Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
OPINI
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 All

Hari Kebenaran Internasional (Mencari Kebenaran di Dalam Damai)
Sumber: | Tgl terbit: Selasa, 28 Maret 2017
Tanggal 24 Maret ? diperingati sebagai hari Internasional untuk Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM yang berat. Sejak tahun 2010, Dewan HAM PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) telah menyerukan untuk memajukan pemahaman publik tentang pentingnya hak atas kebenaran terkait peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.


Munir, Kader HMI yang Melawan Kezaliman
Sumber: | Tgl terbit: Rabu, 14 September 2016
Ingat Munir! Saya jadi ingat HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia). Meski saya bukan kader HMI, tapi saya bangga pada HMI. Organisasi yang berdiri sejak 1947 itu telah melahirkan banyak kader yang hebat yang tersebar diseluruh penjuru tanah air dengan berbagai macam profesi. Banyak kader-kader HMI yang akhirnya sukses menduduki posisi-posisi penting, baik di pemerintahan, partai politik, dsbnya. Jusuf Kalla adalah salah satu contoh. JK berhasil menduduki dua kali posisi sebagai Wakil Presiden Indonesia.


Mempertanyakan komitmen HAM Budi Waseso: Dari buaya hingga Petrus
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2015
Budi Waseso harus tarik pernyataannya berantas narkoba dengan buaya. Apalagi mengaktifkan kembali metode penembakan misterius (Petrus)


SDGs dan Penegakan Hukum
Sumber: | Tgl terbit: Sabtu, 10 Oktober 2015
Berbagai pemimpin dunia dan kelompok masyarakat sipil bergeliat dengan pengesahan Target Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals [SDGs] pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai pemimpin dunia, hadir menyatakan dukungan, berlomba memberikan catatan untuk pelaksanaan SDGs 15 tahun kedepan, dimulai pada 1 Januari 2016 hingga sampai 2030. Meskipun beberapa di antaranya merengek soal ketidakmampuan pembiayaan untuk program global ini. Pada angka 16 dari SDGs tercantumkan agenda Perdamaian, Keadilan dan Akuntabilitas. Agenda ini, dengan agenda lainnya, sangat relevan bagi Indonesia dan bagi dunia. Namun demikian, SDGs ini masih penting untuk dikawal lebih jauh agar tidak menjadi agenda kosmetik saja.


Masa Depan dan Dilema HAM di Indonesia
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 02 Februari 2015
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah indikator penting dalam tata kelola negara, terutama dalam hubungannya dengan setiap individu. Dalam hubungan antar negara, secara global, HAM menjadi komitmen bersama secara terbuka dengan ditandai munculnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), sejak 1948. Deklarasi ini disusun oleh berbagai pakar dibidang hukum, budaya dan tokoh kemanusiaan dari berbagai negara sejak pertengahan era 40-an hingga disahkan pada 1948. Deklarasi ini disusun dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, dan sejarah kemnusiaan yang pernah terjadi.


Orang Susah, Keadilan, dan Peradilan Sesat
Sumber: http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/P | Tgl terbit: Sabtu, 31 Januari 2015
SEJUMLAH kasus yang menimpa orang-orang kecil belakangan ini menunjukkan persoalan hukum dan keadilan di Indonesia masih memprihatinkan. Hukum dan keadilan masyarakat telah menjadi seperti dua kutub yang bertentangan. Ada tulisan yang menarik di salah satu media yang fokus pada isu hukum berjudul `Orang Kecil Dilarang Mencari Keadilan'. Isi tulisan itu antara lain menceritakan nasib seorang anak yang mencuri sandal seorang polisi lalu dibawa ke pengadilan dan kasus Khoe Seng Seng, pembeli ruko yang divonis melakukan pencemaran nama baik setelah menulis surat pembaca karena kecewa terhadap pengembang ruko yang dibelinya. Namun, kasus-kasus orang-orang tidak berdaya (miskin) yang diperkarakan dan diadili semacam itu terus terjadi dan semakin banyak.


Warning of a dying democracy
Sumber: www.thejakartapost.com | Tgl terbit: Selasa, 14 Oktober 2014
At least 11 out of 15 civil society organizations (CSOs) invited to the 2014 Bali Civil Society Forum (BCSF) boycotted the side event of the Bali Democracy Forum (BDF) last week to express their disappointment over setbacks to democracy in Indonesia that mark the end of President Susilo Bambang Yudhoyono’s term.


MARGINALISASI HAK EKOSOB KETIKA KESEJAHTERAAN RAKYAT IBARAT JAUH PANGGANG DARI API
Sumber: Majalah ESQUIRE Edisi Agustus 2014 | Tgl terbit: Sabtu, 13 September 2014
Mungkin tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui, bahwa komite Hak Ekonomi, sosial dan Budaya (Ekosob) di persikatan Bangsa-bangsa (PBB), pada akhir April 2014 mengadakan sidang evaluasi atas pelaksanaan perjanjian hak ekonomi, sosial dan budaya. Setiap Negara peserta yang terikat dengan perjanjian tersebut, seperti Indonesia, dalam kurun waktu tertentu harus melaporkan perkembangan kondisi ekosobnya kepada komite yang berkedudukan di Jenewa, Swiss tersebut.


Jejak Cak Munir di Aceh
Sumber: http://atjehlink.com | Tgl terbit: Jumat, 12 September 2014
Setiap tanggal 7 September, di seluruh penjuru negeri, bahkan di luar negeri orang-orang mengenang kematian Cak Munir. Saya pun ingin mengingat sosoknya lewat tulisan ini. Sosok yang memberikan sumbangan besar bagi terwujudnya perdamaian di Aceh.


BEKERJA UNTUK HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 23 Agustus 2014
Konsep Ngwongke, Memanusiakan, Rakyat Oleh Joko Widodo Akan Menarik Diuji Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Di Indonesia Setelah Dia Dilantik Menjadi Presiden Pada Oktober Nanti. Ada empat cara melihat persoalan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia


Prabowo dan Hak Asasi Manusia
Sumber: Inside Indonesia 116: Apr-Jun 2014 | Tgl terbit: Jumat, 23 Mei 2014
Seperti semua orang tahu, satu dari kandidat kuat Presiden memiliki persoalan berkaitan dengan hari-harinya dalam dunia militer. Tetapi menculik sejumlah aktivis mahasiswa pada 1998 bukanlah persoalan terburuk HAM Prabowo, meskipun ia paling dikenal dalam peristiwa ini. Lima belas tahun sebelumnya, ia berada di tengah operasi kontra perlawanan di Timor Leste, yang mengorbankan ratusan nyawa.


Akankah Hak Asasi Manusia Memudar?
Sumber: New Mandala dengan judul asli Wither Human Rights | Tgl terbit: Kamis, 08 Mei 2014
Komisi Pemilihan Umum Indonesia akan segera mengumumkan hasil perolehan suara dari pemilihan umum legislatif April lalu. Setelah itu, para partai politik hampir pasti akan segera mengumumkan para kandidat Presiden untuk dipilih pada 9 Juli mendatang. Hak asasi manusia sepertinya akan menjadi salah satu hal utama yang diperdebatkan. Menjelang masa pemilihan presiden dimana Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan berhadapan sebagai pihak yang bertarung, mari kita menelisik rekam jejak mereka.


Korupsi Melanggar Hak Asasi
Sumber: http://requisitoire-magazine.com | Tgl terbit: Rabu, 05 Maret 2014
Pemberantasan korupsi di Indonesia belum dijadikan agenda penegakan hak asasi. Padahal penting dalam pencegahan dan penghukuman untuk menghadirkan perspektif hak asasi. Hampir semua sektor korupsi, uang negara yang dirampok, merupakan uang untuk pemenuhan hak-hak rakyat baik secara individu maupun bersama-sama. Kerangka penghukuman koruptor dengan perspektif pelanggaran HAM akan memberat hukuman dan menjadikannya sebagai hostis humanis genaris (musuh bagi semua umat manusia).


Ratifikasi Konvensi Orang Hilang
Sumber: Kompas Edisi Cetak | Tgl terbit: Rabu, 13 November 2013
DI pengujung masa paripurna, DPR periode 2009-2014 melalui Badan Musyawarah telah memberikan mandat kepada Komisi I untuk melakukan pembahasan atas Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa.


Damai tanpa Keadilan
Sumber: WWW.ATJEHLINK.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Agustus 2013
Hari ini, 15 Agustus 2013, tepat delapan tahun sudah usia Perjanjian Damai Aceh. Rakyat Aceh patut bersuka cita menyambut hari bersejarah ini. Hari itu merupakan hari dimana air mata telah tergantikan dengan senyum sumringah. Lentusan senjata yang mencabut nyawa-nyawa manusia tak berdosa, kini telah kembali ke sarungnya.


Innocents Await Firing Squad, Death Penalty Slammed
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 15 Juni 2013
The recent news that two men sentenced to death in Sulawesi in 2006 are innocent is deeply troubling. Ruben Pata Sambo, 72, and his son, Markus Pata Sambo, were sentenced to death by the Makale District Court in Tana Toraja, South Sulawesi for the death of four people.


ASEAN bent on shrouding Myanmar's rights abuses
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Maret 2013
On March 11, an interactive dialogue took place at the UN Human Rights Council in Geneva, presenting the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana. Unsurprisingly, the member states of ASEAN continued to turn a blind eye to the grave concerns regarding human rights on the ground, citing the narrative of Myanmar's new progress.


Lima Salah Kaprah Hak Asasi
Sumber: www.yahoo.com | Tgl terbit: Rabu, 30 Januari 2013
Di tingkat konstitusional, Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sudah mengalami perbaikan selama 12 tahun. Tetapi pada kenyataan, kondisi HAM masih tidak memuaskan. Kekerasan baru cenderung dibiarkan terjadi, sementara kekerasan lama tak pernah terselesaikan (seperti kasus Munir). Tak heran ketika pejabat tinggi kantor HAM PBB Navi Pillay datang ke Indonesia, dia memberi catatan keras kepada pemerintah.


A Call to Abolish the Death Penalty in 2013
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2013
This week we learned that Lindsay Sandiford, a British citizen, was sentenced to death for drug trafficking charges by a Bali court.


Harapan Korban pada Pemerintah Aceh
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Senin, 14 Januari 2013
Beberapa hari lalu, 10 Januari 2013, korban dan warga memperingati 14 tahun peristiwa pembantaian Pusong, Kandang dan Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).


Nasib Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat
Sumber: PRIORITASNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 November 2012
Kemana arah penegakan hukum kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat? Pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang (semakin) penting. Indikasinya adalah sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) awal November 2012 lalu


JEBAKAN ORMAS VERSI NEGARA
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2012
UU 8/1985 tentang Ormas menuai pro dan kontra sejak disahkan. Memperkuat kooptasi rezim Orde Baru atas aktivitas masyarakat sipil. Kini DPR dan pemerintah menempatkan amandemen UU Ormas sebagai prioritas Program Legislasi Nasional.


BISNIS dan HAM di INDONESIA
Sumber: | Tgl terbit: Selasa, 11 September 2012
Sejak 2011, konteks HAM bagi perusahaan atau lembaga nonnegara dalam kegiatan bisnis semakin tegas.


Memetik Pelajaran Ramadhan
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 17 Agustus 2012
Berpuasa adalah pilihan individual untuk dikerjakan. Di Indonesia, suasana bulan Ramadhan sangat terasa, tidak lain karena mayoritas penduduknya yang beragama Islam.


HAM Masa Lalu, Jalan Berliku ala SBY
Sumber: KOMPAS.CETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 08 Agustus 2012
Di kantor Kejaksaan Agung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 25 Juli 2012, kembali membuat pernyataan yang meminta Jaksa Agung mempelajari berkas hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus 1965 dan penembakan misterius 1982-1985.


Ayah Che Guevara Hilang di Bandung
Sumber: ACEHKITA.COM | Tgl terbit: Senin, 02 Juli 2012
AYAH dua orang anak itu dikabarkan hilang sejak 10 hari yang lalu. Nomor handphone yang biasa ia gunakan tidak bisa lagi dihubungi oleh pengacara, penerbit buku, serta rekannya. Keberadaannya makin misterius dan sulit dilacak.


Berharap pada Komnas HAM Baru
Sumber: KOMPAS.CETAK.COM | Tgl terbit: Senin, 30 April 2012
Diukur dari sorotan publik dan media, seleksi calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2012-2017 tak seramai seleksi calon komisioner KPK dan KPU. Padahal, Komnas HAM adalah satu di antara sekian komisi independen negara yang berperan penting memajukan HAM di Indonesia. Perhatian publik justru tersita drama kebijakan BBM di Senayan.


Kasus HAM Papua Kian Temaram
Sumber: KOMPAS.CETAK.COM | Tgl terbit: Selasa, 03 April 2012
Papua tidak kunjung menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Beragam persoalan masih membelenggu, termasuk kekerasan dan praktik pelanggaran HAM, korupsi, serta minimnya kesungguhan dari pemerintah untuk menyelesaikannya.


Potential hazards of the National Security Bill
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Februari 2012
On Feb. 20, retired police officers, including former police chiefs, met at the Grand Hyatt Hotel, Jakarta, to show their rejection of the National Security Bill


SONDANG HUTAGALUNG, BAKAR DIRI DAN KEBUNTUAN ASPIRASI
Sumber: PRAKARSA-RAKYAT.ORG | Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2011
Sesaat setelah diketahui bahwa pelaku aksi bakar diri identik dengan ciri-ciri Sondang Hutagalung (22), seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), publik dan para sahabat sangat terpukul atas peristiwa ini.


Mewaspadai Arus Balik Reformasi
Sumber: KOMPAS.CETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 25 Mei 2011
Mulai dari demonstrasi, memorialisasi, pemutaran film, hingga mendatangi institusi negara yang dianggap bertanggungjawab terhadap kelanjutan reformasi. Tujuannya satu; mengingatkan bangsa ini bahwa hutang reformasi belum lunas.


Menimbang RUU Intelijen Negara
Sumber: KOMPAS.CETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2011
Pemerintah mengusulkan agar Badan Intelijen Negara diberi wewenang menyadap dan menangkap seseorang atau badan hukum. Kewenangan yang dipercaya dapat membuat intelijen bekerja efektif itu disampaikan saat dimulai pembahasan RUU Intelijen Negara yang diajukan DPR kepada Presiden pada 23 Desember 2010.


Menimbang Rasa Berasasi Presiden Kita
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 05 Februari 2011
Saya senang, saya bersyukur. Sejak 2004, tidak ada pelanggaran HAM. Kalimat itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, yang telah memimpin negeri kita selama dua periode lamanya.


Refleksi Awal Tahun Kasus HAM Masa Lalu
Sumber: WWW.SINARHARAPAN.COM | Tgl terbit: Sabtu, 08 Januari 2011
Satjipto mengajarkan perlu individu-individu yang mau menjadi vigilante (pejuang) dalam penegakan hukum. Diperlukan aparat penegak hu­kum seperti Hakim Agung Andi Andojo yang berani melakukan "mesu budi", bukan penegak hukum yang hanya mementingkan keselamatan karier.


Munir, Ujian Sejarah HAM
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2010/12/11/05004670/m | Tgl terbit: Sabtu, 11 Desember 2010
Enam tahun silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kasus Munir adalah ujian bagi sejarah kita (test of our history). Namun, lambat laun gema suara tersebut semakin meredup seiring dengan munculnya berbagai persoalan baru-baru ini.


Celebrating Indonesian Human Rights Defenders --In celebrating the International Human Rights Day,
Sumber: http://ukinindonesia.fco.gov.uk/en/news/?view=News | Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 2010
The issue of celebrating human rights defenders (HRD) is central to the global human rights discourse. HRD advocate on human rights issues and cases around the world and many of them face threat and risks doing the work. In 1999 the United Nations agreed the â??Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedomsâ?? (UN Declaration on Human Rights Defenders) which describes the rights, frameworks and scope of works which might be undertaken by HRDs in doing their advocacy and also including the responsibilities of states to secure those rights


Sepuluh Tahun UU Pengadilan HAM
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2010/11/24/0257244/se | Tgl terbit: Rabu, 24 November 2010
Sejak dilahirkan oleh rahim Reformasi pada 23 November 2000, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu jadi perkakas utama penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Namun, harapan tersebut sulit terwujud.


Semangat Zaman Asmara Nababan
Sumber: cetak.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 02 November 2010
Di tengah khidmat peringatan Hari Sumpah Pemuda 2010 yang diselenggarakan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, dari Guangzhou, Republik Rakyat China, terdengar kabar Asmara Nababan wafat. Rasa kehilangan segera menghampiri kerabat dekat aktivis dan 400-an orang dari 33 provinsi yang hadir. Sedih, sepi dalam takdir.


Canberra's politics and impact on human rights
Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/02/canb | Tgl terbit: Selasa, 02 November 2010
Australian Prime Minister Julia Gillard is on a two-day visit to Indonesia at the invitation of President Susilo Bambang Yudhoyono and will hold talks on bilateral cooperation on economic, security, development and environmental issues.


Pekerjaan Rumah Kapolri Baru
Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2010/10/05/0414273 | Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
Kabar yang tak kunjung datang dari Istana tidak membuat publik berhenti menduga-duga siapa gerangan yang akan duduk memimpin Trunojoyo 1. Berdasarkan riwayat karier, kita bisa mengukur kredibilitas, rekam jejak, dan kompetensi yang membedakan calon yang satu dengan lainnya. Kapolri yang terpilih harus lebih baik daripada Kapolri saat ini.


Setahun Rekomendasi Kasus Penghilangan Paksa
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2010/09/30/03101553/ | Tgl terbit: Kamis, 30 September 2010
Meski tak spesifik disebutkan dalam pidato Presiden tentang delapan isu nasional baru-baru ini, tindak lanjut terhadap rekomendasi DPR terhadap kasus penghilangan orang secara paksa tetap dinantikan publik.


Dicari Kapolri dan Jaksa Agung Penegak HAM!
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2010/09/14/04301448/d | Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
Di tengah pemberitaan seputar arus mudik masyarakat ke kampung halamannya, tiba-tiba Presiden SBY menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin media massa dan disiarkan langsung hampir di semua stasiun televisi.


Kapolri Baru dan Harapan Publik
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 31 Agustus 2010
KOMPAS.com â?? Tak lama lagi, tepatnya pada Oktober 2010, Kepala Polri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri akan memasuki masa pensiun. Sejumlah kandidat mulai muncul dan menjadi wacana publik, siapakah orang yang tepat menjadi kepala Kepolisian Negara RI baru dan mampukah dia memulihkan citra Kepolisian Republik Indonesia?


B.H.D
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Senin, 23 Agustus 2010
SEKELOMPOK aktivis dan wartawan suatu hari pada Juni 2008 datang menemui Bambang Hendarso Danuri (BHD), yang ketika itu Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia. Mereka menanyakan nasib investigasi kasus Munir-aktivis hak asasi manusia yang tewas diracun dalam perjalanan Jakarta-Amsterdam pada 2004.


PERISTIWA 27 JULI, RIWAYATMU KINI?
Sumber: PRAKARSA-RAKYAT.ORG | Tgl terbit: Selasa, 10 Agustus 2010
Pada hari Selasa, 27 Juli 2010, kita kembali diingatkan pada sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi empat belas tahun lalu. Sebuah catatan sejarah yang sulit untuk dilupakan, namun sakit jika terlintas dalam ingatan, khususnya bagi mereka yang menjadi korban. Mungkinkah kebenaran peristiwa ini terungkap?


Toward a more open society
Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/26/towa | Tgl terbit: Senin, 26 Juli 2010
The topic of the meeting was about today's world's most important issue: Islam and pluralism. Leuthard's visit was crucial because the minaret referendum in Switzerland had become a controversy in Indonesia sometime ago.


Embargo Kopassus dan Akuntabilitas
Sumber: http://news.okezone.com/read/2010/07/26/58/356562/ | Tgl terbit: Senin, 26 Juli 2010
HAM Amerika Serikat mencabut embargo militer untuk Kopassus. Menteri Pertahanan AS Robert Gates menyampaikan hal itu seusai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta, Kamis, 23 Juli.


Jaksa Agung dan Keadilan Korban
Sumber: http://www1.kompas.com/read/xml/2010/07/26/0848399 | Tgl terbit: Senin, 26 Juli 2010
KOMPAS.com â?? Memperingati HUT ke-60 Adhyaksa, Jaksa Agung berpidato seputar budaya birokrasi, kejujuran dan disiplin, profesionalisme, meminta semua tulus bekerja, berorientasi hasil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan terbangun apabila kinerja Kejaksaan menunjukkan perbaikan.


Mafia di Balik Rekening Gendut
Sumber: http://tempointeraktif.com/hg/kolom/2010/07/23/kol | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
TEMPO Interaktif, Majalah Tempo, 4 Juli 2010, telah membuka ruang keingintahuan publik atas kekayaan para perwira polisi yang telah menjadi rahasia umum. Dari 21 rekening tidak wajar yang dimiliki para perwira itu, enam di antaranya diulas secara gamblang. Dari ulasan Tempo itu, ada dugaan bahwa uang itu diperoleh dari berbagai permainan perkara yang melibatkan dunia usaha. Namun, bila kita telisik lebih jauh, akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban mendalam. Misal, mengapa rekening para perwira yang gendut?


MENGAKHIRI REKAYASA KASUS
Sumber: http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/bulsad/arti | Tgl terbit: Selasa, 06 Juli 2010
Dalam dua bulan terakhir, tiga kasus rekayasa diputus bebas pengadilan, yaitu kasus Susandhi alias Aan (17 Mei), Chairul Saleh Nasution (4 Mei), dan Usep Cahyono (8 April). Ketiganya didakwa atas kepemilikan dan atau penggunaan narkoba. Majelis Hakim menilai dakwaan yang disusun dari proses penyidikan terdapat sejumlah kecacatan.


Polisi dan Kekerasan (Refleksi Hari Bhayangkara 1 Juli 2010)
Sumber: http://serambinews.com/news/view/33935/polisi-dan- | Tgl terbit: Kamis, 01 Juli 2010
MESKIPUN polisi berprestasi dalam mengungkap persoalan terorisme dan kriminalitas bersenjata api di Aceh, namun hal tersebut tidak serta merta mendongkrak citra polisi di tengah masyarakat. Kesan keras dan brutal lebih tampak menonjol dalam menggambarkan pekerjaan polisi.


No Justice, No Aid to Kopassus!
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Minggu, 06 Juni 2010
One month before President Obama's planned June 14 visit to Indonesia, members of the US Congress raised questions about his administration's apparent plans to restore aid to Kopassus, the Indonesian Army's Special Forces.


Jakarta's appointment of general challenged in court
Sumber: http://upiasia.com/Human_Rights/2010/04/14/jakarta | Tgl terbit: Jumat, 23 April 2010
Jakarta, Indonesia â?? The democratic transition in Indonesia is still hampered by a number of government policies. Civil supremacy, law enforcement and human rights are not priority issues for the government in drafting these policies. This is true even of President Susilo Bambang Yudhoyonoâ??s administration, even though it is considered reformist.


Problems rife in Indonesia's police
Sumber: UPIASIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 Maret 2010
Jakarta, Indonesia â?? The successes of Indonesia's police were the highlight of public interest over the past year. The police were credited with stripping terrorist groups of their powers and hunting down key terrorists, including the country's most wanted terrorist, Noordin M. Top, the alleged mastermind behind terrorist actions in Indonesia in the past nine years.


Melirik Reformasi Militer di Aceh (Jilid 2)
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 15 Februari 2010
Dalam konteks Negara yang sedang memasuki masa transisi, prinsip Negara demokratis mengharuskan Negara untuk menata ulang dan melakukan pembagian kekuasaan (sharing of power) data atau pembagian tanggungjawab (sharing of responbility) antara lembaga-lembaga negara. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan-chek and balance-antara lembaga-lembaga Negara.


SBY's war against judicial corruption: How far can he go?
Sumber: thejakartapost.com | Tgl terbit: Rabu, 10 Februari 2010
The taskforce for the eradication of judicial corruption, or the â??judicial mafiaâ?, found special treatment being given to Artalyta Suryani, who was convicted for bribing a prosecutor, and Limarita, who was convicted in a drug case, at the Pondok Bambu penitentiary.


GERAKAN MAHASISWA, DIMANAKAH TINJUMU?
Sumber: http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Buletin%20 | Tgl terbit: Jumat, 22 Januari 2010
Lebih dari sebelas tahun yang lalu, gerakan mahasiswa memberi warna dan menjadi salah satu penentu diletakkannya fondasi demokrasi di Indonesia. Namun saat ini, gerakan mahasiswa kurang terlihat perannya dalam mengawal demokrasi dan menjadi oposisi untuk kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada rakyat.


Reformasi Polri di Ujung Tanduk
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/12/034103 | Tgl terbit: Selasa, 12 Januari 2010
Seusai memicu polemik cicak versus buaya, nama Susno Duadji kembali disorot publik. Susno, mantan Kabareskrim Polri, yang semula dikritik pedas terkait penahanan dua unsur pimpinan KPK, kini tercitra sebagai orang baik yang �dikorbankan�. Ia bahkan menerima ancaman pembunuhan lewat telepon selulernya. Apa yang terjadi?


PESAN AKHIR TAHUN KORBAN
Sumber: http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Buletin%20 | Tgl terbit: Rabu, 06 Januari 2010
Tahun 2009 telah berakhir, namun belum ada satu pun kasus-kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang dituntaskan oleh negara. Kasus-kasus tersebut sampai saat ini masih terhenti proses hukumnya di Kejaksaan Agung.


2010 Outlook: Critical year for human rights
Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/21/2010 | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2009
In order to understand the prospect of human rights promotion and protection next year, we must take into account two strategic dimensions in the SBY-Boediono administration.


The year of human rights paradox for Indonesia
Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/21/the- | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2009
Final days of each year are always the best opportunity to reflect on what happened during the year in order to predict or project the future.


Indonesia needs peace process in Papua
Sumber: http://www.upiasia.com/Human_Rights/2009/12/16/ind | Tgl terbit: Rabu, 16 Desember 2009
Jakarta, Indonesia â?? Even though Papua became a province of Indonesia by an ambiguous referendum in 1969, peace between the indigenous Papuans and Indonesiaâ??s security forces has never been achieved. While the resource-rich province is Indonesiaâ??s largest, it is also one of the poorest, with poor public services and poor protection of the rights of indigenous Papuans.


Ujian Sejarah Jilid II
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 03 Desember 2009
Di Indonesia, keadilan hanya terlihat di atas awan. Kita sering terbuai untuk meraihnya dari ketinggian, tetapi lupa menanamnya di bumi kenyataan.


RI-EU PCA: Taking rights seriously
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2009
Indonesia and the European Community (EC) recently signed a Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation (PCA). The PCA covers many issues, ranging from trade and investment, to the environment and natural resources; from combating terrorism and transnational crimes, to proliferation of weapons of mass destruction. The PCA also includes issues related to human rights.


Indonesia must resolve cases of disappeared activists
Sumber: upiasia.com | Tgl terbit: Senin, 23 November 2009
Jakarta, Indonesia â?? The Indonesian House of Representatives has recommended to President Susilo Bambang Yudhoyono that he establish an ad hoc human rights court to deal with the unresolved cases of abduction and disappearance of student activists in 1997 and 1998, but it seems no progress has been made.


The attempts to boost military territorial function
Sumber: thejakartapost.com | Tgl terbit: Sabtu, 21 November 2009
The newly sworn in Army Chief Lt. Gen. George Toisutta said that the Indonesian Military (TNI) is to set up two new military commands in West Kalimantan and West Papua provinces in an apparent bid to revitalize its much-criticized territorial function.


POLISI, POLITIK dan PUBLIK
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Selasa, 17 November 2009
Kasus Bibit-Chandra telah menjadi medan politik. Politisasi kasus ini salah satunya menghasilkan dibentuknya Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit-Chandra (Tim Delapan) oleh Presiden. Awalnya Presiden menilai penahanan terhadap Bibit-Chandra sebagai proses hukum biasa. Bahkan Presiden sempat mempertanyakan istilah kriminalisasi KPK yang dinilai tidak relevan.


Challenges of the ASEAN rights commission
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 24 Oktober 2009
ASEAN foreign ministers approved the ASEAN Inter-Governmental Human Rights Commission (AICHR) in July and are expected to inaugurate the Commission on Thursday during the ASEAN summit in Thailand. The acceptance of the AICHR gives two indicators of the current global human rights trend. First, it gives ASEAN an opportunity, as a regional organization, to promote and protect human rights in Southeast Asia.


Protecting human rights defenders in Indonesia
Sumber: UPIASIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 23 Oktober 2009
Jakarta, Indonesia â?? Human rights defenders in Indonesia are increasingly being reported to the police, accused of lies, defamation and criminal acts. This is of high concern, as it is occurring while the government is promoting reforms, the spirit of democracy and respect for human rights.


Mr. President, no more business as usual, please!
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2009
President Susilo Bambang Yudhoyono, may I sincerely congratulate you on your re-election. My fellow countrymen and women have put their trust in you as the elected President for the upcoming five years.


East Timor: A long way from international justice
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 September 2009
Mentioning Timor Leste not only brings to mind a state that was once Indonesiaâ??s 27th province, but also a place where gross human rights violations took place before, during and after its UN-sponsored August 1999 referendum.


Bringing justice to Indonesia's military court
Sumber: http://www.upiasia.com/Human_Rights/2009/09/23/bri | Tgl terbit: Rabu, 23 September 2009
Jakarta, Indonesia - Indonesia's military court is in serious need of reform, for the sake of national security as well as the protection of human rights. The existing system of military justice is rife with violations of human rights and impunity for the perpetrators.


The Munir history test: Unfinished business of justice
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 07 September 2009
In October 1999, the International Commission of Jurists (ICJ) published a report, Ruler's Law, that described how Indonesia's first two presidents - Sukarno and Soeharto - created an environment in which the country's constitutional and legal norms were "allied closely with the authority of the Presidency and the authoritarian character of the prevailing political order".


Merdeka dari Rasa Takut
Sumber: KORAN.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 19 Agustus 2009
Seorang musisi muda terkemuka, Glenn Fredly, mengajak kalangan nonmusisi aktivis, politisi, dan menteri memperingati Hari Kemerdekaan Ke-64 RI dengan tema �Indonesia Unite�. Idenya menembus batas semua genre untuk sama-sama merenungkan arti kemerdekaan dalam konteks hari ini.


The past is not forgotten and will never be forgotten
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 07 Juli 2009
Listening to the presidential candidates in the last debate, it was clear that their concerted appeal was that it was time for Indonesia to move on from the past.


Moving toward a human rights-friendly police force
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Juli 2009
This year, on the verge of the 63rd annual National Police Day (Hari Bhayangkara), the police have just presented the Indonesian people with a fine gift: National Police chief Gen. Bambang Hendarso Danuri just passed a decree on the Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Discharge of Duties of the Police.


Dicari,Presiden Penegak HAM!
Sumber: KORAN SINDO | Tgl terbit: Rabu, 24 Juni 2009
Hak asasi manusia (HAM) mengemuka sebagai tema penutup acara debat capres putaran pertama mengenai "tata-kelola pemerintahan yang baik dan supremasi hukum", 18 Juni lalu. Meski jawaban tiga capres tak memuaskan, kita mengapresiasi masuknya tema itu sebagai suatu tantangan bangsa yang harus dijawab pemimpin pemerintahan. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan selaku moderator seolah hendak menutup acara itu dengan sebuah harapan bahwa kita tak boleh lupa pada masa lalu.Bahwa segala mimpi perubahan masa depan para capres bila terpilih, perlu diikuti komitmen untuk memberi jawaban keadilan pada tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.


Suciwati, Pemancang Tiang Hukum
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
â??Jangan sampai ada orang lain yang mengalami nasib serupa yang menimpa suamiku,â? begitu katanya lugas.Dialah Suciwati.Setiap kali kita menyaksikan kabar berita tentang kematian Munir dan usaha mengusutnya,sosok ini selalu terlihat.


Munir and the protection of rights defenders
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 15 Mei 2009
For more than four years, no case has been more central to the security of human rights defenders in Indonesia than the 2004 poisoning of Munir Said Thalib. However, that case is now at risk of collapse following the acquittal of a former senior intelligence official, Muchdi Purwopranjono. The unsolved murder dramatically underscores the need for better protection of human rights activists.


Akhir Hak Asasi Manusia
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 30 April 2009
Hawa politik nasional terkini semakin panas. Ketegangan partai pasca-hitungan sementara (quick count) pemilihan legislatif mulai mencerminkan keedanan elite dalam pertarungan kekuasaan. Dari mulai elite sipil hingga mantan jenderal. Tokoh (Megawati) dan partai (PDI Perjuangan) yang sempat menjadi korban represi dan simbol oposisi Soeharto, kini berkolaborasi dengan mantan jenderal Prabowo (Gerindra) dan Wiranto (Hanura), yang dulu menopang kekuasaan Orde Baru. Ajaibnya lagi, kubu dua jenderal berseberangan dan sempat saling mendiskreditkan ini malah bergandengan tangan. Ada apa?


Promises, pitfalls on the path to end forced disappearance
Sumber: THE JAKARTA POST | Tgl terbit: Kamis, 23 April 2009
A series of enforced disappearance cases that have occurred frequently in Indonesia in the past have not only caused mental and physical damage to victims, but also agony to our senses as human beings. Enforced disappearance is defined as more than just incommunicado detention, torture or possible extra-judicial execution (Rodley: 2000). First, the refusal of state authorities to acknowledge this "illegal" detention will at the end of the day become a denial of responsibility. Second, from victims' perspectives, there is a question as to whether or not they are still alive, and even if physical torture ceases, as time goes by there is growing despair because incommunicado detention permanently denies their contact with and protection from the outside world.


Berpolitiklah dengan HAM
Sumber: CETAK.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 08 April 2009
Pemilihan umum sudah di depan mata. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan, proses pemilu harus berlangsung secara bebas dan adil. Tidak cukup dalam tataran abstrak, jaminan ini juga harus benar-benar terwujud dalam kenyataan. Masalah nasional seputar surat suara, daftar pemilih tetap (DPT), atau apa yang baru-baru ini terjadi di Aceh berupa penembakan, pembunuhan, dan peledakan bom, dapat merupakan suatu penghalang bagi terlaksananya pemilu yang ideal.


Meneropong Palestina dari Inggris
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Kamis, 29 Januari 2009
Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk menjalankan hidup bermartabat, menegakkan keadilan dan perdamaian. Kewajiban kita, menjadi pemimpin-pemimpin bumi dalam panji-panji nilai itu, baik di negeri kita masing-masing maupun memperjuangkan suara-suara kaum tertindas di Gaza, agar dihormati dan didengarkan.


USMAN HAMID: GOING THE EXTRA MILE
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 14 Januari 2009
Even though he still strives to be a political activist, Usman said Munir was the one who â??draggedâ? him into campaigning for human rights in the first place.


Human rights in 2009: Year of forced choice
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 Desember 2008
2009 will be the year of politics -- electoral politics to be precise. Thus, when one attempts to speculate on the human rights situation next year, the result will probably take a very political slant. Human rights will be positioned against the backdrop of a turbulent political struggle for legislative and executive power, the result of which will determine the future direction of the protection of human rights.


Jalan Panjang Mekanisme HAM ASEAN
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Jumat, 21 November 2008
Di luar dugaan semua Negara anggota ASEAN meratifikasi piagam ASEAN yang berlaku efektif Desember 2008. akankah terwujud?


Pesan Bersayap Iklan Partai Keadilan Sejahtera
Sumber: KORANTEMPO | Tgl terbit: Jumat, 14 November 2008
Setahun menjelang Pemilu 2009, partai-partai politik memasang iklan. Umumnya iklan ini menggunakan momentum hari raya keagamaan hingga momen hari besar nasional. Tak ada gejolak atau sesuatu yang luar biasa. Baru belakangan iklan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memicu protes. Protes ini terkait dengan pemuatan gambar KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy'ari, Soekarno, Bung Tomo, Muhammad Natsir, dan Soeharto. Pesan di akhir iklan menyebut mereka sebagai guru bangsa dan pahlawan. Apakah ini iklan politik atau semata-mata iklan peringatan Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan? Pertanyaan lain, apakah PKS menganggap Soeharto pahlawan?


Jalan Menanjak Menuju Hak
Sumber: MAJALAHTEMPO | Tgl terbit: Senin, 20 Oktober 2008
ADAKAH kemajuan hak asasi manusia selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla? Tanpa ragu saya jawab: ada! Tapi, wajib pula saya katakan: kelemahannya juga ada!


TNI reform: No more business as usual
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Jumat, 17 Oktober 2008
In his remarks during the ceremony to mark the 63rd anniversary of the Indonesian Military (TNI) in Surabaya on Tuesday, TNI Chief Gen. Djoko Santoso reported briefly on the five-point implementation of TNI's internal reform agenda over the past 10 years: TNI's neutrality in politics, the cessation of its involvement in business, the reform of the military tribunal, the improvement of soldiers' welfare and TNI professionalism.


Rekapitulasi Orang Hilang
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 05 September 2008
Beberapa pekan ini, korban penghilangan paksa memperingati hari orang hilang sedunia yang jatuh pada 30 Agustus.


Kasus Orang Hilang : Nasibmu Kini?
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org | Tgl terbit: Rabu, 03 September 2008
Waktu 20 tahun merupakan waktu penantian yang cukup panjang bagi keluarga korban penculikan aktivis 1998. Belum lagi terhadap beberapa keluarga korban penculikan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin, sebagian dari mereka telah menutup masa lalunya, karena tidak ingin hal tersebut terulang kembali dan bahkan mungkin dari mereka telah lelah dalam menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini kepada mereka.


Building Future Friendship Without Past Violence
Sumber: THE JAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 19 Juli 2008
On July 15, Indonesia and Timor Leste officially accepted a report produced by the joint Commission for Truth and Friendship (CTF). The report concludes crimes against humanity took place, with militia groups, the military, the police and the civilian government bearing institutional responsibility.


Ada "Udang" diBalik Kasus Munir?
Sumber: KORAN JAKARTA | Tgl terbit: Rabu, 02 Juli 2008
Penahanan Muchdi Purwopranjono sebagai tersangka konspirasi pembunuhan aktivis HAM Munir dapat menjadi inspirsai bagi penegakan hukum kita. Pesan politiknya, siapapun yang terlibat kejahatan, tak boleh berada diatas hukum-siapa pun yang dulu dan selama ini kebal hukum â?? bersiap menghadapi zaman yang berubah. Perubahan itu sayangnya masih harus diuji oleh waktu. Waktu akan menjawab apakah penetapan Muchdi sebagai tersangka akan berakhir dengan penghukuman atau sebaliknya. Atau mungkin kasus ini bermuatan politik menjelang Pemilu 2009?


Konspirator Pembunuhan Munir
Sumber: Suara Karya Online | Tgl terbit: Senin, 30 Juni 2008
Tanggal 19 Juni, Muchdi Pr dijadikan tersangka utama konspirasi pembunuhan Munir. Peristiwa ini membuat kasus Munir mulai terang setelah hampir empat tahun. Akankah kasus ini kian terang atau kembali gelap: waktu yang akan menjawab.


A Test Against Poisonous Politics
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 19 Juni 2008
During the Munir murder trial of Garuda Indonesia pilot Pollycarpus Budihari Priyanto, demonstrators in masks held up signs saying "we don't want a scapegoat, we want the masterminds." With the arrest of the former senior intelligence official Muchdi Purwopranjono, their hopes are one step closer to being fulfilled.


Indonesia's long-and-windy road to shortcut military impunity
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 28 April 2008
Indonesia has gone through a transitional period over the last 10 years, which has seen improvements in democratization and legal institutional reform, including the elimination of parliament seats granted to the military.


From Canberra to Jakarta: Reforming the military
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 01 April 2008
The three-day visit of Defense Minister Juwono Sudarsono to Sydney to attend the East Asian ministerial dialogue forum, "The Way Forward on Asian Economic and Political Security", on March 26-28, 2008, is echoing regional response to security threats in the Strait of Malacca.


Arus Dunia Hukuman Mati
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 19 Maret 2008
Mahkamah Agung (MA) mengubah vonis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup bagi tiga warga negara Australia terpidana kasus narkotika. Terhadap putusan ini, seorang wartawan bertanya terkait ada tidaknya unsur intervensi Pemerintah Australia?


ASEAN must enforce charter for Myanmar
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 15 Maret 2008
We support the United Nations' initiatives to improve the current situation in Burma (Myanmar) with regard to human rights issues. However, the UN's special envoy to Burma Ibrahim Gambari has not achieved maximum results.


The Lombok Treaty problem
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Februari 2008
The recent visit of Indonesian Foreign Minister Hassan Wirajuda to Australia on Feb. 7 aimed to re-enforce the framework for security cooperation between Australia and Indonesia, known as the Lombok Treaty. A draft of this agreement was signed on Nov. 13, 2006, in Mataram by both governments, and the parliaments of both countries have approved the treaty.


Relevansi perjuangan KontraS dengan Politik HAM di Indonesia
Sumber: | Tgl terbit: Rabu, 06 Februari 2008
Kala Indonesia terkungkung dalam otoritarian orde baru, angan dan cita tentang civil society menjadi satu idaman. pengaminan civil society sebagai sebuah jalan keluar untuk melawan rezim otoritarian menjadi satu pilihan untuk ditempuh. Sir Thomas Hobbes dalam teorinya menyatakan ada tiga tahapan perkembangan masyarakat.


SEBUAH KEKEJAMAN DI NEGERI HIJAU
Sumber: | Tgl terbit: Selasa, 05 Februari 2008
HIDUP TANPA SEORANG AYAH TAK PERNAH LENGKAP BAHKAN SANGAT MENYEDIHKAN bagi sekeluarganya. Ayah, tulang punggung, tumpuan dan segalanya, kepergian sang ayah tidak akan bisa tergantikan oleh siapapun juga. Ya, begitulah kiranya perasaaan Nurhasanah yang sedang mencari ayahnya selama delapan tahun.


Indonesia can push for major reform in Myanmar
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 10 Januari 2008
Peaceful marches and protests airing differing viewpoints are a foundation of any democratic society and the Myanmar government's violent response to peaceful demonstrations in Yangon violate the rights of its people by any international standard.


Jalan Panjang Penegakan HAM
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Rabu, 02 Januari 2008
Perbeda dengan kemajuan normatif di bidang hak asasi manusia atau HAM maka penegakan hukum HAM harus diupayakan untuk memenuhi kepuasan korban. Korban adalah mereka yang menuntut pemulihan martabat dan keadilan karena peristiwa yang dialaminya. Bagaimana kenyataan selama ini? Apa tantangan ke depan?


HAM dan Perang Terorisme ala Musharraf
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 31 Desember 2007
Menumpas ekstremis dan terorisme. Itulah tema besar kampanye Jenderal Parves Musharraf belakangan ini di Pakistan. Memang, serangan bom ala terorisme terjadi berkali-kali di negeri itu, tapi kali ini kita benar-benar dikejutkan dengan tewasnya Benazir Bhutto.


Bela Negara
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Minggu, 02 Desember 2007
Menteri Pertahanan berkeras agar RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara masuk Prolegnas 2008. Basis legal pengajuan RUU ini adalah melaksanakan Pasal 8 ayat (3) UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Mengapa terkesan kontroversial?


Gampoeng dan Perpolisian Masyarakat
Sumber: SERAMBINEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 01 Desember 2007
Negara yang melaksanakan prinsip demokrasi, polisi tidak bisa berperilaku militeristik, tetapi harus bertindak sebagai pelayan dan pelindung (to serve and to protect) bagi masyarakat. Karena kepolisian sejatinya dibutuhkan untuk menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan sekaligus kenyamanan hidup rakyat. Karenanya, pihak kepolisian ketika merespon tindak kejahatan, tentu tidak melulu harus menggunakan cara-cara lama yang represif.


Wajib Militer dan Hak Sipil
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 November 2007
Departemen Pertahanan berencana menerapkan wajib militer melalui RUU Komponen Cadangan. Tujuannya, memperbesar serta memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen utama penyelenggaraan pertahanan negara.


"Justitia Denegata"
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 November 2007
Jika Wiji Thukul menjadi korban penghilangan secara paksa dan Wawan menjadi korban penembakan Semanggi I (1998), maka Sipon, istri Thukul, dan Sumarsih, ibunda Wawan, serta keluarga kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang lain adalah korban dari sebuah praktik pengingkaran (Latin: denegata).


Prospek Hukum Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi Aceh
Sumber: ACEHINSTITUTE.ORG | Tgl terbit: Kamis, 01 November 2007
Ditunggu, keberanian Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf untuk memenuhi hak-hak warga negara atas keadilan akibat kejahatan kemanusiaan yang terjadi dimasa lalu.


Quo Vadis Komnas HAM Aceh
Sumber: ACEHINSTITUTE.ORG | Tgl terbit: Senin, 29 Oktober 2007
Pertengahan tahun 2007 ini, Indonesia telah memiliki sebelas anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mereka adalah 'pendekar HAM' baru yang akan bertugas untuk periode 2007-2012. Mereka rata-rata berusia muda, memiliki prestasi cemerlang dalam pergulatan advokasi HAM di tanah air. Keangotaan Komnas HAM kali ini berbeda jauh dengan komposisi anggota pada dua periode sebelumnya yang didominasi oleh purnawirawan dan bekas birokrat. Paling tidak, latar belakang para


PEKERJAAN RUMAH REFORMASI TNI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 05 Oktober 2007
Kita mengapresiasi upaya-upaya membangun TNI profesional dan supremasi sipil yang telah ditempuh lewat semua cara di tingkat legislasi dan institusi.


Indonesia can push for major reform in Myanmar
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2007
Peaceful marches and protests airing differing viewpoints are a foundation of any democratic society and the Myanmar government's violent response to peaceful demonstrations in Yangon violate the rights of its people by any international standard.


MEMBUANG DURI DALAM DAGING
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 27 Agustus 2007
"Poisoner do their deadly work in secret. The evidence in poisoning cases is nearly always circumstantial. In this case it is more direct than usual. You must remember that poisoning is always concealed and deliberate. It is crime that is not done in a moment of passion, or on an impulse. It is crime that must be planned."


Kemerdekaan Sebagai Pemuliaan Kemanusiaan
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 13 Agustus 2007
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada setiap tanggal 17 Agustus, selalu diikuti berbagai acara perlombaan dan hiburan. Ini adalah ekspresi yang paling banyak kita temukan di masyarakat saat merayakan hari pendirian republik kita tercinta. Tentu ada banyak cara untuk memetik makna kemerdekaan itu. Salah satunya adalah mengukur kemajuan HAM di Indonesia.


Kasus Wasior dan Wamena di Bawah Jaksa Agung Baru
Sumber: Tabloid Jubi | Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2007
Terpilihnya Jaksa Agung yang baru, Hendarman Supanji yang menggantikan Abdurrahman Saleh masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM di tanah air. Sejumlah peristiwa pelanggaran berat HAM yang melahirkan reformasi seperti peristiwa Trisakti Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998 serta penculikan aktivis 1997/1998 menjadi tuntutan besar mahasiswa dan masyarakat sipil untuk diproses secera hukum, dalam hal ini lewat mekanisme


Mempertanyakan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Integritas Personal Warga Negaranya
Sumber: Buletin ALIANSI Edisi juni-juli 2007 | Tgl terbit: Rabu, 04 Juli 2007
Pada 1 Juli 2007, kepolisian RI baru saja merayakan hari jadinya ke-61 tahun. Di tengah upayanya untuk memperbaiki citra dan mereformasi diri, tampaknya kenyataan itu masih jauh dari harapan. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian masih menerapkan kekerasan yang konvensional, berupa penyiksaan serta tindakan merendahkan martabat manusia lainnya dalam menjalankan tugasnya. Dalam monitoring KontraS, selama kurun waktu Juni 2005-Juni 2006 sebanyak 25 kali peristiwa penyiksaan dilakukan oleh aparat kepolisian


Polisi untuk Perdamaian Aceh
Sumber: Serambi Indonesia | Tgl terbit: Senin, 02 Juli 2007
Setelah Aceh damai dan konflik mereda, peran polisi otomatis menjadi penting. Polisi tidak hanya berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat seperti diamanatkan dalam UU No 2/2002, tentang Kepolisian RI , akan tetapi berfungsi mencegah agar ketidakamanan. Apalagi dalam konteks Aceh yang baru saja meraih kedamaian pasca MoU Helsinki.


Arti Kasus "Orang Hilang" dalam Reformasi TNI
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Jumat, 29 Juni 2007
Bertepatan dengan kurun waktu 9 tahun reformasi digulirkan agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM mencuat kembali. Hal ini terkait kasus penghilangan dan penculikan aktivis prodemokrasi 1997-1998. Kali ini akibat putusan Pengadilan Militer tingkat banding di Jakarta yang membatalkan pemecatan 10 anggota tim mawar Kopassus TNI AD, dan hanya menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap komandan tim tersebut; Mayor Inf Bambang Kristiono.


Fatamorgana Kasus Munir "Sang Fenomena"
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Minggu, 13 Mei 2007
Kasus pembunuhan terhadap Munir, aktivis HAM, memasuki babak baru proses hukum di Kepolisian. Pertengahan April 2007, Kepolisian mengumumkan 2 nama baru tersangka pembunuhan Munir, mereka adalah Indra setiawan dan Rohainil Aini. Keduanya terlibat dalam pemalsuan surat tugas terhadap Pollycarpus untuk terbang satu pesawat dengan Munir, 6 September 2004, Jakarta-Singapura- Belanda. Selain itu, Kepolisian mendapatkan novum


BENANG KUSUT KASUS MUNIR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 10 Mei 2007
Polri kembali aktif mengusut konspirasi pembunuhan aktivis HAM, Munir. Apakah ini penanda terang atau sekadar meredam tekanan publik dan berakhir gelap?


PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA
Sumber: | Tgl terbit: Selasa, 08 Mei 2007
Tulisan ini akan memaparkan pandangan KontraS terhadap isu â??enforced disappearanceâ? atau â??penghilangan paksaâ? yang merujuk pada konvensi tentang Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa yang baru-baru ini disahkan oleh PBB tanggal 06 Februari di Paris Perancis. Setelah uraian latar belakang atau pengantar pada bagian pertama, bagian kedua tulisan ini akan terlebih dahulu menguraikan bagaimana fenome na orang hilang menjadi isu dunia, dilanjutkan dengan


Presidential Push Needed on TNI's Internal Reform
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 Februari 2007
Two and a half years after the House of Representatives passed landmark legislation to improve the accountability of the Indonesian military (TNI), reform is stalled. High-level political leadership is needed to give the reform drive a much-needed boost.


DEBAT KUSIR PENGADILAN HAM AD HOC
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 20 Februari 2007
Komisi III DPR kembali membahas soal penghilangan orang. Arahnya, Jaksa Agung diminta menyidik tanpa menunggu rekomendasi Pengadilan HAM Ad Hoc.


SELAMAT DATANG KONVENSI ORANG HILANG!
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 25 Januari 2007
Di tengah keengganan Jaksa Agung melanjutkan hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus penghilangan paksa aktivis prodemokrasi 1997- 1998, PBB membawa kabar gembira.


Prioritaskan Soal Freeport di Papua
Sumber: | Tgl terbit: Rabu, 27 Desember 2006
Pemerintah berencana merevisi UU Otonomi Khusus Papua. Kita berharap, kebijakan ini bukan sekadar tambal sulam kebijakan lalu dalam menyelesaikan problem Papua.


REFLEKSI HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 26 Desember 2006
Tahun ini menjadi tahun kelabu bagi korban. Tak ada satu pun yang dihukum atas pembunuhan Munir dan atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Menyakitkan, kata korban.


PESAN KORBAN KONFLIK ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 18 Desember 2006
Rakyat Aceh ingin suasana baru. Mereka telah memberikan suatu "pelajaran" demokrasi yang berharga bagi partai-partai politik dan kita semua. Kita tahu, hasil sementara pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menempatkan pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar kemungkinan akan terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh. Dari Istana Negara, Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi suara positif; menerima hasil pemilihan Aceh sebagai komitmennya atas perdamaian.


BUSH DAN PROBLEM GLOBAL HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 14 November 2006
Dalam waktu dekat, Presiden AS George Walker Bush berkunjung ke Indonesia. Seperti di banyak negara, rencana kunjungan ini memicu protes. Adakah misi rahasia di balik kunjungan itu? Yang menjadi soal bukan hanya teknis pengamanan yang dinilai berlebihan, tetapi pada masalah substansial. Dunia, termasuk publik AS, hingga kini terus menyoroti dampak kebijakan luar negeri pemerintahan Bush.


DICARI, ORANG HILANG!
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 14 November 2006
Setelah lama ditunggu, Komnas HAM akhirnya bisa merampungkan penyelidikan kasus sejumlah aktivis yang hilang dalam kurun waktu 1997-1998. Komnas HAM menyatakan, motif utama penculikan di bawah operasi intel Sandi Yudha ini adalah upaya rezim Soeharto mempertahankan kekuasaan.


KONVENSI ORANG HILANG: Alat Baru Perjuangan Bersama Melawan Penghilangan Paksa
Sumber: | Tgl terbit: Rabu, 20 September 2006
Pada April 2000, Tuti Koto, ibu dari Yani Afri (berusia 27 tahun saat hilang), menerima penghargaan dari Ibu Negara Sinta Nuriyah, istri Presiden RI KH Abdurrahman Wahid. Tuti Koto dinilai telah memperjuangkan anaknya yang hilang dengan penuh keberanian dan pengorbanan. Mungkin inilah salah satu bentuk perhatian kalangan Pemerintah RI terhadap kasus orang hilang pada masa itu


Perlu Langkah Extra Menjawab Problem Keadilan Aceh
Sumber: | Tgl terbit: Minggu, 25 Juni 2006
Tulisan ini hanya berkonsentrasi pada pembahasan mengenai Pengadilan HAM dan KKR dalam UU Pemerintahan Aceh No.11/2006. Bagian yang diuraikan secara ringkas dalam tulisan ini terkait ketika UU Pemerintahan Aceh masih berupa draft yang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah hingga saat disahkan.


DILEMA INDONESIA DI DEWAN HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 20 Juni 2006
Untuk pertama kalinya Dewan HAM PBB bersidang di Geneva, 19-31 Juni 2006. Banyak kalangan meyakini, pembentukan Dewan HAM adalah tonggak penting dalam membangun prospek yang lebih baik bagi penegakan HAM di dunia.


DICARI, HAKIM AGUNG PENEGAK HAM!
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 26 April 2006
Komisi Yudisial mengumumkan dimulainya seleksi hakim agung untuk mengisi kursi jabatan hakim agung yang kosong. Kita berharap upaya tersebut dapat menghasilkan hakim agung-hakim agung dengan independensi, imparsialitas, dan integritas moral yang tinggi.


Suaka, Siti Pandera dan Operasi Intelejen
Sumber: | Tgl terbit: Kamis, 20 April 2006
Presiden SBY diminta untuk mengupayakan pemulangan Anike Wanggai (4 th) putri dari Siti Pandera yang kini ada di Australia bersama 42 orang penerima suaka politik. Tuntutan itu disampaikan oleh Nicolas E Wanggai, Marfin Wanggai, Jerry Wanggai dan Jack Muabuai yang semuanya mengaku sebagai keluarga Siti Pandera.


PROSPEK HAM KAUM PEREMPUAN ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 09 Maret 2006
"Kasihan Perempuan". Itulah judul tajuk harian Kompas menyoroti penangkapan sejumlah perempuan yang dituduh pelacur di Tangerang (4/3). Di Aceh, penangkapan seperti ini juga terjadi. Malah kini ada kekhawatiran, RUU Pemerintahan Aceh yang dibahas DPR dapat mengancam hak-hak kaum perempuan di Aceh.


"DUE DILIGENCE" NEGARA DI POSO
Sumber: ACEHINSTITUTE.ORG | Tgl terbit: Jumat, 25 November 2005
Sulit diterima akal sehat, kekerasan di Poso terus terjadi dalam hitungan hari, terutama tujuh tahun sejak pecah konflik komunal. Hal ini mengindikasikan, intensitas, eskalasi dan frekuensi kekerasan di Poso sudah pada tahap amat mengkhawatirkan dan tidak bisa ditoleransi.


PAPUA PERLU LANGKAH BARU
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 13 Oktober 2005
Aksi damai ini menolak Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pelaksanaan pilkada serta menuntut adanya dialog nasional mengenai Papua. Mereka juga menuntut DPR pusat di Jakarta membentuk Panitia Khusus untuk Papua guna membahas masalah-masalah Papua.


Rehabilitasi Bagi Yang Di-GAM-kan
Sumber: | Tgl terbit: Selasa, 20 September 2005
Pada 30 Agustus 2005, Pemerintah memenuhi salah satu butir MoU Pemerintah RI dan GAM untuk memberikan amnesti umum maupun individual terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan GAM. Sekalipun tidak disebutkan dalam MoU, pemerintah memberikan abolisi untuk meniadakan penuntutan hukum terhadap sejumlah anggota GAM. Ini adalah langkah yang tepat.


Evaluasi 1 Bulan Paska MoU Helsinki
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 19 September 2005
Bukan sesuatu yang mudah menjalani hidup dalam situasi damai dalam konteks Aceh. Setidaknya hal ini tergambar dengan masih terjadinya tindak kekerasan dalam 1 bulan terakhir paska penandatanganan MoU Aceh Damai di Helsinki. Kekerasan yang terjadi dalam 1 bulan ini antara lain terjadinya penembakan acak/random shooting di Bireun, baku tembak antara TNI dan GAM di Indrapuri, Aceh Besar.


INTELIJEN MASA LALU, KINI, DAN ESOK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 01 September 2005
Setelah Polri dan TNI, giliran lembaga intelijen negara akan diatur dengan undang-undang. Sebuah draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Intelijen Negara telah disiapkan para akademisi Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara. RUU ini diharapkan dapat menjadi RUU usul inisiatif DPR (Kompas, 24/8).


Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;Alternatif Penyelesaian Kejahatan HAM Masa Lalu?
Sumber: ACEHKITA.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Agustus 2005
"Memastikan pengungkapan kebenaran merupakan jaminan keadilan akan ditegakkan, tapi kebenaran sendiri tidak bisa menggantikan keadilan" - Suara para korban di Chile dalam merespon laporan KKR Chile


PELUANG DAMAI ACEH DI HELSINKI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 23 April 2005
PERUNDINGAN informal babak ketiga antara delegasi Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia telah berakhir. Perundingan ini memang belum menghasilkan perjanjian damai. Namun, kesediaan untuk kembali bertemu dan membicarakan lebih lanjut tawaran- tawaran konkret kedua pihak memperjelas adanya peluang damai untuk Aceh. Oleh karena itu, momentum perundingan damai di Helsinki harus terus dijaga.


Justice for victims should include right to reparation
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 08 September 2004
Amid the fanfare and bustle of this year's general elections, the trial of the gross human right violations in 1984's Tanjung Priok incident has gone almost unnoticed by the public. While the elections seem to promise a brighter future, the trial is a reminder of a dark past that few will remember with fondness.


1 All

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org