Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 92 Hasil Pencarian
1 All

Kematian Munir : POLISI AKAN TERUSKAN PENYELIDIKAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 23 Desember 2005
Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Sutanto kembali menegaskan komitmennya untuk mengungkap kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir. Polisi akan bekerja secara optimal meski menghadapi sejumlah hambatan. Hal itu diungkapkan Sutanto, Kamis (29/12), di sela-sela peringatan hari ulang tahun Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Veteran, Jakarta.
Kekerasan Terhadap Pers : SEJUMLAH LSM DAN ORGANISASI PERS MENGECAM KERAS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 22 Desember 2005
Sejumlah kalangan mengecam keras aksi pemukulan terhadap lima wartawan harian Indo Pos saat penyerbuan serta perusakan kantor redaksi surat kabar itu oleh sedikitnya 20 orang anggota masyarakat pada Selasa malam. Kecaman keras disampaikan Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
POLLY DIPIDANA 14 TAHUN PENJARA : Pelaku Lain Perlu Diusut agar Perkara Pembunuhan Munir Tuntas
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 21 Desember 2005
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/12), menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara bagi Pollycarpus Budihari Priyanto. Pollycarpus dinilai terbukti turut melakukan pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM, Munir, dan memalsukan surat.
Pembunuhan Munir : PEMERINTAH BELUM SERIUS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 29 November 2005
Pemerintah dinilai belum serius memulai penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia, Munir. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan tetap berkomitmen untuk terus mengungkap kasus ini.
Pembunuhan Munir : JAKSA TAK HADIRI SIDANG
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 29 November 2005
Sidang pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia Munir, yang rencananya digelar Senin (28/11) dengan agenda pembacaan tuntutan, terpaksa ditunda. Jaksa penuntut umum Domu F Sihite dan terdakwa, Pollycarpus Budihari Priyanto, tak hadir tanpa alasan yang jelas.
OPM PERLU DIAJAK DIALOG : Pemerintah Pusat Harus Pertegas Posisi MRP
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 23 November 2005
Pemerintah diperingatkan sesegera mungkin membuka kesempatan dialog seluas-luasnya dengan sejumlah elemen masyarakat Papua, seperti masyarakat adat, pelajar dan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, bahkan Organisasi Papua Merdeka.
Teror Poso : PRESIDEN HARUS BERI DUKUNGAN POLITIK KE POLRI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 22 November 2005
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menunjukkan dukungan politiknya kepada Kepolisian RI agar berani menangkap siapa pun yang terbukti menjadi pelaku dan otak aksi-aksi teror yang belakangan marak terjadi di Poso, Sulawesi Tengah.
AS, YAHUDI, DAN ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 19 November 2005
Pertengahan September 2005, wartawan "Kompas" Dedi Muhtadi bersama sembilan wartawan lainnya diundang Pemerintah Amerika Serikat untuk melihat kegiatan sukarelawan ("volunteerism") dan masyarakat madani ("civil society"). Selama dua minggu peserta diajak mengunjungi beberapa kota, antara lain Washington DC, New York, dan Tucson, Arizona. Laporannya dimuat di halaman ini dan halaman 34-40.
MUCHDI BERI KESAKSIAN : Sekelompok Pemuda Berkulit Gelap Menyerang Aktivis
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 18 November 2005
Mantan Kepala Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi PR mengaku tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan terdakwa kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto. Ia menyampaikan hal itu dalam kesaksiannya di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/11).
Kilas Politik & Hukum : PANGGIL PAKSA MANTAN PEJABAT BIN KE PERSIDANGAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 17 November 2005
Koordinator Kontras Usman Hamid mendesak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus pembunuhan aktivis HAM Munir memanggil paksa dua mantan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) ke pengadilan. Kesaksian mereka dibutuhkan untuk mengungkap aktor intelektual di balik pembunuhan Munir.
Tragedi Semanggi : TUJUH TAHUN SUDAH BERLALU, TETAPI PEMERINTAH BELUM PENUHI JANJINYA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 15 November 2005
Rangkaian peringatan tujuh tahun Tragedi Semanggi I terus berlanjut. Sedikitnya puluhan massa gabungan mahasiswa dan beberapa anggota keluarga korban Tragedi Semanggi I, Senin (14/11), berunjuk rasa di depan Kampus Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta.
Kasus poso : LIMA WARGA AKHIRNYA DIBEBASKAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 13 November 2005
Lima warga Poso yang ditangkap polisi dan TNI hari Sabtu (12/11) sore akhirnya dibebaskan. Polisi tidak menemukan bukti kuat mengenai keterlibatan kelima warga dalam kasus pembunuhan tiga siswi SMA Kristen Poso. Pembebasan kelima warga yang salah seorang di antaranya pensiunan Polisi Militer itu disampaikan Kepala Kepolisian Resor Poso Ajun Komisaris Besar Rudi Sufahriadi di Batalyon Infanteri 714/Sintuwu Maroso, Poso, Sabtu.
Keamanan : KEPALA POLRES POSO DIGANTI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 11 November 2005
Berbagai peristiwa kekerasan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, belakangan ini berujung pada penggantian Kepala Kepolisian Resor Poso. Penggantian itu ditandai serah terima dari Ajun Komisaris Besar Soleh Hidayat kepada penggantinya, Ajun Komisaris Besar Rudy Supahriadi.
BUPATI ANGGAP MASALAH DI POSO SOAL BIASA : Koordinator Kontras: Ini Pernyataan Tak Bermoral
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 11 November 2005
Bupati Poso Piet Inkiriwang menilai aksi-aksi teror yang terjadi selama ini di wilayahnya adalah masalah kecil dan tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menilai kasus teror, seperti peledakan bom dan pembunuhan, sudah biasa terjadi di Indonesia dan bukan hanya di wilayahnya. Pernyataan itu segera menuai kritik dari beberapa pihak.
Penanganan Terorisme : TNI AD BUAT DESK ANTITEROR DI SETIAP TINGKATAN TERITORIAL
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 09 November 2005
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Hotmangaradja Pandjaitan membenarkan pihaknya telah membentuk suatu organisasi ekstra struktural di setiap tingkatan komando teritorial, yang bertugas dan berfungsi sama seperti Desk Antiteror di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pembentukan KKR : KELAMBANAN PEMERINTAH MENUAI KRITIK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 07 November 2005
Kelambanan proses pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dijadwalkan sudah terbentuk pada 6 April lalu, kembali mengemuka dan mengundang sejumlah kritik. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menilai hal itu disebabkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Penegakan HAM : PEMBENTUKAN KKR MAKIN KEHILANGAN MOMENTUM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 24 Oktober 2005
Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kini semakin kehilangan momentumnya. Komisi yang seharusnya terbentuk paling lambat tujuh bulan lalu (6 April 2005), sampai sekarang tak kunjung dibentuk karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga memilih 21 nama yang akan menjadi anggota KKR.
Kilas Politik & Hukum : TNI DINILAI MASIH KEBAL HUKUM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 07 Oktober 2005
Ditinjau dari sisi penegakan hukum, reformasi TNI tujuh tahun terakhir belum membawa perubahan. TNI masih menggunakan pengaruhnya yang dominan di masa lalu sehingga perwira TNI yang diduga kuat sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat terlindung dari ancaman hukuman. "Beberapa di antara mereka bahkan mendapatkan promosi," kata Koordinator Kontras Usman Hamid, Rabu (5/10).
PANGLIMA TNI BANTAH KECOLONGAN : Jangan Salahkan Masyarakat
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 04 Oktober 2005
Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto membantah tuduhan lembaga intelijen kecolongan dalam kasus peledakan bom di Bali. Sebab, lembaga intelijen hanya bisa bekerja efektif jika masyarakat memberi dukungan dan informasi. "Intelijen hanya bisa bekerja optimal jika mendapat dukungan masyarakat. Dahulu kami sering mendapat informasi dari masyarakat, tapi sekarang tidak lagi.
Kasus Tanjung Priok : PUTUSAN MA BEBASKAN SRIYANTO TUAI KECAMAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 01 Oktober 2005
Keputusan Mahkamah Agung membebaskan terdakwa kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Tanjung Priok, Mayor Jenderal Sriyanto, memicu kekecewaan dan kemarahan pihak keluarga korban serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Kasus Talangsari : KINERJA KOMNAS HAM KEMBALI DIPERTANYAKAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 01 Oktober 2005
Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menyelesaikan kasus Talangsari kembali dipertanyakan keluarga korban serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Gugatan itu dilontarkan saat keluarga korban dan Kontras bertemu Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara dan anggotanya, Enny Soeprapto. Kamis (29/9).
Kilas Politik : BUKA KEMBALI KASUS TRISAKTI DAN SEMANGGI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 16 September 2005
Keluarga korban kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, didampingi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, meminta pencabutan rekomendasi DPR 1999-2004 yang menyatakan kasus itu bukan pelanggaran HAM berat.
PRESIDEN DIDESAK PILIH 21 NAMA MOU : Haruskan KKR Indonesia Bentuk KKR Aceh
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 05 September 2005
Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tampaknya masih belum jelas. Hingga kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memilih 21 nama calon anggota KKR untuk dimintakan persetujuan kepada DPR. Padahal, sebanyak 42 nama calon hasil seleksi panitia seleksi sudah diserahkan kepada Presiden sejak 2 Agustus 2005. Kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Indonesia ini kian mendesak menyusul adanya nota kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka mengenai pembentukan KKR di Aceh.
Hak Asasi Manusia : PRESIDEN: PELAKSANAAN HAM MEMBAIK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 23 Agustus 2005
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, bangsa Indonesia patut bersyukur dengan catatan makin membaiknya upaya perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia di Tanah Air.
PENGADILAN HAM DI ACEH BERLAKU KE DEPAN : Pemerintah Dinilai Terlalu Banyak Memberi Konsesi kepada G
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 20 Agustus 2005
Dua juru runding Pemerintah RI dengan GAM, Hamid Awaludin dan Sofyan Djalil, memastikan pengadilan HAM yang akan dibentuk di Aceh hanya mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM ke depan dan tak berlaku surut. Menurut mereka, baik Pemerintah RI maupun GAM ketika berunding di Helsinki telah sepakat untuk melihat ke depan sesuai dengan pengalaman Afrika Selatan.
Kilas Politik & Hukum : KORBAN KERUSUHAN MEI MINTA DUKUNGAN GOLKAR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 09 Agustus 2005
Sejumlah keluarga korban kerusuhan 13-15 Mei 1998, Senin (8/8), mendatangi Kantor DPP Partai Golkar untuk meminta dukungan politik dari partai tersebut. Mereka meminta Partai Golkar mendesak pemerintah mengungkap kasus tersebut. Namun, mereka akhirnya pulang dengan kecewa karena tidak ada yang menemui mereka.
KOMPAS/AGUS SUSANTO MEMINTA REHABILITASI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 30 Juli 2005
Ibu Surati mendengarkan secara serius pertanyaan seorang wartawan Jerman di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (29/7). Ibu Surati, mantan guru sekolah rakyat ditahan tahun 1965 hingga 1971, tanpa proses pengadilan. Surati adalah satu dari ratusan korban stigma peristiwa G30 S yang terus memperjuangkan hak-haknya dan meminta rehabilitasi karena merasa tidak bersalah.
UNI EROPA TANYA KASUS MUNIR : Ada Kecenderungan Didiamkan
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 27 Juli 2005
Pemerintah tidak bisa berlama-lama mengusut tuntas kasus tewasnya Munir. Misteri meninggalnya aktivis hak asasi manusia ternyata terus menjadi perhatian internasional, termasuk delegasi Parlemen Uni Eropa. Dalam kunjungannya ke Komisi I DPR, Parlemen Uni Eropa pun mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus Munir.
Kasus Munir : PEMERINTAH DITUNTUT UMUMKAN HASIL TPF
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 22 Juli 2005
Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah segera mengumumkan kepada publik hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis hak asasi manusia, Munir. Pengumuman tersebut sangat penting untuk menjelaskan kepada masyarakat luas apa sebenarnya yang terjadi dibalik pembunuhan Munir.
Kilas Politik & Hukum : JENDER HARUS JADI PERTIMBANGAN DI KKR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 22 Juli 2005
Seleksi calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) belum menjaring calon ideal untuk mendukung komisi yang kuat secara politik dan profesional. Pertimbangan jender dan keterwakilan perempuan juga tidak terlihat dalam proses seleksi. Demikian pernyataan sejumlah organisasi, yakni Elsam, Kontras, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Apik, Kalyanamitra, KPI, Demos, dan Ikohi di Jakarta, Rabu (20/7), menyikapi seleksi KKR yang memasuki tahap akhir.
DEPLU TELAH PILIH ANGGOTA KKP : Benjamin Mangkoedilaga Tidak Menyangka Dipilih
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 21 Juli 2005
Meskipun Departemen Luar Negeri belum mengumumkan secara resmi nama-nama anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (Commission of Truth and Friendship) Republik Indonesia-Timor Timur, beberapa calon telah dihubungi untuk duduk di komisi tersebut.
Kilas Politik & Hukum : WAWANCARA SELEKSI KKR JANGAN HANYA FORMALITAS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 12 Juli 2005
Proses wawancara calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dilakukan panitia seleksi mulai hari Selasa (12/7) ini diharapkan memilih calon yang memiliki kualifikasi keahlian dan integritas moral. Wawancara ini hendaknya disertai dengan pola penilaian yang terukur sehingga tidak sekadar formalitas belaka.
Pelanggaran HAM : SUTRISNO MASCUNG DAN BUTAR BUTAR BEBAS, KORBAN PERISTIWA PRIOK KECEWA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 07 Juli 2005
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan keluarga korban peristiwa Tanjung Priok mengaku sangat kecewa dengan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membebaskan terdakwa Mayjen Rudolf Butar Butar dan Sutrisno Mascung.
Isu Ham Timtim : PENOLAKAN TERHADAP REKOMENDASI PBB BERISIKO
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 07 Juli 2005
Sikap Pemerintah RI menolak hasil rekomendasi Komisi Ahli (Commission of Expert) Perserikatan Bangsa-Bangsa-untuk membuka kembali kasus Timor Timur- dinilai hanya akan memunculkan reaksi penolakan total (total rejection) dari Dewan Keamanan PBB.
Kasus masa lalu : BUYUNG NASUTION KRITIK KOMNAS HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 05 Juli 2005
Kritik terhadap kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia masa lalu tak hanya datang dari kalangan militer. Advokat senior Adnan Buyung Nasution mengkritik, kerancuan serta kesalahan penafsiran, yang selama ini menurutnya dilakukan Komnas HAM, terkait penyelidikan kasus-kasus masa lalu seperti masalah orang hilang dan Trisakti, Semanggi I, dan II.
HAM : RI LAMBAN SIKAPI REKOMENDASI PBB
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 05 Juli 2005
Pemerintah Indonesia dinilai lamban menyikapi hasil rekomendasi Komisi Ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang meminta Jaksa Agung membuka kembali kasus Timor Timur melalui penuntutan di Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc serupa terhadap pihak-pihak yang dinilai paling bertanggung jawab.
Tragedi Trisakti dan Semanggi : KOMISI III BATALKAN REKOMENDASI DPR LAMA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 01 Juli 2005
Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPR sepakat membatalkan Rekomendasi DPR Periode 1999-2004 yang mendorong penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I, dan II melalui peradilan militer, bukan pengadilan HAM Ad Hoc. Keputusan itu diambil dalam Rapat Internal Komisi III, Kamis (30/6), berdasarkan pandangan fraksi-fraksi yang masuk. "Semuanya setuju untuk dibuka kembali atau pembatalan rekomendasi,"
Kasus Trisakti : PRESIDEN MINTA CERMAT, BIJAK, DAN ADIL
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 29 Juni 2005
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, kasus tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 sebagai awal dari gerakan reformasi telah mengusik rasa keadilan dan hati nurani masyarakat. Untuk itu, Presiden minta proses penegakan hukum kasus Trisakti dilakukan secara cermat, bijak, adil, dan terlepas dari persoalan politik. Presiden minta rakyat melihat kasus ini lebih jernih dan meletakkannya dalam konteks sejarah bangsa.
KELUARGA KORBAN TEMUI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 23 Juni 2005
Fraksi Partai Demokrat DPR berharap, Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, bisa sampai ke Pengadilan HAM Ad Hoc setelah Fraksi Partai Golkar mendesak Rekomendasi DPR yang menutup peluang penuntasan kasus berdarah ini di Pengadilan HAM Ad Hoc dicabut.
PENYELIDIKAN KASUS TALANGSARI TERUS MOLOR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 21 Juni 2005
Penyelidikan kasus kekerasan militer di Talangsari, Lampung, pada tahun 1989 hingga kini belum ada titik terang. Bahkan waktu penyelidikan yang sebelumnya dijanjikan selesai akhir April 2005, malah molor sampai Juni 2005. Tim Kasus Talangsari yang ditunjuk Komisi Nasional HAM menyatakan tidak sanggup memenuhi waktu yang ditentukan, dengan alasan dua anggota tim kasus yakni Ruswiati Suryasaputra dan Samsuddin juga terlibat dalam Tim Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997-1998.
BANTUAN PENGUNGSI DAN BOM WAKTU DARI MASA LALU
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 20 Juni 2005
JIKA ditanyakan soal jaminan hidup dan bekal hidup, Uci (38), warga Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, bisa dengan runtut dan bersemangat menyodok segala bentuk kekurangan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan itu.
EMPAT SKENARIO PEMBUNUHAN MUNIR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 15 Juni 2005
Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya Munir menemukan dokumen yang mengungkapkan empat skenario pembunuhan aktivis hak asasi manusia tersebut. Skenario keempat mengatakan aksi meracuni Munir dengan arsenik dalam penerbangan ke Belanda telah dijalankan sehingga yang bersangkutan meninggal karena dosis fatal awal September 2004 lalu. "Memang kami mendapat beberapa fakta baru skenario pembunuhan Munir. Berdasar data baru itu, yang sangat sayang untuk dibuang, ada empat fase pembunuhan Munir," kata Ketua TPF kasus Munir, Brigadir Jenderal (Pol) Marsudhi Hanafi, Selasa (14/6).
SELEKSI ANGGOTA KKRKURANG PERHATIKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 11 Juni 2005
Proses seleksi pemilihan calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sejauh ini dinilai kurang memerhatikan keterwakilan kelompok perempuan. Padahal, kejahatan masa lalu sangat menempatkan perempuan sebagai korban dan kelompok yang paling menderita.
KORUPSI DANA PENGUNGSI POSO DILAPORKAN KE KPK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 03 Juni 2005
Sepuluh lembaga swadaya masyarakat antikorupsi dan advokasi hak asasi manusia melaporkan dugaan korupsi terhadap dana bagi para pengungsi konflik Poso ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut mereka, banyak bantuan dan dana untuk pengungsi yang tidak sampai.
TUNDA, PEMBENTUKAN KOMISI KEPOLISIAN : Karena Terkesan Tidak Transparan
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 01 Juni 2005
Proses pendaftaran calon anggota Komisi Kepolisian Nasional dinilai sebagian kalangan pengamat dan lembaga swadaya masyarakat tidak transparan. Terkait fenomena itu, mereka mendesak agar pembentukan Komisi Kepolisian ditunda sampai ada kepastian soal penetapan tugas baru komisi yang lebih signifikan.
WAPRES : APARAT SUDAH TEMUKAN DATA PELAKU BOM TENTENA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 31 Mei 2005
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, aparat keamanan saat ini sudah menemukan sejumlah data dan informasi yang terkait dengan pelaku peledakan bom di Pasar Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kepolisian Negara RI saat ini melakukan pengejaran intensif terhadap para pelaku peledakan bom tersebut.
MASYARAKAT DIIMBAU AGAR TIDAK TERPANCING
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 29 Mei 2005
Masyarakat setempat diimbau agar tidak terpancing dengan terjadinya ledakan bom yang menewaskan 20 orang dan melukai 53 warga lainnya di sekitar Pasar Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Sabtu (28/5) pagi. Ledakan itu diyakini dilakukan pihak luar yang menginginkan konflik kembali terjadi di kawasan itu karena selama ini masyarakat di daerah tersebut hidup damai dan tenang.
Kepala Polri soal Kerusuhan Abepura : ADA INDIKASI KETERLIBATAN KELOMPOK SEPARATIS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 22 Mei 2005
Bentrokan antara aparat Kepolisian Resor Kota Jayapura dan massa di halaman Kantor Pengadilan Negeri Jayapura, pada 10 Mei lalu, diindikasikan ada keterlibatan kelompok separatis bersenjata. Peristiwa itu terjadi seusai pembacaan tuntutan lima tahun penjara terhadap terdakwa kasus makar, yaitu Philip Karma dan Yusak Pakage.
AS DIHARAPKAN CABUT EMBARGO SENJATA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 21 Mei 2005
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang akan berkunjung ke Amerika Serikat, diharapkan bisa meyakinkan anggota Kongres AS untuk mencabut embargo suku cadang dan persenjataan terhadap Indonesia. "Pesawat tempur kita, misalnya pesawat jenis F-16, saat ini dari 10 pesawat, hanya empat yang bisa terbang. Enam lainnya terpaksa diparkir karena kesulitan suku cadang," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di sela peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Jumat (20/5) di Istana Negara.
TPF MERASA DIHAMBAT BIN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 20 Mei 2005
Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir menilai Badan Intelijen Negara tidak kooperatif dalam pengungkapan kasus terbunuhnya aktivis Munir. Dalam menjalankan tugas, tim yang dibentuk lewat keputusan presiden itu menghadapi perlakuan yang dinilai menyulitkan dari BIN.
USUL PENASIHAT HUKUM DITOLAK, SIDANG KASUS MAKAR DI PAPUA DITUNDA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 18 Mei 2005
Permintaan penasihat hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura agar mengganti majelis hakim dalam persidangan kasus makar dengan terdakwa Philip Karma dan Yusak Pakage tidak dipenuhi hingga sidang terpaksa ditunda, Selasa (17/5). Penasihat hukum menolak hakim Lakone yang dinilai sangat provokatif dan selalu membawa persoalan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam memimpin persidangan. Persidangan dijaga ketat oleh sekitar 500 anggota Polresta Jayapura.
SOEHARTO HARUS DITANYAI SOAL PENCULIKAN AKTIVIS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2005
Tim Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kasus penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa sejumlah aktivis sepanjang 1997-1998 diminta segera meminta keterangan mantan Presiden Soeharto untuk mengungkap siapa penanggung jawab kasus-kasus itu.
TIGA WNI DISANDERA DI FILIPINA, SEORANG DIEKSEKUSI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 14 Mei 2005
Tiga warga negara Indonesia yang bekerja sebagai awal kapal Malaysia, Bonggaya, yaitu Erikson Hutagaol (23, asal Porsea), Ahmad Resmiadi (32, Jakarta), dan Yamin Labuso (26, Ternate), disandera kelompok bersenjata Filipina di perairan antara Kepulauan Tawi-Tawi Filipina dan Sabah Malaysia, 30 Maret 2005. Seorang di antaranya dikabarkan telah dieksekusi.
BIN Dukung Pengungkapan Kasus Pembunuhan Munir
Sumber: Media Indonesia | Tgl terbit: Rabu, 06 April 2005

JAKARTA--MIOL: Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Syamsir Siregar setuju untuk mendukung kerja Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir guna mengungkap kasus pembunuhan Munir.

Direksi Garuda Bantah Terlibat Pembunuhan Munir
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Senin, 04 April 2005

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan membantah keterlibatan jajarannya dalam pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir.

Jaksa Agung Bantah Tutupi Data Jumlah Terpidana Mati
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Senin, 04 April 2005

Jakarta, Kompas - Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyanggah pernyataan yang mengatakan Kejaksaan Agung menutup data jumlah terpidana mati yang kini menanti eksekusi.

Soal Hukuman Mati : Ketertutupan Kejaksaan Dikritik
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Sabtu, 02 April 2005

Jakarta, Kompas - Sikap Kejaksaan Agung yang tertutup mengenai data jumlah terpidana mati yang kini menanti eksekusi mengundang kritik dan kecaman. Penolakan Kejaksaan Agung untuk mengungkap data terpidana mati tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas penegakan hukum dan menunjukkan kegagalan reformasi hukum di Kejaksaan Agung.

Gagal, Rencana Pertemuan TPF dan BIN
Sumber: Republika | Tgl terbit: Jumat, 01 April 2005

Jakarta-RoL -- Surat Undangan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, kepada Kepala BIN Syamsir Siregar, tak mendapat sambutan baik.

LSM Tolak Koter Ditambah
Sumber: Republika | Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2005

JAKARTA -- Pertahanan Indonesia seharusnya bertumpu pada basis maritim, bukan basis darat. Rencana pengembangan komando teritorial yang dilakukan TNI AD, mendapat tentangan sejumlah LSM. Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil yang terdiri dari Kontras, Imparsial, ProPatria, Elsam, YLBHI, menolak rencana pengembangan komando teritorial (koter) oleh TNI AD di sejumlah wilayah di Indonesia.

Kontras Pertanyakan Ketertutupan Kejagung soal Hukuman Mati
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menolak memberi informasi jumlah terpidana mati serta data terpidana mati yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tengah menanti eksekusi.

Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil Tolak Koter
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2005

Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil menolak rencana pengembangan komando teritorial (koter) oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di sejumlah wilayah di Indonesia. Alasannya, sebagai negara kepulauan, postur pertahanan Indonesia seharusnya bertumpu pada basis maritim, bukan basis darat.

Dephan Harus Tingkatkan Kapasitas Masyarakat Sipil
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2005

Departemen Pertahanan (Dephan) seharusnya melakukan peningkatan kapasitas masyarakat sipil, bukannya malah mendukung keberadaan komando teritorial (koter) TNI AD yang bertentangan dengan semangat reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal itu diungkapkan Koordinator Kontras Usman Hamid dalam keterangan pers bersama Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil di Hotel Le Meridien, Rabu (30/3).

Hukuman Mati dengan Gantung atau Suntik
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2005

Surabaya, Kompas - Jaksa Agung Abdurrahman Saleh mengusulkan agar hukuman mati diganti dengan hukuman gantung atau hukuman suntik kepada terpidana mati. Usulan itu segera ditanggapi oleh Kontras yang mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghapuskan sama sekali eksekusi hukuman mati.

Mabes Polri Didemonstrasi
Polisi Dikecam Biarkan Aksi Teror

Sumber: Kompas | Tgl terbit: Selasa, 29 Maret 2005

Jakarta, Kompas - Lebih dari 100 warga Bojong, Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat, Senin (28/3) siang melanjutkan aksi unjuk rasa bersama aktivis lembaga swadaya masyarakat di Markas Besar Polri. Para pengunjuk rasa mengecam sikap polisi yang membiarkan aksi teror terhadap warga yang menolak adanya tempat pengolahan sampah terpadu. Mereka menilai polisi mengabaikan laporan warga korban teror.

Dalam Kasus Orang Hilang : Keseriusan dan Keberanian Komnas HAM Dipertanyakan
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 23 Maret 2005

Jakarta, Kompas - Keseriusan dan keberanian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menindaklanjuti kasus penghilangan orang secara paksa sampai ke tingkat penyelidikan pro justitia dipertanyakan para korban dan keluarga korban. Hingga saat ini kerja Komnas HAM dalam menangani kasus orang hilang dinilai tidak ada kemajuan berarti dan hanya sebatas pengkajian dan pendalaman semata-mata.

Polri: Polycarpus Hanya Menyediakan Fasilitas
Sumber: Republika | Tgl terbit: Selasa, 22 Maret 2005

JAKARTA -- Tersangka kasus pembunuhan Munir, Polycarpus Budihari Priyanto, masih belum mengungkapkan siapa pembunuh Munir. Dia menolak tudingan sebagai ekskutor. Kepada polisi, Polycarpus mengungkapkan dia hanya berperan membantu dan menyediakan fasilitas saja. "Dia (Polycarpus --Red) belum bersedia membuka informasi lain menyangkut kematian munir, termasuk siapa yang memberi racun itu," kata Direktur I Keamanan Transnasional Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Pranowo Dahlan, di Mabes Polri, Senin (21/3).

PT Garuda Akan Bentuk Desk Munir
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Senin, 21 Maret 2005

PT Garuda Indonesia berjanji membentuk Desk Munir yang akan melakukan investigasi internal untuk menyelidiki keterlibatan awak Garuda dalam kematian pejungan hak asasi manusia (HAM), Munir.

Pengacara Pollycarpus Ajukan Protes pada Ketua TPF Munir
Sumber: Republika | Tgl terbit: Jumat, 18 Maret 2005

JAKARTA -- TPF adalah lembaga penyelidik dan bukan penyidik. Kuasa hukum Pollycarpus dan ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Munir terlibat perang 'urat syaraf'. Kuasa Hukum Pollycarpus, Suhardi Somomoeljono, mengklaim ketua TPF Brigjen Pol Marsudi Hanafi melakukan intervensi dalam pemeriksaan kliennya. Pasalnya, kata dia, Marsudi ikut serta dalam pemeriksaan Pollycarpus pada Rabu (16/3) lalu. "Menurut saya, TPF Munir itu bukan penyidik, tapi penyelidik. Oleh karena itu, agar nanti tak menimbulkan pro dan kontra, hari ini saya langsung menulis nota protes yang ditujukan ke Kapolri dengan tembusan pada Presiden," ujar Suhardi, Kamis (17/3) kepada pers.

Koalisi Ornop Indonesia dan Timor Leste Sesalkan KKP
Sumber: Media Indonesia | Tgl terbit: Jumat, 18 Maret 2005

JAKARTA--MIOL: Koalisi organisasi non pemerintah (ornop) Indonesia dan Timor Leste menyesalkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), karena keputusan politik kedua negara itu telah mengesampingkan tuntutan keadilan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia serius di Timor Timur pada 1999.

Polisi Periksa Sekretaris Kepala Pilot Garuda
Sumber: Media Indonesia | Tgl terbit: Jumat, 18 Maret 2005

JAKARTA (Media): Sekretaris Kepala Pilot Garuda Rochaeni Aeni diperiksa penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Dalam pemeriksaan itu, Rochaeni mengaku sengaja membuat surat penugasan berlaku surut untuk Pollycarpus Budihari Priyanto.

Korban Penculikan Menuntut
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Kamis, 17 Maret 2005

Jakarta, Kompas - Keluarga dan korban penculikan peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan penculikan oleh Tim Mawar meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar tidak menunda-nunda proses penyelidikan kasus tersebut. Mereka mendesak agar tim penyelidik yang dibentuk Komnas HAM segera memanggil para korban, saksi, dan saksi kunci anggota Komando Pasukan Khusus yang terkait dengan peristiwa penculikan tersebut.

Konflik Poso: Pemerintah Seharusnya Evaluasi Operasi Sintuwu Maroso
Sumber: | Tgl terbit: Minggu, 13 Maret 2005
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai ledakan bom yang kembali terjadi di Poso menunjukkan kegagalan pemerintah yang terus berulang, baik terkait upaya menegakkan hukum maupun untuk mempertanggungjawabkan dan mengevaluasi operasi keamanan yang selama ini mereka gelar di sana.
Akui Terima Salinan Putusan, Komisi III Didesak Panggil Jaksa Agung
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Sabtu, 12 Maret 2005

Jakarta, Kompas - Kejaksaan Agung sebagai lembaga harus bertanggung jawab atas tindakan jaksa Gabriel Simangunsong yang tidak mengajukan memori kasasi dalam kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur, dengan terdakwa mantan Komandan Korem 164 Timtim Brigadir Jenderal TNI Tono Suratman. Dari kasus ini terbukti bahwa Kejaksaan Agung tidak serius dalam menangani perkara pelanggaran HAM berat di Timtim. Komisi III DPR didesak segera memanggil Jaksa Agung untuk dimintai pertanggungjawaban.

Kejaksaan Agung Dinilai Lalai
Sumber: Republika | Tgl terbit: Kamis, 10 Maret 2005

JAKARTA -- Tidak diterimanya permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas keputusan pengadilan HAM Ad Hoc kasus pelanggaran HAM Timtim, menimbulkan kecurigaan sejumlah kalangan. Rabu (9/3), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Elsam, dan IKOHI memandang penolakan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi ini menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan HAM di Indonesia.

JPU Lalai Tak Sampaikan Memori Kasasi, Proses Peradilan Buruk
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 09 Maret 2005

Kelalaian jaksa penuntut umum (JPU) yang tidak mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA) memperkuat anggapan buruknya proses peradilan Indonesia dalam perkara pelanggaran berat HAM Timor Timur. Keburukan ini memperkuat legitimasi bagi bekerjanya Komisi Pakar yang dibentuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan untuk melakukan evaluasi terhadap proses peradilan kasus Timor Timur.

Hakim HAM Nilai Sikap Pemerintah "Aneh"
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Sabtu, 05 Maret 2005

Jakarta, Kompas - Seorang hakim hak asasi manusia pada Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta, Binsar Gultom, menyatakan sikap pejabat Indonesia yang menolak kedatangan Komisi Ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan sikap aneh. Ia justru mempertanyakan "keanehan" sikap pemerintah tersebut.

Komnas HAM Kembali Bentuk Tim Talangsari
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Kamis, 03 Maret 2005

Jakarta, Kompas - Untuk menyelidiki kasus kekerasan militer di Talangsari, Lampung, tahun 1989, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kembali membentuk tim penyelidik. Tim yang akan turun ke lapangan akhir Maret atau awal April 2005 untuk mengumpulkan data serta meminta keterangan korban dan saksi. Para korban berharap tim itu tidak seperti tim yang sebelumnya, yang hingga kini tidak berhasil mengungkap tragedi tersebut.

Komnas HAM Dinilai Main-main Tangani Talangsari
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Kamis, 03 Maret 2005

Jakarta, Kompas - Kasus kekerasan militer di Talangsari, Lampung, yang menyebabkan 246 anggota jemaah hilang telah berlalu 16 tahun. Namun, hingga kini belum juga diselesaikan secara hukum. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebagai institusi tunggal yang berwenang, juga belum menyelidiki peristiwa tersebut.

Numbers of Victims from AP
Sumber: Associated Press | Tgl terbit: Senin, 17 Januari 2005
Civil Society Coalition for Victims of Earthquake & Tsunami Disaster in Aceh & North Sumatera
Numbers of Victims from AP
KONTRAS INVESTIGATION REPORT: AD-INTERIM
Condition of Political Prisoners:

Sumber: KontraS | Tgl terbit: Jumat, 14 Januari 2005
Banda Aceh had 3 Rehabilitation Institution which all of the had been knocked down by the earthquake and tsunami waves. Those rehab place are, LP Lhoknga, LP Keudah and LP Lamprit toward Darussalam area. The condition of many of their prisoners still unclear and their existence unknown, but many of them are estimated died by the disaster....
KONTRAS INVESTIGATION REPORT: AD-INTERIM
Condition and situation of Aceh related to the Civil Eme

Sumber: KontraS | Tgl terbit: Jumat, 14 Januari 2005
Every soldiers from military or TNI/ and polices or Polri deployed to Aceh had been fully equipped with long rifles. Information gathered by KontraS from Kesdam Iskandar Muda, there were two officers from Kopassus (Special Force) who had been shot and one of them died. They have been dropped by the Rider 600 to Rumkit area. On the way to Sigli, you could also meet many fully alert soldiers from TNI and Polri beneath the path ways to Selawah mountains. From this investigation on the death of the Kopassus member and one wounded, this event happened on the area of Lepung about 25 Kms away of Banda Aceh city towards Meulaboh (Aceh Besar district). There�s still no further details of this occasion....
Military rogue levy illegal �tax� for foreign volunteers in Aceh
Sumber: MI Online | Tgl terbit: Kamis, 13 Januari 2005
JAKARTA--MIOL: Some foreign volunteers complaint of a recent �illegal tax� that had been levied by a military or TNI apparatus, in several spots of border areas between Medan (North Sumatera) and Banda Aceh. The foreign volunteers originally came from Japan and Australian, said the Head of Independent Volunteer Commission or Komisi Relawan Independen (KRI), Adian in Jakarta, last Friday. He reported that the volunteers was asked to pay the amount of 1 million rupiahs per person, with reason that this fund will be used to buy certain communication tools and volunteers safety. Those volunteers were asked to deliver the money in several areas in Banda Aceh and Langsa, since three days before this actual interviewed take place. Previously, The Head of Information Office of the Navy Military Department or TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Abdul Malik Yusuf, also denied the existence of military rogue who illegally levied �tax� against any volunteers or any of his members who might have done such act. Referring to many media coverage related to that, he stated that this is only a matter of miss coordination. TNI AL or military always alert to send any volunteers, not just the one coordinated by the Defense Department but also any other institution request. He mentioned, that in the next few days, there�ll be sending more medical volunteers with the Indonesian Military Boat (KRI) and this is organized by the West Java Government (Ant/O-1) www.i2.co.id
Pungutan Liar
Sumber: MI Online | Tgl terbit: Kamis, 13 Januari 2005
JAKARTA--MIOL: Sejumlah relawan asing mengeluhkan adanya oknum TNI yang melakukan pungutan liar (Pungli) di beberapa titik di daerah perbatasan antara Medan, Sumatera Utara (Sumut) dan Banda Aceh. Relawan asing seperti dari Jepang, dan Australia, kata Ketua Komisi Relawan Independen (KRI) Adian di Jakarta, Jumat lalu.
Tawaran Damai Presiden Harus Lebih Konkret
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005

Tawaran damai yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Jika tidak, tawaran tersebut hanya akan sia-sia dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan terganggu .

Tsunami hancurkan sekolah-sekolah di Aceh Utara
Sumber: acehkita | Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005
(AcehKita) Tidak bisa dipungkiri, dampak gempa dan tsunami ini terasa ke segala sektor kehidupan di Aceh khususnya. Paska bencana besar tersebut, ribuan rumah dan kantor-kantor rusak total dan rusak berat karena gempa dan gelombang laut yang dasyat.
Pajak untuk pekerja kemanusiaan atau relawan di Tapak Tuan (Aceh Selatan)
Sumber: ORPAD | Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005
ORPAD) Menurut keterangan beberapa relawan yang berjalan dari Tapak Tuan ke Banda Aceh pada December 29, 2004 lalu, beberapa pekerja kemanusiaan dan relawan dipaksa membayar pajak atau pungutan ketika hendak memasuki Meulaboh.
Aparat main tangkap di Gandapura, Bireun & Banda Aceh
Sumber: acehkita dan Orpad | Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005
(AcehKita dan Orpad) Tepat beberapa jam saja setelah tsunami menggulung Desa Geulanggang Meunje, Kuta Blang, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aisyah semakin bersedih, karena keponakannya Nasri ditangkap oleh SGI (Satuan Gabungan Intelijen) yang berpos di pusat pasar Gandapura. Waktu itu sekitar, pkl 18.00 Nasri sedang bersepeda ke arah warung, tiba-tiba sebuah mobil panther datang dengan kecepatan tinggi dan berhenti tepat di dekat Nasri.
Pengungsi Aceh juga tersebar di Sumatera Utara
Sumber: KontraS | Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005

(Kontras) Penyebaran pengungsi Aceh paska gelombang tsunami dan gempa 26 Desember 2004, tidak hanya di provinsi Nangroe Aceh Darrusalam. Para relawan Kontras di Sumut, melaporkan bahwa dari 13 titik pengungsian dan Rumah Sakit, ada sekitar 1816 jiwa pengungsi yang ditampung dan ada yang dirawat di Rumah Sakit.
Aktivis Aceh Yang Selamat
Sumber: KontraS | Tgl terbit: Jumat, 07 Januari 2005
Daftar Aktivis Aceh Yang Selamat Dari Bencana Tsunami
Surat Fiktif Mengatas-namakan KontraS
Sumber: KontraS | Tgl terbit: Kamis, 06 Januari 2005
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, pada hari Kamis, 06 Januari 2004 mendapat konfirmasi dari rekan di LBH Apik di Jl. Raya Tengah No. 16, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur tentang datangnya seorang polisi, Sutrisno anggota Polsek Kramat Jati atas perintah dari Kanit Intel Iptu Wasito. Polisi itu datang membawa surat berkaitan dengan agenda diskusi soal bencana alama di Aceh. Kegiatan ini dijadwalkan di LBH APIK dengan mengatasnamakan Solidaritas Untuk Rakyat Aceh berkerjamasa denga KontraS dengan penandatangan Usman Hamid-Koord. KontraS dan Yusuf Lakaseng-Ketua Umum PRD. Surat undangan kegiatan ini di peroleh dari Polres Jakarta Timur
Berita & Advokasi KONTRAS untuk Situasi Aceh
Sumber: KONTRAS | Tgl terbit: Kamis, 06 Januari 2005
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Korban Bencana Gempa Tsunami di NAD & SUMUT
English
Berita & Advokasi KONTRAS untuk Situasi Aceh
Bireun, Bentrok Petugas & Tahanan
Dari Posko Relawan Kontras, di Bireun, dikabarkan para tahanan penjara disana meminta ijin pada petugas penjara untuk menjenguk keluarganya di desa, pasca gempa dan tsunami. Tetapi izin ditolak petugas, sehingga para tahanan membakar penjara. Ini mengakibatkan banyak tahanan berhasil keluar. Kemudian aparat keamanan (kurang jelas aparat dari mana) melepaskan tembakan peringatan. Banyak tahanan tidak menanggapi peringatan ini, sehingga aparat melepaskan tembahkan ke arah tahanan. Akibatnya dua tahanan mengalami luka tembak.
(Data 2 Januari, relawan posko Universitas Al-Muslim, Bireun)
Kontak senjata TNI & GAM
Dikabarkan telah terjadi kontak senjata antara TNI dengan GAM di daerah Seunudon, Aceh Utara, yang menewaskan dua anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Barang barang bukti yang ditemukan dua pucuk senjata.
Sebelum kontak senjata aparat TNI dengan menggunakan Truk Reo melakukan operasi ke daerah Seunodon, Aceh Utara. (Data relawan Kontras , 6 Januari 2005, di Aceh Utara)
Update Pengungsi
Awalnya data pengungsi dari jaringan LSM, per 28 Desember 2004 (Kontras), menyebut 50,554 jiwa. Sumber terakhir radio 68H dan RRI tgl 4 Januari 2005, total keseluruhan pengungsi 387.600 jiwa di seluruh NAD dan Sumut. Banyak dari pengungsi masih kekurangan bahan makanan, berbagai kebutuhan pokok lain. Mereka juga berhadapan dengan permasalahan seputar terbatasnya berbagai fasilitas air/MCK/sanitasi dan kesehatan. (lihat ke informasi dari YAPPIKA atau Walhi untuk detil)
Link Berita Koalisi Masyarakat Sipil untuk Korban Bencana Gempa Tsunami di NAD & SUMUT:
Ditangkap, Kelompok GAM Pemeras Pengungsi
Sumber: Kompas | Tgl terbit: Rabu, 05 Januari 2005

Lhok Seumawe, Kompas - Meski sibuk menangani masyarakat korban musibah gempa dan tsunami, pihak Tentara Nasional Indonesia tetap siaga terhadap penyusupan orang-orang dari pihak Gerakan Aceh Merdeka. Di Desa Nune Tutong, Kampung Lagong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Aceh Utara, dilaporkan, pasukan TNI dalam jajaran Komando Operasi Pemulihan Keamanan, dari Batalyon Kavaleri-8/Tank Kostrad pimpinan Letnan Kolonel Kavaleri Sulaiman Agusto menangkap Fitiradi (16), pemungut pajak Nanggroe yang merupakan anggota kelompok GAM.


Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org