidakhadiran saksi membuat hilangnya kesempatan untuk melakukan konfirmasi atas kesaksiannya.
Budi Santoso: Kematian Munir Kegiatan Intelijen
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 November 2008
JAKARTA, KAMIS - Kesaksian mengejutkan datang dari mantan Direktur Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Direktur V.1) BIN Budi Santoso. Dalam BAP tanggal 27 Maret 2008 yang dibacakan jaksa pada sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (6/11), berdasarkan fakta-fakta yang ada, ia mengatakan bahwa kematian Munir adalah hasil dari kegiatan intelijen. Namun, ia menegaskan operasi tersebut tak ada pada direktorat yang dipimpinnya.
Korban Tanjung Priok Akan Mengadu ke LPSK
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 November 2008
JAKARTA -- Korban peristiwa Tanjung Priok berencana mengadukan nasibnya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) setelah kasasi mereka ditolak Mahkamah Agung.
Keluarga Orang Hilang Minta Presiden Jangan Konvensional
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 November 2008
Jakarta, Kompas - Keluarga orang hilang berharap langkah yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jangan menggunakan cara-cara yang konvensional untuk menuntaskan pengusutan penghilangan paksa aktivis yang terjadi pada periode 1997-1998. Bagaimanapun, 13 orang telah hilang selama periode 1997-1998 dan hingga kini mereka belum kembali.
Penasihat Hukum Tolak Pembacaan BAP
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Senin, 03 November 2008
Jakarta, Kompas - Tim penasihat hukum mantan Deputi V Badan Intelijen Negara atau BIN, Muchdi Purwopranjono, tetap menolak usulan tim jaksa penuntut umum berkaitan keterangan Budi Santoso. Mereka tetap meminta mantan Direktur 5.1 BIN itu dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.
Korban Tragedi Tanjung Priok Ingin Ajukan PK
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 31 Oktober 2008
Jakarta - Korban Tragedi Tanjung Priok Tahun 1984 silam, didampingi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi Komnas HAM. Mereka meminta agar Komnas HAM segera mendorong Kejaksaan Agung melakukan Peninjauan Kembali atas putusan Bebas Mahkamah Agung (MA).
JPU Usul Pembacaan BAP Dua Saksi Kunci
Sumber: INDOPOS.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 31 Oktober 2008
JAKARTA - Kejaksaan kehilangan cara untuk menghadirkan dua saksi kunci agen madya Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Santoso dan Wakil Kepala BIN M. Asâ??ad dalam sidang kasus Munir. Tim jaksa penuntut umum (JPU) akhirnya mengusulkan kepada majelis hakim untuk membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) mereka dalam sidang dengan terdakwa Mayjen (pur) Muchdi Purwopranjono.
Penyidik Membenarkan Keterangan Saksi BIN
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 31 Oktober 2008
JAKARTA -- Dua saksi verbalisan atau penyidik dari kepolisian membenarkan bahwa tiga saksi dari Badan Intelijen Negara, yakni Kawan, Zondhy Anwar, dan Aripin Rachman, pernah memberi keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Menurut penyidik, ketiganya mengatakan pernah melihat terpidana kasus Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, di kantor Badan Intelijen Negara.
Detectives testify against former top spy in Munir case
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 31 Oktober 2008
Two police detectives testified Thursday at the trial of former State Intelligence Agency (BIN) deputy head Muchdi Purwopranjono, denying pressuring witnesses and manipulating testimonies in the defendantâ??s dossier.
Penyidik dari Mabes Polri Jadi Saksi
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Jumat, 31 Oktober 2008
Jakarta, Kompas - Dua penyidik dari Markas Besar Kepolisian Negara RI, yakni Komisaris Besar Pambudi Pamungkas dan Komisaris Daniel Bolly H Tifaona, menjadi saksi verbal lisan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/10). Kehadiran mereka terkait pencabutan dan penolakan keterangan dalam berita acara pemeriksaan oleh lima saksi dalam perkara pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir, dengan terdakwa mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono.
Hakim Muchdi Bingung, Keterangan Dua Saksi Ahli IT Berbeda
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Oktober 2008
JAKARTA, KAMIS - Hakim ketua persidangan kasus Munir dengan terdakwa Muchdi Pr, Suharto, melakukan kroscek berulang kali atas beberapa keterangan yang diutarakan saksi ahli dari PT Telkom, Rahmat Budianto.
Jaksa Minta BAP Budi Santoso Dibacakan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Oktober 2008
JAKARTA, KAMIS - Belum terlacaknya keberadaan dua saksi mantan Deputi BIN Budi Santoso dan mantan Waka BIN M. As'ad membuat jaksa penuntut umum (JPU) kesulitan menghadirkan mereka untuk bersaksi di sidang pembunuhan Munir dengan terdakwa Muchdi Pr.
Penyidik Polri Siap Dikonfrontir dengan Saksi BIN
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Oktober 2008
JAKARTA, KAMIS - Dua penyidik Mabes Polri yang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Muchdi Pr dihadirkan sebagai saksi verbalisan dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/10).
Suciwati: Pembunuh Munir Jangan Dihukum Mati
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Oktober 2008
JAKARTA, KAMIS â?? Hukuman mati tak akan pernah mendatangkan efek jera dan tak menyelesaikan masalah. Selain itu, setiap manusia mempunyai hati nurani yang memungkinkannya berubah menjadi lebih baik. Berdasarkan keyakinan itulah, Suciwati berharap, jika suatu saat pembunuh suaminya, Munir ditemukan, maka ia tak menginginkan hukuman mati dijatuhkan pada pelaku.
Dua Polisi di Sidang Muchdi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Oktober 2008
JAKARTA, KAMIS â?? Sidang lanjutan kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa mantan Deputi V BIN Muchdi Purwoprandjono, Kamis (30/10) ini, rencananya akan menghadirkan dua petugas polisi yang bertindak sebagai penyidik dan mencatatkan BAP para saksi dalam kasus tersebut. Keterangan tersebut disampaikan salah satu kuasa hukum Muchdi, Ahmad Kholid, saat dihubungi Kamis. "Akan ada dua saksi verbalisan, yaitu penyidik polisi. Ini terkait pencabutan BAP beberapa saksi," kata Kholid.
Sidang Muchdi Pr Diramaikan Pendukung 2 Kubu
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Oktober 2008
Jakarta - Sidang kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa Muchdi Pr kembali digelar. Selain pengamanan petugas polisi, sidang kali ini diramaikan juga oleh pendukung kedua kubu: kubu Muchdi dan kubu pendukung Munir.
Penyidik Diminta Bersaksi dalam Sidang Muchdi
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Oktober 2008
JAKARTA -- Jaksa penuntut umum kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Muchdi Purwoprandjono akan menghadirkan saksi verbalisan atau penyidik dari kepolisian pada persidangan Kamis pekan ini. Menurut jaksa, mereka akan dimintai keterangan terkait dengan pencabutan sebagian keterangan dalam berita acara pemeriksaan oleh lima saksi dari Badan Intelijen Negara.
Jaksa Siap Hadirkan Saksi Verbal Lisan
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Oktober 2008
Jakarta, Kompas - Jaksa penuntut umum yang diketuai Cirus Sinaga siap menghadirkan saksi verbal lisan dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir. Kehadiran saksi verbal lisan dari penyidik Markas Besar Kepolisian RI itu berkaitan dengan pencabutan dan penolakan keterangan dalam berita acara pemeriksaan oleh sejumlah saksi dalam persidangan.
Saksi Ahli Kelelahan, Sidang Muchdi Pr Ditunda
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Oktober 2008
Jakarta - Sidang pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa Muchdi Pr terpaksa ditunda. Rahmad Budianto, saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU, tidak bisa hadir akibat masih lelah karena baru pulang dari AS hari ini.
Cari 13 Orang Hilang
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Jumat, 24 Oktober 2008
DPR Dinilai Lalai Menjalankan Tanggung Jawab Jakarta, Kompas - Panitia Khusus DPR tentang Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997-1998 didesak untuk fokus pada pencarian 13 korban penculikan yang hingga kini nasibnya belum jelas.
JPU: Percakapan 11 September, Bukti Muchdi Kenal Pollycarpus
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 Oktober 2008
JAKARTA, KAMIS â?? Jaksa penuntut umum tetap yakin, Deputi V Badan Intelegen Negara Muchdi Purwopranjono dan mantan pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto, saling kenal. Pasalnya, percakapan yang terekam pada call data record (CDR) nomor telepon selular Muchdi berlangsung intens.
Keluarga Korban Tidak Hadiri Undangan Pansus
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 Oktober 2008
Jakarta, Kompas - Keluarga korban orang hilang dan lembaga pendampingnya tidak menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus DPR tentang Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997/1998.
Korban Orang Hilang Tak Ingin Bersaksi di DPR
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 Oktober 2008
JAKARTA, KAMIS - Ketidakhadiran korban dan keluarga korban orang hilang memenuhi undangan Pansus Penghilangan Orang secara Paksa yang dijadwalkan Rabu (22/10) kemarin, terjawab sudah. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Koordinator Kontras Usman Hamid, Kamis (23/10) pagi, para korban mengusulkan agar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilakukan di kantor Kontras, bukan di DPR.
Kasus Orang Hilang, Tak Ada Urusan dengan Keluarga Korban
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 Oktober 2008
JAKARTA, KAMIS â?? Anggota Pansus Penghilangan Orang secara Paksa, Benny Kabul Harman, berpendapat kasus orang hilang periode 1997-1998 yang kembali diusut DPR tak ada lagi kaitannya dengan keluarga korban. Sebab, menurutnya, kasus ini telah masuk ranah hukum dan menjadi urusan negara.
Sidang Muchdi Dipadati Pengunjung
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 Oktober 2008
JAKARTA, KAMIS â?? Sidang kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir, dengan terdakwa mantan Deputi V Badan Intelejen Negara Muchdi Purwopranjono disesaki pengunjung. Mereka adalah pendukung dari Munir ataupun Muchdi. Sesaknya ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuat sebagian besar pengunjung kegerahan dan menggunakan lembaran kertas sebagai kipas.
Dugaan Ponsel Muchdi Dikloning Mengada-ada
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 Oktober 2008
JAKARTA, KAMIS â?? Staf legal Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), Chairul Anam, menanggapi sinis pernyataan tim penasihat hukum Muchdi Purwopranjono yang menyebut ada kemungkinan simcard ponsel mantan Deputi V Badan Intelijen Negara itu dikloning.
Keluarga Orang Hilang Tolak ke DPR, Pansus Setuju Datangi Kontras
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 Oktober 2008
Jakarta - Keluarga korban orang hilang 1997-1998 menyatakan menolak untuk kembali datang ke DPR. Mereka meminta anggota DPR untuk mendatangi Kontras, karena semua keterangan sudah pernah dicatat Kontras. Pansus tidak keberatan mendatangi Kontras.
Keluarga Korban Tidak Hadiri Undangan Pansus
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 Oktober 2008
Jakarta, Kompas - Keluarga korban orang hilang dan lembaga pendampingnya tidak menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus DPR tentang Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997/1998.
Pansus Gagal Hadirkan Keluarga Korban
Sumber: INDOPOS.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 23 Oktober 2008
Rencana Pansus DPR tentang Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para korban, keluarga korban, dan sejumlah LSM di Gedung DPR, kemarin (22/10), bertepuk sebelah tangan. Penyebabnya, tak satupun dari komponen itu yang datang memenuhi undangan. Beberapa LSM yang diundang, antara lain, Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), YLBHI, dan Setara Institute.
Pansus Orang Hilang, TNI: Tidak Ada Satu Perkara Dua Kali Pengadilan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Oktober 2008
Jakarta - Pansus Penghilangan orang secara paksa DPR RI berencana memanggil para purnawirawan jenderal yang kini menduduki berbagai jabatan strategis di sejumlah partai maupun di pemerintahan. Namun TNI menegaskan kasus itu sudah selesai dengan diadilinya oknum militer yang terbukti melakukan penculikan terhadap aktivis pada kurun waktu 1997-1998.
13 Orang Tak Kembali, Kasus Orang Hilang Belum Tuntas
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Oktober 2008
Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menganggap kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 belum tuntas. Sebab kasus orang hilang bukan hanya penculikan 9 aktivis saja, tapi 13 orang lainnya masih misteri.
Saksi Ahli: Hasil Kloning Hard Disk Akurat
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Oktober 2008
JAKARTA â?? Saksi ahli Jhoni Torino menyatakan tingkat akurasi proses kloning atau duplikasi yang dilakukan polisi terhadap isi hard disk komputer bagian tata usaha Deputi V/Penggalangan Badan Intelijen Negara akurat. "Hasilnya 100 persen sama dengan aslinya jika langkah-langkah yang dilakukan tepat," kata saksi Jhoni saat memberikan kesaksian dalam persidangan kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Muchdi Purwoprandjono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
Saksi Menyangkal Melihat Pollycarpus di Kantor BIN
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Oktober 2008
Jakarta, Kompas - Saksi Kawan, anggota Kopassus yang pernah bertugas di Badan Intelijen Negara, menyangkal pernah melihat Pollycarpus Budihari Priyanto di kantor Budi Santoso. Kawan juga menyangkal pernah ditugasi memantau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras.
Pansus Orang Hilang Tak Masalah Jika Para Jenderal Tak Datang
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 20 Oktober 2008
Jakarta - Beberapa Jenderal seperti Prabowo Subianto dan Wiranto tidak mau hadir dalam pemeriksaan oleh Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI karena menganggap persoalan sudah selesai. Pansus tidak akan mempermasalahkan hal itu.
Gerindra: Prabowo Tak Perlu Penuhi Panggilan Pansus Orang Hilang
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 19 Oktober 2008
Jakarta - Mantan Danjen Kopassus Letjend (Purn) Prabowo Subiyanto dinilai tidak perlu memenuhi panggilan Pansus Orang Hilang DPR. Sebab Prabowo tidak memiliki kaitan apa pun dengan kasus orang hilang di Indonesia.
Polly Bantah Kenal Muchdi
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 15 Oktober 2008
Jakarta, Kompas - Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana 20 tahun penjara dalam perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir, hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/10). Dalam sidang, Pollycarpus menyatakan tidak kenal terdakwa Muchdi Purwopranjono maupun saksi Budi Santoso, keduanya dari Badan Intelijen Negara.
Jaksa Tuding Pollycarpus Berbohong
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 15 Oktober 2008
JAKARTA -- Jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan Munir menuding terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto berbohong saat memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
Laporan Keberhasilan Reformasi TNI Hanya Normatif
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 13 Oktober 2008
JAKARTA, SENIN- Laporan singkat agenda reformasi TNI yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dalam amanat peringatan HUT ke-63 TNI dinilai oleh beberapa aktivis pembela ahak asasi manusia (HAM) sifatnya normatif.
Kapolda Sumut Cari Masukan dari Kontras tentang Kekerasan Polisi
Sumber: REPUBLIKAONLINE.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 10 Oktober 2008
MEDAN -- Kapolda Sumut, Irjen Pol Nanan Soekarna mencari masukan dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut mengenai tindak kekerasan yang dilakukan personil Polri di daerah itu.Hal itu dimaksudkan untuk dapat menerapkan "reward and punishment" atau penghargaan dan sanksi yang benar terhadap personil Polri yang bersalah, kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Baharuddin Djafar di Medan, Selasa.
Saksi Kasus Munir Lebih Banyak Menjawab Lupa
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 10 Oktober 2008
Pollycarpus dan Muchdi kenal sejak di Papua Jakarta, Kompas - Jaksa penuntut umum perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir, Kamis (9/10), kembali menghadirkan saksi. Saksi Raden Muhammad Padma Anwar, yang saat ini bekerja sebagai wiraswasta, lebih banyak menjawab �lupa� saat ditanya jaksa, penasihat hukum, atau hakim dalam persidangan.
Plot to murder Munir revealed in Muchdi trial
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 24 September 2008
Top intelligence officials held a series of meetings with former Garuda Indonesia chief Indra Setiawan to plot the murder of human rights activist Munir Said Thalib, a court in Jakarta heard Tuesday.
Pembunuhan Munir: TPF Terima Informasi Tertulis dari BIN
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 24 September 2008
Jakarta, Kompas - Dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan pejuang hak asasi manusia Munir, Selasa (23/9), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diungkapkan, Tim Pencari Fakta memperoleh informasi dari lingkungan internal Badan Intelijen Negara. Dalam informasi yang diterima oleh Ketua Tim Pencari Fakta Brigjen Marsudi Hanafi itu disebutkan rencana pembunuhan terhadap Munir.
Handphone Muchdi Pr Sering Dipakai Budi Santoso
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 September 2008
Jakarta - Dua sopir mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr memberi kesaksian yang memojokkan saksi kunci pembunuhan Munir, agen BIN Budhi Santoso. Menurut dua sopir itu, handphone Muchdi sering digunakan Budi Santoso. Bahkan Budi bisa dengan leluasa mengunakan HP bosnya itu hingga berkali-kali.
Usman Hamid Bersaksi Untuk Muchdi Pr
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 September 2008
Jakarta - Persidangan kasus dugaan pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan empat orang saksi. Keempat saksi tersebut adalah Koordinator Kontras, Usman Hamid, sopir Muchdi Pr, Suradi, Imam Mustofa, dan Direktur Eksekutif Setara Institute, Hendardi.
Muchdi Sebut Sopirnya Ber-IQ Rendah
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 September 2008
Jakarta - Terdakwa kasus pembunuhan Munir, Muchdi Pr, mengatakan sopirnya yang bernama Suradi ber-IQ kurang saat menjadi saksi. Suradi tidak dapat memberikan keterangan waktu yang tepat kapan terdakwa berangkat dari rumah dan kapan terdakwa sampai di kantornya.
Ditelepon TPF Munir, Muchdi Bilang Salah Sambung
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 September 2008
JAKARTA, SELASA - Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir, Usman Hamid mengaku pernah menghubungi nomor handphone pribadi mantan Deputi V BIN Muchdi Purwopranjono. Tiga kali Muchdi menanyakan jati diri Usman. Namun, saat dikatakan bahwa ia adalah anggota TPF kasus pembunuhan Munir, Muchdi langsung mengatakan salah sambung dan mematikan handphonenya.
Dua Sopir Beri Keterangan Berbeda, Muchdi Klarifikasi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 September 2008
JAKARTA, SELASA â?? Dua sopir Muchdi Purwoprandjono, Suradi dan Imam Mustofa, memberikan beberapa keterangan berbeda saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang Muchdi, Selasa (23/9) di PN Jakarta Selatan. Keterangan berbeda tersebut mengenai ruang tunggu bagi sopir di kantor BIN. Karena dua sopir memberikan keterangan berbeda, Muchdi pun memberikan klarifikasi saat diberikan kesempatan menanggapi.
Dua Sopir Muchdi Akan Bersaksi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 September 2008
JAKARTA, SELASA - Dua orang sopir mantan Deputi V BIN Muchdi Purwopranjono, Suradi dan Imam Mustofa rencananya akan dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Muchdi. Sidang dijadwalkan pukul 09.00 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (23/9). "
Wah! Handphone Pejabat BIN Bisa Dipakai Sopir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 September 2008
JAKARTA, SELASA - Sopir mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwopranjono, Suradi mengaku ia kerap menggunakan handphone pribadi majikannya, jika ditinggal Muchdi di dalam mobil.
Sidang Muchdi Pr, Punya Rekaman, Jaksa Tak Gentar 2 Saksi Cabut BAP
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 September 2008
Jakarta - Kejagung tidak khawatir dengan sikap dua saksi yang menyatakan mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) dalam sidang Muchdi Pr. Hasil BAP ditegaskan tidak bohong karena ada rekamannya.
Inilah Sejumlah Sandi Pollycarpus-Indra Setiawan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 September 2008
JAKARTA, SELASA â?? Pollycarpus Budihari Priyanto meminta atasannya, Indra Setiawan (mantan Dirut Garuda), untuk menyebutkan nama sejumlah pejabat BIN dengan kata sandi. Hal tersebut dikatakan Polly kepada Indra pada 2005.
Sidang Muchdi Hadirkan Tiga Saksi dari BIN
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 September 2008
JAKARTA, KAMIS - Tiga orang saksi dari Badan Intelijen Negara (BIN) dijadwalkan akan menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Munir di PN Jakarta Selatan, Kamis (18/9). Tiga orang saksi tersebut adalah Zondi Zorin, Kawan, dan Arifin Rahman.
Saksi Muchdi Berkelit Soal Pollycarpus
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 September 2008
JAKARTA, KAMIS - Staf Tata Usaha pada Deputi V BIN, Zondi Zorin yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus pembunuhan Munir, Kamis (18/9), memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang disampaikannya pada berita acara pemeriksaan.
Muchdi Biasa Titipkan Handphone ke Stafnya
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 September 2008
JAKARTA, KAMIS - Mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwoprandjono biasa menitipkan satu dari tiga handphone-nya kepada staf TU yang bertugas di Deputi V. Hal itu dikatakan Zondi Zorin, staf TU pada Deputi V BIN yang bersaksi di persidangan kasus pembunuhan Munir di PN Jakarta Selatan, Kamis (18/9)), dengan terdakwa Muchdi Pr.
Kuasa Hukum Muchdi: BAP Saksi Sampah!
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 September 2008
JAKARTA, KAMIS â?? Koordinator penasihat hukum Muchdi Pr, Luthfie Hakim, menuding berita acara pemeriksaan (BAP) dua saksi staf TU BIN, Zondhy dan Arifin Rachman, adalah hasil rekayasa.
Munir Sadar Ada Ancaman
Sumber: INDOPOS.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 17 September 2008
JAKARTA - Aktivis HAM Munir ternyata sudah menyadari posisinya dalam ancaman pembunuhan. Aksi pengungkapan kasus penculikan aktivis dan advokasi menjadi alasannya. Terlebih setelah Mayjen (pur) Muchdi Purwopranjono dibebastugaskan dari Danjen Kopassus.
Muchdi Akui Dua Kali Bertemu Indra Setiawan
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 September 2008
JAKARTA -- Muchdi Purwoprandjono, terdakwa kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir, mengakui dirinya pernah dua kali bertemu dengan saksi, bekas Direktur Utama Garuda Indonesia Indra Setiawan. â??Benar, saya bertemu dengan saksi dua kali,â? katanya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
Pembunuhan Munir: Budi Santoso Tak Datang
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 September 2008
Jakarta, Kompas - Sidang perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir, dengan terdakwa mantan Deputi V Badan Intelijen Negara atau BIN Muchdi Purwopranjono, Selasa (16/9), kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Istri almarhum Munir, Suciwati, dan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan memberikan kesaksian.
Minta Budi Santoso Dihadirkan, Kuasa Hukum Muchdi Caper
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
Jakarta - Kuasa hukum Muchdi Pr, Lutfie Hakim, ngotot jaksa menghadirkan saksi Budi Santoso. Ketua Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) Asmara Nababan menilai keinginan Lutfie itu bukan menjadi hal penting dalam pengadilan tersebut.
Muchdi Pr Bantah Kesaksian Suciwati
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
JAKARTA--MI: Terdakwa pembunuhan aktivis HAM Munir, Muchdi Pr, membantah kesaksian istri Munir, Suciwati, terkait ungkapan yang menyebutkan ada dendam terhadap aktivis HAM tersebut.
Indra Tugaskan Polly Atas Permintaan BIN
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
JAKARTA, SELASA â?? Mantan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan akhirnya mengakui bahwa penugasan pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto, pada bagian Corporate Security atas permintaan Badan Intelijen Negara (BIN) yang diterimanya.
Suciwati: Keluarga Saya Sering Diancam Bom
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
Jakarta - Sebagai istri aktivis, Suciwati sering mendapat ancaman dari orang-orang yang tak suka pada suaminya, Munir. Berbagai ancaman pun muncul baik yang sifatnya fisik atau pun fisik.
Suciwati ke Kongres AS Klarifikasi Lobi BIN
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
Jakarta - Istri mendiang almarhum aktivis HAM Munir, Suciwati, bercerita dirinya pernah mengunjungi Kongres Amerika Serikat (AS). Ia mengklarifikasi lobi yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Kongres terkait pembunuhan Munir.
Tesis Munir Tentang Penghilangan Aktivis Ditunjukkan ke Hakim
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
Jakarta - Munir berangkat ke Belanda untuk melanjutkan S2 di Universitas Utrecht. Untuk itu dia telah menyiapkan proposal tesisnya mengenai penghilangan paksa aktivis di Indonesia.
Sidang Muchdi PR: Hingga Sidang Dimulai, Budi Santoso Tidak Terlihat
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
Jakarta - Direktur 5.1 Perencanaan dan Pengendalian BIN Budi Santoso dijadwalkan menjadi saksi dalam sidang kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa mantan Deputi V BIN Muchdi Pr. Namun hingga sidang dimulai, saksi penting itu tidak juga terlihat hadir.
Kasus Munir: Suciwati Tak Pernah Melaporkan Muchdi Pr
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
Jakarta - Saat masih hidup, almarhum Munir, suami Suciwati, memberitahu ada ancaman-ancaman dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Namun, Suciwati tidak pernah melaporkan mantan Komandan Kopassus Muchdi Purwopranjono.
Kasus Munir: Suciwati Bersitegang dengan Desmond J Mahesa
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
Jakarta - Istri almarhum Munir, Suciwati, bersitegang dengan korban penculikan Tim Mawar pada tahun 1997, Desmond Junaidi Mahesa. Desmond kini menjadi pengacara mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Muchdi Purwoprandjono dalam kasus Munir.
Budi Santoso Tak Datang, Pengacara Muchdi Protes
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
JAKARTA, SELASA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengagendakan akan menghadirkan 4 orang saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (16/9).
Suciwati: Muchdi yang Paling 'Sakit Perut'
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
JAKARTA, SELASA â?? Pascadibebastugaskannya Muchdi Purwopranjono sebagai Danjen Kopassus karena dugaan keterlibatan dalam kasus penculikan sejumlah aktivis, almarhum Munir sempat merasa bahwa ia pasti menjadi orang yang paling dibenci Muchdi. Sebab, Munir selalu berada di garis depan dalam pengungkapan kasus penculikan tersebut.
Suciwati Beberkan Teror yang Diterima Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
JAKARTA, SELASA â?? Sebagai aktivis HAM yang vokal, almarhum Munir dan keluarganya kerap menerima teror yang berisi ancaman. Beberapa teror yang mereka alami dibeberkan istri almarhum, Suciwati, saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus pembunuhan Munir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (16/9), dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono.
Muchdi Keberatan Soal "Loro Wetheng"
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
JAKARTA, SELASA - Mantan Kepala Deputi V BIN, Muchdi Pr yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Munir menyampaikan keberatan atas kesaksian istri Munir, Suciwati.
Kasus Talangsari: Kejagung Abaikan Putusan Final MK
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Jumat, 12 September 2008
[JAKARTA] Permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar dibentuk pengadilan hak asasi manusia (HAM) Ad Hoc dalam penyidikan pelanggaran HAM Talangsari Lampung dinilai telah mengabaikan putusan uji materi (judicial review) Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu juga mengindikasikan Kejagung hendak lepas tangan dari penyelesaian kasus tersebut.
Korban Talangsari Kecewa Sikap Kejagung
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 12 September 2008
Jakarta, Kompas - Sejumlah korban peristiwa Talangsari, Lampung, tahun 1989, kecewa dengan sikap Kejaksaan Agung, yang sejak awal sudah memunculkan kesan menolak melanjutkan penyidikan kasus yang Selasa lalu ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai pelanggaran HAM berat itu.
Peringati Peristiwa Priok, Kontras Luncurkan Buku
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 September 2008
JAKARTA, KAMIS - Guna memperingati 24 tahun peristiwa Tanjung Priok, Kontras meluncurkan dua buku yang akan mengingatkan dunia akan peristiwa memilukan tersebut. Dua buku tersebut berjudul "Kesempatan yang Hilang, Janji yang Tak Terpenuhi" dan "Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu".
Kasus Priok Tak Mungkin ke Pengadilan Internasional
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 September 2008
JAKARTA, KAMIS â?? Kasus Tanjung Priok tidak mungkin dibawa ke pengadilan internasional. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Kabul Supriadi saat menghadiri bedah buku di Kontras, Kamis (11/9) sore.
Kasus Talangsari: Kejaksaan Tunggu Pembentukan Pengadilan Khusus
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 September 2008
JAKARTA - Kejaksaan Agung belum akan menyidik kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di Talangsari, Lampung. Kejaksaan menunggu dibentuknya pengadilan khusus pelanggaran berat hak asasi. "Kasus ini spesifik, jadi tidak bisa diadili di pengadilan umum," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy di Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, kemarin.
Talangsari Tidak Bisa Disidik, Ketiadaan Pengadilan HAM Ad Hoc Jadi Kendala
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 September 2008
Jakarta, Kompas - Peristiwa Talangsari, Lampung, terancam bernasib sama dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya. Meskipun belum menerima berkas hasil penyelidikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk peristiwa Talangsari, kejaksaan menyatakan tidak bisa menyidik perkara itu.
Pembunuhan Munir: Hakim Tolak Keberatan Penasihat Hukum Muchdi
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 September 2008
Jakarta, Kompas - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi atau keberatan penasihat hukum mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono. Eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara itu akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama pokok perkara.
"Bola Panas" di Kasus Talangsari, Komnas HAM Tetapkan Pelanggaran HAM Berat
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 September 2008
Jakarta, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia secara resmi menetapkan peristiwa Talangsari, Lampung, tahun 1989 sebagai kasus pelanggaran HAM berat sesuai hasil kesimpulan Tim Penyelidik Ad Hoc Kasus Talangsari, yang sebelumnya dibentuk. Walaupun akan menjadi �bola panas�, Komnas HAM akan tegas (zakelijk) menangani kasus tersebut.
Dakwaan terhadap Muchdi Diterima, Keberatan terdakwa dianggap tak relevan.
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 September 2008
JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi atau keberatan terdakwa kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib, Muchdi Purwoprandjono. "Surat dakwaan dinyatakan sah menurut hukum dan sidang harus dilanjutkan," kata ketua majelis hakim Suharto di persidangan kemarin.
Komnas: Talangsari Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi, Komnas akan membantu kejaksaan dalam penyidika
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 September 2008
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan peristiwa Talangsari sebagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. Sidang paripurna Komnas dengan agenda tunggal laporan akhir tim ad hoc Talangsari yang digelar kemarin menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup soal terjadinya pelanggaran hak asasi dalam peristiwa berdarah pada Februari 1989 itu.
Muchdi Pr Bentak Suciwati
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 September 2008
Jakarta - Istri mendiang Munir, Suciwati, terhenyak kaget mendengar balasan sapaan dari mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi PR. Muchdi membentak janda pejuang HAM tersebut.
Komnas HAM: Talangsari Pelanggaran HAM Berat
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 September 2008
Jakarta - Sidang paripurna Tim Ad Hoc Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat pada kasus Talangsari 1989. Laporan yang dibuat Komnas HAM ini akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk ditindaklanjuti.
Muchdi Pr Bentak Suciwati Karena Tersinggung Disebut Pembunuh
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 September 2008
Jakarta - Mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr mengeluarkan kata "Diam kamu!" kepada istri mendiang Munir, Suciwati. Muchdi membentak karena Suciwati menyebutnya pembunuh.
Muchdi Akan Hadirkan Saksi Penculikan Aktivis
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 September 2008
Jakarta - Ditolaknya eksepsi terdakwa pembunuhan aktivis HAM Munir, Muchdi Pr, membuat tim pembelanya menyiapkan langkah baru. Mereka akan menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan penculikan aktivis mahasiswa.
Pihak Muchdi Kecewa, Kontras Lega
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 September 2008
JAKARTA, SELASA - Menanggapi putusan sela majelis hakim PN Jakarta Selatan, Selasa (9/9), yang menolak keberatan kuasa hukum Muchdi Pr dalam persidangan Kamis lalu, koordinator kuasa hukum Muchdi Pr, Luthfie Hamid mengatakan pihaknya kecewa dengan putusan tersebut dan akan mengadakan perlawanan dengan materi yang sama di dalam eksepsi.
Usai Sidang, Muchdi Bentak Istri Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 September 2008
JAKARTA, SELASA â?? Sesaat setelah persidangan Muchdi Pr, Selasa (9/9) siang ini, selesai, suasana di PN Jakarta Selatan diwarnai ketegangan. Pasalnya, mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr yang menjadi terdakwa membentak Suciwati, istri aktivis HAM Munir, yang hadir dalam persidangan itu.
Munir Memorial Lecture: HAM Demi Keberadaan Bersama
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 06 September 2008
Depok, Kompas - Penegakan hak asasi manusia atau HAM semata-mata bukan demi hak, apalagi soal kewajiban pemerintah. HAM dan kewajiban pemerintah melindunginya, yang dikelola melalui beragam hukum dan peraturan internasional, karena keduanya menyangkut kemungkinan hidup bersama dengan cara beradab.
Pemikiran Munir Layak Dikembangkan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 04 September 2008
Jakarta, Kompas - Mendiang penggiat hak asasi manusia di Indonesia, Munir, tak hanya layak dikenang sebagai pejuang. Perjuangan dan pemikirannya pun layak dikembangkan.
Kasus Talangsari Pelanggaran HAM, Keberadaan Komnas HAM dipertanyakan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 04 September 2008
Jakarta, Kompas - Tim Ad Hoc Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk kasus Talangsari, Lampung, selesai melakukan penyelidikan. Komnas HAM menyimpulkan peristiwa yang terjadi pada 7 Februari 1989 itu sebagai pelanggaran HAM berat.
Suara dari Cihideung
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 September 2008
MEREKA berkumpul di sebuah rumah di Dukuh Cihideung, Desa Rajabasa Lama, Lampung Timur. Setelah berjam-jam bertukar pikiran, Rabu malam pekan lalu 43 keluarga korban �kasus Talangsari� itu mengambil putusan. Mereka akan mendesak digelarnya pengadilan atas kasus Talangsari, peristiwa yang membuat mereka menderita. �Kami tetap meminta adanya pengadilan,� kata Azwar, 64 tahun, salah satu korban.
Tim Ad Hoc Simpan Bukti Rahasia Kasus Talangsari
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.com | Tgl terbit: Rabu, 03 September 2008
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Tim Ad Hoc Kasus Talangsari, Johny Nelson Simanjuntak, menyatakan timnya belum dapat menyimpulkan temuan baru perkara pelanggaran hak asasi manusia peristiwa Talangsari. "Harus ada rapat pleno sebelum kesimpulan kasus dipublikasikan," ujar dia kepada Tempo.
Kuasa Hukum Muchdi Tuding Budi Santoso
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 September 2008
JAKARTA, SELASA - Juru Bicara Tim Kuasa Hukum Muchdi Pr, yang didakwa dalam kasus pembunuhan Munir, Luthfie Hakim mengatakan, kliennya hanya dikorbankan dalam kasus terbunuhnya Munir.
Muchdi Pr Baca Eksepsi Disaksikan Sahabat Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 September 2008
Jakarta - Sidang terdakwa kasus pembunuhan Munir, Muchdi Pr, mengagendakan pembacaan eksepsi. Sidang Muchdi diramaikan lagi oleh puluhan sahabat Munir dan pendukung Muchdi.
Pengacara Minta Budi Santoso Dicoret dari Daftar Saksi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 September 2008
Jakarta - Pengacara terdakwa kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Muchdi Pr, M Luthfie mendesak jaksa menghadirkan Budi Santoso ke persidangan. Jika tidak dapat dihadirkan, nama mantan Direktur 5.1 Perencanaan dan Pengendalian BIN ini diminta dicoret dari daftar saksi.
Kasus Munir: Hendarman Minta Jaksa Berusaha Hadirkan Agen BIN Budi Santoso
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 22 Agustus 2008
Jakarta - Pengacara Muchdi Pr meminta agar agen Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Santoso yang merupakan salah satu saksi kunci kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dihadirkan dalam sidang. Jaksa Agung Hendarman Supandji meminta agar jaksa mengupayakan hal itu.
Muchdi Diadili
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 22 Agustus 2008
Jakarta, Kompas - Mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono mulai diadili sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/8), itu dipimpin majelis hakim Suharto, Achmad Yusak, dan Haswandi.
Kontras Minta Budi Santoso Dihadirkan ke Sidang Muchdi Pr
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 21 Agustus 2008
Jakarta - Kontras berharap agen Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Santoso dihadirkan dalam persidangan kasus pembunuhan Munir. Keterangan Budi dibutuhkan untuk membuktikan dalang pembunuhan aktivis HAM tersebut.
JPU: Muchdi Dendam Terhadap Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 21 Agustus 2008
JAKARTA, KAMIS - Mantan Deputi V BIN Mayjend (Purn) Muchdi Purwoprandjono memiliki rasa sakit hati terhadap Munir dan membalaskannya dengan menghabisi nyawa Munir. Demikian dikatakan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Cyrus Sinaga di awal dakwaan dalam persidangan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Kamis (21/8) yang dipimpin oleh Hakim Suharto. Sidang mengagendakan pembacaan dakwaan dengan terdakwa Muchdi Pr.
Suciwati: Saya Harap Muchdi Berani
Sumber: TRIBUNJABAR.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 21 Agustus 2008
JAKARTA, TRIBUN - Istri almarhum Munir, Suciwati menyatakan harapannya atas babak baru persidangan kasus pembunuhan yang merenggut nyawa suaminya. Menghadirkan mantan Deputi V BIN Mayjed (Purn) Muchdi Pr menurutnya merupakan momen penting dalam mengungkap dalang siapa yang menyuruh melakukan pembunuhan terhadap Munir. Untuk itu, ia berharap Muchdi berani. Berani seperti apa yang dimaksud Suci?
Fakta "Ikan Besar" Diungkap dalam Sidang Muchdi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 21 Agustus 2008
JAKARTA, KAMIS â?? Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto hanya ikut sampai Bandara Changi, Singapura, dalam penerbangan yang akan membawa Munir ke Amsterdam pada 6 September 2004.
Rancangan Peradilan Militer Diminta Segera Selesai
Sumber: KORAN TEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 20 Agustus 2008
JAKARTA-Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan beberapa elemen masyarakat meminta Dewan Perwakilan Rakyat segera menyelesaikan revisi Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer. Diharapkan, dengan undang-undang tersebut, tentara yang melakukan kejahatan umum bisa diadili di pengadilan umum. "Rancangan undang-undang itu harus segera dibahas dan diundangkan agar tak ada lagi ketimpangan keadilan antara sipil dan militer," ujar Koordinator Kontras Usman Hamid saat diskusi tentang kasus Alastlogo dan peradilan militer di kantor Kontras, Jakarta, kemarin.
Akar Permasalahan Kasus Alastlogo Belum Terungkap
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 15 Agustus 2008
SURABAYA, JUMAT - Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan Surabaya atau Kontras Surabaya menilai proses peradilan kasus Alastlogo, Pasuruan, Jawa Timur sebagai tindakan kriminal atau pidana biasa. Karena itu, persidangan ini tidak mampu mengungkap rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi di lapangan.
Kontras: Tidak Ada Celah Bagi MUchdi Pr
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 14 Agustus 2008
JAKARTA, KAMIS - Koordinator Komisi untuk Orang-Orang Hilang (Kontras) Usman Hamid menilai kalau dilihat dari sisi hukum tidak ada lagi celah dakwaan terhadap Muchdi Pr, tersangka kasus pembunuhan Munir. Berdasar BAP Kepolisian, Muchdi PR dikenakan pasal 34 juncto 55 ayat 1 butir kedua UU KUHP dengan ancaman maksimal hukuman seumur hidup.
Kontras Ragu Penganiayaan Romo Benny Kriminal Murni
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Agustus 2008
Jakarta - Kontras meragukan insiden penganiyaan terhadap Romo Benny Susetyo di Pondok Indah, merupakan kriminal murni. Polisi diminta segera menyelidiki dan menangkap para pelakunya guna mengetahui motif penganiayaan tersebut.
Kontras Protes Penculikan Warga Runtu
Sumber: RADARSAMPIT.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Agustus 2008
PALANGKA RAYA- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan dan meprotes keras penculikan dan penangkapan sewenang-wenang warga desa Runtu oleh aparat Polres Kotawaringin Barat pada 23 Juli - 4 Agustus lalu. Apalagi penculikan dan penangkapan dilakukan di tengah proses mediasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Kontras Surabaya Deklarasikan Diri
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 02 Agustus 2008
SURABAYA, SABTU- Pada hari Sabtu (2/8) di Wisma Remaja, Surabaya Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS Surabaya dideklarasikan. Pendeklarasian KontraS Surabaya ini dalam rangka merespon berbagai macam bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Jawa Timur.
Presiden Tidak Datang, Sidang Ditunda
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 22 Juli 2008
JAKARTA, SELASA - Setelah dua jam menunggu tergugat, akhirnya sidang gugatan empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) atas kasus kekerasan kepada warga yang sedang berpekara, digelar pada pukul 11.00 WIB. Namun, persidangan tersebut berlangsung tanpa tergugat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta, serta Kapolri Jendral Sutanto.
Banyak Penyiksaan, Presiden Digugat ke Pengadilan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 22 Juli 2008
JAKARTA, SELASA - Empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta, serta Kapolri Jenderal Sutanto. Gugatan ini dilayangkan terkait kasus penyiksaan terhadap warga berperkara yang acap kali terjadi.
Benjamin Mangkoedilaga : Jangan Buka Luka Lama RI- Timor Leste
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 18 Juli 2008
Jakarta - Setelah Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste bekerja sejak Agustus 2005, sebuah rekomendasi dikeluarkan. Laporan tentang berbagai peristiwa yang terjadi sebelum, saat, dan setelah penentuan pendapat di Timor Timur tahun 1999 itu tertulis di sebuah laporan yang tebalnya 350 halaman, dan dibuat dalam bahasa Indonesia, Inggris, Portugal, dan Tetum.
Kasus HAM Timor Timur Ditutup
Sumber: JURNALNASIONAL.COM | Tgl terbit: Rabu, 16 Juli 2008
Sejumlah aktivis hak asasi manusia minta pemerintah menindaklanjuti laporan KKP secara hukum.
Kekerasan Tim-Tim Tanggungjawab Wiranto
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Selasa, 15 Juli 2008
Juru bicara gabungan lima LSM kemanusiaan Usman Hamid menyatakan, mantan Pangab Jenderal Purnawirawan Wiranto, harus bertanggung jawab atas tindak kekerasan di Timor-Timur. Pasalnya kasus tersebut bersifat individual responsibility.
East Timor, Indonesia Hope To Draw Line Under 1999 Violence
Sumber: ABC.NET.AU | Tgl terbit: Senin, 14 Juli 2008
Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono will meet with East Timor's President and Prime Minister in Bali for tomorrow's official release of the final report by the Commission of Truth and Friendship, investigating the violence of 1999.
Komisi III DPR Dinilai Tidak Serius Lakukan Seleksi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 Juli 2008
Jakarta, Kompas - Sejumlah keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia menilai, Komisi III DPR tidak serius melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.
Penangkapan Ferry Dipertanyakan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 Juli 2008
Jakarta, Kompas - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak, mempertanyakan dasar Kepolisian Negara Republik Indonesia menangkap Ferry J Yuliantono, Ketua Umum Dewan Tani Indonesia, pada 27 Juni. Sebab, penangkapan tidak dapat hanya didasarkan pada informasi Badan Intelijen Negara atau BIN.
Kontras Pentanyakan Penangkapan Aktivis
Sumber: BBC.CO.UK | Tgl terbit: Senin, 30 Juni 2008
Sebuah LSM di Indonesia mempertanyakan sikap aparat keamanan dalam penangkapan seorang aktivis terkait unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM.
Jurus Sangkal Sang Pendekar Besar
Sumber: MAJALAH TEMPO EDISI 19/XXXVII/30 Juni - 06 Juli 20 | Tgl terbit: Senin, 30 Juni 2008
Pemeriksaan terhadap Muchdi Purwoprandjono berakhir sudah. Ditahan bersama para tersangka korupsi, tersangka kasus pembunuhan Munir itu kini menunggu persidangan. Penyidik menelisik sistem kerja di Badan Intelijen Negara, termasuk bukti adanya hubungan antara Muchdi dan Pollycarpus, yang nomor kontak dari telepon selulernya tersimpan dalam file daftar agen di komputer. Namun, ketika dicecar penyidik, Muchdi selalu menyangkal dan menjawab �tidak ingat�
Kontras Menilai Penahanan Ferry Yuliantono Bernuansa Politis
Sumber: MEDIA INDONESIA.COM | Tgl terbit: Minggu, 29 Juni 2008
JAKARTA--MI: Kontras menilai penahanan Ferry Yuliantono dan pencopotan Rizal Ramly sebagai Komisaris Utama PT Semen Gresik bernuansa politis.
Hari Antipenyiksaan dan Antinarkoba Internasional
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 27 Juni 2008
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada narkoba di Sumatera Utara, Kamis (26/6), menggelar peringatan Hari Antinarkoba Internasional di Tugu SIB, Jalan Gatot Subroto, Medan.
Hindari Aksi Kekerasan, Widodo: Ada Kecenderungan Paksakan Benturan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 26 Juni 2008
Jakarta, Kompas - Menyikapi situasi politik di Jakarta baru-baru ini dan situasi menjelang kampanye pemilihan legislatif yang dimulai 8 Juli mendatang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan semua pihak agar menghindari aksi-aksi merusak dan penuh kekerasan hanya untuk kepentingan politik.
Akankah Penyebab Kematian Maftuh Tetap Gelap?
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 23 Juni 2008
CATATAN kesehatan Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP) yang menyebutkan, almarhum Maftuh Fauzi mengidap AIDS tentu membuat kalangan Mahasiswa Universitas Nasional (Unas), terkejut dan marah. Mengapa? Karena mereka hanya memperoleh jawaban, "Maftuh menderita AIDS", dan bukan penyebab kematian Maftuh.
Kontras Juga Desak Hendropriyono Diperiksa Terkait Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 22 Juni 2008
Jakarta - Setelah menetapkan mantan Deputi V BIN Muchdi PR, Polri terus didesak memeriksa Hendropriyono. Mantan Kepala BIN itu diperkirakan mengetahui soal pembunuhan aktivis HAM Munir.
Polemik Kematian Maftuh, Kontras: Komnas HAM Perlu Bentuk Tim Forensik Independen
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 21 Juni 2008
Jakarta - Penyebab kematian mahasiswa Unas Maftuh Fauzi masih menjadi perdebatan. Komnas HAM pun diminta membentuk tim forensik yang independen dan kredibel.
Muchdi, Langkah Awal Menguak Konspirasi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 20 Juni 2008
JAKARTA, JUMAT - Istri almarhum Munir, Suciwati, mengapresiasi kerja pihak kepolisian yang berani menangkap mantan Deputi V Badan Intelijen Nasional (BIN) Muchdi Purwopranjono. Ia menyebutkan, penangkapan ini adalah awal menguak konspirasi di balik pembunuhan suaminya.
Muchdi PR Ditangkap
Sumber: IKLANPRIME.COM | Tgl terbit: Jumat, 20 Juni 2008
Prime News - Jakarta, Penangkapan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwopranjono membuka jalan terkuaknya misteri pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Jalan menguak dalang pembunuhan Munir.
Suciwati: Tangkap Muchdi PR
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Juni 2008
JAKARTA, KAMIS - Istri almarhum Munir, Suciwati agak geregetan juga dengan sikap Polri yang terlalu lama, terkesan berlarut-larut untuk bisa menyatakan secara resmi, siapa tersangka lain, pembunuh suaminya. Suciwati, dalam perbindangan khusus dengan Persda Network, Kamis (19/6), memprediksi, kemungkinan Mabes Polri sedang mengukur 'kekuatan' siapa yang akan resmi dijadikan tersangka baru dalam kasus kematian suaminya ini.
Kasum Desak Polisi dan Jaksa Ajukan Muchdi ke Pengadilan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Juni 2008
JAKARTA, SELASA - Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (Kasum) mendesak aparat kepolisian dan kejaksaan untuk menyeret mantan deputi V Badan Intelijen Negara, Muchdi PR, ke pengadilan. Mereka menilai seluruh bukti dan keterangan para saksi menguatkan bahwa Muchdi terlibat dalam konspirasi pembunuhan terhadap aktifis HAM tersebut.
Kontras: Penangkapan Muchdi Bukan Episode Akhir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Juni 2008
JAKARTA, KAMIS - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyampaikan apresiasinya atas upaya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka baru dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Muchdi PR.
Kontras: Muchdi PR-Polly Kayak Orang Pacaran
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Juni 2008
JAKARTA, KAMIS - Terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Pollycarpus Budihari Priyanto pernah menyatakan bahwa ia tak mengenal Muchdi Purwoprandjono, mantan Deputi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) bidang Penggalangan. Akan tetapi, menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), catatan pertemuan dan intensitas telepon keduanya menunjukkan telah terjalin hubungan yang demikian dekatnya antara Polly dan Muchdi.
Politik HAM Pemerintah Baru Setingkat Legislasi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Juni 2008
Jakarta, Kompas - Sebagian besar kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia belum terselesaikan. Bahkan, dalam kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, banyak pelaku lolos dari jerat hukum. Ditemui di Kantor Kontras, Jakarta, Rabu (18/6), Harris Azhar dari Kontras mengatakan, fenomena itu diduga akibat politik hak asasi manusia di Indonesia baru sebatas level legislasi.
Pengusutan HAM Butuh Dukungan Politik Presiden
Sumber: JURNALNASIONAL>COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Juni 2008
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan memberikan dukungan politik untuk mempercepat penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan sejumlah purnawiran TNI yang hingga kini tak jelas penyelesaiannya. Walaupun presiden menegaskan dukungannya, namun implementasinya terbentur pada kewenangan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM.
Polisi Diminta Tangkap Tersangka Baru Pembunuh Munir
Sumber: MEDIA INDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 18 Juni 2008
JAKARTA-MI: Koordinator Kontras Usman Hamid mengharapkan Polri langsung menangkap tersangka baru oknum Badan Intelijen Negara (BIN) yang terlibat pembunuhan aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) Munir.
Polisi Dituding Melanggar Dalam Kasus Unas
Sumber: REPUBLIKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 17 Juni 2008
JAKARTA -- Hasil investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan polisi telah melakukan pelanggaran serius berupa penggunaan kekerasan dan senjata api dalam insiden di Universitas Nasional pada 24 Mei lalu. Kepala Biro Sosial dan Politik KontraS, Edwin Partogi, mengatakan peristiwa itu mengindikasikan pendekatan kekerasan masih menjadi paradigma penegakan hukum polisi. ''Polisi menggunakan tindakan eksesif secara prematur, komando kepolisian tak efektif, dan proses hukum terhadap pengunjuk rasa tak profesional,'' sebut Edwin mengenai temuan investigasi mereka, Senin (16/6).
KKP Belum Laporkan Hasil Temuan
Sumber: MEDIA INDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 17 Juni 2008
Kinerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste dipertanyakan pemerhati HAM.
Polisi Dituding Melanggar Dalam Kasus Unas
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 17 Juni 2008
JAKARTA -- Hasil investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan polisi telah melakukan pelanggaran serius berupa penggunaan kekerasan dan senjata api dalam insiden di Universitas Nasional pada 24 Mei lalu
Komisi Kebenaran, Presiden diharapkan Umumkan Hasil KKP
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 17 Juni 2008
Jakarta, Kompas - Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP diharapkan segera menyerahkan laporan kerja mereka kepada Presiden. Selanjutnya, sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik
Kasus Unas, Polri tak maksimalkan negosiasi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 16 Juni 2008
JAKARTA, SENIN- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyampaikan kronologis insiden Unas dan beberapa temuan setelah melakukan investigasi di kampus Unas pascabentrok antara mahasiswa dan polisi. Menurut Kepala Biro Sosial dan Politik Kontras Edwin Partogi, dalam investigasi selama dua minggu tersebut telah diwawancarai 15 saksi dan korban.
SKB Bertentangan Dengan Konstitusi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 11 Juni 2008
Jakarta - Sejumlah LSM pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) menilai Surat Keputusan Bersama tiga Menteri terkait Ahmadiyah melanggar konstitusi. SKB ini juga dinilai sangat multitafsir dan bisa menimbulkan konflik baru.
Semalaman Munarman Tak Kunjung Datang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 06 Juni 2008
JAKARTA, JUMAT - Sejak merebaknya isu penyerahan diri Panglima Komando Laskar Islam Munarman, Kamis (5/6) sore, teras depan Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, terus diramaikan wartawan. Puluhan pencari berita memilih setia menunggu kedatangan Munarman, yang kabarnya telah berada di tangan aparat kepolisian.
Siapakah Munarman?
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 06 Juni 2008
MUNARMAN dikenal luas sebagai pendekar hukum dan aktivis pembela hak-hak sipil. Ia juga dikenal antimiliterisme. Karakter Munarman yang egaliter dan nasionalis ini tidak diragukan lagi begitu melihat sepak terjangnya sebagai aktivis di YLBHI dan Kontras.
Kepala Polri Diminta Tindak Tegas FPI
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 02 Juni 2008
JAKARTA, SENIN - Sejumlah wakil dari beberapa organisasi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan menuntut Kepolisian Republik Indonesia agar menindak tegas massa beratribut FPI yang melakukan aksi kekerasan, Minggu (1/6) di Monas, Jakarta.
UNAS, Sehari Pasca Penyerangan...
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 25 Mei 2008
JAKARTA, MINGGU - Sehari pasca penyerangan aparat kepolisian ke Kampus Universitas Nasional (UNAS), Jakarta Selatan, Sabtu (25/5), area kampus tampak lengang. Minggu (25/5) sore, puluhan mahasiswa terlihat nongkrong di sekitar halaman depan kampus.
Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Penyerangan Unas
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 25 Mei 2008
Jakarta - Penyerangan polisi ke kampus Universitas Nasional (Unas), Jl Sawo Manila, Pejaten, Jaksel, masuk kategori pelanggaran HAM. Komnas HAM akan membentuk tim investigasi.
Kisruh Unas, SBY Diminta Hentikan Kekerasan Polisi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 25 Mei 2008
Jakarta - Tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat membubarkan aksi mahasiswa yang menolak kenaikan BBM di kampus Unas Jakarta disayangkan Kontras. LSM ini pun meminta Presiden SBY menghentikan tindak kekerasan polisi.
Album Perjuangan Untuk Munir
Sumber: TV.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 Mei 2008
Untuk mengenang seorang pejuang Hak Asasi Manusia, Munir Said Thalib, Kontras mendedikasikan sebuah album yang berisi tentang perjuangan Munir dalam mencari keadilan. Hari Jumat sore bertempat di kantor Kontras, soft launching album berjudul "Untuk Munir" dihadiri oleh istri almarhum, Suciwati. Hadir pula pengamat musik Bens Leo, seniman Butet Kartaradjasa dan beberapa aktivis HAM lainnya.
Peluncuran Album Munir Akan Dihadiri Artis
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Mei 2008
Jakarta - Sejumlah artis dan penyanyi akan menghadiri peluncuran album lagu Munir di Kantor Kontras, Jumat (23/5/2008) besok. Album Munir adalah kumpulan 10 lagu terbaik dalam Lomba Cipta Lagu Munir.
Rendah, Implementasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 Mei 2008
JAKARTA, RABU - Tahun 2008 merupakan tahun istimewa bagi bangsa Indonesia. Masa ini menunjukkan bangsa Indonesia telah memasuki 10 tahun reformasi sekaligus 100 tahun kebangkitan nasional. Sayangnya kedua perayaan ini belum menjadi ruh bagi pemerintah dalam menyelesaikan agenda reformasi.
Hindari Bundaran HI, Istana, dan DPR/MPR
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 Mei 2008
JAKARTA, RABU - Kemana rencana Anda hari ini? Sebelum melakukan aktivitas, ada baiknya Anda mengetahui jadwal unjuk rasa hari ini sehingga Anda bisa mengantisipasi jalan yang hendak dilalui dan tidak terjebak oleh aksi unjuk rasa.
Kepala Polri: Tersangka Baru Oknum Institusi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 17 Mei 2008
Jakarta Kompas - Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto, Jumat (16/5), membenarkan bahwa tersangka baru dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir, adalah oknum dari suatu institusi. Namun, Sutanto belum bersedia mengungkap identitas tersangka ataupun asal institusinya.
Dua Kasus Pembunuhan Masih Menggantung
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Mei 2008
Dua kasus pembunuhan masih menjadi agenda yang belum dituntaskan oleh Polda Sumut. Solidaritas rakyat antipembunuhan dan penjebakan yang terdiri atas 13 organisasi nonpemerintah di Sumut di Kantor Kontras, Sumut, Rabu (14/5), menyatakan, dua pembunuhan itu adalah pembunuhan terhadap Adi Syahrianto, aktivis petani Juma Tombak
RUU Rahasia Negara 'Hantu' Demokrasi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 Mei 2008
Jakarta - Dianggap akan menghambat masyarakat memperoleh informasi, RUU Kerahasiaan Negara dinilai 'Aliansi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasiaan' menjadi hantu bagi demokrasi.� RUU tersebut justru menjadi rancu dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang baru disahkan DPR.
Indonesia Bisa Maju Dipimpin Anak Muda
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 Mei 2008
Jakarta - Kerap muncul anggapan anak muda tidak bisa memimpin bangsa. Alhasil negara kita lebih banyak dipimpin oleh generasi tua.
Ratusan Polisi Siap Hadang Demonstran di Kejagung
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 12 Mei 2008
Jakarta - Sedikitnya 300 polisi tengah bersiap mengamankan demo besar-besaran memperingati 10 tahun reformasi. Dengan peralatan lengkap, petugas gabungan dari Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro menjaga gedung Kejaksaan Agung dari serbuan massa.
NGO Indonesia Desak Myanmar Buka Akses Bantuan Asing
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 09 Mei 2008
JAKARTA, JUMAT - Solidaritas Indonesia untuk Rakyat Burma menggelar aksi di depan Kedubes Myanmar, Jalan H Agus Salim 109, Menteng, Jumat (9/5) siang.
Penegakan HAM Ada di Pundak Hendarman & Mattalata
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 Mei 2008
Jakarta - Harapan besar digantung di pundak Jaksa Agung dan Menkum HAM hasil reshuffle, Hendarman Supandji dan Andi Mattalata. Mereka diharapkan bisa menangani kasus pelanggaran HAM.
Tak Sesuai Konstitusi, Bakor Pakem Diminta Bubar
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 04 Mei 2008
Jakarta - Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) dinilai tidak sesuai dengan demokrasi modern dan justru sering memancing tindak kekerasan tehadap kelompok minoritas. Untuk itu, Bakor Pakem selayaknya harus dibubarkan.
Komnas Perlu Menjelaskan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 03 Mei 2008
Jakarta, Kompas - Harapan agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan purnawirawan TNI- Polri dapat duduk bersama serta berkomunikasi membangun rasa saling percaya disambut baik oleh Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim. Upaya membentuk kondisi saling memahami dan percaya seperti itu memang diperlukan saat ini.
Alasan Pelajari Berkas Menunjukkan Kejagung Tidak Tegas
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 02 Mei 2008
Jakarta, Kompas - Kejaksaan Agung diminta segera menerbitkan surat perintah penyidikan dan tidak membuang-buang waktu dengan menyatakan masih akan mencoba mempelajari berkas penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk kasus Trisakti, Semanggi 1, dan Semanggi 2.
Kasus Kekerasan di Medan Meningkat
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 April 2008
MEDAN, SELASA - Awal tahun ini kasus kekerasan di Sumatera Utara meningkat di banding awal tahun 2007 lalu. Selama empat bulan pertama tahun ini, tujuh orang tercatat tewas dan 30 orang mengalami luka-luka. Hal ini dinilai adanya kemandegan reformasi yang menghambat penegakan hak asasi manusia.
Komnas HAM Tetap Akan Panggil Purnawirawan TNI POLRI
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 24 April 2008
JAKARTA, KAMIS - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tetap akan meneruskan proses penyelidikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk memanggil para purnawirawan TNI-POLRI.
Purnawirawan AD Risaukan HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 23 April 2008
Jakarta, Kompas - Mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto mengingatkan semua pihak, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, agar tidak mencoba berupaya menegakkan HAM dengan melanggar HAM orang lain, termasuk para prajurit dan purnawirawan TNI.
AS Deportasi 54 WNI dengan Pesawat Khusus
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 23 April 2008
Jakarta, Kompas - Amerika Serikat telah mendeportasi 54 warga negara Indonesia dengan pesawat khusus, yaitu pesawat carter Sky Service Airlines. Ke-54 WNI itu mayoritas dideportasi karena melanggar izin tinggal dan bekerja ilegal.
Obor Olimpiade Disambut Unjuk Rasa
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 22 April 2008
JAKARTA, SELASA - Kira-kira 200 orang, Selasa (22/4) siang, berunjuk rasa di pintu masuk Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar pemerintah memberikan pernyataan menolak kirab obor Olimpiade Beijing 2008 terkait kekerasan yang dilakukan pemerintah China terhadap warga Tibet.
Ikut Unjuk Rasa, WN Belanda Ditangkap
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 22 April 2008
JAKARTA, KOMPAS - Seorang Warga Negara Belanda, ditangkap dengan tuduhan ikut berunjuk rasa bersama ratusan demonstran lainnya, yang menolak kedatangan obor Olimpiade China, sebagai protes terhadap militer China yang membantai warga Tibet. Ia adalah Bolte Stef Gauke (24), mahasiswa Universitas Utrecht, Belanda, Jurusan Pekerja Sosial.
Bule Belanda Yang Ditangkap Demo Tibet Adalah Mahasiswa Utrecht
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 22 April 2008
Jakarta - Seorang warga negara Belanda diamankan ke Polda Metro Jaya dalam aksi demo Tibet. Dia adalah seorang mahasiswa Utrecht yang lagi magang di Kontras.
Demo Obor Olimpiade, Bule Belanda Ngaku Lagi Riset
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 22 April 2008
Jakarta - Warga negara Belanda, Stef G Bolte, diamankan polisi saat demo obor Olimpiade. Stef mengaku tengah melakukan penelitian tentang demokrasi di Indonesia.
Demo Obor Olimpiade : Bule Belanda Diserahkan ke Imigrasi, Lalu Dideportasi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 22 April 2008
Jakarta - Bule Belanda yang ditangkap polisi saat sedang melakukan demo mendukung kemerdekaan Tibet, dinyatakan telah menyalahgunakan visa kedatangannya di Indonesia.
Demo Obor Olimpiade : Bule Belanda Terancam Dideportasi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 22 April 2008
Jakarta - Stef G Bolte terancam dideportasi. Pihak kepolisian menilai mahasiswa Universitas Utrecht itu melanggar pasal keimigrasian. "Dia melanggar UU No 9 tahun 1992 tentang keimigrasian, pasal 50. Dan dia sudah kita kirim ke imigrasi," kata Kasat Pengawasan Orang Asing AKBP Merdi Syam di Polda Metro Jaya, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (22/4/2008).
Kepala Polri: Sadarkan Penyerang Ahmadiyah
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 22 April 2008
Jakarta, Kompas - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Sutanto meminta semua kalangan agar menyadarkan pihak-pihak yang berniat melakukan penyerangan terhadap pengikut dan aset Ahmadiyah. "Tolong bantu menyadarkan mereka. Kami minta peran media untuk penyadaran ini," ujar Sutanto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (21/4).
Daya Dorong Reformasi Sektor Keamanan Melemah
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 21 April 2008
JAKARTA, SENIN - Organisasi masyarakat sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), para peneliti, dan kalangan akademisi pemerhati isu-isu reformasi sektor keamanan (SSR) dinilai semakin "kendor" dan melemah dalam mendorong kelanjutan dan penuntasan proses SSR di Indonesia.
Komnas HAM Jangan Terjebak pada Kasus
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 17 April 2008
akarta, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia jangan terjebak hanya memikirkan kasus-kasus tertentu. Sebab, hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat karena komisi itu akan dianggap hanya memikirkan sekelompok orang.
Kontras: Ada Rekayasa Sistematis dalam Kasus 13 Marinir
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 16 April 2008
Surabaya-RoL -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Ad Hoc Surabaya, Andi Irvan, menilai ada rekayasa sistematis dalam kasus hukum penembakan warga Alastlogo yang dilakukan oleh 13 anggota Marinir agar diselesaikan sebagai kasus tindak pidana biasa.
Komnas HAM Diamkan Berkas Penyidikan Pelanggaran HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 16 April 2008
Jakarta, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hingga Selasa (15/4) masih mendiamkan empat berkas hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat yang dikembalikan Kejaksaan Agung pada 1 April lalu. Alasannya, Komnas HAM menilai pengembalian berkas itu tidak sesuai dengan aturan.
Indra Bebas, KontraS Kecewa
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 14 April 2008
TEMPO Interaktif, Jakarta: Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menyatakan kecewa atas bebasnya terpidana Indra Setiawan pada Senin (14/4).
Dicari Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 April 2008
Jakarta, Kompas - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan mengadakan pertemuan dengan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung guna membahas penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Penyelidikan kasus-kasus itu sudah dilakukan Komnas HAM.
Karyawan KGA Ringankan Terdakwa Marinir
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 April 2008
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sidang kasus penembakan Alastlogo yang melibatkan 13 Marinir, Kamis (10/4) beda dengan sidang-sidang sebelumnya. Jika sebelumnya saksi yang dihadirkan lebih banyak menyudutkan dan memberatkan terdakwa seperti penembakan yang diarahkan langsung dan tidak ada warga yang membawa senjata tajam. Saksi kali ini justru menyatakan sebaliknya. â??Warga bersenjata tajam mengepung marinir dari tiga arah,â? kata Miradi, karyawan PT Kebun Grati Agung.
Menhan: Silakan Bawa ke Dewan HAM PBB
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 April 2008
JAKARTA, KAMIS - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mempersilakan jika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan membawa sikap dan pernyataannya selama ini untuk dibahas di sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berlangsung di Geneva, Swiss, 9-14 April.
Berikan Hak-hak Para Korban Pelanggaran HAM Berat
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 08 April 2008
JAKARTA, SELASA - Para keluarga korban kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan Kontras mendesak pemerintah konsisten dan berani memberikan akses dan pengakuan terhadap hak atas keadilan dan pemulihan (rights to justice and remedies) bagi mereka, terutama terkait pengungkapan soal fakta yang sebenarnya terjadi dan menimpa pada anggota keluarga mereka.
Tinjau Ulang Pelanggaran HAM Berat
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 07 April 2008
Jakarta, Kompas - Dengan bebasnya semua terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur dan Tanjung Priok, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta meninjau ulang proses dan hasil penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Presiden diingatkan akan janjinya kepada keluarga korban pada 26 Maret lalu.
Komnas HAM Didesak Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 04 April 2008
JAKARTA, JUMAT - Sebanyak 16 orang yang tergabung dalam Solidaritas Aktivis '98 mendatangi Kantor Komnas HAM sebagai bentuk dukungan mereka terhadap upaya Komnas HAM menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat, antara lain Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.
Penyidik Kejagung Harus Datangi Komnas HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 04 April 2008
JAKARTA, JUMAT - Komnas HAM mengharapkan pihak Kejaksaan Agung mendatangkan para penyidik kasus untuk berkas-berkas yang telah dikembalikan tapi dinilai cacat prosedur tersebut. Selain untuk keperluan berita acara pemeriksaan, pengembalian berkas oleh para penyidik tersebut merupakan prosedur yang harus dijalani.
Berkas Pelanggaran HAM Dibawa ke Dewan HAM PBB
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 04 April 2008
JAKARTA, JUMAT - Pengembalian berkas kasus pelanggaran HAM oleh Kejaksaan Agung, kekerasan Kendari, sikap Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono terhadap pemanggilan petinggi TNI oleh Komnas HAM, dan perkembangan kasus Munir akan menjadi salah satu agenda yang akan dibawa oleh delegasi NGO Indonesia dalam sidang Universal Periodical Review (UPR) Dewan HAM PBB di Geneva.
Komnas HAM Sangkal Terima Pengembalian Berkas
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 April 2008
JAKARTA, KAMIS - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan tidak pernah menerima secara resmi pengembalian empat berkas penyelidikan dari Kejaksaan Agung, seperti dinyatakan institusi itu Rabu kemarin.
KSAD: "TNI AD Tidak Merasa Dijadikan Target oleh Komnas HAM"
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 April 2008
JAKARTA, KAMIS - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo menyatakan institusinya tidak pernah merasa dijadikan target sasaran atau diperlakukan tidak adil oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pemanggilan penyelidikan oleh komisi itu, baik terhadap para prajurit aktifnya maupun purnawirawan.
Komisioner HAM Tolak Undangan Menhan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 April 2008
JAKARTA, KAMIS - Komisioner Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo mengaku pihaknya akan menolak undangan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono untuk bertemu dan membahas soal kasus-kasus pelanggaran HAM berat termasuk soal kewenangan penyelidikan Komnas HAM.
Presiden Tidak Tegur Juwono soal HAM
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 April 2008
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah menegur Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono atas pernyataannya yang mengimbau purnawirawan TNI untuk tidak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Pertemuan Menhan-Kontras
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 April 2008
Jakarta, Kompas - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Koordinator Kontras Usman Hamid, dan mantan anggota Komisi Nasional HAM yang juga anggota badan pengurus Kontras, Zoemrotin K Susilo, menggelar pertemuan tertutup selama sekitar tiga jam di salah satu restoran mewah di Hotel Sultan, Jakarta.
Juwono: Kenapa TNI AD Selalu Jadi 'Sasaran'
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 April 2008
JAKARTA, SELASA- Anggota badan pengurus Kontras yang juga mantan anggota Komnas HAM, Zoemrotin K Susilo menyatakan, dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, yang digagas Kontras itu kedua belah pihak, diistilahkannya, �sepakat untuk tidak sepakat�.
Menhan, Kontras, dan Komnas HAM Bertemu
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 April 2008
JAKARTA, SELASA- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Koordinator Kontras Usman Hamid, dan mantan anggota Komisi Nasional HAM yang juga anggota badan pengurus Kontras, Zoemrotin K Susilo, Selasa (1/4), menggelar pertemuan tertutup selama sekitar tiga jam di salah satu restoran mewah di Hotel Sultan, Jakarta.
Presiden Dukung Penyelesaian Kasus
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 Maret 2008
Jakarta, Kompas - Pertemuan antara korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia serta pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Rabu lalu, membuahkan harapan positif.
DPR Diminta Segera Seleksi Anggota LPSK
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 28 Maret 2008
JAKARTAâ?? Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) meminta Komisi III DPR segera memperhatikan seleksi calon Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). DPR selayaknya segera memproses seleksi tersebut. Pemerintah sudah menyerahkan 14 nama calon ke DPR sejak 25 Februari lalu.
Presiden Minta Menteri Jangan Keluarkan Pernyataan Tak Perlu Kejagung Yakinkan Berkas Kasus HAM Tak
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2008
Jakarta-Kesimpangsiuran informasi seputar hilangnya berkas kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS), mengakibatkan kehebohan dan bahkan mengagetkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
HUT 10 Tahun Kontras: Munir Layak Dapat Penghargaan Negara
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2008
Jakarta- �Ketika penguburan Munir di Batu beberapa tahun lalu saya satu-satunya pejabat yang menginginkan agar sekiranya tokoh Munir diberi penghargaan resmi oleh negara. Sebagai Ketua MK saya tak punya kewenangan untuk menentukan seseorang dapat anugerah kepahlawanan. Tapi kepahlawanan
Kontras: Presiden akan Tegur Menhan
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2008
JAKARTA -- Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan menegur Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono, terkait pernyataannya agar anggota dan purnawirawan TNI mengabaikan panggilan Komnas HAM yang hendak menyelidiki kasus tragedi Talangsari.
Presiden, Slank dan Evolusi Kontras
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2008
JAKARTA, RABU - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia (HAM), 20 Maret lalu genap berusia 10 tahun. Malam ini, Rabu (26/3), perayaan usia satu dekade itu terasa istimewa dan berlangsung meriah di Gedung Dhanapala, Departemen Keuangan, Jakarta pusat.
Ketua MK: Munir adalah Pahlawan
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2008
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan aktivis hak asasi manusia Munir layak disebut pahlawan. Munir dianggap memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan.
Presiden Pertanyakan Pernyataan Juwono Sudarsono
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2008
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertanyakan pernyataan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di sejumlah media massa soal kasus Talangsari. "Beliau akan menanyakan apa maksud statement itu," kata Andi Mallarangeng, juru bicara kepresidenan, di kompleks Istana Kepresidenan kemarin.
Presiden Terima Korban, Aksi Tetap Jalan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2008
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Usman Hamid serta beberapa keluarga korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/3). Pertemuan di kawasan Istana ini diadakan karena Presiden tidak dapat hadir dalam acara peringatan ulang tahun ke-10 Kontras.
SBY backs efforts to solve rights abuses
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2008
Families of victims of human rights violations on Wednesday received assurance from President Susilo Bambang Yudhoyono they would finally find justice.
Berkas TSS Masih di Kejagung
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
Jakarta - Hanya gara-gara Kemas Yahya Rahman mengatakan baru mencari berkas rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM menyangkut kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, beredarlah kabar berkas itu hilang. Padahal kertas-kertas hasil rekomendasi itu masih di Kejaksaan Agung.
10 Tahun Kontras
Sumber: PRESIDENRI.GO.ID | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
Rabu (26/3) siang, pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), yang dipimpin Koordinatornya, Usman Hamid, bersama keluarga para korban kekerasan dan pelanggaran HAM, diterima Presiden SBY di Kantor Presiden. Sebetulnya, Usman Hamid berniat mengundang SBY hadir pada acara peringatan ulang tahun ke-10 Kontras, Rabu malam ini. Tapi karena pada saat bersamaan Presiden menerima kunjungan kenegaraan PM Thailand Samak Sundaravej, SBY kemudian mengundang pengurus Kontras untuk berdiskusi di Kantor Presiden.
Presiden Akan Cek ke Jaksa Agung: Upayakan Penyelesaian Kasus Kekerasan dan Pelanggaran HAM Seadil-a
Sumber: PRESIDENRI.GO.ID | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pengusutan atas berbagai masalah kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan HAM berat dengan seadil-adilnya. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, mengatakan hal itu kepada wartawan usai diterima Presiden SBY di Kantor Presiden, Rabu (26/3) pukul 13.30.
Andi A. Mallarangeng: Kontras Bagian dari Upaya Peradaban Baru Indonesia
Sumber: PRESIDENRI.GO.ID | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) adalah bagian dari upaya kita membangun peradaban baru di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Jubir Presiden, Andi A. Mallarangeng, kepada wartawan usai mendampingi Presiden SBY menerima para pengurus Kontras dan keluarga korban, di Kantor Presiden, Rabu (26/3) siang.
Kontras: Kekerasan di Tanah Air Bergeser Dilakukan Non Aparatur Negara
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
Jakarta-RoL-- Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, menyatakan, kekerasan di tanah air saat ini bergeser dari yang biasanya dilakukan aparatur negara menjadi non-negara.
Usman: Kesempatan Jelaskan ke Menhan soal Retroaktif
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
JAKARTA, RABU - Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan menerima baik undangan untuk beraudiensi dari Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, yang kemungkinan besar digelar di Dephan sekembalinya Menhan dari Australia, paling lambat awal April mendatang.
Korban Pelanggaran HAM Diterima Presiden
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
JAKARTA, RABU- Hari Rabu (26/3) siang ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Kontras dan para keluarga korban kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia di Kantor Presiden, Jakarta. Meski demikian, demonstrasi setiap Kamis sore (Aksi Kamisan) di depan Istana Merdeka tetap akan digelar.
Kontras: Pelanggaran HAM Tak Hanya Melibatkan Negara
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai pelaku. Kekerasan HAM bisa terjadi dimana saja, bahkan di luar urusan politik.
Tuntaskan Kasus HAM, Rapat Kabinet Khusus Akan Digelar
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
Jakarta - Proses hukum sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM tidak kunjung mendapatkan kejelasan. Pemerintah akan menggelar sidang kabinet khusus membahas perkembangan upaya percepatan penuntasan kasus-kasus tersebut.
SBY Kaget Berkas Tragedi Mei Raib
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
Jakarta - Presiden SBY terkejut mendengar isu hilangnya berkas sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di kantor Kejaksaan Agung. Ia akan meminta Jaksa Agung Hendarman Supandji memastikan langsung kebenaran informasi tersebut.
Kontras Ngadu Soal Talangsari, SBY Akan Tegur Menhanngsari 1989.
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
Jakarta - Presiden SBY tidak berkenan dengan tindakan Menhan Juwono Sudharsono. Sebab Juwono telah meminta para purnawirawan TNI mengabaikan pemanggilan Komnas HAM untuk keperluan pengungkapan tragedi Talangsari 1989.
Usul Munir Dapat Penghargaan Negara
Sumber: JAWAPOS.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar pemerintah memikirkan penghargaan untuk aktivis HAM almarhum Munir. Itu dilontarkan Jimly hingga dua kali saat berbicara dalam peringatan satu dasawarsa Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) di Gedung Dhanapala, kompleks Departemen Keuangan, Jakarta Pusat, tadi malam.
Presiden Minta Semua Pejabat Bantu Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
JAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan memetieskan penyelesaiaan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Talangsari, Penembakan Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II, serta kasus Munir.
Slank: Kami Bersahabat dengan Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
JAKARTA, RABU - Group musik papan atas di Tanah Air, Slank, rupanya bersahabat akrab dengan tokoh hak asasi manusia (HAM), almarhum Munir, yang meninggal pada 7 September dalam pesawat Garuda yang ditumpanginya dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda.
Jimly: Pemerintah Perlu Beri Penghargaan pada Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2008
JAKARTA, RABU - Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengatakan, pemerintah perlu memberi penghargaan kepada tokoh hak asasi manusia, almarhun Munir. Pasalnya, almarhun Munir diakui banyak orang memiliki komitmen yang tinggi dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan memperjuangkan dengan gigih komitmennya itu.
Juwono: Tidak Ada Tekanan dari Para Purnawirawan TNI
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 25 Maret 2008
JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono, tetap berkeras imbauannya kepada para purnawirawan TNI untuk tak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kasus Talangsari, memiliki landasan hukum. Meski demikian dia menyatakan imbauannya ini bukan pernyataan pemerintah.
Komisi Tetap Usut Jejak Jenderal
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 25 Maret 2008
JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tetap akan menuntaskan penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi dalam peristiwa Talang Sari yang diduga melibatkan sejumlah (mantan) Panglima TNI. Laporan itu direncanakan selesai akhir April.
10 Tahun Kontras
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 22 Maret 2008
Pada 20 Maret, Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) genap berusia 10 tahun. Dalam 10 tahun itu, Kontras telah berupaya merawat komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan dengan sepenuh hati untuk menentang berbagai bentuk kekerasan.
European declaration provides boost for Munir murder probe
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 22 Maret 2008
The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) cannot be separated from Munir Said bin Thalib, its co-founder who was murdered aboard a Garuda flight from Jakarta to Amsterdam in September 2004, say commission executives.
Presiden Janji Tuntaskan Kasus Munir Pemerintah Tak Khawatirkan Resolusi UE
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 19 Maret 2008
Dubai-Pemerintah tidak merasa khawatir dengan resolusi Uni Eropa (UE) yang mensyaratkan penuntasan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir untuk pencabutan larangan terbang terhadap maskapai Indonesia di kawasan tersebut.
KKP Diminta Tidak Memanipulasi Kebenaran
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 19 Maret 2008
Jakarta-Laporan hasil Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) ke PBB akan mempengaruhi citra Indonesia di forum internasional. Karena itu, KKP di Indonesia ataupun Timor Leste diminta tidak memanipulasi kebenaran yang telah diakui oleh berbagai dokumen resmi antara lain KPP HAM di Timor Timur, Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta, Pengadilan Kejahatan Berat di Dili dan CAVR.
Dikecam, Imbauan Abaikan Komnas HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 Maret 2008
Jakarta, Kompas - Imbauan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kepada para purnawirawan TNI untuk tidak datang memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan cukup memberikan jawaban tertulis memicu kritik pedas dari kalangan lembaga swadaya masyarakat bidang HAM.
Pegiat HAM Kecam Juwono
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 Maret 2008
JAKARTA -- Sembilan lembaga pegiat hak asasi manusia kecewa terhadap Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang beranggapan pejabat militer dan purnawirawan tak perlu memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). "Imbauan dari seorang menteri itu kebijakan pemerintah," kata Bathara Ibnu Reza, koordinator Imparsial, salah satu dari sembilan lembaga itu di Jakarta Pusat kemarin.
Kontras 10 Tahun : Menyuarakan yang Teraniaya
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 Maret 2008
Tanggal 20 Maret, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) berusia 10 tahun. Kelahiran dan perjalanannya mengiringi arus reformasi yang bergulir di negeri ini. Pilihan sikap yang diambil sebagaimana pilihan sikap almarhum Munirâ??salah satu motor pendirinyaâ??telah menempatkan lembaga itu bukan saja sebagai lembaga milik para aktivis hak asasi manusia, tetapi juga saluran dan pembuka harapan para korban.
Parlemen Eropa Keluarkan Deklarasi Tertulis
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
Jakarta, Kompas - Parlemen Uni Eropa mengeluarkan deklarasi tertulis atas pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir. Deklarasi ini akan membuat penyelesaian kasus Munir makin memengaruhi diplomasi Indonesia, khususnya di bidang HAM.
Menhan Diminta Waspada Manuver Politik Purnawirawan TNI
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
Jakarta - Sejumlah LSM meminta Menhan Juwono Sudarsono tidak terpancing manuver sejumlah purnawirawan TNI, yang terkait dengan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pernyataan ini lahir menyusul pertemuan Menhan dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.
Berkas Kasus HAM Dikabarkan Hilang DPR Minta Tanggung Jawab Kejagung
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
Jakarta-Kejaksaan Agung (Kejagung) harus mengklarifikasi kabar hilangnya berkas pelanggaran HAM. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan meminta Jaksa Agung Hendarman Supandji mengklarifikasi hal ini. Jika memang berkas itu hilang, kejaksaan dinilai jelas melakukan pelanggaran ketertiban dan tanggung jawabnya sangat besar sehingga bisa saja mengarah pada kasus pidana.
Menhan Dituding Hambat Penegakkan HAM
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
JAKARTA--MI: Kesepakatan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dengan bekas Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto serta Kabainkum yang menghimbau agar para purnawirawan tidak memenuhi panggilan Komnas HAM adalah cerminan dukungan pemerintah secara resmi terhadap pelanggengan praktik imunitas di Indonesia.
LSM Kecam Imbauan Menhan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
JAKARTA, SELASA - Imbauan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kepada para purnawirawan TNI agar tidak perlu datang memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau cukup sekadar memberi jawaban tertulis ke komisi itu memicu sejumlah kritik pedas dari berbagai kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang HAM.
Walhi Gugat 11 Instansi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
Medan, Kompas - Walhi Sumut segera melayangkan legal standing terhadap enam perusahaan yang berada di bantaran Sungai Deli. Mereka juga akan menggugat sejumlah pejabat dan lembaga. Mereka digugat terkait dengan perusakan Sungai Deli yang membelah Kota Medan.
Apa Pun Perdebatannya, Korban Jadi Prioritas Utama
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 17 Maret 2008
JAKARTA-Niatan Gerakan Menutup Lumpur Lapindo (GMLL) yang dipimpin Salahuddin Wahid tentu luhur. Dengan mengupayakan menutup semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jatim tersebut, banyak hal bisa diselamatkan. Salahuddin dan Gerakan ini mengajak masyarakat untuk tak berkutat lagi pada persoalan â??ayam atau telurâ? penyebab semburan lumpur yang dampaknya kian meluas.
Soal Hilangnya Berkas Kasus HAM Soal Hilangnya Berkas Kasus HAM
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 17 Maret 2008
Jakarta-Hilangnya berkas kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Kejaksaan Agung (Kejagung) menimbulkan protes dari pihak korban pelanggaran HAM, mahasiswa, dan sejumlah LSM. Ika-tan Keluarga Korban Orang Hilang (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menuntut pencopotan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman yang menyatakan bahwa berkas-berkas tersebut hilang dan masih perlu dicari, sebagai pertanggungjawaban Kejaksaan Agung (Kejagung).
Soal Hilangnya Berkas Kasus HAM Soal Hilangnya Berkas Kasus HAM
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 17 Maret 2008
Jakarta-Hilangnya berkas kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Kejaksaan Agung (Kejagung) menimbulkan protes dari pihak korban pelanggaran HAM, mahasiswa, dan sejumlah LSM. Ika-tan Keluarga Korban Orang Hilang (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menuntut pencopotan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman yang menyatakan bahwa berkas-berkas tersebut hilang dan masih perlu dicari, sebagai pertanggungjawaban Kejaksaan Agung (Kejagung).
RI Abaikan Deklarasi Munir, UE Bisa Perpanjang Larangan Terbang
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 17 Maret 2008
Jakarta - Parlemen Uni Eropa (UE) mengeluarkan deklarasi agar pemerintah Indonesia mengusut tuntas kasus Munir. Jika deklarasi tersebut disepelekan, tidak tertutup kemungkinan negara-negara UE memperpanjang larangan terbang maskapai Indonesia ke Eropa.
Uni Eropa Desak SBY Tuntaskan Kasus Munir Hingga Akarnya
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 17 Maret 2008
Jakarta - Parlemen Uni Eropa mendesak pemerintah Indonesia menuntaskan kasus Munir hingga akarnya. Desakan itu tertuang dalam Written Declaration nomor 98/2007 tertanggal 13 Maret 2008.
Mungkinkah Membuka Lembaran Baru di Myanmar?
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 Maret 2008
Sekitar 400 warga Myanmar di Jepang menggelar unjuk rasa di depan Kedubes Myanmar di Tokyo, Kamis (13/3). Protes berkaitan dengan 20 tahun junta merebut kekuasaan.
Dokumen Hilang: Kejagung Diharap Serius Tangani
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 Maret 2008
Jakarta, Kompas - Kejaksaan Agung diimbau tidak mengabaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia. Hilangnya berkas penyelidikan pro justicia kasus pelanggaran HAM berat Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, serta kasus penghilangan orang yang telah ada di Kejaksaan Agung menunjukkan ketidakseriusan menangani persoalan itu.
Tolak Kenaikan Sembako, Aktivis 98 Gelar Aksi Puasa
Sumber: TV.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 16 Maret 2008
Sejumlah aktivis angkatan 98 melakukan aksi puasa keprihatinan di Tugu Proklamasi, Jakarta. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk protes atas terus melonjaknya harga berbagai kebutuhan pokok yang semakin menyengsarakan rakyat.
Aktivis 98 Bagi-bagi Biskuit Bayi di Tugu Proklamasi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 15 Maret 2008
Jakarta - Jika biasanya aktivis mahasiswa terkenal dengan aksi demonstrasinya, tapi kali ini tidak. Mereka membagi-bagikan biskuit bayi kepada warga miskin di Tugu Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat.
Kejagung Dukung Komnas HAM Usut Kasus Soeharto
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 13 Maret 2008
Jakarta-Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung upaya Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Nasional (HAM) mengusut kembali jejak kejahatan HAM semasa era kepemimpinan Presiden Soeharto. â??Si-lakan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan,â? ujar Jaksa Agung Hendarman Supandji, di kantornya, Rabu (12/3).
Antiklimaks Bali Nine
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 13 Maret 2008
Sebanyak 1,1 juta pelajar Indonesia telah terjerat menjadi pengguna narkoba. Itu terjadi karena maraknya peredaran narkoba di negeri ini. Menyikapi fakta memprihatinkan itu, Jumat (7/3), Ketua Gerakan Anti Narkoba (Granat) Sumatra Utara, Hamdani, mengusulkan masalah narkoba masuk dalam mata pelajaran di sekolah. Pada saat bersamaan, gembong narkoba kelas kakap malah lepas dari hukuman mati.
Pascaputusan MK atas UU No 26/2000 DPR Undang Komnas HAM dan Kejagung
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 12 Maret 2008
Jakartaâ??Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengundang Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Ma-nusia (HAM) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pertemuan segitiga (tripartit) terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materiil penjelasan Pasal 43 Ayat 2 UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Pertemuan itu, menurut Gayus Lumbuun, anggota Komisi III DPR RI, untuk menyamakan visi ketiga lembaga tentang pemahaman teknis proses pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.
Dicari Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 12 Maret 2008
Jakarta, Kompas - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan mengadakan pertemuan dengan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung guna membahas penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Penyelidikan kasus-kasus itu sudah dilakukan Komnas HAM.
DPR Jadwalkan Pertemuan Tripatit Bahas Proses Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 11 Maret 2008
JAKARTA--MI: DPR akan mengundang Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam pertemuan segitiga terkait putusan MK atas uji materi penjelasan pasal 43 ayat 2 UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam pertemuan itu untuk menyamakan visi ketiga lembaga tentang pemahaman teknis proses pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.
Komnas HAM Diminta Bentuk Tim Ad Hod Kasus DOM Aceh dan Papua
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 11 Maret 2008
JAKARTA--MI: Kontras menyesalkan keputusan Komnas HAM membentuk tim kajian khusus terhadap dugaan kasus pelanggaran HAM DOM Aceh dan Papua. Pasalnya, dalam UU 39/1999 tentang Komnas HAM tim kajian hanya bertugas untuk mengkaji dan merevisi UU yang dinilai melanggar pemenuhan HAM warga negara.
Komnas HAM Usut Kejahatan Soeharto
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 11 Maret 2008
JAKARTA -- Meninggalnya mantan presiden Soeharto tak menyurutkan niat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk kembali mengusut jejak kejahatan HAM semasa penguasa Orde Baru itu memerintah. Hal itu dilakukan untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran HAM berat pada periode itu.
Komnas HAM Selesaikan Pemeriksaan Mantan Petinggi Militer, Bulan Ini
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Maret 2008
JAKARTA--MI: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap pemeriksaan terhadap tiga mantan petinggi TNI, AM Hendropriyono, Try Sutrisno, dan Wismoyo Arismunandar, dapat selesai akhir Maret ini.
Harus Ada Parameter Jelas dalam Seleksi Jimly dan Harjono
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Maret 2008
JAKARTA--MI: LSM yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Mahkamah Konstitusi (AMUK-MK) meminta ada parameter jelas dalam seleksi terhadap dua Hakim Konstitusi aktif Jimly Asshiddiqie dan Harjono di DPR.
Australia Suka Cita
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 08 Maret 2008
BRISBANE -- Langkah-langkah diplomasi dan kampanye antihukuman mati yang gencar dilakukan pihak Australia, memetik hasil. Pemerintah Negeri Kanguru itu menyambut hangat keputusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) yang mengubah hukuman mati tiga warga negaranya menjadi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus sindikat penyelundupan narkoba di Bali.
Penambangan Nikel Raja Ampat Terhenti
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 08 Maret 2008
JAYAPURA, SABTU- Buntut penangkapan kapal MV Jin Feng berbendera Hongkong oleh Gugus Keamanan Laut wilayah Timur (Guskamlatim) TNI Angkatan Laut (TNI AL) pada Rabu (5/3) adalah terhentinya aktivitas eksploitasi tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Kapal Jin Veng ditangkap dengan dugaan tidak PUNYA dokumen angkut hasil tambang nikel produksi PT Kawei Sejahtera Minning (KSM)
Penggunaan APBN Untuk Bayar Korban Lapindo Ditolak
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Maret 2008
Jakarta - Kebijakan Pemerintah yang menggunakan uang rakyat melalui Anggaran Pembelanjaan dan Biaya Negara (APBN) tanpa syarat untuk menggantikan biaya yang seharusnya ditanggung korporasi telah menunjukkan upaya perlindungan Pemerintah RI kepada Lapindo Brantas.
Masyarakat Mau "Sewa Hutan"
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 Maret 2008
Jakarta, Kompas - Sejak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengumumkan donasi publik untuk menyelamatkan hutan Indonesia, sambutan masyarakat di luar dugaan. Ratusan orang menyatakan komitmen untuk "menyewa hutan" demi kelestarian. Jumlah mereka yang berminat masih terus bertambah.
erharap HAM Indonesia dalam Perubahan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 Maret 2008
Non Goverment Organitation (NGO) Indonesia akan mengirimkan delegasinya untuk mengadvokasi masalah kebebasan beragama dan hak atas pangan serta perumahan atau yang disebut permasalahan ekosob, pada Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) ke-7 se-dunia yang akan berlangsung 09 April di Genewa mendatang.
Polisi Diminta Independen dalam Kasus Atu Lintang
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 05 Maret 2008
JAKARTA- Pembiaran aparat terhadap penyerangan dan pembakaran di Atu Lintang, Aceh Tengah, dikhawatirkan akan memperlebar konflik dan mengancam perdamaian di Aceh Tengah dan di tanah Aceh umumnya. Oleh karena itu, lewat pemantauan aktivis LSM di Aceh, Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut.
Komnas HAM Diminta Ikut Tangani Kasus Batu Lintang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 Maret 2008
Banda Aceh, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diminta ikut serta menangani kasus tewasnya lima anggota Komite Peralihan Aceh Linge di Kantor KPA Merah Mege, Batu Lintang, Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam. Bantuan penyelidikan Komnas HAM diharapkan bisa membantu polisi mengungkap kasus yang terjadi Sabtu dini hari lalu itu sejernih mungkin.
5 Tersangka Pembakar Kantor KPA Batu Lintang Ditangkap
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 Maret 2008
Banda Aceh, Kompas - Kepolisian Resor Aceh Tengah menahan lima orang yang diduga membakar kantor Komite Peralihan Aceh Sagoe Merah Mege-Batu Lintang, Aceh Tengah. Otak intelektual di balik kasus pembakaran dan kematian lima anggota KPA ini masih dicari.
Tolak Penggunaan APBN untuk Bantu Lapindo
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 Maret 2008
JAKARTA, RABU-Kelompok Masyarakat Peduli Korban Lapindo menolak kebijakan pemerintah yang menggunakan Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara untuk menggantikan biaya yang seharusnya ditanggung PT Lapindo Brantas.
LSM Minta Komnas HAM ke Atu Lintang
Sumber: SINARHARAPAN.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 04 Maret 2008
JAKARTA- Sembilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Banda Aceh meminta Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melakukan investigasi langsung ke Atu Lintang Aceh Tengah. Permintaan ini berkaitan dengan penyerangan, pembunuhan, dan pembakaran anggota dan kantor Komite Peralihan Aceh (KPA) pada 1 Maret silam. Tragedi pada dini hari ini menyebabkan enam anggota KPA tewas dibakar yang sebelumnya disiksa oleh kelompok bersenjata parang.
Kematian Jaulak karena Penyakit
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Maret 2008
Medan, Kompas - Penyidik Polsek Tanah Jawa menyatakan, kematian Jaulak Gultom (66), aktivis petani Mariah Hombang, Simalungun, murni karena penyakit yang menahun. Hasil otopsi dan olah tempat kejadian perkara menyatakan korban meninggal bukan karena pembunuhan. Meskipun demikian, keluarga kini tengah menyatukan langkah untuk mengajukan otopsi ulang atas korban.
Hendropriyono Tidak Penuhi Panggilan Komnas
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Maret 2008
akarta, Kompas - Mantan Komandan Korem Garuda Hitam 043/Lampung AM Hendropriyono, Senin (3/3), tidak datang ke Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk memberikan keterangan perihal peristiwa Talangsari yang terjadi di Desa Talangsari, Lampung, 7 Februari 1989.
Aktivis 98 Ancam Duduki DPR
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Senin, 03 Maret 2008
JAKARTA - Sejumlah elemen aktivis mengancam menduduki gedung MPR/DPR. Mereka mengingatkan masyarakat bahwa reformasi yang digulirkan pada 1998 macet. Juru bicara Forum Aktivis 98, Julianto Hendro Cahyono, mengatakan akan menggalang massa untuk menduduki gedung wakil rakyat itu dalam waktu dekat. "Sekarang sedang konsolidasi," ujarnya di sela pertemuan para aktivis 98 di Gedong Joang 45, Jakarta, kemarin.
Pemda & Polda NAD Harus Tindak Tegas Pembunuh Anggota KPA
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 03 Maret 2008
Jakarta - Pemerintah Daerah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan polisi diminta untuk menindak tegas kelompok penyerangan dan pembakaran kantor Komite Peralihan Aceh (KPA) Aceh Tengah. Bila tidak, kejadian itu akan membuka konflik baru yang mengganggu proses perdamaian di bumi Serambi Mekah tersebut.
Komnas HAM Isyaratkan Pangggil Try Sutrisno
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 03 Maret 2008
JAKARTA, SENIN-Satu persatu pejabat militer yang dianggap tahu peristiwa Talangsari, dipanggil oleh Komnas HAM untuk dimintai keterangan. Setelah Rabu (27/2) lalu, mantan Pangkopkamtib Soedomo dipanggil, kemarin giliran mantan Korem, Hendropriyono yang dipanggil. Meski, Hendropriyono akhirnya tidak datang karena kabarnya masih berada di Kanada.
Dekati TNI dan Badan Intelejen untuk Dapatkan Data Kasus Talang Sari
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Minggu, 02 Maret 2008
JAKARTA--MI: Kontras meminta Komnas HAM menjalin hubungan baik dengan TNI, dan Badan Intelijen dalam pengumpulan informasi untuk mengungkap Kasus Pembantaian Talang Sari, Lampung tahun 1989.
Eksponen '98 Galang Massa Untuk Duduki DPR
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Minggu, 02 Maret 2008
JAKARTA--MI: Eksponen Mahasiswa Aktivis '98 mulai menggalang massa untuk menduduki gedung MPR/DPR dalam memperingati 10 tahun reformasi. Pasalnya, para anggota dewan yang mendapat mandat melaksanakan reformasi dinilai gagal sehingga rakyat maih terjebak dalam kemiskinan.
Kecewa Reformasi, Gerakan Aktivis '98 Ancam Gelar Aksi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 02 Maret 2008
Jakarta - 10 Tahun reformasi dinilai belum menghasilkan perubahan. Untuk itu sejumlah aktivis gerakan mahasiswa era '98 pun menggelar pertemuan. Hasilnya, sejumlah aksi siap mereka lakukan.
PT Lapindo Brantas Harus Jamin Pengembalian Dana APBN
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 28 Februari 2008
JAKARTA--MI: Kontras mengharapkan pemerintah memintah ada jaminan pengembalian APBN dari PT Lapindo Brantas sebelum menggelontorkan dana Rp700 miliar untuk memberikan bantuan kepada korban Lumpur Sidoarjo di luar peta terdampak.
Solidaritas Kaum Muda Tolak Hasil Laporan Tim Lapindo DPR
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Februari 2008
JAKARTA--MI: Koalisi Solidaritas Kaum Muda untuk Korban Lapindo menolak hasil laporan Tim Pengawas dan Penanggunglangan lumpur Sidoarjo (P2LS) DPR yang menimpulkan bahwa semburan lumpur Lapindo merupakan bencana alam. Pasalnya, semburan tidak mungkin terjadi jika tidak ada kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas.
Masalah Agama, Pendekatan Hukum Tidak Cukup
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 24 Februari 2008
JAKARTA, SENIN - Penyelesaian masalah-masalah agama, seperti adanya aliran yang dianggap sesat, tidak cukup dilakukan dengan hanya menggunakan pendekatan hukum. Kelompok-kelompok sosial yang berasal dari kelompok madani perlu terlibat aktif menyelesaikan persoalan tersebut.
Kontras Janji Usut Tuntas Pembantaian Kiai di Jatim
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2008
[JAKARTA] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berjanji mengusut tuntas kasus pembantaian brutal terhadap 116 kiai, ustadz dan guru mengaji di Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) yang dituduh sebagai dukun santet sepuluh tahun lalu.
Kejagung Harus Tindak Lanjuti Putusan MK Soal UU HAM
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 21 Februari 2008
Jakarta - Kontras mendesak agar Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil pasal 43 ayat 2 UU 26/2006 tentang Pengadilan HAM. Sebab, putusan tersebut mendorong kejaksaan untuk menyidik kasus pelanggaran HAM, seperti kerusuhan Mei 1998, kasus TSS dan penghilangan aktivis.
Album untuk Munir
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2008
TEMPO Interaktif, Jakarta: Sepuluh karya terpilih sebagai lagu terbaik sayembara cipta lagu untuk aktivis hak asasi manusia, Munir. Lomba itu digelar oleh Kkantor Berita Radio 68H, FM 89,2 Utankayu, dan Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (Kasum) pada Oktober 2007 hingga Januari 2008. Dewan juri lomba ini adalah Trie Utami (penyanyi), Jockie Suryoprayogo (musikus), dan Usman Hamid (dari Kontras).
Keluarga Korban Penembakan, Laporkan Polisi Ke Komisi Kepolisian
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2008
TEMPO Interaktif, Jakarta: Kasus penembakan terhadap Tubagus Noviarman dilaporkan ke Komisi Kepolisian dan Komnas HAM. Keluarga tidak bisa menerima kematian Noviarman yang tewas secara tidak wajar. â??Penangkapan terhadap Viar (panggilan Noviarman) tanpa memakai surat,â? kata Sutriman Dinah, paman Viar.
Pegiat HAM Harus Suarakan Kasus Pembunuhan di Banyuwangi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2008
Jakarta - Para pegiat HAM diminta menyuarakan pengusutan kasus pembunuhan terhadap ratusan kiai, ustad dan guru mengaji di Banyuwangi yang dituduh sebagai dukun santet sepuluh tahun lalu. Kasus itu merupakan pembantaian massal dan sangat sadis dalam sejarah Indonesia modern.
Kasum Desak Polisi dan Jaksa Ajukan Muchdi ke Pengadilan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2008
JAKARTA, SELASA - Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (Kasum) mendesak aparat kepolisian dan kejaksaan untuk menyeret mantan deputi V Badan Intelijen Negara, Muchdi PR, ke pengadilan. Mereka menilai seluruh bukti dan keterangan para saksi menguatkan bahwa Muchdi terlibat dalam konspirasi pembunuhan terhadap aktifis HAM tersebut.
Grasi Satu Kali Saja
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 16 Februari 2008
Jakarta, Kompas - Kejaksaan sejak dua bulan lalu ternyata telah membentuk tim untuk membahas usulan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Revisi UU Grasi itu diperlukan karena selama ini pelaksanaan eksekusi hukuman mati bergantung pada pengajuan grasi.
10 Lagu Warnai Album untuk Munir
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 14 Februari 2008
JAKARTA--MI: Sebuah album yang berisikan 10 lagu, akan didedikasikan khusus untuk Munir. Album tersebut merupakan kumpulan lagu terbaik hasil Lomba Cipta Lagu untuk Munir yang diselenggarakan oleh KBR68H, FM 89,2 Utankayu, dan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM).
Masih Terdapat Perbedaan Persepsi Mengenai Sanksi dalam RUU KIP
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 14 Februari 2008
Jakarta-RoL-- Perbedaan persepsi masih terjadi antara pemerintah dengan DPR RI terkait pembahasan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), terutama menyangkut perlu-tidaknya diterapkan sanksi terhadap pihak yang menyalahgunakan informasi publik.
Mukhtar Pakpahan Jadi Saksi 'Sidang In Absentia' Soeharto
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Februari 2008
Jakarta - Sekitar 100 korban kejahatan rezim Orde Baru menyaksikan sidang kasus kejahatan yang dilakukan mantan Presiden Soeharto. Ketua Umum Partai Buruh Mukhtar Pakpahan menjadi saksi dalam "sidang in absentia" ini.
Rohainil Aini Bebas
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Februari 2008
Jakarta, Kompas - Mantan Sekretaris Chief Pilot Airbus 330 PT Garuda Indonesia Rohainil Aini akhirnya dibebaskan dari dakwaan membantu pembunuhan berencana terhadap Munir dan membuat surat palsu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan jaksa untuk membebaskan Rohainil dari tahanan serta memulihkan harkat dan martabatnya.
Ibunda Pejuang HAM Munir Wafat
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 10 Februari 2008
Jakarta - Ibunda pejuang HAM Munir, Jamilah Thalib, meninggal dunia pada pukul 15.30 WIB di Batu, Jawa Timur. Tak ada sakit khusus yang diidap wanita berusia 84 tahun itu.
MA Persilahkan Polly Ajukan PK, Kontras Tetap Fokus
Sumber: MYRMNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 09 Februari 2008
Jakarta, myRMnews. Meski tak ada aturan upaya peninjauan kembali (PK) kedua dalam KUHAP, terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto dipersilahkan mengajukan upaya hukum terakhirnya itu.
Peringatan 19 Tahun Kasus Talangsari Digelar di Lampung
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 09 Februari 2008
BANDAR LAMPUNG --Keluarga dan korban kasus Talangsari, menagih pertanggungjawaban negara atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa mereka 19 tahun silam. Didampingi aktivis Koordinator untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras) dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, mereka berunjuk rasa secara damai di Bundaran Patung Gajah, Bandar Lampung, Jumat (8/2).
Korban Desak Kasus Talangsari Dituntaskan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 09 Februari 2008
Bandar Lampung, Kompas - Korban peristiwa Talangsari menuntut pemerintah bersikap adil jika bertekad memberi gelar pahlawan kepada almarhum mantan Presiden Soeharto. Mereka meminta pemerintah harus menuntaskan seluruh kasus yang berhubungan dengan HAM di negara ini.
Kasus Pollycarpus Assegaf Siap Diadili Peradi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Februari 2008
Jakarta - Kuasa hukum Pollycarpus Budihari Priyanto, M Assegaf dan A Wirawan Adnan, dilaporkan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) lantaran dianggap melanggar etika advokat ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Assegaf pun siap diadili.
Sidang Ditunda, Assegaf Tanyakan Legal Standing KASUM
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Februari 2008
Jakarta - Sidang Dewan Kehormatan Kode Etik Advokat yang membahas pengaduan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto, M Assegaf dan Wirawan Adnan ditunda. Pasalnya, pihak Assegaf dan Adnan mempertanyakan legal standing para pengadu.
Korban Talangsari Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Februari 2008
BANDAR LAMPUNG, JUMATâ?? Korban peristiwa Talangsari menuntut pemerintah bersikap adil. Apabila pemerintah bertekad memberi gelar pahlawan kepada almarhum mantan Presiden Soeharto, pemerintah juga harus menuntaskan seluruh kasus-kasus yang berhubungan dengan HAM di negara ini.
Kasus Talangsari, Komnas HAM Panggil Pejabat Militer
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Februari 2008
SUKADANA, KAMIS - Komnas HAM segera melakukan pemeriksaan terhadap pejabat militer yang diduga terlibat dengan kasus Talangsari 1989. Komnas HAM sudah mengirim surat panggilan kepada para pejabat militer tersebut dan kini sedang menunggu respons mereka.
Polly Masuk Sel, Kabareskrim Janjikan Dua Tersangka Baru
Sumber: MYRMNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Februari 2008
Jakarta, MyRMNews. Dijebloskannya Pollycarpus Budihari Priyanto ke penjara membuat penyidikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir semakin intensif . Polisi tak berhenti pada sosok Pollycarpus yang oleh Mahkamah Agung (MA) dinyatakan terbukti sebagai aktor dalam pembunuhan berencana dan dihukum 20 tahun penjara. Kabareskrim Komjen Bambang Hendarso Danuri bahkan berjanji untuk segera menetapkan minimal dua tersangka baru sebelum Juni.
Korban Talangsari Desak Komnas HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Februari 2008
BANDAR LAMPUNG, SELASA â?? Korban pembunuhan Talangsari 7 Februari 1989 mendesak Komnas HAM untuk tetap melanjutkan proses hukum, peradilan, pemulihan hak-hak korban, serta penuntasan kasus. Itu karena selama 19 tahun kasus tersebut seolah ditutup dan tidak ada kejelasan penyelesaian.
KPR '98 Tolak Gelar Pahlawan untuk Pak Harto
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Februari 2008
JAKARTA--MI: Komite Pemurnian Reformasi (KPR) 98 menolak rancana pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto. Penolakan tersebut disampaikan saat beraudensi dengan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/2).
Pembunuhan Munir Dilakukan Lebih Dari Tiga Orang
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Februari 2008
JAKARTA--MI: Pembunuhan terhadap Munir diduga dilakukan Pollycarpus Budihari Priyanto dengan dibantu sedikitnya dua orang.
Korban Pelanggaran HAM Era Soeharto Tabur Bunga di Tuprok
Sumber: MYRMNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Februari 2008
Jakarta, MyRMNews. Para keluarga dan korban kekerasan HAM di era kekuasaan Soeharto tak lelah mencari keadilan. Bertepatan tujuh hari meninggalnya Soeharto yang jatuh pada Minggu (3/2), para korban bersama Kesatuan Rakyat Adili Soeharto (Keras) melakukan tabur bunga di Monumen Proklamasi, Jakarta.
MPR Diminta Tolak Usul Pencabutan TAP XI/1998 Soal Soeharto
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Februari 2008
Jakarta - Ketua MPR Hidayat Nurwahid diminta tidak menghiraukan usulan sejumlah pihak agar TAP MPR No XI/1998 tentang pengusutan korupsi Soeharto dan kroninya dicabut, seiring meninggalnya penguasa Orde Baru itu.
Ketua MPR Jamin TAP soal Soeharto Tidak Dicabut
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Februari 2008
JAKARTA, SENIN-Wacana Partai Golkar yang mengusulkan agar mantan Presiden Soeharto mendapat gelar pahlawan, membuat para korban kekejaman rezim Orde Baru ini menemui Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, Senin (4/2). Para korban meminta komitmen Hidayat Nur Wahid untuk tidak mencabut TAP MPR No XI tahun 1998 yang meminta Soeharto tetap diadili.
Polisi Janjikan Lebih 2 Tersangka Baru Kasus Munir Sebelum Juni
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Februari 2008
Jakarta - Penyelidikan kasus Munir terus berlanjut. Selepas dari vonis 20 tahun penjara untuk Pollycarpus oleh MA, kini polisi membidik nama-nama lain untuk menjadi tersangka.
Tidur Nyenyak Polly Terusik, Polisi Bidik Kasus Baru
Sumber: MYRMNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Januari 2008
Jakarta, myRMnews. Pollycarpus Budihari Priyanto tampaknya akan melewati hari-hari yang berat. Walau sudah menjadi terpidana pembunuh aktivis HAM Munir, polisi akan memeriksa kembali dengan kasus yang baru.
Gelar Pahlawan untuk Soeharto Sakiti Hati Rakyat
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 Januari 2008
[JAKARTA] Sejumlah kalangan menilai mantan Presiden Soeharto tidak layak diberi gelar pahlawan. Pasalnya, sampai ia meninggal dunia, statusnya masih sebagai terdakwa kasus korupsi.
Pahlawan
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 30 Januari 2008
Kegesitan kerap memicu rasa kagum. Namun, langkah cepat Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, justru membakar kontroversi. Bukan sekadar soal kelayakan sang tokoh yang baru wafat ini, tapi juga motif pengusulan.
Gelar Pahlawan Soeharto Picu Kontroversi
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 30 Januari 2008
JAKARTA -- Rencana pemberian gelar pahlawan bagi almarhum mantan Presiden Soeharto menuai beragam tanggapan. Bagi korban kebijakan politik Soeharto, gelar pahlawan itu sangat tidak tepat bahkan kontradiktif dengan langkah pemerintah yang tengah menjalankan perkara perdata Soeharto.
Kontras Nilai Pemakaman Soeharto Berlebihan
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 29 Januari 2008
JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemakanan kenegaraan yang diberikan terhadap mantan presiden Soeharto, berlebihan. Meninggalnya Soeharto dinilai sebagai waktu yang tepat untuk memburu kroni-kroninya yang dulu pernah melakukan pelanggaran HAM dan korupsi.
Pemberitaan Soeharto Media Massa Indonesia Dinilai Tidak Objektif
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 Januari 2008
[JAKARTA] Sebagian besar media massa Indonesia memberitakan mantan Presiden Soeharto wafat secara tidak objektif. Sebagian besar media massa memberitakan Soeharto sebagai orang yang sangat berjasa, padahal kejahatan yang dilakukannya terhadap rakyat selama memerintah sangat banyak.
Pemberitaan Soeharto Tidak Berimbang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 Januari 2008
JAKARTA, SELASA-Sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM menilai, pemberitaan media massa dalam kasus mantan Presiden Soeharto tidak berimbang. Keadaan ini, dikhawatirkan dapat mengancam pencarian keadilan dalam kasus yang terkait mantan Presiden Soeharto.
Presiden Diminta Keluarkan Rehabilitasi Untuk Korban G30SPKI
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2008
TEMPO Interaktif, Semarang:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera mengeluarkan kebijakan rehabilitasi untuk para korban peristiwa G30SPKI yang merasa diperlakukan diskriminatif dan dianggap kelompok yang harus diwaspadai.
Kroni Soeharto Luar Biasa Licik
Sumber: MYRMNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2008
24 JAM setelah kematian Soeharto, hand phone saya masih dipenuhi pesan pendek. Begitu juga dengan Yahoo Messenger yang hampir selalu tampil invisible. Pun inbox e-mail saya. Hampir semuanya berkaitan dengan kematian sang penguasa Orde Baru.
Korban HAM Tolak Berkabung
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2008
[JAKARTA] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), para korban serta keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu, menolak kebijakan pemerintah untuk mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk rasa duka atas meninggal dunianya mantan Presiden Soeharto. "Bendera kami sudah lama berkibar. Adalah tidak bagus kalau dikibarkan setengah tiang hanya untuk seorang terdakwa seperti Soeharto," kata Koordinator Kontras, Usman Hamid, di Jakarta, Minggu (27/1).
Warga Sungai Deli Tolak Proyek Perumahan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2008
MEDAN, SENIN â?? Warga di sepanjang Sungai Deli yang berada di Kecamatan Medan Maimon menolak pembangunan perumahan di bibir sungai. Pembangunan itu dinilai semakin mengancam banjir yang semakin lama semakin sering terjadi. Sikap itu disampaikan berkaitan dengan maraknya pembangunan di sepanjang sungai belakangan ini.
Soal Kepahlawanan Soeharto Dipersoalkan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2008
Jakarta, Kompas - Sejumlah kalangan meminta mantan Presiden Soeharto tidak diberi gelar kepahlawanan karena berbagai persoalan yang dilakukannya.
Korban Soeharto Tolak Kibarkan Bendera Setengah Tiang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2008
JAKARTA, SENIN-Seruan pemerintah untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama tujuh hari oleh pemerintah, tidak mendapat respon dari para penentang Soeharto. Para penentang Soeharto menganggap, reaksi pemerintah atas meninggalnya mantan penguasa Orde Baru ini, terlalu berlebihan.
Kontras Kritik Pemberitaan Soeharto
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2008
Jakarta - Pemberitaan media menyangkut mantan Presiden Soeharto menuai krtitik. Salah satunya datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Korban Tragediâ??65: Soeharto Lebih Kejam dari Hitler
Sumber: MYRMNEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2008
Jakarta, myRMnews. Tidak semua orang menganggap mendiang HM Soeharto orang baik. Beberapa korban tragedi 1965 menilai bekas Presiden ke-2 Indonesia itu lebih kejam dari Adolf Hitler.
KASUM: Periksa Hendro, Tangkap Muchdi PR!
Sumber: MYRMNEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 26 Januari 2008
Jakarta, MyRMNews. Vonis 20 tahun yang dijatuhkan Mahkamah Agung atas PK jaksa terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto dinilai semakin dekat dengan membuka tabir misteri otak pembunuh aktivis HAM Munir. Eks pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) kuat faktanya terlibat dalam kasus tersebut.
Mantan Dirut Garuda Dituntut Ringan
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 26 Januari 2008
JAKARTA -- Mantan Direktur Utama PT Garuda, Indra Setiawan, dan Chief Secretary Airbus 330 PT Garuda, Rohainil Aini, dituntut ringan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan keterlibatan kasus pembunuhan Munir.
KASUM : Tuntaskan Proses Hukum Kasus Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 26 Januari 2008
JAKARTA, SABTU - Pengungkapan kasus konspirasi pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir tidak boleh berhenti pada pemenjaraan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto.
Bekas Bos Garuda Dituntut 18 Bulan Penjara
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 26 Januari 2008
JAKARTA -- Tim jaksa kemarin membaca tuntutan untuk dua terdakwa kasus pembunuhan Munir, aktivis hak asasi manusia, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka adalah bekas Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan dan anak buahnya, Rohainil Aini, bekas chief secretary.
Suciwati : Tuntutan terhadap Indra dan Rohainil Tidak Optimal
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 26 Januari 2008
JAKARTA, KCM - Istri almarhum Munir, Suciwati, menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Indra Setiawan dan Rohainil Aini tidak maksimal. Menurut Suciwati, tuntutan terhadap Indra satu tahun enam bulan dan Rohainil satu tahun penjara itu tidak sesuai harapan. "Tuntutan terhadap kedua terdakwa tidak optimal dan sesuai harapan kita. Harusnya mereka dituntut lebih dari itu. Terutama Indra, harusnya dia dituntut seumur hidup atau seperti halnya Polly," kata Suciwati usai konferensi pers oleh KASUM di Kantor Kontras, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1).
KASUM: Tangkap Muchdi PR!
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 26 Januari 2008
Jakarta - Pollycarpus mendekam di penjara selama 20 tahun atas putusan PK MA. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mendesak agar aktor-aktor lain dalam pembunuhan Munir juga ditangkap.
Indra Setiawan Dituntut Satu Tahun Enam Bulan Penjara
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 25 Januari 2008
Jakarta-RoL-- Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan dituntut satu tahun enam bulan penjara karena dianggap bersalah memberikan bantuan kepada Pollycarpus dalam membunuh aktivis HAM, Munir.
Kontras Kembali Desak MA Segera Keluarkan PK Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 25 Januari 2008
Jakarta - Kontras kembali mendesak MA untuk segera mengeluarkan putusan PK Munir. Hal ini terkait dengan berlangsungnya sidang dengan terdakwa Indra Setiawan dan Rohainil Aini.
Ayo, Titip Pesan buat Pak Harto
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 25 Januari 2008
Telah tiga pekan Soeharto terbaring sakit. Sang Jenderal dirawat oleh "the dream team", 40 dokter spesialis berbagai bidang, yang berjibaku habis-habisan. Tim impian yang bekerja keras memulihkan kondisi sang mantan presiden.
Pollycarpus Ngomel-ngomel Diganjar MA 20 Tahun
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 25 Januari 2008
Jakarta - Putusan 20 tahun penjara oleh MA rupanya membuat Pollycarpus gusar. Dia menuding ada rekayasa besar di balik semua itu termasuk oleh media massa.
Kontras Kembali Desak MA Segera Keluarkan PK Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 25 Januari 2008
Jakarta - Kontras kembali mendesak MA untuk segera mengeluarkan putusan PK Munir. Hal ini terkait dengan berlangsungnya sidang dengan terdakwa Indra Setiawan dan Rohainil Aini.
Komnas HAM Digencet Korban Petrus 80-an
Sumber: KOMPAS-TV.COM | Tgl terbit: Kamis, 24 Januari 2008
"Saya tidak percaya Komnas Ham serius mengusut tuntas kasus korban Petrus," Ke-psimisan itu dilontarkan Bathi Mulyono (60) ketika hadir menyampaikan desakan penuntasan kasus HAM Soeharto di kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/01).
Suciwati: Mantan Jenderal dan Petinggi BIN Harus Diusut
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 23 Januari 2008
Jakarta - Istri almarhum Munir, Suciwati belum puas atas putusan PK MA 20 tahun penjara terhadap Pollycarpus. Dia meminta agar para eks petinggi BIN juga diusut.
Komnas HAM Akan Putuskan Kasus Petrus
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 23 Januari 2008
Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rapat paripurna Februari 2008 akan memutuskan penyelesaian kasus penembakan misterius (petrus) era tahun 1980-an di masa Presiden Soeharto. Komnas HAM sendiri bertekad akan menuntaskan kasus yang bernuansa pelanggaran HAM tersebut.
Ratusan Nyawa Korban Petrus, Pelanggaran HAM atau Bukan?
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 23 Januari 2008
Jakarta - Ratusan bahkan diyakini ribuan orang menjadi korban operasi pemberantasan kejahatan atau yang dikenal operasi penembakan misterius (petrus) periode 1983-1985. Namun sampai sekarang belum ada pengakuan secara resmi dari pemerintah, termasuk Komnas HAM bahwa kasus ini merupakan pelanggaran HAM berat.
DIMAAFKAN, ASAL...
Sumber: MYRMNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 22 Januari 2008
Korban Soeharto menumpahkan segala uneg-unegnya di Cafe Koffa yang berjarak 100 meter dari RSPP, Senin (21/1).
PERNYATAAN BERSAMA AKTIVIS LINTAS GENERASI
Sumber: KR.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 22 Januari 2008
JAKARTA (KR)- Puluhan aktivis lintas generasi dan profesi menuntut agar kasus hukum mantan Presiden Soeharto tetap ditindaklanjuti. Mereka juga memperingatkan para elite politik yang begitu mudah memaafkan Soeharto. Sikap semacam itu dinilainya tidak realistis dan mengingkari tujuan reformasi itu sendiri.
Terbitkan Perpu, Baru Soeharto Diadili
Sumber: MYRMNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 21 Januari 2008
Jakarta, myRMnews. Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan ada dua solusi untuk menyelesaikan kasus bekas Presiden Soeharto. Pertama solusi hukum dan kedua melalui jalur politik.
Korban Soeharto Berkumpul 100 Meter dari RSPP
Sumber: MYRMNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 21 Januari 2008
Jakarta, myRMnews. Puluhan aktivis dan korban kekerasan semasa Orde Baru, Senin (21/1), berkumpul di sebuah kafe sekitar 100 meter dari Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), tempat bekas Presiden Soeharto dirawat.
Merawat Damai di Aceh
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Senin, 21 Januari 2008
Damai, sebuah kata yang ajaib. "Dulu kami sungguh tak kenal kata itu. Kami cuma tahu konflik dan konflik," kata Cut Nyak Daud, 67 tahun, sesepuh masyarakat Lampuuk, Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam.
Komisi Nasional Adili Soeharto Harus Dibentuk
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 21 Januari 2008
Jakarta - Kasus hukum mantan Presiden Soeharto masih terkatung-katung. Presiden SBY didesak segera membentuk Komisi Nasional Pelanggaran HAM & kasus KKN yang dilakukan penguasa Orba beserta keluarga dan kroninya.
"Soeharto harus Diadili"
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 21 Januari 2008
HANYA satu kata, Soeharto harus diproses hukum. Meminjam perkataan salah seorang pengamat politik yang tak lain mantan aktivis 98, Fajroel Rahman, negara ini bukan negara halalbihalal. Hukum haruslah ditegakkan. Berikut komentar pada penentang Soeharto:
Jantung dan Paru-Paru Makin Baik
Sumber: JAWAPOS.COM | Tgl terbit: Minggu, 20 Januari 2008
JAKARTA - Tak lama lagi mantan Presiden Soeharto sudah bisa kembali ke rumahnya di Jalan Cendana. Hal itu menyusul beberapa perkembangan positif pada organ tubuhnya pasca perawatan intensif selama lebih dari dua pekan di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).
Tak Bisa Masuk RSPP, Pendemo Teriak-teriak di Pertigaan Barito
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 19 Januari 2008
Jakarta - Ribuan pendemo yang rencananya akan menyerbu RS Pusat Pertamina tidak terbukti. Hanya ada sekitar 50 orang yang berdemo. Tak bisa menebus barikade polisi, pendemo teriak-teriak di Pertigaan Barito, Jakarta Selatan.
Pro-Kontra Penyelesaian Kasus Perdata Soeharto; Jakgung Dapat Mandat SBY
Sumber: KR.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 19 Januari 2008
JAKARTA (KR) - Jaksa Agung (Jakgung) Hendarman Supandji akhirnya buka-bukaan tentang kedatangannya menemui putra-putri keluarga HM Soeharto di RSPP Jumat (11/1) dini hari lalu, terkait dengan gugatan perdata. Sekalipun menimbulkan pro kontra atas langkahnya itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji yang bermodalkan surat kuasa Presiden SBY sebagai pengacara negara tidak merasa dipojokkan.
Amien Rais Bagaikan Lokomotif Melupakan Gerbong
Sumber: MENKOKESRA.GO.ID | Tgl terbit: Jumat, 18 Januari 2008
KESRA--18 JANUARI: Pernyataan Amien Rais yang memaafkan mantan Presiden Soeharto menjadi tanda tanya sejumlah pihak terutama mereka yang mengenal Amien sebagai bapak reformasi. Adnan Buyung Nasution malah menyebut Amine plin-plan.
Aktivis SMUR Demo di Banda Aceh Soeharto Harus Tetap Dihukum
Sumber: SERAMBINEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 18 Januari 2008
BANDA ACEH - Dua puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Pimpinan Pusat Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (KPP-SMUR), Kamis (17/1), menggelar unjuk rasa di bundaran Simpang Lima, Banda Aceh. Mereka mendesak pemerintah harus tetap menghukum Soeharto dengan seadil-adilnya, walau bagaimanapun kondisi presiden ke-2 RI itu saat ini
KASUM Desak Penahanan Muchdi PR
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 17 Januari 2008
JAKARTA, KAMIS - Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir atau KASUM mendesak penyidik Kepolisian Republik Indonesia menahan Muchdi PR, mantan deputi V Badan Intelejen Negara, dan bukan hanya menjadikannya sebagai tersangka.
KASUM Minta Polisi Jadikan Muchdi PR Tersangka
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 17 Januari 2008
Jakarta - Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mendesak agar pihak penyidik Mabes Polri untuk segera menahan Muchdi Purwo Prandjono. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) diminta segera memutuskan peninjauan kembali (PK) Pollycarpus.
Maafkan Soeharto, Amien Rais Ibarat Lokomotif Lupa Gerbongnya
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 17 Januari 2008
Jakarta - Penyataan Amien Rais yang memaafkan Soeharto dipertanyakan banyak pihak, terutama dari kalangan pemuda. Amien yang disebut sebagai lokomotif reformasi itu dinilai telah meninggalkan gerbongnya karena memaafkan Soeharto.
Hak Asasi Manusia: Negara Cenderung Abaikan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Tahun 1965
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 17 Januari 2008
Jakarta, Kompas - Terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak sipil dan politik korban serta keluarga korban kasus kekerasan politik tahun 1965, negara cenderung mengabaikannya. Kecenderungan itu, tutur Komisioner Komisi Nasional HAM Yosep Adi Prasetyo, Rabu (16/1) di Jakarta, tampak dari belum dijawabnya surat Komnas HAM kepada Presiden terkait dengan kasus itu.
Kasus Hukum Soeharto Harus Tetap Diproses
Sumber: PEMUDA-MUHAMMADIYAH.OR.ID | Tgl terbit: Kamis, 17 Januari 2008
Para aktivis muda Indonesia menilai saat ini ada kecenderungan pensikapan elit yang sangat berlebihan terhadap kasus Soeharto. Bahkan ada kecenderungan sudah dijadikan komoditas politik para elit untuk mencari simpati masyarakat. Untuk itu, para aktivis muda meminta agar para elit dan tokoh reformasi konsisten dengan semangat reformasi, termasuk mengusut tuntas kasus hukum Soeharto.
Pedagang Pasar Daftarkan Gugatan ke PN Jakpus
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 15 Januari 2008
Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia (FOPPI) bersama LBH Jakarta, Walhi, Kontras, dan beberapa LSM lain menggalang aksi long march pedagang se-Jabodetabek di Jakarta untuk menuntut pembatalan penggusuran Pasar Barito, Senin (14/1).
Pedagang Pasar Tuntut Keadilan di Balaikota DKI
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 14 Januari 2008
JAKARTA, KOMPAS - Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia (FOPPI) bersama dengan LBH Jakarta, Walhi, Kontras, Perempuan Mahardika, Institut for Ecosoc Rights, Aliansi Rakyat Miskin, Jakarta Centre for Street Children, PRM, Arus Pelangi, Serikat Pengamen Indonesia, dan LMND menggalang aksi long march pedagang seJabodetabek menuntut pembatalan penggusuran Pasar Barito, Senin (14/1).
Komnas HAM Jadi Mediator Kobar dengan Pemprov DKI
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 14 Januari 2008
JAKARTA, KCM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan berusaha menjadi mediator antara kelompok pedagang Barito (Kobar) dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan rencana pembongkaran pasar Barito tanggal 17 nanti. Senin, (14/1).
Indonesia Tidak Akan Krisis Pemimpin
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2008
Jakarta, Kompas - Indonesia tidak akan mengalami krisis kepemimpinan masa depan. Paling tidak, di lingkungan Muhammadiyah tidak akan kekurangan kader yang siap maju di pentas nasional. Keadaan ini bisa dilihat dari kader Muhammadiyah yang muncul di pentas politik nasional.
Korban HAM Tak Ingin Memaafkan
Sumber: JAWAPOS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2008
JAKARTA - Sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM (hak asasi manusia) pada era kekuasaan Soeharto kemarin menyempatkan diri ke RSPP (Rumah Sakit Pusat Pertamina). Mereka berdoa supaya mantan presiden itu kembali sehat serta meminta agar kesalahannya sebagai pelaku kekerasan HAM tetap diusut.
Korban HAM Tak Maafkan Soeharto
Sumber: HARIANRAKYATBENGKULU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2008
JAKARTA â?? Sejumlah kalangan meminta agar proses hukum terhadap mantan presiden Soeharto dihentikan. Namun, hal tersebut ditanggapi lain oleh keluarga korban pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto. Mereka menyatakan sikap kemanusiaan tersebut tidak harus menjauhkan tuntutan kekerasan HAM yang dilakukan Soeharto terhadap anggota keluarga mereka.
Alat Pacu Jantung Belum Dipasang
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2008
[JAKARTA] Kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto pada Jumat (11/1) atau hari kedelapan perawatannya di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) masih lemah dan belum stabil. Meskipun dalam keadaan sadar, tim dokter kepresidenan yang merawat Soeharto belum berani memasang alat pacu jantung.
Kelompok Korban HAM akan Jenguk Soeharto
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2008
Jakarta-RoL-- Kelompok korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berencana untuk menjenguk mantan Presiden Soeharto di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat siang.
Puluhan Korban Pelanggaran HAM Kunjungi Soeharto
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2008
Jakarta-RoL -- Sekitar 30 korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa Orde Baru mengunjungi mantan Presiden Soeharto yang sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, Jumat (11/1).
Kunjungan: Puluhan Korban Pelanggaran HAM Doakan Soeharto
Sumber: GATRA.COM | Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2008
Jakarta, Sekitar 30 korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa Orde Baru mengunjungi mantan presiden Soeharto, yang sedang terbaring sakit di RS Pusat Pertamina Jakarta, Jumat.
Korban Soeharto Bezuk
Sumber: SURABAYAPOST.INFO | Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2008
Jakarta â?? Surabaya Post Sekitar 30 korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa Orde Baru mengunjungi mantan Presiden Soeharto yang sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, Jumat (11/1). Kondisi kesehatan Soeharto siang tadi sudah tak perlu transfusi darah, tensi nadi normal dan bisa berkomunikasi.
Puluhan Korban Pelanggaran HAM Jenguk Soeharto
Sumber: ANTARA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2008
Jakarta (ANTARA News) - Sekitar 30 korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa Orde Baru mengunjungi mantan Presiden Soeharto yang sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Jumat.
Korban Pelanggaran HAM Demo di RSPP
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2008
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak 30 orang keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia datang ke Rumah Sakit Pusat Pertamina meminta mantan Presiden Soeharto diadili. Mereka tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM.
Kebangsaan: Kekerasan Berkedok Agama Bertentangan Demokrasi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2008
Jakarta, Kompas - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Patra M Zen mengatakan, kekerasan bernuansa agama yang akhir- akhir ini kembali marak terjadi bertentangan dengan demokrasi. Menurutnya, kekerasan itu bertentangan dengan ciri-ciri demokrasi modern, yaitu toleransi, pluralisme, dan menjunjung tinggi kesetaraan dan menentang diskriminasi.
Korban Pelanggaran HAM akan Kunjungi Soeharto
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2008
JAKARTA, KCM - Kelompok korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berencana untuk menjenguk mantan Presiden Soeharto di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat siang ini (11/1) pukul 11.00.
Korban Pelanggaran HAM Doakan Soeharto
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2008
JAKARTA, PERSDA- Tidak hanya keluarga, kerabat dekat dan pejabat negara yang mengunjungi mantan Presiden RI Soeharto, Jumat (11/1) pagi sekitar pukul 11.00 WIB, sebanyak 35 orang yang mengaku sebagai korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) era kepemimpinan Soeharto, juga datang membesuk.
Perkara Soeharto Tidak Bisa Hilang Begitu Saja
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2008
JAKARTA, KCM â?? Meskipun kasus hukum mantan Presiden Soeharto ditutup, namun perkara pidananya tidak bisa hilang begitu saja. Apalagi menyangkut kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan mantan penguasa orde baru itu. Perkara pelanggaran HAM tidak mengenal kadaluarsa dan tidak memiliki statuta pembatasan.
Soeharto Didemo Korban Pelanggaran HAM
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2008
akarta - Demontrasi selalu mewarnai kehidupan mantan Presiden Soeharto kala berkuasa maupun saat terkapar sakit. "Adili Soeharto"! 15 Orang keluarga korban pelanggaran HAM menyambangi RSPP, tempat Pak Harto menjalani perawatan. Mereka berdiri berjejer di muka pintu masuk RSPP, Jalan Kyai Maja, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2008).
"Aksi Kamisan" Terancam Pembubaran
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Januari 2008
JAKARTA, KAMIS-Sejumlah pegiat aksi diam di depan Istana Negara, Jakarta, mengaku mendapat ancaman bahwa kegiatan yang dilakukan para korban kekerasan yang biasa disebut "aksi kamisan" itu akan dibubarkan polisi.
SOEHARTO SAKIT LAGI: 2008
Sumber: SURYAMA.MULTIPLY.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 Januari 2008
Mantan Presiden Republik Indonesia, Soeharto kembali dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) pada tanggal 4 Januari 2008 karena melemahnya fungsi jantung dan ginjal. Sejumlah tokoh, baik pejabat maupun mantan pejabat terus berdatangan menjenguk. Tanggal 7 Januari 2008 kondisnya membaik. Tanggal 8 Januari 2008 kondisinya mengalami penurunan.
Gemas: Soeharto Harus Tetap Diadili
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 Januari 2008
Liputan6.com, Jakarta: Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (Gemas), Selasa (8/1), meminta pemerintah bersikap adil dalam menangani kasus mantan presiden itu dengan tetap menyidangkan kasusnya. Gemas sendiri terdiri dari aktivis hak asasi manusia seperti Usman Hamid, Hendardi, Asmara Nababan, serta korban tragedi Tanjungpriok dan Semanggi.
Sikap Tegas untuk Kasus Soeharto : Jangan Jadi Preseden Buruk Penanganan Hukum
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 Januari 2008
Bandung, Kompas - Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus tegas melakukan gugatan hukum, terlepas dari kondisi fisik dan pertimbangan jasa Soeharto. Jangan sampai kasus hukum yang menimpa Soeharto tidak terselesaikan sehingga bisa menjadi preseden buruk bagi penanganan hukum di Indonesia.
Tolak Usul Golkar, Adili Soeharto In Absentia
Sumber: PLINPLAN.COM | Tgl terbit: Selasa, 08 Januari 2008
Jakarta - Usulan Golkar agar mendeponering kasus Soeharto menuai kecaman. Hal itu dinilai sebagai langkah dari oknum Orde Baru untuk melindungi diri mereka.
Pelaku Kekerasan Atas Nama Agama Harus Ditindak
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2008
AKARTA, KCM - Pemerintah diminta agar menindak tegas pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama, serta menjalankan amanat konstitusi sesuai dengan UUD 45 tanpa harus takut atau ditunggangi pihak manapun. Demikian tuntutan sekitar seribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) saat melakukan aksi damai
Ulama, Pendeta, Pastur, Biarawati Demo Kejagung
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2008
Jakarta - "Negara tidak tunduk pada fatwa!" Begitulah seruan sekitar 200 ulama, pendeta, pastur, dan biarawati. Mereka menuntut kebebasan menjalankan agama dan keyakinan masing-masing sesuai UUD 45.
Polisi Didesak Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Umat Beragama
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2008
TEMPO Interaktif, Jakarta:Polisi didesak bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan kepada umat beragama. Polisi dinilai melakukan pembiaran terhadap aksi kekerasan yang mengatasnamakan kelompok agama.
Kontras Aceh: Kekerasan Naik, Kontrol Perdamaian Lemah
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2008
Banda Aceh - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh menilai, aksi kekerasan meningkat sepanjang tahun 2007 dibanding tahun sebelumnya. Diduga, hal ini disebabkan lemahnya kontrol terhadap perjanjian damai.
'Soeharto Tetap Harus Diadili'
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 06 Januari 2008
JAKARTA -- Beberapa kalangan menilai mantan presiden Soeharto tetap harus diadili. ''Kesalahan tetap kesalahan. Masyarakat yang jadi korban juga tetap menderita,'' kata Kepala Divisi Pemantauan Impunitas dan Reformasi Institusi Kontras Haris Azhar, di Jakarta, Sabtu (5/01).
Keluarga Korban Penganiayaan Cari Keadilan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 04 Januari 2008
Korban penganiayaan oleh aparat TNI AU mencari keadilan. Nurmiah (44) dan M Basir (42), warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimoon, kakak kandung mendiang Mohammad Ibrahim alias Baim, meminta agar penganiaya adiknya dihukum sesuai dengan perbuatannya. "Adik saya dianiaya anggota TNI AU, setelah itu diculik kemudian dibunuh dan mayatnya dibuang di Aceh Tamiang.
KASUM Desak Pengadilan Hadirkan Anggota BIN Budi di Sidang Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 04 Januari 2008
Jakarta - Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghadirkan saksi kunci Budi Santoso dalam sidang kasus pembunuhan Munir.
Penegakan Hukum: Isu HAM Jadi Komoditas Politik Menjelang Pemilu
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 04 Januari 2008
Jakarta, Kompas - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengaku pesimistis dan khawatir terhadap prospek penegakan hak asasi manusia dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Mereka tidak berani berharap banyak isu tersebut akan mengalami perbaikan atau kemajuan sepanjang tahun 2008.
Kasus Munir Dikhawatirkan Distorsi Menjelang Pemilu 2009
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2008
Jakarta - Pengusutan kasus Munir pada 2007 mengalami kemajuan. 2 Tersangka baru telah ditetapkan dan sudah masuk ke persidangan. Namun momentum Pemilu 2009 dikhawatirkan menyebabkan distorsi dalam penyelesaian kasus ini.
Prospek HAM 2008 Jalan di Tempat
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2008
Jakarta - Sejumlah LSM menilai prospek perlindungan, pemenuhan dan kemajuan HAM di Indonesia pada 2008 ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pemerintah masih akan inkonsisten.
Indra Setiawan Buat Surat untuk Layani BIN
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 Januari 2008
JAKARTA--MI: Indra Stiawan, terdakwa kasus kematian aktivis HAM, Munir, menyatakan pembuatan surat tugas untuk Pollycarpus sebagai staf perbantuan adalah semata-mata untuk melayani permintaan Badan Intelejen Negara (BIN).

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org