Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 468 Hasil Pencarian
1 All

Kedubes Pakistan Sepi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Desember 2007
JAKARTA, KCM - Gedung Kedutaan Besar Pakistan di Mega Kuningan, Jakarta Selatan siang ini, Jumat (28/12), sepi dari layatan sejumlah tokoh, setelah Kamis (27/12) mantan Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto, meninggal akibat aksi penembakan yang disusul dengan bom bunuh diri.
Pernyataan Bersama Keprihatinan atas Kasus Jeneponto
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Senin, 17 Desember 2007
Pekan lalu kami prihatin dan mempersoalkan tindakan warga yang menikam anggota kepolisian Rumbia, Jeneponto. Tindakan ini jelas melanggar hukum dan pelakunya harus ditindak secara hukum. Tindakan hukum harus ditempuh secara profesional, proporsional, dan netral dalam penyelesaian kasus tersebut.
Reformasi TNI Dikeluhkan Hanya di Tingkat Elit Pusat
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 14 Desember 2007
JAKARTA, KOMPAS- Reformasi internal di tubuh militer dikeluhkan masih hanya sebatas kalangan elit di tingkat pusat dan belum menjangkau sampai ke kalangan prajurit TNI terutama di daerah-daerah pada level teritorial.
Kontrol Sipil ke Reformasi TNI di Daerah Dipertanyakan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 14 Desember 2007
JAKARTA, KOMPAS- Sejumlah pihak menilai proses reformasi internal TNI di daerah-daerah belum berjalan dengan baik. Akibatnya, reformasi internal TNI dianggap hanya terjadi di level elit di tingkat pusat dan belum menjangkau prajurit TNI di daerah-daerah.
Majelis Menolak Gugatan Imparsial terhadap Bais
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 Desember 2007
JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan lembaga swadaya masyarakat Imparsial terhadap Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Imparsial menggugat Bais membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 1.061.945 dan ganti rugi imateriil yang tidak ternilai.
Pemerintah Pusat Didesak Tuntaskan Kasus HAM di Aceh
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 12 Desember 2007
Banda Aceh, Kompas - Pemerintah pusat didesak segera menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia semasa konflik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Itu merupakan jalan keluar yang positif untuk meretas perdamaian abadi di NAD.
Kontras Telusuri Warga Jeneponto Diduga Tewas Disiksa Polisi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 12 Desember 2007
Jakarta - Sejumlah LSM menilai kematian warga Jeneponto, Sulawesi Selatan, Muhammadong diduga akibat penyiksaan oleh aparat kepolisian. Penyiksaan sendiri terkesan aksi balas dendam terkait tewasnya Briptu Dasrin yang ditikam warga.
Sebanyak 23 Elemen Masyarakat Kecam AS
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 11 Desember 2007
Medan, Kompas - Sebanyak 23 elemen masyarakat yang tergabung dalam Deklarasi Rakyat mengecam Amerika Serikat. Kecaman itu disampaikan bersamaan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional, Senin (10/12) di depan kantor Konsulat Jenderal AS di Medan.
Kontras Menyelidiki Kematian Penikam Polisi
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Selasa, 11 Desember 2007
Liputan6.com, Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sedang menyelidiki kematian Muhammadong, warga Jeneponto, Sulawesi Selatan, di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Senin (10/12). Langkah Kontras ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan keluarga korban yang menuding kematian Muhammadong disebabkan perawatan yang tidak baik.
Pelanggaran HAM di Sulteng Dilupakan Pemerintah
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Desember 2007
Palu, Kompas - Pemerintah dinilai telah melupakan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang terjadi di Sulawesi Tengah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Selain tidak mendukung upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM itu melalui pengadilan, pemerintah juga mengabaikan puluhan korban pelanggaran HAM yang hidupnya menjadi sengsara.
Wartawan Demo Kepolisian
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 08 Desember 2007
JAKARTA -- Sekitar seratus wartawan dari berbagai media kemarin menggelar unjuk rasa di Markas Besar Kepolisian RI. Mereka menentang aksi kekerasan yang dilakukan polisi terhadap wartawan. Mereka meminta Kepala Polri Jenderal Sutanto menerbitkan surat keputusan yang menginstruksikan jajaran polisi menjamin tidak adanya kekerasan terhadap jurnalis.
Tak Ada Kemendesakkan KPK Diisi Unsur Militer
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Desember 2007
JAKARTA, KOMPAS- Koordinator Kontras, Usman Hamid, Jumat (7/12), mempertanyakan gagasan memasukkan unsur militer dalam jajaran struktural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikhawatirkan, kehadiran itu justru makin menyulitkan KPK mengungkap berbagai kasus korupsi di lingkungan militer.
Ambivalensi Negara Berpotensi Sebabkan Pelanggaran HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Desember 2007
JAKARTA, KOMPAS- Ambivalensi negara menyikapi persoalan hak asasi manusia sangat berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal itu tampak dalam lemahnya peran negara terhadap kelompok tertentu yang menyerang kelompok lainnya. Sebaliknya, negara terlalu dalam mengatur hak privat warga negara seperti dalam persoalan keyakinan.
Empat Napi Tanjung Gusta Disiksa Petugas
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Desember 2007
Medan, Kompas - Warga mulai berani melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga meski ketakutan akan stigma negatif sepertinya melingkupi para korban. Kepolisian Daerah Sumatera Utara mencatat, hingga November 2007 sudah lebih dari 300 kasus KDRT yang dilaporkan dan separuhnya sudah diproses.
Komnas HAM Lihat Hasil Kajian Kasus Aceh
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Desember 2007
Jakarta, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM akan melihat kajian yang telah dihasilkan komisi itu terhadap sejumlah kasus yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam pada 1988-1998.
Kelompok Minoritas Mengadu ke Komnas HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Desember 2007
Kelompok minoritas Muslim di Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (3/12), mengadukan nasibnya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta. Mereka didampingi Tim Pembela Kebebasan Beragama, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Pejabat Tinggi HAM PBB dan Politik Citra
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Desember 2007
Setelah sekitar dua minggu berada di Indonesia, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai penyiksaan, Manfred Nowak, akhirnya meninggalkan Tanah Air hari Minggu (25/11).
Perubahan Terjadi Pasca-2014 : Muncul Generasi Lebih Peduli HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 28 November 2007
Jakarta, Kompas - Jika tidak ada gejolak besar hingga Pemilihan Umum 2009, pemerintahan yang demokratis dan menghargai hak asasi manusia atau HAM diperkirakan baru akan terjadi setelah 2014. Sebab, pada tahun 2009-2014, kepemimpinan nasional masih akan dipegang generasi pertama era reformasi, seperti yang sekarang terjadi.
Komnas HAM told to handle rights abuse cases in Aceh
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 November 2007
A rights watchdog group and victims of the conflict in Nanggroe Aceh Darussalam lodged a complaint against the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) on Monday for the slow progress in handling human rights violations from Aceh's long and bloody separatist conflict.
Korban Pelanggaran HAM Aceh ke Komnas
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 November 2007
Jakarta, Kompas - Sejumlah korban pelanggaran hak asasi manusia di Nanggroe Aceh Darussalam, Senin (26/11), mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta. Mereka mengharapkan Komnas HAM segera menyelidiki berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh pada tahun 1989 hingga 2005.
Keppres KKR Aceh Masih Digodok
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 November 2007
Banda Aceh, Kompas - Pemerintah pusat terus menggodok Keputusan Presiden atau Keppres tentang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam. Keppres itu diharapkan selesai awal tahun 2008.
PALU,SULTENG.COM â?? Pendeta Rinaldy Damanik, merasa keberatan, beredarnya surat dukungan pada pelak
Sumber: SULTENG.COM | Tgl terbit: Senin, 26 November 2007
PALU,SULTENG.COM â?? Pendeta Rinaldy Damanik, merasa keberatan, beredarnya surat dukungan pada pelaksanaan Pilkada Morowali, awal Nopember 2007 lalu, terhadap Bupati terpilih Anwar Hafid-S Marunduh, yang mengatasnamakan dirinya.
OPINI: Wajib Militer
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 24 November 2007
Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komponen Cadangan bukan barang baru lagi. Sejak era Departemen Pertahanan pimpinan Matori Abdul Djalil, RUU ini sudah pernah digulirkan. Saat ini usul Departemen Pertahanan untuk membuat RUU Komponen Cadangan alias wajib militer (wamil) telah mulai diberlakukan di negara kita.
Protes Bogem Mahasiswa Atma Jaya, Wartawan Usung 'Stop Kekerasan'
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 November 2007
Jakarta - Sekitar 30 wartawan turun ke jalan memprotes aksi pemukulan wartawan oleh mahasiswa Unika Atma Jaya saat meliput kasus kematian Joshua Putra Maulia (18) yang jatuh dari lantai 12 kampusnya.
Orang Muda Pantas Memimpin
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Sabtu, 17 November 2007
Adalah Sudiro Andi Wiguno, bermasa lalu bukan siapa-siapa. Kini sebagai Chief Executive Officer atau CEO Manhattan Capital, Sudiro mengelola uang triliunan rupiah dan membawahi beberapa perusahaan besar di Tanah Air. Semua pencapaian luar biasa ini diraih Sudiro pada usia 28 tahun.
Sikap Menhan Soal RUU Komponen Cadangan Dipertanyakan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 16 November 2007
JAKARTA, KOMPAS- Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP, Andreas Pareira mengingatkan Menhan, sebuah RUU inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR tetap harus melalui mekanisme yang telah disepakati, yaitu lewat Badan Legislatif (Baleg) DPR. Mekanismenya antara lain dimasukkan dalam daftar Prolegnas, yang kemudian diputuskan atau disahkan di Paripurna DPR.
pertahanan: Mencari Rumusan Komponen Cadangan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 November 2007
Departemen Pertahanan tidak pernah sepi dari "hiruk- pikuk" terkait sejumlah kebijakan yang ditelurkannya. Jika sebelumnya ada persoalan terkait rahasia negara dan keamanan nasional, kali ini pro dan kontra kembali muncul menyusul rencana Dephan memajukan draf Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan.
Pelapor Khusus PBB Diminta Tinjau Wilayah Konflik
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 November 2007
PALU, KOMPAS - Pelapor Khusus (Special Rapporteur) Perserikatan Bangsa-Bangsa Manfred Nowak yang berada di Indonesia pada 10-25 November ini diharapkan tidak hanya menampung informasi dari pejabat di Jakarta mengenai penegakan HAM di Indonesia. Sebagai Pelapor Khusus PBB mengenai kasus-kasus penyiksaan di berbagai negara, Nowak diminta meninjau sejumlah wilayah eks konflik di Indonesia.
Pelapor Khusus PBB Diminta Kunjungi Sulteng
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 13 November 2007
PALU, SELASA-- Belasan aktivis HAM yang tergabung dalam Kelompok Kerja Untuk Advokasi Menentang Penyiksaan di Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Special Rapporteur (Pelapor Khusus) PBB, Manfred Nowak untuk mengunjungi wilayah Sulteng. Mereka menginginkan PBB meneliti sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan aparat hukum.
pertahanan: Bela Negara Tidak Harus Ikut Perang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 12 November 2007
Jakarta, Kompas - Rencana pemerintah mengegolkan draf Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan masih terus menuai pendapat pro dan kontra.
Hak Asasi Manusia: Manfred Nowak Kunjungi Tahanan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 12 November 2007
Jakarta, Kompas - Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penyiksaan, Manfred Nowak, akan mengunjungi berbagai tempat penahanan selama dia berada di Indonesia hingga 25 November mendatang. Sebab di tempat-tempat itu rentan terjadi berbagai jenis penyiksaan.
Kontras Aceh Sesalkan Penggusuran Pedagang di Mata Ie
Sumber: HARIAN-ACEH.COM | Tgl terbit: Senin, 12 November 2007
Suryadi | Banda Aceh--Kontras Aceh, Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) dan Lembaga bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menyesali penggusuran sejumlah pedagang di lokasi wisata Mata Ie oleh aparat TNI dari Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) Iskandar Muda. Wakil dari lembaga-lembaga tersebut menyatakan oknum aparat menggusur pedagang dengan paksaan. Tapi, tudingan ini dibantah oleh Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Iskandar Muda, Mayor CAJ Dudi Zulfadli.
Renovasi Objek Wisata Mata Ie * Sejumlah Ormas Sesalkan Penggusuran
Sumber: SERAMBI INDONESIA | Tgl terbit: Senin, 12 November 2007
Serambi Indonesia BANDA ACEH - Tiga organisasi sipil yakni Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, menyesalkan sikap aparat TNI Rindam Iskandar Muda (IM) yang melakukan penggusuran pedagang di lokasi objek wisata Mata Ie, Aceh Besar.
Tak Ikut Wamil, WNI Harus Dilindungi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 10 November 2007
Jakarta - Usulan Departemen Pertahanan (Dephan) untuk membuat RUU Komponen Cadangan alias wajib militer (wamil) ditentang beberapa pihak. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan, jika ada warga negara yang menolak untuk ikut membela negara, harus dilindungi.
Warga Negara Berhak Tolak Wajib Militer
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Sabtu, 10 November 2007
TEMPO Interaktif, Jakarta:Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, Rancangan Undang -Undang Komponen Cadngan berpotensi melanggar hak azasi manusia. "Dalam konvenan hak-hak sipil internasional disebutkan, dalam konteks bela negara, warga berhak menolak untuk angkat senjata," ujarnya dalam diskusi yang digelar Radio Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11).
Bela Negara Tidak Harus Ikut Kemiliteran atau Perang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 10 November 2007
JAKARTA, KOMPAS- Rencana pemerintah mengegolkan draf Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan masih terus menuai pendapat pro dan kontra.
Kebijakan Pertahanan Tidak Disusun Dengan Tambal Sulam
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 10 November 2007
JAKARTA, KOMPAS- Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan Budi Susilo Soepandji menolak anggapan kebijakan pertahanan yang dibuat dan dikeluarkan departemennya, termasuk soal RUU Komponen Cadangan, bersifat tidak konsisten dan tambal sulam.
Anggota LPSK: Panitia Seleksi Jangan Berpegang pada UU Saja
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 10 November 2007
Jakarta, Kompas - Untuk menjaring anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan berharap panitia seleksi tidak hanya berpegang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jika tim seleksi hanya berpegang pada aturan normatif, seperti batasan umur atau profesi tertentu, dikhawatirkan lembaga itu akan gagal menyentuh substansi perlindungan saksi dan korban di Indonesia.
Penyelengara negara: Kekerasan soal HAM Masih Melingkupi Sumatera Utara
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 09 November 2007
Medan, Kompas - Kasus- kasus kekerasan yang terjadi di Sumatera Utara cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir. Kekerasan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan pada penyelenggara negara terutama karena paradigma pemegang kekuasaan yang lebih mengedepankan pertumbuhan dan investasi daripada kemakmuran rakyat kebanyakan.
Kontras: Jaring Anggota LPSK Tak Hanya Berdasarkan UU PSK
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 November 2007
Jakarta - Kontras meminta pansel menyeleksi anggota Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) tidak hanya berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). Tapi juga ukuran universal, seperti independensi, gender, keterwakilan wilayah agar bisa bekerja efektif.
Kekerasan: Kasus Gebang Terkubur
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 November 2007
Medan, Kompas - Proses hukum terhadap kasus penembakan warga Desa Pasarawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara oleh oknum polisi pada pertengahan tahun 1999 hingga kini belum bergulir. Saat itu penembakan yang dilakukan oknum Brimob pada warga di seputar lahan tambak PT CMM menyebabkan satu warga tewas, satu warga cacat seumur hidup dan belasan lainnya terkena luka tembak.
Tuntaskan Penyelesaian Pelanggaran HAM di Aceh
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 November 2007
VHRmedia.com, Banda Aceh - Pekerja kemanusiaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mendesak pemerintah menjamin penyelesaian proses hukum kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM diberlakukan. Mereka khawatir kasus-kasus pelanggaran masa lalu terbengkalai karena tidak memiliki payung hukum yang pasti.
Korban Memilih Peradilan Daripada KKR
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 November 2007
Banda Aceh, Kompas - Para korban konflik memilih menempuh penyelesaian melalui jalur hukum daripada melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Penyelesaian melalui pengadilan lebih mewakili rasa keadilan para korban konflik.
UUPA Amputasi HAM di Aceh
Sumber: HARIAN-ACEH.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 November 2007
Baihaqi | Banda Acehâ??Empatpuluh satu organisasi masyarakat sipil dari sembilan kabupaten/kota di Aceh sepakat mengatakan Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah â??mengamputasiâ? hak masyarakat Aceh untuk mendapat keadilan Hak Azasi Manusia (HAM).
Kasus Munir: Polisi Pernah Periksa Wakil Kepala BIN
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 November 2007
JAKARTA -- Kepolisian RI telah memeriksa Wakil Kepala Badan Intelijen Negara M. As'ad untuk penyidikan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir. "Pernah diperiksa. Sudah lama kok," kata Kepala BIN Syamsir Siregar di Istana Negara kemarin.
Suciwati Pernah Diminta Anggota BIN Kejar SK Polly
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 November 2007
Jakarta - Sebelum Munir diracun, seorang anggota BIN bernama Bjah Soebijakto, berkali-kali ngotot ingin bertemu. Namun pertemuan tidak pernah terjadi. Belakangan Bjah minta janda Munir, Suciwati, mengejar SK pengangkatan Pollycarpus sebagai anggota BIN.
Sidang Munir Molor 30 Menit, Polly & Suciwati Jadi Saksi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 November 2007
Jakarta - Sidang kasus dugaan pembunuhan Munir kembali dilanjutkan. Pada Rabu (7/11/2007) dihadirkan 4 saksi dalam pemeriksaan terdakwa mantan Dirut PT Garuda Indonesia Indra Setiawan.
KILAS POLITIK DAN HUKUM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 November 2007
Rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejagung membentuk tim khusus penyelesaian proses hukum kasus pelanggaran HAM berat didukung Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Ahli independen diharapkan dimasukkan dalam tim itu. "Rencana ini adalah perkembangan positif. Semoga bisa memecahkan kebekuan antara Komnas HAM
Generasi "Baru" Aktivis: Setelah Mei 1998...
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 06 November 2007
Tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, pada 12 Mei 1998 karena ditembak, menancapkan refleksi yang amat dalam pada Usman Hamid, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras.
KPA Kritik Implementasi MoU Helsinki
Sumber: RAKYATACEH.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 November 2007
BANDA ACEHâ??Komite Peralihan Aceh (KPA) mengkritik implementasi kesepakatan damai Memorandum of Understanding atau MoU Helsinki antara GAM dan RI.
GRASI PUTEH
Sumber: RAKYATACEH.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 November 2007
BANDA ACEH-Tindakan Gubernur NAD Irwandi Yusuf mengeluarkan surat dukungan terhadap permohonan grasi mantan gubernur Abdullah Puteh berbuntut panjang.
Surat Irwandy Yusuf Soal Grasi Abdullah Puteh Dikritik
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 05 November 2007
TEMPO Interaktif, Jakarta:Koalisi Aktivis Elemen masyarakat Aceh anti korupsi mengkritik gubernur Aceh Irwandi Yusuf, terkait soal dukungannya terhadap grasi Abdullah Puteh, mantan gubernur Aceh yang sedang menjalani hukuman terkait kasus korupsi pembelian helikopter.
Isu HAM Dijadikan Komoditas Politik Jelang Pemilu
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 03 November 2007
JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengaku pesimis dan khawatir terhadap prospek penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Mereka mengaku tidak berani berharap banyak isu tersebut akan mengalami perbaikan atau kemajuan sepanjang tahun 2008.
Pembunuhan Munir: Bagir Pertimbangkan Sidang Putusan Polly Terbuka
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 03 November 2007
Jakarta, Kompas - Mahkamah Agung akan mempertimbangkan permintaan sejumlah kalangan guna menggelar sidang terbuka untuk perkara peninjauan kembali Pollycarpus Budihari Priyanto.
Aksi Kamisan: Presiden Dituntut Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 02 November 2007
Jakarta, Kompas - Sekitar 50 orang yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM atau JSKK, Kamis (1/11) sore, kembali menggelar aksi damai di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusut tuntas tragedi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
Penyidik Ajukan Bukti Baru Kasus Munir
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 02 November 2007
JAKARTA --- Tim penyidik kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir mengajukan tambahan saksi sebagai bukti baru ke Mahkamah Agung. Saksi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus itu.
MA Disodorkan Lagi Bukti Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 November 2007
Jakarta - PK Munir telah bergulir ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Setelah sebelumnya menghadirkan bukti-bukti baru dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kini tim penyidik kembali menghadirkan bukti baru untuk dikirimkan ke MA.
Kasum Ragukan Netralitas Bagir Dalam Sidang PK Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 November 2007
Jakarta - Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) meragukan netralitas Ketua MA Bagir Manan sebagai ketua majelis hakim dalam sidang peninjauan kembali (PK) kasus Munir dengan tersangka Polycarpus. Bagir yang sempat disebut-sebut sebagai 'orang kita' dalam rekaman percakapan antara mantan Dirut PT Garuda Indonesia Indra Setiawan dan Pollycarpus menimbulkan kekhawatiran.
Kontras Kumpulkan Data
Sumber: RADARLAMPUNG.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2007
KOTABUMI - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan, bentrok antara Polisi Pamong Praja (Pol. PP) dan aparat Polres Lampung Utara (Lampura) beberapa waktu lalu merupakan kejadian luar biasa. Karena itu, Kontras akan terus mengawasi proses yang sedang dilakukan pihak kepolisian.
Pemuda Jangan Cuma Minta Jatah
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 30 Oktober 2007
Jakarta, Kompas - Ikrar para pemuda dan tokoh muda Indonesia untuk bangkit membangun Indonesia yang sejahtera harus diikuti dengan langkah konkret. Jika tidak, ikrar yang dinyatakan saat memperingati Hari Sumpah Pemuda pada Minggu malam itu hanya sekadar menjadi upacara.
Kasus Munir: Kontras Khawatirkan Jadi Komoditas Politik
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 28 Oktober 2007
Palembang, Kompas - Kasus pembunuhan Munir bakal jadi komoditas politik dalam Pemilu 2009 jika pemerintah tidak segera menuntaskan masalah tersebut. Kasus tersebut akhirnya hanya dipolitisir untuk memperbaiki citra partai politik, citra calon presiden, atau untuk menghantam lawan politik.
Diskusi HAM Yayasan Puspa Indonesia
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 27 Oktober 2007
Yayasan Puspa Indonesia mengadakan diskusi bertema Demokrasi dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan nara sumber Ketua Kontras Usman Hamid, Sabtu (27/10), di Wisma Inayah Jalan Taman Sari Kilometer 6, Palembang.
Kasus Munir Jadi Komoditas Politik
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 27 Oktober 2007
PALEMBANG, KOMPAS- Kasus pembunuhan Munir akan menjadi komoditas politik dalam Pemilu 2009 jika tidak ada kemauan untuk segera menuntaskannya. Kasus tersebut akhirnya hanya dipolitisir untuk memperbaiki citra partai politik, citra calon presiden, atau untuk menghantam lawan politik.
Penggiat HAM Desak KKP Dibubarkan
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 24 Oktober 2007
JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Timor Leste didesak membubarkan Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Alasannya, pemerintah tak serius mengungkap pelanggaran hak asasi manusia dalam jajak pendapat di Timor Leste 1999. "Komisi hanya dijadikan kendaraan, tergantung tujuan kedua negara," kata juru bicara Koalisi Keadilan untuk Timor Leste, Haris Azhar, dalam jumpa pers di Hotel Crown, Jakarta, kemarin.
Kontras: Isu HAM Masih Sebatas Jargon
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Senin, 22 Oktober 2007
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai penegakan Hak Asasi Manusia selama tiga tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakilnya Jusuf Kalla masih mebatas jargon. "Selama ini agenda HAM dijalankan secara parsial," kata Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kontras Edwin Partogi dalam siaran persnya, Senin (22/10).
Bentrok Satpol PP: LMAL Minta Pemprov Turun Tangan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Oktober 2007
Bandar Lampung, Kompas - Lembaga Masyarakat Adat Lampung mendesak Pemprov Lampung untuk menyelesaikan kasus penyerangan polisi terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Lampung Utara hingga tewas, secara hukum. Supaya masyarakat Lampung Utara yakin, pemprov bersama-sama dengan Polda Lampung harus menyelesaikan dengan pengawasan Presiden, Mabes Polri, Komisi Polisi Nasional, Komnas HAM, dan KONTRAS.
Pelanggaran ham: Pengungkapan Kasus Munir Ditawarkan Saat Pemilu
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 Oktober 2007
Jakarta, Kompas - Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia atau HAM Munir kemungkinan besar akan ditawarkan kepada partai politik atau calon presiden dan wakil presiden yang akan mengikuti Pemilihan Umum tahun 2009. Sebab, sikap atas kasus itu akan menjadi salah satu ukuran kredibilitas masing-masing calon atau partai, terutama dalam bidang penegakan HAM.
Hak Asasi Manusia: Komnas HAM Sebaiknya Kembangkan Lobi Politik
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 Oktober 2007
Jakarta, Kompas - Untuk mengoptimalkan kinerjanya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebaiknya mengembangkan lobi politik mereka terutama dengan berbagai institusi pemerintah. Kerja sama strategis itu diarahkan untuk menyelesaikan berbagai kasus masa lalu yang hingga saat ini masih belum tuntas.
Pembunuhan Munir: Dewan HAM Akan Lakukan Penilaian
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Oktober 2007
Jakarta, Kompas - Kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir akan menjadi salah satu materi pokok penilaian Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atas kondisi HAM di Indonesia. Jika ingin dinilai positif, pemerintah perlu membuat terobosan dalam pengungkapan kasus itu sebelum penilaian, April 2008.
Hukuman Mati Tidak Jamin Keadilan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Oktober 2007
Jakarta, Kompas - Bagi keluarga korban tindak kriminal, gagasan hukuman mati akan memberi rasa keadilan dan menghadirkan rasa nyaman. Namun, gagasan itu tidak berlaku umum, bahkan moralitas pun tak pernah dibenarkan dengan pembunuhan.
Pekerjaan Rumah Reformasi TNI
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 Oktober 2007
Kita mengapresiasi upaya-upaya membangun TNI profesional dan supremasi sipil yang telah ditempuh lewat semua cara di tingkat legislasi dan institusi.
Kontras tentang Ultah TNI
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 05 Oktober 2007
Menjelang ulang tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 62, Koordinator Kontras Sumut Diah susilowati, menyoroti TNI sebagai lembaga yang memiliki wilayah teritorial, struktural, mekanisme hukum militer. Namun, juga mempunyai bisnis untuk menghidupi lembaganya. Diah, melalui siaran pers yang diterima Kompas, Kamis
Transparansi Pembunuhan Ibrahim
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 Oktober 2007
Kontras Sumatera Utara menuntut kasus terbunuhnya warga sipil bernama Ibrahim yang diduga kuat dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) dituntaskan secara transparan. Misteri terbunuhnya Ibrahim hingga kini belum terkuak jelas siapa pelakunya dan apa hukumannya sejak akhir Maret 2007
Kontras Berharap Pasal-pasal Tentang Komunis Dihapuskan
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 Oktober 2007
TEMPO Interaktif, Jakarta: Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, mengatakan seharunya pemerintah tidak menangkap seseorang karena pendapatnya, sejauh mereka mengungkapkannya dengan damai dan sampai batas-batas tertentu.
Korban Pelanggaran HAM 1965 ke Komnas HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 Oktober 2007
Puluhan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam peristiwa tahun 1965-1966, Senin (1/10), mendatangi Komisi Nasional (Komnas) HAM untuk kembali mempertanyakan kejelasan nasib mereka. Korban datang bersama aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Jasman Setioprawiro, seorang korban pelanggaran HAM tahun 1965
Korban Pelanggaran HAM 1965 Minta Keadilan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2007
JAKARTA, KOMPAS - Puluhan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam peristiwa tahun 1965-1966, Senin (1/10), mendatangi Komisi Nasional HAM untuk kembali mempertanyakan kejelasan soal keberadaan nasib mereka.
UU Pembela HAM Diusulkan
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2007
JAKARTA(SINDO) â?? Sebanyak 14 negara di wilayah Asia Pasifik sepakat untuk membentuk Undang-Undang (UU Pembela HAM /Human Rights Defender). Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan tahunan ke- 12 Forum Asia Pasifik untuk Hak Asasi Manusia (HAM) di Sydney,Australia, 24â??27 September 2007.
Semangat Perjuangan Munir Harus Dihidupkan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 September 2007
YOGYAKARTA, KOMPAS- Menghidupkan cita-cita dan semangat perjuangan hak asasi manusia seperti yang dilakukan almarhum Munir dalam setiap bentuk praksis keseharian manusia adalah tantangan yang harus diwujudkan setiap umat beragama, dan utamanya adalah para agamawan. Para agamawan diharapkan lebih aktif membela secara nyata nilai-nilai kemanusiaan.
Peradilan: Aktivis Nilai Putusan MA Tidak Peka terhadap Korban
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 September 2007
Jakarta, Kompas - Berbagai putusan yang dibuat Mahkamah Agung dinilai sejumlah aktivis dan korban kasus pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan sikap yang tidak peka terhadap keadilan bagi publik. Putusan MA yang memenangkan gugatan mantan Presiden Soeharto terhadap majalah Time, misalnya, semakin menegaskan ketidakberpihakan MA terhadap keadilan bagi korban.
8 Tahun Semanggi 2, Keluarga Korban Tabur Bunga di RS Jakarta
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 22 September 2007
Jakarta - Genap 8 tahun sudah kasus Semanggi 2 menjadi tombak sejarah reformasi di Indonesia. Sejumlah aktivis mahasiswa pun menjadi korban saat pergolakan itu terjadi.
Pemerintah Biarkan Kerusakan DAS
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 21 September 2007
Medan, Kompas - Pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi membiarkan kerusakan Daerah Aliran Sungai atau DAS Deli, khususnya di Kota Medan. Akibatnya, banjir semakin besar dan sering terjadi di beberapa daerah yang memang langganan banjir.
Parlemen Uni Eropa Angkat Kasus Pembunuhan Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 20 September 2007
Jakarta, Kompas - Sejumlah anggota Parlemen Uni Eropa bertekad mengangkat kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir dalam persidangan mereka. Bahkan, mereka juga berencana membentuk tim khusus untuk memonitor pengungkapan kasus tersebut.
Kontras: Tibo Cs Masih Punya Hak Tolak Eksekusi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 September 2007
Jakarta - Kontras keberatan dengan eksekusi mati Tibo cs yang akan dilakukan Jumat dini hari. Sebab Tibo cs masih punya hak mengajukan grasi kedua sesuai UU Nomor 22 Tahun 2002.
Gus Choi: Pernyataan KaBais Bukti Sisa Orba Masih Kuat
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 September 2007
Jakarta - Pernyataan Kepala Badan Intelijen Strategis (KaBais) Mayjen TNI Syafnil Armen yang menyebutkan Imparsial, Kontras, dan Elsham Papua mengancam ideologi Pancasila dinilai sebagai bukti sisa Orde Baru masih kuat.
Imparsial Gugat KaBais Senilai Rupiah Lahirnya Pancasila
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 September 2007
Jakarta - Kepala Badan Intelijen Strategis (KaBais) Mayjen TNI Syafnil Armen digugat Imparsial. Nilai gugatannya senilai rupiah lahirnya Pancasila. Berapakah itu?
Kontras Dukung Maklumat Penyerahan Senjata Ilegal
Sumber: ANTARA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 18 September 2007
Banda Aceh (ANTARA News) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendukung maklumat penarikan senjata ilegal yang beredar di Aceh dan polisi harus menindak tegas pemilik dengan cara-cara manusiawi, tidak diskriminatif dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Korban Tanjung Priok Tuntut Kejelasan
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 18 September 2007
JAKARTA - Sejumlah korban Tragedi Tanjung Priok, 12 September 1984, didampingi perwakilan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menemui perwakilan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan HAM kemarin.
Pelanggaran HAM: Penyelidikan Perkara Talangsari Dilanjutkan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 14 September 2007
Jakarta, Kompas - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Ifdhal Kasim menegaskan, komisinya akan melanjutkan penyelidikan perkara dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 7 Februari 1989 di Talangsari, Lampung Timur.
peristiwa tanjung priok: MA Dinilai Tak Berpihak kepada Korban
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 12 September 2007
Jakarta, kompas - Mahkamah Agung dinilai tidak memiliki keberpihakan kepada korban peristiwa Tanjung Priok. Selain telah membebaskan semua pelaku, MA juga tidak bersedia memberikan prioritas pada perkara kompensasi untuk korban Tanjung Priok.
Kenangan: Munir dan GA-974
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 10 September 2007
Bu guru Farida, guru almarhum Munir, masih mengajar di SD Muhammadiyah IV Batu, tempat Munir dahulu menyelesaikan pendidikan SD di kota dingin di lereng Gunung Panderman tersebut. Pada Jumat (7/9) sekolah ini mengadakan peringatan tiga tahun meninggalnya Munir.
Bantah Novum,Polly Ajukan 5 Pakar
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Minggu, 09 September 2007
JAKARTA (SINDO) â?? Pollycarpus Budihari Priyanto siap memasukkan pendapat dari lima pakar hukum pidana dalam kontramemori peninjauan kembali (PK) sidang PK kasus kematian Munir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat,Rabu (12/9).
Pembunuhan Munir: Komitmen Presiden Kembali Ditagih
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 08 September 2007
JAKARTA -- Setelah tiga tahun berlalu, komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali ditagih untuk menuntaskan pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Inilah salah satu poin yang menjadi tuntutan berbagai elemen masyarakat yang kemarin memperingati hari kematian aktivis hak asasi manusia itu di berbagai kota.
Aksi Kekerasan di Sumut Meningkat
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 08 September 2007
MEDAN (SINDO) â?? Kasus kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Sumatera Utara (Sumut) mengalami peningkatan. Hingga Agustus jumlahnya melebihi kasus yang terjadi sepanjang tahun lalu.
Peringatan 3 Tahun: Munir tentang Manusia dan Kemanusiaan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 September 2007
umat, 7 September 2007, tepat tiga tahun Munir meninggal. Ia tewas di dalam pesawat Garuda yang membawanya menuju Belanda untuk studi lanjut. Laporan forensik menyebutkan, ia meninggal karena racun. Penyidikan terus dilakukan dan proses pengadilan atas kasus itu tengah berjalan meskipun dibayang-bayangi ketidakjelasan apakah semua yang bertanggung jawab atas kematiannya akan dihukum.
Kasus Munir Mandek, Tanggung Jawab BIN
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 September 2007
SURABAYA (SINDO) â?? badan intelijen negara (BIN) patut dicurigai. Pasalnya, tiga tahun berselang, kasus kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir tidak terpecahkan.
BIN Ditolak Masuk KPK : Kewenangan KPK Bisa Disimpangi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 September 2007
Jakarta, Kompas - Penolakan masuknya personel Badan Intelijen Negara atau BIN ke dalam Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK banyak bermunculan. Keberadaan personel BIN dalam jabatan pimpinan justru bisa membawa KPK ke jurang kehancuran dan kewenangan KPK bisa disalahgunakan untuk kepentingan intelijen, bukan pemberantasan korupsi.
Massa Unjuk Rasa ke BIN
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 September 2007
JAKARTA, KOMPAS - Ratusan orang dari berbagai kelompok, Jumat (7/9), sekitar pukul 14.10, tiba di depan kantor Badan Intelijen Negara atau BIN. Mereka berunjuk rasa menuntut keadilan atas pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir yang terjadi persis tiga tahun silam.
Mawar Munir Ditolak Petugas BIN
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 September 2007
Jakarta - Seikat mawar merah dan karangan bunga sebagai simbol 3 tahun tewasnya Munir diserahkan ke petugas yang berjaga-jaga di depan kantor BIN. Namun tak satu pun mau menerima.
3 Tahun Munir, BIN Didemo
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 September 2007
Jakarta - Kantor Badan Intelijen Negara (BIN) di Jl Kalibata, Jakarta Selatan, akan menjadi sasaran demonstrasi pada Jumat (7/9/2007) atau tepat 3 tahun terbunuhnya Munir, seorang pejuang HAM yang kritis. Ada dua elemen yang akan menyambangi BIN.
Komitmen Presiden Kembali Ditagih
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 September 2007
JAKARTA -- Setelah tiga tahun berlalu, komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali ditagih untuk menuntaskan pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Inilah salah satu poin yang menjadi tuntutan berbagai elemen masyarakat yang kemarin memperingati hari kematian aktivis hak asasi manusia itu di berbagai kota.
Opini: Kasus Munir
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 September 2007
Percakapan telepon antara Indra Setiawan dan Pollycarpus masih misterius. Beberapa nama tak dikenal disebut-sebut dalam percakapan. Nama tersebut adalah Bu Asmini dan Bu Avi. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid saat jumpa pers di kantornya, Jalan Borobudur, Jakarta, 29 Agustus lalu, meminta agar Bu Asmini, atau yang diduga As'ad, dan Bu Avi, yang diduga Muchdi Pr.
3 Tahun Berlalu, Pembunuh Munir Masih Misterius
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 September 2007
Jakarta - Munir mungkin tidak menyangka perjalanannya ke Amsterdam, Belanda, pada tanggal 7 September 2004 adalah perjalanannya yang terakhir.
3 Tahun Munir, BIN Didemo
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 September 2007
Jakarta - Kantor Badan Intelijen Negara (BIN) di Jl Kalibata, Jakarta Selatan, akan menjadi sasaran demonstrasi pada Jumat (7/9/2007) atau tepat 3 tahun terbunuhnya Munir, seorang pejuang HAM yang kritis. Ada dua elemen yang akan menyambangi BIN.
Tiga Tahun Kematian Munir, Kontras Datangi BIN
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 September 2007
TEMPO Interaktif, Jakarta:Memperingati tiga tahun kematian Munir, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan besok akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Badan Intelijen Negara.
Purnawirawan TNI Mengaku Diteror
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 September 2007
Purnawirawan TNI AD dan warakawuri yang tinggal di rumah dinas Kodam VII Wirabuana, Makassar, meminta teror dan intimidasi kepada mereka dihentikan. Setidaknya, penertiban dan perintah pengosongan rumah yang saat ini mereka tempati dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi. Demikian dikemukakan Letkol (Purn) J Gultom, mewakili para purnawirawan dan warakawuri,
Komnas HAM: Struktur Kerja Komisioner Kembali ke Fungsi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 September 2007
Jakarta, Kompas - Struktur kerja komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2007-2012 disepakati kembali sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Ketua Komnas HAM Yang Baru Akan Panggil Hendropriyono
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 September 2007
Jakarta - Kasus pelanggaran HAM di Talangsari Lampung 1989 masih terkatung-katung. Ketua Komnas HAM yang baru, Ifdhal Kasim, akan memanggil sejumlah pihak yang terkait. Salah satunya AM Hendropriyono yang saat itu menjabat sebagai Danrem setempat.
3 Tahun Munir, 1.000 Orang Akan Satroni Kantor BIN
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 05 September 2007
Jakarta - 1.000 Orang dipastikan bakal mendatangi kantor BIN di Jalan Kalibata, Jakarta, pada Jumat 7 September 2007. Massa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Munir dan Demokrasi (Asumsi) ini berniat berunjuk rasa.
Penyelidikan Kasus Talangsari Diharapkan Berlanjut
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 September 2007
Jakarta, Kompas - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM periode 2007-2012 diharapkan meneruskan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM di Talangsari, Lampung Timur. Sebab, penuntasan penyelidikan kasus yang sudah diselidiki komisioner sebelumnya ini amat berarti dalam memberikan rasa keadilan dan mengurangi penderitaan para korban.
Pangdam VII Diminta Hentikan Penggusuran Rumpun Makassar
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 02 September 2007
Jakarta - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono diminta turun tangan untuk menghentikan penggusuran rumah purnawirawan (rumpun) Makassar yang dilakukan Kodam VII Wirabuana. Penggusuran ini diduga bermotif bisnis.
Kontras: Selidiki Lagi Kesaksian Ongen
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2007
"Kami menduga Ongen bukan ditekan penyidik, tapi ada ancaman yang lebih besar," kata Koordinator Kontras Usman Hamid di kantornya kemarin.
Polri Harus Usut Kode Nama di Sidang PK Pollycarpus
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2007
JAKARTA--MIOL: Kapolri didesak segera mengusut nama-nama yang disebutkan saksi Indra Setiawan dalam persidangan PK Pollycarpus di PN Jakarta Pusat. Hal ini untuk memperjelas siapa saja yang terkait dalam kasus pembunuhan munir.
Ada Pihak Lain yang Tekan Ongen Hingga Cabut BAP
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Agustus 2007
JAKARTA--MIOL: Raymon JJ Latuihamalo alias Ongen kemungkinan mendapatkan ancaman yang lebih besar daripada sekadar tekanan Penyidik Mabes Polri, yang membuatnya mencabut BAP kasus pembunuhan Munir.
Suciwati: Ongenlah yang Bohong
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Agustus 2007
Jakarta - Istri mendiang Munir, Suciwati, berkomentar seputar konfrontasi antara Ongen dengan Ketua Tim Penyidik Kasus Munir Brigjen Pol Mathius Salempang.
Kontras Minta 'Bu Asmini & Bu Avi' Diperiksa
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Agustus 2007
Jakarta - Percakapan telepon Indra Setiawan dan Pollycarpus masih misterius. Beberapa nama tak dikenal disebut-sebut dalam percakapan. Nama tersebut yakni Bu Asmini dan Bu Avi. Dua nama ini diminta diperiksa.
Kontras: Ada Ancaman Besar Terhadap Ongen
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 29 Agustus 2007
Jakarta - Raymond JJ Latuihamallo mencabut BAP-nya. Kesaksian yang semula dia sampaikan di Mabes Polri ditolaknya. Kontras menengarai sikap Ongen ini karena adanya tekanan dari pihak luar.
OPINI: Membuang Duri dalam Daging
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 27 Agustus 2007
"Poisoner do their deadly work in secret. The evidence in poisoning cases is nearly always circumstantial. In this case it is more direct than usual. You must remember that poisoning is always concealed and deliberate. It is crime that is not done in a moment of passion, or on an impulse. It is crime that must be planned."
Tuntut Hak Konstitusi Bebas Beribadah
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 26 Agustus 2007
JAKARTA, KOMPAS - Sekitar 300 jemat dari beberapa gereja di Cipendawa, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Kristen Jatimulya, Bekasi unjuk rasa di kantor Bupati Bekasi, menuntut hak konstitusi mereka untuk bebas beribadah. Sebab sejak tahun 2005, kebebasan beribadah mereka dihadang intimidasi dan teror dari kelompok warga tertentu.
BIN Harus Bantu Ungkap Kasus Munir
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 24 Agustus 2007
JAKARTA--MIOL: Badan Intelijen Negara (BIN) diminta berani mengungkap kebenaran di balik pembunuhan aktivis HAM Munir. Hal ini diperlukan untuk memulihkan martabat lembaga tersebut.
Lindungi Saksi Munir Hingga Selesai Bersaksi di Pengadilan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 23 Agustus 2007
Jakarta - Munculnya nama baru dalam kasus Munir, Bambang Irawan dan Ongen, sungguh menggembirakan orang-orang yang mengikuti kasus ini dari hari ke hari. Apalagi Polri akan membentuk tim perlindungan saksi untuk kasus ini.
Ucok Agen Spesialis Pemantau LSM
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Agustus 2007
Jakarta - Raden Muhammad Patma Anwar alias Ucok mengaku sebagai agen BIN golongan IIIC. Pria kelahiran 1972 dan bertempat tinggal di Depok ini ternyata bergabung dengan BIN sejak tahun 2000 lalu.
Agen Ucok Pernah Jadi Wartawan dan Aktif di PRD
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 22 Agustus 2007
Jakarta - Agen Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Raden Muhammad Patma Anwar alias Ucok alias AA alias Empe membantah pernah aktif di Kontras. Dia hanya aktif di Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Pemeriksaan Ucok Titik Masuk Cari Kebenaran Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 20 Agustus 2007
Jakarta - Pemeriksaan terhadap Ucok, yang disebut sebagai anggota BIN dengan golongan III C bisa menjadi entry point (pintu masuk) bagi mencari kebenaran materiil kasus pembunuhan Munir. Apakah benar Ucok bekerja atas inisiatif sendiri atau perintah seseorang.
Gerakan Diam untuk Menolak Lupa
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 20 Agustus 2007
"Saya bilang, yang kita lakukan ini adalah kerja panjang yang mungkin baru berdampak pada generasi berikutnya. Tugas kita adalah menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa penguasa cenderung menutup telinga, mata, dan hatinya terhadap pelanggaran berat hak-hak asasi manusia; dan bahwa bangsa ini telah mengingkari sejarahnya sendiri."
Pengacara Pollycarpus Diadukan ke Peradi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Agustus 2007
Jakarta, Kompas - Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir atau KASUM, Rabu (15/8), mengadukan kuasa hukum mantan pilot PT Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto, yaitu Mohamad Assegaf dan Wirawan Adnan, ke Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi dengan tuduhan telah melanggar kode etik advokat.
Kepala BIN Minta Saksi Ditangkap
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 16 Agustus 2007
JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar meminta kepolisian menangkap orang-orang yang disebut sebagai anggota BIN dan bersaksi dalam kasus pembunuhan Munir. "Kalau perlu, yang mengaku-aku anggota BIN itu ditangkap," kata Syamsir seusai acara penganugerahan bintang jasa negara di Istana Negara kemarin.
2 Tahun MoU Helsinki, Isu HAM Belum Menjadi Prioritas
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 15 Agustus 2007
Jakarta - Hari ini, tepat dua tahun yang lalu, sebuah kesepakatan bersejarah ditandatangani di Helsinki, Finlandia antara pemerintah Indonesia dengan GAM. Kesepakatan itu menjadi tonggak perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam setelah puluhan tahun dilanda konflik.
KPJ Lapor ke Komnas HAM
Sumber: MYRMNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Agustus 2007
Rakyat Merdeka. Aksi pengeroyokan oleh sekelompok pria cepak dikenal terhadap sekretariat Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Rangkasbitung di Jalan By Pass Sukarno-Hatta, Rangkasbitung berbuntut panjang.
Pemerintah, Aparat Keamanan, dan TNI Jangan Cuma Menuduh
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Agustus 2007
JAKARTA, KOMPAS--Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aceh Working Groups (AWG) menyesalkan sikap pemerintah, terutama aparat keamanan dan TNI, yang selalu dengan mudah melontarkan berbagai macam tuduhan untuk menanggapi berbagai persoalan yang terjadi di Aceh, seperti terkait aksi penurunan bendera Merah Putih di sejumlah daerah di sana.
AGO case against Pollycarpus strengthens
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 14 Agustus 2007
The AGO is confident the testimony of former Garuda Indonesia chairman Indra Setiawan will have a significant impact on its case involving the alleged murder of rights activist Munir Said Thalib.
Mengenal Agen BIN Ucok Alias Aa
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 13 Agustus 2007
Jakarta - Nama Raden Mohammad Patma Anwar alias Ucok alias Empe alias Aa adalah 'pendatang baru' dalam kasus Munir. Nama Ucok muncul dalam memori permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kejari Jakarta Pusat melawan Pollycarpus sebagai saksi.
Mengenal Agen BIN Ucok Alias Aa
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 13 Agustus 2007
Jakarta - Nama Raden Mohammad Patma Anwar alias Ucok alias Empe alias Aa adalah 'pendatang baru' dalam kasus Munir. Nama Ucok muncul dalam memori permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kejari Jakarta Pusat melawan Pollycarpus sebagai saksi.
Pemprov Aceh Tuntut Bentuk KKR
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 13 Agustus 2007
BANDAACEH(SINDO) â?? Wakil Gubernur (Wagub) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Muhammad Nazar mendesak Pemerintahan Susilo Bambang Yudhono untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh.Keberadaan KKR dianggap dapat memberikan jaminan proses perdamaian di Bumi Rencong. â??Kita minta pemerintah pusat segera mengesahkan KKR sesuai butir dalam Undang-Undang No11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA),â? ujar Muhammad Nazar dalam pernyataan tertulisnya yang dibacakan Kepala Biro Keistimewaan Sekretariat Provinsi NAD,Bustami,pada seminar konsolidasi mahasiswa untuk perdamaian Aceh,kemarin.
Garuda Seharusnya Punya Catatan Tentang Surat Sakti BIN
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 12 Agustus 2007
Jakarta - Pengakuan mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Indra Setiawan, soal surat sakti BIN untuk Pollycarpus Budihari Priyanto, tetap bisa menjadi alat bukti dalam persidangan. Meski surat tersebut diakui Iwan sudah hilang.
"Pollycarpus Bertugas Atas Permintaan BIN"
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Minggu, 12 Agustus 2007
JAKARTA--Antawirya J. Dipodiputra, pengacara mantan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan, mengatakan kliennya mengaku menugasi Pollycarpus Budihari Priyanto dalam pesawat yang ditumpangi Munir setelah menerima surat berkop Badan Intelijen Negara (BIN).
Kasus Munir, Saksi dan Tersangka Harus Konsisten
Sumber: MEDIAINDONESIA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 11 Agustus 2007
JAKARTA--MIOL: Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Usman Hamid berharap para saksi maupun tersangka kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, konsisten dalam memberikan pengakuan di sidang peninjauan kembali (PK).
BRR Diminta Pertanggungjawabkan Rp 278 Miliar Dana Pertahanan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 11 Agustus 2007
Jakarta - Aceh Working Group (AWG) meminta Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias mempertanggungjawabkan dana Rp 278 miliar dalam anggaran tahunannya. Dana itu dialokasikan untuk pertahanan dan keamanan.
8 Aktivis LBH Aceh Ditahan, YLBHI-Kontras Protes
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 10 Agustus 2007
Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Kontras menyayangkan penetapan tersangka delapan aktivis LBH Banda Aceh oleh polisi. Polisi dinilai lebih melindungi kepentingan pengusaha yang mengambil tanah rakyat.
Pemerintah Masih Tidak Serius Bentuk LPSK
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 10 Agustus 2007
JAKARTA, KOMPAS- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menamakan diri mereka Koalisi Perlindungan Saksi (KPS) menilai pemerintah semakin tidak menunjukkan keseriusan dalam membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi.
Sidang Peninjauan Kembali Kasus Munir Ditunda
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 10 Agustus 2007
JAKARTA -- Sidang peninjauan kembali terhadap terpidana kasus Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin ditunda. Termohon peninjauan kembali, yakni Pollycarpus, mengalami diare sehingga tidak bisa hadir di persidangan.
Polly Tak Hadir, Sidang Peninjauan Kembali ditunda
Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Kamis, 09 Agustus 2007
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sidang Peninjauan Kembali (PK) terhadap Pollucarpus Budihari Priyanto ditunda pekan depan karena termohon PK, yakni Polly tidak hadir.
Sidang PK Perdana Polly Ditunda
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 09 Agustus 2007
Jakarta - Baru berjalan 5 menit, sidang PK terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto ditunda. Mantan tersangka kasus pembunuhan Munir yang sedang sakit diare itu ditunggu kehadirannya pekan depan.
Rukaiyah: Helping fellow human rights victims
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 07 Agustus 2007
As the weapons fall silent and peace begins to take root in Aceh, human rights victims such as Rukaiyah are still haunted by past nightmares and unresolved deaths of their relatives.
Pengajuan PK sebagai Tahap Awal PK Kasus Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2007
Pengajuan peninjauan kembali (PK) perkara pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir dengan Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai pelakunya baru sebagai tahap pertama langkah jaksa dalam mengungkap perkara pembunuhan Munir. Apabila tahap pertama ini berhasil, diharapkan tahap berikutnya menjadi lebih terang. Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Thomson Siagian di Kejaksaan Agung, Jumat (3/8).
"Novum" Kasus Munir Harus Dibuka
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2007
Istri Munir, aktivis hak asasi manusia (HAM) korban pembunuhan, Suciwati, mendesak pemerintah bersikap terbuka, terutama kepada keluarga korban soal novum (bukti baru) pengajuan peninjauan kembali (PK) dalam kasus itu. Desakan itu disampaikan Suciwati bersama sejumlah aktivis penegakan HAM yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (Kasum), Selasa (31/7), dalam jumpa pers di Kantor Kontras. Turut hadir Direktur Eksekutif Demos Asmara Nababan, rohaniwan Romo Sandyawan Sumardji, Koordinator Kontras Usman Hamid, dan aktivis Imparsial. (DWA)
Saksi Lihat Eksekutor Munir
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 04 Agustus 2007
JAKARTA(SINDO) â?? Seorang saksi menyaksikan eksekutor aktivis HAM Munir pada penerbangan di pesawat Garuda.Fakta itu dijadikan novum untuk PK Pollycarpus.
Wife assured of Munir case review
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 04 Agustus 2007
Suciawati has waited for months for some good news regarding the ongoing inquest into her husband's alleged murder -- until the AGO on Friday provided a glimmer of hope.
Peninjauan Kembali Harus Ungkap Konspirasi
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 04 Agustus 2007
JAKARTA -- Anggota Komite Solidaritas untuk Munir, Usman Hamid, mendesak agar sidang peninjauan kembali kasus Munir mengungkap konspirasi pembunuhan aktivis hak asasi manusia tersebut. "Sebab, dalam novum diketahui nama-nama yang terkait selain Pollycarpus," ujarnya setelah bertemu dengan Jaksa Agung di Jakarta kemarin.
Suciwati Datangi Kejagung Minta Kepastian PK Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 03 Agustus 2007
Jakarta - Janda Munir, Suciwati, mendatangi Kejaksaan Agung untuk meminta kepastian mengenai peninjauan kembali (PK) kasus kematian Munir.
Saksi Baru Perkuat Novum PK Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 03 Agustus 2007
Jakarta - Ada sejumlah saksi-saksi baru yang memperkuat pengajuan peninjauan kembali (PK) kasus pembunuhan Munir. Saksi-saksi itu memperkuat fakta konspirasi pembunuhan aktivis HAM itu.
Kasum Minta Polisi Tetapkan Tersangka Baru Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2007
Jakarta - Komite Solidaritas Aksi untuk Munir (Kasum) minta pada aparat hukum yang berwenang untuk menetapkan tersangka baru di luar personil Garuda Indonesia. Kalau tidak, maka kasus Munir tidak akan terbongkar aktornya.
Aktivis HAM Pertanyakan Sikap Menlu
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2007
Jakarta, Kompas - Sejumlah aktivis hak asasi manusia mempertanyakan pernyataan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda terkait penyikapan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste
Polisi Dinilai Intervensi Penyelidikan HAM Talangsari
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 31 Juli 2007
LAMPUNG TIMUR - Tim Proyustisia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kasus Talangsari, Lampung, memprotes intervensi polisi terhadap saksi korban. Surat protes ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada pekan lalu. "Tidak tepat kepolisian menginterogasi saksi korban," kata Ketua Tim Proyustisia Zoemrotin K. Susilo di Lampung Timur, Ahad lalu.
Jaksa Agung Harus Transparan Soal Novum Kasus Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 31 Juli 2007
JAKARTA, KOMPAS- Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (Kasum) dan istri Munir, Suciwati, mendesak sekaligus mengingatkan pemerintah, khususnya Kejaksaan Agung, bersikap terbuka terkait novum (bukti baru) pengajuan Peninjauan Kembali kasus tersebut.
Korban Tragedi 1965 Tuntut Jaminan Hak Sipil
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 28 Juli 2007
JAKARTA -- Para korban tragedi 1965 bersama lembaga penggiat hak asasi manusia, Kontras, mendesak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia agar menjamin hak sipil. "Saat ini tidak ada lagi aturan yang jelas cara menangani korban," kata perwakilan Kontras, Haris Azhar, kemarin.
NGOs slam RI-Timor Leste commission meeting
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 24 Juli 2007
Several human rights NGOs have criticized the fourth session of the joint Indonesia and Timor Leste Commission of Truth and Friendship (CTF) in Bali, saying it was summoning more "actors" in than victims of the aftermath of the 1999 referendum that led East Timor's secession from Indonesia.
PBB Dinilai Delegitimasi KKP : Kecurangan Unamet di Timor Timur Dibeberkan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 24 Juli 2007
Jakarta, Kompas - Penolakan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hadir dan bersaksi dalam dengar pendapat IV yang tengah digelar Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste merupakan delegitimasi terhadap komisi itu.
Kontras: Peninjauan Kembali Terlalu Dipaksakan
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Sabtu, 21 Juli 2007
[JAKARTA] Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus kematian aktivis HAM, Munir, terkesan dipaksakan apabila tidak disertai dengan konstruksi fakta yang baru.
Pemerintah Diharapkan Tidak Lagi Buat Pasal Karet
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2007
Jakarta - Pembatalan Pasal 154 dan 155 KUHP tentang Makar dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai langkah maju bagi demokrasi. Pemerintah dan DPR ke depannya diharapkan menghindari pembuatan pasal-pasal karet yang mengancam demokratisasi dan hak asasi manusia
Court's revocation of defamation articles 'a victory for Indonesia'
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2007
Law and rights activists have labeled the Constitutional Court's revocation of Criminal Code articles concerning defamation against the government as a glorious achievement for human rights enforcement.
World is watching Munir murder probe closely: UN
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 Juli 2007
United Nations High Commissioner for Human Rights Louise Arbour said she expects the Indonesian government to quickly get to the bottom of the murder of prominent rights campaigner Munir Said Thalib.
Anggota Baru Komnas HAM Diminta Ambil Alih Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 Juli 2007
akarta - Istri almarhum Munir, Suciwati, mengingatkan agar anggota baru Komnas HAM memperjuangkan keluarga korban pelanggaran HAM. Suciwati juga meminta Komnas HAM mengambil alih kasus Munir.
Geliat Parpol Lokal di Aceh (2)
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 11 Juli 2007
Banda Aceh - Partai GAM tidak akan mengubah nama dan lambang partainya, meski menuai protes dan larangan dari pihak kepolisian. Pengurus Partai GAM menilai penggunaan nama GAM dan bendera GAM yang dijadikan lambang tidak melanggar MoU Helsinki. MoU Helsinki hanya mengharamkan simbol AK 47 dan baret merah.
hak asasi manusia: Kasus Munir Dilaporkan ke Komisi Tinggi HAM PBB
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 11 Juli 2007
Jakarta, Kompas - Ketua Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Louise Abrour, Rabu (11/7) ini, akan bertemu dengan Komite Solidaritas untuk Munir atau Kasum di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Louise akan mendapat masukan tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terutama perkembangan pengungkapan pembunuhan aktivis HAM Munir.
Kontras Sodorkan Kasus Munir ke Komisioner Hak Asasi Manusia PBB
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 11 Juli 2007
Nusa Dua -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu mengungkapkan kasus pembunuhan Munir. Langkah yang ditempuh Kontras itu terbuka karena saat ini Louise Arbour, Komisioner PBB dalam masalah hak asasi manusia, sedang berada di Bali. "Kami ingin memastikan kasus ini menjadi laporan resmi dalam sidang HAM PBB," kata Koordinator Kontras Usman Hamid di Nusa Dua, Bali, kemarin.
Kontras Desak PBB Dukung SBY Selesaikan Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 10 Juli 2007
Jakarta - PBB diminta memberikan dukungan kepada Presiden SBY untuk menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Dukungan tersebut akan membuat SBY semakin percaya diri.
Pasuruan probe slammed as failure
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 09 Juli 2007
AKARTA: The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) on Sunday slammed the outcome of a probe by the National Commission for Human Rights (Komnas HAM) into May's deadly clash between civilians and marines in Alas Tlogo village, Pasuruan, East Java.
Temuan Komnas HAM Soal Alas Tlogo Bentuk Sikap Dualisme
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 08 Juli 2007
Jakarta - Rekomendasi Komisi Nasional (Komnas) HAM yang meminta Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) untuk menangani kasus Alas Tlogo, menunjukkan penolakan Komnas HAM dalam penegakan HAM. Komnas HAM juga dinilai bersikap dualisme dengan menyatakan terjadi pelanggaran HAM serius tapi merekomendasikan peradilan pidana dengan meminta Pomal bekerja.
Pembentangan Bintang Kejora :Panitia Konferensi Dipanggil Polisi
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Sabtu, 07 Juli 2007
[JAYAPURA] Kepolisian Daerah (Polda) Papua mulai menyidik kasus pembentangan bendera Bintang Kejora (2/7) dalam Konferensi Musyawarah Besar Masyarakat Adat di GOR Cenderawasih Jayapura. Mereka yang diperiksa, Senin (9/7) pukul 10.30 WIT adalah Ketua II Dewan Adat Papua (DAP) Sayid Fadhal Alhamid, Willem Bonay yang saat konferensi sebagai pimpinan sidang dan anggota panitia, Piet Mansawan.
Pasar Tradisional Digusur, Pedagang Bersatu Bentuk Federasi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 06 Juli 2007
Jakarta - Pasar tradisional dari hari ke hari semakin terpinggirkan. Pasar itu digusur dengan berbagai cara dari dipindah ke tempat yang tidak layak hingga dibakar. Pedagang pasar tradisional pun tak tinggal diam. Mereka bersatu membentuk sebuah federasi.
Isu RMS Terkait soal Keadilan : Presiden Harus Selesaikan Saling Tuding TNI-Polri-BIN
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 04 Juli 2007
Jakarta, Kompas - Aksi penyusupan sejumlah anggota Republik Maluku Selatan dalam peringatan Hari Keluarga Nasional XIV di Ambon, yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lebih dipicu persoalan tuntutan akan keadilan ekonomi dan sosial masyarakat daripada isu separatisme.
Hak Asasi Manusia: Membentuk Komnas yang Lebih Efektif
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Juni 2007
Kamis 21 Juni lalu, dengan senyum, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Trimedya Panjaitan mengetok palu menutup rapat pleno yang menghasilkan 11 nama komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM periode 2007-2012.
Komnas HAM: Meski Ada Kekurangan, Hasil Seleksi Dinilai Baik
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Juni 2007
Jakarta, Kompas - Menyikapi hasil uji kelayakan dan kapatutan terhadap calon komisioner Komnas HAM periode 2007-2012 yang dilakukan oleh Komisi III DPR, Koordinator Kontras Usman Hamid memberikan apresiasi positif.
Profil Tokoh: Hina Jilani, Simbol Kebebasan Kaum Perempuan dari Pakistan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 22 Juni 2007
Hina Jilani dilahirkan tahun 1953 di Lahore, Pakistan. Di negaranya, dia dikenal sebagai pengacara sekaligus aktivis hak asasi manusia, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak perempuan. Sebagian perempuan Pakistan juga melihat Hina dan saudaranya, Asma Jahangir, sebagai simbol kebebasan.
Terpilih 11 Orang Komisioner Baru
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 22 Juni 2007
Jakarta, Kompas - Rapat Pleno Komisi III DPR, Kamis (21/6), memilih 11 komisioner baru dari 43 calon komisioner yang diajukan Komnas HAM. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan (Fraksi PDIP) itu dihadiri 42 anggota Komisi III. Tiga komisioner lama yang ikut seleksi tidak terpilih kembali.
Uji Kelayakan: DPR Seharusnya Berbasis Kebutuhan Komnas HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 18 Juni 2007
Jakarta, Kompas - Memasuki paruh kedua proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi III DPR diharapkan lebih memfokuskan pertanyaan yang diajukan dengan berbasis pada kebutuhan komisi itu ke depan. Kebutuhan itu dapat dilihat dari prediksi model konflik dan kekerasan yang akan muncul, seperti kejahatan ekonomi berupa okupasi tanah atau kasus yang berkaitan dengan ekses perang terhadap terorisme.
KRIMINAL: Pengunjuk Rasa Diserang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 16 Juni 2007
Palu, Kompas - Kepolisian diminta segera mengusut tuntas penyerangan oleh sekelompok massa bersenjata tajam terhadap puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis lalu. Polisi dinilai lamban karena penyerangan terjadi hanya sekitar 50 meter dari Markas Polresta Palu.
Komnas HAM Papua Merasa Diteror: Albert Diancam Dibunuh
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 16 Juni 2007
Jakarta, Kompas - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Papua Albert Rumbekwan beberapa hari terakhir menerima berbagai teror. Ini terjadi setelah dia bertemu dengan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pembela HAM Hina Jilani.
Polresta Palu Dinilai Lalai dan Lamban
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 15 Juni 2007
PALU, KOMPAS - Kepolisian Resor Kota Palu dinilai tidak tanggap dan lamban dalam menangani kasus penyerangan sekelompok massa terhadap sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis lalu. Sampai hari ini, tidak seorang pun pelaku penyerangan yang ditetapkan polisi sebagai tersangka sekalipun peristiwa penyerangan itu terjadi di sekitar Markas Polresta Palu. Penyerangan itu mengakibatkan seorang mahasiswa luka sabetan senjata tajam.
Libatkan Tim Independen
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 15 Juni 2007
Jakarta, Kompas - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyayangkan sikap Tentara Nasional Indonesia yang masih terkesan tertutup dalam pengungkapan insiden Pasuruan. TNI perlu lebih membuka diri, setidaknya dalam kerja sama investigasi, guna menjamin proses hukum yang obyektif
LSM Dukung Uji Balistik Pasuruan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 14 Juni 2007
Jakarta - Langkah Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto untuk melakukan uji balistik terhadap senjata anggota Marinir dalam kasus Pasuruan didukung sejumlah LSM. Uji balistik harus dilakukan secara ilmiah.
Korban Alas Tlogo Akibat Tembakan Langsung
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2007
JAKARTA -- Hasil penyelidikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyimpulkan, empat warga Desa Alas Tlogo, Pasuruan, tewas akibat tembakan langsung prajurit marinir saat insiden bentrokan pada 31 Mei lalu. "Bukan akibat pantulan peluru," kata Syamsul Alam Agus, anggota tim investigasi Kontras, kemarin.
Komisi III DPR Soroti Motivasi dan Komitmen
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 12 Juni 2007
Jakarta, Kompas - Komisioner hak asasi manusia dituntut untuk berkomitmen dan menjaga konsistensi mereka dalam memperjuangkan penegakan hak asasi manusia. Mereka harus menjaga konsistensi dalam perjuangan itu dan tidak mudah digoyahkan oleh tawaran lain, terutama saat menjabat sebagai komisioner.
HAM PBB: Hina Jilani Adakan Pertemuan Tertutup Kasus Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 11 Juni 2007
Jakarta, Kompas - Wakil Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembela Hak Asasi Manusia, Hina Jilani, Sabtu (9/6), mengadakan pertemuan tertutup dengan Komite Solidaritas untuk Munir atau Kasum.
12 Calon Anggota Komnas HAM Teken Kontrak Kerja
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 09 Juni 2007
Jakarta - 12 Calon anggota komisioner Komnas HAM menandatangani kontrak kerja dengan keluarga korban pelanggaran HAM. Kontrak kerja ini berisi 9 butir.
Hina Jilani Datangi Kontras Kumpulkan Info Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 09 Juni 2007
Jakarta - Wakil Sekjen PBB Urusan Situasi Pembela HAM Hina Jilani mendatangi kantor Kontras untuk mengumpulkan informasi seputar kasus Munir. Kunjungan Jilani diharapkan dapat menekan pemerintah Indonesia agar cepat menuntaskan kasus itu.
Wewenang Komnas HAM Perlu Diperluas
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Juni 2007
JAKARTA, KAMIS - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Abdul Hakim Garuda Nusantara di Jakarta, Kamis (7/6), mengatakan wewenang Komnas HAM perlu diperluas sehingga penegakan HAM bisa dilakukan dengan maksimal.
Komnas HAM: Seleksi Diharapkan Perhatikan UU HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Juni 2007
Jakarta, Kompas - Sejumlah organisasi nonpemerintah berharap Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Prinsip-prinsip Paris sebagai dasar memilih komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2007-2012.
Wasekjen PBB: RI Harus Tahu Apa itu Pembela HAM
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Juni 2007
Jakarta - Kasus pelanggaran HAM di Indonesia diakui cukup banyak. Namun jaminan perlindungan terhadap pembela HAM dirasakan masih sangat minim.
Usman Hamid Kumpulkan Informasi Tim Dokter
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 06 Juni 2007
MALANG, KOMPAS â?? Koordinator Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Usman Hamid, Rabu (6/6) petang pukul 19.30 mendatangi Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang. Ia diterima manajemen RSSA, dan diizinkan mengakses data serta berdiskusi dengan tim dokter yang menangani dua korban luka dan empat korban tewas dalam insiden penembakan warga sipil oleh prajurit TNI.
Pelanggaran HAM: Pertemuan Utusan Khusus PBB Tertutup
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Juni 2007
Jakarta, Kompas - Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembela Hak Asasi Manusia, Hina Jilani, akan mengadakan pertemuan tertutup dengan Komite Solidaritas untuk Munir. Pertemuan akan berlangsung pada hari Rabu (6/6) dan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Munir. Komite Solidaritas untuk Munir diwakili Usman Hamid dan Suciwati, istri Munir.
Dorong Penyidikan ke Peradilan Umum : Dukungan terhadap Petani Pasuruan Terus Mengalir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Juni 2007
Jakarta, Kompas - Sejumlah aktivis hak asasi manusia dan organisasi kemasyarakatan terus mendesak pihak kepolisian mengambil alih penyidikan kasus penembakan di Alas Tlogo. Mereka berharap pengadilan koneksitas bisa menjamin independensi dan obyektivitas pengungkapan perkara yang sarat unsur pidana ini.
Kepolisian Didesak Ambil Alih Kasus Penembakan di Pasuruan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2007
JAKARTA, KOMPAS â?? Sejumlah aktivis hak asasi manusia dan organisasi kemasyarakatan mendesak kepolisian mengambil-alih penyidikan kasus penembakan di Alas Tlogo. Mereka berharap pengadilan koneksitas bisa menjamin independensi dan obyektif pengungkapan perkara yang sarat unsur pidana ini.
DPR Akan Panggil Panglima TNI
Sumber: KORANTEMPO>COM | Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2007
JAKARTA -- Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto terkait dengan kasus penembakan warga sipil oleh marinir di Desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur. Menurut Wakil Ketua Komisi Pertahanan Yusron Ihza Mahendra, rencana pemanggilan akan dibicarakan dalam rapat komisi hari ini. "Kami mengusulkan memanggil Panglima TNI," kata Yusron kepada Tempo kemarin.
13 Prajurit Marinir Jadi Tersangka : Tidak Ada Alasan Apa Pun TNI Menembak Warganya
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 02 Juni 2007
Surabaya, Kompas - Sebanyak 13 personel prajurit Marinir, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Jumat (1/6), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan warga di Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka kini ditahan di POM AL Lantamal V Surabaya.
Tak Cukup Hanya 13 Marinir yang Diperiksa
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 02 Juni 2007
Jakarta - Penyelidikan 13 anggota Marinir dan pencopotan Komandan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir terkait kasus penembakan warga di Alas Tlogo, Pasuruan dinilai tidak cukup. Seharusnya, dua tingkat komandan di atasnya juga diperiksa.
Komnas HAM Harus Efektif dan Ramping
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 02 Juni 2007
Jakarta - Komposisi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) harus dirampingkan agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Komisi itu juga harus diisi orang yang benar-benar kredibel, independen dan berkualitas.
"Ngurusi" HAM Kok Malahan Berantem...
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 02 Juni 2007
Tidak ada kata akhir perjuangan menegakkan hukum dan kebenaran bagi keluarga korban penghilangan orang tahun 1997-1998. Ini nyata seperti yang dilakukan Nurhasanah dan Ruminah pada Kamis (31/5).
Koalisi LSM: Sutiyoso Seharusnya Ditangkap
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007
Jakarta - Sejumlah LSM yang tergabung dalam Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Advocacy menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso seharusnya ditangkap karena menolak perintah pengadilan.
Kontras dan Jaksa Bersitegang Gara-gara Orang Hilang
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007
Jakarta - Pengurus Kontras melakukan audiensi dengan jaksa-jaksa di gedung Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (31/5/2007) tentang kasus aktivis hilang 1997-1998.
Hak Asasi Manusia: Anggota Komnas HAM Tak Harus 35 Orang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007
Jakarta, Kompas - Komisi III DPR tak perlu memaksakan komisioner (anggota) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM periode 2007-2012 berjumlah 35 orang. Yang penting, komisioner yang dipilih harus memiliki komitmen tinggi pada penegakan HAM dan dapat melakukan lobi.
Kontras dan Keluarga Korban Penculikan ke Kejagung
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007
JAKARTA, KOMPAS - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras dan keluarga korban penghilangan orang tahun 1997/1998, Kamis (31/5) datang ke Kejaksaan Agung. Mereka mempertanyakan komitmen kejaksaan terhadap kasus penculikan dan penghilangan orang tahun 1997/1998.
Infrastruktur: Banjir Sengaja Dibiarkan?
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007
Rencana Pemerintah Kota Medan membangun Central Business District (CBD) seluas sekitar 519 hektar di eks lahan Bandara Polonia, saat bandara pindah ke Kuala Namu nanti, agaknya sudah berefek pada warga Sei Mati dan Kampung Baru di Medan Maimun. Meski baru rencana, lebih dari seribu rumah di kawasan itu sudah selalu kebanjiran lima tahun terakhir, dan semakin parah dalam dua tahun terakhir.
Bentrok Pasuruan: Komnas HAM Didesak Turun Tangan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007
Jakarta - Bentrok berdarah warga Pasuruan dengan prajurit marinir TNI AL diduga mengandung pelanggaran HAM. Komnas HAM diminta turun tangan menyelidiki.
Persoalan masyarakat: Jangan Lupakan Korban Lapindo
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 Mei 2007
Pemimpin dipilih untuk mengabdi dan melayani. Kehadirannya bukan menjadi beban, tetapi justru sebagai kekuatan yang meringankan dan membuka harapan. Dia adalah orang yang berhati lurus, budinya bersih, dan batinnya suci. Ia sedia berkalang debu dengan rakyatnya.
Kontras Tagih Janji Pemerintah Kasus Penghilangan Orang
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 Mei 2007
Jakarta - Kontras bersama sejumlah keluarga korban penculikan aktivis 1997-1998 menagih janji pemerintah. Sebab pemerintah pernah berjanji menandatangani dan meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa yang telah disahkan PBB pada Februari lalu di Paris.
Banjir Rendam Maimoon: Penanganan Banjir Masih Wacana
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 Mei 2007
Medan, Kompas - Hujan sepanjang Minggu malam hingga Senin (28/5) pagi yang mengguyur Medan telah menyebabkan ribuan rumah di pinggir Sungai Deli dan Sungai Batuan di Sei Mati dan Kampung Baru kembali terendam. Banjir langganan itu semakin rutin terjadi sejak tahun 2003.
Pelihara Komnas HAM : Harus Bebas dari Kepentingan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Mei 2007
Jakarta, Kompas - Untuk menegakkan independensi dan kredibilitas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, DPR sebagai lembaga politik sebaiknya menghindari politisasi terhadap lembaga itu. Politisasi terhadap Komnas HAM dapat berdampak buruk pada upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Suciwati Temui Parlemen Kanada
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 24 Mei 2007
JAKARTA -- Suciwati, istri mendiang aktivis hak asasi manusia Munir, terus menggalang dukungan dari masyarakat internasional untuk mengungkap kasus kematian suaminya. Pada Selasa lalu, dia terbang ke Kanada. "Dia akan berkunjung selama sepuluh hari. Suciwati akan bertemu dengan parlemen, media, dan kelompok-kelompok masyarakat di sana," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Usman Hamid kemarin.
Seribu Rumah Terendam : Laporan Warga Sama Sekali Tidak Berdampak
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 24 Mei 2007
Medan, Kompas - Lebih dari 1.000 rumah masih selalu terendam jika hujan turun di Kota Medan akibat meluapnya Sungai Deli dan Sungai Batuan di kawasan Kampung Baru dan Sungai Mati, Medan Maiumun, Medan. Kedua sungai itu tak bisa menampung air karena daerah aliran sungai rusak akibat ulah perusahaan.
Pelanggaran HAM: Keluarga Korban Penculikan Datangi Mahkamah Agung
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 23 Mei 2007
Jakarta, Kompas - Keluarga korban penculikan, didampingi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, mencari informasi ke Mahkamah Agung soal putusan mengenai Tim Mawar yang ikut dalam operasi penculikan aktivis tahun 1997.
Pemerintah Gagal Kawal Amanah Reformasi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 21 Mei 2007
Jakarta - Berbagai tanggapan mengenai gagalnya reformasi 1998 terus bermunculan. Kali ini giliran aktivis 1998 yang menanggapinya.
Langkah Berliku Suciwati
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Minggu, 20 Mei 2007
Yel-yel itu mengoyak udara sore di bilangan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Dipimpin perempuan muda berkerudung, sekitar 50 orang anggota keluarga korban prahara Mei 1998, yang meriung di sebuah panggung, begitu bersemangat memekikkannya. Mereka, hampir semuanya ibu-ibu, berteriak seraya mengacungkan kepalan tangannya.
Keanggotaan Dewan HAM Dinilai Politis
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 19 Mei 2007
JAKARTA (SINDO) â?? Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB tidak terkait dengan prestasi penegakan HAM di Tanah Air.
penegakan ham: Negara Tak Beri Rasa Keadilan kepada Korban
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 19 Mei 2007
Jakarta, Kompas - Negara dinilai semakin tidak punya sikap politik jelas, apalagi kemauan kuat, baik untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat maupun untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat dan keluarga mereka.
Kontras: Panglima TNI Harus Pecat Mantan Anggota Tim Mawar
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 18 Mei 2007
Jakarta - Penyelidikan pelanggaran HAM dalam kasus TSS, Mei dan penculikan aktivis 1998 terus terkatung-katung. Ironisnya, sejumlah mantan anggota Tim Mawar Kopassus yang terlibat dalam kasus tersebut kini malah menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI.
seleksi hakim agung: Komisi Yudisial Tak Perlu Penuhi Kuota
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 18 Mei 2007
jakarta, kompas - Komisi Yudisial diminta tidak memaksakan diri memenuhi kuota 12 calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, kualitas calon sangat menyedihkan. Dengan kualitas semacam itu, harapan agar putusan Mahkamah Agung dapat dijadikan yurisprudensi dan rujukan pembangunan hukum menjadi mimpi belaka.
Politik: Penegakan HAM Bukan Soal Pencitraan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 18 Mei 2007
Jakarta, Kompas - Penegakan hak asasi manusia adalah keberpihakan serta perjuangan dan bukan perihal pencitraan. Dalam pergaulan internasional, Indonesia dapat saja dikenal sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia, tetapi pengakuan itu harus berbanding lurus dengan penegakan hak asasi manusia di dalam negeri.
Suciwati Daftarkan Banding ke PN Jakarta Pusat
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 16 Mei 2007
Jakarta - Tidak puas dengan putusan perdatanya terhadap PT Garuda Indonesia, Suciwati, istri mendiang Munir, mengajukan banding ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Kontras Pertanyakan Proses Hukum Anggota Tim Mawar
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 16 Mei 2007
JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan proses hukum yang dilakukan pengadilan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam Tim Mawar. "Kami akan meminta klarifikasi resmi kepada Mahkamah Agung dan Oditur Jenderal untuk mengetahui proses hukum terhadap para anggota Tim Mawar.
Kontras akan Minta Klarifikasi Vonis Tim Mawar ke Odjen & MA
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 15 Mei 2007
Jakarta - Kontras dan keluarga korban penghilangan aktivis akan meminta klarifikasi resmi kepada Oditur Jenderal (Odjen) dan Mahkamah Agung (MA), terkait vonis pelaku penculikan yang dikenal sebagai Tim Mawar tersebut.
Tragedi Mei Dianggap Pelanggaran HAM Biasa Harus Ditolak
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Selasa, 15 Mei 2007
[JAKARTA] Saran Jaksa Agung Hendarman Supandji agar kasus kerusuhan Mei 1998 sebaiknya diarahkan ke pelanggaran hak asasi manusia (HAM) biasa untuk memudahkan pengungkapannya, harus ditolak. Presiden dan DPR harus segera menegur Jaksa Agung terkait usulannya itu.
Kejaksaan Tak Perlu Tunggu DPR
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 15 Mei 2007
JAKARTA - Mantan Ketua Panitia Khusus Kasus Trisakti dan Semanggi di Dewan Perwakilan Rakyat RI, Panda Nababan, mengatakan Kejaksaan Agung tidak perlu menunggu rekomendasi DPR untuk melanjutkan penyidikan kasus Trisakti serta Semanggi I dan Semanggi II. "Lakukan saja penyidikan berdasarkan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia," kata Nababan ketika dihubungi Tempo kemarin
Keluarga Korban Mei Tuntut Hendarman Selesaikan PR-nya
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 14 Mei 2007
Jakarta - Keluarga korban menilai kerusuhan Mei 1998 masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Jaksa Agung Hendarman Supandji. Mereka menuntut Hendarman berani menyelesaikan PR yang tidak bisa diselesaikan oleh jaksa agung sebelumnya, Abdul Rahman Saleh.
Ada Upaya Kaburkan Fakta Tragedi Trisakti
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Senin, 14 Mei 2007
[JAKARTA] Ada upaya dari sejumlah pihak untuk mengaburkan fakta kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti (Usakti) di kampus perguruan tinggi itu pada 12 Mei 1998. Upaya tersebut, di antaranya menyebarluaskan kabar bahwa para mahasiswa yang tewas itu ditembak sebelum pukul 17.00 WIB, saat bentrokan dengan aparat keamanan mulai meletus.
Korban Tragedi Mei Tabur Bunga di Klender
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 13 Mei 2007
JAKARTA, MINGGU--Keluarga korban Tragedi Mei 1998 yang tergabung dalam Paguyuban Mei dan Forum Keluarga Korban Mei (FKKM) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), melakukan tabur bunga di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Minggu.
peringatan 12 Mei: Pemerintah Dinilai Lupakan Tragedi Trisakti
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 13 Mei 2007
Jakarta, Kompas - Meskipun selalu diperingati setiap tahun, ada kecenderungan pelupaan terhadap upaya pengungkapan peristiwa penembakan mahasiswa di Trisakti. Pelupaan itu tampak dari tidak adanya niat pemerintah, kejaksaan, ataupun DPR untuk menegaskan bahwa peristiwa itu merupakan sebuah tragedi pelanggaran hak asasi manusia berat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditantang mewujudkan janjinya dalam penegakan hukum dan perjuangan hak asasi manusia di Indonesia.
Usut Trisakti-Semanggi, Kejagung Tak Perlu Tunduk Pada Politik
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Mei 2007
Jakarta - Pengusutan kasus Trisakti, Semanggi I-II (TSS) mandeg. Kejaksaan Agung (kejagung) beralasan mereka tidak bisa melanjutkan pemeriksaan karena mengikuti keputusan DPR. Sikap ini pun disayangkan, Kejagung seharusnya bersikap tegas dan berani.
Kasus Trisakti Terkendala Politis
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Mei 2007
[JAKARTA] Para keluarga korban tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 hampir tidak bisa berharap ada tindak lanjut pengusutan atas peristiwa yang merenggut nyawa empat mahasiswa universitas itu karena ada kebuntuan secara politis dan hukum, kata anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari dari Fraksi PDI Perjuangan, Jumat (11/5).
Menagih Janji Pengusutan Tragedi 12 Mei 1998
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Mei 2007
Jakarta - Ingatan akan tragedi 12 Mei 1998 masih terekam jelas. Kala itu 4 mahasiwa Trisakti tewas selepas aparat menembakkan timah panas ke Kampus Trisakti di Grogol, Jakarta Barat. Mereka yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sie, dan Hery Hartanto.
penegakan ham: Peristiwa Mei 1998 Mulai Diperingati
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 12 Mei 2007
Jakarta, Kompas - Peristiwa kerusuhan Mei 1998 mulai diperingati, Jumat (11/5), dengan aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 200 orang, baik aktivis lembaga swadaya masyarakat, keluarga korban, dan mahasiswa dari sejumlah universitas.
Polisi Kosongkan Kampus
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 11 Mei 2007
Medan, Kompas - Demi alasan keamanan, Kepolisian Kota Besar Medan dibantu satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengosongkan Kampus Universitas Islam Sumatera Utara. Pengosongan dilakukan dengan mengevakuasi 300 orang yang sebagian besar petugas keamanan yang direkrut Sariani.
Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Jadi Buron
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 11 Mei 2007
Medan -- Kepolisian Daerah Sumatera Utara menetapkan Helmi Nasution, Ketua Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), yang sedang berebut pengelolaan yayasan dengan Sariani Siregar, sebagai buron. Putra salah satu pendiri yayasan, Bahrum Djamil, ini dituding memalsukan akta yayasan.
Penegakan HAM Masih Buruk
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Mei 2007
Jakarta, Kompas - Meskipun meratifikasi banyak konvensi tentang hak asasi manusia atau HAM, seperti hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, hingga kini pembelaan dan penegakan HAM di Indonesia masih buruk. Kondisi itu dilihat dari minimnya implementasi konvensi itu oleh pemerintah.
9 Tahun Reformasi, Indonesia Gagal Tegakkan HAM
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Mei 2007
Jakarta - Memasuki 9 tahun masa reformasi Indonesia dinilai gagal melaksanakan penegakan HAM. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan.
Benang Kusut Kasus Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Mei 2007
Polri kembali aktif mengusut konspirasi pembunuhan aktivis HAM, Munir. Apakah ini penanda terang atau sekadar meredam tekanan publik dan berakhir gelap?
KY Diingatkan Pilih Calon Hakim Agung yang Berkualitas
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 Mei 2007
Jakarta - Komisi Yudisial (KY) diingatkan agar lebih mengedepankan kualitas calon hakim agung ketimbang mencari kuantitas untuk menggenapkan calon hakim agung ke DPR menjadi 18 orang.
penghilangan paksa: Pemerintah dan DPR Masih Ragu Menyusun Draf RUU
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 09 Mei 2007
Jakarta, Kompas - Pemerintah dan DPR terkesan belum yakin siapa yang harus berinisiatif menyusun draf rancangan undang-undang atau RUU untuk meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Orang dari Penghilangan Paksa yang telah disetujui Pemerintah Indonesia Desember tahun lalu.
Penegakan HAM Ada di Pundak Hendarman & Mattalata
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 08 Mei 2007
Jakarta - Harapan besar digantung di pundak Jaksa Agung dan Menkum HAM hasil reshuffle, Hendarman Supandji dan Andi Mattalata. Mereka diharapkan bisa menangani kasus pelanggaran HAM.
Keluarga Korban Penganiayaan Cari Keadilan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 04 Mei 2007
Korban penganiayaan oleh aparat TNI AU mencari keadilan. Nurmiah (44) dan M Basir (42), warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimoon, kakak kandung mendiang Mohammad Ibrahim alias Baim, meminta agar penganiaya adiknya dihukum sesuai dengan perbuatannya. "Adik saya dianiaya anggota TNI AU, setelah itu diculik kemudian dibunuh dan mayatnya dibuang di Aceh Tamiang.
DPR Diingatkan : Intervensi Politik Bisa Mandulkan Komnas HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 04 Mei 2007
Jakarta, Kompas - Mekanisme politik di Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan tidak memandulkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komnas HAM diharapkan tidak dicampuri kepentingan politik yang justru bisa menghambat penegakan hak asasi manusia.
Garuda Harus Bayar Rp 664 Juta kepada Suciwati
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Mei 2007
Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan sebagian dari 11 gugatan perdata yang diajukan Suciwati, isri mendiang Munir, terhadap PT Garuda Nusantara. Garuda pun harus membayar kerugian Rp 664.290.900.
DPR Didesak Segera Uji Kelayakan Calon Anggota Komnas HAM
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Mei 2007
Jakarta - DPR diminta segera melakukan uji kelayakan (fit and proper test) terhadap 43 calon nama anggota Komnas HAM yang sudah diserahkan pada 30 April 2007 lalu. DPR juga diminta untuk tidak mempolitisir pencalonan tersebut.
Judicial Review Hukuman Mati Akan Diajukan LSM ke MK
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Mei 2007
Jakarta - Pemberlakuan hukuman mati terus menuai pro kontra. Koalisi LSM akan mengajukan judicial review terkait hukuman mati ke Mahkamah Konstitusi pada Juni 2007.
Pelanggaran HAM: Peristiwa Talangsari Harus Dituntaskan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 Mei 2007
Bandar Lampung, Kompas - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menegaskan, kasus pembunuhan terhadap ratusan warga Talangsari, Lampung Timur, merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Kontras akan terus membawa kasus tersebut ke pengadilan pro- yustisia untuk diselesaikan secara adil.
Inu Kencana, Munir & SCTV Dapat Penghargaan Peduli HAM
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 Mei 2007
Jakarta - Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Inu Kencana Syafei, aktivis HAM Munir dan stasiun televisi SCTV mendapat penghargaan Poncke Princen Human Rights Prize 2007. Ketiganya dianggap telah memajukan HAM di Indonesia.
Korban Talangsari Masih Bertikai
Sumber: LAMPUNGPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 Mei 2007
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kasus Talangsari tahun 1989 memicu pertikaian panjang. Kubu kontra islah menyatakan tragedi ini harus diproses, yang pro menganggap bukan pelanggaran HAM dan sudah selesai.
Ungkap Kasus Munir, Polisi Manfaatkan Perjanjian Ekstradisi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 30 April 2007
BANDAR LAMPUNG, KOMPAS--Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada Jumat diharapkan akan membantu penyelidikan kepolisian negara dalam mengusut kasus pembunuhan Munir. Kepolisian bisa meminta pemerintah Singapura untuk membuka rekaman video di Bandar Udara Changi yang selama ini tidak bisa dilakukan kepolisian.
Komnas HAM Tak Ubah Nama Calon Komisioner
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 28 April 2007
Jakarta, Kompas - Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyepakati tidak mengubah 43 nama calon komisioner periode 2007-2012 yang terpilih. Rapat yang digelar Jumat (27/4) di Kantor Komnas HAM dihadiri enam dari tujuh komisioner periode 2002-2007 yang tidak mencalonkan kembali.
Lapor ke Mabes Polri
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 28 April 2007
Keluarga korban tewas akibat ditembak aparat Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Medan, Juliana, Supiah, dan Rusmini, meminta Kepolisian RI (Polri) segera mengungkap dan menuntaskan kasus kematian para suami mereka, yang dinilai banyak terdapat kejanggalan. Hal itu mereka sampaikan kepada Kompas, Jumat (27/4),
PN Jakpus Diminta Klarifikasi Mutasi Hakim Kasus Suciwati
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 27 April 2007
Jakarta - Mutasi hakim dalam sidang gugatan perdata istri almarhum Munir, Suciwati, terhadap PT Garuda dianggap janggal. Kubu Suciwati pun menuntut klarifikasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal pergantian mendadak itu.
Suciwati Akan Laporkan 'Ulah' PN Jakpus ke Pelapor Khusus PBB
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 27 April 2007
Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendadak mengganti hakim yang menangani kasus gugatan perdata Suciwati terhadap PT Garuda. Keputusan PN Jakpus ini akan dilaporkan ke pelapor khusus PBB.
Pendukung Munir Penuhi Sidang Gugatan Garuda di PN Pusat
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 26 April 2007
Jakarta - Ruang sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jl Gadjah Mada, Kamis (26/4/2007) sontak menjadi hitam. Puluhan pendukung Munir yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) memenuhi ruang itu untuk memberi dukungan.
Kasus Kekerasan Meningkat
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 26 April 2007
MEDAN, KOMPAS â?? Kasus kekerasan di Sumatera Utara meningkat. Dalam laporan KontraS Sumut, tiga bulan pertama 2007 terdapat 30 kasus. Jumlah ini meningkat 66 persen dibanding triwulan pertama 2006 terdapat 20 kasus kekesaran. Petugas kepolisian dinilai sebagai pelaku kekerasan paling banyak dengan 22 kasus atau 73,3 persen dari seluruh kasus yang ada.
Dari Jakarta Mereka Belum Mau Kembali
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 24 April 2007
Sekejam-kejamnya Jakarta, bagi sebagian warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas), tak sekejam Porong, Sidoarjo. "Di sini makanannya enak-enak, tadi aja makan nasi Padang," kata Basa Romauli, 36 tahun, saat ditemui di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin.
SBY Diminta Obyektif dalam Reshuffle Kabinet
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 24 April 2007
Jakarta - Presiden SBY akan merehuffle kabinetnya awal Mei 2007. Agar mendapatkan pengganti yang lebih baik dari sebelumnya, SBY diminta obyektif serta tidak menguntungkan parpol semata.
Lindungi Saksi Munir Hingga Selesai Bersaksi di Pengadilan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 23 April 2007
Jakarta - Munculnya nama baru dalam kasus Munir, Bambang Irawan dan Ongen, sungguh menggembirakan orang-orang yang mengikuti kasus ini dari hari ke hari. Apalagi Polri akan membentuk tim perlindungan saksi untuk kasus ini.
SBY Sangkal Penakut, Buktikan Penuntasan Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 23 April 2007
Jakarta - SBY menyangkal dirinya peragu dan penakut. Namun bagi banyak orang, bantahan itu tidak berguna. Penuntasan kasus Munir, misalnya, tetap mengingatkan bahwa SBY tidak tegas.
53 TKI Terancam Dihukum Mati
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 21 April 2007
JAKARTA -- Anggota Divisi Pembelaan Hukum Konflik dan Perdamaian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Ori Rahman, mendesak pemerintah agar lebih proaktif melindungi tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Sebab, kata dia, saat ini 53 tenaga kerja Indonesia sedang dalam proses persidangan dengan ancaman hukuman mati.
Tunggu Janji Mensos, Warga Perum TAS I Bertahan di Jakarta
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 20 April 2007
Jakarta - Ratusan warga Perum TAS I, Sidoarjo, Jawa Timur, memilih tetap bertahan di Jakarta. Mereka masih menunggu janji Mensos Bachtiar Chamsyah dan Menteri PU Djoko Kirmanto.
53 WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 20 April 2007
Jakarta - Sejumlah LSM Indonesia menyebutkan sebanyak 53 warga negara Indonesia (WNI) terancam hukuman mati di Malaysia. Konon angka tersebut bisa lebih banyak lagi. Mereka meminta pemerintah membentuk tim Investigasi untuk menyelidiki jumlah pasti WNI yang terancam hukuman mati.
Polisi Diminta Usut 4 Perusahaan Perusak Sungai Deli
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 16 April 2007
Medan - Sejumlah aktivis lingkungan Sumatera Utara (Sumut) meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sumut segera mengusut empat perusahaan yang melakukan perusakan terhadap Sungai Deli di Medan. Mereka menilai, aktivitas keempat perusahaan itu menyebabkan masyarakat sering mengalami banjir.
Kerja Polisi: Menanti Prestasi Selanjutnya...
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 16 April 2007
Sejak Jenderal (Pol) Sutanto dilantik menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 8 Juli 2005, lembaga itu tercatat beberapa kali membuat prestasi besar. Prestasi ini misalnya, menembak mati tersangka teroris Dr Azahari, pada 9 November 2005 dan keputusan untuk memproses hukum jenderal bintang tiganya, Komisaris Jenderal Suyitno Landung.
Dicari Figur Munir Yang Pemberani
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 15 April 2007
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Ma­nusia (Komnas HAM) pe­riode 2007-2012 diharapkan bi­sa me­nun­tas­­kan sejumlah ka­sus pelanggaran HAM yang se­lama ini tak jelas jun­­trungan­nya. Untuk itu, perlu di­cari pu­tra-putri terbaik bangsa yang be­rani seperti pejuang HAM Mu­nir.
Assegaf: Katanya Ada Mr X Baru, Kenapa Cuma Garuda Diobok-obok
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 April 2007
Jakarta - Kuasa hukum PT Garuda Indonesia M Assegaf menyesalkan sikap kepolisian yang hanya mengobok-obok kliennya dalam kasus Munir. Dia pun mempertanyakan belum ditampilkannya Mr X baru seperti yang dijanjikan kepolisian.
Indonesia needs true free press and clean court: German expert
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 14 April 2007
Indonesia needs a free press and an independent judicial system to become a stable democracy and to be able to prosecute past human rights violations, a visiting German legal expert says.
Apresiasi Munir & Empati Suci
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 13 April 2007
â?Tak ada jalan nyaman yang harus dilewati oleh siapa pun yang berkomitmen pada perjuangan penegakan keadilan, bahkan seringkali harus melewati jalan terjal dan tragis!â? (Isaias Duarte Cancino) Itulah kata-kata Duarte sebelum tewas ditembak â??sniperâ?atau penembak tak dikenal di Cali.
Polri Serahkan Novum Munir
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 13 April 2007
JAKARTA (SINDO) â?? Polisi telah mengantongi sejumlah bukti baru atau novum yang akan digunakan untuk pengajuan peninjauan kembali (PK) perkara pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir ke Mahkamah Agung (MA).
Polisi Serahkan Tiga Bukti Baru Kasus Munir
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 13 April 2007
JAKARTA -- Kepolisian RI akan menyerahkan tiga bukti baru ke Kejaksaan Agung hari ini dalam mengusut pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir. Ketiga bukti tersebut berupa hasil uji laboratorium forensik CCL Tequika di Seattle, Amerika Serikat, pengakuan saksi kunci melihat pelaku pembunuhan di Bandar Udara Changi, Singapura, dan surat.
Suciwati: Polisi Simpan Tersangka Baru, 1-2 Hari Lagi Diumumkan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 April 2007
Jakarta - Istri mendiang Munir, Suciwati, memastikan polisi masih menyimpan tersangka utama pembunuh suaminya. Orang ini sengaja disimpan.
4 'Dosa' Garuda Saat Munir Kritis
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 April 2007
Jakarta - Saat Munir mengalami kritis, pesawat yang dinaikinya seharusnya melakukan pendaratan darurat. Namun hal itu tidak dilakukan Garuda. Apa 3 'dosa' Garuda lainnya?
Presiden Dinilai Tak Serius Tuntaskan Kasus Munir
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 April 2007
[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak serius mengusut kasus terbunuhnya tokoh HAM, Munir. Ketidakseriusan itu terlihat dari pengumuman dua nama tersangka baru dalam kasus itu oleh Polri yang masih mengundang pertanyaan. Mengapa kedua orang itu ditetapkan menjadi tersangka? apakah karena ikut memalsukan surat untuk memberangkatkan Pollycarpus ke Singapura atau ikut membunuh Munir?
President told to announce investigation result of Munir killing
Sumber: JAKNEWS.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 April 2007
JAKNEWS.COM---President Susilo Bambang Yudhoyono was told the unveil the result of investigation by the Fact Finding Team to the killing of right activist Munir Thalib on his flight from Jakarta to Amsterdam in 2004.
Suciwati: Tersangka Lain di Luar Garuda
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 April 2007
JAKARTA, KAMIS--Suciwati, janda mendiang aktivis HAM, Munir mengatakan, tersangka lain dalam kasus pembunuhan suaminya yang saat ini belum diumumkan Polri akan berasal dari orang di luar PT Garuda.
Hendro: Kapolri Jangan Dicemooh
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 12 April 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Keputusan Kapolri Jenderal Su­tanto yang menyebut dua tersangka baru dalam ka­sus pembunuhan aktivis HAM Munir harus di­hargai bukannya dicemooh. Dua tersangka itu adalah eks Dirut Garuda Indra Setiawan dan Vice President Security Garuda Ramelgia.
Polisi Temukan Aktor yang Menyuruh Membunuh Munir
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 12 April 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Polisi kembali akan mengumumkan calon tersangka baru kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Tersangka baru ini di luar Pollycarpus Budihari Priyanto maupun IS dan R yang telah disebutkan Kapolri Sutanto. Hal tersebut diungkapkan Suciwati, istri Munir usai bertemu Kepala Bareskrim Komjen Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri, Jakarta, sore ini (12/4). Suciwati datang ke Mabes Polri didampingi Koordinator Kontras Usman Hamid yang juga bekas anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir. â??Polisi dalam waktu satu-dua hari ini akan mengumumkan calon tersangka baru di luar yang sudah disebutkan sebelumnya,â? kata Suciwati. Siapa tersangka baru itu? â??Biar Kabareskrim yang menjelaskan nama-namanya,â? elaknya. Meski Kapolri Sutanto sudah mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus kematian Munir ini, namun Suciwati merasa belum puas. â??Saya baru puas kalau dalang pembunuh suami saya sudah dipenjara,â? katanya. Usman menambahkan berdasarkan informasi dari Kabareskrim, aktor yang menyuruh menghabisi nyawa Munir sudah ditemukan. Polisi, lanjut dia, juga sudah menemukan motivasi mengapa aktor itu menyuruh Munir dibunuh. Ia menolak mengungkapkan identitas aktor yang menyuruh menghabisi Munir. â??Biar polisi yang menjelaskan,â? katanya. Usman pun tutup mulut saat disinggung institusi aktor yang menyuruh membunuh Munir. Apakah dari Garuda? â??Bisa dari institusi yang berbeda,â? jawabnya. imi
Istri Munir Kecewa Kapolri
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 April 2007
JAKARTA (SINDO) â?? Suciwati,istri mantan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, menilai pengungkapan status tersangka pada IS (Indra Setiawan) dan R (Ramelgia Anwar) bukan hal baru.
Polisi Simpan Bukti dan Tersangka Lain "Ini dagelan."
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 12 April 2007
JAKARTA -- Polisi mengklaim memiliki bukti baru sehubungan dengan penetapan mantan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan dan Vice President Aviation Security Garuda Ramelgia Anwar sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir.
Perjelas Kasus Munir : Suciwati ke Mabes Polri Kamis
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 11 April 2007
Jakarta - Polri telah merilis 2 tersangka baru kasus Munir. Tapi perkembangan itu tak menyurutkan langkah istri mendiang Munir, Suciwati, menagih janji pada penyidik.
Pembekuan Aktivitas Sementara IPDN adalah Alternatif Terbaik
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 11 April 2007
Jakarta - Ada pola kekerasan dalam lingkungan pendidikan di IPDN yang terus berulang. Kasus terakhir mengakibatkan tewasnya praja dari Sulawesi Utara, Cliff Muntu.
Eks TPF Tagih Janji SBY Tuntaskan Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 11 April 2007
Jakarta - Mantan Wakil Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, Asmara Nababan, menagih janji Presiden SBY untuk memberi keterangan langsung perkembangan kasus Munir.
Pejabat Jebolan IPDN Nggak Jamin Anti Korupsi
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 11 April 2007
Solusi yang diambil Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) memotong satu generasi mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dinilai tidak menyelesaikan masalah. Sebab, tindak kekerasan berulang kali terjadi.
â??Cari Pembunuhnya, Bukan Pemalsu Suratâ?
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 11 April 2007
Mabes Polri akhirnya memenuhi janjinya mengumumkan dua tersangka baru kasus misteri kematian pejuang HAM Munir. Menurut Kapolri Jenderal Sutanto, kedua tersangka baru itu berinisial IS dan R. Keduanya adalah orang dalam Garuda. Hal itu dikatakan Kapolri di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Namun, sahabat Munir yang kini memimpin KontraS, Usman Hamid mengaku belum bisa bicara banyak soal dua nama tersangka baru itu.
Usman Hamid: SBY Berani Nggak Seret Orang BIN?
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 11 April 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Penetapan dua tersangka baru dalam kasus kematian pejuang Munir oleh Kepala Polri Jenderal Sutanto kemarin petang (10/4), menguatkan dugaan bahwa aparat negara dalam hal ini intelijen, belum bisa tersentuh.
Solidaritas Munir: IS & R Sudah Basi
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 11 April 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengusut kasus pembunuhan pejuang HAM Munir.
IS dan R Tersangka Kasus Munir
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 11 April 2007
JAKARTA (SINDO) â?? Polisi berhasil mengidentifikasi dua tersangka baru kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir.
Suciwati Nilai Aneh Dua Nama Yang Disebut Kapolri
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 11 April 2007
JAKARTA, KOMPAS--Suciwati, istri Munir, aktivis hak asasi manusia korban pembunuhan, mengaku tidak puas dengan pernyataan Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, yang kemarin menyebutkan dua inisial nama tersangka baru dari hasil penyidikan kasus pembunuhan suaminya itu.
Kasus IPDN : Polri Harus Lindungi Dosen Inu
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 10 April 2007
Jakarta - Dosen IPDN Inu Kencana Syafei membongkor borok kekerasan di tempatnya mengajar. Inu harus dilindungi kepolisian sebagai saksi, bukannya malah diberi sanksi.
Kontras: Seragam Dicopot, Praja Pakai Kaos Oblong Saja
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 10 April 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan setuju atas langkah Presiden SBY menghentikan sementara rekrutmen praja baru di kampus IPDN untuk memotong satu generasi. Tapi masih belum cukup. Sistem pendidikan di IPDN harusnya dirombak total.
Supremasi Hukum RI Lemah
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 09 April 2007
WASHINGTON (SINDO) â?? Pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai supremasi hukum di Indonesia masih lemah. Penilaian itu disampaikan dalam laporan tahunan yang disusun Departemen Luar Negeri AS berjudul â?Supporting Human Rights and Democracy: The US Record 2006
Publik Tunggu Pengumuman Tersangka Baru Pembunuh Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 09 April 2007
Jakarta - Tersangka baru pembunuh aktivis HAM Munir akan diumumkan penyidik. Tentu saja pengumuman tersebut ditunggu-tunggu publik.
Suciwati: Kesannya, Polisi Tebang Pilih
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Minggu, 08 April 2007
JAKARTA -- Rencana Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto untuk segera mengungkap tersangka baru kasus pembunuhan Munir ditanggapi dingin oleh Suciwati, istri almarhum aktivis hak asasi manusia Munir. ''Dari dulu sama saja, diumumkan tapi aksinya tidak ada,'' kata Suci kemarin.
Presiden Harus Respons Permintaan PBB Soal Munir
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Sabtu, 07 April 2007
[JAKARTA] Sejumlah aktivis LSM yang bergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menanggapi secara serius permintaan Special Rapporteur on Extra Judicial Execution (pelapor khusus untuk pembunuhan di luar proses hukum di PBB) Prof Philips Alston, yang meminta Pemerintah RI agar mengusut tuntas kasus terbunuhnya tokoh HAM, Munir.
Polisi Temukan Tersangka Baru Kasus Munir:"Jaringan intelektual inilah yang belum terkuak."
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 07 April 2007
JAKARTA --- Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto segera mengumumkan tersangka baru dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir. "Ya, dalam waktu dekat akan saya informasikan," kata Sutanto setelah mengikuti rapat koordinasi terbatas di kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kamis lalu.
Pembunuhan Munir: Kepala Polri Janji Umumkan Tersangka Baru
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 07 April 2007
Jakarta, Kompas - Walau menolak merinci jumlah dan nama, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Sutanto menyinyalkan pihaknya akan mengumumkan tersangka baru terkait kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir.
Suciwati: Jangan Merasa Ditekan
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 06 April 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Istri almarhum aktivis HAM Mu­nir, Suciwati menyambut baik janji Kapolri Jen­deral Pol Sutanto yang akan mengumumkan na­ma tersangka baru kasus Munir. Namun, ia meng­hendaki janji tersebut bukan karena te­kanan pihak asing.
Solidaritas Munir: Kalau Selevel Pollycarpus Polri Jangan Ngomong
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 06 April 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Pernyataan Kapolri Jenderal Sutanto yang menyebutkan ada empat tersangka baru dalam pembunuhan Munir disambut baik Choirul Anam dari Komite Aksi Solidaris untuk Munir. Kemungkinan tersangka baru itu lebih tinggi jabatannya dari pilot Garuda Pollycarpus Budiharianto.
Usman: Penyidik Janji Akan Umumkan Tersangka Baru Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 05 April 2007
Jakarta - Sekian lama 'tertidur', kasus pembunuhan Munir menggeliat kembali. Tim penyidik menjanjikan akan ada tersangka baru dalam waktu dekat.
Pelanggaran HAM di Wamena
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 05 April 2007
Kejaksaan Agung dinilai tidak tegas memproses kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pascapembongkaran gudang senjata di Wamena pada 4 April 2003. "Sejak tahun 2004 Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menyerahkan berkas penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi itu, tetapi sampai saat ini Kejaksaan Agung belum menyidik kasus tersebut," kata Harry Maturbongs, Kepala Divisi Operasional Kontras Papua, kepada pers di Jayapura, Rabu (4/4).
KASUM Tunggu Realisasi Janji Kapolri : Laporan Wartawan Kompas Wisnu Dewabrata
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 05 April 2007
JAKARTA, KOMPAS - Sekretaris Eksekutif Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) Usman Hamid menyambut baik rencana Polri untuk menangkap lalu mengumumkan sejumlah nama pelaku baru terkait kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir. Dia berharap tidak akan ada lagi penundaan seperti beberapa kali terjadi sebelumnya.
Kesaksian Para Pihak di Luar Konteks
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 02 April 2007
Jakarta, Kompas - Deputi Koordinator Human Right Working Group, Choirul Anam, mengatakan, kesaksian para pihak yang diundang oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste keluar dari konteks. Kesaksian dari kalangan TNI, milisi, dan pejabat lokal meluas hingga konteks politik sebelum jajak pendapat tahun 1999. Padahal, mandat KKP hanya membatasi pada kurun waktu seputar jajak pendapat tahun 1999.
5 Orang Bonyok, 17 Mobil Hancur
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 30 Maret 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Massa Forum Betawi Rempug (FBR) dan Front Pembela Islam (FPI) kemarin ben­trok dengan massa dari Partai Persatuan Pem­bebasan Nasional (Papernas) di Jalan Su­dirman, tepatnya di daerah Dukuh Atas (dekat Ge­dung Landmark), Jakarta Akibatnya, 17 mobil hancur dan lima orang terluka.
Papernas akan Somasi Polri
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 30 Maret 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Partai Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) berencana melayangkan somasi ke Mabes Polri, untuk menuntut pertanggungjawab hukum atas kegagalan aparatnya melindungi demonstran Papernas.
Pilot Bolcow Over Confidence
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 29 Maret 2007
Rakyat Merdeka. Pengamat masalah penerbangan Dudy Sudibyo punya pengalaman menarik seputar hilangnya Helikopter Bolkow BO-105 pada 22 Agustus 1994.
LBH Jakarta: Serangan FPI Tidak Beradab
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 29 Maret 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Enam organisasi, masing-masing Kontars, Imparsial, Demos, LBH Jakarta, Kasum, dan Papernas mengecam penyerangan yang dilakukan Front Pembala Islam kepada massa Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas).
Anggota Papernas: 17 Mobil Hancur, SBY Harus Tanggung Jawab
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 29 Maret 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Sebelas mobil termasuk 6 bus Mayasari yang ditumpangi massa Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) di Dikuh Atas, Jakarta Pusat, siang tadi, hancur. Mereka diserang massa Front Pembela Islam (FPI).
Habibie Tuding Kofi Annan Ingkar Janji
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 28 Maret 2007
JAKARTA (SINDO) â?? Mantan Presiden BJ Habibie menuding mantan Sekjen PBB Kofi Annan ingkar janji pada peristiwa kekerasan sebelum dan sesudah jajak pendapat di Timor Leste 1999.
Kontras Sayangkan Kelambanan Polisi
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2007
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan lambatnya aparat kepolisian menangani dan mencegah terjadinya bentrokan di Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam, Aceh Utara. Karena itu, mereka mendesak polisi segera turun tangan untuk mencegah terjadinya gesekan yang lebih luas.
Usman Hamid Roboh Karena Cacar
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2007
Nama Usman Hamid boleh dikenal sebagai orang yang tak kenal takut memperjuangkan hak-hak para korban penghilangan paksa dan korban kekerasan. Toh, ia bisa roboh juga. Eit, bukan karena intimidasi penguasa, tapi oleh cacar air. "Masih ada yang belum pecah, banyak nih di muka. Terpaksa tidak ngantor dulu," katanya kepada Tempo, Ahad lalu.
Ancaman Banjir dan Sebabkan Penyempitan Arus
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2007
Pembangunan dan penimbunan proyek DAS Sungai Deli Terus menuai Protes.Beberapa LSM menuduh pengembang tidak memiliki izin pengelolaan.Masyarakat pun terus dilanda kekhawatiran akibat proyek tersebut.Pasalnya, setiap kali hujan turun,pemukiman mereka terancam banjir.
Wali Kota Kerahkan Petugas Hentikan
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2007
SPBU MEDAN (SINDO) â?? Wali Kota Medan Abdillah memastikan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jln Brigjen Katamso sudah dihentikan.
Culik, Warisan Politik
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 26 Maret 2007
JANGAN heran mengapa kini masih sering terjadi aksi penculikan. Banyak bocah jadi korbannya. Ini warisan sejarah politik bangsa. Zaman Soeharto, sejumlah aktivis pro demokrasi diculik. Proklamasi RI sendiri tercetus, setelah Bung Karno dan Bung Hatta â??â??diculikâ??â?? sekelompok pemuda pejuang yang tak sabar ingin merdeka.
Ungkap soal Heli Bolcow: Dispen TNI AD: Penerbangan Itu Bukan Penerbangan Ilegal
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 26 Maret 2007
Medan, Kompas - Pihak kepolisian didesak agar melakukan investigasi terkait kecelakaan helikopter Bolcow HS 7060 milik TNI AD yang bangkainya ditemukan di hutan Gunung Sibayak, Sumatera Utara, pekan lalu. Tulang belulang yang ditemukan di antara reruntuhan heli itu harus dijelaskan siapa pemiliknya.
14 Warga Jadi Korban Kekerasan TNI: TNI menuding bekas anggota GAM yang melakukannya.
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Senin, 26 Maret 2007
ACEH -- Setidaknya 14 warga Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, menjadi korban kekerasan anggota Batalion Infanteri 113 Jaya Sakti, Cunda, Lhokseumawe, Aceh. Klaim ini disampaikan oleh Kontras Aceh pada Sabtu kemarin. Aksi kekerasan ini merupakan buntut pemukulan yang dilakukan warga terhadap empat anggota TNI berpakaian preman yang terjadi pada Rabu 21 Maret lalu.
Kontras Desak Polri Lakukan Penyelidikan Heli Bolkow
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 25 Maret 2007
Rakyat Merdeka. Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak aparat kepolisian melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap peristiwa hilangnya Helikopter Bolkow BO-105 pada 22 Agustus 1994.
TNI Bantah Lakukan Bisnis Ilegal
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Minggu, 25 Maret 2007
JAKARTA(SINDO) - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI M Sunarto membantah informasi yang mengatakan TNI melakukan bisnis ilegal terkait penyewaan helikopter jenis Bolcow HS 7060.
Bangkai Helikopter, Bukti Bisnis Ilegal TNI
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 24 Maret 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban kekerasan (Kontras) mendesak polisi untuk mengungkap fakta yang sebenarnya di balik penemuan bangkai helikopter jenis Bolcow HS 7060 milik TNI AD di Deli Serdang, Sumatra Utara, 21 Maret lalu. Helikopter tersebut hilang bersama lima penumpangnya pada 1994.
Irwandi Berharap KKR Aceh Segera Dibentuk : Amanat Nota Kesepahaman Helsinki Harus Dipenuhi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 24 Maret 2007
Jakarta, Kompas - Pemerintah diharapkan segera membuat payung hukum bagi pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Hal itu mengingat payung hukum yang direncanakan, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
Pelanggaran HAM: KKP Tak Akan Selesaikan Masalah di Timor Leste
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 24 Maret 2007
Kupang, Kompas - Komisi Kebenaran dan Perdamaian Republik Indonesia-Timor Leste tidak akan menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Timor Leste. Lembaga tersebut hanya fokus pada pelanggaran HAM pascapenentuan pendapat tahun 1999, tetapi mengabaikan kasus pelanggaran HAM sebelumnya.
Penganiayaan: Warga Randupitu Sampaikan Testimonium
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Maret 2007
Surabaya, Kompas - Warga Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, menyampaikan testimonium di kantor Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Rabu (21/3). Mereka memaparkan perihal penyerangan sekelompok orang tak dikenal terhadap warga yang mengakibatkan satu orang meninggal, 18 luka-luka, dan sejumlah sepeda motor serta warung rusak.
Nama Diaz Disebut, Ori Rahman Teringat Ayah Tercinta
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Maret 2007
Jakarta - Begitu nama Diaz Barlean muncul di berita detikcom, Ori Rahman langsung terkesiap. Petinggi LSM Kontras ini teringat almarhum Burhan Piliang, ayahanda tercintanya, yang tewas bersama Diaz pada 1994 lalu.
Kasus Diaz Bisa untuk Ungkap Bisnis 'Persewaan' TNI
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Maret 2007
Jakarta - Ori Rahman melihat, ada isu besar yang harus dikuak menyusul munculnya kisah misterius kalung Diaz Berlean di Deli Serdang, Sumut, yaitu bisnis TNI.
Pemeriksaan Jenderal oleh KKP Bisa Putar Balikkan Fakta
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Maret 2007
Jakarta - Mantan dan para pejabat TNI dan Polri akan dipanggil oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) seputar kekerasan pascajajak pendapat Timor Leste. Namun pemanggilan ini dinilai dapat memutarbalikkan fakta.
HUT Kontras Ke-9, 8 Bendera Parpol Dibuang
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Maret 2007
Jakarta - Delapan bendera partai politik (parpol) yakni Golkar, PPP, PKS, PBB, PBR, PD, Partai Pelopor dan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK) digulung dan dibuang secara simbolik sebagai partai anti HAM. Parpol tersebut gagal menyalurkan aspirasi para korban dan keluarga korban HAM.
DPR Tidak Bisa Lagi Diharapkan: Keluarga Korban Kecewa
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 18 Maret 2007
Jakarta, Kompas - Penolakan mayoritas fraksi di Badan Musyawarah DPR untuk membawa keputusan Komisi III ke rapat paripurna makin menunjukkan bahwa DPR tak bisa diharapkan lagi untuk penegakan hak asasi manusia. Sikap inkonsistensi anggota DPR juga mendapat kecaman.
Penembakan AKBP Lilik Bukan Kejahatan Personal Belaka
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 16 Maret 2007
Jakarta - Penembakan terhadap Wakapolwiltabes Semarang AKBP Lilik Purwanto oleh anak buahnya Briptu Hance Christian merepresentasikan persoalan akut dan sistemik dalam tubuh kepolisian. Kasus itu dinilai bukan sebagai kejahatan personal belaka.
Keputusan Bamus Dikecam
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Maret 2007
JAKARTA(SINDO) â?? Sejumlah pihak mengecam keras keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang menolak pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Trisakti, Semanggi I,dan Semanggi II (TSS).
Kontras Kecewa terhadap Keputusan DPR
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Maret 2007
JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kecewa terhadap keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak meloloskan pengadilan ad hoc dalam kasus penembakan di kampus Universitas Trisakti dan Semanggi pada 1998. "Itu bukti kalau sejak awal DPR tidak berkehendak mendorong kasus ini diadili secara layak
Keluarga Korban TSS I & II Semakin Depresi
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 14 Maret 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Harapan keluarga korban kasus Trisakti dan Semanggi I dan II (TSS) untuk menggelar pengadilan HAM ad hoc bagi para oknum tragedi berdarah itu dipastikan pupus. Badan Musyawarah (Bamus) DPR kemarin kembali memveto rekomendasi tersebut.
Kontras: Polisi Masih Militeristik
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 Maret 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Pemerintah khususnya pimpinan Polri harus mencari dan memecahkan akar masalah terulangnya kejadian bakutembak antarpolisi agar tidak ada lagi yang memprihatinkan tersebut.
Peredaran Senjata di Poso Harus Diusut Tuntas
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 Maret 2007
PALU, KOMPAS - Polisi dinilai tidak pernah berusaha mengusut peredaran senjata ilegal di Poso secara tuntas dan transparan. Padahal, jika ingin menyelesaikan persoalan keamanan Poso sampai ke akarnya, polisi tidak cukup hanya menangkap pelaku teror, tetapi juga harus mengusut darimana mereka mendapatkan senjata api dengan jumlah cukup banyak
Komisi III Diminta Tanggung Jawab
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 Maret 2007
JAKARTA (SINDO) â??Sandiwara politik yang diperankan DPR ini,menurut dia,akan terus menjadi bola liar selama DPR masih diminta persetujuan terkait pembentukan pengadilan HAM.
DPR Dikado Dua Cermin Rias
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 13 Maret 2007
Jakarta - Sekitar 15 keluarga korban Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS) dan Kontras mendatangi DPR sambil membawa cermin rias. Mereka ingin anggota DPR bercermin sehingga mampu menuntaskan kasus tersebut.
Jakarta, Kompas - Negara dinilai masih berwacana dalam upaya penegakan hak asasi manusia hingga saat
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 12 Maret 2007
Jakarta, Kompas - Negara dinilai masih berwacana dalam upaya penegakan hak asasi manusia hingga saat ini. Negara itu bukan hanya pemerintah, tetapi juga DPR, lembaga yudikatif, dan Mahkamah Konstitusi.
Partai Lindungi Pelanggar Hak Asasi Manusia
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Senin, 12 Maret 2007
Jakarta -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Usman Hamid mensinyalir partai politik yang pengaruhnya masih sangat kuat di Dewan Perwakilan Rakyat berusaha melindungi orang-orang yang bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia.
Adili Pelanggaran HAM Kasus Semanggi I & II
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 11 Maret 2007
Pengadilan HAM Ad Hoc perlu di­bentuk untuk mengadili siapa-sia­pa saja yang diduga terlibat da­lam pe­langgaran HAM berat pada ka­sus Semanggi I & II, Trisakti dan ke­ru­suhan Mei 1998.
Kontras Laporkan Penculikan Aktivis ke Dewan HAM PBB
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Jumat, 09 Maret 2007
[JAKARTA] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama korban dan keluarga korban penghilangan aktivis 1997-1998, Tragedi Mei 1998, Trisakti Semanggi I dan II, akan melaporkan perkembangan penyelesaian kasus-kasus tersebut oleh pemerintah Indonesia kepada sidang Dewan HAM PBB
Penolakan DPR Bentuk Pengadilan Ad Hoc HAM Undang Reaksi Keras
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 Maret 2007
JAKARTA, KOMPAS--Penolakan mayoritas fraksi di dalam DPR untuk mengungkap kasus Trisakti, Semanggi I dan II, serta Kerusuhan Mei 1998 mendapat reaksi keras dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati penegakan hak asasi manusia (HAM).
Komnas HAM: Calon Dinilai Mampu Tanggapi Isu Ekosob
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 Maret 2007
Jakarta, Kompas - Sebanyak 70 calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang maju dalam uji publik dianggap memiliki kapasitas memadai dalam menanggapi isu hak ekonomi, sosial, dan budaya atau ekosob. Banyak di antara mereka yang memiliki rekam jejak memadai dalam memperjuangkan hak ekosob, seperti menangani masalah penggusuran dan kejahatan lingkungan.
Ungkap Kebakaran Pasar Tradisional: Komnas HAM Akan Tanya Gubernur dan Pasar Jaya
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 Maret 2007
Jakarta, kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menengarai berbagai kasus kebakaran pasar tradisional selama ini ganjil dan tidak terungkap tuntas. Kebakaran kerap terjadi menjelang masa hak pakai pedagang tradisional habis dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya berencana merenovasi pasar tersebut.
HAM- Penculikan Terkait Status Warga Negara
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 Maret 2007
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menyatakan, pemerintah seharusnya mencari kejelasan nasib para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, terutama kasus penculikan 13 aktivis dalam tragedi Trisakti, serta Semanggi I dan II.
Debat Sengit, Raker Komisi III & Jaksa Agung Distop
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 05 Maret 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Rapat kerja antara Komisi III bidang hukum dan jajaran Kejaksaan Agung yang berlangsung Senin siang ini (5/3) di gedung DPR, Senayan terpaksa dihentikan sementara.
Anggota Komnas HAM Harus Berkomitmen Buka Kebenaran
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 05 Maret 2007
JAKARTA, KOMPAS - Tim seleksi anggota Komnas HAM periode 2007-2012 diharapkan memilih bakal calon yang berkomitmen membuka kebenaran dari pelanggaran hak asasi manusia yang mereka tangani. Tidak hanya itu mereka pun harus berkomitmen tinggi pada perjuangan keadilan dan pemenuhan hak-hak korban.
5 Warga Banggai Tewas, Polisi Dinilai Brutal
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 03 Maret 2007
Jakarta - Korban bentrokan di Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah, dengan polisi bertambah menjadi lima orang. Sejumlah LSM menilai bentrokan tersebut sebagai keberutalan polisi dalam meredam aksi unjuk rasa.
Toko-toko di Banggai Mulai Buka, Sekolah Masih Sepi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 03 Maret 2007
Luwuk, Kompas - Pada hari ketiga pascabentrokan antara warga dan polisi pada hari Rabu lalu, aktivitas ekonomi di Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, sudah berangsur normal. Sebagian besar toko sudah buka meski belum banyak pembeli di Pasar Sentral Banggai di daerah Lompio dan Pasar Lama Tanobonunungan.
Pengadilan Tolak Kompensasi Korban Tragedi Priok
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Maret 2007
JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan penetapan eksekusi atas kompensasi korban Tanjung Priok. Menurut hakim tunggal Martini Marjan, permohonan yang diajukan 13 korban dan keluarga korban atas tragedi 14 September 1984 itu telah dibatalkan melalui putusan banding dan kasasi Mahkamah Agung pada 28
pelanggaran ham berat: Permintaan Kompensasi Korban Tanjung Priok Ditolak
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Maret 2007
Jakarta, kompas - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/2), menolak permohonan penetapan kompensasi yang diajukan 13 korban peristiwa Tanjung Priok.
hak asasi manusia: Komnas HAM Membutuhkan Pejuang
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Maret 2007
Deret kepedihan menjadi litani harian. Tangis kehilangan kerabat dan anak menjadi untaian mazmur ratapan, dan itu seolah masih belum cukup. Setiap hari rasa tak aman makin menggerus sehingga menghilangkan harapan....
Pengadilan Tolak Kompensasi Korban Tragedi Priok
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Maret 2007
JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan penetapan eksekusi atas kompensasi korban Tanjung Priok. Menurut hakim tunggal Martini Marjan, permohonan yang diajukan 13 korban dan keluarga korban atas tragedi 14 September 1984 itu telah dibatalkan melalui putusan banding dan kasasi Mahkamah Agung pada 28 Februari 2006. "Permohonan yang diajukan tidak beralasan," ujar hakim Martini saat membacakan putusan kemarin.
pertahanan: Warga Sipil Keberatan Upaya Pertahankan Koter
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Maret 2007
Jakarta, Kompas - Sejumlah elemen warga sipil merasa keberatan dengan pernyataan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal TNI Djoko Santoso, yang menilai keberadaan komando teritorial penting dan tetap dipertahankan (Kompas, 28/2). Keberadaan koter dinilai memperlemah institusi sipil.
OPINI: Kontras Kebakaran Jenggot
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 28 Februari 2007
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama aliansi lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi mengadukan Komandan Korem (Danrem) 043 Garuda Hitam, Lampung, Kolonel (Infanteri) Bambang Gandhi S. ke Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto karena melakukan intimidasi kepada masyarakat yang ingin mencari keadilan masalah pelanggaran hak asasi manusia di Talangsari, Lampung
Dephan Siapkan RUU Atur Wajib Militer
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Senin, 26 Februari 2007
[JAKARTA] Departemen Pertahanan (Dephan) tengah menyiapkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komponen Cadangan, yang akan dibahas di masuk ke DPR akhir 2007. Salah satu yang diatur dalam RUU tersebut adalah mengenai wajib militer (wamil).
Opini: Desakan Pembatalan RUU Kamnas
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 24 Februari 2007
Beberapa lembaga swadaya masyarakat, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kontras, dan Elsam, mendesak pemerintah agar melupakan dan tidak melanjutkan ide penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Kalangan LSM itu beranggapan, akan jauh lebih berguna dan tepat jika pemerintah lebih serius mengurusi proses legislasi tiga RUU lain, yaitu RUU Peradilan Militer,
Kontras Surati Panglima TNI
Sumber: LAMPUNGPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 Februari 2007
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Menyusul pernyataan Komandan Korem 043/Gatam Kolonel (Inf.) Bambang S. Gandhi terkait kasus Talang Sari, Lampung, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyurati Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan Komisi I DPR.
KKP Gagal Temukan Pelaku, PBB Bisa Turun Lagi
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 23 Februari 2007
Rakyat Merdeka. Kalangan LSM mengingatkan jika pengadilan HAM ad hoc bisa digelar kembali dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi tahun 1999 di Timor Leste. Ini menyusul tidak seriusnya proses yang dilakukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang dibentuk pemerintah Indonesia dengan Timor Leste.
Dua DPO Poso Nyerah ke Kopassus
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 23 Februari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Barangkali sudah lelah pindah-pindah, dua Daftar pencarian Orang (DPO) Poso kembali menyerahkan diri, Jumat (23/2) pagi. Keduanya adalah Agus Jenggot dan Rizal alias Inong.
Komisi Kebenaran: KKP Dinilai Tak Hasilkan Sesuatu yang Berarti
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 Februari 2007
Jakarta, Kompas - Rapat dengar pendapat terbuka yang digelar Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste, Senin (19/2) hingga Rabu lalu di Bali, dinilai tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Acara itu bahkan dapat mencoreng Indonesia serta Timor Leste di mata internasional.
Dukungan Kasus Munir Meluas ke Australia
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 Februari 2007
JAKARTA (SINDO) â?? Dukungan internasional terhadap upaya pengungkapan misteri kematian pejuang HAM Munir makin meluas.Setelah Belanda, Swedia, Amerika Serikat, kali ini dukungan datang dari Australia.
Jompo Eks Tapol PKI: Selamat Tinggal PDIP
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 21 Februari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Sebanyak 20 orang tua yang mengaku eks tahanan politik PKI zaman Orde Baru, berbondong-bondong mendatangi Fraksi PDIP di gedung DPR, Senayan, Rabu siang tadi (21/2). Mereka didampingi aktivis Kontras.
Janda Munir akan Road Show ke Australia
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 21 Februari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Istri mendiang pejuang HAM Munir, Suciwati, berencana akan berangkat menuju Australia, malam ini (Rabu, 21/2). Ia didampingi Koordinator Kontras, Usman Hamid. Keberangkatan mereka disponsori oleh LSM Indonesian Solidarity.
Jika Tak Usut Kematian Munir, SBY-JK Akan Habis
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 Februari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Pemerintahan SBY-JK harus menunjukan konsistensinya dalam menyelesaikan kasus tewasnya aktivis HAM Munir. Jika tidak, dalam Pilpres 2009 mendatang, keduanya akan â??habisâ??. Rakyat tidak akan memilih lagi.
Pidana Pelapor Palsu Perlu Dipertahankan
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 Februari 2007
JAKARTA (SINDO) â?? Praktisi Hukum Adnan Buyung Nasution menegaskan bahwa ancaman hukuman pidana maksimal tiga tahun penjara atas pelaporan palsu harus dipertahankan dari draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor).
Kasus Munir, Pemerintah dan DPR Jangan Bohongi Publik
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 Februari 2007
JAKARTA, KOMPAS--Komite Solidaritas Untuk Munir (Kasum) kembali mempertanyakan sikap pemerintah, yang sampai sekarang belum menindaklanjuti lima butir rekomendasi DPR untuk menuntaskan dan mengungkap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.
Kasus Talang Sari:Pernyataan Danrem tak Dukung HAM
Sumber: LAMPUNGPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 20 Februari 2007
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pernyataan Komandan Korem (Danrem) 043/Gatam (Garuda Hitam) yang dilansir sebuah harian yang terbit di Jawa Tengah edisi tanggal 16 Februari 2007 tentang kasus Talang Sari tidak mendukung hak asasi manusia (HAM).
Pasal 13 RUU Tipikor Rawan Kriminalisas
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 20 Februari 2007
JAKARTA (SINDO) â?? Pasal 13 dalam draf Rancangan Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) dinilai rentan terhadap kriminalisasi saksi atau pelapor tindak pidana korupsi.
Kontras Adukan Danrem 043 Garuda Hitam ke Panglima TNI
Sumber: REPUBLIKA ONLINE | Tgl terbit: Senin, 19 Februari 2007
Jakarta-RoL--Kontras mengadukan Komandan Korem (Danrem) 043 Garuda Hitam Lampung Kolonel (Inf) Bambang Gandhi S ke Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto karena melakukan tindakan intimidasi kepada masyarakat yang ingin mencari keadilan masalah pelanggaran HAM di Talangsari, Lampung.
Perpres Harus Selesai Satu Bulan
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Senin, 19 Februari 2007
JAKARTA (SINDO) â?? Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mengharapkan Peraturan Presiden (Perpres) pelaksanaan Undang- Undang (UU) No 34/2004 tentang TNI diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan.
PKB Tak Soalkan Keterlambatan Perpres Bisnis TNI
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Minggu, 18 Februari 2007
JAKARTA (SINDO) â??Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, cepat atau lambat pembuatan sebuah peraturan bukan ukuran.Yang terpenting adalah kualitas dan implementasi aturan tersebut.
Tentara Bisa Terjerembab Bisnis Kotor
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Sabtu, 17 Februari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Bisnis militer sangat terkait dengan potret penegakan hak asasi manusia (HAM) di suatu negara. Hasil penelitian Human Rights Watch (HRW), LSM yang mempromosikan penegakan HAM di seluruh dunia, menunjukkan tentara berbisnis akan berdampak langsung pada lunturnya profesionalisme.
Bisnis Militer Berdampak Pelanggaran Hak Asasi
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 17 Februari 2007
JAKARTA -- Bisnis militer yang telah berjalan sekian lama di negeri ini ternyata berdampak luas pada penegakan hak asasi manusia. "Mayoritas bisnis yang dilakukan militer selalu berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia," kata Charmain Mohamed, peneliti dari Human Rights Watch Amerika Serikat (HRW-USA), kepada wartawan di kantor Kontras, Jakarta, kemarin.
Bisnis Militer Hambat Penegakan HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 17 Februari 2007
Jakarta, Kompas - Tidak konsistennya elite sipil dan lambatnya reformasi hukum membuat Tentara Nasional Indonesia sampai sekarang tetap terjun ke dunia bisnis. Padahal, kondisi ini amat membahayakan penegakan hak asasi manusia dan dapat melunturkan profesionalisme TNI.
Kontras Minta Bisnis Militer Segera Dihapus
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Sabtu, 17 Februari 2007
[JAKARTA] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pelaksanaan UU No 34 / 2004 tentang TNI. Dengan adanya Perpres tersebut, maka penghapusan bisnis militer sesuai target, yakni pada tahun 2009, dapat terlaksana.
Danrem Garuda Hitam Minta LSM tak Ungkit Kasus Talang Sari
Sumber: MEDIA-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 17 Februari 2007
BANDAR LAMPUNG--MIOL: Komandan Komando Resor Milter (Korem) 043 Garuda Hitam Kolonel Bambang S. Gandhi mengingatkan organisasi masyarakat atau LSM dan berbagai lembaga untuk tidak lagi mengungkit-ungkit kasus Talang Sari.
Bisnis Militer Berdampak Pelanggaran Hak Asasi
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 17 Februari 2007
JAKARTA -- Bisnis militer yang telah berjalan sekian lama di negeri ini ternyata berdampak luas pada penegakan hak asasi manusia. "Mayoritas bisnis yang dilakukan militer selalu berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia," kata Charmain Mohamed, peneliti dari Human Rights Watch Amerika Serikat (HRW-USA), kepada wartawan di kantor Kontras, Jakarta, kemarin.
Kasus Penculikan: Keluarga Meminta Hukum Harus Adil...
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 16 Februari 2007
Apakah Yani masih hidup atau sudah meninggal, itu suratan Tuhan. Yang penting, hukum harus adil sehingga harus ada yang dapat menjelaskan dan bertanggung jawab atas nasib Yani," kata Toeti Koto (71) dengan bergetar saat ditemui di rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (14/2).
Kontras Sesalkan Lambannya Penerbitan Perpres Bisnis TNI
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 16 Februari 2007
Jakarta - Komisi Orang Hilang dan Kekerasan (Kontras) menyesalkan lambatnya Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden tentang Tim Nasional Transformasi Bisnis TNI. Pemerintah justru mempersulit upaya penghapusan bisnis militer, menghambat reformasi TNI dan penegakan HAM.
Kontras Sesalkan Lambatnya Penerbitan Perpres Pelaksanaan UU TNI
Sumber: REPUBLIKA ONLINE | Tgl terbit: Jumat, 16 Februari 2007
Jakarta-RoL--Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan lambatnya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pelaksanaan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, sehingga mempersulit penghapusan bisnis militer.
Pengadilan Ad Hoc Jadi Momentum Penegakan HAM
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 16 Februari 2007
Ketua YLBI Patra M Zen menunggu komitmen Ketua DPR Agung Laksono segera memberikan rekomendasi Komisi III DPR (hukum dan HAM) ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Awal Tahun, TNI Vs Polri Sudah 3 Kali
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
Rakyat Merdeka. Bentrok antara oknum TNI dengan Polri tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Komisi untuk Orang Hilang dan Anti kekerasan (Kontras) mencatat dalam tahun 2007 ini saja sudah tiga kali bentrokan berdarah antara kedua korps aparat itu terjadi. Tiga kejadian itu menambah panjang daftar bentrok antara TNI-Polri pada 2006 yang terjadi 11 kali dengan menewaskan empat orang aparat dan 13 lainnya terluka.
legislasi: LSM Desak Pemerintah Lupakan RUU Kamnas
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
Jakarta, Kompas - Lembaga swadaya masyarakat, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, serta Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, mendesak pemerintah melupakan saja dan tidak melanjutkan ide penyusunan Rancangan Undang- Undang tentang Keamanan Nasional.
Komisi Independen Harus Mulai Dikurangi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
Jakarta, Kompas - Pemerintah secara perlahan harus mulai mengurangi komisi negara independen yang selama ini dinilai tidak efektif. Namun, untuk komisi lain yang masih dibutuhkan, standarnya harus ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas anggotanya dan penerapan etika yang tinggi.
Pemerintah Diminta Tak Prioritaskan Aturan Keamanan Nasional
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
JAKARTA -- Sejumlah organisasi nonpemerintah menolak isi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang kini sudah dilimpahkan pembahasannya ke Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Mereka justru meminta pemerintah memprioritaskan pembahasan tiga undang-undang yang masih terkait. Ketiga undang-undang itu adalah Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Perbantuan Pasukan, dan Undang-Undang Penetapan Kondisi Darurat.
Pemerintah Diminta Tak Prioritaskan Aturan Keamanan Nasional
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
JAKARTA -- Sejumlah organisasi nonpemerintah menolak isi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang kini sudah dilimpahkan pembahasannya ke Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Mereka justru meminta pemerintah memprioritaskan pembahasan tiga undang-undang yang masih terkait. Ketiga undang-undang itu adalah Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Perbantuan Pasukan, dan Undang-Undang Penetapan Kondisi Darurat.
Rekaman Dokumentasi Garuda Diputar di Sidang Istri Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
Jakarta - Dokumentasi milik televisi SBS Australia berjudul Garuda's Deadly Upgrade diputar dalam sidang gugatan istri mendiang Munir, Suciwati, kepada PT Garuda Indonesia.
Kontras Curigai Kapolri-Menkum Politik Dagang Sapi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
Jakarta - Terkait pemindahan penahanan mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Suyitno Landung ke Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua, Kontras mencurigai sedang terjadi politik dagang sapi antara Kapolri Jenderal Pol Sutanto dengan Menkum HAM Hamid Awaluddin.
YLBHI: Harusnya RUU Perbantuan Militer, Bukan RUU Kamnas
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
Jakarta - YLBHI mengusulkan RUU Keamanan Nasional diubah menjadi RUU Perbantuan Militer. Tugas pokok keamanan nasional tetap di tangan polisi, militer hanya membantu.
Pemerintah Diminta Tak Prioritaskan Aturan Keamanan Nasional
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
JAKARTA -- Sejumlah organisasi nonpemerintah menolak isi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang kini sudah dilimpahkan pembahasannya ke Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Mereka justru meminta pemerintah memprioritaskan pembahasan tiga undang-undang yang masih terkait. Ketiga undang-undang itu adalah Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Perbantuan Pasukan, dan Undang-Undang Penetapan Kondisi Darurat.
Seleksi Anggota Komnas HAM Diminta Terbuka
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 Februari 2007
JAKARTA -- Proses seleksi calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diminta terbuka. Panitia seleksi harus mengumumkan ke publik perihal kriteria kualitas dan integritas setiap calon.
Pelanggaran HAM: DPR Akan Gelar Pertemuan Segitiga Terkait Penculikan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 Februari 2007
Jakarta, Kompas - Untuk menuntaskan proses penyidikan kasus penculikan aktivis prodemokrasi tahun 1998, Rapat Komisi III DPR, Selasa (13/2), menyepakati menggelar pertemuan segitiga dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta Kejaksaan Agung.
Seleksi Anggota Komnas HAM Diminta Terbuka
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 Februari 2007
JAKARTA -- Proses seleksi calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diminta terbuka. Panitia seleksi harus mengumumkan ke publik perihal kriteria kualitas dan integritas setiap calon.
Komisi III DPR Kecewakan Keluarga Korban Penculikan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 12 Februari 2007
JAKARTA, KOMPAS -- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan anggota keluarga para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mendesak Komisi III DPR RI untuk bersikap tegas terhadap "pembangkangan", yang mereka nilai telah dilakukan Jaksa Agung dengan menolak meneruskan penyidikan kasus penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis tahun 1997-1998.
Kejagung Belum Temukan Bukti Baru Kasus Munir
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 10 Februari 2007
Rencana Kejaksaan Agung untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang memvonis vonis dua tahun penjara pada pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto, karena memakai dokumen palsu, masih disiapkan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga di Jakarta, Jumat
Pelanggaran HAM: Korban Talangsari Kecewa
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 10 Februari 2007
Jakarta, Kompas - Korban kasus pelanggaran hak asasi manusia Talangsari, Lampung, dan keluarganya kecewa atas sikap Komisi Nasional HAM, yang dinilai lamban menangani kasus itu. Mereka menilai Komnas HAM tak memiliki kesungguhan hati untuk mengungkapkan tragedi dugaan pembantaian ribuan rakyat di dusun Cihideung, Talangsari.
Koordinator Kontras:Kasus Talangsari Pelanggaran HAM Berat
Sumber: LAMPUNGPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 09 Februari 2007
SEKAMPUNG UDIK (Lampost): Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, minta pemerintah menuntaskan Tragedi Talangsari, 8 Februari 1989 silam. Pasalnya, hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tragedi di Lampung Timur (dulu Lampung Tengah) merupakan pelanggaran HAM berat.
Belanda Tak Mau Campuri Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 09 Februari 2007
Jakarta - Kematian aktivis HAM Munir di atas pesawat Garuda jurusan Jakarta-Amsterdam 2 tahun lalu masih ditelisik. Pemerintah Belanda menyatakan tidak akan ikut campur dalam menyelesaikan masalah tersebut.
18 Tahun Talangsari
Sumber: LAMPUNGPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 Februari 2007
HARI ini kasus Talangsari diperingati di Lapangan Sidoarjo, Lampung Timur. Selain tablig akbar, ada diskusi publik yang digelar untuk memaknai peristiwa berdarah pada tanggal 6--7 Februari 1989 itu. Ada pembicara dari Kontras (Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), anggota DPR, serta LBH, dan kesaksian korban.
Penculikan: DPR Meminta Presiden Perintahkan Jaksa Agung
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 Februari 2007
Jakarta, Kompas - Ketua DPR Agung Laksono meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk menuntaskan kasus penculikan 13 aktivis tahun 1998.
Hak Asasi Manusia: 23 Bakal Calon Anggota Komisioner HAM Gugur
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 08 Februari 2007
Jakarta, Kompas - Sebanyak 23 dari 178 bakal calon anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan gagal dalam tahap seleksi administrasi karena tidak melengkapi persyaratan, seperti tidak menyertakan surat rekomendasi dan makalah.
Kontras Desak Polri Fokus Selidiki Hubungan Telepon Pollycarpus
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 Februari 2007
Jakarta - Polri diminta Kontras tidak mengalihkan penyelidikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir ke persoalan otopsi organ tubuh Munir. Seharusnya Polri sudah maju untuk menyelidiki siapa pelaku utama atau aktor intelektual pembunuhan: penyelidikan isi percakapan Pollycarpus dengan Muchdi PR.
Singapura Tawarkan Kerjasama
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 07 Februari 2007
Rakyat Merdeka. Makin banyak saja pihak yang memberi jalan baru untuk mengungkap kasus kematian Munir. Setelah Biro Federal Amerika (FBI) memberi lampu hijau, pemerintah Singapura ternyata juga menawarkan bantuan. Ini terkait upaya untuk membuka rekaman kamera bandara (CCTV) Changi tempat dimana Munir sempat transit.
Komnas HAM Didesak Umumkan Nama
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 07 Februari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Keluarga korban kasus Talangsari, Tanjung Priok Mei 1998, penculikan aktivis, tragedy semanggi I & II, tragedi 1965 dan Kontras, meminta panitia seleksi anggota Komnas HAM periode 2007-2012 segera mengumumkan hasil seleksi.
Kontras Desak Polri Fokus Selidiki Hubungan Telepon Pollycarpus
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 Februari 2007
Jakarta - Polri diminta Kontras tidak mengalihkan penyelidikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir ke persoalan otopsi organ tubuh Munir. Seharusnya Polri sudah maju untuk menyelidiki siapa pelaku utama atau aktor intelektual pembunuhan: penyelidikan isi percakapan Pollycarpus dengan Muchdi PR.
Mengusir Raja Racun dari Sumur
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 Februari 2007
FAIRFAX -- Arsenik telah membuat Indonesia kehilangan Munir, tokoh pejuang hak asasi manusia. Munir dibunuh dengan racun para raja itu dalam perjalanan menuju Belanda. Dalam cairan lambungnya ditemukan 82,8 miligram arsenik per liter, yang amat mematikan bagi manusia.
Polisi Minta Sisa Hasil Otopsi Munir di Belanda
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 Februari 2007
JAKARTA -- Polisi meminta hasil otopsi organ tubuh Munir yang masih berada di Belanda kemarin. Permintaan itu disampaikan Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto kepada Menteri Kehakiman Belanda Ernst Hirst Ballin didampingi Duta Besar Belanda Nicolaus van Dam.
18 Tahun Kasus Talangsari:YLBHI-Kontras Gelar Takbir Akbar
Sumber: LAMPUNGPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 Februari 2007
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LBH Bandar Lampung bekerja sama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Komite Solidaritas untuk Kasus Munir (Kasum) akan menggelar tablig akbar memperingati 18 tahun peristiwa Talangsari di Lapangan Sidoarjo, Lampung Timur, Kamis (8-2).
Kapolri ke Kedubes Belanda Cari Novum Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 Februari 2007
Jakarta - Pencarian novum (bukti baru) kasus kematian aktivis HAM Munir masih dilakukan Polri. Kapolri Jenderal Pol Sutanto pun mendatangi Kedubes Belanda di Jakarta.
FBI Periksa Organ Tubuh Munir
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 06 Februari 2007
JAKARTA - Biro Penyelidik Federal (FBI) akan memeriksa organ tubuh aktivis hak asasi manusia, Munir. Pemeriksaan ini untuk memastikan jenis racun, waktu racun masuk, dan melalui medium apa racun masuk ke tubuh Munir. "Jadi akan diperiksa lagi dengan teknologi mereka," kata Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto di Jakarta kemarin.
Suciwati Minta Percakapan Telepon Segera Dibuka
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Senin, 05 Februari 2007
JAKARTA -- Suciwati, istri aktivis hak asasi manusia Munir, mempertanyakan perkembangan hasil penyelidikan polisi seputar kasus pembunuhan bekas Koordinator Kontras itu. "Sekarang hal penting yang harus dilakukan polisi adalah segera membuka bukti percakapan telepon," katanya ketika dihubungi Tempo kemarin.
Jenazah Munir Akan Diotopsi Kembali
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 03 Februari 2007
Jenazah Munir akan diotopsi kembali dalam rangka menguak tuntas pembunuhan terhadap dirinya. Amerika Serikat akan membantu penuh upaya itu. Selain itu, Polri juga akan diberi kesempatan untuk memeriksa tahanan teroris AS, Hambali. Demikian disampaikan Kepala Bidang Penerangan Umum Polri Komisaris Besar
FBI Izinkan Polri Periksa Hambali
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 03 Februari 2007
Selain soal Hambali, FBI memberikan bantuan teknis kepada Polri dalam upaya mengungkap kematian aktivis hak asasi manusia, Munir, antara lain di bidang teknologi-informasi serta bidang forensik untuk memeriksa organ tubuh Munir.
Organ Munir Diperiksa Ulang FBI
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 02 Februari 2007
Jakarta - Polri berharap mendapatkan bukti baru (novum) yang bisa digunakan untuk menuntaskan kasus Munir. Organ tubuh aktivis HAM itu akan diperiksa ulang oleh FBI.
Pembunuhan Munir: Suciwati Ajukan 17 Bukti Kelalaian Garuda
Sumber: KCM | Tgl terbit: Jumat, 02 Februari 2007
Jakarta, Kompas - Istri pejuang hak asasi manusia Munir, Suciwati, mengajukan 17 bukti berupa dokumen dan kesaksian yang menunjukkan ketidakprofesionalan PT Garuda Indonesia. Suciwati juga menyerahkan rekaman audiovisual yang menguatkan indikasi "ketidaklaziman" tentang keberadaan Pollycarpus Budihari Priyanto di pesawat yang ditumpangi Munir.
Suciwati Serahkan Bukti Gugatan Garuda
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 02 Februari 2007
JAKARTA -- Tim pengacara Suciwati menyampaikan alat bukti surat dan audiovisual dalam sidang gugatan perdata terhadap PT Garuda Indonesia. Dalam sidang yang dipimpin hakim Andriani Nurdin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin, tim itu mengajukan 17 bukti dan bukti tambahan yang mengakibatkan kematian Munir, aktivis hak asasi manusia.
Suciwati Beberkan 17 Bukti Borok Garuda Indonesia
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Februari 2007
Jakarta - Sidang gugatan istri mendiang Munir, Suciwati, terhadap PT Garuda Indonesia memasuki agenda pembuktian. 17 Barang bukti berupa dokumen tertulis dan audio visual pun diajukan.
Kasus Pelanggaran HAM: Kontras dan Ikohi Kecewa terhadap Jaksa Agung dan DPR
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Februari 2007
[JAKARTA] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) kecewa terhadap DPR dan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, terkait kegagalan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Ditagih Korban Priok, Panitera Konsultasi ke Kepala PN Jakarta Pusat
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 31 Januari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan konsultasi terlebih dahulu, sebelum mengabulkan permohonan penetapan eksekusi putusan kompensasi para korban pelanggaran HAM Tanjung Priok.
DPR & Jaksa Agung Sama-sama Double Standard
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 30 Januari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dituding dobel standar dalam penyelesaikan kasus penghilangan paksa aktivis 97-98.
KSAU Siap Digugat dalam Kasus Rumpin
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 30 Januari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Herman Prayitno mengaku bahwa kelakuan over acting anak buahnya yang mengakibatkan warga kampung Cikoleang, Rumpin, Kabupaten Bogor tertembak dan luka-luka adalah tindakan yang salah.
Warga Datangi Markas Angkatan Udara
Sumber: TEMPO | Tgl terbit: Selasa, 30 Januari 2007
JAKARTA - Sebanyak 15 warga Sukamulya, Rumpin, Bogor, meminta TNI Angkatan Udara bersikap tegas dalam penyelesaian kasus tanah yang sempat menimbulkan konflik. Kemarin mereka mendatangi Markas Angkatan Udara untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut, dengan didampingi staf dari lembaga swadaya masyarakat Kontras.
Kasus Orang Hilang, Jaksa Agung Dicecar Komisi III
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 29 Januari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Rapat kerja Komisi 3 dengan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh Senin ini (29/1) berlangsung cukup memanas. Anggota Komisi 3 mencecar setiap jawaban yang dilontarkan Jaksa Agung, perihal kasus orang hilang.
Pedagang Blok M Square Unjuk Rasa
Sumber: TEMPO | Tgl terbit: Senin, 29 Januari 2007
JAKARTA -- Sebanyak 250 pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Blok M unjuk rasa di depan gedung Jakarta Convention Center kemarin sekitar pukul 14.00 WIB.
KOMPAS Berencana Temui Pimpinan Umum Kompas
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 26 Januari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS) hari ini (Jumâ??at, 26/1) berencana mengunjungi kediaman Pimpinan Umum harian Kompas Jakob Oetama, di Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan.
Kasus Orang Hilang Buntu, Keluarga Korban Mengadu ke F-PG
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 26 Januari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Fraksi Partai Golkar DPR hari ini (Jumat, 26/1) kedatangan tamu dari pengurus Komunitas Korban dan Keluarga Korban Penghilangan Paksa tahun 1997-1998, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi), dan Kontras.
Kasus Munir Gelap, Citra HAM Indonesia Jadi Taruhan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 26 Januari 2007
Jakarta - Pemerintah kembali menegaskan komitmen menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Penyelesaian kasus Munir menjadi taruhan untuk menyelamatkan muka Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.
Minim Progress, Istri Munir Datangi Mabes Polri Lagi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 26 Januari 2007
Jakarta - Untuk kesekian kalinya, istri mendiang aktivis HAM Munir, Suciwati, mendatangi Mabes Polri. Dia kembali mempertanyakan kelanjutan kasus suaminya yang minim kemajuan.
Kabareskrim Polri Pimpin Tim Usut Kasus Munir
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Jumat, 26 Januari 2007
Sejumlah aktivis Kontras dan keluarga korban berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/1). Mereka menuntut pemerintah agar segera menuntaskan masalah penculikan dan pembunuhan sejumlah aktivis termasuk tokoh HAM Munir. [Pembaruan/YC Kurniantoro]
FBI Bantu Pemeriksaan Organ Tubuh Munir
Sumber: KCM | Tgl terbit: Jumat, 26 Januari 2007
WASHINGTON, KAMIS- Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat memberikan bantuan teknis kepada Indonesia dalam upaya mengungkap kematian aktivis HAM, Munir, antara lain di bidang teknologi informasi serta bidang forensik untuk memeriksa organ tubuh Munir, demikian diungkapkan Kapolri Jenderal Sutanto. "Ini kerjasama bidang teknis, bukan kerjasama di bidang penyidikan.
Selamat Datang Konvensi Orang Hilang!
Sumber: KCM | Tgl terbit: Kamis, 25 Januari 2007
Setelah bertahun-tahun diperjuangkan, PBB mengesahkan perangkat hukum internasional yang baru, Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, disingkat Konvensi Antipenghilangan Paksa atau Konvensi Orang Hilang. Di Amerika Latin, orang hilang disebut desaparecidos.
Usut Kasus Munir, Polisi Bentuk Tim Baru
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 25 Januari 2007
JAKARTA -- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim baru untuk mengusut kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir. Tim ini bekerja untuk membuat bahan peninjauan kembali yang akan diajukan oleh Kejaksaan Agung. "Saya yang memimpin langsung," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Dahuri kemarin di kantornya.
M-16 di Poso dari Luar Negeri, Bukan Milik TNI
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 24 Januari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. TNI membantah, senjata-senjata yang digunakan warga Poso, dalam baku tembak dengan aparat Kepolisian beberapa waktu lalu, milik TNI.
Tim Baru Kasus Munir Dibantu FBI
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 24 Januari 2007
Jakarta - Penyelidikan kasus kematian aktivis Munir terus berlanjut. Tim baru pun dibentuk dengan menggandeng Federal Bureau of Investigation (FBI). Bukti-bukti baru pun ditemukan.
Kabareskrim Pimpin Investigasi Kematian Munir
Sumber: REPUBLIKA ONLINE | Tgl terbit: Rabu, 24 Januari 2007
JAKARTA --- Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Irjen Bambang Hendarso Dahuri, mengatakan kerja sama penyidikan Polri dengan Federal Bureau Investigation (FBI) memberikan hasil positif.
Kasus Rumpin: Pria Kampung Cikoleang Bersembunyi
Sumber: KCM | Tgl terbit: Rabu, 24 Januari 2007
Bogor, Kompas - Akibat bentrokan antara warga dan aparat TNI Angkatan Udara, Senin lalu, di Kampung Cikoleang, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, sebagian besar kaum laki-laki kampung tersebut menghilang dari rumah masing- masing. Sepanjang Selasa (23/1) kesunyian kampung tersebut semakin terasa, terutama setelah hujan turun.
Kejagung Bisa Minta Presiden Tekan BIN
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 23 Januari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Kejaksaan Agung diminta mengajukan permohonan kepada presiden agar menekan dan memerintahkan Badan Intelijen Negara (BIN) bekerja sama dengan kejaksaan untuk membongkar kasus kematian Munir.
Poso Kembali Membara, Kalla Diminta Bertanggung Jawab
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 23 Januari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Sejumlah LSM yang tergabung dalam Pokja Poso seperti Kontras, PBHI, HRWG dan Imparsial, menilai pemerintah gagal dalam menyelesaikan konflik di Poso, Sulawesi Tengah.
"PK Pollycarpus Perlu Beberapa Bukti Baru"
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 Januari 2007
JAKARTA - Kejaksaan Agung diminta mengumpulkan lebih dari satu bukti baru (novum) untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kasus Pollycarpus Budihari Priyanto. Bukti-bukti baru itu untuk mengungkap lebih jelas terbunuhnya aktivis hak asasi manusia Munir.
Suciwati Datangi Kejagung
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 22 Januari 2007
Jakarta - Istri aktivis HAM Munir, Suciwati, menemui Jampidum Abdul Hakim Ritonga di Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2007). Kedatangan Suci untuk menanyakan apa yang sudah dilakukan Kejagung terkait kasus Pollycarpus.
Dewan Revolusi -Kontras: Cuma Manuver Purnawirawan Militer
Sumber: LAMPUNGPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Januari 2007
JAKARTA (Lampost): Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai isu Dewan Revolusi hanya bagian manuver purnawirawan TNI untuk menunjukkan eksistensi mereka.
Suciwati Bantu Tim Kasus Pollycarpus
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Januari 2007
JAKARTA -- Suciwati, istri aktivis hak asasi manusia Munir, menyatakan akan membantu tim Kejaksaan Agung yang sedang menyiapkan permohonan peninjauan kembali kasus Pollycarpus Budihari Priyanto. "Kami akan memberikan masukan kepada tim," ujar Suciwati saat dihubungi Tempo tadi malam. Suciwati optimistis, dengan terbentuknya tim ini, kasus pembunuhan suaminya akan terungkap. "Meski selama ini kerja penyidik lambat."
Pembunuhan Munir: Kejagung Bentuk Tim untuk Teliti Putusan MA
Sumber: KCM | Tgl terbit: Jumat, 19 Januari 2007
Jakarta, Kompas - Jaksa mantap mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto, yang menjatuhkan vonis dua tahun penjara karena terbukti menggunakan surat palsu.
Kejagung Bentuk Tim untuk Ajukan PK Pollycarpus
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 Januari 2007
Jakarta - Kejaksaan Agung akan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) atas perkara Pollycarpus Budihari Priyanto. Tim untuk mempersiapkan pengajuan PK sudah dibentuk.
Kontras: Dewan Revolusi Cuma Unjuk Eksistensi Purnawirawan TNI
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 Januari 2007
Jakarta - Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai isu dewan revolusi hanya sebagai bagian manuver para purnawirawan TNI untuk menunjukkan eksistensi mereka.
Presiden Bantah Hanya Berwacana dan Beretorika
Sumber: KCM | Tgl terbit: Selasa, 16 Januari 2007
Gorontalo, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintahan yang dipimpinnya selama ini tidak hanya berwacana, apalagi sekadar beretorika. Pemerintah justru telah membuktikan komitmennya bagi peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia
Kontras Sesalkan Polri Gunakan Senjata
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Senin, 15 Januari 2007
[JAKARTA] Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) menyesalkan tindakan Polri menggunakan kekuatan senjata api dalam menangkap orang dalam daftar pencarian orang (DPO) di Poso, Kamis (12/1). Seharusnya Polri melakukan langkah-langkah proteksi untuk mengamankan pihak yang juga merupakan saksi kunci terhadap peristiwa teror yang terus berlangsung di Poso.
Kasus HAM Indonesia Masih Gelap:"Dilihat dulu apa maksud kunjungan mereka."
Sumber: TEMPO | Tgl terbit: Senin, 15 Januari 2007
JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendukung penyelidikan dan penelitian oleh pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan berkunjung ke Indonesia. Upaya itu diharapkan membawa angin segar bagi pengungkapan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Presiden Minta Stabilitas Poso Tidak Terganggu:Penemuan puluhan senjata dipertanyakan.
Sumber: TEMPO | Tgl terbit: Sabtu, 13 Januari 2007
JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap stabilitas keamanan di Poso, Sulawesi Tengah, tidak terganggu oleh penangkapan tersangka pelaku teror dan insiden pengeroyokan polisi. "Jangan sampai keamanan yang sudah mulai membaik kemudian rusak lagi," kata juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng, kepada wartawan di Bandar Udara Halim Perdanakusuma sebelum berangkat mendampingi Presiden ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Filipina kemarin.
Penilaian Kontras: Penyelesaian Poso Makin Sulit
Sumber: REPUBLIKA ONLINE | Tgl terbit: Sabtu, 13 Januari 2007
JAKARTA --- Koordinator LSM Kontras, Usman Hamid, menyesalkan penangkapan polisi terhadap tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO) Poso yang menggunakan kekerasan berlebihan. Cara ini tak menunjukkan jati diri Polri yang seharusnya mengedepankan persuasif. Kekerasan bersenjata justru menunjukkan doktrin militerisme masih melekat. Menurut Usman, ada empat pedoman Polri dalam penggunaan senjata.
Polri Tetap Lanjutkan Penangkapan
Sumber: KCM | Tgl terbit: Sabtu, 13 Januari 2007
Jakarta, Kompas - Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Sutanto menegaskan bahwa Operasi Raid di Poso akan diteruskan untuk membekuk semua buronan dari serangkaian peristiwa konflik di Poso. Pasca- insiden dalam penggerebekan Kamis lalu, polisi akan berusaha membuat situasi lebih kondusif, tetapi bukan berarti operasi dihentikan sementara.
Kontras: Senjata Organik Dalam Penggerebekan Poso Milik TNI/Polri
Sumber: RAKYATMERDEKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 12 Januari 2007
Jakarta, Rakyat Merdeka. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban (Kontras) menyayangkan operasi yang dilakukan Densus 88 Anti-teror di Poso, kemarin (11/1), yang menewaskan dua warga.
Pedagang Blok M Akan Gugat Pemerintah Jakarta
Sumber: TEMPO interaktif | Tgl terbit: Jumat, 12 Januari 2007
Koalisi pembela pedagang Pasar Blok M akan menggugat Pemerintah DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya. Mereka meminta pemerintah membatalkan harga pembelian kios di pasar yang kini menjadi pusat perbelanjaan Blok M Square itu.
Kontras Minta Presiden Segera Ganti Kepala BIN
Sumber: suarapembaruan.com | Tgl terbit: Jumat, 12 Januari 2007
[JAKARTA] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono segera mengganti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar. Langkah ini diperlukan dalam upaya memperbaiki citra dan kiprah BIN yang rendah dan semakin merosot. Demikian disampaikan Koordinator Kontras, Usman Hamid di Jakarta, Kamis (11/1).
Pembunuhan Munir: PT Garuda Dinilai Langgar PP
Sumber: KCM | Tgl terbit: Jumat, 12 Januari 2007
Jakarta, Kompas - PT Garuda Indonesia dinilai telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 dan konvensi internasional tentang penerbangan. Hal tersebut terlihat dari keberadaan Pollycarpus Budihari Priyanto dalam pesawat GA 974 Jakarta-Singapura yang juga ditumpangi Munir. Pollycarpus menumpang pesawat tersebut secara melawan hukum karena terbukti menggunakan surat palsu.
KILAS POLITIK & HUKUM
Sumber: KCM | Tgl terbit: Jumat, 12 Januari 2007
Sekretaris Eksekutif Komite Solidaritas untuk Munir Usman Hamid menyambut baik wacana pergantian kepala Badan Intelijen Negara. Usman menilai akan jauh lebih baik jika di masa mendatang posisi itu diisi oleh mereka yang berlatar belakang sipil daripada tentara.
Komnas HAM: Korban Kontrak Politik dengan Calon Anggota
Sumber: KCM | Tgl terbit: Jumat, 12 Januari 2007
Jakarta, Kompas - Korban maupun keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia menyiapkan kontrak kerja HAM, yang nantinya akan diberikan kepada anggota Komisi Nasional HAM yang baru. Kontrak kerja itu terdiri dari delapan butir dengan pokok pikiran utama adalah desakan agar Komnas HAM memusatkan kerjanya pada proses pengungkapan kebenaran.
Kerusuhan Poso: Lima Nama di DPO Ditangkap, Tiga Warga dan Polisi Tewas
Sumber: KCM | Tgl terbit: Jumat, 12 Januari 2007
Polisi menyergap warga Poso yang termasuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, Kamis (11/1) pukul 06.30. Lima dari 29 warga yang ditetapkan dalam DPO itu ditangkap di dua rumah di Jalan Pulau Jawa, Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota. Seorang DPO, Dedi Parsan, tewas ditembak. Ia tertembak di lengan kanan dan kiri, serta menderita luka tusukan benda tajam. Penangkapan yang diwarnai tembak-menembak itu juga menewaskan warga lainnya
Gugatan Suciwati Tak Terkait Kasasi MA
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Januari 2007
Jakarta - Gugatan yang diajukan Suciwati terhadap manajemen PT Garuda Indonesia tidak terkait dengan putusan kasasi Pollycarpus.
"Lembaga Perlindungan Saksi Harus Segera Dibentuk"
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Januari 2007
JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Usman Hamid mendesak pemerintah segera membentuk lembaga perlindungan saksi. Menurut dia, pembentukan lembaga ini akan memberi harapan baru bagi pengungkapan siapa pembunuh Munir. "Paling tidak akan menumbuhkan keberanian bagi para saksi," ujarnya di Jakarta kemarin.
"Lembaga Perlindungan Saksi Harus Segera Dibentuk"
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Januari 2007
JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Usman Hamid mendesak pemerintah segera membentuk lembaga perlindungan saksi. Menurut dia, pembentukan lembaga ini akan memberi harapan baru bagi pengungkapan siapa pembunuh Munir. "Paling tidak akan menumbuhkan keberanian bagi para saksi," ujarnya di Jakarta kemarin.
Polri Dinilai Telanjur "Dienakkan": Bicarakan Fungsi Polisi Dahulu
Sumber: KCM | Tgl terbit: Kamis, 11 Januari 2007
Jakarta, Kompas - Dosen Ilmu Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Bambang Widodo Umar, menilai kekhawatiran penempatan Polri di bawah departemen tertentu yang akan menjadikan mereka rentan dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh kekuatan politik atau partai politik tertentu adalah tidak benar.
Kalender Politik Januari-Maret 2007: Sebuah Awal yang Tak Menggembirakan
Sumber: KCM | Tgl terbit: Kamis, 11 Januari 2007
Tahun 2007 baru lewat 11 hari. Harapan optimisme menyongsong tahun 2007 meredup. Petaka dan bencana ternyata masih akrab dengan kita. Tanah longsor dan banjir menerpa. Kapal Motor Senopati Nusantara karam. Pesawat AdamAir jatuh dan belum diketahui keberadaannya. Manajemen haji 2007 semrawut!
Pembunuhan Munir: Opini Masyarakat Berpeluang Kondisikan PK
Sumber: KCM | Tgl terbit: Kamis, 11 Januari 2007
Jakarta, Kompas - Mantan hakim agung, Adi Andojo Soetjipto, menilai upaya peninjauan kembali terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan Pollycarpus Budihari Priyanto tidak terlibat dalam pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir masih berpeluang untuk bisa diterobos.
Mantan Anggota TPF Kasus Munir Diminta Blak-blakan ke Publik
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 Januari 2007
Jakarta - Mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir diminta buka mulut. Publik memerlukan informasi soal tewasnya aktivis HAM itu. DPR bisa dijadikan sarana.
Polri Harus Datangkan Ahli Racun dalam Gelar Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 Januari 2007
Jakarta - Gelar perkara atas kasus Munir akan dilakukan Mabes Polri. Polri perlu mendatangkan orang-orang yang berkompeten guna memuluskan kegiatan itu.
PK Kasus Munir Akan Mulus Jika Opini Rakyat Mengkristal
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 10 Januari 2007
Jakarta - Peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Pollycarpus tidak terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir akan berjalan dengan mulus apabila ada opini masyarakat yang mengkristal.
Pemerintahan: Semoga Ujungnya Bukan Revitalisasi
Sumber: KCM | Tgl terbit: Selasa, 09 Januari 2007
Seperti sudah menjadi pakem, setiap muncul sebuah persoalan yang menjadi perhatian luas masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk sebuah tim. Tentu saja, sebelum tim dibentuk, rangkaian rapat digelar. Nama tim lantas disesuaikan dengan persoalan yang hendak diuraikan dan diungkapkan secara benar.
"Rekaman Telepon Mestinya dari Awal"
Sumber: TEMPO | Tgl terbit: Selasa, 02 Januari 2007
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendukung rencana membawa rekaman telepon antara Pollycarpus Budihari Priyanto dan mantan pejabat Badan Intelijen Negara ke Amerika Serikat untuk diperiksa.
Kontras: Eksekusi Saddam Langgar HAM
Sumber: REPUBLIKA ONLINE | Tgl terbit: Selasa, 02 Januari 2007
JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, mengatakan, Indonesia harus membawa permasalahan hukuman mati atas Saddam Hussein kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebab, eksekusi yang dilakukan pada Hari Idul Adha, Sabtu (30/12), itu melanggar HAM mantan pemimpin Irak tersebut.
Kasus Munir: PK Perkara Munir Bisa Berdasar Kekhilafan Hakim
Sumber: KCM | Tgl terbit: Selasa, 02 Januari 2007
Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengambil langkah hukum tertentu sesuai undang-undang, termasuk melakukan terobosan hukum. Dalam perkara pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir, Jaksa Agung berpeluang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK. Hal itu disampaikan Usman Hamid dari Komite Aksi Solidaritas untuk Munir

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org