Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 All

Mendesak Kapolres Mimika Melakukan Proses Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Jurnalis
Tgl terbit: Selasa, 14 November 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Polres Mimika terhadap salah seorang jurnalis Okezone.com, a.n Saldi Hermanto (yang selanjutnya disebut sebagai korban). Adapun peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, 11 November 2017, sekitar pukul 22.50 WIT di Pos Terpadu Jalan Budi Utomo - Jalan Kartini, Sempan, Timika, Papua.


19 Tahun Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Semanggi I: Presiden Harus Penuhi Janji Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Secara Berkeadilan
Tgl terbit: Senin, 13 November 2017
Memperingati 19 tahun peristiwa Tragedi Semanggi I, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk segera mengambil langkah konkrit guna penyelesaian kasus Tragedi Semanggi I dan kasus ? kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya yang tak kunjung selesai hingga hari ini. Peristiwa Tragedi Semanggi I yang terjadi tepat pada hari ini, 13 November 1998, telah menewaskan 5 orang mahasiswa, diantaranya BR Norma Irmawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya; Engkus Kusnadi, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ); Heru Sudibyo, mahasiswa Universitas Terbuka; Sigit Prasetyo, mahasiswa Universitas Yayasan Administrasi Indonesia (YAI); dan Teddy Wardani Kusuma, mahasiswa Institut Teknologi Indonesia (ITI). Peristiwa ini juga melukai sebanyak 253 orang lainnya.


Menyikapi Pergantian Panglima TNI dan Agenda Reformasi Sektor Keamanan
Tgl terbit: Minggu, 12 November 2017
Panglima TN Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam waktu dekat ini akan memasuki masa pensiun .Panglima TNI baru diharapkan bisa membawa TNI menjadi aktor pertahanan yang semakin profesional dan modern serta dapat mendorong proses reformasi TNI.


Pernyataan sikap KontraS Terkait Situasi di Mimika, Papua
Tgl terbit: Sabtu, 11 November 2017
Berkaitan dengan krisis terkini yang terjadi di Mimika, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan peringatan serius kepada Pemerintah dan aparat untuk menghindari penggunaan senjata dan kekerasan dalam merespon tuntutan kelompok bersenjata di Papua.


Tiga Tahun Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi-JK: Kembalikan pada Prinsip Dan Tujuan Pokok Agenda Reforma Agraria Sejati
Tgl terbit: Rabu, 25 Oktober 2017
Setelah kado pahit berupa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, pada 19 Oktober 2017 kembali pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan langkah gegabah atas nama percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial (RA dan PS) dengan mengikat kerjasama (MoU) dengan World Wild Fund (WWF). Organisasi non-pemerintah ini ditunjuk Kemenko sebagai pelaksana manajemen proyek (project management office atau PMO) program RA dan PS. Langkah ini menuai reaksi negatif dari hampir semua kalangan organisasi rakyat, pegiat RA dan pegiat PS.


Satu Tahun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA): Pengungkapan Kebenaran atas Peristiwa Pelanggaran HAM di Aceh sebagai Upaya Memperkuat Perdamaian
Tgl terbit: Selasa, 24 Oktober 2017
Hari ini adalah satu tahun usia KKR Aceh pasca dilantik oleh Gubernur Aceh terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2016. Hadirnya KKR Aceh menjadi kelahiran kembali akan harapan para korban konflik dan pelanggaran HAM di Aceh yang telah mengalami berbagai gelombang kekerasan dan pelanggaran HAM, atas pengungkapan kebenaran dan pemenuhan keadilan. Sejatinya, KKR diharapkan membuka ruang kebenaran untuk memperkuat perdamaian di Aceh serta berkontribusi terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia.


Pengesahan Perppu Ormas: Fakta Ancaman Demokrasi oleh Negara
Tgl terbit: Selasa, 24 Oktober 2017
Pengesahan Perarutan Pemerintah Pengganti Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang undang merupakan penanda buruk bagi kehidupan demokrasi; kebebasan berkumpul, berpendapat & berkespresi kita. Dengan berlakunya Perpu Ormas menjadi undang-undang maka pemerintah secara subjektif dapat membubarkam ormas dengan dalih dan alasan alasan yang karet seperti tidak sesuai dengan pancasila.


Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla: Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan
Tgl terbit: Jumat, 20 Oktober 2017
Bertepatan 3 tahun masa Pemerintahan Jokowi - Kalla yang jatuh pada 20 Oktober 2017, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyampaikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah, khususnya terhadap upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.


3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi
Tgl terbit: Kamis, 19 Oktober 2017
Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki tahun ketiga pada hari Jumat, 20 Oktober 2017. Selama tiga tahun, kami melihat banyak kebijakan yang telah diambil, terkait infrastruktur pembangunan, peningkatan penarikan pajak, maupun kebijakan pembatasan hak sipil dan politik dalam bentuk peraturan presiden hingga aturan di tingkat kementrian. Namun Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai capaian selama 3 tahun pemerintahan Bapak Presiden semakin menjauh dari 6 amanat reformasi yang tertuang di dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi.


Presiden Harus Ambil Langkah Tegas dalam Penyelesaian Perkara Novel Baswedan
Tgl terbit: Jumat, 13 Oktober 2017
Enam bulan telah berlalu pasca kejadian penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Novel Baswedan. Dalam kurun waktu ini pula, kasus tersebut belum juga menemukan titik terang. Baik Mabes Polri, maupun Polda Metro Jaya, belum memberikan keterangan lebih dalam terkait kasus ini.


Politik Hukuman Mati Pemerintah Indonesia: Wajah Pengkerdilan Penegakan Hukum Dibilaki Politik Ketegasan
Tgl terbit: Selasa, 10 Oktober 2017
Memperingati 15 tahun gerakan melawan praktik hukuman mati sedunia pada 10 Oktober 2017, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin mengeluarkan catatan publik, khususnya terkait dengan upaya bersama dalam menjauhi bentuk-bentuk penghukuman yang bertentangan dengan semangat melindungi hak hidup, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Sebagai permulaan, patut untuk kita ketahui bahwa penggunaan hukuman mati dalam praktiknya telah jauh berkurang. Hal ini bisa dilihat data global yang disarikan oleh World Coalition Against the Death Penalty (WCADP): dari tren progresif dari 104 negara di dunia yang telah mengabolisi (baca: menghapus) secara keseluruhan vonis hukuman mati untuk seluruh kejahatan pidana. Setidaknya 7 negara di dunia telah menghapus vonis hukuman mati untuk kejahatan pidana biasa, 30 negara lainnya telah meniadakan hukuman mati secara praktik, 57 negara telah meretensi hukuman mati. Namun tren ini tidak diikuti oleh 23 negara yang masih menerapkan eksekusi mati setidaknya sampai tahun 2016. Negara-negara tersebut adalah Tiongkok, Iran, Irak, Pakistan dan Saudi Arabia. Indonesia juga masuk dalam daftar negara-negara yang masih bersikap konvensional dalam hal ini.


Anggota Komnas HAM Terpilih 2017 - 2022 Jangan Tersandera Politik `Balas Budi`
Tgl terbit: Kamis, 05 Oktober 2017
Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seleksi tahap akhir pemilihan Anggota Komnas HAM Periode 2017 ? 2022 pada Selasa, 3 Oktober 2017. 7 nama lolos seleksi uji kelayakan (fit and proper test) tersebut yakni Mohammad Choirul Anam, Beka Ulung Hapsara, Drs. Ahmad Taufan Damanik, MA, Munafrizal Manan, Sandrayati Moniaga, Hairansyah, SH. MH, dan Drs. Amiruddin Al Rahab, M.Si.


Tentara Profesional Dalam Tarik Ulur Politik Nasional
Tgl terbit: Rabu, 04 Oktober 2017
Memperingati Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang jatuh setiap tanggal 5 Oktober, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara rutin mengeluarkan catatan tahunan perihal kinerja dan kualitas unsur pertahanan Republik Indonesia yang dimandatkan diberikan kepada institusi TNI. Tahun ini, KontraS ingin kembali menengok pada konsepsi supremasi sipil yang pada hakikatnya menjadi ruang penjuru kendali dari berjalannya mekanisme pertahanan yang tunduk pada kontrol akuntabilitas, keterbukaan, prinsip-prinsip hukum yang selaras dengan hak-hak asasi manusia.


Menanti Anggota Komnas HAM Terpilih yang Berintegritas dan Bernyali
Tgl terbit: Selasa, 03 Oktober 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritisi uji kelayakan (fit and proper test) calon Anggota Komnas HAM Periode 2017 ? 2022 yang tengah berlangsung di DPR RI sejak pekan lalu. Sebanyak 14 (empat belas) nama calon telah melewati berbagai tahapan sebelum Komisi III DPR RI akan mengumumkan 7 (tujuh) nama Anggota Komnas HAM terpilih periode pada hari ini, Selasa, 3 Oktober 2017. Secara defacto, ketujuh nama terpilih sudah menjadi Anggota Komnas HAM periode 2017 ? 2022 meski masih harus menunggu waktu pengesahan oleh Presiden RI.


MK Perlu Dengarkan Keterangan Berbagai Pihak dalam Pengujian Perppu Ormas
Tgl terbit: Senin, 02 Oktober 2017
Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar persidangan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemassyarakatan (Perppu Ormas). Agenda persidangan saat ini sampai pada pemeriksaan saksi dan ahli dari para pihak, serta keterangan pihak terkait, setelah sebelumnya mendengarkan keterangan dari Pemerintah. Menanggapi proses pengujian tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari YLBHI, Perludem, WALHI, Imparsial, ELSAM, KontraS, KPA, HRWG, dan KPBI telah mengajukan diri sebagai pihak terkait langsung dalam perkara No. 38/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Organisasi Advokat Indonesia. Namun demikian, MK menolak permohonan untuk menjadi pihak terkait ini, dengan alasan sudah banyak pihak terkait dalam perkara ini, dan inti keterangannya sama.


Indonesia Darurat Agraria: Luruskan Reforma Agraria dan Selesaikan Konflik-konflik Agraria
Tgl terbit: Rabu, 27 September 2017
Tanggal 24 September 1960 adalah hari kelahiran Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Kemudian, Presiden Soekarno memutuskan hari kelahiran UUPA tersebut sebagai Hari Tani Nasional yang patut diperingati secara hikmat oleh segenap bangsa.


Presiden dan DPR Harus Mengevaluasi Panglima TNI
Tgl terbit: Senin, 25 September 2017
Pada tanggal 23 September 2017, dalam pertemuan dengan para purnawirawan TNI, Panglima TNI menyampaikan adanya institusi negara yang memesan 5000 unit senjata api. Selain itu, Panglima TNI juga menyatakan akan melakukan penyerbuan kepada Polisi jika institusi Kepolisian membeli senjata yang dapat menembak tank.


Menyoal Pelibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 22 September 2017
Pembahasan terhadap revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berlansung di DPR. Menurut ketua Panja RUU, Muhammad Syafii, rencana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme pun sudah disepakati, namun hal tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres) setelah RUU tersebut disahkan oleh DPR.


Telah Terjadi Penangkapan Sewenang-wenang Terhadap Pembela Nelayan dan Lingkungan Hidup Tubagus Budhi Firbany
Tgl terbit: Kamis, 21 September 2017
Pada 3 Agustus 2017 telah terjadi penangkapan sewenang-wenang terhadap Tubagus Budhi Firbany, seorang aktivis pembela nelayan dan lingkungan hidup di Pulau Bangka. Penangkapan dilakukan oleh Polres Bangka.


Pemerintah Daerah Harus Segera Meredam Api dalam Sekam di Luwuk
Tgl terbit: Rabu, 20 September 2017
Respons cepat KontraS dalam atas situasi sosial yang terjadi di Luwuk (4/9) telah mengingatkan kita semua akan pentingnya sistem deteksi dini yang harus dimiliki oleh kepolisian demi mencegah konflik sosial muncul dan terjadi di tengah masyarakat. Penyerangan yang terjadi terhadap satu perkampungan etnis Muna, di Luwuk Sulawesi Tengah, pasca kematian NH (Etnis Saluan) pada 22 Agustus 2017 harus menjadi catatan dan perhatian penting bagi pemangku kepentingan: pemerintah daerah dan pihak kepolisian, dalam memutus rantai teror juga menjamin keramahan sosial di tengah kota. Rantai teror yang KontraS maknai di sini adalah insiden pengeroyokan yang berujung kepada kematian bukanlah kasus tunggal, melainkan merupakan rangkaian teror yang masih belum terjawab oleh otoritas Luwuk. Keramahan sosial yang juga KontraS maknai di sini adalah bentuk dari pertanggungjawaban otoritas Luwuk (termasuk aparat kepolisian di dalamnya) untuk menciptakan kota yang hidup guyub, bersama dengan jaminan pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM untuk semua warganya.


Menagih Pertanggungjawaban Pemerintah Melalui Gugatan Citizen Lawsuit Vaksin Palsu
Tgl terbit: Senin, 18 September 2017
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Koalisi Tolak Perppu Ormas Daftarkan Gugatan Ke MK: Perppu Ormas Tanda Pemerintah Otoriter Terhadap Hak Politik Warga
Tgl terbit: Senin, 18 September 2017
Koalisi Tolak Perppu Ormas mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan merupakan tindak lanjut jalur hukum terhadap sikap dari koalisi yang sebelumnya menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah yang otoriter ini. Gugatan bertambah relevan karena otoritarian kembali dipraktekan Pemerintah melalui Kepolisian saat membubarkan diskusi korban 1965 (16/9) di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan YLBH Jakarta.


Tindakan Represif Polri Watak Anti Demokrasi Penguasa
Tgl terbit: Sabtu, 16 September 2017
Tindakan represif Polri terhadap peserta dan penyelenggaraan seminar Pengungkapan Kebenaran Peristiwa 1965 hari ini di YLBHI kembali menunjukan watak anti demokrasi penguasa negara ini.


Janji Jokowi Setelah 13 Tahun Kasus Munir
Tgl terbit: Kamis, 07 September 2017
13 tahun kasus pembunuhan aktifis HAM Munir yang diracun pada 7 September 2004 di dalam penerbangan Jakarta ? Amsterdam di atas pesawat Garuda Indonesia masih menyisakan pertanyaan siapa dalang pembunuhnya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti pembentukan TPF Kasus Munir dan beberapa orang telah dihukum, seperti Pollycarpus dan beberapa orang pejabat Garuda Indonesia, namun aktor intelektual dari aksi keji itu belum juga tersentuh oleh hukum. Penyidikan juga pernah menjadikan mantan Deputi BIN, Mayor Jendral (Purn) Muchdi PR. sebagai tersangka, walaupun akhirnya divonis bebas pada Desember 2008.


Surat Terbuka: Desakan Penyelesaian Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar
Tgl terbit: Rabu, 06 September 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memastikan pentingnya peran dan kontribusi pemerintah Indonesia dalam mendorong upaya penyelesaian kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Seperti yang kita ketahui, situasi di Rakhine, Myanmar terus mengalami krisis yang tidak berkesudahan. Oleh karenanya, kami mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak aktif dalam mengawal kasus yang terjadi di Rakhine, Myanmar.


Merespons Situasi Luwuk: Pentingnya Sistem Deteksi Dini oleh Kepolisian demi Mencegah Konflik Sosial
Tgl terbit: Senin, 04 September 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan terjadinya serangkaian konflik di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Kejadian tersebut bermula dari adanya perkelahian dan pengeroyokan kepada korban a.n. NH yang diketahui sebagai petugas pemadam kebakaran pada tanggal 22 Agustus 2017 di Komplek Dinas Kehutanan (mayoritas dihuni oleh Etnis Muna), Luwuk. Meski polisi telah menetapkan 3 (tiga) tersangka AB (17), HP (17), dan AD (19), namun konflik merambah ke arah yang lebih besar. Setidaknya, telah terjadi dua konflik horizontal dalam satu minggu antara dua suku (Muna dan Saluan) dan meluas antara warga dan aparat kepolisian.


Indonesia: Kegagalan Menyelesaikan Kasus Penghilangan Paksa Hanya Akan Memperparah Kultur Impunitas
Tgl terbit: Rabu, 30 Agustus 2017
Bersamaan dengan diperingatinya Hari Anti Penghilangan Paksa sedunia hari ini, AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearances), AJAR (Asia Justice and Rights), Amnesty International, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak Presiden Joko ?Jokowi? Widodo untuk segera mengungkap kebenaran, serta menjamin keadilan dan reparasi pada keluarga korban penghilangan paksa seperti direkomendasikan beberapa instasi pemerintah. Organisasi kami juga mendesak Presiden Jokowi untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas dasar hukum internasional, termasuk komitmen yang disampaikannya pada pidato Hari Kemerdekaan 2015 ? untuk ?mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu?.?


Belajar Dari Kasus Yusman Telaumbanua: Pemerintah Harus Evaluasi Seluruh Penerapan Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 22 Agustus 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), selaku kuasa hukum mantan terpidana mati Yusman Telaumbanua mendesak Pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan koreksi secara menyeluruh terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia. Kami meyakini bahwa masih banyak terpidana mati lainnya yang saat ini tengah menghadapi ancaman hukuman mati akibat adanya rekayasa kasus atau proses peradilan yang tidak adil (unfair trial) sejak di tingkat penyidikan.


Membiarkan Menkopolhukam yang Melanggar Hukum, Menurunkan Kualitas Hukum Kita
Tgl terbit: Jumat, 18 Agustus 2017
KontraS merespons sikap dan pernyataan yang dikeluarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, dengan pernyataan menyimpang terkait: (1) ketiadaan bentuk pelanggaran HAM pada peristiwa Deiyai Papua,(2) sikap perlawanan hukum yang ia sampaikan di Lembaga Pertahanan Nasional tentang ketidakterkaitannya pada kasus pelanggaran HAM serius di Timor Leste jelang pelaksanaan dan pasca Jajak Pendapat 1999, dan yang terakhir (3) pernyataan Menkopolhukam yang menyatakan bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang terinspirasi untuk melakukan tindakan tembak ditempat sebagaimana yang terjadi pada Peristiwa Penembakan Misterius 1983-1985. Ketiga sikap yang kontroversial itu menjadi sulit dibayangkan keluar oleh posisi jabatan publik yang idealnya mengampu pelaksanaan peta pembaharuan hukum, politik dan keamanan di Indonesia.


Mahkamah Agung Kembali Menjadi Sarana Impunitas Kasus Munir
Tgl terbit: Rabu, 16 Agustus 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Suciwati Munir dan sejumlah LSM seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Omah Munir, Imparsial, Setara Institute, Amnesty Internasional Indonesia dan YLBHI sangat kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi atas permohonan informasi dokumen TPF Munir. Kami menganggap putusan ini memutus harapan bahwa Mahkamah Agung dapat membuka kembali kesempatan mengungkap kasus Munir karena faktanya, MA gagal menggunakan kewenangannya mengoreksi pemerintah.


14 Nama Calon Anggota Komnas HAM: Hasil Seleksi Pansel Komnas HAM Masih Diisi Calon Bercatatan Buruk
Tgl terbit: Jumat, 04 Agustus 2017
Pada Rabu, 2 Agustus 2017, Tim Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Komnas HAM periode 2017 ? 2022 telah mengumumkan 14 nama calon anggota Komnas HAM yang dinyatakan lulus seluruh rangkaian seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Pansel. 14 nama ini selanjutnya diserahkan ke DPR guna mengikuti proses fit and proper test sebelum akhirnya terpilih 7 orang komisioner Komnas HAM periode 2017 - 2022.


Mendesak Dilakukannya Penyelidikan atas Peristiwa Penembakan di Deiyai, Papua
Tgl terbit: Jumat, 04 Agustus 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kapolda Papua untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan peristiwa penembakan yang dilakukan oleh aparat Polri di Kabupaten Deiyai, Papua pada 1 Agustus 2017. Atas peristiwa tersebut, (satu) orang warga dinyatakan tewas a.n Yulius Pigai, sementara 13 (tiga belas) orang lainnya mengalami luka ? luka. Namun, tiga hari berselang pasca peristiwa tersebut, kami melihat belum adanya langkah konkrit yang dilakukan untuk memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi konflik yang lebih besar lagi.


Surat Terbuka: Gubernur Maluku Harus Menutup Tambang Emas di Romang
Tgl terbit: Senin, 31 Juli 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan tindakan Gubernur Maluku, Said Assagaff, yang sangat terburu-buru dan spekulatif ketika mengumumkan pencabutan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 70 tahun 2017 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Operasi Pertambangan Emas PT. Gemala Borneo Utama di Pulau Romang, Maluku Barat Daya, Maluku. Pencabutan SK No. 70 tahun 2017 ini didasari oleh ketiadaan mercuri yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat di Pulau Romang. Padahal Gubernur tahu persis bahwa hasil penelitian Tim gabungan belum menjamin keamanan kesehatan masyarakat di Pulau Romang. Karena terdapat dua versi hasil penelitian Tim Gabungan. Maka keputusan Gubernur Maluku mencabut SK terdahulu dirasa sangat tergesa-gesa.


Perppu Ormas Ancaman bagi Demokrasi dan Negara Hukum
Tgl terbit: Senin, 24 Juli 2017
Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Alasan diterbitkannya Perppu dikarenakan UU Ormas yang ada dinilai belum memadai untuk menindak ormas-ormas yang kegiatannya dianggap bertentangan dengan Pancasila, menganut faham radikalisme, dan alasan lainnya.


Laporan Hasil Pemantauan Sementara Pada Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2017 - 2022 Hari Ketiga
Tgl terbit: Jumat, 21 Juli 2017
Pelaksanaan tes wawancara 9 (sembilan) calon anggota Komnas HAM pada hari ketiga, 21 Juli 2017 sekaligus mengahiri pelaksanaan tes wawancara calon anggota Komnas HAM periode 2017 ? 2022 yang telah berlangsung pada tanggal 19 -21 Juli 2017, di Aula Mahkamah Konstitusi RI. Keseluruhan calon anggota Komnas HAM telah menjalani keseluruhan tahapan seleksi Tahap IV (Kesehatan, Psikotest dan Wawancara).


Laporan Hasil Pemantauan Sementara Pada Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2017 - 2022 Hari Kedua
Tgl terbit: Kamis, 20 Juli 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali menyampaikan laporan hasil pemantauan sementara dari pelaksanaan tes wawancara calon anggota Komnas HAM periode 2017 ? 2022 yang dilangsungkan pada tanggal 19 -21 Juli 2017 di Aula Mahkamah Konstitusi RI. Pada tes wawancara hari kedua ini, 10 (sepuluh) orang calon anggota Komnas HAM menjalani tes wawancara dihadapan Anggota Tim Pansel Komnas HAM.


Laporan Hasil Pemantauan Sementara Pada Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2017 - 2022 Hari Pertama
Tgl terbit: Rabu, 19 Juli 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti pelaksanaan tes wawancara sebagai bagian dari seleksi Tahap IV Calon Anggota Komnas HAM periode 2017 - 2022 yang dilangsungkan pada tanggal 19 ? 21 Juli 2017 di Aula Mahkamah Konstitusi RI. Sebanyak 28 (dua puluh delapan) calon anggota Komnas HAM telah dijadwalkan untuk mengikuti tes yang akan dilakukan langsung oleh Anggota Tim Panitia Seleksi sejak hari ini hingga 2 hari ke depan.


Satu Tahun Vaksin Palsu: Menagih Kembali Tanggung Jawab Negara
Tgl terbit: Selasa, 18 Juli 2017
Satu tahun lalu (14/07/2016), Kementerian Kesehatan mengumumkan secara resmi 14 nama Rumah Sakit yang terdapat vaksin palsu, salah satunya RS Harapan Bunda. Kabar tersebut jelas membuat resah para orang tua yang sedang melakukan vaksinasi terhadap anak-anaknya. Di hari yang sama, orang tua korban mendatangi rumah sakit untuk meminta klarifikasi atas berita tersebut hingga akhirnya keluar surat pernyataan pertanggungjawaban dari rumah sakit terhadap anak-anak yang diduga menjadi korban. Namun, hingga kini pertanggungjawaban itu tidak kunjung ditunaikan padahal statusnya sudah dinaikkan ke level nasional.?


Sembilan Tahun Pasca Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP): Dimana Anak Anak itu Saat Ini?
Tgl terbit: Sabtu, 15 Juli 2017
Hari ini, sembilan tahun yang lalu pada 15 Juli 2008, laporan Per Memoriam ad Spem dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor-Leste. Komisi bilateral ini menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu pelatihan hak asasi manusia untuk kepolisian dan militer, serta langkah-langkah bagi pendampingan dan pemulihan kepada korban. Komisi juga memperkuat fakta atas keberadaan ribuan anak Timor Leste - saat ini telah dewasa - yang dipindahkan paksa ke Indonesia, serta merekomendasikan agar kedua negara mengambil tindakan untuk menemukan dan mempertemukan kembali mereka dengan keluarganya. Akan tetapi, sudah lewat sembilan tahun, hanya ada sedikit kemajuan atas hal ini.


Reformasi Menyeluruh Komnas HAM: Pansel Harus Hadirkan Calon yang Kredibel, Independen, Profesional, dan Berpihak Pada Korban
Tgl terbit: Sabtu, 15 Juli 2017
Berkenaan dengan telah dilaluinya tahap kedua proses seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022, dan telah diumumkannya 28 nama calon yang lolos untuk tahap seleksi berikutnya, KontraS bersama korban pelanggaran HAM berat memberikan catatan kritis mengenai kinerja Komnas HAM dan rekomendasi kepada Tim Panitia Seleksi (Pansel) Komnas HAM.


Perppu Nomor 2 Tahun 2017: Insekuritas Pemerintah atas Konsep Ormas dan Kedaulatan
Tgl terbit: Rabu, 12 Juli 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) protes keras atas disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu ini telah menunjukkan watak insekuritas dan kegagapan negara dalam melihat dinamika kebebasan berserikat, berkumpul dan termasuk tanding tafsir atas situasi kebebasan beropini serta gagasan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keluarnya Perppu ini adalah indikasi buruk atas semangat perlindungan kebebasan-kebebasan fundamental yang sebenarnya dapat dikelola secara dinamis menggunakan alat uji dan fungsi penegakan hukum.


Mencari Agenda Keadilan Pembangunan pada Agenda G20
Tgl terbit: Sabtu, 08 Juli 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tengah memantau pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi di Hamburg, Jerman. Pertemuan yang membahas 9 pilar pembangunan ekonomi termasuk infrastruktur, investasi, pembangunan sumber daya manusia, keuangan, ketahanan pangan, tata kelola pemerintahan menjadi penting karena menjadi salah satu dasar untuk menentukan arah kebijakan negara. Apalagi, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan menjadi pembicara utama di beberapa sesi, seperti isu terorisme dan ekonomi, meliputi isu keberlanjutan (sustainability), ketahanan (resilience), dan tanggung jawab (responsibility).


Seleksi Calon Anggota Komnas HAM: Proses dan Hasil Seleksi Belum Mampu Menggali dan Mempresentasikan Agenda-Agenda Krusial Reformasi Komnas HAM dan Tantangan HAM
Tgl terbit: Rabu, 05 Juli 2017
Berkenaan dengan? terpilihnya telah dilaluinya tahap kedua proses seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022, dan telah diumumkannya 28 nama calon yang lolos untuk tahap seleksi berikutnya, KontraS memberikan catatan? kritis dan rekomendasi sebagai berikut:


Tergerusnya Profesionalisme, Independensi, dan Akuntabilitas Korps Bhayangkara
Tgl terbit: Senin, 03 Juli 2017
Wajah Polri yang profesional, independen dan akuntabel masih terus dinantikan publik. Oleh karenanya, sebagai bagian dari partisipasi publik, dan didasari untuk tujuan perbaikan institusi Polri, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali memberikan catatan akuntabilitas Kepolisian di hari Bhayangkara Polri ke-71, yang jatuh pada 01 Juni 2017.


Mempertanyakan Independensi dan Netralitas Tim Gabungan AMDAL Tambang Emas Di Pulau Romang
Tgl terbit: Rabu, 21 Juni 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Save Romang mempertanyakan netralitas dan objektivitas hasil penelitian Tim Gabungan mengenai dampak kegiatan usaha penambangan emas PT.Gemala Borneo Utama di Pulau Romang. Tim Gabungan ini dibentuk oleh Gubernur Maluku, Said Assagaf dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku yang terdiri dari unsur Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Tim Universitas Pattimura Ambon, Polri. Dari presentasi Tim Gabungan tersebut di Kantor Gubernur Maluku pada hari Senin, 19 Juni, yang dihadiri unsur, TNI, Polri dan unsur Pemerintah Provinsi Maluku dengan moderator Kadis ESDM Provinsi Maluku, namun tidak dihadiri oleh Kementrian KLHK, terdapat polarisasi hasil temuan di antara unsur di dalam Tim Gabungan tersebut terkait kandungan kadar merkuri di Pulau Romang.


Jangan Musiman: Negara Harus Konsisten dalam Penindakan Persekusi
Tgl terbit: Kamis, 15 Juni 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten menyoroti komitmen negara dalam upaya menghormati prinsip non-diskriminasi dan melindungi hak fundamental yang dimiliki oleh warga negara belakangan ini. Hadirnya sejumlah intimidasi hingga serangan terhadap kelompok/individu tertentu yang mengurangi penikmatan hak asasi manusia, melengkapi elemen teror yang memperkuat ketakutan yang nyata atas persekusi di Indonesia. Hal ini terasa begitu menguat sejak periode kampanye Pilkada DKI Jakarta dimulai pada Oktober 2016 hingga sejumlah peristiwa yang terjadi setelahnya.


16 Tahun Kasus Wasior: Pengadilan HAM Jangan Hanya Jadi Diplomasi Internasional
Tgl terbit: Selasa, 13 Juni 2017
Hari ini, 13 Juni 2017, bertepatan dengan 16 tahun peristiwa pembunuhan terhadap warga Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari, Papua. Selama 16 tahun pula nasib para korban terkatung-katung tanpa ada kepastian hukum terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini telah mengakibatkan dampak yang sangat serius dan semakin mempertebal ketidakpercayaan korban terhadap Pemerintah.


Surat Terbuka: Desakan Proses Mediasi Terkait Penyegelan Masjid Al-Hidayah, Sawangan, Depok
Tgl terbit: Jumat, 09 Juni 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan [KontraS] mendapatkan informasi mengenai tindakan penyegelan Masjid Al-Hidayah di Sawangan, Depok, yang dikelola Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada 4 Juni 2017. Tindakan ini merupakan penyegelan ulang yang sebelumnya dilakukan oleh Satpol PP Depok pada 24 Februari 2017.


Pelibatan Militer Secara Langsung dalam Revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Merusak Sistem Penegakan Hukum Dan Mengancam Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Jumat, 09 Juni 2017
Pemerintah bersama DPR saat ini sedang melakukan pembahasan revisi Undang-Undang No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu persoalan krusial dalam pembahasan RUU perubahan tersebut adalah adanya keinginan untuk melibatkan militer secara langsung dalam mengatasi terorisme.


50 Tahun Okupasi Militer Israel di Jalur Gaza dan Yerusalem Timur: Antara Stagnansi Penyelesaian dan Kewajiban Perlindungan Internasional
Tgl terbit: Selasa, 06 Juni 2017
Di tengah peringatan 50 tahun okupasi militer Israel di Palestina, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin menyampaikan solidaritas untuk Palestina melalui situasi terkini yang terjadi di Palestina dan kebijakan luar negeri Indonesia untuk Palestina terkait dengan gerakannya untuk mendukung kemerdekaan atas Palestina. Hal ini sungguh disayangkan, setelah 50 tahun perang dan usaha untuk penyelesaian tidak pernah mencapai hasil yang positif.


Persekusi Mengancam Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi
Tgl terbit: Jumat, 02 Juni 2017
Seiring dengan meningkatnya suhu politik dan terpolarisasinya warga, Safenet menemukan adanya persekusi terhadap orang-orang yang dilabel sebagai penista agama/ulama sejumlah 52 orang. Hanya dalam beberapa hari, Koalisi Anti Persekusi menemukan 7 orang lain sehingga jumlah saat ini bertambah menjadi 59 orang.


Mencermati Motif Lain Menkopolhukam Dibalik Revisi UU Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 02 Juni 2017
Dalam sepekan ini, pasca ledakan bom Kampung Melayu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengamati secara serius pesan-pesan yang telah disampaikan negara, khususnya Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Wiranto yang secara menggebu-gebu ingin melibatkan TNI kembali pada jalur penanganan tindak pidana terorisme melalui revisi UU No. 15/2003.


Empat Kejanggalan Penyidikan Kasus Kekerasan terhadap Novel Baswedan
Tgl terbit: Jumat, 02 Juni 2017
Kepolisian Republik Indonesia gagal mengungkap siapa pelaku dan siapa aktor intelektual dibalik peristiwa kekerasan terhadap Novel Baswedan. Lima puluh dua hari sudah peristiwa penyiraman air keras terjadi dan saat ini Novel Baswedan masih menjalani pengobatan kedua matanya di Singapura. Novel harus meninggalkan tugasnya untuk menyidik berbagai kasus korupsi, terutama kasus E-KTP yang melibatkan banyak elit politik di negeri ini.


Bom Terminal Kampung Melayu: Menyeimbangkan Sistem Deteksi Dini dan Standar Akuntabilitas Adalah Kunci
Tgl terbit: Kamis, 25 Mei 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) amat menyesalkan terjadinya ledakan bom yang terjadi di terminal bis Kampung Melayu, Jakarta. Ledakan yang terjadi pada Rabu, 24 Mei 2017 ini, mengakibatkan 4 korban tewas dan belasan luka, yang mana tiga korban tewas tersebut berasal dari institusi Polri, dan satu orang lainnya belum diketahui identitasnya dan diduga pelaku bom bunuh diri. Peristiwa ledakan tadi malam tentunya kembali mengingatkan kita bahwa masih di pekan yang sama, teror bom dan ledakan juga terjadi di beberapa kota di dunia dengan waktu yang nyaris bersamaan. Peristiwa Manchester (pasca konser musik), Bangkok (bertepatan dengan peringatan 3 tahun berlangsungnya junta militer Thailand), termasuk deklarasi Martial Law oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte di wilayah Mindanao pasca pecah perang senjata antara aparat keamanan dengan kombatan di kota Marawi, dan yang terakhir adalah serangan di Somalia yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa persis di hari yang sama dengan ledakan Kampung Melayu.


Presiden Harus Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Perkara Novel Baswedan
Tgl terbit: Senin, 22 Mei 2017
Pada 11 April 2017, Novel Baswedan diserang dengan air keras oleh orang tidak dikenal, yang mengakibatkan mata kiri Novel harus dioperasi karena kerusakan pada saraf matanya cukup parah. Empat puluh hari sejak penyerangan tersebut, Polri belum juga dapat menemukan pelaku penyerangan, apalagi oknum yang diduga menyuruh melakukan penyerangan tersebut.


Hentikan Persekusi terhadap Ragam Kelompok Identitas Seksual di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 22 Mei 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mengikuti secara seksama kontroversi dan praktik persekusi yang belakangan ini diarahkan kepada minoritas seksual dan kelompok LGBTIQ yang menguat kembali akhir-akhir ini. Penangkapan sebanyak 140an orang di klub Atlantis Jakarta (21/05) hingga rencana penerapan vonis sebanyak 85 kali pencambukan masing-masing kepada satu pasangan gay di Aceh dalam waktu dekat sebelum memasuki bulan Ramadhan adalah bentuk politisasi terhadap hukum itu sendiri.


Putar Balik Memori 19 Tahun Tragedi Trisakti dan Mei 1998: Negara Putar Balik Demokrasi
Tgl terbit: Senin, 15 Mei 2017
19 tahun yang lalu adalah 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas ditembak aparat keamanan dalam demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya pada 12 Mei 1998. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie yang terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, leher dan dada. Dipicu hal tersebut serta krisis finansial Asia, 19 tahun yang lalu pula lebih dari 1.300 orang tewas dan ratusan wanita diperkosa dalam kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Jakarta, Bandung, Solo dan beberapa kota besar lain. Fakta adanya sekelompok provokator yang memancing massa untuk menjarah, memperhatikan penjarahan tanpa ikut menjarah dan memiliki sistem komunikasi serta ?kekosongan? aparat keamanan kendati kondisi pada saat itu menggambarkan kuatnya indikasi kerusuhan terencana dan terorganisir. Hasil penyelidikan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) dan Komnas HAM telah menyebutkan bahwa terdapat kejahatan kemanusiaan pada kedua peristiwa di atas.


Merespons Situasi Toleransi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Ada Ongkos Besar Mengamputasi HTI dan Ahok untuk Masa Depan Hukum & HAM
Tgl terbit: Selasa, 09 Mei 2017
Pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk tuduhan ideologi anti Pancasila dan vonis 2 tahun yang dilayangkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) untuk dugaan perbuatan meresahkan publik melalui video pendek yang beredar di publik pada akhir tahun 2016 adalah wujud dari memburuknya situasi toleransi, kebebasan berpendapat, dan jaminan kebebasan fundamental lainnya di Indonesia.


Pernyataan Bersama: Peringatan 19 Tahun Tragedi Mei 1998
Tgl terbit: Selasa, 09 Mei 2017
Kami yang terdiri dari lembaga HAM Nasional yang terdiri dari Komnas Perempuan bersama Komunitas Korban dan sejumlah masyarakat sipil menyatakan beberapa hal.


Memperingati 18 tahun Peristiwa Simpang KKA - Pemerintah Masih Abai terhadap Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Berat
Tgl terbit: Rabu, 03 Mei 2017
Pada 3 Mei 2017, tepat 18 tahun peristiwa Simpang KKA, Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh. Mengenang peristiwa ini bukan sekedar mengingat sejarah bangsa yang penuh luka yang belum diobati, tetapi juga keadilan yang terus diingkari oleh Pemerintah. Selain hak korban, pengabaian ini juga berdampak pada publik yang juga punya hak untuk mengetahui kebenaran sepenuhnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, baik karena pelanggaran itu sendiri maupun untuk memastikan agar peristiwa atau kejahatan-kejahatan serupa tidak berulang di masa kini dan yang akan datang.


Respons Kontras atas 3rd Cycle UPR Indonesia - Fakta Ham yang Banyak Ditutupi Pemerintah Indonesia di Jenewa
Tgl terbit: Rabu, 03 Mei 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah memantau berlangsungnya putaran ketiga Universal Periodic Review untuk Indonesia pada Rabu, 3 Mei 2017. Proses yang kami ikuti dari Jakarta Indonesia nampaknya tidak terlalu menunjukkan greget diplomasi HAM. Sidang UPR yang dipimpin oleh 3 anggota troika yakni Bangladesh, Belgia, Ekuador memberikan hak menjawab kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan puluhan rombongan delegasi Pemerintah RI nampak memiliki posisi tawar yang tinggi. Hampir kebanyakan dari 109 delegasi negara memberikan dukungan kepada agenda perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Kedua agenda HAM ini secara eksplisit memang dijamin dalam RANHAM 2015-2019.


Saatnya Evaluasi Praktek dan Persyaratan Penggunaan Senjata Api di Lingkungan POLRI
Tgl terbit: Sabtu, 29 April 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kapolri agar segera melakukan evaluasi terhadap praktek dan persyaratan penggunaan senjata api di lingkungan Polri, sebagai respon atas berbagai tindakan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dalam beberapa bulan terakhir.


Anjloknya Komitmen Ham Pemerintah Kita di Masa Pemerintahan Populis Jokowi
Tgl terbit: Rabu, 26 April 2017
Jelang sepekan menuju penyelenggaraan Putaran Ketiga Evaluasi Periodik Universal Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations 3rd Cycle Universal Periodic Review) atas kinerja pemenuhan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada 3 Mei 2017 di Jenewa, masyarakat sipil Indonesia yang tergabung antara lain Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Asia Justice for Rights (AJAR), Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Papua Resource Center, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Jaringan Anti Tambang (JATAM) telah menyerahkan laporan situasional hak asasi manusia di Indonesia. Di mana laporan situasional tersebut mencakup situasi-situasi HAM yang muncul pada rentang periode 2012 hingga 2016.


Pendapat Akademisi dalam Sidang Eksaminasi Putusan PTUN atas Sengketa Informasi Kasus TPF Munir
Tgl terbit: Selasa, 25 April 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Amnesty Internasional Indonesia, Imparsial, LBH Jakarta, Omah Munir, Setara Institute dan YLBHI bekerjasama dengan STHI Jentera Jakarta mengapreasiasi pelaksanaan Sidang Eksaminasi ?Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Sengketa Informasi Kasus TPF Munir? yang dilakukan oleh para akademisi dari 3 (tiga) kampus di Indonesia, yakni Universitas Airlangga - Jawa Timur, Universitas Atma Jaya - Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ? Jakarta pada 20 April 2017. Para akademisi menilai putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang mengabulkan keberatan Termohon Informasi (Pemerintah RI c.q Kemensetneg RI) untuk menolak isi amar putusan Komisi Informasi terdahulu yang menyatakan bahwa dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir adalah informasi terbuka untuk publik, bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi.


KPK Harus Hadir - Penyerangan Novel: Jendela Penghancuran KPK yang Sistemik
Tgl terbit: Jumat, 21 April 2017
Kami Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan teror dan penyerangan terhadap Penyidik KPK, Novel Baswedan. Sampai dengan 10 hari paska penyiraman air keras kami belum melihat upaya luar biasa dari KPK sebagai institusi untuk mendorong pengungkapan kasus ini secara maksimal.


Mike Pence di Indonesia: Akuntabilitas HAM pada Kebijakan dan Kerjasama Harus Menjadi Landasan Diplomasi Bilateral Indonesia dan Amerika Serikat
Tgl terbit: Kamis, 20 April 2017
Pertemuan yang digelar hari ini, Kamis 20 April 2017 antara Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dan Presiden Joko Widodo adalah kesempatan yang baik bagi kedua belah negara untuk mempererat posisi dan pemahaman pada ruang-ruang kerjasama yang berlandaskan semangat hak asasi manusia. Sebagaimana pernyataan yang dikeluarkan oleh Mike Pence di akun Twitternya, ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokratik ketiga terbesar di dunia, memiliki banyak kesamaan nilai yang dibagi bersama Amerika Serikat seperti kebebasan, penegakan hukum, hak asasi manusia dan keragaman agama maupun kepercayaan.


Penembakan Lubuk Linggau, Potret Brutalitas Aparat Polri di Lapangan
Tgl terbit: Rabu, 19 April 2017
Di tengah pesta pilkada putaran kedua serempak hari ini (19/04), peristiwa penembakan satu keluarga di dalam mobil di Lubuklinggau, Sumatera Selatan adalah cacat hukum yang harus diprotes keras dan diarahkan kepada Kapolri. Dari banyak sumber media yang kami pantau, penembakan brutal ini seakan dibenarkan oleh Kapolres Lubkulinggau AKBP Hajat Mabrur, ketika 1 mobil sedan Honda City yang berisi 7 orang keluarga tidak mau berhenti pada pemeriksaan razia kendaraan bermotor pada Selasa 18 April 2017. Dari penembakan tersebut, 1 orang tewas akibat luka tembak disekujur tubuhnya.


Kecenderungan Vonis Hukuman Mati di Indonesia (Oktober 2016 - Maret 2017)
Tgl terbit: Selasa, 11 April 2017
Pada catatan KontraS yang diluncurkan jelang peringatan 14 tahun hari perlawanan hukuman mati sedunia bulan Oktober 2016, KontraS telah mencatat bahwa setidaknya terdapat 35 kasus vonis hukuman mati. Dua puluh lima di antaranya jatuh pada kejahatan narkotika, dan 10 kasus lainnya masuk pada kasus pembunuhan dan kejahatan seksual. Sebaran lokasi berada di wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah. Bulan-bulan seperti April dan Maret. Beberapa kasus hukuman mati yang mencolok seperti Yusman Telaumbanua, Teja Harsoyo (terkait kasus impor pil MDMA 1,2 juta Fredi Budiman), dan kejanggalan eksekusi mati yang terjadi pada Juli 2016 silam.


Surat Terbuka: Presiden Jokowi Menyikapi Pengabaian Negara Terhadap Nasib Petani dan Kelestarian Pegunungan Kendeng Demi Investasi Semen
Tgl terbit: Senin, 03 April 2017
Pegunungan Kendeng merupakan kawasan ekosistem karst yang esensial dan penting untuk kelangsungan hidup manusia. Karakter hidrogeologi karst sangat unik, memiliki lapisan tanah tipis dan potensial karena hampir sepanjang waktu dapat menyimpan air dalam jumlah yang melimpah, sehingga menjadi sumber air yang memenuhi kebutuhan warga khususnya petani di Jawa Tengah. Namun masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng menjadi rentan dan terancam dampak bencana ekologis antara lain berupa pencemaran air tanah, banjir, dan kekeringan akibat pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Pegunungan Kendeng.


Wiranto Mangkir dari Panggilan Ombudsman RI: Pengingkaran terhadap Hukum
Tgl terbit: Jumat, 31 Maret 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menyayangkan sikap Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang kembali mangkir dari panggilan Ombudsman RI guna memberikan keterangan terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sikap Wiranto tersebut menunjukkan adanya bentuk pembangkangan terhadap hukum dan pelecehan terhadap lembaga negara serta ketiadaan itikad baik untuk bertanggungjawab terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia. Ketidakhadiran Wiranto dalam panggilan Ombudsman RI tersebut berakibat pada penundaaan proses pelaporan masyarakat. Lebih jauh, hal ini berdampak pada penundaan pemenuhan hak para korban pelanggaran HAM berat masa lalu.


Kasus Kekerasan di Taliabu: Cermin Konflik Sumber Daya Alam Yang Terus Berulang
Tgl terbit: Kamis, 30 Maret 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak Negara untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat Kab. Kepulauan Taliabu, Maluku Utara dan menyelesaikan persoalan konflik Sumber Daya Alam (SDA) yang diakibatkan oleh aktivitas usaha pertambangan milik perusahaan hingga merugikan masyarakat setempat.


Hari Kebenaran Internasional: Menunggu Kebenaran dan Keadilan dari tangan Presiden Joko Widodo
Tgl terbit: Kamis, 23 Maret 2017
Tanggal 24 Maret, diperingati sebagai hari Internasional Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM yang berat. Hak atas kebenaran merupakan hak korban dan masyarakat untuk mengetahui seputar peristiwa yang telah terjadi, pihak yang bertanggungjawab, dan jaminan untuk menghindari keberulangan kejadian serupa dimasa kini dan yang akan datang. Upaya pencarian kebenaran ini adalah upaya melekat dari akuntabilitas negarayang harus dilakukan. Upaya ini sifatnya tidak linier menunggu upaya resmi yang lain. Namun upaya mencari kebenaran adalah upaya utama yang tidak bisa ditunda oleh sebuah Negara yang sempat mengalami praktik otoritarianisme.


Perpanjangan Operasi Tinombala 2017: Minimnya Koreksi dan Akuntabilitas Pemberantasan Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 17 Maret 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lokal di Sulawesi Tengah menyoroti dan menyayangkan agenda perpanjangan Operasi Tinombala hingga Juli 2017 yang disampaikan melalui Asisten Operasi Kapolri, Irjen (Pol) Unggung Cahyono pada hari Selasa, 14 Maret 2017 pada saat melakukan agenda evaluasi Operasi Tinombala di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. Perpanjangan ini disampaikan oleh Unggung Cahyono berdasarkan permintaan Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen (Pol) Rudi Sufahriadi agar dapat mencari dan menangkap 9 (sembilan) orang sisa dari kelompok teroris Santoso. Alasan perpanjangan masa operasi selama 3 bulan ? yang seharusnya telah berakhir pada tanggal 3 April 2017 mendatang ? juga dilakukan untuk memberikan rasa aman warga masyarakat di Poso.


Siaran Pers Jelang 19 Tahun KontraS: Tantangan Hak Asasi Manusia Ternyata Adalah Negara Belum Dewasa
Tgl terbit: Selasa, 14 Maret 2017
Kondisi HAM di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Gerakan HAM saat ini menghadapi tantangan lebih sulit salah satunya karena negara masih terus permisif terhadap pelaku pelanggaran HAM, hanya merespons pelanggaran HAM secara artifisial dan pasif bahkan hanya demi keuntungan populisme semata; Negara terus memberikan privilege kepada para pelanggar HAM baik individu?individu maupun korporasi


Minim Koreksi, Angka Penyiksaan Aparat Terus Bertambah
Tgl terbit: Senin, 13 Maret 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sejak tahun 2010 secara konsisten terus mengeluarkan catatan publik terkait praktik - praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang terjadi di Indonesia. Angka praktik - praktik penyiksaan tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun sehingga menunjukkan bahwa sebenarnya tidak banyak perubahan maupun koreksi yang terjadi di institusi penegak hukum untuk mencegah terjadi penyiksaan. Selain pola ? pola yang digunakan untuk melakukan penyiksaan masih relatif sama, penanganan kasusnya pun seringkali mengalami kendala untuk dapat diteruskan pada proses pidana dan hanya lebih mengedepankan sanksi etik semata.


Dipasung Semen Jilid II: Tidak Berdayanya Hukum di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 13 Maret 2017
Tanggal 5 Oktober 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan Gugatan Petani Kendeng dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Sebelumnya pada 02 Agustus 2016 Presiden Jokowi juga menerima Para Petani Kendeng dan memerintahkan Kantor Staf Presiden bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan menunda semua izin tambang di Pegunungan Kendeng.


Mendesak Polda Maluku Utara Hentikan Kekerasan dan Penangkapan terhadap Warga Desa Lingkar Tambang di Taliabu, Maluku Utara
Tgl terbit: Selasa, 07 Maret 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak Kapolda Maluku Utara untuk menghentikan segala tindakan represif anggotanya terhadap warga Desa Lingkar Tambang, Taliabu ? Maluku Utara. Kami sangat menyayangkan tindakan aparat Polri yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga yang sedang melakukan aksi damai. Pada kasus ini, setidaknya mengakibatkan beberapa warga terluka akibat penganiayaan oleh polisi, beberapa rumah dan kendaraan warga dirusak, dan 16 orang warga ditangkap.


Pertemuan Aktivis HAM dengan Sekretaris Kabinet: Membahas Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Tgl terbit: Selasa, 28 Februari 2017
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh Pemerintah. Prinsip penyelesaiannya harus sesuai dengan amanat konstitusi, peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo sebagaimana telah dikemukakan dalam Nawa Cita, RPJMN 2015-2019, dan dalam pidato-pidatonya pada peringatan hari HAM se-dunia. Agenda ini penting untuk menyembuh luka bangsa dengan harkat dan martabat agar beban bangsa ini tidak terus diwariskan kepada generasi selanjutnya.


Yati Andriyani Koordinator Baru Kontras, Melanjutkan Tongkat Estafet Kerja-Kerja HAM dan Demokrasi Bersama Para Korban
Tgl terbit: Jumat, 24 Februari 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mengukuhkan Yati Andriyani sebagai Koordinator untuk periode 2017-2020 pada Rapat Umum Anggota, tanggal 18 Februari 2017. Yati Andriyani menggantikan Haris Azhar yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator KontraS selama dua periode (2010-2016).


Hentikan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Hidup di Bali!
Tgl terbit: Kamis, 23 Februari 2017
Jakarta- Intimidasi, kriminalisasi, dan bentuk teror lain yang dihadapi Rakyat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa kerap terjadi sejak mereka menyatakan penolakan secara terbuka terhadap rencana PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk mereklamasi Teluk Benoa. Perobekan baliho, sebaran fitnah, bahkan usaha-usaha kriminalisasi warga penolak reklamasi di Bali pun terjadi.


Batalkan Dewan Kerukunan Nasional: Pemerintah Segera Bentuk Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kepresidenan
Tgl terbit: Sabtu, 18 Februari 2017
KontraS, Setara Institute, YLBHI, Imparsial, Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua bersama Korban dan aktivis 1998 menilai bahwa wacana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu secara musyawarah yang diinisiasi oleh Menkopolhukam Wiranto sejak awal 2017 terus berkembang, konsep dan draf Perpres (Peraturan Presiden) yang dibuat secara tertutup oleh Wiranto sudah diserahkan ke Istana Presiden.


Putusan PTUN Melegalkan Tindakan Kejahatan Negara Menyembunyikan atau Menghilangkan Dengan Sengaja Dokumen TPF Munir
Tgl terbit: Kamis, 16 Februari 2017
Atas nama keadilan, keyakinan akan kebenaran dan hak konstitusi, kami berkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) bahwa dokumen Hasil Penyelidikan Tim Pencari Fakta Meninggalnya Munir merupakan informasi publik dan oleh karenanya pemerintah wajib mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat.


Surat Terbuka: Pengaduan atas Dugaan Maladministrasi Kemenkopolhukam serta Komnas HAM dalam Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu
Tgl terbit: Kamis, 02 Februari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Setara Institute, serta individu pegiat HAM dan demokrasi, bersama dengan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan ini melaporkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan telah terjadi tindakan Maladministrasi oleh kedua lembaga negara tersebut dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu.


Dibalik Kelompok Tani Eks Gafatar di Kalimantan
Tgl terbit: Selasa, 31 Januari 2017
Tuduhan makar tengah menimpa eks petinggi Gafatar, yaitu Mahful Muis (eks Ketua Umum Gafatar), Abdussalam (alias Ahmad Mushaddeq) dan Andry Cahya. Mereka ditengarai mendirikan Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara (NKTN) setelah Gafatar dibubarkan. Misteri terkait NKTN kini menemukan titik terang dalam sidang ke-16, tiga mantan pengurus Gafatar dan mantan aparat NKTN hadir menjadi saksi. Saksi pertama ialah Dadang Darmawan, M.Si yang merupakan mantan Ketua DPD Gafatar Sumatera Utara dan mantan Koordinator Wilayah Sumatera Utara untuk NKTN. Saksi kedua adalah dr. Munandar, SpOG yang merupakan mantan Ketua Bidang Kesehatan DPP Gafatar dan mantan Kepala Departemen SDM NKTN. Saksi terakhir yang hadir ialah Laode Arsan Tira yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD Gafatar Gorontalo dan mantan Koordinator Wilayah Sulawesi untuk NKTN.


Melampaui Pilkada Jakarta: Beberapa Ukuran Pemimpin Politik Lokal Indonesia Versi KontraS
Tgl terbit: Senin, 23 Januari 2017
Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada 15 Februari 2017 dan menyusul beberapa daerah lainnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan mengeluarkan sejumlah ukuran yang penting untuk diperhatikan sebagai keterlibatan aktif KontraS untuk membantu publik mengukur standar pemimpin-pemimpin politik lokal. Ukuran-ukuran ini tentu tidak bisa hadir tanpa bantuan dari banyak organisasi lokal yang menyediakan waktunya untuk memberikan beberapa catatan terkini seputar penyelenggaraan pesta politik Pilkada serentak di Indonesia. Untuk itu, KontraS secara organisasional mengucapkan banyak terima kasih.


Bongkar Dugaan Penyimpangan Di Perum Peruri: Bebaskan Para Pelapor Dari Jeratan Hukum
Tgl terbit: Senin, 23 Januari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Serikat Pekerja Percetakan Uang Republik Indonesia (SP-PERURI) mengecam terjadinya upaya pemidanaan yang dipaksakan (kriminalisasi) terhadap 4 (empat) orang anggota SP-PERURI sebagai buntut dari perseteruan terkait adanya dugaan kerugian uang negara dalam pengadaan mesin cetak uang Intalgio Komori oleh PERUM PERURI pada tahun 2014 lalu.


Bongkar Seluruh Konstruksi Peristiwa dan Usut Pertanggungjawaban Kapolres - Perkembangan Kasus Meranti Berdarah dalam Sidang Lanjutan Kematian Alm. Afriadi Pratama di PN Bengkalis, Riau
Tgl terbit: Jumat, 20 Januari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama keluarga korban Alm. Apriadi Pratama (korban penyiksaan hingga tewas yang dilakukan oleh anggota Polres Meranti, Riau) telah melakukan pemantauan pada sidang lanjutan terhadap para pelaku penyiksaan Alm. Afriadi Pratama yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkalis, Riau. Dalam sidang ke?5 yang digelar pada hari kamis 19 Januari 2017, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dari jajaran Polres Meranti yakni Saksi a.n Margono, Saksi a.n Miftahul Zikri, dan Saksi a.n Dongan Manolo.


Ribuan Kartu Pos Desak Presiden Selesaikan Kasus Munir
Tgl terbit: Selasa, 17 Januari 2017
Dukungan mendesak penyelesaian kasus Munir tidak pernah padam dan akan terus mengalir. Melalui ribuan Kartu Pos masyarakat dari 20 kota mendesak Presiden mengumumkan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir. Kartu Pos ini dikirimkan masyarakat dari berbagai elemen sejak Oktober 2016. Dukungan juga dilakukan dalam berbagai bentuk aksi mendesak dibukanya dokumen TPF Munir.


Menuntut Janji yang Diingkari: Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA
Tgl terbit: Senin, 16 Januari 2017
Selasa, 17 Januari 2017 adalah batas waktu 60 hari bagi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk mencabut SK Izin Lingkungan sesuai dengan bunyi amar putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai permohonan gugatan PK warga Kendeng dan WALHI atas kasus PT Semen Indonesia. Hari itu menjadi saksi kepada siapakah Ganjar akan berpihak, mematuhi putusan MA dengan mencabut izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia atau berpihak kepada investasi modal semen dengan siasat-siasat baru yang selama ini sering dilakukan.


KLHK Segera Ambil Tindakan Untuk Selamatkan Pulau Romang
Tgl terbit: Senin, 09 Januari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Bapak Rasio Ridho Sani (Direktur) dan Rosa Vivien Ratnawati.


Perkembangan Pemantauan Sidang Pidana Kasus Meranti Berdarah
Tgl terbit: Minggu, 08 Januari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama keluarga korban Alm. Apriadi Pratama (korban penyiksaan hingga tewas yang dilakukan oleh anggota Polres Meranti, Riau) telah melakukan pemantauan pada sidang lanjutan terhadap para pelaku yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkalis, Riau pada 5 Januari 2017. Agenda sidang ke-2 ini mendengarkan Eksepsi tiga orang dari total 6 (enam) orang terdakwa anggota Polres Meranti yang didakwa terkait kematian korban Alm. Apriadi Pratama.


Usulan Dewan Kerukunan Nasional: Strategi Wiranto Menghindari Pertanggungawaban Hukum Terhadap Perisitwa Pelanggaran HAM masa lalu
Tgl terbit: Jumat, 06 Januari 2017
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menolak usulan Menkopolhukam Wiranto terkait pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Penolakan ini terkait dengan tujuan pembentukan DKN untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM melalui musyawarah mufakat. Menurut Wiranto, ?kasus HAM masa lalu yang masih menjadi beban Negara akan diselesaikan dengan cara nonyudisial, melalui Dewan Kerukunan Nasional.? Selanjutnya dikatakan, ?Pembentukan DKN bertujuan untuk mengurangi kebiasaan membawa perkara-perkara yang diduga pelanggaran HAM ke peradilan. Sebab, kata Wiranto, hal itu tidak sesuai dengan kultur Indonesia yaitu penyelesain perkara secara mufakat.?


Surat Terbuka: Desakan Ketegasan Sikap Gubernur Maluku terhadap Pelanggaran HAM di Pulau Romang
Tgl terbit: Kamis, 05 Januari 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan mendesak Gubernur Maluku untuk segera membuat keputusannya terkait pertambangan di Pulau Romang. Pasalnya, semenjak kehadiran PT GBU di Pulau Romang telah menyebabkan sejumlah peristiwa dan kerugian yang dialami oleh masyarakat, seperti kriminalisasi, berkurangnya pendapatan warga, hingga rusaknya lingkungan.


Sidang Perdana Kasus Meranti: Mendesak Terdakwa Pelaku Penyiksaan Dijerat dengan Ancaman Pidana Maksimal
Tgl terbit: Selasa, 27 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendapat informasi bahwa sidang perdana kasus kematian Alm. Apri Adi Pertama, warga Desa Mekar Sari, Riau yang tewas akibat penyiksaan oleh anggota Polres Meranti akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis pada hari Kamis, 29 Desember 2016. Dalam persidangan perdana tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membacakan agenda dakwaan atas tindakan anggota Polres Meranti (selanjutnya disebut sebagai pelaku) yang telah mengakibatkan Alm.Adi tewas di perjalanan menuju RSUD Meranti setelah menjalani interogasi oleh para pelaku.?


Kasus Penyerangan terhadap Siswa Sekolah: Polri Harus Ungkap Motif Peristiwa Penyerangan dan KPAI Harus Pastikan Pemenuhan Perlindungan Anak
Tgl terbit: Jumat, 16 Desember 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam maraknya kasus-kasus penyerangan dengan senjata tajam terhadap anak sekolah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tindakan penyerangan tersebut tidak hanya mengakibatkan jatuhnya korban namun menimbulkan trauma dan teror yang berkepanjangan bagi anak-anak. Dalam catatan KontraS, dua kasus penyerangan terhadap siswa sekolah yang terjadi di Yogyakarta dan Sabu, Nusa Tenggara Timur memiliki pola yang serupa yakni ditujukan terhadap anak sekolah, target dipilih secara acak dan menggunakan senjata tajam dengan maksud melukai, meski kesamaan motif masih harus diperdalam lagi.


Mendiamkan Salah Kaprah Negara Dalam Aturan Main Dan Penindakan Terorisme, Membahayakan Ham Kita
Tgl terbit: Jumat, 16 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), pertama-tama mengapresiasi sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan untuk menghapus ketentuan terkait yang memperbolehkan pihak penyidik atau penuntut umum untuk mengasingkan terduga teroris ke tempat tertentu selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Pasal yang lebih dikenal dengan istilah Pasal Guantanamo ini sempat menjadi kontroversial ketika coba dipaksakan masuk ke dalam catatan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan dalih utama bahwa pasal tersebut akan efektif untuk menangkal dan mencegah tindak pidana terorisme ketika praktik deradikalisasi diam-diam memang diakui gagal dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.


Pemerintah Myanmar Harus Segera Melakukan Kewajiban Untuk Melindungi kepada Etnis Rohingya
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ? mengecam penyerangan yang terjadi di desa-desa etnis Rohingya. Rangkaian peristiwa yang terjadi antara tanggal 10-18 November 2016. Berdasarkan data dan observasi dari jaringan komunitas internasional, terdapat 820 bangunan yang dihancurkan di lima desa berbeda, diantaranya distrik Maungdaw, 255 berada di desa Yae Khat Chaung Gwa Son, 265 di Dar Gyi Zar, 65 di Pwint Hpyu Chung, 15 di Myaw Taung dan 220 di Wa Peik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah baru di Myanmar yang seharusnya menjadi harapan baru bagi masyarakat telah gagal untuk meredam konflik dan mempromosikan stabilitas di bagian Rakhine.


Surat Terbuka: Segera Bebaskan Pemilik Tanah Onderneming, Sdr. Apet Madili
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendapatkan informasi dari keluarga, tentang penangkapan sewenang-wenang atas nama Saprudin Madili alias Apet Madili, 43 tahun. Pada hari Senin tanggal 30 November 2016 di Desa Bohotokong sekitar jam 09.45 WITA, tiga orang anggota Polsek Bunta, berpakaian preman, hanya menggunakan celana pendek (tanpa seragam Polisi), masuk ke dalam rumah Tante Mili (saudara Bapak Apet Madili), dengan cara mendobrak pintu rumah untuk mencari Bapak Apet Madili, tetapi tidak menemukan yang bersangkutan. Kemudian ketiga orang anggota Polsek Bunta menuju ke belakang rumah dimana Bapak Apet Madili sedang bersama empat orang temannya, di Desa Polo sedang bekerja sebagai buruh upah harian mengeringkan kelapa kopra, milik Bapak Yamin, di lokasi ?Porono? (bahasa lokal, artinya tempat pembakaran kelapa untuk dijadikan kopra).


Pernyataan KontraS dalam rangka hari HAM Internasional
Tgl terbit: Sabtu, 10 Desember 2016
KontraS bersemarak dengan peringatan Hari HAM Internasional, yang diperingati setiap tanggal 10 Desember 2016. Pada sejarahnya, tanggal ini diperingati dengan momentum pengesahan Deklarasi HAM pada 1948. Dalam perkembangannya, Peringatan hari HAM menjadi upaya global dalam meminta setiap negara untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan melalui upaya keadilan dan jaminan kesejahteraan.?


Presiden Joko Widodo #MasihIngat: Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Masa Lalu?
Tgl terbit: Kamis, 08 Desember 2016
Pada momentum hari HAM sedunia-10 Desember 2016, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama para korban menanyakan kepada Presiden Joko Widodo apakah #MasihIngat dengan janjinya untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu?


Mendesak Proses Hukum Terhadap Anggota Polisi Pelaku Perkosaan Anak Dibawah Umur
Tgl terbit: Rabu, 30 November 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengutuk tindakan perkosaan dan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Briptu Hery Ismail, Anggota Polres Kepulauan Seribu Jakarta Utara (selanjutnya disebut sebagai pelaku) terhadap D, seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Akibat dari tindakan perkosaan tersebut, korban yang kini tengah mengandung +/- 8 bulan ini mengalami trauma dan depresi serta tidak dapat melanjutkan sekolah lagi.


Presiden Jokowi Jangan Lari dari Tanggung Jawab Mengungkap Kasus Munir
Tgl terbit: Senin, 28 November 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berpendapat Presiden RI Joko Widodo mencoba lari dari tanggung jawab untuk mengungkap kasus Munir dengan mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Sebelumnya pada Senin, 10 Oktober 2016, Majelis Komisioner KIP telah memutuskan dan menyatakan bahwa Dokumen Hasil Penyelidikan TPF Munir merupakan informasi publik. Dengan begitu Pemerintah RI wajib segera mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat.


Pertemuan Aktivis HAM dengan Ketua MPR: Membahas Komisi Kepresidenan Penyelesaian Kejahatan HAM Berat Masa Lalu
Tgl terbit: Kamis, 17 November 2016
Memahami kondisi saat ini, pada 16 November 2016, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama HS Dillon dan Amirudin al-Rahab, bertemu dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR] Zulkifli Hasan, di ruang pertemuannya di Gedung MPR RI. Pertemuan yang berlangsung akrab selama satu jam ini membahas secara serius persoalan penyelesaian kasus kejahatan HAM berat masa lalu dan gagasan pembentukan Komisi Kepresidenan.


`Lenyapnya` Dokumen TPF Kematian Munir: Umpan Lambung yang Tidak Boleh Diabaikan oleh Presiden Jokowi
Tgl terbit: Selasa, 25 Oktober 2016
Ada celah dan ruang klarifikasi yang bisa dikeluarkan oleh otoritas negara dan Presiden Joko Widodo pasca keluarnya respons dari Puri Cikeas siang ini. Baik Susilo Bambang Yudhoyono dan Sudi Silalahi yang mana telah membacakan siaran pers menyebutkan secara terang bahwa kematian Munir Said Thalib masih memiliki pintu kebenaran yang bisa diungkap negara.


Hentikan Pengambilalihan Lahan Secara Paksa oleh PT Pertiwi Lestari!
Tgl terbit: Jumat, 21 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan tindakan aparat kepolisian yang cenderung berpihak kepada perusahaan, PT Pertiwi Lestari dan melakukan pembiaran terhadap intimidasi yang dilakukan pihak perusahaan terhadap petani saat terjadi pengambilalihan lahan secara paksa di atas tanah yang sedang berstatus quo.


Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan selamat atas bertahannya rezim pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memimpin di tengah banyak skandal hukum dan hak asasi manusia yang belum terselesaikan dengan baik hingga hari ini. Secara umum, kami ingin menyampaikan tidak ada suatu pencapaian penting, signifikan bahkan membawa terobosan dalam memperkuat agenda penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Kecerobohan dan ketidakkonsistenan pemerintahan ini tidak banyak berubah jika kita bandingkan dengan periode awal pemerintahan ini berjalan (20 Oktober 2014-20 Oktober 2015); di mana KontraS juga telah memberikan kritik dan evaluasi keras.


Komnas HAM Hari Ini: Antara Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Tertunda dan Dugaan Praktik Penyelewengan Keuangan
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Dewan Kehormatan Komnas HAM untuk segera menelusuri, memanggil dan menindak anggota Komnas HAM yang berdasarkan penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga telah melakukan tindakan penyelewengan keuangan, termasuk yang dilakukan salah satu Komisionernya, DB. Kami juga mendesak Dewan Kehormatan Komnas HAM segera meneruskan temuan BPK tersebut dengan pelaporan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan dan pengusutan lebih lanjut.


Ultimatum Suciwati Untuk Presiden RI: Hentikan Pembelaan Diri dan Lempar Tanggungjawab
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2016
Saya Suciwati istri Munir bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan dengan sangat atas buruknya respon Presiden Joko Widodo dalam menindaklanjuti Putusan Komisi Informasi Pusat No. 025/IV/KIP-PS-A/2016 tertanggal 10 Oktober 2016, Putusan tersebut menyatakan bahwa dokumen TPF Munir adalah informasi publik yang harus diumumkan kepada masyarakat.


Negara Harus Bertanggungjawab Mencari dan Mengumumkan Dokumen Hasil Penyelidikan TPF Munir
Tgl terbit: Jumat, 14 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Omah Munir menuntut Pemerintah untuk segera mematuhi dan melaksanakan seluruh amar putusan yang dibacakan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tanggal 10 Oktober 2016 lalu terkait permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh KontraS. Proses sengketa informasi ini telah berjalan sejak 22 Juni 2016 dengan menghadirkan alat bukti maupun saksi-saksi dari pihak pemohon (KontraS) yaitu Usman Hamid (Sekretaris TPF Munir) dan Hendardi (Anggota TPF Munir) dan saksi yang diajukan oleh KIP yaitu Sudi Silalahi (Mantan Menteri Sekretariat Kabinet) yang berhalangan hadir namun keterangan tertulisnya dibacakan dalam persidangan pada 19 September 2016.


Putusan KIP Menjadi Momentum Baru Pengungkapan Kasus Munir
Tgl terbit: Senin, 10 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melalui proses sengketa informasi mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus pembunuhan Munir (TPF Munir) kepada masyarakat. Sebelumnya pada 27 April 2016, KontraS bersama dengan LBH Jakarta dan Suciwati, istri Alm. Munir Said Thalib, mendatangi Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mendaftarkan proses sengketa informasi. Sengketa informasi tersebut pun terdaftar dengan nomor register 025/IV/KIP-PS-2016.


KIP Segera Perintahkan Presiden RI Mengumumkan Dokumen TPF Munir
Tgl terbit: Minggu, 09 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melalui proses sengketa informasi mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus pembunuhan Munir (TPF Munir) kepada masyarakat. Sebelumnya pada 27 April 2016, KontraS bersama dengan LBH Jakarta dan Suciwati, istri Alm. Munir Said Thalib, mendatangi Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mendaftarkan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai termohon Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), dengan nomor register 025/IV/KIP-PS-2016.


Tidak Berikan Rekam Medis Merupakan Sebuah Pengingkaran Hukum
Tgl terbit: Jumat, 07 Oktober 2016
KontraS mengecam pihak RSUD dan Pemda Meranti Riau yang berdusta. Saat ditemui pada Kamis, 29 September 2016, Direktur RSUD Meranti, Ruswiati, menyatakan akan memberikan surat rekam medik alm. Afriadi Pratama dan Isrusli, korban brutalitas Polisi Meranti pada 25 Agustus 2016.


Polda Riau Ingkar Janji Dokumen Publik Ditutup
Tgl terbit: Kamis, 06 Oktober 2016
Jikalahari dan KontraS menilai Kepolisian Daerah (POLDA) Riau ingkar janji atas kesediaannya memberikan Dokumen SP3 15 Korporasi terduga pembakar hutan dan lahan tahun 2015. ?Hingga hari ini, Jikalahari belum menerima dokumen SP3,? kata Made Ali, Wakil Koordinator Jikalahari.


Dilema Profesionalisme Serdadu Militer Indonesia: Pengingkaran Akuntabilitas yang Menguat
Tgl terbit: Rabu, 05 Oktober 2016
Pada hari jadi TNI ke-71 tahun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan menggunakan hak masyarakat untuk berpartisipasi sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hak berpartisipasi ini akan kami hadirkan dalam bentuk catatan publik atas kinerja mekanisme pertahanan yang dihadirkan oleh TNI sepanjang periode Oktober 2015 hingga Oktober 2016. Sebelumnya kami telah melakukan polling di 2 akun media sosial KontraS yakni di akun Twitter @KontraS dengan pertanyaan, ?Sepakatkah kamu bahwa TNI telah bergerak maju menuju profesional dan transparan dalam kerja dan kebijakannya?? Polling ini diikuti 550 responden dengan komposisi jawaban 52% tidak sepakat, 28% sepakat dan 20% tidak tahu. Di akun Facebook KontraS kami juga menanyakan pertanyaan terbuka kepada followers KontraS dengan pertanyaan, ?Apa tantangan TNI dalam membangun profesionalisme institusi pertahanan di Indonesia??


Kasus Kekerasan Jurnalis Di Madiun, Cermin Brutalitas Aktor Keamanan di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 03 Oktober 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyampaikan protes keras terkait dengan tindakan penganiyaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI AD Bataliyon Infantri Lintas Udara 501 Madiun pada minggu 02 Oktober 2016 terhadap seorang jurnalis Net. Tv a.n Soni Misdananto (yang selanjutnya disebut sebagai korban) yang sedang melakukan peliputan terkait dengan peristiwa Lakalantas yang melibatkan Perguruan Pencak Silat dengan Masyarakat.


Presiden Harus Memerintahkan Kapolri Menyidik Kembali SP3 15 Korporasi
Tgl terbit: Senin, 03 Oktober 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI), Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, agar segera melakukan Gelar Perkara Khusus terhadap penghentian 15 perusahaan yang diduga melakukan kejahatan pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 lalu.


Duka Duri, Duka Rakyat Indonesia: Lawan Terus Penggusuran Berkedok Relokasi!
Tgl terbit: Rabu, 28 September 2016
Pagi ini (28/9) kita melihat sebuah tindak brutalitas dan kesewenang-wenangan aparat Indonesia dalam mengelola kota Jakarta. Warga yang tinggal, menetap dan membangun sejarah perjuangan kelas di perkampungan Bukit Duri, Jakarta telah dirampas hak-haknya untuk hidup menetap, memiliki rasa aman dan yang terpenting adalah kepastian hukum yang masih mereka nanti. KontraS mengetahui bahwa tindak penggusuran hari ini juga tidak memberikan agenda ganti rugi kepada para warga yang sekarang tidak jelas ke mana mereka akan beristirahat nanti malam di di hari-hari yang akan datang. Aksi penggusuran juga diketahui masih akan terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan.


Perkuat Persatuan Gerakan Rakyat, Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Lawan Perampasan Tanah Rakyat
Tgl terbit: Selasa, 27 September 2016
Pada 24 September 1960, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan. Tiga tahun sesudahnya, Presiden Sukarno melalui Kepres No. 169 Tahun 1963, menetapkan bahwa 24 September sebagai Hari Tani Nasional. Simbol bahwa kelahiran UUPA 1960 dimaksudkan untuk merombak nasib kaum tani dengan menyediakan tanah bagi kaum tani.


#MasihIngat Salim Kancil: Menagih Janji Negara untuk Melindungi Lingkungan dan Pembela Kepentingan Umum
Tgl terbit: Senin, 26 September 2016
Dengan tangan terikat, Salim Kancil mendapat penganiayaan hebat: disetrum, digergaji dibagian lehernya, dipukuli dengan cangkul, hingga akhirnya ia tewas setelah kepalanya dipukul dengan batu nisan.


Surat Terbuka: Penanganan Kasus Vaksin Palsu Jalan di Tempat
Tgl terbit: Kamis, 22 September 2016
Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu bersama dengan Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melalui surat ini bermaksud menyampaikan desakan penyelesaian kasus vaksin palsu secara profesional, akuntabel dan transparan, khususnya berkenaan dengan penangangan vaksin palsu yang terjadi di RS Harapan Bunda, yang seharusnya ada dibawah pengawasan Kementerian Kesehatan dan badan ? badan pemerintah lainnya.


Usut Tuntas Kematian Almarhum Asep Sunandar oleh Anggota Polres Cianjur
Tgl terbit: Rabu, 21 September 2016
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Mabes POLRI untuk melakukan penindakan terkait dengan pelanggran prosedural hingga dugaan praktik ? praktik penyiksaan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan yang menyebabkan kematian Alm. Asep Suandar pasca dilakukan penagkapan oleh anggota Polres Cianjur, pada tanggal 10 September 2016.


Peredaran Obat Palsu dan Kedaluwarsa: Negara (Kembali) Gagal Hadir
Tgl terbit: Selasa, 13 September 2016
Ditengah trauma publik atas peredaran vaksin palsu, juga kegagapan negara dalam memenuhi pemulihan anak ? anak dan keluarga yang menjadi korban vaksin palsu, negara kembali meneror publik atas kelalainya dalam mencegah dan menghentikan peredaran obat palsu dan kedaluwarsa.


Hilangnya Semangat Rekam Jejak Dalam Pergantian Kepala BIN
Tgl terbit: Rabu, 07 September 2016
Ingatan publik masih segar mengapa kita menolak nama Budi Gunawan atas dugaan kuat keterlibatannya dalam skandal praktik korupsi. Tahun lalu bahkan publik menggalang dukungan solid menolak Budi Gunawan untuk tidak dijadikan figur pemimpin lembaga keamanan Polri. Budi Gunawan juga harus diseret pada ruang-ruang akuntabilitas atas praktik kejahatan ekonomi dan pelanggaran akuntabilitas lainnya. Tapi kini Presiden Joko Widodo dan istana bersepakat dan mengkhianati publik dengan mengusulkan secara istimewa nama Budi Gunawan untuk menjadi calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso. Posisi ini sebenarnya sudah bisa ditebak. Posisi ini adalah posisi pengganti, apalagi setelah Budi Gunawan mendapatkan kecaman ketika PDIP dan orang-orang di sekitar istana untuk menempatkan Budi Gunawan sebagai kandidat Kapolri.


Kepada Kapolda Sulawesi Tengah, Segera Hentikan Kriminalisasi Petani Bahotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai
Tgl terbit: Selasa, 30 Agustus 2016
Kriminalisasi petani Bahotokong kembali dialami oleh Yapet Madili warga Desa Bahotokong Kecamatan Bunta yang dilaporkan pihak PT. Anugerah Saritama Abadi, di Polres Kabupaten Banggai dengan surat pemanggilan nomor: S.Pgl/1354/VIII/2006/ResKrim Tanggal 16 Agustus 2016. Laporan dan pemanggilan pihak PT. Anugerah Saritama Abadi berdasarkan izin HGU yang diterbitkan BPN: Nomor : 01/HGU-BH/BPN-BGI/97-98 pada tanggal 7 April 1997.


Hukum Seberat-beratnya, Jangan Beri Jabatan pada Para Pelaku Kejahatan Kemanusiaan
Tgl terbit: Selasa, 30 Agustus 2016
Jakarta, 30 Agustus 2016. Hari ini keadilan diputarbalikkan saat para pelaku kejahatan kemanusiaan malah diapresiasi dengan pemberian jabatan strategis. Inilah yang terjadi saat 4 dari 11 anggota Tim Mawar Kopassus yang terlibat langsung dalam penculikan dan penyekapan 9 aktivis prodemokrasi menjelang kejatuhan rezim Presiden Soeharto di tahun 1998 dianugerahi jabatan tinggi sebagai jenderal.


Polri Harus Segera Melakukan Audit Terhadap SP3 Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan!
Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk segera melakukan audit atas terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 kasus pembakaran hutan yang melibatkan korporasi oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda Riau), secara akuntabel dan transparan dengan melibatkan elemen masyarakat sipil didalamnya.


Surat Terbuka: Tindak Kekerasan TNI AU Kepada Jurnalis dan Warga
Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Panglima TNI mengambil tindakan yang pro aktif, profesional dan signifikan untuk penyelesaian kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM terhadap jurnalis danw arga yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan Paskhas Lanud Suwondo Medan.


Mendesak Dilakukannya Otopsi oleh Tim Dokter Independen Terhadap Korban Brutalitas Aparat Polres Meranti Riau
Tgl terbit: Jumat, 26 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan sewenang-wenang dan brutalitas anggota Polres Kepulauan Meranti, Riau pada 25 Agustus 2016 sehingga mengakibatkan 2 (dua) orang warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Merbau, Riau yakni Apri Adi Pratama dan Isrusli. Dari informasi yang kami himpun, peristiwa ini bermula setelah adanya keributan antara seorang warga sipil bernama Apri Adi Pratama (korban) dengan anggota Polres Kepulauan Meranti, Riau bernama Adil S Tambunan yang diduga karena motif personal di depan Hotel Furama, Selat Panjang Riau. Keributan ini kemudian berlanjut dengan pemukulan oleh anggota Polres tersebut kepada korban sehingga korban pun membalas dengan melakukan penikaman dengan senjata tajam kepada anggota Polres Kepulauan Meranti tersebut hingga tewas.


Putusan Mahkamah Konstitusi: Terjadi Ketidakpastian Hukum Akibat Absennya Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM berat
Tgl terbit: Rabu, 24 Agustus 2016
Setelah kurang lebih satu tahun lamanya, akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa bolak-balik berkas kasus-kasus pelanggaran HAM berat, antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, merupakan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan norma hukum dan menunjukan ketiadaan kemauan politik pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut. Tindakan ini mengakibatkan peniadaan hak konstitusi penggugat, yang juga keluarga korban orang hilang peristiwa pelanggaran HAM berat 1997/1998, untuk mendapatkan keadilan, pemulihan dan kebenaran. Situasi telah terjadi selama lebih dari 13 tahun.


71 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Refleksi Bersama Atas Kepedulian dan Perjuangan Menuntut Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Sabtu, 20 Agustus 2016
Masih dalam hangat suasana perayaan 71 tahun kemerdekaan Indonesia, peserta Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA) 8 dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengajak publik untuk kembali merefleksikan segala bentuk perjuangan menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik yang terjadi di masa lalu hingga hari ini.


Posko Darurat Bongkar Aparat: Belum Terjaminnya Hak Para Pelapor
Tgl terbit: Jumat, 19 Agustus 2016
Koalisi Anti Mafia Narkoba sejak 4 Agustus 2016 telah mendirikan Posko Darurat Bongkar Aparat di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Posko tersebut bertujuan memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai keterlibatan aparat (Polri, TNI, BNN, dsb) dalam kejahatan narkotika. Posko ini melindungi kerahasiaan identitas dari setiap pelapor. Setiap tindak lanjut atas informasi dari laporan tersebut juga akan meminta persetujuan pelapor terlebih dahulu untuk menjaga keselamatan pelapor.


11 Tahun MoU Helsinki: Pemenuhan Hak-Hak Korban Belum Terlaksana
Tgl terbit: Selasa, 16 Agustus 2016
Pada momentum peringatan 11 tahun MoU Helsinki, KontraS mengingatkan kewajiban pemerintah tentang pemenuhan hak-hak korban; hak atas kebenaran (right to know-the truth); keadilan (right to justice); reparasi (right to remedy/reparation) dan jaminan tidak berulangnya kejahatan tersebut di masa kini dan di masa yang akan datang. Seperangkat kewajiban tersebut mengikat pemerintah dan yang melandasi perdamaian antara GAM dan Pemerintah Indonesia 11 tahun lalu dan diadopsi secara penuh di dalam penandatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Salah satu point yang disepekati adalah pembentukan KKRA (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh) dan Pengadilan HAM.


Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Mekanisme Aliran Uang 1,4 Juta Pil MDMA
Tgl terbit: Senin, 15 Agustus 2016
Pada Seri I Melacak Jejak Putusan-Putusan yang Ditumpulkan (Putusan Muhamad Mukhtar), Tim Pembela Indonesia Berantas Mafia Narkoba telah mengangkat kejanggalan Operasi Controlled Delivery yang tidak sesuai dengan standar dan prinsip utama, sebagaimana diatur di dalam intsrumen internasional UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substance (1988). Kali ini Tim akan mengangkat berkas kedua yakni Putusan Achmadi. Dalam putusan ini ada situasi-situasi hukum yang nampak terpotong, tidak ditindaklanjuti, sehingga konsekuensinya adalah publik tergiring pada konteks pemidanaan narkotika. Padahal ada kejanggalan mekanisme aliran uang yang belum tereksplorasi dengan baik dan bisa dijadikan bukti petunjuk mengapa sindikat narkoba ?tidak hanya berfokus pada Fredy Budiman dkk- masih berurat berakar di Indonesia?


Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim - Fredy Budiman
Tgl terbit: Jumat, 12 Agustus 2016
Skandal testimoni Fredy Budiman yang muncul dalam kesaksian Koordinator KontraS, Haris Azhar layak untuk ditelusuri; utamanya dalam menguji beberapa pernyataan Fredy Budiman yang kini membuat gerah setidaknya 3 institusi penegakan hukum dan keamanan negara yakni Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI. Salah satunya adalah dengan membongkar peta penangkapan jaringan narkoba ditahun 2012 yang melibatkan pengagalan penyebaran 1,412, 476 juta pil MDMA di Indonesia. Kasus tersebut amat menarik untuk diperiksa kembali. Tidak hanya bahwa kasus ini memiliki jumlah barang bukti yang fantastis, namun juga di dalam kasus 2012 dari keterlibatan sejumlah nama termasuk Fredy Budiman, kami memandang ada sejumlah situasi hukum yang nampak tidak maksimal untuk dikejar pada beberapa bukti-bukti petunjuk lainnya.


#MasihIngat 18 Tahun DOM Aceh
Tgl terbit: Selasa, 09 Agustus 2016
Mengingat 18 tahun dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Provinsi Aceh sama dengan mengingat 18 tahun lamanya luka akibat konflik tersebut belum pernah diobati oleh Negara yang katanya menjunjung demokrasi, hukum dan HAM.


KontraS Berkomitmen Berpartisipasi dalam Penataan Sistem dan Kinerja Hukum di Indonesia: Kasus Kesaksian Freddy Budiman #SayaPercayaKontraS
Tgl terbit: Jumat, 05 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan apresiasi sedalam ? dalamnya kepada masyarakat luas yang telah memberi dukungan kepada KontraS untuk bersama ? sama mendorong negara mengambil langkah ? langkah tepat dan konstrukstif dalam memerangi darurat kejahatan narkotika.


Pemutakhiran Informasi Posko Darurat Bongkar Aparat - Dukungan Publik Terus Mengalir Untuk Melaporkan
Tgl terbit: Jumat, 05 Agustus 2016
Per tanggal 5 Agustus 2016, sejak 2 hari Posko Darurat Bongkar Aparat didirikan, KontraS telah mendapatkan 17 berkas laporan dari individu-individu yang ingin menggugat praktik buruk perlakuan aparat, utamanya kepolisian atas penanganan hukum pada kasus narkotika. Tim Posko Darurat Bongkar Aparat sekali lagi menegaskan bahwa adalah mutlak untuk melindungi identitas dari setiap pelapor. Kerahasiaan identitas menjadi salah satu prinsip kerja dari Posko Darurat ini agar semua proses pelaporan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan imparsialitas dari seluruh organisasi dalam menerima berkas laporan.


Darurat Mafia Narkoba: Persoalan Bangsa Harus dengan Penyelesaian Konstruktif
Tgl terbit: Kamis, 04 Agustus 2016
Kami yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba amat menyayangkan sikap reaktif dari 3 lembaga penegak hukum dan keamanan yakni Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI atas pelaporan kepada Bareskrim Polri untuk melawan kesaksian Koordinator KontraS Haris Azhar dari testimoni yang diberikan Freddy Budiman kepadanya. Terendusnya skandal kartel narkotika telah memancing sikap reaktif ini. Kami meyakini bahwa kesaksian yang dilakukan oleh Haris Azhar tidak dalam kerangka menyudutkan suatu instansi penegak hukum dan keamanan apapun, termasuk di dalamnya individu-individu tertentu. Pada semangatnya maka gerakan ini ditujukan untuk menggalang dukungan publik yang solid untuk membongkar keterlibatan aparat dari bisnis narkotika di Indonesia. Lebih jauh, langkah ini sebagai upaya kontributif untuk mendukung langkah ? langkah korektif dalam pemberantasan kejahatan narkoba dan reformasi penegakan hukum.


Indonesia Lakukan Eksekusi Mati Ilegal
Tgl terbit: Senin, 01 Agustus 2016
Indonesia telah melakukan eksekusi gelombang ke-3 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kami Jaringan masyarakat sipil yang sejak awal menolak eksekusi hukuman mati mengecam eksekusi ini disebabkan banyaknya kejanggalan, kesalahan prosedur dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah.


Pelaksanaan Eksekusi Tahap III Juli 2016: Jaksa Agung Melanggar Hukum dan HAM!!
Tgl terbit: Kamis, 28 Juli 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan LBH Masyarakat mengecam rencana pemerintah Indonesia yang tetap akan melakukan eksekusi Mati tahap III dini hari ini (29/07). Pasca notifikasi diberlakukannya notifikasi 3x24 jam pada hari Selasa, 26 Juli 2016 maka rencana pelaksaan eksekusi mati dini hari telah melanggar batas waktu dari yang seharusnya masih dimiliki oleh para terpidana mati untuk menunggu upaya hukumnya yakni Grasi diputus oleh Presiden, apakah diterima atau ditolak. Namun Jaksa Agung justru mempercepat pelaksanaan eksekusi mati.


Terpilihnya Wiranto Sebagai Menkopohulkam: Stok Lama Dan Aroma Orba, Indonesia Terbukti Negara Retailer!
Tgl terbit: Rabu, 27 Juli 2016
KontraS protes keras atas terpilihnya Wiranto, mantan Panglima ABRI dimasa Orde Baru yang juga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) yang baru saja diumumkan di Istana Presiden Rabu 27 Juli 2016. Pernyataan Presiden Joko Widodo ditahun 2014 yang menyatakan bahwa figur ketua umum partai politik tidak boleh merangkap menjadi menteri, seharusnya adalah filter sederhana yang tidak bisa menempatkan Wiranto dalam jajaran menteri.


Pemerintah Indonesia Kembali Mengulang Kesalahan: 14 Terpidana Mati Dikabarkan Masuk List Eksekusi Tahap III
Tgl terbit: Rabu, 27 Juli 2016
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Imparsial, LBH Masyarakat, Migrant Care, Komunitas Saint Egidio, YLBHI, PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia) dan bersama sejumlah organisasi msyarakat sipil lainnya mengecam rencana pemerintah Indonesia yang tetap bersikukuh melaksanakan eksekusi mati Tahap III meski diketahui masih ada terpidana mati yang belum mengajukan upaya hukum yang tersisa atas kasusnya.


Surat Terbuka: Desakan Penanganan Kejahatan dan Pelanggaran HAM Vaksin Palsu
Tgl terbit: Senin, 25 Juli 2016
Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu bersama dengan Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan ini bermaksud mengadukan tindak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam skandal kasus vaksin palsu.


Hentikan Bisnis Militer dan Hormati Hak Masyarakat Adat Papua
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
Pada 16 Juli 2016, aparat Koramil TNI AD di Muting mencari dan mendatangi rumah Agustinus Dayo Mahuze, Ketua Marga Mahuze Besar di Kampung Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, tujuannya untuk mengundang Agustinus Dayo Mahuze bertemu dengan pimpinan perusahaan kelapa sawit PT. Agriprima Cipta Persada (ACP) di lokasi perkebunan dan menyerahkan Surat Ketua Primer Koperasi Kartika Setya Jaya, Kodim 1707/Merauke, Nomor. 8/16/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, tentang Pemberitahuan Izin Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Pembukaan Lahan Sawit GRTT PT. ACP.


Belajar dari Kasus Yusman (Nias): Pemerintah Indonesia Harus Evaluasi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
KontraS meminta pemerintah sekali lagi memikirkan langkah-langkah yang tepat dan rasional serta berimbang sebelum melakukan eksekusi hukuman mati (gelombang ketiga). Dalam catatan KontraS, hampir dalam berbagai proses hukum yang dijalani terpidana mati, terutama sebelum divonis hukuman mati, mengalami berbagai kecacatan proses hukum (acara), diantaranya pada kasus Yusman Telambanua (Nias) dan Ruben Patasambo dan Anaknya (Tana Toraja).


Hari Anak Nasional: Gagalnya Negara Melindungi Anak Indonesia dari Vaksin Palsu
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
Anak-anak merupakan sepertiga dari populasi kita dan masa depan kita. Ia adalah anugerah yang dititipkan Tuhan untuk mengambil peran dalam kehidupan dan kemajuan peradaban. Kehadiran seorang anak sudah seharusnya dihargai dan diikuti dengan komitmen yang kuat untuk merawat serta melindungi mereka. Atas dasar itu, tepat pada hari ini 32 tahun yang lalu, 23 Juli Hari Anak Nasional diresmikan oleh negara. Peresmian ini menjadi indikasi adanya komitmen negara untuk menghargai dan melindungi hak dari anak-anak Indonesia. Hari ini juga seharusnya dirayakan dengan sebuah usaha untuk mendorong segala instrumen hukum dan pola pikir masyarakat agar turut menghargai hak dari anak-anak tersebut, mulai dari hak atas perhatian, perlindungan, pendidikan, hingga hak atas kesehatan. Hak-hak ini adalah hak asasi yang melekat dalam diri sang anak dan harus diusahakan pemenuhannya tanpa pandang bulu.


Negara Harus Bertanggung Jawab Dalam Kejahatan Vaksin Palsu
Tgl terbit: Rabu, 20 Juli 2016
Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu, Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) amat menyayangkan respons pemerintah dan pihak rumah sakit yang menganggap enteng penanganan masalah vaksin palsu. Kami mengingatkan bahwa kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak yang dijamin dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Kejahatan ini merendahkan kesehatan anak-anak dan mengancam kesehatan mereka dimasa depan.


Pengepungan Asrama Papua Oleh Anggota Polda Yogyakarta, Bukti 10 Program Prioritas Kapolri Baru Hanya Omong Kosong
Tgl terbit: Senin, 18 Juli 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam tindakan represif dan pengepungan asrama mahasiswa Papua oleh aparat kepolisian Polda Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2016. Pengepungan dan pemblokadean asrama mahasiswa Papua ini juga dilakukan oleh aktor ? aktor intoleransi. Peristiwa tersebut terjadi selang beberapa hari setelah dilakukannya pelatikan Jendral Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri, dimana kita ketahui bahwa dalam 100 hari kerja Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian telah menetapkan 10 program prioritas diantaranya Pemantapan Reformasi Internal Polri; Penigkatan Profesional Polri menuju keunggulan; dan Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, namun terjadinya peristiwa represif dengan disertai pengepungan dan pemblokadean asrama mahasiswa Papua oleh aparat kepolisian bersama ? sama aktor ? aktor intoleran menujukan kegagalan dan terlihat hanya sebagai omong kosong belaka.


Pemerintah Indonesia Masih Menunjukkan Pemerintahan Anti Keadilan
Tgl terbit: Minggu, 17 Juli 2016
KontraS menyambut baik peringatan hari Keadilan Internasional yang diperingati setiap 17 Juli. Peringatan tahun ini bagi Indonesia, mengingatkan kita semua bahwa berbagai kejahatan yang berat, yang dilakukan oleh negara atau dibiarkan oleh negara, tidak ada yang diselesaikan.


Surat Terbuka: Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Tgl terbit: Kamis, 30 Juni 2016
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada rezim otoriter Orde Baru, bermaksud menyampaikan rekam jejak pelanggaran hukum yang dilakukan (alm.) H.M. Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia II, sekaligus menjadi alasan mengapa usulan dan upaya-upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional RI tidak layak diberikan kepada almarhum.


Naik Turun Rapor Polri - Mengandalkan Retorika Birokrasi Revolusi Mental Tanpa Leadership Tidak Cukup
Tgl terbit: Kamis, 30 Juni 2016
Jelang Hari Jadi Bhayangkara Polri ke-70 yang jatuh pada 1 Juli 2016, ada sejumlah catatan kinerja kepolisian selama setahun terakhir yang layak untuk disampaikan kepada publik. KontraS menempatkan catatan publik ini sebagai rapor yang patut diberikan. Mengingat Polri tidak hanya hadir sebagai lembaga keamanan negara yang bertanggung jawab penuh kepada agenda kebijakan keamanan nasional di Indonesia, namun Polri juga merupakan bagian dari publik dan oleh karenanya bentuk kolaborasi, komunikasi dan masukan publik merupakan hal yang wajar diberikan KontraS kepada Polri.


Hentikan Tindakan Sewenang-wenang dan Kekerasan Terhadap Warga Pangkalan Bun dan Dugaan Penyalagunaan Wewenang Lainnya oleh TNI AURI Lanud Iskandar
Tgl terbit: Selasa, 28 Juni 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak penghentian dugaan tindakan sewenang-wenang dan kekerasan oleh anggota TNI AURI Lanud Iskandar terhadap warga di Gang Bateng, Jalan Pasanah, dan Kelurahan Baru, Pangkalanbun. Kami juga mendesak pihak TNI AURI Lanud Iskandar menghentikan praktik pungutan uang dan tindakan ? tindakan tidak profesional dan diluar proses hukum lainnya.


Korban Peristiwa Simpang KKA Menunggu Pemeriksaan Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Senin, 27 Juni 2016
Komnas HAM dalam Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat peristiwa Simpang KKA menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara, Propinsi Aceh. Dalam laporan yang dirilis baru-baru ini, Komnas HAM menyatakan telah terjadi pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan 23 orang masyarakat sipil meninggal dunia, dan 30 orang menjadi korban persekusi.


Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia - Penyiksaan Merusak Hukum
Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2016
Sejak tahun 2010, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan catatan publik terkait praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dalam rangka Hari Dukungan Bagi Korban Penyiksaan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juni. Dengan mengambil tema "Penyiksaan Merusak Hukum", laporan ini telah disusun berdasarkan hasil pendokumentasian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik melalui laporan pemantauan dan/atau investigasi kasus, pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban dan sumber dokumen sekunder lainnya sepanjang Juni 2015 ? Juni 2016.


Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 24 Juni 2016
Menyikapi perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini bergulir di DPR, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyerahkan dokumen usulan rekomendasi berisi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang juga mencakup alternatif usulan dan solusi. Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil kajian dengan indikator hukum (HAM) internasional yang tercantum dalam berbagai instrumen yang telah diadopsi oleh Indonesia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasioal Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Internasional lainnya baik yang telah diadopsi, maupun yang KontraS rekomendasikan untuk segera diadopsi oleh Pemerintah RI.


Indonesia Darurat Kriminalisasi - Presiden Harus Segera Bentuk Tim Khusus Selesaikan Kasus-Kasus Kriminalisasi!
Tgl terbit: Senin, 20 Juni 2016
Kasus-kasus rekayasa dalam bentuk kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksanakan semakin marak terjadi dan terkuak di Indonesia. Pada kenyataannya penegakan hukum hanya dijadikan alat untuk memaksa seseorang, kelompok atau institusi untuk tidak meneruskan kerjanya. Dalam catatan KontraS, sedikitnyanya 25 kasus kriminalisasi yang terjadi sepanjang 2015 lalu. Kondisi ini tidak hanya menimpa pejabat publik seperti pimpinan KPK, tapi juga berbagai lapisan masyarakat lainnya, seperti buruh, petani, nelayan, jurnalis hingga masyarakat adat yang memperjuangkan hak mereka.


Menguatnya Privilese Aktor Keamanan yang Anti HAM dan Kebebasan
Tgl terbit: Senin, 13 Juni 2016
Hadir kecenderungan yang mulai menguat ketika desas-desus, gosip dan alur informasi yang tidak bisa dilacak kebenarannya kemudian dijadikan landasan sebuah dan rangkaian kebijakan, utamanya kebijakan keamanan di Indonesia. Pasca Simposium 1965 yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Dewan Pertimbangan Presiden ketika digelar bulan April 2016, gerak dan laku koordinasi aktor-aktor keamanan menjadi begitu liar dan nampak tidak bisa dikendalikan oleh kontrol sipil demokratik.


Penyiksaan Masih Jadi Hobi Aparat Penegak Hukum..!
Tgl terbit: Minggu, 12 Juni 2016
Mendekati momentum Hari Anti Penyiksaan Internasional, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan masih tingginya dan terus berulangnya praktik - praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka proses penegakan hukum maupun sebagai bagian dari bentuk penghukuman. Dari catatan KontraS, dalam 4 (empat) bulan terakhir saja, yakni Maret ? awal Juni 2016 setidaknya terdapat 31 (tiga puluh satu) kasus yang diantaranya 4 (empat) kasus pengaduan langsung dan 27 (dua puluh tujuh) kasus yang terpantau oleh KontraS terkait praktik ? praktik penyiksaan dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Praktik penyiksaan tersebut setidaknya mengakibatkan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang luka ? luka dan 10 (sepuluh) orang meniggal dunia akibat praktik ? praktik penyiksaan. Adapun 4 (empat) kasus praktik ? praktik penyiksaan yang kami terima secara langsung, sebagai berikut:


Koalisi Masyarakat Sipil Mengecam Industri Tambang Batubara yang Terus Melanggengkan Konfik dan Kekerasan
Tgl terbit: Minggu, 12 Juni 2016
Jakarta, Peristiwa Kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga yang menolak tambang PT. Cipta Buana Seraya (CBS) di Kabupaten Bengkulu Tengah (11 Juni 2016), menunjukkan tidak ada perubahan dalam penanganan konflik lingkungan hidup dan agraria di Indonesia oleh negara, yang mengedepankan pendekatan repressif. Empat orang warga tertembak dan harus dirawat dirumah sakit. Peristiwa ini mengindikasikan bahwa kepolisian belum dapat melakukan pengayoman terhadap masyarakat sesuai fungsinya, lebih berpihak kepada perusahaan pertambangan batubara yang merusak lingkungan hidup, memproduksi konflik dan pelanggaran HAM.


Tolak Gelar Pahlawan Soeharto
Tgl terbit: Rabu, 25 Mei 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan korban pelanggaran HAM berat pada masa rezim otoritarian Soeharto, menolakpemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Pemberian gelar pahlawan ini adalah tindakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan konteks keadilan.


Presiden Segera Penuhi Janji Penyelesaian Kasus Paniai, Pastikan Tim Adhoc Pelanggaran HAM Berat Paniai Bekerja
Tgl terbit: Kamis, 19 Mei 2016
8 Desember 2014, 4 anak mati ditembak, 2 orang mengalami luka berat dan 17 lainnya luka-luka akibat pengepungan dan penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di Lapangan Karel Gobay, Paniai, Papua, namun hingga hari belum ada satupun yang diseret dan diadili di Pengadilan HAM. 28 Desember 2014, saat memberikan sambutan perayaan Natal dihadapan ribuan rakyat Papua di Lapangan Mandala Kota Jayapura, Papua, Jokowi menyatakan "Saya ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya, agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang?.


Peringatan 13 tahun Peristiwa Jambo Keupok - Merawat Ingatan, Menuntut Keadilan
Tgl terbit: Selasa, 17 Mei 2016
Pada 13 tahun lalu, tepatnya 17 Mei 2003 telah terjadi penyiksaan, pembunuhan dan pembakaran terhadap 16 warga Desa Jambo Keupok, Aceh Selatan yang dilakukan aparat keamanan. Peristiwa ini tidak terlepas dari rangkaian operasi militer di Aceh. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM terjadi di berbagai wilayah dalam Propinsi Aceh dan salah satu peristiwanya adalah yang terjadi di Gampong Jamboe Keupok Kec. Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Hingga saat ini, Kasus ini telah dilakukan Pro Justisia (penyelidikan) oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia R.I. yang berkas penyelidikannya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.


Pelaksanaan Ekesekusi Pidana Mati Dalam Waktu Dekat Di Singapura Dan Indonesia Harus Dihentikan
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2016
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, organisasi HAM dan yang peduli dengan pembela HAM, mengutuk rencana pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam waktu dekat terhadap Kho Jabing di Singapura dan setidaknya terhadap 15 terpidana mati di Indonesia, termasuk 4 dari Tiongkok, 2 dari Nigeria, 2 dari Zimbabwe, 1 dari Senegal, 1 dari Pakistan dan 5 Warga Negara Indonesia (`WNI`). Kami menyerukan kepada pemerintah di kedua negara untuk menghentikan pelaksanaan eksekusi.


Putusan Sidang Kode Etik Anggota Densus 88 dalam Kasus Kematian Siyono - Tertutup dan Tidak Memenuhi Rasa Keadilan
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kecewa atas hasil putusan persidangan etik terhadap anggota Densus (Detasemen Khusus) 88 Polri dalam kasus tewasnya seorang warga Klaten bernama Siyono pada 10 Maret 2016 silam. Dari informasi yang kami miliki, pada hari Selasa, 10 Mei 2016, Majelis Etik Mabes Polri telah membacakan putusan sidang etik terhadap dua anggota Densus 88 yaitu AKBP T dan Ipda H dengan vonis kewajiban untuk meminta maaf kepada atasannya maupun institusi Polri serta mendapat sanksi demosi, yakni tidak direkomendasikan untuk melanjutkan tugas di Densus 88 dan akan dipindahkan ke satuan kerja lain dalam waktu minimal 4 tahun. Majelis Etik menganggap keduanya hanya melakukan pelanggaran prosedur pengawalan saat melakukan penangkapan terhadap Siyono.


Menolak Eksekusi Mati dan Kebijakan yang Tidak Transparan
Tgl terbit: Kamis, 12 Mei 2016
"Eksekusi secara diam-diam, merupakan bagian dari ketidakterbukaan proses penegakan hukum yang sarat dengan penyalahgunaan wewenang dan prosedur".


Rekayasa Operasi Anti Komunis
Tgl terbit: Kamis, 12 Mei 2016
KontraS mencatat bahwa maraknya operasi anti komunisme atau PKI merupakan rekayasa dan tindakan yang berlebihan. Kami mencatat bahwa apa yang terjadi dalam kurun waktu beberapa hari ini di bulan Mei, terutama pasca Simposium Masalah 1965 dan upaya pendataan kuburan massal peristiwa 1965, merupakan upaya menciptakan ?musuh? dan situasi kegentingan atas kebangkitan komunisme atau PKI di berbagai tempat di Indonesia. Tindakan ini sungguh aneh karena PKI, yang merupakan Partai Komunisme Indonesia sudah dibubarkan. Komunisme pun harus dilihat sebagai pengetahuan umum diantara pengetahuan umum lainnya, yang dibaca dan dipelajari sebagai sebuah pengetahuan sosial. Lalu kenapa ada upaya menciptakan ketakutan pada pengetahuan ini? Jadi situasi ini merupakan musuh yang diciptakan.


Kapolri Harus Menindak Anggota Polisi Pelaku Pembubaran Acara Pemutaran Film di Kantor AJI Yogyakarta
Tgl terbit: Kamis, 05 Mei 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan Kabag. Ops Polresta Yogyakarta, Kompol Sigit Haryadi dan anggota Polresta Yogyakarta lainnya, yang secara aktif memaksa untuk dihentikannya acara pemutaran film Pulau Buru: Tanah Air Kita di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta.


Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tidak Menjawab Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 29 April 2016
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, PSHK, ICJR, LBH Pers, dan Imparsial menyayangkan sikap reaksioner DPR RI yang memaksakan diri untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Tindak Pidana Terorisme pasca adanya usulan dari Pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama RUU tentang Perubahan atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebelumnya, Pemerintah menyerahkan draf RUU tersebut pada Februari 2016 sebagai reaksi atas serangan terorisme di kawasan Sarinah Jakarta beberapa waktu sebelumnya. Kami menilai bahwa pembahasan tersebut sangat dipaksakan mengingat rancangan yang ada saat ini masih belum menjawab permasalahan yang terjadi dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.


Presiden Segera Umumkan Laporan Hasil Penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
Tgl terbit: Kamis, 28 April 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus pembunuhan Munir (TPF Munir) kepada masyarakat. Sebelumnya TPF Munir sudah menyerahkan secara resmi hasil penyelidikannya kepada Presiden RI pada 11 Mei 2005. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Kesembilan Keppres No. 111 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, Pemerintah seharusnya segera mengumumkan hasil penyelidikan TPF Munir tersebut kepada masyarakat.


Desakan Proses Hukum dan Reformasi Sistem Penjara Pasca Peristiwa Banceuy, Bandung
Tgl terbit: Selasa, 26 April 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak badan independen negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera melakukan penyidikan kematian terpidana Undang Kasim (54 tahun) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banceuy, Bandung pada hari Sabtu, 23 April 2016. Penyelidikan independen di luar Kementerian Hukum dan HAM penting guna menjamin objektivitas dan independensi dari kematian terpidana ini.


Surat Terbuka: Pertemuan Presiden Komisi Eropa dengan Presiden Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 21 April 2016
Kami berharap dapat mengekspresikan perhatian serius kami terhadap isu-isu penting hak asasi manusia di Indonesia kedepannya dalam pertemuan anda dengan Presiden Joko Widodo pada 21 April. Kami memohon dengan hormat untuk menyampaikan perhatian kami ini kepada Bapak Joko Widodo. Kami meminta untuk anda menuntut Indonesia agar menghentikan seluruh eksekusi dan memperkenalkan moratorium resmi dalam pengimplementasian hukuman mati sebagai langkah pertama menuju penghapusan hukuman mati.


Hentikan Usulan Pasal Pencalonan Anggota TNI/Polri Tanpa Mundur di Draft Revisi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah
Tgl terbit: Rabu, 20 April 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak dengan keras adanya usulan beberapa fraksi di DPR untuk mengubah pasal terkait pencalonan anggota TNI/Polri dalam pemilihan kepala daerah tanpa perlu mundur dari jabatanya pada draft revisi UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Alasan penghapusan yang menjadi pembenar sejauh pemantauan KontraS adalah membuka peluang sumber daya manusia yang ikut pencalonan, dikaitkan dengan memutar frasa pada UUD 1945 yang membolehkan warga negara utk dipilih dan memilih, hingga alasan mencegah pengusungan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah 2017. Alasan pembenar yang dilontarkan tidak lantas menjadi justifikasi yang harus diikuti mengingat karakteristik aparatus keamanan bersenjata kita berpotensi tinggi melakukan abuse of power. KontraS disini meminjam kutipan dari Lord Acton ?Power Tends to Corrupt, Absolute Power Corrupt Absolutely? dimana kekuasaan besar yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian sangat rentan untuk disalahgunakan.


Saatnya Mengedepankan Hak Asasi Manusia Dalam Menanggulangi Persoalan Narkotika
Tgl terbit: Selasa, 19 April 2016
Pada tanggal 19-21 April 2016 di New York, Amerika Serikat, akan berlangsung Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sesi Spesial mengenai Permasalahan Narkotika Dunia (United Nations General Assembly Session?atau biasa disingkat dengan UNGASS 2016).


Hari Pertama Simposium Sejarah Kekerasan 1965, Mengaburkan Fakta Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Senin, 18 April 2016
Hari pertama Simposium Nasional Membedah Peristiwa 1965 seperti panggung cuci tangan (bersih-bersih) pelaku atas peristiwa tersebut. Pidato Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Agus Widjojo, dan Sintong Panjaitan sama sekali tidak ditemukan pengakuan secara jujur dan ksatria untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM yang berat ini secara adil dan bermartabat. Sebaliknya, pembukaan Simposium justru memperkuat doktrin Orde Baru yang memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Walhasil, simposium ini masih memperkuat diskriminasi dan stigma negatif terhadap para korban pelanggaran HAM.


Segel Pulau Palsu - Hentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
Tgl terbit: Minggu, 17 April 2016
Nelayan Muara Angke bersama warga Jakarta mendesak untuk segera menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Desakan tersebut dilakukan dengan aksi menyegel pulau palsu sebagai simbol harus dihentikan segera proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Meskipun Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dengan Komisi IV DPR telah bersepakat untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta, namun kenyataan di lapangan kegiatan reklamasi masih terus berlangsung.


Simposium Nasional; Sekedar Diskusi: Menunjukkan Pemerintah Gamang Menghadapi Pelaku Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Jumat, 15 April 2016
KontraS menerima Kerangka Acuan (Term of Reference) penyelenggaraan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965-Pendekatan Sejarah, pada 18-19 April 2016. Dari TOR tersebut kami berpendapat bahwa pada akhirnya, negara tidak berdaya, dan tidak taat pada prinsip-prinsip hukum dalam menghormati HAM atas korban-korban pelanggaran HAM yang berat yang terjadi. Simposium yang akan dilaksanakan hanya sekedar presentasi olah pikir semata, tanpa terlihat tujuan pertanggung jawaban negara.


Buruknya Proses Peradilan Militer Dalam Perkara Pembunuhan Jopi Peranginangin
Tgl terbit: Rabu, 13 April 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan vonis Peradilan Militer II 08 Jakarta yang hanya menghukum Praka Joko Lestanto, Anggota Yontaifib Marinir TNI AL sebagai pelaku pembunuhan terhadap aktivis lingkungan, Jopi Peranginangin dengan hukuman 2 tahun penjara, lebih ringan dari 5 tahun yang dituntut oleh Oditur Militer serta diberhentikan dari kesatuannya. Putusan ini semakin menunjukkan bahwa peradilan militer merupakan sarana impunitas atas kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer. Dimulai dengan penyidikan yang tidak tuntas oleh POMAL sehingga hanya mampu menjerat 1 orang pelaku, meskipun dalam rekonstruksi yang dilakukan pada pertengahan Juni 2015 menunjukkan bahwa korban juga mengalami pengeroyokan, kemudian dilanjutkan dengan buruknya kinerja Oditur Militer yang hanya menuntut pelaku dengan penjara 5 tahun meskipun ancaman maksimal dalam pasal 338 KUHP mencapai 15 tahun, hingga akhirnya berdampak pada vonis rendah pengadilan yang menghukum pelaku hanya 2 tahun penjara.


Bongkar Skandal Negara dalam Meniadakan Keadilan Bagi Para Korban
Tgl terbit: Kamis, 07 April 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengetahui bahwa menjelang pernyataan resmi Pemerintah Indonesia pada 2 Mei 2016, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan untuk merespons pelanggaran HAM berat di masa lalu, telah diselenggarakan beberapa pertemuan-pertemuan eksklusif. Pertemuan-pertemuan tersebut digunakan untuk memuluskan mekanisme non hukum melalui jalur rekonsiliasi. Tanpa ada pemenuhan unsur Keadilan.


Kapolri Harus Menindak Polisi dan Ormas Pelaku Pembubaran Acara Lady Fast
Tgl terbit: Rabu, 06 April 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan Polsek Kasihan, Yogyakarta, yang terlibat membubarkan acara seni Lady Fast di Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya acara workshop musik Lady Fast 2016 yang diselenggarakan di Survive Garage, Bantul Yogyakarta, pada Sabtu, 2 April 2016, dibubarkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas keagamaan. Mereka mencoba membubarkan acara tersebut dengan menuduh acara tersebut bertemakan LGBT dan komunis. Kelompok tersebut memaksa masuk dan membubarkan acara disertai makian, ancaman, dan pernyataan-pernyataan melecehkan kepada panitia-panitia acara. Anggota polisi yang sedang berada di lokasi tidak berusaha menghentikan upaya pembubaran tersebut dan malah terlihat berkoordinasi dengan kelompok ormas untuk membubarkan acara.


Mengecam Brutalitas Polisi di Dongi-Dongi
Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam penembakan yang dilakukan oleh pihak aparat ke petani yang sedang aksi memperingati Hari Ketiadaan Tanah di Dongi-Dongi, Sulawesi Tengah pada 28 Maret 2016. Aksi tersebut dilakukan oleh massa sebagai bentuk respon atas ketidakadilan yang dialami oleh para petani, buruh, dan penambang dalam pengelolaan Sumber Daya Agraria. Pada kasus ini, setidaknya mengakibatkan 14 orang tertembak (ada yang dibagian kepala, telinga, punggung, pinggang, pantat dan kaki) dan sisanya mengalami penganiayaan yang keduanya dilakukan oleh aparat. Sementara 94 orang mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh pihak kepolisian.


Wacana Rekonsiliasi adalah Ancaman Bagi Keadilan
Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2016
KontraS dan Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK), menegaskan bahwa rekonsiliasi tanpa proses hukum bukanlah solusi atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.


Negara Harus Koreksi Operasi Penangkapan dan Pembunuhan Siyono
Tgl terbit: Sabtu, 26 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kapolri untuk menindak anggota Densus 88 yang melakukan pelanggaran prosedural hingga diduga kuat telah terjadi penyiksaan yang menewaskan Alm. Siyono, warga Klaten. Peristiwa ini bermula pada Selasa, 8 Maret 2016, dimana satuan khusus anti teror Polri, yaitu Detasemen Khusus (Densus) 88, menangkap Siyono di dekat kediamannya. Selanjutnya pada Kamis, 10 Maret 2016, Densus 88 menggeledah rumah Siyono yang juga merupakan TK Amanah Ummah di Desa Pogung, Klaten, Jawa Tengah. Esok harinya pada Jumat, 11 Maret 2016, dikabarkan Siyono meninggal dunia dan keluarganya diminta untuk mengurus jenazahnya.


Peringatan Hari Kebenaran Internasional - Tiada Rekonsiliasi Tanpa Kebenaran
Tgl terbit: Sabtu, 26 Maret 2016
Pada setiap 24 Maret merupakan Hari Internasional Hak Atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran hak asasi manusia. Bagi Indonesia sebagai anggota komunitas internasional harus tunduk pada komitmen menegakkan kebenaran dan keadilan bagi korban dan masyarakat. Hal ini juga tercantum jelas dalam hukum HAM ditingkat nasional. Presiden Jokowi dalam visi-misinya juga berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum Indonesia.


Indonesia: Amandemen Undang-Undang Anti Terorisme Merupakan Sebuah Serangan Kepada Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 24 Maret 2016
Bangkok & Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia harus menolak pengajuan amandemen Undang-Undang Anti Terorisme yang sesungguhnya bertolak belakang dengan hukum internasional, menurut International Commission of Jurists (ICJ), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) pada 18/3.


Kerja Hak Asasi dalam Ekspresi Demokrasi Tur Dunia Juru Bicara Stand-Up Comedy Pandji Pragiwaksono 2016
Tgl terbit: Kamis, 24 Maret 2016
KontraS mendukung dan berterima kasih pada Sdr. Pandji Pragiwaksono yang meneruskan kerja-kerja baiknya untuk mempromosikan isu-isu keadilan dan kemanusiaan dalam kerja-kerja ekspresi. Pada bulan April hingga Desember 2016, Sdr. Pandji Pragiwaksono akan melakukan Tur Dunia Stand-Up Comedy bertajuk Juru Bicara 2016. Tur Dunia yang akan digelar di 24 kota di 5 benua dunia kali ini sangat unik dan untuk pertama kalinya dilakukan oleh orang Indonesia. Ke-24 kota di 5 benua dunia ini terpilih karena merupakan kota-kota gerakan sosial di masanya hingga hari ini. Kota-kota tersebut memiliki geliat gerakan sosial yang menjunjung tinggi nilai perdamaian, non-diskriminasi atas ras, warna kulit, orientasi seksual, gerakan kelas pekerja, ekonomi kreatif, kemerdekaan berpikir dan berkumpul secara damai dan lain sebagainya. Ada pun kota-kota yang akan dikunjungi oleh Pandji Pragiwaksono adalah: Shanghai, Beijing, Hannover, Leipzig, Berlin, Frankfurt, Munchen, Medan, Pretoria, Yogyakarta, Tokyo, Melbourne, Sydney, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Philadelphia, Washington DC, Boston, Liverpool, Balikpapan, Surabaya, Makassar, dan Jakarta.


Delapan Belas Tahun Bergerak Bersama Korban Mendorong Keadilan Korektif Diakui Negara
Tgl terbit: Senin, 21 Maret 2016
Beberapa dekade silam filsuf kondang Jerman bernama Hannah Arrendt dalam publikasinya bertajuk Between Past and Future (1961) telah menegaskan bahwa situasi-situasi di masa lalu pada suatu saat akan berbenturan dengan kondisi-kondisi kekinian, kelak melahirkan efek antagonisme. Efek ini kemudian tidak hanya sekadar hal-hal yang bisa kita tafsirkan sebagai waktu relatif berjalan apa adanya. Efek antagonisme inilah yang akan menentukan bagaimana masa depan bisa menjamin bahwa peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi di masa lampau tidak akan muncul dengan kebengisannya mengancam umat manusia. KontraS mengamini pandangan Arrendt dengan melihat kembali perjalanan advokasi perlindungan hak-hak asasi manusia selama 18 tahun terakhir. Di Indonesia yang lampau dapat ditafsirkan sebagai penyangkalan atas ekspresi kebebasan, melalui keputusan-keputusan politik yang menjatuhkan banyak sekali korban dan akhirnya mewujud pada bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan di mana hingga kini masih enggan diakui negara. Kini yang lampau kian terkuak. Sebuah pengadilan rakyat yang telah digelar berskala internasional tahun lalu telah menghadirkan kesaksian para korban, membawa bukti bahwa kekejaman masa lampau tidak bisa dipeti-eskan atas nama keutuhan Republik Indonesia.


Ada Hak Publik Untuk Tahu Siapa Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 16 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten menyoroti penegakan hukum atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan masifnya kerusakan lingkungan hidup termasuk kualitas udara milik publik, hingga mendapatkan sorotan keras baik dari dalam maupun luar negeri. Kali ini dalam memantau penegakan hukum, KontraS melakukan korespondensi aktif dengan 7 Kejaksaan Tinggi (Kejati) dengan 6 diantaranya memberikan jawaban melalui mekanisme Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kejati tersebut antara lain berada di Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. KontraS mengapresiasi langkah hukum yang diambil oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Tinggi dalam bekerja sama, mendorong dan dan memastikan bahwa fungsi penegakan hukum tidak bekerja diskriminatif utamanya pada kejahatan korporasi.


Jaksa Agung Harus Segera Lakukan Penyidikan atas Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Jambo Keupok (Aceh)
Tgl terbit: Selasa, 15 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kejaksaan Agung agar tidak mencari-cari dalih penangguhan dalam penanganan kasus Jambo Keupuk (Aceh) dimana telah terjadi pelanggaran HAM yang berat masa lalu.


Usut Tuntas Dugaan Penyiksaan oleh Densus 88 yang Menewaskan Alm. Siyono
Tgl terbit: Senin, 14 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas kematian Siyono, warga Klaten, (selanjutnya disebut korban) yang setelah ditangkap oleh Densus 88 dikonfirmasi sudah meninggal dunia pada Jumat, 11 Maret 2016. Sebelumnya pada Selasa, 8 Maret 2016, Densus 88 menangkap korban di dekat kediamannya. Selanjutnya pada Kamis, 10 Maret 2016, Densus 88 menggeledah rumah korban yang juga merupakan TK Amanah Ummah di Desa Pogung, Klaten, Jawa Tengah. Tindakan penggeledahan itu menimbulkan kegiatan belajar mengajar terhenti dan membuat anak-anak ketakutan. Esok harinya pada Jumat, 11 Maret 2016, dikabarkan korban meninggal dunia dan keluarga korban dijemput untuk mengurus jenazahnya.


Santoso cs Belum Berhasil Dibekuk - Pemeliharaan Kekerasan Jalan Terus di Poso
Tgl terbit: Jumat, 11 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tidak sepakat dengan sikap yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Luhut Binsar Panjaitan yang dengan keputusan sepihaknya menambah waktu operasi keamanan di bawah nama sandi Tinombala untuk membekuk gembong teror Santoso dan Majelis Mujahidin Indonesia (MIT) di Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. KontraS mengetahui bahwa pada kunjungan Menkopolkam di Poso Rabu, 9 Maret 2016 LB. Panjaitan menerangkan bahwa perpanjangan operasi dibutuhkan guna mempertegas proses deradikalisasi dan memutus rantai teror di Poso; selain medan operasi yang begitu berat. Namun keputusan sepihak tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan pernyataan pokok yang dikeluarkan sepanjang Operasi Camar Maleo ditahun 2015 dan di awal penerapan Operasi Tinombala.


Walikota Bekasi Harus Taat Konstitusi - Lindungi Hak Pembangunan Gereja Santa Clara
Tgl terbit: Kamis, 10 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Walikota Bekasi dan Polri untuk melindungi proses pembangunan Gereja Santa Clara yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Bekasi Utara dari tindakan diskriminasi kelompok intoleran. Sebelumnya pada Senin, 7 Maret 2016, sekelompok massa yang menamakan dirinya Forum Silaturahmi Umat Islam Bekasi berdemonstrasi ke Kantor Walikota Bekasi. Mereka mendesak Walikota Bekasi untuk mencabut IMB Gereja Santa Clara. Alasannya, Gereja tersebut akan dibangun di Bekasi Utara yang sebagian besar penduduknya muslim dan memiliki beberapa pesantren. Pada hari itu, massa juga merusak plang pembangunan gereja dan menyegel lokasi pembangunan Gereja Santa Clara dengan disaksikan Kapolsek Bekasi Utara.


Pernyataan Masyarakat Sipil: Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang Kurang Kontekstual dan Moralitas
Tgl terbit: Selasa, 08 Maret 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin mendesak pemerintah indonesia untuk melakukan tindakan tegas mengenai strategi dan prioritas dalam kebijakan luar negeri terkait dengan kedaulatan dan perdamaian di Palestina yang masih belum memiliki perkembangan yang signifikan untuk membangun sebuah perdamaian di Palestina. Indonesia sendiri masih menghadapi beberapa permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di dalam negara dan tidak memprioritaskan isu hak asasi manusia di Timur Tengah secara keseluruhan.


Forum Pengawas Blokir Internet - Tolak Blokir Illegal terhadap Situs Komunitas LGBT
Tgl terbit: Selasa, 08 Maret 2016
Pada 3 Maret 2016, Komisi I DPR RI telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan tindakan blokir terhadap situs ? situs internet yang dikelola komunitas atau organisasi LGBT. Selain permintaan dari DPR RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga diketahui meminta agar Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Forum Blokir) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan blokir terhadap beberapa situs organisasi dan/atau komunitas LGBT.


Deponeering Kasus BW dan Samad harus diikuti dengan Pembebasan Kasus Kriminalisasi Lainnya
Tgl terbit: Jumat, 04 Maret 2016
Kami dari beberapa organisasi masyarakat sipil menyambut baik pembebasan Bambang Widjoyanto dan Abraham Samad dari kasus pemidanaan yang dipaksakan selama ini, sejak tahun lalu. Sudah sepatutnya kasus-kasus tersebut dihentikan.


Densus 88 Minta Kewenangan Berlebih Tetapi Tak Mau Dikontrol
Tgl terbit: Kamis, 03 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pertama - tama mengapresiasi semangat Pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap aksi - aksi Terorisme yang terjadi di Indonesia. Namun dengan semangat yang tinggi dalam aksi ? aksi pemberantasan terorisme tersebut, kami menilai bahwa terdapat penggunaan kekuatan yang secara berlebihan dan cenderung abuse of power yang dilakukan oleh Densus 88 tanpa diimbangi dengan adanya mekanisme kontrol serta minimnya transparansi dan akuntabilitas.


Jawaban Kejaksaan Agung Semakin Menjelaskan Tidak Memiliki Agenda Keadilan bagi Korban
Tgl terbit: Rabu, 02 Maret 2016
Berdasarkan Surat No. B-06/L/L.3/PIP/02/2016 tertanggal 23 Februari 2016, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kejaksaan Agung RI ke KontraS, menyatakan yang intinya bahwa Kejaksaan Agung mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui rekonsiliasi dikarenakan alat buktinya sulit ditemukan dan pelakunya sudah tidak ada (meninggal dunia). Pernyataan ini juga sekaligus menandakan kebohongan Jaksa Agung, sebagaimana dimuat dalam Harian Cetak Kompas, 27 Februari 2016, pada artikel ?Kejagung dan Komnas HAM Segera Lapor ke Menko Polhukam? disebutkan bahwa Kejaksaan Agung sedang mengupayakan proses hukum. Hal ini berbeda dengan isi surat diatas yang lebih akan memilih rekonsiliasi tanpa kejelasan prosesnya.


Usut Dugaan Kekerasan terhadap Narasumber Pasca Acara Talkshow di stasiun TV
Tgl terbit: Rabu, 02 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengetahui telah terjadi dugaan tindakan kekerasan terhadap Partoba Pangaribuan, Pendiri Forum Diskusi Suporter Indonesia [FDSI] pasca selesai acara talkshow Indonesia Lawyer Club [ILC] yang diselenggarakan oleh salah satu televisi swasta pada hari Selasa, 1 Maret 2016. Tindakan kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh sesama suporter Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia [PSSI] dikarenakan Partoba menjadi salah satu narasumber di acara talkshow tersebut yang mengambil tema tentang ?PSSI, Antara Hidup dan Mati?.


Bela Keberagaman Indonesia - KPI Wajib Hentikan Diskriminasi Dalam Penyiaran
Tgl terbit: Selasa, 01 Maret 2016
Koalisi KPI (Keberagaman Penyiaran Indonesia) mengkritisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai dikeluarkannya Surat Edaran KPI No 203/K/KPI/02/16 yang melarang televisi menampilkan ?pria berpenampilan kewanitaan?. Melalui surat edaran tersebut, KPI telah melakukan diskriminasi terhadap perempuan, dengan memberikan penekanan bahwa tindakan keperempuanan adalah hal yang tidak baik.


Pembenaran Penyalahgunaan Wewenang dan Kolaborasi Kriminalisasi Penghuni Asrama Widuri Oleh Kodam I Bukit Barisan dan Polsek Patumbak, Medan, Sumatra Utara
Tgl terbit: Jumat, 26 Februari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam praktek-praktek kekerasan oleh anggota TNI Kodam I Bukit Barisan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh anggota Polsek Patumbak terhadap Sdr Yudi dan Sdri. Dewi pada 16 Februari 2016 di Medan. Keduanya adalah penghuni rumah yang dikosongkan oleh pelaku kekerasan diatas, di Asrama Widuri Medan, Sumatra Utara.


Wacana Anti-LGBT - Ujaran Kebencian yang Dilestarikan
Tgl terbit: Kamis, 25 Februari 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan sikap pemerintah yang membiarkan bahkan mendukung wacana anti-Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di masyakaraka, yang kini telah berkembang menjadi ujaran kebencian. Dalam satu bulan terakhir memang isu penolakan LGBT sedang ramai di masyarakat. Wacana yang pada awalnya hanya berupa pernyataan ketidaksukaan pribadi terhadap kelompok LGBT, meningkat menjadi pernyataan diskriminatif hingga ujaran kebencian yang dapat menimbulkan kekerasan dan konflik sosial.


Indonesia: Hak Asasi di Bawah Ancaman Karena Pemerintahan Joko Widodo Gagal Memenuhi Janji-Janjinya
Tgl terbit: Rabu, 24 Februari 2016
Indonesia terus menghadapi serangkaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mana pemerintahan President Joko Widodo gagal untuk atasi dan di beberapa kasus bahkan terlihat lebih buruk di bawah masa satu tahun jabatannya, menurut Amnesty International pada peluncuran Laporan Tahunan HAM globalnya hari ini.


Surat Terbuka: Desakan Penyelesaian Penyelidikan Proyustisia Kasus Pelanggaran HAM Berat di Aceh.
Tgl terbit: Rabu, 24 Februari 2016
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan kesimpulan hasil penyelidikan proyustisia terhadap 5 (lima) kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh, antara lain; Peristiwa Rumah Geudong di Pidie (1998), Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara (1999), Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur (2001), Peristiwa Timang Gajah di Bener Meriah (2001), dan Peristiwa Jambo Keupok di Aceh Selatan (2003).


Vonis Rendah Para Pelaku Penyiksaan
Tgl terbit: Kamis, 18 Februari 2016
17 Februari 2016, Hakim Pengadilan Negri (PN) Sungailiat menjatuhkan vonis 3 (tiga) tahun penjara terhadap 4 (empat) orang Anggota Polres Sungailiat terkait dengan kematian Alm. Suharli. Dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Alm. Suharli mendapatkan tindakan dan praktik - praktik penyiksaan oleh ke-4 orang terdakwa pada saat dilakukannya interogasi.


Surat Terbuka - Perlunya Evaluasi Terkait Dengan Operasi Keamanan di Poso
Tgl terbit: Kamis, 18 Februari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), turut berbelasungkawa terkait dengan tewasnya beberapa anggota TNI/POLRI yang terlibat dalam lanjutan operasi keamanan di wilayah Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa bulan terakhir. KontraS mencatat pasca dilanjutkannya operasi keamanan di wilayah Poso dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir setidaknya 1 (satu) anggota TNI/POLRI dan 6 (enam) orang yang diduga anggota Kelompok Santoso meniggal dunia.


Menggelar Operasi Kalijodo Tanpa Perspektif HAM - Tidak Menjawab Persoalan Kota Jakarta
Tgl terbit: Rabu, 17 Februari 2016
Awal pekan ini (15/2) merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama untuk segera menutup wilayah distrik merah ? prostitusi di Kalijodo, Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi bersama dengan Komando Distrik Militer (Kodam), Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan pemerintahan administratif di wilayah Jakarta Barat dan Utara untuk mempersiapkan rencana penutupan tempat tersebut. Potensi tindakan yang akan dilakukan adalah merelokasi warga yang jumlahnya mencapai 300 warga, baik yang berdomisili di dalam dan di sekitar Kalijodo dengan tujuan untuk menekan dan menghapus tindakan prostitusi dan angka kriminalitas di wilayah Jakarta. Untuk mereka yang tidak memiliki kartu identitas DKI Jakarta maka mereka akan dipulangkan ke daerah asal.


Menanti Keadilan atas Kasus Kematian Suharli oleh Aparat Polres Sungailiat
Tgl terbit: Kamis, 11 Februari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengapresiasi kesigapan dan kecepatan atas proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Kep. Bangka Belitung terkait dengan kasus penyiksaan yang menyebabkan kematian Alm. Suharli oleh anggota Satnarkoba Polres Sungailiat pada tanggal 01 Agustus 2015.


US-ASEAN Summit Harus Memprioritaskan Prinsip Hak Asasi Manusia di ASEAN
Tgl terbit: Selasa, 09 Februari 2016
Dalam beberapa hari belakangan, Amerika Serikat (AS) dan ASEAN telah mempersiapkan pertemuan di Sunnylands, California, Amerika Serikat. Presiden AS, Barrack Obama sudah menjadwalkan untuk menjadi tuan rumah pada petemuan dengan pemimpin 10 negara dari Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) pada 15-16 Februari 2016. Kemitraan Strategis AS-ASEAN telah mengusung lima poin utama mengenai kerjasama antara kedua belah pihak. Diantara lima poin utama tersebut, ada dua poin yang ingin kami garis bawahi, diantaranya mengenai agenda penguatan kerjasama ekonomi dan memerangi tantangan isu keamanan di Asia Tenggara. Maka dari itu, kami ingin mengkritik dua agenda ini dengan perspektif hak asasi manusia.


Brutalitas Anggota POLRI Terhadap Warga Toboko, Ternate dalam Peristiwa Penyelesaian Konflik di Masyarakat
Tgl terbit: Selasa, 26 Januari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah melakukan investigasi mendalam terkait dengan peristiwa brutalitas anggota Polres Ternate dan Brimob Polda Maluku Utara terhadap warga Kelurahan Toboko yang terjadi pada tanggal 10 ? 11 Januari 2016 silam pasca terjadinya bentrokan antar warga di hari yang sama. Akibat dari peristiwa tersebut setidaknya 2 (dua) orang warga tewas akibat luka tembak dan ditabrak serta diseret oleh truk milik anggota kepolisian, sementara 2 (dua) orang warga mengalami luka tembak dan 1 (satu) orang warga lainnya mengalami luka akibat ditabrak truk Polri.


Pemutakhiran Pemantauan Relokasi Mantan Anggota Gerakan Fajar Nusantara KontraS, 24 Januari 2016
Tgl terbit: Senin, 25 Januari 2016
Hari ini (24/1), KontraS kembali akan memutakhirkan perkembangan situasi relokasi atas beberapa pengungsi baik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah.


Menculik Aktivis 97/98 - Cara Jitu Meningkatkan Karier Serdadu!
Tgl terbit: Sabtu, 23 Januari 2016
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pemberian kenaikan pangkat bagi Kapten (Inf) Yulius Selvanus, terpidana pada kasus Penculikan Aktivis 97/98, hingga kini masuk ke dalam rangkaian Perwira Tinggi (Pati) sebagai Brigjen TNI dan menempati posisi Kepala BIN Daerah Kepulauan Riau.


Pemutakhiran Pemantauan Relokasi Mantan Anggota Gerakan Fajar Nusantara KontraS
Tgl terbit: Sabtu, 23 Januari 2016
Hari ini (23/1) KontraS melakukan pemantauan di sejumlah titik pusat relokasi pengungsi mantan anggota Gafatar yang mulai dipindahkan secara bertahap dari Kodam 12 Tanjung Pura dan Brigif Singkawang, Pontianak, Kalimantan Barat. Diketahui ratusan pengungsi serta anak-anak telah di tempatkan di Panti Sosial Bina Insan Budaya (Cipayung, Jakarta Timur) dan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (Bambu Apus, Jakarta Timur). Kami menemukan ada sejumlah situasi yang tidak memenuhi kriteria jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia yang harus diberikan kepada para pengungsi.


Hentikan Provokasi Dan Diskriminasi Terhadap Ormas Gafatar Di Kalimantan Barat
Tgl terbit: Jumat, 22 Januari 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden RI memerintahkan jajarannya untuk menghentikan membuat pernyataan-pernyataan bernada provokatif terkait organisasi masyarakat Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan lebih berfokus dalam upaya perlindungan dan penjaminan hak ribuan orang mantan anggota Gafatar yang mengalami pengusiran di Mempawah, Kalimantan Barat atas tempat tinggal, hak untuk berpindah tempat, hak atas rasa aman bebas dari intimidasi dan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 1945.


Pihak Berwenang Harus Mengakhiri Eksekusi dan Menghapuskan Hukuman Mati
Tgl terbit: Selasa, 19 Januari 2016
Kami dari organisasi-organisasi di bawah menulis kepada Anda tentang masalah penerapan hukuman mati di Indonesia. Saat ini telah setahun sejak Pemerintah Anda melanjutkan eksekusi mati di Indonesia pada 18 Januari 2015 - setelah empat tahun tanpa eksekusi ? meskipun ada banyak protes keras dari organisasi-organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional.


Lumpur Lapindo: Tidak Ada Izin Pengeboran Baru Tanpa Proses Penegakan Hukum!
Tgl terbit: Senin, 18 Januari 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan rencana Pemerintah untuk kembali memberikan izin kepada Lapindo Brantas, Inc. untuk melakukan pengeboran migas di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dimana pada praktik sebelumnya telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang hebat serta berakibat pada terlanggarnya hak-hak konstitusional warga. Terlebih juga diduga telah terjadi intimidasi oleh sejumlah pihak terhadap warga dalam proses tersebut agar menyetujui rencana tersebut.


Aksi Teror Jakarta
Tgl terbit: Senin, 18 Januari 2016
LBH Jakarta dalam konferensi persnya bersama YLBHI, Imparsial, dan KontraS, menyampaikan beberapa hal


Bentrok Berbuntut Tewasnya Dua Orang Warga Ternate: Potret Kegagalan Aparat Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Di Masyarakat
Tgl terbit: Rabu, 13 Januari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), turut berbelasungkawa atas tewasnya dua orang warga Ternate, Maluku Utara oleh anggota Satuan Pengendalian Massa [DALMAS] Polda Maluku Utara pada 10 Januari 2016 silam. Kami juga mengecam tindakan penyalahgunaan Standar Operasional Prosedure [SOP] dan penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh anggota Dalmas Polda Maluku Utara saat tengah melakukan pengamanan terkait dengan insiden bentrokan antar warga di Ternate tersebut sehingga mengakibatkan dua warga Ternate yang tidak bersalah menjadi korban.


Pemerintah Indonesia Harus Tegas Dalam Penangkapan dan Pendeportasian Sewenang-Wenang Oleh Pemerintah Malaysia Terhadap Warga Negara Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 12 Januari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ? organisasi hak asasi manusia non-pemerintah ? mengecam sikap Pemerintah Indonesia terutama Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Malaysia, dengan sikap permisif dan lunak atas pengusiran Mugiyanto, Warga Negara Indonesia, pada 7 Januari 2016, di Bandara Kuala Lumpur, oleh departemen Imigrasi Malaysia.


Pemutakhiran Situasi Keamanan Indonesia: Mempertanyakan Wacana Amnesti Din Minimi Hingga Operasi Camar Maleo-Tinombala Yang Tidak Boleh Mengulangi Sintuwu Maroso Di Poso
Tgl terbit: Senin, 11 Januari 2016
Hari ini, 10 Januari 2016, jika tidak mengalami pengunduran maka Pemerintah Indonesia akan melanjutkan operasi penegakan keamanan dengan judul baru yakni Tinombala, pasca 4 kali berturut-turut operasi keamanan dengan nama sandi Camar Maleo digelar di Poso sepanjang tahun 2015.


Tanggapan KontraS atas pernyataan Pemerintah untuk segera menyelesaikan Pelanggaran HAM yang Berat
Tgl terbit: Sabtu, 09 Januari 2016
Negara memang barus menyelesaikan karena itu kewajiban negara. Oleh karenanya rencana Joko Widodo dan kawan-kawan, bukan sedekah buat korban dan masyarakat. Justru sebaliknya, penundaan-penundaan ini adalah bentuk pelanggaran hak atas keadilan.


Menagih Janji Proses Pidana Terhadap Para Pelaku Pembakaran Hutan & Asap
Tgl terbit: Jumat, 08 Januari 2016
Di awal tahun 2016 kita baru saja dikejutkan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang Parlas Nababan yang memenangkan PT Bumi Mekar Hijau dalam sidang perdata dengan mengatakan bahwa kebakaran hutan tidak merusak, baik lingkungan hidup maupun relasi sosial masyarakat dan hutan yang terbakar bisa ditanami tumbuhan lagi; membuktikan bahwa langkah penegakan hukum masih belum koordinatif dan koheren.


Menolak Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Strategis Provinsi dan Centre Point of Indonesia di Makassar
Tgl terbit: Jumat, 08 Januari 2016
Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait rencana Tata Ruang kawasan Strategis provinsi, Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial, Budaya, Pariwisata dan Centre Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia/COI), karna akan merugikan hak warga Makassar dan berdampak pada rusaknya lingkungan, penggusuran paksa serta hilangnya hak atas pekerjaan bagi nelayan dan warga pesisir.


Penangkapan Sewenang-Wenang dan Deportasi kepada Pembela Hak Asasi Manusia di Malaysia
Tgl terbit: Kamis, 07 Januari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), organisasi non-profit berbasis hak asasi manusia ? mengutuk aksi penangkapan dan penahanan oleh otoritas Malaysia kepada Mugiyanto Sipin, pembela hak asasi manusia dari Indonesia karena menjadi salah satu panelis dalam acara Gerakan Bersih 2.0 ?Yellow Mania? pada 7 Januari 2016. Mugiyanto ditangkap dan ditahan di Kantor Imigrasi Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur karena tuduhan berelasi dengan acara ini.


Kado Akhir Tahun Jokowi: Membawa Kapsul Impian Tidak Menjawab Pelanggaran Hak Dan Kebebasan Untuk Rakyat Papua
Tgl terbit: Senin, 04 Januari 2016
Pekan ini Presiden RI Joko Widodo akan menghabiskan akhir tahun dengan kunjungan di Papua. Sebuah kunjungan yang telah dipersiapkan cukup lama, melibatkan Kantor Staf Khusus Kepresidenan (KSP), lintas kementerian terkait dan individu-individu yang baik secara langsung maupun tidak diajak untuk mengabarkan agenda seremonial Presiden RI. Secara langsung Istana Negara dibulan November juga mengundang beberapa organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam upaya mengabarkan berita baik tentang Papua. Rangkaian pra-kondisi memang terlihat mencolok, sebut saja pembebasan mendesak Filep Karma dari Lapas Abepura yang telah didahului dengan pembebasan 5 tapol pada bulan Juli 2015. Pernyataan-pernyataan jaminan keamanan kepada jurnalis asing untuk bisa meliput tanpa batas di Papua baik yang terus disampaikan oleh Joko Widodo dan Menkopolkam adalah kosmetik politik yang tidak habis-habisnya digunakan negara untuk meredam wacana akuntabilitas.


Pembiaran atas Penangkapan dan Penghilangan Paksa Pencari Suaka Asal Uni Emirat Arab: Indonesia Telah Melanggar Hukum Internasional
Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras peristiwa penangkapan dan penghilangan paksa terhadap Abdulrahman Khalifa Salem Binsobeih (50 tahun), seorang warga Negara Uni Emirat Arab (UEA) dari sel tahanan di Polres Batam pada Jumat, 18 Desember 2015 oleh 11 orang dengan komposisi 5 orang perwakilan Kedutaan Besar Uni Emirat Arab dan dibantu 6 orang yang diketahui adalah agen rahasia Indonesia. Sebelumnya, Abdulrahman Khalifa ditahan oleh Kepolisian Batam sejak 21 Oktober 2015 karena menggunakan identitas palsu untuk tinggal secara ilegal di Indonesia. Tidak diketahui secara jelas tujuan Abdulrahman Khalifa berada di Indonesia, namun dugaan kuat adalah dengan niatannya untuk mencari suaka pasca tuduhan dan vonis hukum ilegal yang dilayangkan oleh pemerintah Uni Emrirat Arab. Abdulrahman Khalifa kemudian telah dideportasi secara diam-diam dari Indonesia dengan menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines dan tiba di Bandara Abu Dhabi, negara asalnya.


Catatan KontraS atas Situasi HAM sepanjang 2015 di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 26 Desember 2015
Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia sepanjang 2015 tidak menunjukan perubahan yang signifikan. Pemerintahan Joko Widodo masih meneruskan potret pemerintahan sebelumnya, yaitu tidak berpihak pada isu hak asasi manusia. Sejumlah banyak kasus masih terjadi diberbagai sektor, sejumlah kasus-kasus yang sangat serius yang terjadi ditahun-tahun yang lampau tidak juga diselesaikan. Berbagai aturan hukum dan pernyataan-pernyataan pejabat negara yang anti HAM juga menguat ditahun ini.


Usut Tuntas Kematian Marianus Oki Di Dalam Sel Tahanan Pospol Banat Manamas, Ttu, Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Jumat, 18 Desember 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), telah menerima pengaduan dari Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lak Mas Cendana Wangi) Nusa Tenggara Timur, terkait dengan kematian Sdr. Marianus Oki yang ditemukan tewas didalam sel tahanan Pospol Banat Manamas, TTU, Nusa Tenggara Timur, pada Jum?at, 4 Desember 2015.


Penangkapan Badan Pekerja KontraS pada Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2015
Tgl terbit: Jumat, 11 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam keras tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap 9 badan pekerja KontraS yang baru selesai melakukan aksi peringatan Hari HAM Internasional di Bunderan Hotel Indonesia [HI] pada hari Kamis, 10 Desember 2015. Penangkapan tersebut dilakukan terhadap persis setelah peserta aksi membubarkan diri.


Kebebasan Makin Terancam di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2015
Pada catatan publik di Hari HAM Sedunia yang selalu jatuh setiap tanggal 10 Desember, kali ini KontraS akan memberikan perhatian serius pada standar kebebasan dan praktik dari kewajiban negara untuk melindungi HAM atas setiap individu. Perhatian ini juga adalah upaya KontraS untuk memperkaya dinamika tema Hari HAM sedunia yang memiliki fokus pada isu, "Our Rights. Our Freedoms. Always."


Penolakan Tambang Banyuwangi: Polisi Harus Bertanggung Jawab Atas Peristiwa Kekerasan Dan Penembakan Warga Penolak Tambang
Tgl terbit: Jumat, 04 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama dengan Jaringan Advokasi Anti Tambang (JATAM) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyayangkan terjadi peristiwa bentrokan yang disertai dengan penembakan dan penangkapan terhadap warga penolak tambang di di Pulau Merah, Desa Sumber agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada 25 November 2015, yang mengakibatkan setidaknya 5 orang warga mengalami luka berat akibat tembakan peluru tajam anggota polisi, dan 3 orang lainnya: Yovan (19 tahun), Suyadi (45 tahun) dan S (44 tahun) mengalami penangkapan sewenang-wenang oleh anggota polisi pasca peristiwa tersebut.


Kronologi Peristiwa Penembakan Aparat Kepolisian Brimob Polres Banyuwangi Terhadap Warga Sumber Agung
Tgl terbit: Jumat, 04 Desember 2015
13 Oktober 2015 Masyarakat sekitar tambang melakukan penghadangan terhadap kendaraan yang mengangkut alat berat ke areal tambang PT. BSI. Alasan masyarakat menghadang alat berat ini dikarenakan jalan yang dilalui adalah jalan golongan tiga C, yang tidak layak untuk dilalui kendaraan tersebut.


Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Panitia Seleksi KKR Harus Memiliki Ukuran HAM, Akuntabilitas dan Inklusivitas dalam Proses Seleksi Komisioner KKR
Tgl terbit: Jumat, 04 Desember 2015
Jelang penghujung tahun 2015, berita baik HAM bertambah dari Provinsi Aceh dengan ditunjuknya lima anggota panitia seleksi dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Kelima nama ini adalah aktivis HAM yang memiliki kredibilitas tinggi pada advokasi HAM nasional, mereka adalah Ifdhal Kasim, Faisal Hadi, Syamsidar, Surayya Kamaruzzaman dan Nurjannah Nitura. KontraS mengetahui bahwa ada tanggung jawab dari panitia seleksi ini untuk mengajukan 21 nama komisioner dalam tempo 1 bulan, sebelum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menunjuk 7 nama kunci komisioner KKR Aceh.


Pengekangan Kemerdekaan Novel Baswedan Bentuk Pembangkangan terhadap Presiden
Tgl terbit: Kamis, 03 Desember 2015
Novel datang ke Bareskrim Rabu, tanggal 3 Desember 2015 sekitar jam 10.00 dengan didampingi kuasa hukum. Kemudian Novel dibawa ke Kejaksaan Agung dengan alasan untuk pemberkasan sebelum pelimpahan ke Kejari Bengkulu. Ternyata di Kejakgung tidak ada pemberkasan ataupun pemeriksaan sama sekali.


Situasi Terkini Keamanan Indonesia 2015: Operasi Camar Maleo Bukan Jawaban Bagi Poso
Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015
Tahun ini dibulan Maret 2015, KontraS telah memberikan respons terkait penyelenggaraan operasi perdana Camar Maleo di kota Poso dan sekitarnya (lihat: Situasi Terkini Sektor Keamanan Indonesia 2015: Serdadu Indonesia ? Reorganisasi dan Peran Sosial TNI ? Studi kasus Batam dan Poso). Operasi ini diketahui dimulai diawal tahun (26 Januari hingga 26 Maret 2015), melibatkan tidak kurang dari 563 personel Brimob dengan komposisi BKO Mako Brimob Kelapa Dua Jawa Barat dan Detasemen Khusus 88. Tercatat 17 orang yang ditangkap diduga terlibat dalam sindikat Santoso dan Mujahidin Timur Indonesia. Adanya gelar pasukan ini juga diikuti dengan latihan perang pemukul reaksi cepat 3 matra TNI yang berlangsung di wilayah yang sama (diketahui operasi difokuskan di Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Utara dan Lore Utara), dengan tempo waktu yang hampir berdekatan dan melibatkan tidak kurang dari 3222 personel TNI.


Belum Ada Kabar Baik Tentang Papua: Pembubaran Aksi 1 Desember di Jakarta, Wajah Brutalitas Polisi Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015
Satu Desember hari ini tidak berbeda dengan situasi 1 Desember ditahun-tahun sebelumnya di mana ratusan warga Papua kerap dikriminalisasikan atas nama ketertiban sipil dan kedaulatan negara. Hari ini kita sama-sama melihat praktik brutalitas yang kembali direproduksi oleh Polda Metro Jaya dalam penangkapan 306 masa aksi Papua yang diketahui tengah merayakan ekspresi damai identitas ke-Papua-an yang selalu dirayakan setiap tanggal 1 Desember. Aparat polisi Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan sewenang-wenang masa aksi pada pukul 10 pagi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.


Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Petugas Janitor Dan Guru Jis: Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka
Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia [MaPPI] sejak Juni 2015 telah melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan atas kasus dugaan kekerasaan seksual murid sekolah di JIS [Jakarta International School] yang dituduhkan kepada petugas janitor dan guru JIS. Eksaminasi perkara ini dilakukan setelah sebelumnya keluarga tersangka melakukan pengaduan terkait adanya dugaan penyiksaan dan rekayasa kasus selama proses penyelidikan terhadap para tersangka hingga pemidanaan yang dipaksakan. Hal tersebut diperkuat dengan munculnya fakta-fakta, baik yang berasal dari hasil investigasi KontraS maupun fakta-fakta di persidangan. Sebagai contoh, hasil temuan KontraS berdasarkan keterangan keluarga tersangka petugas janitor, diketahui bahwa para tersangka mengalami penyiksaan selama proses penyidikan di kepolisian. Selain itu, dalam fakta persidangan pada kasus yang menimpa guru JIS menunjukkan hasil forensik dan keterangan ahli yang menyebutkan bahwa pada pokoknya tidak ada tindakan sodomi pada anak sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri [PN] Jakarta Selatan.


Advokat dan Masyarakat Sipil Mendukung Unjuk Rasa dan Mogok Nasional Buruh Tolak PP Pengupahan
Tgl terbit: Selasa, 24 November 2015
Organisasi Masyarakat Sipil dan Ratusan Advokat mendukung unjuk rasa dan mogok nasional buruh Tolak PP Pengupahan. Penolakan terhadap PP Pengupahan tersebut telah dimulai pada bulan oktober 2015 dan berlanjut serta saat ini akan melakukan unjuk rasa dan mogok nasional.


Gajah Mati, Petani Dikriminalisasi
Tgl terbit: Kamis, 19 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), bersama dengan Jaringan Anti Kriminalisasi terhadap Petani mendapatkan informasi bahwa Tarmuji (39) Petani Pekon Pamerihan Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Lampung Barat tewas setelah menjadi korban penyiksaan yang diduga kuat dilakukan oleh beberapa anggota Polsek Bengkunat dan Polres Lampung Barat (Polrestabes) pada 15 Oktober 2015.


Pembebasan Filep Karma tanpa Agenda Jelas untuk Papua
Tgl terbit: Kamis, 19 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik pembebasan tahanan politik Papua Filep Karma dari penjara. Pembebasan ini adalah keniscayaan demokrasi, dimana sudah sewajarnya tidak boleh ada pemidanaan atas kebebasan berekspresi seperti yang dilakukan Filep sebelum dipenjara.


Sikap Reaksioner Negara: Daur Ulang Rasa Takut, Sensor dan Pernyataan Bernada Kebencian
Tgl terbit: Sabtu, 14 November 2015
Dalam 3 pekan ?ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah memantau perkembangan informasi, respons, pernyataan politik dan sejumlah aktivitas yang potensial membatasi -bahkan dalam derajat tertentu mampu mengancam komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan HAM non-diskriminatif, khususnya kepada kelompok-kelompok rentan stigma, para korban pelanggaran HAM masa lalu. Setidaknya terdapat 13 pernyataan yang dikeluarkan oleh individu-individu berpengaruh di Indonesia yang menolak model ekspresi, opini dan upaya mengumpulkan fakta-fakta hukum atas pelanggaran HAM masa lalu, khususnya yang terkait dengan penuntasan kasus Peristiwa 1965/1966


Surat Terbuka Desakan Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terkait Dengan Tewasnya Tahanan Polsek Lawalate a/n Sdr. Abudullah di RS Labuang Baji
Tgl terbit: Selasa, 10 November 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), telah menerima informasi terkait dugaan penyiksaan hingga mengakibatkan meninggalnya Sdr. Abdullah, selanjutnya disebut sebagai korban, pada tanggal 08 November 2015, di Rumah Sakit (RS) Labuang Baji. Sebelumnya, korban dirawat selama 6 (enam) hari. Berdasarkan keterangan dan bukti awal yang kami terima, kami menduga bahwa korban mengalami penyiksaan hingga berakibat korban meninggal dunia, yang diduga kuat dilakukan oleh anggota Resmob Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Oktober 2015.


Asap Dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara Untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan Dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia
Tgl terbit: Senin, 09 November 2015
Meski musim penghujan telah tiba, namun ruang pertanggungjawaban negara dan aktor negara tidak dapat menghapus kejahatan asap, praktik pembakaran hutan dan termasuk lambannya koordinasi aparatus-aparatus negara dalam melakukan fungsi pencegahan dan sekaligus penegakan hukum atas meluasnya praktik kejahatan korporasi di sektor kehutanan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melalui laporan HAM berjudul, ?Asap dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia? telah menemukan sejumlah pelanggaran hak-hak asasi yang patut diketahui publik. Laporan HAM ini ingin mempertegas berbagai pernyataan yang telah dikeluarkan oleh beragam insiatif masyarakat sipil guna mendorong agenda pertanggungjawaban dan sekaligus memperkuat akses publik untuk hak atas informasi terhadap sejumlah nama perusahaan, individu maupun keterlibatan aktor negara dalam mempertanggungjawabkan sejumlah pelanggaran yang telah dan masih terjadi.


Penegakan Hukum Tak Serius, Mafia Tambang Jalan Terus
Tgl terbit: Senin, 09 November 2015
Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) bersama dengan sejumlah lembaga masyarakat sipil lainnya, menyayangkan terjadinya peristiwa teror serta ancaman terhadap seorang aktivis anti-tambang pada hari Sabtu, 31 Oktober 2015 dan sejumlah jurnalis media TV yang diduga kuat berkaitan dengan praktik mafia tambang pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur pada 5 November 2015 lalu. Akibat peristiwa tersebut, sedikitnya 4 (empat) orang mengalami intimidasi, serta seorang lainnya mengalami kerugian material akibat pengerusakan rumah.


Mendesak Kapolda Jawa Timur Untuk Segera Mengusut Tuntas Pelaku Terror Terhadap Aktivis dan Jurnalis Serta Praktik Tambang Pasir Ilegal di Lumajang
Tgl terbit: Senin, 09 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kepolisian Daerah (POLDA) Provinsi Jawa Timur, untuk segera mengusut tuntas pelaku terror serta ancaman terhadap seorang aktivis anti-tambang Abdul Hamid, pada hari Minggu, 1 November 2015 lalu dan ancaman terhadap 3 jurnalis media televisi yang sedang melakukan liputan investigasi terkait praktik tambang pasir ilegal di desa Selok Awar-Awar, Lumajang, di terima pada tanggal 5 November 2015.


SURAT TERBUKA: Pengesahan dan Pemberlakuan Peraturan Gubernur No 228 Tahun 2015 Merupakan Bentuk Pelanggaran Serius terhadap Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan tegas menolak pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) provinsi DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka, yang disahkan pada 28 Oktober 2015. Keberadaan Pergub tersebut tidak saja telah mencederai hak asasi warga Negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang selama ini telah dijamin oleh konstitusi, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah semakin anti-kritik dan abai terhadap segala bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui ruang publik.


Draft Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI Mengancam Demokrasi Dan Mengembalikan Peran TNI Seperti Pada Masa Orde Baru
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015
Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi TNI telah menjadi sorotan publik. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengakui bahwa draft Perpres itu sudah dibuat sejak beliau menjabat sebagai panglima TNI. Menurutnya Perpres dimaksudkan untuk meningkatkan peran TNI pada operasi non-militer. Jenderal (Purn) Moeldoko juga menekankan pentingnya menempatkan TNI secara langsung dibawah kontrol Presiden bukan dibawah kementerian pertahanan dengan alasan Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI.


SURAT TERBUKA: "Menolak Peradilan Militer dan Evaluasi Menyeluruh Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Anggota TNI"
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyayangkan keberulangan tindakan arogansi terkait dengan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh Serda Yoyok (yang selanjutnya disebut sebagai pelaku), anggota TNI Kompi Intai Tempur Batalyon (Taipur Yon) Intel Kostrad terhadap Sdr. Marsim Sarmani alias Japra (yang selanjutnya disebut sebagai korban), di Cibinong, Jawa Barat pada tanggal 03 November 2015.


Segera Sahkan Aturan Pidana Mengenai Tindak Penyiksaan Dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya
Tgl terbit: Rabu, 04 November 2015
Jaringan Korban dan Pendamping Anti Penyiksaan (KontraS, LBH Padang, Humanum, LBH Buton Raya, KPKC, Somasi NTB, Piar NTT, ELSHAM Papua, Korban dan Keluarga Tindak Penyiksaan) mendesak Presiden RI dan jajarannya untuk segera merumuskan aturan pidana yang melarang tindak penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Memasuki bulan November 2015, maka sudah 17 tahun sejak Indonesia meratifikasi Kovenan Menentang Penyiksaan ke dalam sistem hukum Indonesia. Dampaknya hingga saat ini angka peristiwa penyiksaan tetap saja tinggi. Menurut catatan KontraSm pada periode Juli 2014 hingga Mei 2015 saja telah terjadi 84 kasus penyiksaan di Indonesia. Selain jumlah tersebut, masih banyak kasus penyiksaan di tahun-tahun sebelumnya yang hingga kini proses hukumnya masih belum berjalan sebagaimana mestinya.


Pembubaran Paksa Disertai Tindakan Tidak Manusiawi Dalam Aksi Buruh Mencoreng Muka Polisi
Tgl terbit: Minggu, 01 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) amat mengecam brutalitas anggota polisi Polda Metro Jaya yang melakukan pembubaran paksa disertai dengan kekerasan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dalam merespons aksi demonstrasi ribuan buruh di depan Istana Merdeka, Jumat malam, 30 Oktober 2015. KontraS mengetahui pembubaran ini telah mengakibatkan puluhan orang luka-luka dan sejumlah lainnya mengalami penangkapan sewenang-wenang oleh anggota polisi.


Apa Jawaban Jokowi terhadap Permintaan Senat AS atas Pengungkapan Kebenaran tentang Peristiwa 1965-66?
Tgl terbit: Senin, 26 Oktober 2015
Dalam beberapa hari ke depan Presiden Joko Widodo akan melangsungkan lawatan kenegaraan ke Amerika Serikat untuk yang pertama kalinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh dalam politik Indonesia. Tidak hanya saat ini, tetapi dari semenjak awal berdirinya negara Indonesia. Amerika Serikat memiliki keterkaitan erat dengan hampir seluruh peristiwa politik kontroversial yang terjadi di dalam negeri Indonesia. Termasuk Peristiwa berdarah 1965, yang berdampak pada terjadinya pembantaian massal, dengan korban jiwa mencapai jutaan orang. Hal ini seperti diakui oleh beberapa dokumen intelijen Amerika Serikat, yang telah mulai dideklasifikasi semenjak tahun 2001. Dokumen-dokumen tersebut memperlihatkan komunikasi intensif antara badan intelijen maupun Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, dengan militer Indonesia. Menyikapi hal itu, Senator Amerika Serikat dari negara bagian New Mexico, Mr. Tom Udall, pada 10 Desember 2014 telah mendorong lahirnya Resolusi Senat No. 596, yang pada intinya memberikan pengakuan atas persitiwa yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu 1965-66, mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk membuka arsip rahasia negara terkait peristiwa 1965-66, serta meminta pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi atas peristiwa yang tejadi.


Mengutuk Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 26 Oktober 2015
Kebebasan berekspresi dan berpikir kritis sedang mengalami serangan yang brutal di Indonesia. Serangkaian tindakan represif dan kejam dilakukan oleh pihak berwenang terhadap upaya-upaya untuk membuka kembali dan membongkar secara kritis atas tindakan pembersihan terhadap komunis dan para pendukungnya pada tahun 1965, yang dilakukan dengan alasan demi bangsa yang lebih baik, merupakan bukti bahwa warisan totalitarian dari rejim Orde Baru masih bercokol dan hidup.


SURAT TERBUKA: Tantangan untuk Memaksimalkan Peran dan Fungsi Institusi Ombudsman RI ke Depan
Tgl terbit: Senin, 26 Oktober 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik proses seleksi calon anggota baru Ombudsman RI periode 2016 ? 2021 mengingat Ombudsman RI merupakan salah satu institusi pengawas eksternal yang memiliki tugas pokok dan fungsi [tupoksi] untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan pengalaman kami selama ini bersinggungan dengan Ombudsman RI sepanjang tahun 2011 - 2016, kehadiran lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman RI cukup mampu mengatasi persoalan maladministrasi yang kerap terjadi di lembaga-lembaga publik, khususnya institusi Polri dan TNI. Meski kami juga memiliki beberapa catatan terkait kendala dalam pelaporan yang disampaikan kepada Ombudsman RI.


Jokowi Harus Ganti Jaksa Agung!
Tgl terbit: Minggu, 25 Oktober 2015
Bulan Oktober 2015, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah memasuki tahun pertamanya. Salah satu agenda penting yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja jajaran menteri atau pejabat lembaga negara dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK.


Kasus Pencemaran Lingkungan PT QL di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak di isu hak asasi manusia menerima pengaduan dari masyarakat Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional PT. QL. Agrofood.


SURAT TERBUKA: Pengaduan Terhadap Pelarangan Majalah LENTERA
Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2015
Bersama dengan surat ini, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya perampasan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan informasi yang dialami oleh Lembaga Pers Mahasiswa Lentera, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Kami mengecam keras upaya sejumlah pihak untuk menarik peredaran majalah Lentera edisi 3 Tahun 2015 berjudul ?Salatiga Kota Merah?, serta interogasi sejumlah awal Lembaga Pers Mahasiswa Lentera oleh aparat Kepolisian Resor Salatiga.


Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Keluarkan Pengaturan Pidana Pelanggaran HAM Berat dan Lindungi Hak Asasi Warga Negara
Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak DPR RI untuk meninjau kembali kebutuhan perumusan RKUHP, khususnya terkait pasal-pasal pemidanaan yang sebelumnya diatur di luar KUHP. Sejak menerima pelimpahan draft RKUHP dari pemerintah, DPR RI memiliki tanggung jawab membahas 786 pasal dalam RKUHP. Dengan jumlah pasal yang begitu banyak, RKUHP pun menjadi tantangan terbesar pembuatan UU bagi DPRI RI pasca reformasi. Selain itu RKUHP juga memiliki prestise yang tinggi karena apabila disahkan maka akan menjadi pedoman utama hukum materil dalam sistem peradilan pidana yang mungkin berlaku hingga puluhan tahun kemudian. Tingginya keutamaan tersebut menjadikan aturan dalam RKUHP sulit diubah kembali apabila sudah disahkan. Hal itu membuat seluruh pihak yang berkepentingan wajib berhati-hati mengenai apa yang dirumuskan dalam RKUHP.


Pemerintahan Jokowi Tidak Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Senin, 19 Oktober 2015
Pada 20 Oktober 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki periode 1 tahun, sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Dalam kesempatan ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebagai organisasi advokasi dibidang Hak Asasi Manusia memberikan catatan, sebagai tolok ukur sejauh mana kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang pemenuhan, perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai kewajiban Presiden Widodo, yang diatur dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945[1].


Cabut Pencekalan Terhadap Tom Iljas!
Tgl terbit: Senin, 19 Oktober 2015
Kami menyesalkan tindakan Polres Pesisir Selatan yang melakukan penangkapan dan intimidasi terhadap Tom Iljas (77 th), Yulia Evina Bhara (33 th), AI (81 th), AK (36 th), AM (41 th) dan OP, di Pesisir Selatan Sumatera Barat, Minggu, 11 Oktober 2015.


Pernyataan Sikap Terbuka: Atas Penangkapan, Pemeriksaan Sewenang-wenang Rombongan Ziarah Keluarga Tom Iljas di Sumatra Barat
Tgl terbit: Jumat, 16 Oktober 2015
Tom Iljas (77Th) adalah salah satu mahasiswa tehnik (mekanisasi pertanian) tahun 1960-an yang dikirim oleh Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat untuk melanjutkan studi-nya dan kemudian terhalang pulang dan menjadi eksil karena dikaitkan dengan tragedi 30S. Semenjak saat itu ia bermukim di Swedia dan menjadi warga negara Swedia. Saat ini Tom Iljas adalah salah satu anggota Diaspora Indonesia di Swedia.


Hentikan Kebijakan Diskriminatif Rumah Ibadah Di Aceh Singkil
Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi kebijakan diskriminatif Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terkait rencana pembongkaran gereja yang menimbulkan penyerangan dan pembakaran gereja oleh massa intoleran. Pada Selasa, 13 Oktober 2015, sekelompok massa yang mengatasnamakan berasal dari kelompok Pemuda Aceh Singkil Peduli Islam membakar sebuah bangunan Gereja Huria Kristen Indonesia di Desa Dangguren Kabupaten Aceh Singkil. Tindakan tersebut dilatarbelakangi penolakan mereka akan keberadaan gereja di desa tersebut. Hal itu memicu terjadinya bentrok lebih besar antara massa penyerang dan warga yang menjaga gereja yang menimbulkan korban 1 orang meninggal dan 4 korban luka-luka.


Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan adalah Kurang Tepat
Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2015
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana akan membentuk wajib bela negara. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan dalam 10 tahun kedepan akan ada wajib bela negara terhadap 100 juta penduduk Indonesia dengan tujuan untuk membangun rasa nasionalisme dan mempertahankan kedaulatan negara. Wajib bela negara tersebut akan diterapkan bagi setiap warga negara yang berada dibawah usia 50 tahun.


Menolak Ancaman 'Pembunuhan' KPK, Hentikan Revisi Undang-Undang KPK
Tgl terbit: Senin, 12 Oktober 2015
Koalisi Bersih dengan ini menyayangkan adanya rencana Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh segelintir anggota DPR RI. Hal ini menandakan bahwa pemberantasan korupsi, dalam hal ini yang dilakukan oleh KPK, masih mendapat perlawanan. Patut diduga bahwa upaya ini adalah titipan para koruptor atau sebut saja, pihak-pihak yang berpotensi menjadi tersangka KPK. Kami khawatir bahwa institusi DPR semakin dijadikan arena bagi para koruptor untuk melemahkan musuh-musuhnya.


Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia: Momentum Negara untuk Menjauhi Praktik Hukuman Mati dan Pemidanaan yang Dipaksakan
Tgl terbit: Jumat, 09 Oktober 2015
Pada peringatan 13 Tahun Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2015, KontraS ingin memberikan suatu paparan komprehensif terkait tren global yang menjauhi praktik usang ini, dengan situasi hari ini di Indonesia terkait dengan advokasi anti hukuman mati guna menyelaraskan tren global dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam jaminan perlindungan hak asasi manusia, utamanya hak atas hidup.


Kemana Pasir Besi Lumajang Mengalir?
Tgl terbit: Selasa, 06 Oktober 2015
Jakarta, 5/10/2015 Berdasarakan pernyataan Polda Jatim telah menetapkan 24 (dua puluh empat) tersangka dan menahan pembunuh Salim als Salim dan penganiayaan Tosan. Penetapan tersangka bertambah dua orang yang menyewakan alat berat pada Kepala Desa Selok Awar Awar Hariyono. Alat berat itu digunakan untuk mengeruk pasir di desa tersebut, sampai akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan pejuang lingkungan yang menolak penambangan, Salim Kancil.


Berkedok Penghinaan dan Pencemaran Nama baik, Polisi Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi
Tgl terbit: Senin, 05 Oktober 2015
RUU Perubahan UU ITE (versi Pemerintah Presiden Jokowi) harus Menghapuskan Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dan Memperkuat Posisi Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri Sebagai Mekanisme Kontrol Dan Pengawasan Dari Kewenangan Upaya Paksa. Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berekspresi dan Tolak Kriminalisasi (Tim Advokasi), prihatin dengan kasus yang menimpa Adlun Fiqri, seorang mahasiswa di Ternate, ia mengupload video dugaan suap yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Resort Ternate (Polres Ternate) saat melakukan tilang kendaraan bermotor. Perbuatan yang seseungguhnya ditujukan untuk mengungkapkan dan mengkoreksi prilaku aparat penegak hukum demi kepentingan umum di respon berbeda oleh Polisi. Ia malah mendapat penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka oleh Polres Ternate atas dasar tindak pidana Penghinaan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.


SURAT TERBUKA: Pengusutan Pembunuhan, Penganiayaan Berat Terhadap Salim Kancil dan Tosan
Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Polres Lumajang untuk mengusut secara tuntas, profesional dan akuntabel perkara pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap Sdr. Salim Kancil (korban) dan penganiayaan berat serta tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap Sdr. Tosan (korban) pada Sabtu, 26 September 2015.


Jokowi dan Sebuah Pertanyaan Profesionalisme TNI: Mampukah Joko memodernisasikan militer Indonesia tanpa bayang-bayang Orde Baru?
Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2015
Dalam 17 tahun terakhir, kita bisa melihat pasang surut relasi sipil-militer khususnya dalam konteks bagaimana pemerintahan sipil secara strategis mampu menempatkan militer TNI sesuai dengan kerangka profesionalitas, standar akuntabilitas dan sekaligus menghadirkan infrastruktur yang mampu memodernisasikan kinerja TNI dalam fungsinya untuk menjaga dinamika pertahanan negara.


Konflik Tambang Memakan Korban
Tgl terbit: Senin, 28 September 2015
Jakarta, 28/9/2015. Pada hari sabtu 26 September 2015 pagi hari, telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan terhadap petani penolak tambang di Desa, Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Korban yang mati terbunuh yakni Salim Kancil (46 th). Dia dijemput oleh sejumlah preman dari rumahnya dan dibawa ke Kantor Desa Selok Awar-Awar. Dia dianiaya secara beramai-ramai dengan kedua tangan terikat. Kemudian disiksa dengan cara, dipukul dengan batu dan benda keras lainnya. Setelah meninggal, mayatnya dibuang di tepi jalan dekat areal pemakaman.


Mendesak Jokowi-JK untuk Melaksanakan Reforma Agraria Sejati
Tgl terbit: Minggu, 13 September 2015
Pemerintahan Jokowi-JK melabeli salah satu program di RPJMN sebagai reforma agraria. Program tersebut meliputi redistribusi tanah, legalisasi aset dan bantuan pemberdayaan masyarakat. Sejumlah 9 juta hektar tanah dialokasikan untuk redistribusi dan legalisasi. Pemerintah menetapkan tanah seluas 4,5 juta hektar lewat legalisasi asset (sertifikasi), sementara 4,5 juta hektar tanah lewat redistribusi tanah yang sebagian besar melalui proses pelepasan kawasan hutan.


Menggugat Janji Palsu Presiden
Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2015
Sudah 10 (sepuluh) bulan Presiden Joko Widodo (JKW) memimpin bangsa ini, namun belum memberikan perhatian yang serius dalam hal penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat masa lalu, salah satunya adalah Peristiwa Tanjung Priok 1984. Padahal dalam visi dan misinya ketika menjadi Calon Presiden dirinya berjanji untuk menyelesaikan peristiwa tersebut.


Buwas Masih Bikin Gaduh; Pengguna Narkoba adalah Subyek Rehabilitasi
Tgl terbit: Jumat, 11 September 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso, yang baru dilantik tidak memahami tugas nya. Pernyataannya yang akan memenjara dan menghapus rehabilitasi bagi para pengguna narkotika adalah pernyataan yang bertentangan dengan semangat UU Kesehatan dan UU Narkotika. Dan itu, Pernyataan ini patut ditarik kembali. Disisi lain, Budi Waseso masih menunjukan sikap kontroversial alias menciptakan kegaduhan.?


Presiden Jokowi Tidak Boleh Melindungi Pelaku Pembunuhan Munir dan Harus Menuntaskan Kasus Munir
Tgl terbit: Minggu, 06 September 2015
Peristiwa pembunuhan Munir yang terjadi pada era reformasi adalah paradoks dalam demokrasi kita. Pada masa gelombang demokratisasi, cara-cara kotor pembunuhan politik dengan menggunakan racun ternyata masih juga terjadi. Sayangnya, sudah hampir 11 tahun penyelesaian kasus Munir belum juga menemukan titik terang.


Menolak Peradilan Militer Sebagai Upaya Penegakan Hukum Atas Kasus Penembakan Oleh Anggota TNI AD di Timika
Tgl terbit: Selasa, 01 September 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendorong agar proses hukum terhadap kasus penembakan oleh anggota TNI AD Yonif 754 dan Kodim 1710/Mimika terhadap warga sipil di Timika yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015 lalu segera diproses melalui Peradilan Umum. Pasca peristiwa penembakan tersebut, Komandan Komando Resor Militer [Danrem] 174/Merauke, Brigjen TNI Supartodi telah meminta maaf dan menyatakan bahwa pihaknya saat ini telah menangkap dan menahan para pelaku yang telah mengakibatkan Yulianus Okoare dan Emanuel Mairimau meninggal dunia dan 4 [empat] orang lainnya luka-luka. Ketiga anggota TNI tersebut kini telah ditahan di Sub Detasemen Polisi Militer [POM] Mimika guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.


Hari Penghilangan Paksa Internasional: Presiden Jokowi, Segera Cari dan Kembalikan Kawan Kami!
Tgl terbit: Minggu, 30 Agustus 2015
30 Agustus pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional. Peringatan ini ditujukan untuk mengingatkan publik akan nasib orang-orang yang ditahan, disiksa bahkan dibunuh di suatu tempat, tanpa sepengetahuan keluarga dan/atau kuasa hukum mereka.


Hargai Hak - Hak Masyarakat Papua, Stop Kekerasan dan Penggunaan Senjata Api Sebagai Alat Pembelaan Diri!
Tgl terbit: Minggu, 30 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam insiden kekerasan dengan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI AD ?Kodim? 1710/Mimika terhadap warga sipil. Akibat dari peristiwa tersebut 2 (dua) orang warga meninggal dunia, sementara 4 (empat) orang warga lainnya mengalami luka ? luka akibat penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI AD di Timika pada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 02.35 Wit


Penanganan Kasus Penyiksaan Oleh Polri; Pernyataan Kabareskrim dan Kadiv Humas Mabes Polri Telat dan Tidak Relevan
Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada hari Senin, 24 Agustus 2015 melakukan Siaran Pers mengenai Darurat Penghentian Praktik Penyiksaan, Pemberatan Hukuman Pelaku Penyiksaan dan Hentikan Kriminalisasi Bagi Korban/Keluarga Penyiksaan http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2149. Dalam siaran pers tersebut, KontraS menyampaikan bahwa pada bulan Mei ? Agustus, KontraS mendapatkan empat [4] laporan peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia [Polri] pada saat proses ditingkat penyidikan, 4 peristiwa penyiksaan tersebut menyebabkan setidaknya 7 (tujuh) orang korban meninggal dunia dan 16 (enam belas) orang korban mengalami luka ? luka.


Police Use Violence when Interrogating Suspects
Tgl terbit: Selasa, 25 Agustus 2015
The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) reported on Monday that from May to August it received several reports of extreme violence perpetrated by officers of the National Police against criminal suspects. - See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/25/police-use-violence-when-interrogating-suspects-kontras.html#sthash.EE6DFBQK.dpuf


Darurat Penghentian Praktik Penyiksaan, Pemberatan Hukuman Pelaku Penyiksaan dan Hentiksan Kriminalisasi Bagi Korban/Keluarga Penyiksaan
Tgl terbit: Senin, 24 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan masih terus terjadinya praktik - praktik penyiksaan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk penghukuman maupun upaya mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Dari catatan KontraS, dalam 4 (empat) bulan terakhir saja, yakni Mei ? Agustus 2015 setidaknya kami telah menerima sebanyak 4 (empat) pengaduan kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Praktik penyiksaan tersebut mengakibatkan sebanyak 7 (tujuh) orang tewas 16 (enam belas) orang lainnya mengalami luka ? luka.


Tujuh Rekomendasi Agenda Prioritas untuk Menkopolhukam
Tgl terbit: Jumat, 14 Agustus 2015
Perombakan kabinet (reshuffle) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 11/08/2015, menunjukkan secara serius bahwa masih terdapat hambatan dan kekurangan dalam implementasi kebijakan, serta program pemerintah. Salah satu yang diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pengganti Menko Polhukam sebelumnya, Tedjo Edhy Purdijatno.


Satu Dekade MoU Helsinki Pemenuhan Hak-Hak Para Korban Masih Kelabu
Tgl terbit: Jumat, 14 Agustus 2015
Berkenaan dengan peringatan satu dekade Perdamaian Aceh, yang ditandai dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam, KontraS kembali mengingatkan Pemerintah atas tanggung jawabnya terkait penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu (konflik) di Aceh sebagaimana telah disepakati dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pertanggungjawaban hukum terhadap kasus-kasus tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.


Desakan Tindaklanjut dan Proses Pidana Praktik Penyiksaan Terhadap Sdr. Suhaili oleh Anggota Polres Bangka Terhadap Suhaili
Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menerima informasi mengenai meninggalnya Sdr. Suhaili, [yang selanjutnya disebut sebagai korban], warga Perumahan Taman Pesona Bangka Blok AA, Sungailiat, Kepulauan Bangka Belitung. Meninggalnya korban diduga akibat praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Satnarkoba Polres Bangka yang menangkap dan menguasai korban pada 01 Agustus 2015.


Ketidaketisan dan Ketidaktepatan dalam Rencana Pemberian Penghargaan Kepada Kim Jong Un
Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2015
(KontraS) mengecam pemberian penghargaan (Award) kepada Kim Jong Un sebagai tokoh anti-imperialisme oleh Yayasan Pendidikan Soekarno. KontraS meyakini ketidaketisan dan ketidaktepatan dalam pemberian penghargaan tersebut, serta mendesak Yayasan Pendidikan Soekarno segera membatalkan pemberian penghargaan. Diberikannya penghargaan atas sikap anti-imperialisme Kim- Jong Un tanpa menjadikan sikap politik Korea Utara sebagai indikator, diantaranya dengan menutup semua celah komunikasi terkait isu HAM dan demokrasi dengan negara lain, maupun organisasi internasional, serta dengan menjalankan kekerasan struktural dalam wilayah kedaulatan negara sama sekali tak patut dilakukan oleh Yayasan Pendidikan manapun,


SURAT TERBUKA: Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Senin, 03 Agustus 2015
Bersamaan dengan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2015 lalu, demi meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan korban dan keluarga korban menyampaikan evaluasi, sekaligus masukan atas kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat serta penanganan kasus yang melibatkan sanksi hukuman mati di dalamnya.


Sengketa Tanah di Kebumen, TNI wajibTunduk Pada Supremasi Hukum
Tgl terbit: Jumat, 31 Juli 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota TNI AD, yang diduga dari satuan Zipurdan Yonif 403, di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2015.


Respon Pasca Peristiwa Pembakaran Rumah Ibadah
Tgl terbit: Selasa, 21 Juli 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebelumnya menyanyangkan terjadinya insiden pembakaran terhadap rumah ibadah yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua pada tanggal 17 Juli 2015. Insiden ini diduga bermula ketika terjadinya peristiwa penembakan terhadap warga, yang mengakibatkan kepanikan terhadap warga masyarakat, sehingga berbuntut pada terjadinya peristiwa pembakaran rumah ibadah (Musolah) di Kabupaten Tolikara.


Deklarasi Masyarakat Sipil
Dukung Keadilan Hakiki Bagi Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Tgl terbit: Kamis, 09 Juli 2015
Bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu merupakan bagian dari amanat reformasi, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Adalah mutlak bagi negara untuk mengambil langkah-langkah hukum dalam menjamin adanya proses "pengungkapan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau."


Peringatan Hari Bhayangkara Polri ke-69
Polri, Mari Yuk Benahi Akuntabilitas Internal!

Tgl terbit: Rabu, 01 Juli 2015
Sehubungan dengan Hari Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ke-69, KontraS bermaksud menyampaikan sejumah catatan dan tantangan bagi Polri, Kepemimpinan baru paska politisasi Polri dan bagi masyarakat umum. Dalam setahun terakhir, Dari data pemantauan KontraS (2014-2015) tercatat masih terdapat 554 rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Polri. Di mana dari hasil pemantauan ini KontraS menemukan bahwa 1 peristiwa bisa terdiri dari beberapa tindakan kejahatan/pelanggaran HAM.


Indonesia: Bebaskan Johan Teterissa dan tahanan nurani lainnya
Tgl terbit: Senin, 29 Juni 2015
Amnesty International, KontraS, LBH Rakyat Maluku, dan Humanum menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk segera dan tanpa syarat membebaskan aktivis politik Johan Teterissa delapan tahun setelah ia ditangkap karena memimpin sebuah aksi unjuk rasa damai di Ambon, Maluku. Pembebasannya akan konsisten dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2015 untuk membebaskan semua tahanan politik di Indonesia.


Tangkap dan Adili Anggota Polsek Widang Tuban Pelaku Penyiksaan Terhadap Anak Dibawah Umur
Tgl terbit: Sabtu, 27 Juni 2015
[KontraS] bersama Koalisi Perempuan Ronggolawe [KPR], KontraS Surabaya dan Keluarga korban penyiksaan anak di bawah umur menyayangkan lambannya proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Tuban dalam proses penetapan tersangka pelaku penyiksaan terhadap FA [13 tahun, yang selanjutnya disebut sebagai korban]. Pelaku penyiksaan merupakan anggota Polsek Widang, Tuban, Jawa Timur yang diketahui telah melakukan perbuatan kejam tersebut pada tanggal 14 Juni 2015. Adapun penangkapan secara sewenang - wenang dan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polsek Widang tersebut bertujuan agar korban mengakui tindak pidana pencurian sepeda motor sebagaimana yang disangkakan oleh pelaku.


Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia:
Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia

Tgl terbit: Kamis, 25 Juni 2015
(KontraS) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap isu penyiksaan, selalu menggunakan momentum ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas situasi dan penerapan praktik penyiksaan serta model perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dengan mengambil tema "Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia", laporan ini telah disusun berdasarkan hasil pendokumentasian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik melalui laporan pemantauan dan/atau investigasi kasus, pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban dan sumber dokumen sekunder lainnya sepanjang Juni 2014 – Juni 2015.


Dana Talangan Bukan Pintu Keluar Dari Jebakan Lumpur (Lapindo)!
Tgl terbit: Rabu, 24 Juni 2015
[KontraS] bersama dengan Jaringan Advokasi Tambang [Jatam] dan masyarakat sipil lainnya menilai bahwa kebijakan pemerintah untuk mengucurkan dana talangan senilai Rp. 781 milyar kepada pihak PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ), guna pelunasan dan pembayaran ganti rugi lahan serta bangunan akibat semburan lumpur Lapindo, dengan jangka waktu 4 tahun dengan jaminan aset tanah korban yang sudah diganti rugi oleh pihak perusahaan sebesar Rp 3,03 triliun, tidak lebih dari sekadar transaksi ekonomi melalui pengambilalihan aset, tanpa upaya penyelesaian menyeluruh atas permasalahan lumpur Lapindo itu sendiri.


Surat Terbuka Menolak Sutiyoso sebagai Kepala BIN
Tgl terbit: Senin, 22 Juni 2015
(KontraS) menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Untuk itu kami meminta Komisi I DPR RI, sebagai mitra kerja pemerintah dibidang pertahanan dan luar negeri, untuk memeriksa dan menolak pencalonan tersebut.


Surat Terbuka Desakan Penanganan Peristiwa Penangkapan, Penahanan, Penyiksaan Terhadap Anak Dibawah Umur oleh Anggota Polsek Widang, Tuban, Jawa Timur.
Tgl terbit: Senin, 22 Juni 2015
[KontraS] mendapatkan informasi mengenai penangkapan dan penahanan sewenang – wenang dengan disertai kekerasan dan penyiksaan terhadap anak di bawah umur, bernama FA [13], selanjutnya disebut korban]. Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh anggota Polsek Widang, Tuban, Jawa Timur, pada 14 Juni 2015.


Solidaritas #BaliTolakReklamasi:
Stop Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi Untuk Menyuarakan Lingkungan Yang Baik dan Sehat

Tgl terbit: Kamis, 18 Juni 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan aksi pihak Kepolisian yang melakukan pelarangan terhadap band Superman Is Dead dan sejumlah band lainnya untuk menyuarakan kampanye Bali Tolak Reklamasi dalam konser bertajuk Change The Ordinary di Gong Perdamaian Kertalangu, Bali pada hari Kamis malam, 12 Juni 2015 lalu.


Surat Terbuka : Permohonan Keberatan Hasil Penyidikan dan Rekonstruksi Terkait Pembunuhan Jopi dengan Tersangka Praka Joko Lestanto Anggota Yontaifib Marinir TNI AL
Tgl terbit: Kamis, 18 Juni 2015
[KontraS] bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara [AMAN], Sawit Watch, ELSAM, YLBHI dan beberapa lembaga lainnya yang tergabung dalam SOLIDARITAS UNTUK JOPI dan juga merupakan kuasa hukum dari saksi-saksi dan keluarga korban dalam peristiwa pembunuhan Jopi Teguh Lasmana Peranginangin, telah hadir pada rekonstruksi yang dilakukan oleh POMAL Lantamal II Jakarta, pada hari Kamis, 11 Juni 2015 bertempat di Venue Bar and Cafe. Dalam proses rekonstruksi disebutkan bahwa tersangka bernama Praka Joko Lestanto, anggota Tamtama Batayon Taifib Pasmar 2 Jakarta


Mencari Jalan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Merespons Pembentukan Tim Gabungan Rekonsiliasi

Tgl terbit: Senin, 15 Juni 2015
(KontraS) bersama dengan para tokoh pegiat demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia angkat bicara untuk merespons pembentukan Tim Gabungan Rekonsiliasi Pelanggaran HAM Berat yang dibentuk di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Kejaksaan Agung. Keputusan negara untuk mengambil jalur 'rekonsiliasi' tanpa memerhatikan upaya dan insiatif yang telah dirintis melalui jalur dan mekanisme yang tersedia akan mampu mengurangi kredibilitas negara untuk menjamin peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang serius tidak akan terulang di masa depan


Pernyataan Menkopolhukam Tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Menyesatkan!!
Tgl terbit: Jumat, 12 Juni 2015
(KontraS) dan Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari Lampung (PK2TL), menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno kepada publik, Selasa (9/6/2015) siang. "Seperti kasus Trisakti, itu kan sudah ada yang dihukum juga. Berarti kan dianggapnya sudah selesai. Tapi kalau mau diangkat, dicari-cari ya tidak akan pernah selesai. Seperti Talangsari, itu sudah jelas sudah selesai. Dan mereka sudah ada yang direunifikasi, di antara mereka sudah bertemu. Pelaku dan korban sudah bertemu dan bekerja bersama."


Presiden Joko Widodo Tidak Peduli dengan Penataan Sektor Keamanan
Tgl terbit: Rabu, 10 Juni 2015
KontraS mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo atas penunjukan Calon Panglima TNI, Gatot Nurmantyo dan calon Kepala BIN, Sutiyoso. Proses pencalonan keduanya mengandung ketidakjelasan alasan pada soal Panglima TNI dan integritas calon pada soal Kepala BIN.


Fakta - Fakta Kekerasan Dibalik Tewasnya 5 Warga Lampung Timur Pasca Ditangkap Anggota Polsek Serpong
Tgl terbit: Senin, 08 Juni 2015
[KontraS] mengecam operasi penangkapan yang serampangan dan tindak penyiksaan yang dilakukan anggota Polsek Serpong, Tangerang terhadap 19 [sembilan belas] orang warga Lampung Timur pada tanggal 1 Februari 2015 lalu. Operasi tersebut telah menewaskan 5 [lima] orang diantaranya, yakni Abdul Wahab, Ibrahim, Ahmad Safei, Ali Husin, dan Ali Iro


Bukan Pembangunan Smelter, Pabrik Semen, Pupuk dan Kawasan Industri Di Wilayah Adat Suku Kamoro
Tgl terbit: Sabtu, 06 Juni 2015
Smelter PT. Freeport Indonesia akan dibangun di tanah Papua. Terdengar menarik di tengah ketertinggalan provinsi ini dari wilayah lain. Bahkan, bukan hanya smelter, tapi juga sebuah kawasan industri besar seperti pabrik semen, pupuk, pembangkit, pelabuhan dan industri perikanan.


Akademisi dan aktivis Indonesia menghimbau respon berbasis bukti dengan pendekatan kesehatan masyarakat untuk penggunaan narkotika di Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 05 Juni 2015
Dalam surat terbuka -yang diterbitkan kemarin di jurnal ilmiah ternama The Lancet – dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sekelompok akademisi dan aktivis yang berkompeten di bidang Kesehatan Masyarakat, Narkotika, dan Kemanusiaan dan HAM menghimbau komitmen pemerintah untuk menguji pendekatan Kesehatan Masyarakat dan HAM pada kasus penggunaan narkotika dan segera menghentikan strategi perang melawan narkotika menggunakan rehabilitasi paksa dan hukuman mati yang telah terbukti tidak efektif di negara asalnya, Amerika Serikat.


Presiden Jokowi: Segera Terbitkan Inpres Proses Hukum Kasus Masa Lalu!
Tgl terbit: Kamis, 04 Juni 2015
KontraS meminta agar Jaksa Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas HAM] menghentikan praktek politik diluar kewenangan hukumnya. Tindakan ini telah mengingkari dasar hukum kewenangan kerja ke dua lembaga tersebut, dalam perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat. Sebagaimana diketahui, dalam UU tentang Kejaksaan Agung dan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat, maka perlu dilakukan penyelidikan dan peyidikan sebelum dilakukan penuntutan dan pengadilannya. Kedua tugas tersebut diemban oleh Komnas HAM untuk membuktikan adanya peristiwa pelanggaran HAM


Bersama Mendesak Pencabutan Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada Pembunuh Munir
Tgl terbit: Jumat, 29 Mei 2015
Mengajak masyarakat, aktifis dan pegiat HAM, serta seluruh sahabat Munir untuk bersama membuat pernyataan dan menandatangani Petisi menolak Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Pollycarpus. Penuntasan kasus Munir Said Thalib kian gelap. Lebih dari 10 tahun sejak ia tewas diracun, Negara hanya mampu menyeret pelaku lapangan yaitu Pollycarpus Budihari Priyanto dan Indra Setiawan ke Penjara. Selain gagal mengungkap keterlibatan aktor utamanya, Negara juga gagal memberikan penghukuman yang maksimal terhadap para pelaku.


Komnas HAM Mandatmu Untuk Penyelidikan, Bukan Aktif Mendukung dan Promosi Komisi Rekonsiliasi yang tidak Akuntabel
Tgl terbit: Selasa, 26 Mei 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], bersama Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat mengecam tindakan dan sikap Komnas HAM periode 2012 – 2017 yang terlibat aktif dalam inisiatif dan partisipatif pembentukan komisi rekonsiliasi yang digagas oleh pemerintah baru baru ini.


Hentikan Arogansi Militer; Umumkan Hasil Penyidikan Dan Ungkap Tuntas Pembunuh Jopi
Tgl terbit: Selasa, 26 Mei 2015
Solidaritas untuk Jopi, sebuah koalisi organisasi lingkungan dan sosial serta individual yang memperjuangkan keadilan bagi Jopi Perangin-angin, mendesak pihak kepolisian untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan sebelum berkas pemeriksaan dilimpahkan kepada POM AL terhadap peristiwa penusukan aktivis lingkungan, Jopi Perangin-angin pada hari Sabtu, 23 Mei 2015. Akibat penusukan tersebut, Jopi tewas sekitar pukul 06.00 WIB setelah sebelumnya mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).


Membawa Mereka Pulang:
Rekomendasi CAVR dan KKP tentang Orang Hilang dan Anak-anak yang Dipisahkan Harus Segera Dilaksanakan

Tgl terbit: Selasa, 26 Mei 2015
Pada tangal 18-23 Mei 2015, empat belas orang "anak yang dipisahkan" dari keluarga akibat konflik kembali bertemu dengan sanak-saudara setelah lebih dari dua atau bahkan tiga dekade terpisah. Mereka terpisah sejak mereka berumur antara usia 5 sampai 15. Ke-empat belas orang ini (2 perempuan dan 12 laki-laki) diambil dari beberapa kabupaten, a.l. Viqueque, Los Palos, Manatuto, dan Ainaro, antara 1979-1994.


Rekonsiliasi Bukan Solusi: Jaksa Agung Telah Melakukan Penyesatan Hukum
Tgl terbit: Senin, 25 Mei 2015
Argumentasi Jaksa Agung mengenai kesulitannya mencari alat bukti dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat sangat kontradiktif. Mengingat selama 13 tahun, Kejaksaan Agung belum pernah menindaklanjuti proses hukum, dalam hal ini penyidikan terhadap ketujuh berkas hasil penyelidikan Komnas HAM, namun telah berani menyatakan kesulitannya mencari alat bukti.


Mendesak POLRI untuk Segera Mengungkap Fakta; Pembunuhan terhadap Aktivis Lingkungan: Jopi Teguh Lesmana Perangin-angin
Tgl terbit: Sabtu, 23 Mei 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk melakukan penyelidikan mendalam guna dapat mengungkap fakta secara menyeluruh kasus pembunuhan aktivis lingkungan yang bernama lengkap Jopi Teguh Lesmana Perangin-angin oleh sekelompok orang tak dikenal di Venue Caffe, Kemang, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu dini hari, 23 Mei 2015.


17 Tahun Reformasi Tanpa Keadilan dan Kepastian Hukum; Uji Materil atas Pasal 20 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ke Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Memutus Mata Rantai Impunitas
Tgl terbit: Kamis, 21 Mei 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai rentetan pemerintahan dalam 17 tahun teakhir telah gagal memberikan kepastian hukum kepada para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Negara belum menunjukkan komitmennya, dalam mengisi 17 tahun masa transisi keadilan, dengan agenda-agenda penyelesaian pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dijanjikan dalam TAP MPR, UUD dan Berbagai UU.


Mempertanyakan Skema Humanitarian Intervention
Dalam Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka

Tgl terbit: Kamis, 21 Mei 2015
(KontraS) mempertanyakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus pengungsi dan pencari suaka di wilayah Indonesia. Kami menyayangkan kontradiksi pernyataan masih berlangsung diantara pengambil kebijakan, baik anatara Kemlu, TNI serta Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Kami melihat urgensi Pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya dalam pemenuhan HAM Pengungsi dan Pencari suaka yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi juga dalam resolusi konflik di negara asal untuk dapat melindungi HAM warga negaranya.


Perihal : Mengecam Sikap Pemerintah yang Tidak Mengindahkan Prinsip Non-Refoulment Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka.
Tgl terbit: Senin, 18 Mei 2015
KomisiUntuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pernyataan sikap Jenderal TNI Moeldoko dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka yang tidak mengizinkan masuknya pengungsi dan pencari suaka masuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia, serta KontraS mendesak Pemerintah Indonesia untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsidan Pencari Suaka Rohingya dan Bangladesh sejumlah kurang lebih 582 orang yang terdampar di Aceh pada minggu ke-2 Mei 2015.


Menemukan Dokumen DKP 1998 Krusial: Melawan Lupa atau Pembohongan Publik
Tgl terbit: Senin, 18 Mei 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Setara Institute dan Imparsial, pada 13 Juni 2014 silam, mengajukan permohonan dokumen dan informasi terkait surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mabes TNI. Namun Mabes TNI menolak memberikan informasi dengan alasan dokumen tersebut tidak dikuasai oleh Puspen TNI selaku PPID TNI (lihat siaran pers KontraS 20 Januari 2015: Mabes TNI Wajib Membuka Dokumen Sidang DKP Kasus Penculikan Penghilangan Paksa 1997/1998). Oleh karena itu, akhirnya kami mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).


Peringatan 12 Tahun Tragedi Jamboe Keupok dan Darurat Militer di Aceh
Tgl terbit: Minggu, 17 Mei 2015
Pada 17 Mei 2003, aparat militer menyerang penduduk sipil di Desa Jamboe Keupok, Kecamatan Bakongan (sekarang Kecamatan Kota Bahagia), Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan dugaan bahwa desa tersebut merupakan basis dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Peristiwa tersebut mengakibatkan 16 penduduk sipil meninggal, 16 orang mengalami penyiksaan dan 6 orang mengalami penganiayaan oleh aparat militer. Dua hari kemudian, status Darurat Militer (DM) diterapkan oleh Pemerintah pusat di Aceh.


17 Tahun Peristiwa Trisakti 1998: Negara Tidak Boleh "Cuci Tangan"
Tgl terbit: Selasa, 12 Mei 2015
17 Tahun peristiwa Trisakti negara masih gagal memberikan keadilan. Hasil Penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa Trisakti, Semanggi dan Semanggi II [TSS] menyimpulkan telah terjadi dugaan pelanggaran HAM beratdalam peristiwa Trisakti. Dalam peristiwa ini 4 [empat] orang korban meninggal, 4 Orang luka tembak, ratusan mengalami luka – luka akibat pemukulan. Sampai dengan saat ini tidak ada itikad dan langkah hukum yang memadai dari Jaksa Agung untuk melakukan penyelidikan atas hasil penyelidikan Komnas HAM. Sementara DPR RI dengan berbagai alasan politisnya tidak juga menggunakan kewewenanganya untuk merekomendasikan Presiden mengeluarkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa TSS.


Hentikan Kekerasan Oleh Anggota TNI Dalam Kasus Sengketa Lahan di Desa Perkebunan Ramunia, Deli Serdang, Sumatera Utara!
Tgl terbit: Minggu, 10 Mei 2015
Aliansi Perjuangan Tani Ramunia (APTR), bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan terjadinya sejumlah peristiwa kekerasan terhadap petani dan warga dalam kasus sengketa lahan antara petani dan Kodam I / Bukit Barisa n(Puskopad TNI) di Desa Perkebunan Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sejak bulan maret 2015.


PERNYATAAN PERS BERSAMA
Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

Tgl terbit: Minggu, 10 Mei 2015
Harapan besar rakyat Indonesia, khususnya kaum petani, masyarakat adat, dan rakyat pedesaan terhadap pemerintahan baru, Jokowi - JK yang selama ini digadang – gadang tentang penyelesaian ribuan konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria secara nasional untuk menghadirkan ruang aman rakyat dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan akhirnya menguap. Ternyata, faktanya di lapangan ruang aman dan keadilan agraria bagi rakyat hanya tinggal janji dalam teks Nawacita.


Berikan Amnesti dan Abolisi ke Papua dan Maluku
Tgl terbit: Sabtu, 09 Mei 2015
JAYAPURA, 9 Mei 2015 –Presiden Joko Widodo mengambil langkah baik dengan memenuhi permohonan grasi dari lima narapidana politik Papua namun pemerintah seharusnya juga memberi amnesti dan abolisi kepada lebih dari 60 narapidana dan tahanan politik lain, Papua maupun Maluku, menurut beberapa organisasi hak asasi manusia di Ambon, Jakarta dan Papua.


Tangkap dan Adili Anggota Polres Samarinda Pelaku Penyiksaan Anak di Bawah Umur hingga Tewas
Tgl terbit: Jumat, 08 Mei 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Kapolri untuk segera melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur yang terbukti telah melakukan penyiksaan terhadap anak di bawah umur hingga mengakibatkan kematian dalam proses pemeriksaan di kantor Polresta Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2011 lalu.


Surat Terbuka “Matinya Ruang Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul Di Tanah Papua
Tgl terbit: Kamis, 07 Mei 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], menyayangkan dan mempertanyakan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap sejumlah aktivis pro demokrasi yang dilakukan oleh aparat kemanan [POLRI] di Papua dan Papua Barat, pada tanggal 30 April hingga 01 Mei 2015, setidaknya 178 orang ditangkap oleh aparat keamanan, 162 orang ditangkap di Manokwari [Papua Barat] dan 16 orang lainnya ditangkap di Marauke [Papua].


SURAT TERBUKA
Pengusutan Penembakan dan Penganiayaan Terhadap Warga Polara Oleh Anggota Polisi di Desa Polara, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Tgl terbit: Kamis, 07 Mei 2015
(KontraS) menyesalkan terjadinya tindak penganiayaan dan penembakan terhadap sejumlah warga oleh anggota Polisidalam peristiwa penangkapan 4 [empat] orang warga Kelurahan Polara yang diduga melakukan pembakaran aset tambang pasir krom PT Derawan Berjaya Mining (DBM), di Desa Polara, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara (Sultra), pada hari Minggu, 3 Mei 2015, dini hari.


Pers release Bersama
Putusan Hakim Pengadilan PHI Serang Terhadap Buruh Kuali ; Pil Pahit bagi Keadilan Hukum Perburuhan

Tgl terbit: Selasa, 05 Mei 2015
Menjelang Perayaan Hari Buruh atau May Day ternyata masih ada perilaku sewenang-sewenang oleh Hakim Pengadilan Perselesihan Hubungan Industrial (PHI) Serang, Banten yang menyidangkan kasus buruh kuali Tangerang. 2 (dua) tahun sudah para buruh kuali Tangerang menanti keadilan atas hak-hak normatif yang dilanggar oleh pemilik pabrik kuali Tangerang, Sdr. Yuki Irawan.


MAY DAY 2015: PEMERINTAH WAJIB LINDUNGI HAK PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL
Tgl terbit: Jumat, 01 Mei 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekekerasan (KontraS) mengucapkan selamat hari buruh internasional kepada seluruh buruh dan pekerja yang ikut merayakan peringatan tersebut. Hari buruh bermula dari peristiwa berdarah pemogokan 400.000 orang buruh yang menuntut bekerja 8 jam sehari dan hak-hak mereka di lapangan Haymarket, pada tahun 1886, dan saat ini kita kenal dengan nama may day, serta diperingati tidak hanya oleh buruh pabrik, tapi juga buruh nelayan, buruh tani, buruh sosial, buruh pena, serta buruh-buruh dalam sektor lainnya.


Refleksi 17 Tahun Reformasi
Pementasan Theater Suluh: Kami Bunuh Mereka

Tgl terbit: Kamis, 30 April 2015
"Sejarah adalah tempat dimana kita pulang"
Demikian sebaris kata-kata dari Pramoedya Ananta Toer. Sebaris kalimat yang selalu mengingatkan kita untuk terus menerus merawat ingatan. 17 Tahun peristiwa Mei 1998 dan Trisakti, Peristiwa Jambu Kepok dan Simpang KKA di Aceh belum mendapat perhatian dari pemerintah. Upaya penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut masih setengah hati dan hanya jadi jargon pemerintah. Karenanya KontraS dan Social Movement Indonesia (SMI) dengan Pementasan Teater Suluhnya mencoba terus merawat ingatan akan sejarah yang belum selesai.


Pernyataaan Sikap KontraS atas Eksekusi Mati Gelombang II Terhadap Terpidana Mati asal Brazil, Rodrigo Gularte
Tgl terbit: Rabu, 29 April 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selaku organisasi advokasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, juga selaku Tim Kuasa Hukum terpidana mati asal Brazil, Rodrigo Gularte ingin menyampaikan beberapa informasi situasi dan kondisi terbaru terkait eksekusi mati yang telah dilaksanakan pada Rabu (29/04) dini hari.


PRESIDEN, BUKA AKSES INFORMASI DAN KEMANUSIAAN BAGI PAPUA
(Aksi Global untuk Akses ke Papua dilakukan di 20 kota di dunia)

Tgl terbit: Rabu, 29 April 2015
Organisasi-organisasi yang bertanda tangan di bawah ini serta semua pihak yang memiliki perhatian yang dalam atas ketiadaan ruang kebebasan dan keterbukaan akses di Papua bagi jurnalis internasional, organisasi kemanusiaan dan pemerhati hak asasi manusia meminta Presiden RI untuk segera membuka akses informasi dan kemanusiaan bagi Papua. Blokade media di Papua telah memberangus hak orang-orang Papua untuk didengar suaranya dan membuka ruang pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang berlangsung tanpa tindakan penghukuman.


Kejaksaan Agung, kamu kok gitu sih?!
Inkonsistensi hukum jalan terus, negara menfasilitasi pembunuhan berencana

Tgl terbit: Selasa, 28 April 2015
(KontraS) mengecam aksi eksekusi mati yang akan dilakukan segera oleh negara. Kecaman ini secara khusus KontraS arahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang banyak melakukan tindakan inkonsistensi penegakan hukum ketimbang memainkan peranannya sebagai bagian dari lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.


FAKTA DAN KEJANGGALAN-KEJANGGALAN KASUS
PADA GELOMBANG II EKSEKUSI MATI 29 APRIL 2015

Tgl terbit: Selasa, 28 April 2015
(KontraS) telah menemukan sejumlah fakta penting terkait dengan kecacatan hukum dalam penerapan tindak pidana hukuman mati terhadap 8 orang, di mana eksekusi mati telah dilakukan pada hari Rabu dini hari, 29 April 2015. Namun demikian dalam catatan kami, selain 8 nama terpidana yang telah dieksekusi mati, kami berpikir penting untuk tetap memasukkan keseluruhan nama di dalam daftar kejanggalan ini: Andrew Chan (Australia, 31 tahun), Jamiu Owolabi (Nigeria, 50 tahun), Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina, 30 tahun), Myuran Sukumaran (Australia, 34 tahun), Martin Anderson (Nigeria, 50 tahun), Okuwudili Oyatanze (Nigeria, 41 tahun), Rodrigo Gularte (Brasil, 42 tahun), Serge Atlaoui (Prancis, 51 tahun), Silvester Obiekwe (Nigeria, 47 tahun), Zainal Abidin (Indonesia, 50 tahun).


HENTIKAN EKSEKUSI, IZINKAN TERPIDANA MATI RODRIGO GULARTE MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI
Tgl terbit: Minggu, 26 April 2015
Tim Advokasi Peduli Orang dengan Gangguan Jiwa, Mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera memerintahkan Jaksa Agung HM. Prasetyo menghentikan eksekusi mati terhadap terpidana Rodrigo Gularte warga negara Brasil yang rencananya akan dieksekusi dalam waktu 3x24 jam berdasarkan informasi yang diterima dari media dan pihak kedutaan Brasil pada Jumat, 25 April 2015.


KematianYosef & Upaya Melanggengkan Praktik Pelanggaran HAM
Dalam Eksploitasi Sumber Daya Laut di Indonesia

Tgl terbit: Minggu, 26 April 2015
Indonesia Komis iuntuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) turut berduka atas tewasnya salah seorang saksi kunci kasus perbudakan anak buah kapal ikanasing Benjina, yang merupakan Koordinator Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautandan Perikanan (PSDKP) Dobo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), alm. Yosef Sairlelam, pada hari Sabtu, 18 April 2015.Yoseph ditemukan meninggal di salah satu hotel di daerah Menteng, Jakarta Pusat.


Rencana Eksekusi Terpidana Mati Gelombang Dua:
Pemerintah Terus Langgengkan Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Sabtu, 25 April 2015
[KontraS] bersama akademisi dan jaringan anti hukuman mati menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang tetap bersikukuh akan melaksanakan eksekusi mati gelombang dua dalam waktu dekat. Pada hari Kamis [23/4/2015] Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat perintah pelaksanaan eksekusi dan pihak keluarga maupun kedutaan besar WNA yang menjadi terpidana mati telah menerima pemberitahuan yang sama. Adapun 10 nama terpidana mati yang masuk gelombang dua diantaranya Andrew Chan [Australia], Martin Anderson alias Belo [Ghana], Mary Jane Fiesta Veloso [Filipina], Myuran Sukumaran [Australia], Raheem Agbaje Salami [Nigeria], Rodrigo Gularte [Brazil], Sergei Areski Atlaoui [Perancis], Zainal Abidin [Indonesia], Sylvester Obiekwe Nwolise [Nigeria] dan Okwudili Oyantanze [Nigeria].


Konferensi Kelompok Mayarakat Sipil ASEAN/Forum Penduduk ASEAN(ACSC/APF) 2015 (Kuala Lumpur, Malaysia)
Tgl terbit: Jumat, 24 April 2015
Pemerintah ASEAN Didesak Untuk Menghapus Hukuman Mati
Organisasi masyarakat sipil dari Negara-negara ASEAN mendesak kelompok pemerintah untuk segera melakukan moratorium dalam praktek hukuman mati dengan pandangan dalam penghapusan kekerasan terbesar pada hak untuk hidup-sanksi pembunuhan oleh Negara.


KKR Bukan Subtitusi Pengadilan HAM Ad Hoc; Jaksa Agung Segera Lakukan Penyidikan Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat!
Tgl terbit: Rabu, 22 April 2015
Sehubungan dengan pembahasan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang diadakan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo, Menko Polhukam Tedjo Edy, Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Badrodin Haiti, Kepala BIN Marciano Norman, dan Komisioner Komnas HAM Nurkholis di Kantor Kejaksaan Agung (Selasa, 21 April 2015).


TOLAK PENCALONAN BUDI GUNAWAN SEBAGAI WAKAPOLRI!
Tgl terbit: Selasa, 21 April 2015
Presiden Joko Widodo pada hari Jumat (17/4/2014) lalu akhirnya melantik Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Posisi Kapolri sempat beberapa bulan kosong setelah calon kuat sebelumnya, Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan akhirnya dibatalkan pencalonannya oleh Presiden.


BEBASKAN TIM DELEGASI KOMITE INDEPENDEN PAPUA
DARI TUDUHAN MAKAR DAN KRIMINALISASI POLITIK

Tgl terbit: Senin, 20 April 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh anggota Polres Jayapura maupun Polda Papua terhadap Tim Delegasi Komite Independen Papua yang diketuai oleh Lawrence Mehue beserta anggotanya yaitu Don Flassy, Mas Jhon Ebieb Suebu dan Ones Banundi pada tanggal 14 April 2015. Adapun penangkapan ini diduga merupakan buntut dari kepergian Tim Delegasi tersebut ke Jakarta pada tanggal 8 April 2015 untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan RI (Menhan), Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu dengan difasilitasi oleh Heni Tan Fere yang merupakan penghubung antara Menhan dan Tim Delegasi. Diketahui bahwa Heni Tan Fere adalah staf dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Papua.


Pemerintah Indonesia Telah Abai atas Tanggung Jawab Internasional dengan Mengundang Presiden Sudan, Omar Al-Bashir, pada Konferensi Asia Afrika ke-60
Tgl terbit: Senin, 20 April 2015
Kami, organisasi yang bertanda tangan di bawah ini, mengutuk Pemerintah Indonesia yang telah abai dalam keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang telah memutuskan untuk menangkap Presiden dari Republik Sudan, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir semenjak Juli 2008 dan Maret 2009. Kami menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia yang bersikeras untuk tetap mengundang Omar Al-Bashir mengikuti Konferensi Asia Afrika ke-60 sekaligus mengesampingkan suara para aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia. Omar diduga kuat bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida pada Statuta Roma pasal 25 (3) (a).


PRESIDEN JOKO WIDODO:
SEGERA BATALKAN EKSEKUSI MATI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KEJIWAAN RODRIGO GULARTE

Tgl terbit: Minggu, 19 April 2015
Tim Advokasi Hukum Rodrigo Gularte, terpidana mati asal Brazil memprotes keras pernyataan Jaksa Agung HM. Prasetyo pada 20 Maret 2015 lalu yang mengatakan bahwa Rodrigo Gularte, tidak mengidap penyakit kejiwaan sehingga dapat segera eksekusi. Pernyataan yang disampaikan Jaksa Agung tersebut didasari atas keterangan Petugas Lapas Pasirputih, Nusakambangan dan testimoni narapidana satu sel Rodrigo. Jaksa Agung juga mengatakan bahwa eksekusi mati hanya dapat dibatalkan terhadap wanita hamil dan anak dibawah umur 18 tahun. Sementara itu, di kesempatan yang berbeda, yaitu pada 14 April 2015 Jaksa Agung kembali menyatakan bahwa rencana eksekusi mati akan dilaksanakan setelah perhelatan Konferensi Asia Afrika [KAA] di Bandung, 18 – 19 April 2015.


SURAT TERBUKA : Mendesak Polda Sulselbar Untuk Menarik Anggota Brimob Dan Mendorong Upaya Dialog Serta Negosiasi Ulang Guna Mencegah Keberulangan Konflik Sumber Daya Alam (SDA) Antara Warga Dan PT. PN XIV Di Paranglura, Polokembang, Takalar, Sulawesi Selatan
Tgl terbit: Jumat, 17 April 2015
[KontraS] menyayangkan tindakan pengerusakan lahan perkebunan warga di Kelurahan Paranglura, Kecamatan Polongbangkeng, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, oleh pihak PT. PN XIV Takalar, sejak 6 April 2015 lalu, yang diduga turut melibatkan anggota Brimob Polda Sulselbar dalam peristiwa tersebut. Menurut informasi yang kami terima, pengerusakan lahan terjadi pada sore hingga malam hari, sejak tanggal 6 – 11 April 2015. Setidaknya terdapat 4 buldozer Milik PT. PN XIV Takalar yang melakukan pengerusakan lahan perkebunan warga dengan mendapatkan pengawalan langsung dari anggota Brimob Polda Sulselbar setiap harinya. Akibat peristiwa tersebut, sekitar 35 hektar lahan yang ditanami tumbuhan wijen, ubi jalar dan padi oleh warga mengalami kerusakan. Warga juga melaporkan ada satu sapi mati secara tiba-tiba akibat peristiwa tersebut.


Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil Indonesia Mengenai Eksekusi Pancung Terhadap Siti Zaenab, PRT Migran Indonesia di Saudi Arabia
Tgl terbit: Kamis, 16 April 2015
Pelaksanaan eksekusi mati dengan cara pancung yang dilakukan otoritas Saudi Arabia terhadap PRT migran Indonesia asal Bangkalan Jawa Timur, Siti Zaenab pada tanggal 14 April 2015 telah memenggal rasa kemanusiaan dan keadilan. Hukuman mati, bagaimanapun juga adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dimana negara secara langsung memberi keabsahan atas penghilangan nyawa. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya pemerintah Indonesia tidak memiliki legitimasi moral dan politik menggunakan norma hak asasi manusia memprotes eksekusi yang dilakukan otoritas Saudi Arabia. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih menerapkan pidana mati dalam hukum positifnya.


Arab Saudi Eksekusi Mati Siti Zaenab, Pemerintah Harus Tentukan Sikap Tegas Untuk Melindungi Warga Negara Indonesia Lain yang Terancam Dieksekusi
Tgl terbit: Rabu, 15 April 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan sikap Pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan warganya di luar negeri.Saat ini, buruh migran Indonesia bernama Siti Zaenab Bt. Duhri Rupa (46) asal Madura telah dieksekusi mati dengan cara pancung/qishasdi Arab Saudi pada tanggal 14 April 2015 pukul 10.00 waktu setempat.Konsulat Jenderal RI di Jeddah ternyata tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah Saudi dan hanya menerima informasi dari pengacaranya bernama Khudran Al Zahrani bahwa eksekusi telah dilaksanakan.


DUKUNGAN INTERNASIONAL YANG TAK PUTUS UNTUK MUNIR: PERTANGGUNGJAWABAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN TAK LEKANG OLEH TEMPAT DAN WAKTU
Tgl terbit: Sabtu, 11 April 2015
Peristiwa pembunuhan konspiratif terhadap Munir yang terjadi 11 tahun lalu seakan mengendap di tanah air. Penuntasan terhadap kasus ini dibenturkan pada hambatan hukum dan politik. Pelaku utama dalam peristiwa ini justru menjadi salah satu pihak yang memiliki pengaruh besar dalam mengendalikan pemerintahan Jokowi-Kalla.


CATATAN PERWAKILAN NGO DAN KOMUNITAS AGAMA TERHADAP RUU PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA
Tgl terbit: Kamis, 09 April 2015
Perlindungan Umat Beragama saat ini masih dalam tahap penyusunan di Kementerian Agama. Berdasarkan hasi diskusi kami, kami memberikan beberapa catatan yang melingkupi Definisi Operasional Agama, Penyiaran Agama, dan Pendirian Rumah Ibadah.


Pernyataan Bersama:JOKOWI HARUS PRO RAKYAT, SEGERA BATALKAN PENAMBANGAN DAN PABRIK SEMEN DI PEGUNUNGAN KENDENG
Tgl terbit: Kamis, 09 April 2015
Ijin Usaha Pertambangan di kawasan karst pegunungan Kendeng dan Putusan Gubernur Jawa Tengah dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (sekarang menjadi PT. Semen Indonesia) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah merupakan sebuah kebijakan yang keliru.


Pembunuhan Indra Pelani, Bukan Sekedar Kejahatan Biasa
Tgl terbit: Rabu, 08 April 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), bersama dengan Walhi, TUK, KPA, dan Elsam, mendesak sejumlah pihak terkait untuk melakukan pengusutan secara lebih mendalam terhadap peristiwa penganiayaan dan perampasan hak hidup terhadap sdr. Indra Pelani (23), Aktivis organisasi Serikat Petani Tebo (SPT) Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Hilir, Kabupaten Tebo, Jambi, pada 27 Februari 2015 lalu.


Respon KontraSatas Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika :
Mempertanyakan Komitmen Negara-Negara Asia Afrikan dalam Penegakan HAM danDemokrasi.

Tgl terbit: Rabu, 08 April 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan komitmen penegakan HAM dan demokrasi negara-negara kawasan Asia Afrika dalam peringatan 60 tahun KAA mendatang serta inklusifitas masyarakat sipil didalam ruang Konferensi Asia Afrika sendiri. Kami menyadari KAA dibangun dengan semangat anti kolonialisasi dan penentuan nasib sendiri (self determination), serta penghormatan atas Hak Asasi Manusia yang masih relevan dengan situasi Kawasan Asia Afrika kini meskipun dengan konteks yang berbeda, yang oleh karenanya harus ditunjukan oleh negara peserta konferensi pada peringatan KAA tahun ini.


12 Tahun Peristiwa Wamena Berdarah Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan Hentikan Pendekatan Militeristik di Papua
Tgl terbit: Sabtu, 04 April 2015
Bertepatan dengan peringatan 12 tahun terjadinya Tragedi Wamena Berdarah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyatakan kekecewaan atas masih terjadinya impunitas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan masih digunakannya pendekatan militeristik di Papua.


UPDATE TEMUAN TERKAIT DUGAAN REKAYASA KASUS YANG BERUJUNG VONIS MATI TERHADAP YUSMAN TELAUMBANUA DAN RASULA HIA
Tgl terbit: Sabtu, 28 Maret 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam dua minggu terakhir ini telah melakukan pengaduan dan koordinasi dengan lembaga-lembaga negara, terkait penyelesaian dugaan rekayasa kasus terhadap Yusman Telaumbanua dan Rusula Hia. KontraS juga telah menurunkan tim investigasi ke Nusakambangan, Riau, dan Nias untuk mencari fakta tambahan.


Situasi Terkini Sektor Keamanan Indonesia 2015 Serdadu Indonesia: Reorganisasi dan Peran Sosial TNI (Studi kasus Poso dan Batam)
Tgl terbit: Selasa, 24 Maret 2015
Rencana reorganisasi struktur Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah situasi yang amat terkait erat dengan banyak dimensi keamanan nasional dan global yang akhir-akhir ini mendapat perhatian kita semua. KontraS menilai bahwa reorganisasi TNI yang bersifat dinamis merupakan sebuah keniscayaan. Dinamisasi adalah sebuah kunci untuk memajukan organisasi pertahanan dan keamanan. Sebuah organisasi pertahanan yang modern dan profesional seperti TNI layak untuk maju, diimbangi dengan profesionalisme personel, akuntabilitas internal dan relasi antar lembaga pertahanan-keamanan dan lembaga-lembaga negara lainnya.


8 (Delapan) Kelemahan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 2015
Sebuah Catatan Kritis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Tgl terbit: Senin, 23 Maret 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Undang – Undang [RUU] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [KKR] yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional [Prolegnas] 2015. Sejatinya, RUU ini harus dilatarbelakangi keinginan kuat negara dan political will pemerintah yang berpihak kepada kepentingan korban pelanggaran HAM Berat. Sikap kritis ini kami tunjukan karena RUU ini tidak lebih baik dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.


HUT KontraS:
Tujuh belas tahun tumbuh bersama korban dan akan selalu berlipat ganda

Tgl terbit: Jumat, 20 Maret 2015
Jika Albert Einstein menemukan konsep relativitas waktu, maka KontraS sepanjang 17 tahun ini merasakan sebaliknya. Perjuangan bersama para korban pelanggaran HAM masa lalu sejak dari tahun 1998 adalah bentuk perjuangan yang panjang dan berliku. Eforia politik 1998, 2004 dan yang baru saja kita lewati bersama 2014 nampaknya masih belum menunjukkan sebuah perubahan yang hakiki. Namun demikian, KontraS mengakui, hari-hari ini perbincangan seputar hak-hak asasi sudah ramai dilakukan oleh warga yang bergerak, menagih janji negara untuk menghormati, memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Namun tetap, dalam beberapa derajat hidup, perjuangan yang melibatkan kelompok korban pelanggaran HAM masa lalu adalah perjuangan yang sepi dan jauh dari keramaian yang masih dirayakan.


OPINI AKADEMISI DALAM MENOLAK HUKUMAN MATI ANOMALI COFFEE, 7 MARET 2015
Tgl terbit: Kamis, 19 Maret 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama para akademisi angkat bicara membuat pernyataan bersama menolak hukuman mati. Para akademisi yang terusik akibat banyaknya opini pro dan kontra hukuman mati menekankan berbagai isu yang dapat dikaji berdasarkan keahlian mereka.


Proses Hukum Masih Berjalan, Pengamanan Menjelang Eksekusi Mati Gelombang Kedua Berlebihan
Tgl terbit: Kamis, 19 Maret 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mempertanyakan orkestrasi kekuatan bersenjata secara berlebihan menjelang pelaksanaan eksekusi mati gelombang kedua.


Rekayasa Kasus Yang Berujung Pada Vonis Hukuman Mati Terhadap Yusman Telaumbanua dan Rasula Hia
Tgl terbit: Senin, 16 Maret 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menaruh perhatian yang besar terhadap kasus yang dialami oleh Yusman Telaumbanua [16 tahun] dan Rasulah Hia yang saat ini ditahan di Lapas Batu Nusakambangan. Keduanya divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br Haloho di Gunungsitoli, Nias, Sumatera Utara, pada tanggal 24 April 2012. Ketiganya merupakan majikan dari Yusman Telaumbanua yang datang ke Nias untuk membli Tokek.


Kriminalisasi Terhadap Nenek Asyani;
Ketidakadilan bagi Masyarakat Miskin dan Buta Hukum

Tgl terbit: Minggu, 15 Maret 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] memprotes keras kriminalisasi terhadap Nenek Asyani [63 tahun], yang dituduh melakukan pencurian kayu jati milik Perhutani di Situbondo [kronologi terlampir]. Penghukuman terhadap korban yang tidak bersalah dengan alat bukti yang tidak memadai merupakan hal yang sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia, apalagi nenek Asyani telah berusia lanjut.


Desakan Proses Hukum Pembunuhan Terhadap Pembela HAM, Indra Kailani [Aktivis Kelompok Tani Sekato, Tebo, Jambi]
Tgl terbit: Rabu, 04 Maret 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendapatkan informasi mengenai tindakan pemukulan, pengeroyokan dan pembunuhan terhadap Indra Kailani [Korban], usia 23 tahun, warga Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang diduga dilakukan oleh Satuan Pengamanan [Satpam] PT. Wira Karya Sakti [WKS], pada 27 Februari 2015.


Surat Terbuka Mendesak Komnas HAM Melaporkan Hasil Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Proses Hukum Terhadap Pimpinan KPK, Sdr. Bambang Widjojanto
Tgl terbit: Kamis, 26 Februari 2015
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meminta Komnas HAM untuk segera melaporkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam proses hukum terhadap pimpinan KPK priode 2011 – 2015, khususnya terkait dengan proses penangkapan sewenang – wenang terhadap Sdr. Bambang Widjajanto.


Surat Terbuka
Tindaklanjut Laporan Pengaduan Propam Nomor SPSP2/514/II/2015/ BAGYANDUAN tanggal 18 Februari 2015

Tgl terbit: Rabu, 25 Februari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Indonesian Corruption Watch [ICW] meminta Kadiv. Propam Mabes Polri agar segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri terkait penangkapan sewenang-wenang terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto sebagaimana yang telah kami laporkan berdasarkan Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/514/II/2015/Bagyanduan tanggal 18 Februari 2015.


Pembubaran Paksa terhadap Kumpul Korban Pelanggaran HAM 65/66 di Sumatera Barat
Tgl terbit: Minggu, 22 Februari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam terjadinya pembubaran secara paksa acara temu korban 65/66 sekaligus perayaan ulang tahun ke-15 YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966) Sumatera Barat pada hari Minggu, 22 Februari 2015, sekitar pukul 10:30 WIB.


Indonesia Tetap Eksekusi Mati Terpidana Dengan Gangguan Mental, Retno Lakukan Kebohongan Publik
Tgl terbit: Rabu, 18 Februari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menerima Angelita Muxfeldt, sepupu dari terpidana hukuman mati Rodrigo Gularte (warga negara Brasil).


Pernyataan Presiden Joko Widodo perihal Penunjukan Kapolri Baru
Tgl terbit: Rabu, 18 Februari 2015
KontraS mengecam sikap Presiden Joko Widodo yang tidak tegas dibalik penunjukan nama baru calon Kapolri, siang ini (Rabu, 18 Februari 2015). Disatu sisi Joko Widodo memunculkan nama Badroddin Haiti sebagai calon Kapolri menggantikan nama calon Budi Gunawan, tersangka penerima gratifikasi. Namun disisi lain, Joko Widodo tidak menunjukan sikapnya atas berbagai kerusakan hukum lewat kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak Polri terhadap para pimpinan KPK, seperti Bambang Widjoyanto, Abraham Samad dll. Tindakan kriminalisasi tersebut jelas lahir dari kebencian sejumlah oknum didalam Polri dan politisasi dari luar Polri.


Usut Tuntas Dugaan Penculikan dan Penyiksaan oleh Marinir TNI AL di Batam
Tgl terbit: Selasa, 17 Februari 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pengusutan kasus penculikan dan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut (AL) Marinir Batam. KontraS mendapatkan informasi bahwa pada Sabtu, 14 Februari 2015, di Batam, sembilan orang dibawa dari Perumahan Pluto Tanjunguncang dan dua orang lagi dari Bengkong oleh sekelompok orang berpakaian preman yang mengaku berasa dari TNI AL.


SURAT TERBUKA UNTUK KPK ATAS PUTUSAN PRA PERADILAN BUDI GUNAWAN
Tgl terbit: Senin, 16 Februari 2015
Dikabulkannya permohonan pra peradilan Budi Gunawan oleh Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi (16/2/2015) menimbulkan sebuah kekacauan hukum. Putusan yang dibacakan tersebut menjadi pukulan telak bagi KPK dan pemberantasan korupsi karena membatalkan penetapan tersangka dalam kasus korupsi dengan melabrak ketentuan dalam hukum acara (KUHAP) dan UU Kepolisian.


Dilema Hukuman Mati, Grasi, Tata Cara Eksekusi dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 13 Februari 2015
Terdapat beberapa poin dan perihal mendesak terkait dengan masih diterapkannya praktik hukuman mati di Indonesia yang ingin disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).


Undangan Berpartisipasi atas Pengaduan Masyarakat: Melaporkan Kabareskrim atas Tindakan Pelanggaran terhadap Wakil Ketua KPK
Tgl terbit: Jumat, 13 Februari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama Indonesian Corruption Watch [ICW] mengundang partisipasi ibu/bapak sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk ikut serta mengadukan tindakan pelanggaran yang dilakukan Kabareskrim dan anggotanya yang telah melakukan penangkapan terhadap Bambang Widjojanto alias BW [Wakil Ketua KPK] tersebut ke Propam Mabes Polri, dengan tujuan agar Propam Mabes Polri mengevaluasi dan melakukan tindakan penghukuman


Drama Kekerasan TNI dan Polri, Mau Sampai Kapan?
Tgl terbit: Selasa, 10 Februari 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan masih berlangsungnya aksi-aksi kekerasan yang melibatkan dua aktor keamanan TNI dan Polri. Merujuk pada Data Monitoring KontraS, sejak tahun 2005-2014 tidak kurang dari 40 peristiwa bentrokan yang melibatkan TNI versus Polri, dengan total 16 orang meninggal dan 80 orang luka-luka. Berdasarkan informasi yang diperoleh KontraS, 3 anggota Polri yakni Kompol Teuku Arsya Khadafi [anggota Subdit Jatanras Polda Metro Jaya], Kompol Budi Hermanto [Pamen Polri] serta Iptu Rovan dikeroyok oleh anggota POM TNI AL pada hari Jumat, 6 Februari 2015 di Bengkel Café, Kawasan SCBD, Jaksel yang tengah melakukan razia gabungan.


POLRI Di Ujung Tanduk, Jokowi Harus Tegas !!!
Tgl terbit: Jumat, 06 Februari 2015
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras dengan masih dipertahankannya Komjen [Pol] Budi Gunawan, tersangka kasus suap dan gratifikasi pada tahun 2006-2010, sebagai calon Kapolri. Hal ini menimbulkan keraguan kami kepada komitmen Presiden Joko Widodo terhadap upaya pemberantasan korupsi dan reformasi kepolisian. Sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo segera menonaktifkan Budi Gunawan guna memudahkan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai status tersangka Budi Gunawan dalam kasus suap dan gratifikasi tersebut


100 Hari Pertama Jokowi-Kalla: Mau dibawa ke mana hak asasi kita?
Tgl terbit: Selasa, 03 Februari 2015
Dalam seratus hari pertama, Jokowi-Kalla sudah banyak melakukan gebrakan birokrasi yang signifikan untuk mendorong kefektifan demokrasi prosedural. Namun gebrakan apa yang dilakukan mereka untuk menjamin penghormatan, penegakan, dan pemajuan hak asasi di Indonesia?


Gugatan Hukum Ke PHI Serang Sebagai Upaya Kepastian
Atas Pemenuhan Hak-Hak Buruh Kuali Tangerang

Tgl terbit: Jumat, 30 Januari 2015
Upaya menuntut keadilan dan kepastian hukum terus dilakukan oleh puluhan buruh kuali korban penyiksaan, penyekapan dan pelanggaran ketenagakerjaan oleh Yuki Irawan selaku pemilik Usaha Logam di daerah Sepatan, Kab. Tangerang. Sejumlah 44 buruh kuali Usaha Logam melalui kuasa hukum buruh yakni KontraS dan PERADI mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial di Serang guna menuntut adanya penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI


Siaran Pers Bersama
Perpanjangan Izin Ekspor PT. Freeport Indonesia Bukti Negara Lemah
Terhadap Pelaku Pelanggaran Hukum Dan Ham

Tgl terbit: Kamis, 29 Januari 2015
Menjelang genap 100 hari Pemerintahan Jokowi – Kalla, Pemerintah malah menunjukkan ketidakberdayaannya berhadapan dengan PT. Freeport Indonesia. Salah satu korporasi tambang terbesar di Indonesia di mana pada tanggal 23 Januari 2015 lalu, Pemerintah malah mengeluarkan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk perusahaan tambang ini hingga Juli 2015. Fakta dan bukti cukup sudah menjelaskan kepada pemerintah tindakan melawan hukum dan pelanggaran HAM atas kehadirannya sejak 1967 yang menambang di Tembagapura melalui kontrak karya I.


Budi Gunawan Dilantik; Nawacita Jokowi Menjadi Duka Cita
Tgl terbit: Rabu, 28 Januari 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo [Jokowi], yang telah mengabaikan rekemondasi dari TIM 9 [sembilan], terkait dengan akan tetap dilantiknya Sdr. Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia [Kapolri].


PECAT KABARESKRIM BUDI WASESO ATAS PELANGGARAN – PELANGGARAN YANG TERJADI DALAM PENANGKAPAN BW
Tgl terbit: Sabtu, 24 Januari 2015
Dalam kasus penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim [Badan Reserse dan Kriminal] Mabes Polri pada hari Jumat, 23 Januari 2015, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] memastikan bahwa penangkapan secara sewenang-wenang terhadap Bambang Widjajanto [BW] selaku Wakil Ketua KPK adalah pelanggaran terhadap prosedur hukum dan HAM, diantaranya:


Penangkapan Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Mabes Polri adalah tindakan sewenang-wenang dan pukulan balik kepada semangat dan gerakan pemberantasan korupsi.
Tgl terbit: Jumat, 23 Januari 2015
Tindakan penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Mabes Polri adalah tindakan sewenang-wenang dan pukulan balik kepada semangat dan gerakan pemberantasan korupsi.


Usut Tuntas Penembakan Aktifis Anti Korupsi di Madura
Tgl terbit: Selasa, 20 Januari 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam tindakan biadab penembakan terhadap Mahtur Husairi [47 tahun] seorang aktivis anti korupsi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.


MABES TNI Wajib Membuka Dokumen Sidang DKP Kasus Penculikan Penghilangan Paksa 1997/1998
Tgl terbit: Selasa, 20 Januari 2015
Sebagaimana diketahui bahwa pada Agustus 1998, Mabes TNI telah melakukan Sidang Dewan Kehormatan Perwira [DKP] untuk kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Periode 1997-1998. Sidang DKP dibentuk dan dilakukan oleh institusi TNI melalui surat putusan Panglima ABRI No. Skep/533/P/VII/1998, dan telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 Agustus 1998. Keputusan DKP juga telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh institusi TNI melalui Keputusan DKP No. KEP/03/VIII/1998/DKP pada 21 Agustus 1998.


JOKOWI, HUKUMAN MATI BUKAN SOLUSI UNTUK MEMUTUS MATA RANTAI PEREDARAN NARKOBA!
Tgl terbit: Jumat, 16 Januari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras pernyataan publik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung pada hari Kamis (15/01) terkait dengan rencana eksekusi mati terhadap 6 terpidana pada Minggu 18 Januari 2015. Imbauan Jaksa Agung HM. Prasetyo untuk memahami situasi demi menyelamatkan Indonesia dari bahaya narkotika adalah pernyataan sumir, yang tidak patut dikeluarkan oleh seorang pejabat publik sekelas Jaksa Agung.


NEGARA SALAH KAPRAH DALAM MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PEMULIHAN KORBAN LUMPUR LAPINDO
Tgl terbit: Jumat, 09 Januari 2015
Saat ini pemerintah Jokowi telah membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 781 milyar kepada korban semburan lumpur lapindo. Keputusan tersebut diambil setelah PT. Minarak Lapindo Jaya sepakat menjaminkan aset tanah korban yang sudah diganti sebesar Rp. 3,03 triliun kepada pemerintah karena seharusnya perusahaan tersebut memberikan ganti rugi sebesar 3,8 M.


16 Tahun Tragedi Penyiksaan di Gedung KNPI
Korban Menunggu Pengadilan HAM dan KKR Aceh

Tgl terbit: Jumat, 09 Januari 2015
Bertepatan 16 tahun Tragedi Penyiksaan di Gedung KNPI, 9 Januari 2015. KontraS sangat prihatin dengan pemerintah hari ini-yang tidak memiliki kejelasan sikap terhadap penegakan hukum pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, khusus yang terjadi di Aceh.Pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang notabanenya yang berada ditengah-tengah korban di Aceh-juga tidak menunjukkan keberpihakan sungguh-sungguh pada penderitaan para korban Aceh-yang sudah sekian lama menunggu keadilan dan kebenaran.


SURAT TERBUKA
Tunjukan Komitmen: Presiden Penuhi Permohonan Audiensi Korban Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Kamis, 08 Januari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendorong Presiden Joko Widodo untuk membuktikan komitmennya dalam penegakan HAM dengan memenuhi permohonan audiensi bersama perwakilan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. Adapun agenda yang akan dibicarakan dalam audiensi tersebut adalah langkah konkret pemerintahan baru terhadap penyelesaian tujuh (7) kasus pelanggaran HAM berat masa lalu


Langgar Hak atas Informasi: LSF Segera Cabut Pelarangan Pemutaran Film Senyap!
Tgl terbit: Senin, 05 Januari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] sangat menyayangkan dikeluarkannya surat pernyataan oleh Lembaga Sensor Film [LSF] yang menyatakan bahwa film Senyap "DITOLAK SEUTUHNYA" untuk dipertontonkan kepada khalayak umum dan/atau bioskop, dalam surat No. 04/DCP.NAS/TLK/LSF/XII/2014, tertanggal 29 Desember 2014. Adapun surat keputusan tersebut merupakan respon dari pengajuan sensor oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan nomor pendaftaran 400/PSF-NAS/DCP/1/XII/2014 tertanggal 5 Desember 2014.


Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Tgl terbit: Selasa, 23 Desember 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan lambannya proses pengungkapan peristiwa kekerasan yang terjadi di Paniai, Papua pada tanggal 08 Desember 2014, yang mengakibatkan 5 [lima] orang pelajar meninggal dunia akibat luka tembak serta 17 [tujuh belas] orang lainnya mengalami luka – luka.


Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Tgl terbit: Senin, 22 Desember 2014
Sejak 8 November 2013, Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan penyelidikan mengenai pelanggaran HAM di Aceh yang terjadi pada masa Daerah Operasi Militer (1989-1998), paska Daerah Operasi Militer dan sebelum Darurat Militer, sampai dengan masa Darurat Militer (1998-2003). Dari hasil pemantauan dan penyelidikan tersebut disimpulkan adanya dugaan telah terjadi pelanggaran HAM berat pada lima [5] peristiwa, yakni Rumah Geudong di Pidie (1998), Simpang KKA di Aceh Utara (1999), Bumi Flora di Aceh Timur (2001), Timang Gajah di Bener Meriah (2001) dan Jambu Keupok di Aceh Selatan (2003).


Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Tgl terbit: Selasa, 09 Desember 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]mendesak pertanggungjawaban negara [pemerintah] dan aparat keamanan atas aksi brutal berupa pembunuhan kilat [summary killing] dan sewenang sewenang [Extrajudicial killing], serta penganiayaan yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI – Polri terhadap warga sipil di Enaratoli, Paniai, Papua. Tindakan ini mengakibatkan 5 [Lima] pelajar tewas terkena luka tembak dan 17 [Tujuh belas] lainnya mengalami luka-luka


Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Tgl terbit: Selasa, 09 Desember 2014
Perayaan Hari HAM Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2014 masih diwarnai dengan tragedi-tragedi kemanusiaan yang telah mereduksi agenda akuntabilitas negara. Sektor-sektor publik yang layak mendapat sorotan akuntabilitasberdimensi HAM seperti pembangunan, pemerintahan, politik, hukum, etika, bisnis, dan aktivisme masih minim mendapat perhatian pemerintah. Pada catatan HAM kali ini, KontraS secara khusus akan mengangkat agenda akuntabilitas di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo


Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Tgl terbit: Sabtu, 06 Desember 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama korban dan keluarga korban penyiksaan di Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku dan Papua, dalam momentum menjelang Hari Hak Asasi Manusia [HAM] Internasional pada 10 Desember mendatang, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya praktik-praktik penyiksaan serta memberikan pemulihan terhadap para korban.


Perbaiki Bangsa dengan Memperbaiki Masa Lalu, Bukan Melupakannya
Tgl terbit: Kamis, 04 Desember 2014
Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM masa lalu bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan kekecewaan atas pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhi Purdijatno. Dalam merespon penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Tedjo Edhi meminta agar masyarakat tidak lagi melihat kebelakang dan tidak mencari pihak-pihak yang bersalah.


Pemantauan Demo BBM 2014; Pengamanan Demonstrasi Masih Melanggar HAM!
Tgl terbit: Rabu, 03 Desember 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan maraknya peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM dalam sejumlah aksi demonstrasi yang banyak memakan korban dalam merespon kebijakan pemerintah Jokowi-JK terkait kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014 lalu. Kontan hal tersebut bukan hanya menunjukan masih lemahnya akses terhadap saluran-saluran demokrasi, namun juga masih minimnya perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia


Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Tgl terbit: Minggu, 30 November 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam keras pemberian pembebasan bersyarat terhadap Pollycarpus, pelaku pembunuhan aktifis HAM Munir. Kami menilai pemberian pembebasan bersyarat tersebut merupakan sinyal bahaya terhadap penuntasan kasus pembunuhan Munir dan juga perlindungan HAM dalam pemerintahan Jokowi.


Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Tgl terbit: Selasa, 25 November 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang kembali abstain pada saat voting untuk resolusi General Assembly mengenai situasi HAM di Korea Utara yang dilakukan pada 14 November 2014.


Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Tgl terbit: Selasa, 25 November 2014
Menanggapi situasi bentrokan TNI Vs Polri di wilayah hukum Batam yang menewaskan satu anggota TNI Praka JK Marpaung kesatuan Batalyon Yonif 134/TS dan satu warga sipil yang terluka terkena tembakan, kami Koalisi Masyarakat sipil menilai:


Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Tgl terbit: Jumat, 21 November 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Kapolri untuk segera membongkar dan mengusut tuntas serta menghukum para pelaku dari anggota kepolisian yang terlibat dalam praktik tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda NTT.


Bentrok TNI VS Polri; Pimpinan Gagal, Prajurit Membangkang
Tgl terbit: Kamis, 20 November 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan masih berulangnya aksi penyerbuan maupun tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kedua institusi aktor keamanan TNI dan Polri.


Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Tgl terbit: Kamis, 13 November 2014
Kami atas nama mahasiswa menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas mandeknya proses hukum bagi penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dalam peristiwa Semanggi I (13-15 November 1998). Memasuki tahun ke 16 peristiwa tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar bagi Pemerintahan Baru Joko Widodo-Jusuf Kalla (JKW-JK) yang saat ini tengah memimpin Pemerintahan dengan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat salah satunya adalah terhadap Peristiwa Semanggi I. Namun sejauh mana komitmen itu bisa diwujudkan oleh JKW-JK?


Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Tgl terbit: Selasa, 11 November 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar memilih Jaksa Agung yang memiliki integritas, keberanian dan prioritas penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM].


Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Tgl terbit: Kamis, 06 November 2014
Serangkaian tindakan intimidasi dan kekerasan kembali dilakukan oleh aparat negara (Brimob) terhadap petani di Dusun Pakkawa, desa Parang luara, Kec. Polongbangkeng utara, Kab. Takalar sejak 11 Oktober 2014 sampai hari ini. Kejadian ini dikarenakan konflik tanah antara PTPN XIV dan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Pongbangkeng (STP) sejak puluhan tahun lalu tidak juga diselesaikan negara.


Tantangan Kinerja Institusi Polri dalam Pemerintahan Jokowi – JK
Tgl terbit: Selasa, 04 November 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] sangat kecewa dengan penegakan hukum dan HAM yang dilakukan oleh institusi Polri di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, kami menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat terhadap kasus-kasus yang mana proses penyelidikannya tidak menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM sehingga berpotensi mengkriminalisasi masyarakat dan mengaburkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi.


Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Tgl terbit: Rabu, 29 Oktober 2014
KontraS meminta Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk sesegera mungkin memanggil AM Hendropriyono untuk memberikan kesaksian atas peristiwa Talangsari [1989] dan peristiwa pembunuhan Munir [2004].


Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Tgl terbit: Senin, 27 Oktober 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan berulangnya aksi penyerbuan maupun tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan puluhan anggota TNI. Diantaranya, penyerbuan dan kekerasan angggota TNI terhadap petugas Satpam yang bertugas di Pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada hari senin 20 Oktober 2014 sore.


Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Tgl terbit: Senin, 27 Oktober 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritisi terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2015-2018. Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, mewakili wilayah Asia Pasifik bersama tiga negara lainnya yakni India, Bangladesh, dan Qatar. Indonesia mendapatkan suara dukungan sebanyak 152, dibawah India yang mendapat suara terbanyak yakni 162.


Jokowi: Jangan Pilih Pelanggar HAM
Tgl terbit: Sabtu, 25 Oktober 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama dengan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat menolak penunjukan Jenderal TNI [Purn]Wiranto, Jenderal TNI [Purn] Ryamizard Ryacudu menjadi kandidat menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla.


Jokowi; Kabinet Anda Harus Bersih Dari Pelaku Pelanggaran HAM dan Koruptor
Tgl terbit: Rabu, 22 Oktober 2014
standar pemilihan tidak jelas, terutama standar yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia [HAM], kami tidak melihat jejak rekam [track record] HAM menjadi salah satu ukuran dalam pemilihan anggota Kabinet pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla.


Penyusunan Kabinet harus Menggambarkan Kepentingan Rakyat
Tgl terbit: Selasa, 21 Oktober 2014
Kami dari berbagai Organisasi Masyarakat Sipil, KontraS, Konsorsium Pembaruan Agararia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Indonesian Corruption Wacth, Meminta Presiden Terpilih Joko Widodo,


Jokowi Mulai Pamrih
Tgl terbit: Sabtu, 18 Oktober 2014
KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] mengecam sikap Joko Widodo, Presiden terpilih 2014-2019, yang menunjuk Brigadir Jendral Andika Perkasa sebagai Komandan Paspampres [Pasukan Pengaman Presiden]. Andika Perkasa adalah menantu AM Hendropriyono yang merupakan Tim Sukses dan Penasehat Rumah Transisi Joko Widodo.


14 Rekomendasi Penyelesaian Papua Untuk Pemerintahan Jokowi – JK
Tgl terbit: Jumat, 17 Oktober 2014
Kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua terus berulang, pola kekerasan cenderung sama dan berulang; penggunaan pendekatan keamanan yang militeristik, seperti pembakaran, penyisiran ke rumah – rumah warga dengan cara yang intimidatif, diikuti dengan penangkapan, penahanan sewenang – wenang, penyiksaan dan penembakan kilat [diluar prosedur hukum], penggunaan kekuatan [senjata api] secara berlebihan, pembubaran aksi damai disertai kekerasan, penangkapan dan penahanan. Selain itu, masih terjadi stigmatisasi terhadap masyarakat Papua sebagai separatis atau pengacau dan sebagainya, sehingga dianggap layak untuk dikriminalisasikan.


Surat Terbuka: Desakan kepada Komnas HAM terhadap Penanganan Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis oleh FPI dan FUI
Tgl terbit: Kamis, 16 Oktober 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan maraknya isu dikriminatif berlatarbelakang etnis dan keagamaan yang dikeluarkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Jakarta. Sebagaimana yang diberitakan oleh media, dalam beberapa hari terakhir ormas Front Pembela Islam [FPI] dan Forum Umat Islam [FUI] melakukan demonstrasi untuk menolak Basuki Tjahaja Purnama [Ahok] menjadi Gubernur DKI Jakarta.


Pernyataan Wakapolda Metro Jaya tentang Perintah Tembak di Tempat: Cerminan POLRI Tidak Memahami Prosedur Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Rabu, 15 Oktober 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan pernyataan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Sudjarno yang meminta seluruh porsonel reserse Polda Metro Jaya bertindak tegas terhadap pelaku kriminal. Tindakan tegas yang dimaksud termasuk menembak pelaku kejahatan dan perusuh saat aksi demonstrasi.


Hasil Penelusuran KontraS: Senayan Disandera Para Perompak Politik
Tgl terbit: Selasa, 14 Oktober 2014
Berdasarkan hasil penelusuran KontraS terhadap para anggota DPR-RI terpilih periode 2014 – 2019, setidaknya terdapat 242 nama anggota DPR-RI yang memiliki catatan (track record) buruk dan diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran hukum dan HAM sebelum duduk di kursi Senayan


Kepemimpinan Politik adalah Kunci Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 10 Oktober 2014
Dalam rangka memperingati Hari Anti Hukuman Mati Internasional yang jatuh pada hari ini, 10 Oktober, KontraS menyoroti sejumlah persoalan terkait hukuman mati di Indonesia,


Masyarakat Sipil Tolak Bali Democracy Forum
Tgl terbit: Rabu, 08 Oktober 2014
Sebelas organisasi masyarakat sipil yaitu LBH Jakarta, YAPPIKA, PSHK, KontraS, Migrant Care, ICW, PERLUDEM, Transparency International Indonesia, JPPR, ELSAM dan FITRA menolak untuk hadir dan berbicara dalam forum internasional tentang demokrasi; Bali Civil Society Forum 2014.


Catatan Hari TNI Ke – 69: TNI Masih Melanggar HAM dan Menyalahgunakan Kewenangan
Tgl terbit: Senin, 06 Oktober 2014
Pada tanggal 5 Oktober 2014, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengucapkan Selamat Hari TNI [Tentara Nasional Indonesia] ke 69. Bertepatan dengan momentum ulang tahun ini KontraS memberikan sejumlah rekomendasi dan catatan kritis dari perspektif Hak Asasi Manusia [HAM]. Hak Asasi Manusia, dalam UU TNI Nomor 34 tahun 2003 dijadikan salah satu prinsip dalam Jati diri TNI dalam mengembangkan profesionalisme [pasal 2 huruf d] dan HAM menjadi rujukan kepentingan negara yang harus dilindungi oleh TNI [bagian Menimbang huruf d].


Rekomendasi untuk Jokowi dan JK soal Papua
Tgl terbit: Jumat, 03 Oktober 2014
KontraS melalui acara Diskusi Publik Masa Depan Papua dalam Pemerintahan Jokowi – JK pada hari ini [03/10], bertempat di halaman kantor KontraS, meminta agar Pemerintahan Kedepan Jokowi dan Jusuf Kalla, segera membentuk Pengadilan HAM di Papua, Menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM Berat di Wamena dan Wasior, serta memastikan kontrol yang efektif pada TNI, BIN dan Polri di Papua.


Update Informasi Pengumpulan KTP dan Konsolidasi Menolak UU Pemilu Kepala Daerah
Tgl terbit: Kamis, 02 Oktober 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], terhitung sejak hari Jum’at, 26 September 2014, telah membuka akses bagi masyarakat luas yang kecewa terhadap hasil rapat paripurna DPR RI, yang mengesahkan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah melalui DPRD.


49 Tahun Pelanggaran HAM berat 1965-1966; Jokowi - JK Pulihkan Hak Korban
Tgl terbit: Selasa, 30 September 2014
Peristiwa 1965- 1966 adalah salah satu dari peristiwa kelam bangsa Indonesia di masa Orde Baru. Konflik politik dan kekuasaan yang terjadi saat itu ditangani dengan operasi keamanan dan ketertiban yang melampaui batas - batas hukum, nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.


Pengesahan RUU Pilkada: Demokrasi Kembali ke Titik Nol!
Tgl terbit: Jumat, 26 September 2014
Kemunduran terhadap demokrasi yang selama ini telah terbangun di Indonesia kembali terjadi setelah dini hari tadi (26/09), Ketua DPR RI akhirnya mengesahkan RUU PILKADA [Pemilihan Kepala Daerah], memutuskan PILKADA kembali dipilih oleh DPRD. Dari total 361 suara, opsi PILKADA langsung hanya memperoleh 135 suara, sedangkan 226 suara mendukung PILKADA melalui DPRD.


Usut Tuntas Kasus Penimbunan BBM dan Peristiwa Bentrokan antara Anggota Brimob Polri dan Anggota TNI di Kepulauan Riau
Tgl terbit: Selasa, 23 September 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan aksi brutalitas [penyalahgunaan kekuatan – senjata api] yang disertai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Brimob Polda Kepulauan Riau terhadap 4 [empat] orang anggota prajurit TNI AD Yonif 134/TS [Praka Eka Basri, Pratu Eko, Pratu Ari dan Pratu Hari] pada Minggu malam 21 September 2014 di Batam, Kepulauan Riau.


Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Penghuni Rumah Negara oleh PT. KAI (Kereta Api Indonesia)
Tgl terbit: Selasa, 23 September 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama warga penghuni rumah negara wilayah Jatibaru, Gambir, Jakarta Pusat mendesak PT. KAI untuk menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap warga penghuni rumah negara wilayah Jatibaru, Gambir, Jakarta Pusat.


Peluncuran Koin Peduli untuk Pembetukan Pengadilan HAM Ad Hoc
Tgl terbit: Sabtu, 20 September 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan keprihatinan atas pernyataan Andi Widjajanto, Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kall (JKW-JK), mengenai tidak mungkinnya Pengadilan HAM Ad Hoc dilaksanakan dalam waktu dekat nanti


HENTIKAN KRIMINALISASI DAN BERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP KERJA – KERJA PEMBELA HAM DI PAPUA
Tgl terbit: Jumat, 19 September 2014
Nasional Papua Solidaritas [Napas], Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], dan Komite Persiapan Federasi Mahasiswa Kerakyatan (KP-FMK) menyayangkan sikap institusi POLRI, khususnya Kepolisian Daerah Papua dalam menangani kasus yang berkaitan dengan pembela HAM.


Desakan Penyidikan Atas Kekerasan dan Penganiayaan Terhadap Pembela HAM Sdri. Anum Siregar
Tgl terbit: Kamis, 18 September 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Kapolda Papua untuk segera melakukan penyidikan atas tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap Pembela HAM, Sdr Anum Siregar di Wamena Kapolda juga harus dapat membongkar motif dibalik tindakan kekerasan dan penganiayaaan terhadap Sdr. Anum yang merupakan pembela HAM yang selama ini aktif melakukan pembelaan hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua.


TUNDA PEMBAHASAN RUU ADVOKAT
Tgl terbit: Rabu, 17 September 2014
PSHK dan KontraS mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat yang saat ini sedang dibahas. Satu tahun lebih sudah berlalu sejak Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 12 Juli 2013, menyepakati RUU Advokat sebagai RUU usul inisiatif DPR. RUU tersebut dimaksudkan sebagai RUU pengganti UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).


30 Tahun Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984: Jokowi Jangan Ulangi Ingkar Janji S
Tgl terbit: Jumat, 12 September 2014
Kami, korban dan keluarga korban dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam peristiwa Tanjung Priok 1984 bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyatakan kekecewaan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] yang tidak dapat menepati janjinya untuknya menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 dan peristiwa – peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya secara berkeadilan, sebagaimana diantaranya dijanjikan Presiden SBY dalam pertemuan dengan perwakilan korban pada 26 Maret 2014.


RUU Pilkada, Hak Memilih setiap Warganegara tidak bisa diwakili
Tgl terbit: Kamis, 11 September 2014
Kami dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Bersih 2014, menolak disahkannya RUU Pilkada oleh DPR RI. Kami menemukan sejumlah masalah didalam RUU tersebut sebagaimana dijelaskan dibawah ini;


Mempertanyakan Kesiapan Ketahanan dan Keamanan Nasional dari Ancaman Penyakit Endemik
Tgl terbit: Rabu, 10 September 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], selaku organisasi Hak Asasi Manusia [HAM], menaruh perhatian yang sangat besar terhadap maraknya penyebaran penyakit endemik berupa virus ebola, yang akhir-akhir ini sebaran dan jumlah penderitanya sudah sangat mengkhawatirkan di beberapa negara.


10 tahun Wafatnya Munir: Menggugat Negara Menuntaskan Kasus Munir
Tgl terbit: Jumat, 05 September 2014
Pemerintahan SBY harus segera membuka Laporan Tim Pencari Fakta Pembunuhan Munir. 10 tahun kasus Munir berlalu, hingga kini belum juga terkuak. Divonisnya 3 orang yang terlibat tidak cukup membuka atau menarik tanggung jawab orang-orang dilevel tertinggi sebagai otak atau dalang pelaku pembunuhan Munir.


Usulan Program Prioritas Pemerintahan Jokowi-JK - Memfasilitasi Hak Petisi Melalui Kanal Aspirasi
Tgl terbit: Jumat, 05 September 2014
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang peduli terhadap pembangunan partisipasi publik mendesak Presiden terpilih Joko Widodo memfasilitasi Hak Petisi dengan cara melegitimasi kanal aspirasi warga. Kanal ini diperlukan untuk menampung antusias publik berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu, kanal ini memiliki fungsi untuk mengimbangi potensi oligarki partai politik dan elit.


Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil - 8 Prioritas Kabinet Jokowi-JK
Tgl terbit: Selasa, 02 September 2014
Akuntabilitas Tim Transisi; Secara normatif, keberadaan tim ini adalah sesuatu hal yang positif karena berorintasi pada program (program based orientation). Namun prasyarat untuk membangun perbaikan tentu harus diawali dengan akuntabilitas khususnya dari sisi pendanaan. Prinsip dasar yang harus diimplementasikan Jokowi-JK dalam membangun transisi kultur pemerintahan baru dapat dimulai dari transparansi pendanaan tim transisi tersebut kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga, untuk mengoperasionalkan sebuah tim


Mas Joko, Berani Nggak?
Tgl terbit: Minggu, 31 Agustus 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Joko Widodo dan M Jusuf Kalla, sebagai Presiden terpilih untuk periode 2014-2019. Selanjutnya kami memberikan masukan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih perihal penyelesaian atas berbagai peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang hingga kini belum diselesaikan.


Polda DIY Gagal Memidiasi, Florence tak Layak Ditahan dan Harus Dibebaskan!
Tgl terbit: Minggu, 31 Agustus 2014
Koalisi Masyarakat Sipil (KontraS, ICJR, SafeNet, PSHK, LBH Pers, ELSAM, LBH Jakarta, YLBHI, ICT Watch, ICW, Pil-Net, PBHI, ILRC, Arus Pelangi, MAPPI, LeiP, ILR ) mengecam tindakan Polda DIY yang menahan Florence Sihombing, seorang netizen dan mahasiswi yang menempuh pendidikan Notariat di Yogya, telah ditahan oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 29 Agustus 2014 pukul 14:00 WIB.


Surat Terbuka Korban Pelanggaran HAM Berat kepada Presiden Terpilih Republik Indonesia 2014-2019, Ir. H. Joko Widodo
Tgl terbit: Kamis, 28 Agustus 2014
Kami, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Joko Widodo dan Bapak Muhamad Jusuf Kalla [JKW-JK] sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum [Pemilu] 2014.


Bebaskan Adrianus Meliala dari Tuduhan Pidana atas Dasar Kerja Kompolnas
Tgl terbit: Rabu, 27 Agustus 2014
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam tindakan Kapolri Jenderal Sutarman yang melaporkan dan memanggil Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala atas tuduhan tindakan menghina penguasa atau badan umum, pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 207, 310 dan/atau 311 KUHP.


Sepuluh Tahun SBY HAM tidak Bermakna, Pelajaran Penting untuk Jokowi
Tgl terbit: Minggu, 24 Agustus 2014
Berdasarkan pengalaman kerja KontraS dan isu yang jadi perhatian kerja KontraS, selama 10 tahun SBY berkuasa kami mencatat; Dimasa pemerintahan SBY hal positif terjadi, seperti, komunikasi dalam upaya pencarian keadilan pernah atau bisa terjadi. Pada masa SBY ada keleluasaan dalam mengembangkan ekspresi. Sementara, hal negatif yang terjadi dimasa SBY bisa dikategorikan kedalam beberapa hal


Lagi! Peradilan Militer Diskriminatif Terhadap Korban Sipil; Rekayasa Tindak Pidana Kasus Penganiayaan Berat Petani Suku Anak Dalam
Tgl terbit: Selasa, 19 Agustus 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Sawit Watch memprotes keras dugaan rekayasa tindak pidana dalam penyelidikan, penyidikan Denpom II/2 Jambi, tuntutan Oditur Militer 1-04 Palembang, dan putusan ringan Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam No Perkara : 98-K/PM 1-04/AD/VI/2014;


Lindungi Masyarakat Sipil Papua; Minimalisir Penggunaan Kekuatan Berujung Kekerasan dan Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Sabtu, 16 Agustus 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Negara untuk secara sungguh - sungguh memastikan dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak – hak sipil politik masyakat Papua. Operasi dan/atau apapun kebijakan atas nama keamanan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI dan Polri harus tetap memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia yang telah dijamin sejumlah perundang – undangan dan aturan hukum yang ada.


KPK TIDAK TEGAS KEPADA TNI! Memberantas korupsi tidak cukup sekedar wacana atau melahirkan piagam-
Tgl terbit: Sabtu, 16 Agustus 2014
Dalam konteks korupsi tidak ada istilah korupsi sipil dan korupsi militer. Juga tidak pembagian kerugian sipil dan kerugian TNI. Idealnya kesemuanya dalam posisi yang sama, korupsi yang terjadi dilingkungan sipil dan TNI tetap harus diperlakukan yang sama dan dijerat dengan regulasi yang sama yaitu dengan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi. Begitu juga soal kerugian yang timbul dari korupsi, semuanya harus dianggap sebagai kerugian negara dan bukan dibatasi pada kerugian sipil atau TNI.


Indonesia: Minimnya kebenaran, keadilan, dan reparasi di Aceh atas pelanggaran HAM masa lalu mengecilkan proses perdamaian
Tgl terbit: Jumat, 15 Agustus 2014
Sembilan tahun setelah perjanjian damai Helsinki 2005 ditandatangani untuk mengakhiri konflik 29 tahun di Aceh, Amnesty International dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bergabung dengan para korban konflik dan keluarga mereka untuk menyerukan kembali kepada pihak berwenang untuk memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi penuh atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah terjadi, termasuk dengan membentuk sebuah komisi kebenaran di Aceh yang bekerja sesuai dengan hukum dan standar internasional.


Mendorong Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih; Membentuk Komite Kepresidenan Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Tgl terbit: Jumat, 15 Agustus 2014
Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus membayar janjinya untuk tuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi dimasa lalu. Sebagaimana dalam Visi & Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden [Capres dan Cawapres] yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pasangan Joko Widodo dan Muhamad Jusuf Kalla [JKW-JK] menyampaikan akan menyelesaikan kasus-kasus atau peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM] yang berat yang terjadi di masa lalu [Orde Baru], sebagai berikut;


Penanganan Bentrok Maluku: Pengerahan Perbantuan Pasukan TNI [Belum] Tepat
Tgl terbit: Minggu, 10 Agustus 2014
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menilai tindakan pengerahan anggota TNI untuk mengatasi konflik horizontal yang terjadi di Maluku merupakan kebijakan yang tidak tepat.


16 Tahun Pencabutan Status Daerah Operasi Militer di Aceh Keadilan Bagi Korban dan Pengungkapan Kebenaran Masih Nihil
Tgl terbit: Kamis, 07 Agustus 2014
Hari ini tepat 16 (enam belas) tahun dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Provinsi Aceh (7 Agustus 1998). Sepanjang DOM diberlakukan terdapat banyak pelanggaran terhadap warga sipil dalam bentuk penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, Penculikan, Penghilangan Orang Secara Paksa, Penyiksaan, Pengusiran Paksa, pengrusakan rumah dan properti, kekerasan seksual, penembakan hingga pembunuhan yang mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Aceh. Namun kami menyayangkan bahwa proses pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban masih diabaikan oleh Pemerintah.


Hasil Seleksi Peserta SeHAMA Angkatan ke VI 2014
Tgl terbit: Senin, 04 Agustus 2014
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah lulus seleksi SeHAMA VI 2014. Selanjutnya peserta akan segera dihubungi via email dan telepon oleh panitia SeHAMA VI terkait persiapan untuk mengikuti Sehama 2014.


Monas masih menjadi wilayah Rentan Kekerasan oleh TNI
Tgl terbit: Minggu, 27 Juli 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS ] mendesak Panglima TNI dan/atau Pomdan Jaya untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap Iqbal, seorang pengamen di wilayah Monumen Nasional [Monas] yang diduga dilakukan oleh dua orang dari anggota TNI dan dua masyarakat sipil pada tanggal 21 Juli 2014. Akibatnya, korban mengalami luka di tiga titik pada kepala bagian belakang serta mata bagian kiri bengkak dan memerah.


Rekomendasi untuk Joko Widodo dan Jusuf Kala untuk Pemerintahan Indonesia 2014-2019
Tgl terbit: Rabu, 23 Juli 2014
Kami dari berbagai organisasi masyarakat sipil, mengucapkan selamat kepada Sdr. Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla, untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Kami mengingatkan kepada Sdr Jokowi dan Jusuf Kalla, bahwa kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan rakyat atau publik luas, dengan segala harapan, kesabaran atas penderitaan dan imajinasi untuk Indonesia yang lebih baik,


MAHKAMAH KONSTITUSI HARUS MENJAGA DEMOKRASI
Tgl terbit: Senin, 21 Juli 2014
Proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) akan segera berakhir. Pada tanggal 22 Juli 2014 dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil penghitungan suara akhir dari masing-masing kandidat Capres Cawapres yaitu Prabowo-Hatta Rajasa dan Joko Widodo- Jusuf Kalla.


USUT TUNTAS KORUPSI DI KARAWANG TERKAIT PERAMPASAN TANAH OLEH PT. SAMP/AGUNG PODOMORO LAND
Tgl terbit: Kamis, 2014 Juli 2014
Kamis hingga Jumat (17-18/07/2014) telah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rumah Dinas Bupati Karawang dan salah satu pusat perbelanjaan di Karawang. Hasil OTT tersebut adalah penangkapan terhadap Ade Swara (Bupati Karawang), Nur Latifah (Istri Bupati Karawang), Aking Saputra (Perwakilan PT. Agung Podomoro Land di Karawang), Rajen Diren (Perwakilan PT. Agung Podomoro Land di Karawang), Nana (Kepala Desa Cilamaya) dan tiga orang lainnya.


Perlawanan Putusan Penetapan PTUN atas Gugatan Tehadap KPU: Keputusan KPU Mengabaikan Jejak Rekam Dugaan Pelanggaran HAM Capres Cawapres
Tgl terbit: Kamis, 17 Juli 2014
Koalisi Gerakan Melawan Lupa;Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan [Imparsial], Setara Institute dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia [PBHI] mengajukan perlawanan atas Penetapan Dismissal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)


KPK Harus Tindak Lanjuti Dugaan Politik Uang Paska Pilpres 2014
Tgl terbit: Selasa, 15 Juli 2014
Sejumlah Organisasi Masyrakat Sipil pada 15 Juli 2014 beraudiensi dengan KPK. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan sejumlah catatam dan dugaan pelanggaran pidana terkait dengan penghitungan suara.


Surat Terbuka: Desakan Kepada Pemerintah Indonesia untuk Membentuk Tim Pencari Fakta di Palestina
Tgl terbit: Kamis, 10 Juli 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengutuk brutalitas serangan udara yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Palestina. Hanya dalam dua hari, pemboman telah mengakibatkan kematian 53 warga Palestina, yang 12 di antaranya adalah anak-anak dan lebih dari 340 orang terluka.


Merespon Proses dan Hasil Perhitungan Cepat Pemilihan Presiden [Pilpres] 9 Juli 2014 Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan:
Tgl terbit: Kamis, 10 Juli 2014
Menolak segala upaya dan tindakan yang mengarahkan pada situasi ‘rusuh’ dan kekerasan. Dalam hal ini siapa yang mengarahkan pada situasi rusuh maka yang bersangkutan merupakan pihak yang anti demokrasi.


Pilpres Berpihak dan Curang
Tgl terbit: Selasa, 08 Juli 2014
KontraS khawatir bahwa proses Pilpres 2014 yang berpotensi dilaksanakan dengan curang, berat sebelah dan tidak menghormati aspek hukum. Hal ini teridentifikasi dari 1) Keberpihakan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono; 2) Mobilisasi instrumen negara; 3) Fitnah dan kekerasan; dan 4) Pelanggaran Pemilu.


Deklarasi Pemilu Damai, Menolak Intimidasi dan Kecurangan
Tgl terbit: Selasa, 08 Juli 2014
Masa kampanye pemilihan Presiden 2014 yang banyak menguras energi dan menyita perhatian masyarakat telah berakhir. Kini, tahapan agenda politik tengah memasuki masa tenang dan akan berlanjut dengan proses pemilihan Presiden pada tanggal 09 Juli nanti.


KPU Tidak Dapat Menjelaskan dan Mempertanggungjawabkan Masukan Publik Tentang Hak Asasi Manusia [HAM]
Tgl terbit: Senin, 07 Juli 2014
Pada 9 Juni 2014, Koalisi Gerakan Melawan Lupa telah mengadukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) melalui Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Presiden Tahun 2014.


Putusan Atas Gugatan Koalisi Gerakan Melawan Lupa Terhadap KPU Hakim Salah Menerapkan Hukum
Tgl terbit: Sabtu, 05 Juli 2014
Koalisi Gerakan Melawan Lupa menyatakan tidak sepandapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN] Jakarta Timur yang telah memutuskan bahwa gugatan Para Pergugat [PBHI, KontraS, Imparsial dan Setara Institut] terhadap Komisi Pemilihan Umum [KPU] Tidak Diterima.


Menggugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; KPU Sengaja Abai dan Tidak Cermat Terhadap Jejak Rekam Capres [Pelanggar HAM]
Tgl terbit: Jumat, 04 Juli 2014
Koalisi Gerakan Melawan Lupa telah mengajukan gugatan hukum terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia [KPU RI] melalui Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara [PTUN] atas Keputusan KPU RI yang telah meloloskan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia melalui Keputusan KPU No 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Nomor 454/KPTS/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan nomer register perkara: 129/G/2014/PTUN-JKT.


Catatan KontraS terhadap Kinerja POLRI Hari Bhayangkara POLRI ke – 68 :Akuntabilitas POLRI Rendah, Pencari Keadilan Meningkat
Tgl terbit: Selasa, 01 Juli 2014
Bertepatan dengan hari Bhayangkara Polri ke – 68, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], kembali memberikan catatan, secara khusus terkait akuntabilitas Kepolisian Republik Indonesia [POLRI] sebagai aparat negara yang memiliki tugas dan fungsi pokok sebagaimana di atur oleh UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13:


RAMADHAN KELAM BAGI AHMADIYAH
Tgl terbit: Minggu, 29 Juni 2014
Memasuki bulan suci Ramadhan 1435 Hijriah, kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tercederai. Pemerintah yang seharusnya melindungi dan memastikan kehidupan beragama dan berkeyakinan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila, malah menjadi aktor utama yang melanggar konstitusi


Mendesak Proses Hukum yang Akuntabel dan Transparan terhadap Anggota TNI Pelaku Pembakaran Juru Parkir Di Stasiun Gambir
Tgl terbit: Jumat, 27 Juni 2014
Aliansi Masyarakat Sipil Aceh di Jakarta bersama Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengecam keras tindakan brutal dan biadab yang dilakukan oleh Pratu Heri Ardiansyah, anggota Puspom TNI AD, yang secara terencana melakukan upaya pembunuhan dengan cara menyiram bensin dan membakar tubuh Tengku Yusri, juru parkir dikawasan Gambir, pada 24 Juni 2014.


Menggugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia: Pelanggar HAM Lolos Sebagai Capres 2014, Tanda KPU Sewenang-Wenang dan Tak Cermat
Tgl terbit: Kamis, 26 Juni 2014
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Keputusan KPU No 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah meloloskan H. Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia. Dengan lolosnya Capres yang masih memiliki rekam jejak buruk dalam berbagai peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat masa lalu merupakan sebuah kemunduran dalam Negara hukum dan demokrasi.


PRAKTIK PENYIKSAAN DI INDONESIA: ANGKA PENYIKSAAN MENINGKAT, AKTOR SEMAKIN MELUAS: Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia Juni 2013 – Juni 2014
Tgl terbit: Kamis, 26 Juni 2014
Dalam rangka memperingati Hari Dukungan Internasional Untuk Korban Penyiksaan [juga dikenal sebagai Hari Anti Penyiksaan] yang jatuh pada setiap tanggal 26 Juni, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengeluarkan laporan tahunan berjudul Penyiksaan: Angka Penyiksaan Meningkat, Aktor Semakin Meluas. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pendokumentasian, baik melalui pemantauan, monitoring media maupun pengaduan yang KontraS terima dari korban maupun keluarga korban.


TINDAKAN EKSEKUSI PAKSA OLEH APARAT POLISI TERHADAP LAHAN PETANI DI KARAWANG AKAN MELENYAPKAN LUMBUNG PADI NASIONAL
Tgl terbit: Selasa, 24 Juni 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], Konsorsium Pembaharuan Agraria [KPA] dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [WALHI] menyesalkan tindakan aparat keamanan [Brimob Mabes Polri, Polda Jawa Barat, Polres Karawang] yang mengedepankan tindakan represif dalam pengamanan eksekusi lahan yang akan dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Karawang di Kecamatan Telukjambe Barat, Rembang, Karawang, Jawa Barat, pada hari Selasa 24 Juni 2014.


Pembukaan Pendaftaran Sekolah Hak Asasi Manusia (SeHAMA) 2014:Memperkuat Peran Pemuda dalam Mendorong Pemajuan HAM dan Demokrasi di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 2014 Juni 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), tahun ini kembali mengadakan SeHAMA (Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa) yang ke – VI, sejak pertama kali dilaksanakan pada 2008, tahun ini SeHAMA mengusung tema: Memperkuat Peran Pemuda dalam Mendorong Kemajuan HAM dan Demokrasi di Indonesia.


Tindakan Pembubaran Paksa Aksi Damai, Penganiayaan, Penangkapan Sewenang-Wenang Terhadap Warga Desa Pegunungan Kendeng oleh Aparat Polres Rembang Merendahkan Martabat Manusia
Tgl terbit: Rabu, 18 Juni 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan brutalitas aparat Polres Rembang, Jawa Tengah dalam merespon kegiatan aksi damai warga desa Pegunungan Kendeng, Rembang.


Rentetan Pelanggaran HAM Berat 1997-1998: Fakta Makin Jelas, Proses Hukum Tetap Buram
Tgl terbit: Sabtu, 14 Juni 2014
Salah satu berkah dari proses kampanye Pilpres 2014 adalah makin terkuaknya berbagai catatan negatif para Capres. Salah satunya adalah soal Prabowo Soebianto, salah satu Capres 2014, atas dugaan berbagai kasus pelanggaran HAM dimasa lalu. Namun kami, dari Gerakan Melawan Lupa (GML) mengecam buruknya respon dan upaya-upaya manipulatif berbagai keterangan dan proses hukum yang mandek.


Alm. HM. Soeharto Tidak Layak Menjadi Pahlawan Nasional: Para Kroni Harus Bertanggungjawab di Muka Hukum
Tgl terbit: Kamis, 12 Juni 2014
Janji politik dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Hatta Rajasa, jika terpilih, akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Alm. HM. Soeharto, adalah pelecehan dan pelanggaran nyata terhadap UUD 1945.


Debat Tahap PertamaCapres dan Cawapres: KPU dan Para Kandidat Tidak Memiliki Itikad Membangun Negara yang Beralaskan HAM
Tgl terbit: Selasa, 10 Juni 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), memiliki beberapa catatan kritis terkait pelaksanaan debat Calon Presiden (Capres), dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), tahap pertama yang dilaksanakan pada 9 Juni 2014 di Balai Sarbini Jakarta.


Janji Politik Memberi Pahlawan Kepada Alm. Soeharto Adalah Upaya Melanggengkan Impunitas dan Menyempurnakan Kembalinya Rezim Orde Baru
Tgl terbit: Minggu, 08 Juni 2014
Ditengah proses kampanye Pemilu 2014, Prabowo Subianto berjanji akan memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto jika dia menjadi Presiden nanti. Sikap Prabowo itu kembali dipertegas Partai Gerindra, melalui Fadli Zon [4 Juni 2014], yang menyatakan pentingnya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan.


KPU Mengabaikan Kepentingan Hak Asasi Manusia Warga Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2014-2019
Tgl terbit: Kamis, 05 Juni 2014
Koalisi Melawan Lupa, Koalisi Bersih 2014 bersama dengan Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Untuk Keadilan [JSKK], Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan [Sobat KBB], Paguyuban Petani Tanah Pangonan Bogor [Bani Tansagor] menilai bahwa KPU telah mengabaikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia warga negara pada penyelenggaraan pemilihan presiden 2014-2019 dengan tidak memasukan materi Hak Asasi Manusia dalam debat Capres dan Cawapres yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2014 – 5 Juli 2014.


Masukan Untuk MPR RI: Hentikan Obstruction of Justice Terhadap Penyelesaian Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997 1998
Tgl terbit: Minggu, 01 Juni 2014
Kami Koalisi Melawan Lupa yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil memandang penting kembali mendesak Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia [MPR RI] untuk mengambil langkah – langkah konstitusional dalam menyikapi pembangkangan hukum [obstruction of justice] yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan kasus – kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk penyelesaian peristiwa penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998.


Tangkap dan Adili Pelaku Intoleran Terhadap Kelompok Minoritas di Yogyakarta
Tgl terbit: Sabtu, 31 Mei 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Kapolri untuk menindak tegas para pelaku intoleran yang telah melakukan aksi penyerangan terhadap para jemaat yang tengah melakukan ibadah Doa Rosario di Kompleks STY YKPN Ngalik, Sleman – Yogyakarta.


Pentingnya memasukan Penegakan Hak Asasi Manusia sebagai materi dalam Debat Capres dan Cawapres 2014-2019
Tgl terbit: Jumat, 30 Mei 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], meminta kepada KPU agar memasukan Penegakan Hak Asasi Manusia [HAM] kedalam materi debat calon presiden [capres] dan calon wakil presiden [cawapres] periode 2014-2019.


Kritik Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB terhadap Kebijakan Pembangunan Pemerintah RI
Tgl terbit: Jumat, 30 Mei 2014
KontraS, HuMa, Walhi dan Sawitwatch menyambut baik terbitnyarekomendasi dan kritikdariKomite Ekonomi, Sosial dan Budaya(The Committee on Economic, Social and Cultural Rights) PBB terhadap kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia yang belum melakukan pendekatan HAM, baik dalam kebijakan maupun implementasinya.Pada 23 Mei 2014,


Tinggalkan Industri Tambang dan Migas, Kuatkan Identitas Maritim dan Agraris
Tgl terbit: Kamis, 29 Mei 2014
Selama tahun Politik 2014, isu tambang dan energi kembali menjadi sorotan dan mendapatkan porsi yang besar baik dalam pemberitaan media ataupun sebagai barang dagangan Parpol dan politisi. Dua koalisi yang dibentuk untuk mengusung Capres berlomba-lomba menawarkan program kedaulatan tambang dan energi di Indonesia.


PETISI TOKOH-TOKOH MASYARAKAT 16 TAHUN REFORMASI Reformasi Diwarnai Impunitas dan Demokrasi Terancam oleh Penjahat HAM"
Tgl terbit: Minggu, 18 Mei 2014
Reformasi yang bergulir sejak 1998 akan genap berusia 16 tahun pada 21 Mei 2014. Namun demikian, reformasi sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi harapan rakyat, seperti yang dicanangkan di awal reformasi. Hingga kini, masalah hak asasi manusia masih memperlihatkan catatan buruk.


11 Tahun Peristiwa Jamboe Kepok dan Pemberlakuan Status Darurat Militer di Aceh
Tgl terbit: Sabtu, 17 Mei 2014
Peristiwa Jamboe Kepok (17 Mei 2003) dan Penerapan Pemberlakuan Darurat Militer (DM) sepanjang 18 Mei 2003-18 Mei 2005 di Provinsi Aceh telah memasuki tahun ke-11. Peristiwa Jamboe Kepok dan peristiwa pelanggaran HAM akibat dari kebijakan negara melalui DM hingga kini masih menyisakan luka yang mendalam bagi korban karena tidak ada akuntabilitas negara untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui Komisi Kebenaran dan Pengadilan HAM sebagaimana amanat dari Nota Kesepahaman Damai/MoU antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).


Pemilu Tanpa Perlindungan HAM: Laporan Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kekerasan Menjelang Pemilu 2014
Tgl terbit: Sabtu, 17 Mei 2014
KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] mengucapkan selamat atas terselenggaranya Pemilu 2014. Namun demikian, dibalik pesta demokrasi itu, KontraS menyayangkan masih minimnya perlidungan dan pemenuhan hak asasi manusia, baik yang terjadi menjelang maupun pada hari pemilihan, 9 April 2014. Tindakan tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak hidup, luka fisik, kerugian materil dan immateril.


Lagi, Indonesia masuk dalam Catatan Buruk HAM di Dunia
Tgl terbit: Kamis, 15 Mei 2014
KontraS dan berbagai kelompok Minoritas dan Rentan menyayangkan performa Indonesia yang masih buruk dalam menjamin kebebasan untuk berkumpul secara damai dan hak untuk berserikat. Hal ini secara tegas termuat dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13 Mei 2014 yang disusun oleh Pelapor Khusus PBB tentang Hak untuk Berkumpul secara Damai dan Hak untuk Berserikat, Maina Kiai.


Brutalitas Anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat
Tgl terbit: Rabu, 14 Mei 2014
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), JakMania (supporter Persija) bersama korban mengecam brutalitas dan menyayangkan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh Polda Jabar, Polres Karawang, Polres Purwakarta dan Polres Bekasi dalam melakukan pengamanan terhadap pendukung Persija di kilometer 66 tol Cipularang.


Tangkap dan Adili Penjahat HAM
Tgl terbit: Selasa, 13 Mei 2014
Ironis, sekaligus lelucon. Bagaimana tidak menjadi ironi dan lelucon, apabila dalam kurun waktu lebih dari 32 tahun kekuasaan Orde Baru dipimpin oleh Jenderal yang berlumuran darah ratusan hingga jutaan manusia Indonesia.


Jaksa Agung Segera Temukan 13 Orang yang Diculik dengan Memanggil Prabowo Subianto dan Kivlan Zein serta Tuntaskan Semua Kasus Pelanggaran HAM Berat
Tgl terbit: Selasa, 13 Mei 2014
Proses pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat tahun 1998 memunculkan perkembangan penting. Prabowo Subianto, yang diduga kuat terlibat dalam penculikan aktivis 1997-1998, menyatakan siap untuk memberikan klarifikasi. Di pihak lain, ada pernyataan Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Kostrad, dalam satu acara di televisi menyatakan dirinya tahu keberadaan ke-13 aktifis yang hingga kini masih hilang.


Napak Tilas 16 Tahun Tragedi Mei 1998; Doa Untuk Korban, Harapan Atas Kebenaran, Keadilan dan Stop Keberulangan
Tgl terbit: Selasa, 13 Mei 2014
Hari ini 16 tahun Peristiwa Kerusuhan 13-14 Mei 1998 kami kembali melalukan napak tilas pada situs-situs kekerasan tragedi 13-14 Mei 1998. Napak Tilas ini adalah cara kami untuk mengenang dan mendoakan sanak saudara kami dan semua warga negara Indonesia yang menjadi korban tragedi 13-14 Mei 1998.


Gerakan Melawan Lupa Peresmian Mural Prasasti Tragedi Trisakti & Mei 1998
Tgl terbit: Senin, 12 Mei 2014
Hari ini tepat 16 (enam belas) Tahun Peristiwa Penembakan Mahasiswa di depan Universitas Trisakti (12 Mei 1998) oleh aparat (ABRI dan Polri). Tuntutan reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa direspon secara represif oleh aparat dengan melakukan penembakan ke arah kampus sehingga mengakibatkan 4 (empat) mahasiswa Trisakti meninggal : Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan, Hery Hartanto dan Hendriawan Sie serta ratusan lainnya mengalami luka-luka.


Presiden Harus Segera Menemukan 13 Orang yang Diculik dan Membentuk Pengadilan HAM Ad-hoc
Tgl terbit: Senin, 12 Mei 2014
Proses pengungkapan kasus penghilangan orang (penculikan) tahun 1997-1998 menunjukkan perkembangan penting. Prabowo Subianto, yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut menyatakan siap untuk memberikan klarifikasi. Di pihak lain, Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Kostrad, menyatakan dirinya tahu keberadaan ke 13 aktifis yang hingga kini masih hilang tersebut dimana ditembak dan dibuang.


16 Tahun Tragedi Mei 1998 Melawan Lupa Dengan Menolak Capres Pelanggar HAM
Tgl terbit: Minggu, 11 Mei 2014
Peristiwa Trisakti (12 Mei 1998) dan Tragedi Mei (13-15 Mei 1998) sudah memasuki tahun ke-16. Sepanjang 16 tahun negara masih absen dalam menuntaskan peristiwa tersebut sehingga hak korban atas keadilan dan pemulihan terus menerus diabaikan.


Komnas HAM dan Kejaksaan Agung Segera Temukan 13 Orang Hilang dengan Memanggil Prabowo Subianto dan Kivlan Zein
Tgl terbit: Rabu, 07 Mei 2014
Proses pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat tahun 1998 memunculkan perkembangan penting. Prabowo Subianto, yang diduga kuat terlibat dalam penculikan aktivis 1997-1998, menyatakan siap untuk memberikan klarifikasi. Di pihak lain, ada pernyataan Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Kostrad, dalam satu acara di televisi menyatakan dirinya tahu keberadaan ke-13 aktivitas yang hingga kini masih hilang.


9 [Sembilan] Fakta; Merespon Pernyataan Kivlan Zen dan Peristiwa Penculikan Penghilangan Paksa 1997/1998 Gerakan Melawan Lupa
Tgl terbit: Minggu, 04 Mei 2014
Purnawirawan Mayjen Kivlan Zen dalam acara debat di stasiun televesi, pada 28 April 2014, menyatakan "Yang menculik dan hilang, tempatnya saya tahu di mana, ditembak, dibuang..." Terhadap pernyataan tersebut, kami Koalisi Gerakan Melawan Lupa memandang pernyataan tersebut memiliki konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan dan juga bagi lembaga negara terkait,


Implementasikan Qanun KKR Aceh dan Selesaikan Penyelidikan Pro-Justisia
Tgl terbit: Sabtu, 03 Mei 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyesalkan lambatnya tindakan negara dalam menyelesaian peristiwa pelanggaran HAM pada peristiwa Simpang KKA, Aceh yang terjadi pada 3 Mei 1999 di Aceh Utara. Kondisi ini berdampak pada absennya pemenuhan hak korban dan keluarga untuk mengakses keadilan, kebenaran dan pemulihan.


Desakan Proses Hukum Yang Adil, Transparan dan Penanganan Dugaan Penyiksaan Terhadap 10 Peserta Aksi Damai di Ambon, Maluku
Tgl terbit: Kamis, 01 Mei 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] telah mendapatkan informasi terkait dengan penangkapan 10 warga dalam aksi damai di wilayah Maluku yang dilakukan anggota Polres Ambon, pada tanggal 25 April 2014.


SATUKAN GERAK, NYARINGKAN SUARA RAKYAT ROADSHOW OBOR MARSINAH, JAKARTA-SURABAYA, 1-10 MEI 2014
Tgl terbit: Senin, 28 April 2014
Ratusan ribu hingga jutaan buruh akan memperingati Hari Buruh Internasional. Momentum yang digunakan kaum buruh dan rakyat Indonesia untuk menunjukan ekspresinya, menunjukan kekuatannya, menuntut pada Negara agar memenuhi tuntutan kaum buruh-rakyat yang selama ini belum dipenuhi.


Negara Belum Progresif Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya!
Tgl terbit: Sabtu, 26 April 2014
KontraS, Walhi, dan Forum Buruh Lintas Pabrik menyesalkan Pemerintah Indonesia yang hingga kini belum progresif dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi warga negara secara keseluruhan.


Seruan Korban untuk Pemilu Legislatif 2014 Jangan Pilih Parpol Pengusung Capres Pelanggar HAM Berat dan Penghambat Korban Memperjuangkan Keadilan
Tgl terbit: Minggu, 06 April 2014
Pemilihan Umum [Pemilu] adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam pasal 1 ayat 1]. Oleh karenanya, sudah seharusnya kedaulatan ini digunakan untuk tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM. Bukan sebaliknya, digunakan untuk tujuan melupakan, mengabaikan penegakan dan pemenuhan hak para korban pelanggaran HAM berat, apalagi menjadi sarana untuk mencuci tangan dari pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat yang terjadi.


Jangan Pilih Parpol Perampok Frekuensi Publik Waspadai informasi yang bias dari 6 stasiun TV yang terafiliasi dengan parpol
Tgl terbit: Minggu, 06 April 2014
Setahun menjelang Pemilu 2014, kami mencatat ada tiga partai politik yang dengan masif dan sewenang-wenang telah mengeksploitasi stasiun televisi untuk kepentingan kelompoknya semata. Padahal untuk bisa bersiaran, stasiun televisi menggunakan frekuensi milik publik yang diamanatkan UU Penyiaran agar dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bukan segelintir konglomerat atau partai politik.


Satinah Korban Ketidakadilan Sosial
Tgl terbit: Sabtu, 05 April 2014
Besok, atau tepatnya 3 April 2014, Satinah TKI asal Ungaran, Jawa Tengah terancam akan dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi akibat divonis bersalah lantaran membunuh majikannya, Nurah binti Muhammad Al Gharib dan mengambil sejumlah uang real milik majikannya tersebut.


Pemilu Damai, Stop Kekerasan di Aceh
Tgl terbit: Sabtu, 05 April 2014
Pelaksanaan pemilu langsung, umum, bebas, jujur dan adil merupakan amanat konstitusi yang wajib dijunjung tinggi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Proses demokrasi untuk memilih wakil rakyat harusnya berlangsung damai, tanpa kekerasan dan tekanan dari pihak mana pun. Namun ironisnya, di Aceh situasi menjelang Pemilu justeru diwarnai dengan serangkaian kekerasan yang berakibat pada jatuhnya korban nyawa dan harta. Sebagaimana diketahui, saat ini tercatat sudah lima orang meninggal dan puluhan harta benda dan atribut partai rusak atau hangus.


TNI Melindungi Pelaku Penghilangan Paksa Terhadap Dedek Khairudin
Tgl terbit: Jumat, 28 Maret 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyayangkan sikap baik dari pihak Pusat Polisi Milter Angkatan Laut dan Angkatan Darat yang berusaha melindungi pelaku Penghilangan paksa dengan menutup informasi mengenai keberadaan Dedek Khairudin. Dedek Khairudin sejak tanggal 28 November 2013 yang hingga kini belum diketahui keberadaannya telah dihilangkan oleh Serda Mardian Intel Korem 011/LW beserta 7 anggota marinir pangkalan brandan.


Sidang Pembacaan Putusan PN Tangerang Terdakwa Yuki Irawan (pemilik/pimpinan pabrik kuali) Ketiadaan Keadilan bagi Puluhan Buruh Kuali Tangerang
Tgl terbit: Rabu, 26 Maret 2014
Bahwa putusan perkara perbudakan dengan terdakwa Yuki Irawan telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada sidang hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Asiadi Sembiring menyatakan terdakwa Yuki Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.


Bersih2014 www.bersih2014.net
Tgl terbit: Minggu, 23 Maret 2014
Sebagai upaya menjaga harapan pada sistem demokrasi dan politik yang mampu membuat perubahan menjadi lebih baik, gerakan Bersih2014 bermaksud untuk menyediakan alternatif pilihan nama calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 yang akan datang.


Asap Riau; Perintah Tembak ditempat Upaya Represif tak berujung, Solusi Cabut Izin Perambah Hutan
Tgl terbit: Jumat, 21 Maret 2014
Jakarta, Data World Resources Institute (WRI) memetakan lokasi titik api Riau selama 20 Februari - 12 Maret 2014 dengan bantuan Active Fire Data milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA). terungkap bahwa kabut asap di Riau kali ini lebih parah dari tahun 2013 yang lalu. Sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2014, ditemukan 3.101 titik api di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut melebihi periode 13 Juni hingga 30 Juni 2013 lalu yang sebanyak 2.643 titik api.


Penghentian Proses Pidana dan Perlindungan Hak Atas Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan baik bagi Masyarakat di Sekitar Teluk Benoa, Bali
Tgl terbit: Sabtu, 08 Maret 2014
Surat Terbuka KontraS Tentang Penghentian Proses Pidana dan Perlindungan Hak Atas Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan baik bagi Masyarakat di Sekitar Teluk Benoa, Bali


Merajut Perdamaian ACEH Dalam Pemilu 2014
Tgl terbit: Jumat, 07 Maret 2014
KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] prihatin dengan situasi di Aceh menjelang Pemilu Legislatif 2014. Presiden dan jajaran Pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah daerah serta Badan pelaksana pemilu harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang aman di Aceh.


Adili Prajurit TNI Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Keluarga Nisman
Tgl terbit: Rabu, 05 Maret 2014
KontraS Jakarta, KontraS Sumatera Utara dan Korban mendesak Panglima TNI, Kementrian Pertahanan dan Kementrian Hukum dan HAM untuk segera menetapkan peradilan koneksitas atas perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Alamsyah, Rendi warga sipil dan 2 anggota militer atas nama Praka Puji dan Praka Samsunardi Saragih yang keduanya berasal dari kesatuan Arhanudse 11 Binjai.


Mengurai Persoalan Pelanggaran HAM dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP
Tgl terbit: Minggu, 02 Maret 2014
KontraS meminta agar Pemerintah dan DPR RI segera menghentikan pembahasan dan upaya pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kami menemukan sejumlah masalah yang pelik dan krusial baik dari sisi historis, maupun dari sisi konsep HAM-nya. Polemik ini justru menimbulkan kegaduhan, ini adalah bukti bahwa semakin dekat dengan pemilu, masyarakat dan berbagai institusi negara lainnya semakin tidak percaya pada pemerintahan hari ini, apalagi terhadap anggota DPR.


Stop Pemanfaatan Isu Agama untuk Kepentingan Politik di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 26 Februari 2014
KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] mengecam tindakan Faisal [Calon legislatif DPRK dari Partai Nasional Aceh], bersama Zhaimar [Kepala Desa Ujung Karang], dan beberapa warga, termasuk Kapolsek Sawang yang bertindak telah melanggar hukum terhadap Tgk Barmawi dan santrinya di Pesantren Al-Mujahadah, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan.


MENGANJURKAN GOLPUT BUKAN KRIMINAL
Tgl terbit: Selasa, 25 Februari 2014
KontraS prihatin dengan pernyataan dari pejabat-pejabat Bawaslu, Polri dan BIN yang menyatakan bahwa Golput dapat dipidana. Ditambahkan bahwa Penggunaan media sosial untuk menganjurkan Golput bisa dikenakan pemidanaan UU ITE.


Manisfestasi Perbudakan di Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 25 Februari 2014
KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] menilai tindakan Brigadir Jenderal Pol [purn] Mangisi Situmorang dan istrinya terhadap 17 PRT [Pekerja Rumah Tangga] yang bekerja dirumahnya di Jalan Danau Mantana, Komplek Duta Pakuan, Kota Bogor sebagai tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia.


Tuntutan JPU ; Keadilan setengah hati Bagi Korban Perbudakan
Tgl terbit: Jumat, 21 Februari 2014
Proses persidangan buruh kuali memasuki tahap-tahap akhir di Pengadilan Negeri Tangerang terkait adanya tindakan diluar perikemanusian berupa menyiksa, menyekap, memukul, merampas hak atas kemerdekaan dan hak atas bekerja layak yang dilakukan oleh Yuki Irawan dan para mandornya terhadap puluhan buruhnya. Tindakan tersebut pantas diganjar dengan hukuman yang adil dan berdasar pada perlindungan HAM.


Kolaborasi Polisi Semarang dan Ormas Ancam Demokrasi Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 18 Februari 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindakan Sekelompok Orang liar dan Kepolisian (Polrestabes dan Polsek Banyumanik, Semarang) yang telah membubarkan paksa kegiatan kunjungan rutin korban Peristiwa 1965-1966. Bahwa acara ini adalah silaturahmi mengunjungi orang sakit, bukan rapat atau melakukan kegiatan apapun. Mau jenguk rekan yang sakit, malah berujung pemeriksaan di kantor Polisi.


Desakan kepada Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Keadilan harus Masuk dalam Tujuan Pembangunan Paska-2015
Tgl terbit: Kamis, 13 Februari 2014
Kami mendukung desakan Open Society Foundations dan Innovations in Legal Empowerment (Namati) kepada seluruh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyatakan bahwa sekarang: keadilan, supremasi hukum, dan pemberdayaan hukum adalah prinsip-prinsip penting dalam kerangka pembangunan global yang baru.


Pernyataan Keluarga Korban Penghilangan Paksa Dedek Khairudin Kembalikan Suami saya Dedek Khairudin
Tgl terbit: Rabu, 12 Februari 2014
Saya, Sarrul Bariah istri dari Dedek Khairudin meminta kepada Panglima TNI memerintahkan prajuritnya atas nama Mardiansyah Intel Korem 011/LW beserta 8 anggota marinir Pangkalan Bradan untuk mengembalikan suami saya yang telah dijemput paksa pada tanggal 28 November 2013 dan hingga kini belum juga kembali ke rumah.


Tim Pro-Justisia Komnas HAM Untuk Pelanggaran HAM Berat Aceh; Harus Berkerja Dengan Kualitas Tinggi
Tgl terbit: Selasa, 11 Februari 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendukung sepenuhnya langkah Komnas HAM melakukan penyelidikan Pro-justisia [Penyelidikan untuk Kepentingan Proses Hukum]. Langkah ini sejalan dengan hasil investigasi KontraS yang menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM berat pada peristiwa Simpang KKA di Aceh, Aceh Utara Tahun 1999 dan Peristiwa Jambo Keupok Tahun 2003.


Penghilangan Paksa dan Penangkapan Sewenang – Wenang Terhadap Dedek Khairudin; Kembalikan Korban dan Proses Hukum Prajurit TNI Pelaku Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Sabtu, 08 Februari 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara telah menerima pengaduan adanya dugaan penghilangan paksa dan atau penangkapan yang sewenang-wenang terhadap Dedek Khairiudin yang diduga dilakukan oleh Serda Mardiansyah Intel Korem 011/LW bersama dengan beberapa anggota marinir wilayah Pangkalan Bradan pada tanggal 28 November 2013.


25 Tahun Peristiwa Talangsari Lampung Presiden Bohong, Jaksa Agung Abai
Tgl terbit: Jumat, 07 Februari 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama dengan Forum Keluarga Korban Talangsari [PK2TL] mengecam segala bentuk pembohongan dan pengabaian penyelesaian peristiwa Talangsari, 7 Feberuari 1989. Peristiwa Talangsari adalah salah satu hutang kemanusiaan dan hutang penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia [HAM] di Negara ini.


Pernyataan Deklarasi Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas Aktor Keamanan pada PEMILU 2014
Tgl terbit: Rabu, 05 Februari 2014
Reformasi 1998 merupakan titik pijak transformasi nilai dari rejim otoritarian menjadi tatanan demokratis. Demokratisasi yang dibangun seharusnya menuju pada profesionalitas masing-masing institusi dalam pelayanan ke setiap warga negara dengan menerapkan kesetaraan serta menempatkan supremasi sipil.


SURAT TERBUKA KontraS: tentang Desakan untuk Mengadili Anggota Polri Pelaku Penyiksaan dan Tindakan Sewenang-wenang
Tgl terbit: Jumat, 31 Januari 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan masih maraknya praktik-praktik penyiksaan dan rekayasa kasus yang disertai dengan bentuk penyalahgunaan wewenang dan diskresi yang dipraktikan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia [daftar kasus terlampir]. Memasuki awal tahun 2014, KontraS telah menerima sejumlah pengaduan dari korban maupun keluarga korban terkait dengan hal tersebut.


Mendesak Pemerintah Thailand Tidak Menggunakan Pendekatan Represif terhadap Demonstrasi Kelompok Oposisi
Tgl terbit: Senin, 27 Januari 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], selaku organisasi Hak Asasi Manusia [HAM] di Indonesia, yang juga berperan aktif dalam mendorong pemajuan HAM ditingkat regional; sejauh ini mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di Thailand. Secara khusus terkait demonstrasi kelompok oposisi di Bangkok dan sekitarnya. KontraS mencatat terhitung dari bulan November 2013, situasi di Bangkok terus memburuk dan telah menelan 9 (sembilan) korban jiwa dan puluhan orang telahterluka.


Eksploitasi Pedagang ITC Mangga Dua berujung Kriminalisasi
Tgl terbit: Jumat, 24 Januari 2014
Praktik-praktik penghisapan terhadap para penghuni/pemilik kios ITC Mangga Dua terus terjadi selama 20 tahun oleh bekas pengembang yakni PT. Duta Pertiwi Tbk yang merupakan Sinar Mas Group. Kemudian perusahaan tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan gedung ITC Mangga Dua dengan menempatkan para karyawannya pada struktur pengurus di Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dan memberikan jasa pengelolaan gedung pada kelompok dari usahanya yakni PT. Jakarta Sinar Intertrade (PT. JSI)


Proses Hukum Kasus Pembunuhan Laurensius Wadu di Lembata, NTT Penuh Kejanggalan
Tgl terbit: Selasa, 21 Januari 2014
Kelompok pembela HAM yang tergabung dalam Koalisi Penegak Kebenaran dan Keadilan (KPK2) mendesak penegak hukum di Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) bertindak profesional dalam menangani kasus pembunuhan berencana terhadap Aloysius Laurensius Wadu, mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Lembata.


Masyarakat Desak KPI untuk Hukum Stasiun TV Pengabdi Partai Politik
Tgl terbit: Kamis, 16 Januari 2014
JAKARTA—Masyarakat dari berbagai elemen, yang menamakan diri sebagai gerakan Frekuensi Milik Publik (FMP), pada hari ini 16 Januari 2014, melakukan long march dari Bunderan Hotel Indonesia menuju kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Harmoni, Jakarta Pusat. Long march ini dilakukan dalam upaya menuntut ketegasan KPI untuk menghukum stasiun televisi yang berpihak kepada afiliasi politik pemiliknya.


15 Tahun Tragedi Penyiksaan di Gedung KNPI; Segera Lakukan Penyelidikan Pro Justisia dan Bentuk Komisi Kebenaran
Tgl terbit: Kamis, 16 Januari 2014
Bertepatan dengan 15 tahun Peristiwa Penyiksaan di Gedung KNPI, Lhokseumawe, Aceh [9 Januari 1999], Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menilai bahwa dalam peristiwa tersebut patut diduga telah terjadi kejahatan kemanusiaan. Peristiwa tersebut adalah bagian dari operasi militer yang bernama Operasi Wibawa [1999], dengan tujuan menangkap warga yang diduga bagian dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam operasi tersebut sekitar 40 orang masyarakat sipil ditangkap dan di bawa ke gedung KNPI, Lhokseumawe.


POLRI, Hentikan Rekayasa Kasus!
Tgl terbit: Minggu, 12 Januari 2014
KontraS meminta Polri dan jajaran penegak hukum lainnya, untuk segera mengambil tindakan-tindakan yang signifikan dan progressif untuk mencegah dan memulihkan kasus-kasus demi kasus yang direkayasa. Putusan MA [Mahkamah Agung] akhir-akhir ini menunjukan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi dalam melakukan penyidikan masih mengandalkan pengakuan korban atau pelaku dengan cara-cara penyiksaan dan penyalahgunaan diskresi. Dari berbagai kasus yang diterima KontraS [lihat lampiran] ada banyak petunjuk dan keterangan korban bahwa proses hukum di kepolisian tidak dilakukan secara profesional, dimana ada praktek penyiksaan, ada proses hukum yang tidak diimbangi dengan bukti yang menyakinkan serta tidak ada informasi yang diberikan secara baik ke [keluarga] korban maupun keluarga korban.


Surat Terbuka : Pemerintah Republik Indonesia Harus Bersikap atas Kekerasan di Kamboja
Tgl terbit: Senin, 06 Januari 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengutuk dan mengecam keras tindakan militeristik yang menggunakan kekuatan berlebihan dari angkatan bersenjata Kamboja terhadap kaum pekerja pada tanggal 3 Januari 2014


Penanganan Teroris di Ciputat Penuh Tanda Tanya
Tgl terbit: Minggu, 05 Januari 2014
Berangkat dari temuan awal dan informasi media massa, KontraS menganggap kematian enam terduga teroris; Hidayat, Nurul Haq, Fauzi, Rizal, Hendi, dan Edo- tidak wajar dan mengandung unsur-unsur pelanggaran prosedur hukum serta hak asasi manusia, termasuk hak asasi warga yang terkena dampak.


SIARAN PERS BERSAMA Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) & KONTRAS
Tgl terbit: Jumat, 27 Desember 2013
Apa yang akan diwariskan (legacy) dari periode kekuasaan SBY di bidang agraria? Jika kita melihat hasil pembangunan di bidang sumber-sumber agraria dan pertanian sejak SBY berkuasa 2004 hingga akhir 2013 ini, dapat disimpulkan bahwa akses dan kontrol rakyat terhadap sumber-sumber agraria atau sumber daya alam (SDA) semakin menghilang. Pendeknya, sepanjang kekuasaan SBY, rakyat khususnya mereka para petani, perempuan dan masyarakat adat setiap hari semakin kehilangan tanah dan air mereka serta jauh dari pemenuhan hak asasi petani.


DPR Aceh Lemahkan Qanun KKR, Hak Korban Konflik Digadai (Respon atas Rencana Pengesahan Qanun KKR Aceh)
Tgl terbit: Rabu, 25 Desember 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam sikap Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang akan segera mengesahkan Qanun Aceh. Dalam amatan kami dan menggunakan prinsip HAM untuk korban-korban, Rancangan yang ada berpotensi menjadi alat politik disatu sisi dan berpotensi dilemahkan, disisi lain.


2 Tahun Tragedi Sape, Bima NTB: Komnas HAM RI dan POLRI Gelapkan Fakta dan Keadilan untuk Korban Penyerangan di Pelabuhan Sape (2011)
Tgl terbit: Selasa, 24 Desember 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam sikap Diam Polri dan Komnas HAM atas Tragedi Penembakan di Pelabuhan SAPE pada 24 Desember 2011, 2 tahun lalu.


Catatan Akhir Tahun KontraS 2013, Persoalan Hak Asasi Manusia Morat Marit: Kedepan, Hak Asasi Manusia Dipolitisir tanpa Makna
Tgl terbit: Senin, 23 Desember 2013
Tidak lama lagi, tahun 2013 akan berlalu, dan kita akan memasuki tahun 2014. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengeluarkan catatan pendek terkait potret Hak Asasi Manusia [HAM] setahun terakhir; termasuk rangkuman kasus, fakta dan peristiwa yang melingkupinya. Tentu, pergantian tahun ini menjadi sedikit istimewa, mengingat kita akan memasuki tahun Politik 2014, momentum yang setiap lima tahun akan menghadirkan cerita baru bagi republik ini; cerita baik, buruk, atau bahkan tambah memburuk, semuanya tidak lepas dan amat dipengaruhi oleh catatan-catatan akuntabilitas HAM ditahun-tahun sebelumnya, lebih khusus lagi sepanjang Januari hingga Desember 2013.


POLDA SULAWESI TENGGARA TIDAK TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KEMATIAN ASLIN ZALIM DITAHANAN POLRES BAUBAU
Tgl terbit: Jumat, 20 Desember 2013
Semenjak penandatanganan Surat Kuasa tertanggal Baubau, 8 November 2013, Kami dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya sebagai Penerima Kuasa yang dalam hal ini Mewakili Pemberi Kuasa dalam proses penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia atas diri Suami Pemberi Kuasa, Alm. Aslin Zalim yakni MARLITA,


Untuk Kesekian kalinya, Peringatan Hari HAM Internasional, Lalu apa yang diperbuat Presiden SBY?
Tgl terbit: Selasa, 10 Desember 2013
Hari ini 10 Desember 2013 diperingati d iseluruh dunia sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional yang beradab juga mengakui pentingnya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, melalui beragam Konvensi HAM yang telah diratifikasi Indonesia, serta bahkan melalui UUD 1945 sendiri termasuk diantaranya adalah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.


Pesan Hari HAM 10 Desember: Rakyat Makin Menderita, Negara Makin Berjaya
Tgl terbit: Senin, 09 Desember 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengucapkan selamat hari Hak Asasi Manusia [HAM] Internasional, yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2013. Kami juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam dengan meninggalnya tokoh dunia untuk kebebasan dan anti diskriminasi, Nelson Mandela.


Penyiksaan di Polres Baubau: Kapolres Bertanggungjawab
Tgl terbit: Sabtu, 07 Desember 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], bersama dengan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sulawesi [KontraS Sulawesi], Lembaga Bantuan Hukum Buton Raya [LBH BR] dan Keluarga korban Alm Sdr. Aslin Zalim menyayangkan pernyataan Polda Sulawesi Tenggara yang menyangkal penyebab kematian korban terkait praktik penyiksaan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kapolres Baubau beserta anggotanya yang menyebabkan Sdr. Aslin Zalim meninggal dunia di Polres Baubau pada tanggal 30 Oktober 2013.


Surat Masukan Korban Pelanggaran HAM Aceh tentang Rancangan Qanun KKR Aceh
Tgl terbit: Sabtu, 30 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama KontraS Aceh mewakili korban pelanggaran HAM dari berbagai wilayah di Aceh bermaksud untuk memberikan masukan tertulis kepada Ketua DPR Aceh. Masukan ini kami sampaikan perihal perkembangan Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sedang dirumuskan oleh DPR Aceh.


Menolak Keterlibatan Lembaga Sandi Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
Tgl terbit: Kamis, 28 November 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak keterlibatan Lembaga Sandi Negara dalam proses pengamanan data pemilu 2014 sebagai bagian dari kerjasamanya dengan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya kedudukan Lembaga Sandi Negara merupakan sebuah Lembaga yang berada dibawah Presiden berdasarkan Pasal 1 Keppres 77 tahun 1999 tentang Lembaga Sandi Negara.


Persidangan Kasus Buruh Kuali Tangerang; Penuhi Keadilan Bagi Korban, Putuskan Mata Rantai Aparat dan Pengusaha Nakal
Tgl terbit: Rabu, 27 November 2013
Persidangan Kasus Perbudakan Buruh Kuali Tangerang yang mulai digelar pada 26 November 2013, di Pengadilan Negeri Tangerang harus dapat memberikan keadilan seadil-adilnya bagi para korban.


Merespons Pengangkatan Wakil Jaksa Agung; Minim Prestasi Mendapat Promosi
Tgl terbit: Minggu, 24 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) perlu mengkritisi penunjukan D. Andhi Nirwanto, SH, MM sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia yang baru melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 133/M Tahun 2013 terkait Pengisian Jabatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah ditandatangani pada 19 November 2013 untuk menggantikan Darmono yang telah memasuki masa pensiun.


Dengar Kesaksian Korban Pelanggaran HAM: Saatnya Bicara Kebenaran!
Tgl terbit: Minggu, 24 November 2013
Salah satu elemen penting dalam upaya pencarian keadilan adalah melalui pengungkapan kebenaran. Namun kenyataannya, bicara kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi itu tidak semudah membalikan telapak tangan.


Proses Hukum terhadap Anggota Brimob Pengeroyok Guru Sekolah Dasar di Bone Sulawesi Selatan
Tgl terbit: Jumat, 22 November 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [Kontras], menerima laporan atas terjadinya penganiayaan yang dilakukan sekelompok anggota Brimob Detasemen C Bone, pada Rabu 20 November 2013, terhadap Muhammad Yusuf [51], seorang guru SD Warga Jl Kesatuan, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.


Penyerangan Anggota TNI ke Mapolres Karawang
Tgl terbit: Rabu, 20 November 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban tidak Kekerasan mengecam peristiwa penyerangan Mapolres Karawang yang dilakukan oleh anggota infanteri 305 Kostrad pada Selasa 19 November 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku penyerbuan atau kekerasan adalah suatu kebiasaan (business as usual) dari TNI dalam menyelesaikan masalah hal senada juga ditujukan kepada Brimob yang melakukan pemukulan kepada anggota TNI.


Tangkap dan Adili Pelaku Kekerasan Terhadap Petani Indramayu, Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Tanah Waduk Bubur Gadung & Bebaskan Para Pejuang Agraria
Tgl terbit: Selasa, 19 November 2013
Penolakan pembangunan waduk bubur gadung di desa Loyang Kecamatan Cikedung, Indramayu oleh para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu (STI) yang berbuntut aksi kekerasan terhadap petani sejak 25 Agustus 2013. Kini, masifnya perampasan tanah garapan masyarakat dan pemberangusan serikat tani Indramayu melalui upaya kriminalisasi oleh kepolisian serta intimidasi kepada anggota STI oleh kelompok preman, pemda, tentara dan kepolisian masih terus berlanjut.


Update LUWU dan BAUBAU Brutalitas Polisi Meluas; Ancaman Kredibilitas Kapolri Komjen Sutarman
Tgl terbit: Jumat, 15 November 2013
KontraS, dari hasil pemantauan dilapangan, menemukan bukti dan keterangan yang cukup bahwa Kapolres Baubau, Sulawesi Tenggara dan anak buahnya telah melakukan kejahatan serius berupa penyiksaan dan tindakan kejam lainnya terhadap Aslin Zalim [korban], dengan cara memerintahkan dan merendam korban bersama tahanan lainnya di kolam ikan, dan tindakan kejam lainnya yang menyebabkan luka berat [lebam dan memar dibagian tubuh, patah tulang di bagian rusuk kanan],


Masyarakat Syiah Lagi-Lagi Hadapi Resiko Penggusuran Paksa, Dibutuhkan Investigasi Keterlibatan Aparat Pemerintah yang Mengintimidasi Syiah
Tgl terbit: Jumat, 15 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyatakan kekecewaan mendalam atas kenyataan: terdapat setidaknya 168 orang masyarakat Syiah di Jawa Timur yang lagi-lagi harus menghadapi resiko penggusuran paksa dari tempat penampungan sementara. Mereka mengungsi semenjak bulan Agustus 2012 setelah warga desa menyerang mereka.


15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Tgl terbit: Rabu, 13 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Keluarga Korban Semanggi I, Mahasiswa Unika Atma Jaya Jakarta, Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia, Mahasiswa STF Driyarkara, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) dan Aliansi PITA HITAM kembali memperingati 15 tahun peristiwa Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 13-15 November 1999.


Polda Sulawesi Tenggara Segera Pidanakan Anggota Polres Baubau; Pelaku Penyiksaan, Penangkapan dan Penahanan Sewenang –Wenang Aslim Saman
Tgl terbit: Selasa, 12 November 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengkritik keras praktik penyiksaan dan segala bentuk arogansi yang terus berulang dipraktikan anggota kepolisian. kembali seorang tahanan Mapolresta Baubau, Aslim Saman [34 tahun], warga Kelurahan Bataraguru, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara meninggal dunia akibat penyiksaan yang dilakukan anggota Polres Baubau, setelah sebelumnya ditangkap pada 29 Oktober 2013, sekitar pukul 11.00 Wita.


Kapolres Luwu Segera Hentikan Penggunaan Senjata Api dan Kekuatan Secara Berlebihan lainnya
Tgl terbit: Selasa, 12 November 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh Polres Luwu, Sulawesi Selatan [Sulsel] dalam melakukan pengamanan aksi demonstrasi pembentukan Kabupaten Luwu, sejak 11 November 2013.


Qanun KKR Aceh Harus Temukan Korban Penghilangan Paksa dan Pulihkan Trauma Korban
Tgl terbit: Senin, 11 November 2013
Hari ini Senin 11 November 2013 bertempat di Kabupaten Bener Meriah, kami Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama KontraS Aceh melakukan konsultasi dengan beberapa perwakilan keluarga korban Penghilangan Paksa di wilayah Bener Meriah periode 1989-2005 untuk mendiskusikan perihal rencana pengesahan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR) Aceh.


DPR Aceh Harus Jamin Keamanan Korban dalam Upaya Menuntut Keadilan
Tgl terbit: Minggu, 10 November 2013
Hari ini, minggu 10 November 2013 bertempat di Kabupaten Bireuen, kami Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan KontraS Aceh melakukan pertemuan dengan perwakilan korban dan keluarga korban dari peristiwa Penculikan, Penghilangan Paksa dan Penyiksaan periode 1989-2005 untuk menggali masukan dan mendiskusikan perihal pengungkapan kebenaran atas peristiwa kekerasan yang terjadi di Bireuen semasa periode konflik. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian konsultasi KontraS dan KontraS Aceh terhadap korban-korban pelanggaran HAM di Aceh.


Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Tgl terbit: Sabtu, 09 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menanggapi sejumlah pemberitaan yang berkembang pasca siaran pers KontraS bersama korban pelanggaran HAM berat berjudul Mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung memanggil Prabowo Subianto pada tanggal 7 November 2013 lalu.


DPR Aceh jangan Tipu Muslihat dalam Perumusan Rancangan Qanun KKR Aceh
Tgl terbit: Sabtu, 09 November 2013
Pada hari Sabtu, 09 November 2013 bertempat di balai pertemuan yang berada Gampoeng Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, kami Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), KontraS Aceh bersama sekitar 100 (seratus) korban dan keluarga korban peristiwa Simpang KKA (1999), peristiwa penyerangan kepada demonstran didepan gedung KNPI (1999), berbagai kasus Penyiksaan dan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode Daerah Operasi Militer (DOM)--sejak 1989-2005--melakukan pertemuan untuk membahas Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).


Bali Democracy Forum, Demi Terwujudnya Demokrasi atau Hanya Pencitraan dan Peningkatan Ekonomi?
Tgl terbit: Jumat, 08 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menuliskan Surat Terbuka untuk mempertanyakan apa tujuan dan hasil yang dijanjikan dari diberlangsungkannya Bali Democracy Forum bagi perbaikan kondisi Demokrasi di Indonesia, termasuk di dalamnya pemenuhan Hak Asasi Manusia – yang merupakan landasan utama dari Demokrasi.


Mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung memanggil Prabowo Subianto
Tgl terbit: Kamis, 07 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk memanggil Prabowo Subijanto terkait keterlibatannya dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM, seperti kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998 maupun kerusuhan Mei 1998.


Penembakan Anggota Brimob di Cengkareng: Cermin Belum Maksimalnya Mekanisme Kontrol dan Pengawasan di Tubuh Polri
Tgl terbit: Rabu, 06 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyesalkan penembakan yang dilakukan oleh anggota Brimob Kelapa Dua Brigadir Satu Heriawan terhadap Bachrudin, seorang satpam Komplek Seribu Ruko, Komleks Galaxy, Cengkareng Barat, pada 5 Oktober 2013, sekitar pukul 19.30 wib.


Polisi Membiarkan Kekerasan terhadap Buruh di Mogok Nasional, Kapolres Bekasi Harus Dicopot!
Tgl terbit: Jumat, 01 November 2013
KontraS mengecam brutalitas sejumlah kelompok terorganisir yang melakukan kekerasan terhadap massa mogok kerja nasional diberbagai titik di Kawasan EJIP, Cikarang, Bekasi. Dari berbagai pantauan yang dilakukan oleh KontraS dan jaringan advokasi, brutalitas ini didukung oleh pihak Kepolisian Resort Bekasi dalam bentuk pembiaran aksi kekerasan tersebut. Kami menuntut Kapolres Bekasi untuk dinon aktifkan dari jabatannya karena terbukti mentoleran praktek kekerasan.


Desakan Akuntabilitas Densus 88 Dalam Operasi Penanggulangan Terorisme di Bone, Sulawesi Selatan
Tgl terbit: Kamis, 31 Oktober 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan akuntabilitas dan profesionalisme tindakan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penembakan terhadap tiga orang terduga teroris di Jalan Poros Koppe, Dusun Alinge, Desa Teamusu, Bone, Sulawesi Selatan, pada 17 Oktober 2013, sekitar pukul 14.00 WITA.


Surat Pengaduan Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM ke Ombudsman
Tgl terbit: Kamis, 31 Oktober 2013
Melalui surat ini, kami korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu dari berbagai kasus atau peristiwa yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) bermaksud mengadukan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam).


KOALISI MASYARAKAT SIPIL MENDUKUNG MOGOK NASIONAL
Tgl terbit: Selasa, 29 Oktober 2013
Pada tanggal 31 Oktober dan 1 November 2013 Konsolidasi Nasional gerakan Buruh (KNGB), dimana merupakan gabungan dari hamper semua elemen serikat buruh yang aktif memperjuangkan perbaikan kesejahteraan buruh, akan melakukan aksi Mogok Nasional.


Mendesak Pengusutan atas Kasus Kekerasan Saat Aksi Sengketa Lahan di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan PTPN V Sei Kencana
Tgl terbit: Senin, 28 Oktober 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya tindakan kekerasan dan dugaan penembakan oleh aparat Polres Kampar terhadap Djunaidi warga Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau (selanjutnya disebut korban).


Evaluasi Kinerja Jenderal Pol Timur Pradopo sebagai Alat Ukur terhadap 12 Program Prioritas Kapolri Baru, Jenderal Pol Sutarman
Tgl terbit: Senin, 28 Oktober 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] memberikan catatan selama tiga tahun kepemimpinan mantan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan selanjutnya untuk mengukur sejauh mana probabilitas 12 program Kapolri baru mampu menjawab persoalan hari ini. Siaran pers ini merupakan resume dari catatan utuh yang sedang dibuat oleh KontraS, dan akan segera disampaikan secara langsung kepada Kapolri yang baru, Jenderal Pol Sutarman.


Mengapa Agenda Pembicaraan Mengenai Hak Asasi Manusia di Korea Utara dikalahkan Dengan Pembahasan Penguatan Stabilitas Kawasan Negara?
Tgl terbit: Senin, 28 Oktober 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyatakan kekecewaan yang dalam terhadap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa yang pada 21-23 Oktober 2013 ini mengadakan lawatan kerja ke Pyongyang, Korea Utara untuk membicarakan peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Utara dan membahas soal penguatan stabilitas di kawasan Semenanjung Korea.


Kasus brutalitas Polisi (Polsek Tanjung Duren) kepada Robin pada 12 Oktober 2013, menunjukan buruknya kinerja anggota Polri.
Tgl terbit: Senin, 14 Oktober 2013
Kasus brutalitas Polisi (Polsek Tanjung Duren) kepada Robin pada 12 Oktober 2013, menunjukan buruknya kinerja anggota Polri. Pelaku harus diseret ke proses hukum pidana KontraS menilai kasus ini tidak bisa hanya diselesaikan lewat cara "damai" dengan mengganti kerugian akibat penembakan dan penyiksaan terhadap Robin.


Presiden Merusak Tradisi dan Mekanisme Seleksi Pemilihan Kepala Kepolisian RI
Tgl terbit: Minggu, 13 Oktober 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyesalkan kebijakan yang diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY], terkait mekanisme pemilihan calon Kapolri, yang belakangan ini lebih condong mengajukan calon tunggal, tanpa disertai alasan dan mekanisme akuntabilitas yang transparan, sehingga komisi III DPR RI dan publik pada umumnya, tidak banyak mengetahui dan memiliki alternatif pembanding dalam memilih calon orang nomor satu untuk memimpin institusi Polri.


Pembungkaman, Peneliti Nuklir Dipecat BATAN
Tgl terbit: Sabtu, 12 Oktober 2013
Baru-baru ini seorang peneliti nuklir yang telah bekerja di BATAN selama hampir 32 tahun diberhentikan oleh institusinya. Yang menarik adalah bahwa sang peneliti, Ir. Soedardjo, SA selama ini dikenal sebagai pengritik dan bahkan penolak proyek PLTN yang sedang dikerjakan oleh BATAN di provinsi Bangka Belitung (Babel).


Surat Masukan Korban Perihal Pentingnya Ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Kamis, 10 Oktober 2013
Melalui surat ini, kami mewakili korban dan keluarga keluarga Penghilangan Orang Secara Paksa dalam peristiwa 1965, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari 1989, Tragedi Mei 1998 dan Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 bermaksud untuk menyampaikan masukan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).


SURAT TERBUKA: 5 Tahun Rekomendasi DPR Diabaikan: Presiden Mengingkari Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Tgl terbit: Minggu, 06 Oktober 2013
Pada 30 September 2013 bertepatan dengan 5 (lima) tahun usia rekomendasi Tim Pansus DPR RI atas Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998.


Merespon Penangkapan Ketua MK- Ketua MK telah meruntuhkan Wibawa Negara Hukum dan Demokrasi-
Tgl terbit: Jumat, 04 Oktober 2013
Kami merasa prihatin dan marah, setelah membaca berita perihal penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komplek perumahan Widya Candra, Jakarta Selatan atas dugaan suap kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah bersama anggota DPR dan pengusaha serta pejabat daerah (ditangkap di tempat terpisah).


Organisasi Masyarakat Sipil menuntut Keterlibatan Substantif dengan Mekanisme HAM ASEAN
Tgl terbit: Kamis, 03 Oktober 2013
Organisasi Masyarakat Sipil dari berbagai negara ASEAN baru saja menyelenggarakan Konsultasi Regional mengenai HAM di ASEAN pada tanggal 1-2 Oktober 2013 di Jakarta. Lebih dari 80 peserta dari lebih dari 59 organisasi, baik di dalam maupun di luar kawasan ASEAN berkumpul untuk membahas berbagai isu, termasuk strategi untuk mewujudkan keterlibatan dengan mekanisme HAM ASEAN.


Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban Jangan Loloskan Calon Bermasalah -Masih ada calon bermasalah yang diloloskan oleh Presiden-
Tgl terbit: Senin, 30 September 2013
Telah didengarnya visi dan misi 11 calon anggota LPSK dalam tahapan fit & proper test oleh Komisi III DPR – RI pada tanggal 25 – 26 September 2013, menyisakan 3 calon lain yang akan diwawancara pada Senin, 30 September 2013. Kemudian dilanjutkan dengan agenda pemilihan anggota LPSK periode 2013 – 2018.


Menuntut Tanggung Jawab Negara untuk Rehabilitasi Korban 1965/1966
Tgl terbit: Senin, 30 September 2013
Pada tanggal 30 September setiap tahunnya, publik selalu disuguhkan dengan tayangan di layar kaca tentang kekejaman G30S/PKI.


Mempertanyakan Jaminan Perlindungan dan Pengakuan atas Hak Privasi setelah Pengadaan Produk Gamma TSE Ltd.
Tgl terbit: Kamis, 26 September 2013
Baru-baru ini, kami Masyarakat Sipil Indonesia mendapatkan beberapa informasi mengejutkan, salah satunya dari dokumen laporan UK Export Finance, yang berjudul Annual Report and Accounts 2012 to 20131, yang menjelaskan bahwa pada tahun 2012-2013 telah terjadi transaksi atas nama Gamma TSE Ltd dengan Pemerintah Republik Indonesia [RI]


Desakan Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota Polres Kolaka
Tgl terbit: Kamis, 26 September 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mendapatkan keterangan dari orang tua korban penganiayaan atas nama Enny Satriawan, mahasiswi Akademi Kebidanan di Kolaka.


HENTIKAN TINDAK KEKERASAN POLISI TERHADAP AKSI BURUH!
Tgl terbit: Kamis, 26 September 2013
Tim Advokasi Bersama Untuk Buruh (Tabur) Karawang, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bekasi dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan-tindakan kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok buruh atau serikat pekerja.


Perlindungan Petani adalah bagian dari Kewajiban Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Rabu, 25 September 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengucapkan selamat hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2013.


Korban dan Tim Advokasi Buruh Kuali: Mendesak Akuntabilitas dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Buruh Kuali, Tangerang
Tgl terbit: Selasa, 24 September 2013
Kami korban buruh Kuali bersama dengan Tim Advokasi Buruh Kuali kembali menagih Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Kejaksaan Tangerang, Polresta Tangerang dan Propam Mabes Polri untuk segera menindaklanjuti proses hukum dan pemenuhan hak-hak korban kuali.


14 Tahun Semanggi II (23-24 September 1999) Jaksa Agung Tolak Penyidikan, Presiden Jangan Diam
Tgl terbit: Selasa, 24 September 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Jaksa Agung untuk segera melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam peristiwa Semanggi II,


Desakan Penyidikan Komprehensif Kasus Penyerangan Pondok Pesantren Darul Sholihin, Puger, Jember, Jawa Timur
Tgl terbit: Kamis, 19 September 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan tindakan penyerangan Pondok Pesantren Darul Solihin, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur, pada 11 September 2013, dan kegagalan kepolisian dalam mencegah terjadinya penyerangan.


Intervensi Militer ke Suriah Melanggar Piagam PBB dan Hukum Humaniter
Tgl terbit: Rabu, 18 September 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan kritik keras terhadap intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik di Suriah.


VONIS PERADILAN MILITER ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN PERS
Tgl terbit: Rabu, 18 September 2013
KontraS, LBH Pers Seindonesia dan AJI menyayangkan putusan 3 bulan terhadap Terdakwa Letkol Robert Sumanjuntak terkait dengan tindak pidana penganiayaan, pengsurakan kamera dan menghalang-halangi wartawan dalam melakukan peliputan jatuhnya pesawat tempur TNI AU jenis Hawk 200 di Jalan Amal Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Kampar, Selasa (16/10/12).


Oditur Militer Kasus Aniaya Jurnalis Pekan Baru Menyedihkan
Tgl terbit: Selasa, 17 September 2013
KontraS melihat Oditur Militer (Otmil) kasus penganiayaan atas 6 jurnalis di Pekan Baru pada 16 Oktober 2012 sungguh memprihatinkan. Tuntutan hukuman 3 bulan oleh Otmil pada 16 September 2013, kepada sang pelaku, Letkol Robert Simanjuntak (Kadispers), sangat ringan dan menghadirkan saksi-saksi yang terbukti berbohong di Mahkamah Militer Pekan Baru. Sangat kuat aroma sandiwara dalam persidangan ini.


29 Tahun Peristiwa Tanjung Priok (12 September 1984) Menggugat Tanggungjawab Presiden
Tgl terbit: Kamis, 12 September 2013
Memasuki usia yang ke-29 Tahun Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Tanjung Priok masih belum dituntaskan oleh negara. Pasca Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc Tanjung Priok (2003-2004) yang telah memvonis bebas para terdakwa.


Vonis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Gagal Menjawab Keadilan
Tgl terbit: Jumat, 06 September 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan Putusan/Vonis Pengadilan Militer II-11 Yogykarta dalam perkara pembunuhan Cebongan yang gagal menggambarkan secara untuh rangkaian pembunuhan berencana terhadap 4 tahanan Polda DIY.


Indonesia: Kegagalan menghadirkan keadilan penuh atas pembunuhan pembela hak asasi manusia Munir
Tgl terbit: Jumat, 06 September 2013
Sembilan tahun setelah pembunuhan pembela HAM Munir Said Thalib, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil tindakan yang konkrit dan tegas untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab – termasuk mereka yang ada di tingkatan tertinggi – dibawa ke muka hukum, dan semua pembela HAM dilindungi secara lebih baik.


Bentuk Tim Penyelidik Pro-Justisia Sekarang Juga !
Tgl terbit: Rabu, 04 September 2013
Pada Mei-Juni 2013 tim pemantauan dan penyelidikan peristiwa daerah operasi militer (DOM) di provinsi Aceh yang telah dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya dugaan kuat pelanggaran HAM berat atas sejumlah kasus-kasus kekerasan di Aceh. Tim Pemantauan ini ketuai oleh Otto Nur Abdullah selaku Anggota Komnas HAM, tim ini dibentuk untuk menindaklanjuti hasil kajian Komnas HAM periode terdahulu


Persidangan Cebongan: Berpotensi Berakhir Suram tanpa Keadilan dan Kebenaran
Tgl terbit: Senin, 02 September 2013
KontraS khawatir bahwa persidangan kasus Cebongan akan berakhir buruk, dengan putusan yang lemah dan tanpa rekomendasi penuntasan kasusnya secara menyeluruh. Kekhawatiran ini didasari oleh berbagai hal sebagaimana dijelaskan sebagai berikut;


INDONESIA: The government must provide remedies for victims of past human rights violations, including those which took place during the DOM period in Papua and Aceh
Tgl terbit: Senin, 02 September 2013
Joint written statement submitted by the Asian Legal Resource Centre (ALRC), a non-governmental organisation with general consultative status, together with The Commission for the Disappeared and the Victims of Violence (KontraS) in Indonesia


Peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional (30 Agustus): Pembiaran terhadap praktik penghilangan paksa adalah sebuah kejahatan
Tgl terbit: Sabtu, 31 Agustus 2013
Setiap tanggal 30 Agustus, masyarakat Internasional selalu memperingati hari Anti Penghilangan Paksa Internasional yang bertujuan untuk menyerukan kepada dunia tentang pentingnya perlindungan semua orang dari penghilangan paksa mengingat tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.


Arogansi Anggota TNI, Perilaku Ekslusif yang Terus Menyebar
Tgl terbit: Kamis, 29 Agustus 2013
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengecam praktek anggota TNI yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil diberbagai tempat dalam beberapa hari terakhir. Peristiwa demi peristiwa ini menandakan bahwa masih ada anggota-anggota TNI yang melihat dirinya sebagai kelas unggulan atau eksklusif dibandingkan warga sipil.


Catatan untuk Penglima TNI Baru, paska Uji Kelayakan Calon Panglima TNI
Tgl terbit: Kamis, 22 Agustus 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan selamat kepada Jenderal TNI Moeldoko yang mendapatkan persetujuan DPR RI untuk menjadi Panglima TNI, paska uji kelayakan di Komisi I DPR RI pada hari Rabu, 21 Agustus 2013. Kami menyambut baik dan akan mengamati janji Moeldoko didepan DPR RI kemarin, untuk tidak terjebak pada politik Pemilu alias Netral, bahkan bersedia memecat anggota-anggotanya yang terlibat dalam politik praktis pemilu 2014.


Pemerinta RI harus Menggunakan Kewenangan Strategis sebagai Anggota PBB dan OKI untuk Mendorong Penghentian Konflik dan Kekerasan di Mesir
Tgl terbit: Jumat, 16 Agustus 2013
KontraS kembali mengecam tindakan kekerasan dan sewenang-wenang aparat militer Mesir terhadap warga sipil di perkemahan demonstran, pada 14 Agustus 2013.


Hasil Seleksi Peserta SEHAMA 2013
Tgl terbit: Senin, 05 Agustus 2013
Hasil Seleksi Peserta SEHAMA 2013


Hak-Hak Buruh Kuali, Terancam & Terbaikan Akibat Buruknya Kinerja Kepolisian dan Dinas Ketenagakerjaan
Tgl terbit: Kamis, 01 Agustus 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan lambat dan lemahnya kinerja kepolisian Polresta Tiga Raksa, Tangerang, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang dalam menyelesaikan pelanggaran pidana dan hak- hak ketenagakerjaan korban kasus perbudakan buruh kuali Tangerang.


Komnas HAM Harus Segera Bentuk Tim Penyelidik Pro Justisia untuk Rangkaian Pelanggaran HAM yang berat di Aceh
Tgl terbit: Kamis, 01 Agustus 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendukung penuh rekomendasi Tim Pemantauan dan Penyelidik hak asasi manusia Komnas HAM terkait kasus Pelanggaran HAM berat di Aceh.


Lami Berhak Beribadah dan Berserikat, Bukan di PHK
Tgl terbit: Rabu, 31 Juli 2013
Perlakuan sewenang – sewenang terhadap Lami, Buruh Garment di PT. Miyungsung harus segera dihentikan. Tindakan Lami beribadah di ruang detektor tidak bisa menjadi alasan pembenar bagi perusahaan untuk mendiskriminasi dan mem-PHK Lami.


Desakan Penyelidikan Kasus Peluru Nyasar oleh Anggota Densus 88 Terhadap Warga Sipil di Tulungagung, Jawa Timur
Tgl terbit: Rabu, 31 Juli 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Polri segera melakukan tindakan hukum atas penembakan oleh Anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 terhadap Sujono, seorang warga sipil di Tulungagung, Jawa Timur


Dorong Proteksi Masyarakat Sipil Mesir Sebagai Upaya Pelaksanaan Ketertiban dan Perdamaian Dunia Sesuai Konstitusi
Tgl terbit: Selasa, 30 Juli 2013
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) meminta Pemerintah Indonesia untuk ambil bagian dalam mendorong pemerintah Mesir dalam mengakhiri krisis demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang hingga kini masih berlangsung. Hal ini berdasarkan situasi yang semakin memburuk, dimana situasi politik dan HAM di Mesir seperti kembali pada masa sebelum dimulainya transisi demokrasi.


Rekomendasi Komite HAM PBB: Tolak Ukur Catatan Calon Presiden RI dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Warga Negaranya
Tgl terbit: Selasa, 30 Juli 2013
KontraS menyambut positif rekomendasi dari komite HAM PBB yang telah mengeluarkan simpulan atas observasi (concluding observation) pelaksanaan sidang laporan pertama penerapan Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada tahun 2005 lalu. Sidang review terhadap situasi hak sipil dan politik ini telah dilaksanakan pada 10-11 July 2013 di Geneva, Swiss.


Demi Mengisi Kekosongan Tugas Perlindungan Saksi & Korban, Presiden Harus Terbitkan Keputusan Perpanjangan Anggota LPSK
Tgl terbit: Senin, 29 Juli 2013
Pada 8 Agustus 2013 mendatang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan mengakhiri masa tugasnya selama 5 tahun menjabat. Sementara di sisi lain, sejak 21 nama calon anggota LPSK diserahkan Pansel kepada Presiden pada 17 Juni 2013, sampai saat ini Presiden belum memilih 14 (empat belas) calon anggota LPSK untuk diserahkan ke DPR-RI.


Surat Terbuka Desakan Penyelidikan Kasus Peluru Nyasar oleh Anggota Densus 88 Terhadap Warga Sipil di Tulungagung, Jawa Timur
Tgl terbit: Senin, 29 Juli 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Polri segera melakukan tindakan hukum atas penembakan oleh Anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 terhadap Sujono, seorang warga sipil di Tulungagung, Jawa Timur.


Peristiwa 1965/1966, Masuk Daftar Panjang Peti Es Kasus Pelanggaran HAM Berat di Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Selasa, 23 Juli 2013
Pada 23 Juli 2013 ini, tepat satu tahun Komnas HAM mengeluarkan laporan hasil penyelidikan pro justisia untuk peristiwa 1965/1966. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965/1966. Dua rekomendasi pun disampaikan dalam laporan tersebut, yakni meminta Jaksa Agung melakukan penyidikan dan hasil penyelidikan tersebut dapat juga diselesaikan melalui mekanisme non judisial (KKR).


Timor-Leste/Indonesia: Penyeruan kebenaran dan reparasi yang dibuat komisi kebenaran bilateral terabaikan
Tgl terbit: Kamis, 18 Juli 2013
Amnesty International, ANTI (Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional), dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyerukan pemerintah Indonesia dan pihak berwenang Timor-Leste untuk mengambil langkah segera untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat lima tahun lalu oleh sebuah komisi kebenaran bilateral negara-negara tersebut yang memiliki tugas untuk mengevaluasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam konteks referendum kemerdekaan di Timor-Leste (dulunya Timor-timur) pada 1999.


Pembukaan Pendaftaran Sekolah Hak Asasi Untuk Mahasiswa (SeHAMA) 2013
Tgl terbit: Rabu, 17 Juli 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengundang partisipasi mahasiswa seluruh Indonesia dalam program rutin tahunan SeHAMA (Sekolah Hak Asasi Untuk Mahasiswa).


Catatan Evaluasi Komite HAM PBB atas Pelaksanaan Perjanjian Internasional atas Hak Sipil dan Politik di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 15 Juli 2013
KontraS menyayangkan laporan pemerintah Indonesia ke komite HAM PBB yang tidak serius menjelaskan situasi pelanggaran hak-hak sipil dan politik di Indonesia, tidak jujur menggambarkan kelemahan dan ketidak mampuan dan lebih berupaya menjelaskan kemajuan reformasi institusi dan sistem hukum belaka.


Indonesia menegaskan pembatasan kebebasan berekspresi di Papua kepada Komite HAM PBB
Tgl terbit: Sabtu, 13 Juli 2013
Pada tanggal 10 dan 11 Maret 2013 lalu, Komisi Hak Asasi Manusia PBB meninjau pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, salah satu hak asasi manusia paling penting yang sudah diratifikasi Indonesia dan pemerintah berkewajiban untuk menjalankan jaminan perlindungan hak-hak itu di Indonesia.


Surat Terbuka Penyidikan Kasus Pembunuhan Seorang anak a.n Arliance Tabuni Oleh Anggota TNI di Lani Jaya, Papua
Tgl terbit: Jumat, 12 Juli 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyayangkan tindak kekerasan yang masih terus berlangsung di Papua.


Surat Terbuka Desakan Pidana Almujahadah
Tgl terbit: Jumat, 12 Juli 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan terjadinya pembakaran tempat terhadap tinggal santri Dayah (Pesantern) Almujahadah, di Desa Ujong Kareung, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan.


Wujudkan Perlindungan dan Pemulihan Hak Bagi Warga Syi’ah Sampang
Tgl terbit: Selasa, 09 Juli 2013
Seperti telah diketahui sebelumnya, warga Syi'ah Sampang sejak 20 Juni 2013 telah dipaksa untuk menempati pengungsian di Rusunawa Puspa Agro, Jemundo Sidoarjo.


Mantan Kapolda DIY Brigjen Pol Sabar Rahardjo Penting dihadirkan di Persidangan Cebongan
Tgl terbit: Senin, 08 Juli 2013
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) meminta Ketua Oditurat Militer II-11 Yogyakarta untuk memanggil Mantan Kapolda DIY Brigjen Pol Sabar Rahardjo untuk dimintai keterangannya di persidangan militer untuk kasus Cebongan.


Aktivitas PT. Indo Muro Kencana Harus di Hentikan, Pastikan Perlindungan Bagi Warga Dalam Penanganan Konflik
Tgl terbit: Selasa, 02 Juli 2013
Konflik yang terjadi dilokasi pertambangan Emas PT. Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah merupakan akumulasi dari ketidakadilan distribusi sumberdaya alam dan gagalnya pemerintah dalam menyelesaikan persolaan konflik sumberdaya alam yang selama ini terjadi dengan pendekatan represifitas.


Korban Masih Tersiksa: Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia Juni 2012- Juli 2013
Tgl terbit: Jumat, 28 Juni 2013
Setiap tahun, dengan momentum 26 Juni Hari Anti Penyiksaan Internasional KontraS memberikan catatan praktik Penyiksaan dan Tindakan kejam di Indonesia. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan kerja advokasi yang dilakukan oleh KontraS.


#GoRights2013: Olah raga (Gowes) sambil belajar HAM; Minggu 30 Juni 2013 – Taman Menteng, Jakarta Pusat
Tgl terbit: Rabu, 26 Juni 2013
GO RIGHTS 2013 adalah kegiatan yang dirancang bernilai positif dengan melibatkan kaum muda sebagai generasi penerus yang berpotensi membangun beragam hal positif di masa mendatang, komunitas beragam minat sebagai bagian dari masyarakat yang menginspirasi dengan tindakan untuk suatu perubahan positif, dan masyarakat secara luas untuk membangun kehidupan yang lebih baik secara komunal – partisipasi maka menjadi penting dalam kegiatan ini.


Laporan Pemantauan: Sidang I Perkara Cebongan Agenda Pembacan surat Dakwaan; Suasana Pengadilan yang Intimidatif dan Minimnya Dakwaaan"
Tgl terbit: Senin, 24 Juni 2013
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) pada hari Kamis, 20 Juni 2013 telah melakukan pemantauan terhadap jalannya proses persidangan perkara pembunuhan berencana oleh anggota Kopasus terhadap 4 tahanan Polda DIY yang dilaksanakan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.


SURAT TERBUKA: Kriminalisasi oleh Aparat Polisi saat Pengamanan Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM di Seluruh Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 20 Juni 2013
Pada tanggal 18 Juni 2013, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima laporan dari para korban dan jurnalis terkait adanya tindakan kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat Polisi di seluruh Indonesia saat pengamanan Aksi Tolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM).


Negara Harus Pastikan Segera Akses Hukum dan Mekanisme Koreksi yang Adil Bagi Terpidana Mati Ruben Cs
Tgl terbit: Rabu, 19 Juni 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan keluarga Ruben Pata Sambo kembali mendesak Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Kementerian hukum dan HAM untuk segera berkordinasi, dan memberikan akses hukum yang memadai serta adil bagi dua narapidana hukuman mati atas nama Ruben Pata Sambo dan Martinus Pata Sambo.


Catatan Awal Menjelang Persidangan Kasus Cebongan
Tgl terbit: Rabu, 19 Juni 2013
Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta memberikan informasi soal rencana persidangan atau pemeriksaan berkas proses hukum kasus Cebongan. Dalam informasi tersebut dicantumkan soal, setidak-tidaknya, hari (tanpa jam) persidangan yaitu 20 Juni 2013, identitas (nama) terdakwa 7 orang (anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan) dalam 4 berkas perkara, nama dan grup majelis hakim serta nomor register perkara.


Tolak Relokasi Pengungsi Sampang Tuntut Pulang
Tgl terbit: Senin, 17 Juni 2013
Sejak peristiwa penyerangan pada Agustus 2012 lalu, sudah sembilan bulan warga Syiah diterlantarkan di GOR Sampang oleh pemerintah tanpa kepastian. Karena itulah sejak awal Juni 2013 sepuluh orang perwakilan mereka melakukan aksi Gowes Kemanusiaan 850 kilometer Surabaya-Jakarta.


JANGAN PAKSAKAN MENYERAHKAN 21 NAMA CALON ANGGOTA LPSK KEPADA PRESIDEN
Tgl terbit: Minggu, 16 Juni 2013
Pada 10 – 11 Juni 2013, Panitia Seleksi Calon Anggota LPSK (Pansel LPSK) telah melakukan wawancara terhadap 39 nama calon anggota LPSK di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Dalam wawancara selama dua hari tersebut, pansel gagal melakukan pendalaman terhadap motivasi dan latar belakang profil calon anggota LPSK.


Ruben Cs, Korban Rekayasa Kasus Berujung Vonis Mati
Tgl terbit: Kamis, 13 Juni 2013
KontraS Menuntut Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Menkumham untuk segera berkordinasi menemukan cara-cara konstitusional dan legal dalam menangani pembebasan 3 ketiga korban rekayasa kasus dengan ancaman hukuman mati.


Situasi Poso, Polisi Jangan Gegabah
Tgl terbit: Rabu, 12 Juni 2013
KontraS menyayangkan proses penegakan hukum Polisi atas tindakan terorisme di Poso yang menimbulkan kepanikan sosial. Hal itu terlihat dari kemarahan warga di sekitar lokasi peristiwa penembakan seorang warga bernama Ahmad alias Nudin pada Senin (10/6/2013) di wilayah Poso Kota.


Penyidikan Kasus Cebongan: Tertutup
Tgl terbit: Senin, 10 Juni 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), prihatin dengan tertutupnya proses hukum yang dilakukan oleh Denpom dan Oditur Militer TNI AD atas kasus Cebongan, Yogyakarta.


Pilih Calon Anggota LPSK Berdasarkan Kualitas, Integritas dan Pengalaman
Tgl terbit: Sabtu, 08 Juni 2013
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Panitia Seleksi (Pansel) yang dipimpin Prof. Harkristuti Harkrisnowo melakukan proses seleksi anggota LPSK periode 2013-2018. Saat ini proses seleksi telah selesai tahap menjaring masukan dari masyarakat terhadap 39 (tiga puluh sembilan) calon yang sebelumnya dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi makalah, serta profile assesment. Direncanakan pada Senin-Selasa, 10-11 Juni 2013, semua calon anggota LPSK tersebut akan menjalani proses wawancara.


PEMERINTAH HARUS SEGERA MEMBERIKAN KEPASTIAN JADWAL KUNJUNGAN RESMI PELAPOR KHUSUS PBB TENTANG KEBEBASAN BEREKSPRESI KE INDONESIA
Tgl terbit: Selasa, 04 Juni 2013
KontraS, The International Coalition Human Rights and Peace for Papua, Fransiscan International and TAPOL meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian khusus atas pernyataan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, Frank La Rue yang meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian jadwal kunjungan resmi sebagaimana dinyatakan dalam Dewan HAM PBB ke-23 di Geneva, 3 Juni 2013.


Kolaborasi Sinar Mas dan Mahkamah Agung dalam Memiskinkan Seng Seng Korban Kriminalisasi
Tgl terbit: Minggu, 02 Juni 2013
KontraS mengecam keputusan Mahkamah Agung yang memperkuat rekayasa kasus terhadap Seng Seng dengan putusan Pidana 1 tahun penjara dengan 6 bulan masa percobaan dan denda immaterial 1 Milyar Rupiah dari gugatan Perdata. Seng Seng adalah salah satu pembeli 1 unit ruko (rumah kantor) di ITC Mangga dua, Jakarta, dari PT Duta Pertiwi (anak perusahaan Sinar Mas). Seng Seng merasa ditipu dari pembelian ruko tersebut, hingga membuat surat terbuka di dua Koran nasional.


Malaysia; Tidak Ada Ruang Untuk Kebebasan Berekspresi
Tgl terbit: Jumat, 31 Mei 2013
KontraS menyayangkan adanya pelarangan terhadap aksi demonstrasi yang disertai dengan adanya penangkapan para aktivis yang melakukan aksi protes sebagai bentuk dari ketidaksetujuan terhadap hasil dari pemilihan umum di Malaysia.


Menolak Pelatihan Kemampuan Menembak Bagi Warga Sipil
Tgl terbit: Kamis, 30 Mei 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam ide Kementrian Pertahanan untuk melatih menembak Pegawai Negeri Sipil dan Swasta sebagai bagian dari pembentukan Komponen Cadangan. Pembekalan militer kepada warga sipil berupa kemampuan menembak hanya akan menambah deretan masalah kekerasan dengan menggunakan senjata api di negeri ini apabila tanpa adanya kejelasan tujuan dan mekanisme kontrol yang baik. Peristiwa pembunuhan terhadap 4 tahanan Polda Yogya di Lapas Cebongan oleh anggota Koppasus adalah sebuah contoh penting bagaimana kemampuan militer seseorang yakni melumpuhkan,menembak dan bahkan membunuh bisa disalahgunakan untuk kepentingan kelompok semata.


Siaran Pers Bersama Mendorong Peran Aktif Pemerintah Indonesia dalam Pelanggaran HAM Berat di Korea Utara
Tgl terbit: Rabu, 22 Mei 2013
Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) bersama dengan North Korean Human Rights (NKHR) mengecam tindakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Korea Utara, dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk turut mendorong Korea Utara untuk menghentikan pelanggaran berat yang terjadi serta tidak lagi menutup-nutupi adanya pelanggaran HAM berat yang secara jelas terjadi di negaranya.


Siaran Pers KontraS Kasus Cebongan Semakin Buram
Tgl terbit: Selasa, 21 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai proses hukum kasus Cebongan tidak informatif dan berpotensi terjadi pengaburan.


Peringatan Tragedi Jambo Keupok: 10 Tahun tanpa Keadilan
Tgl terbit: Jumat, 17 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan pro justisia terhadap peristiwa tragedi Jambo Keupok, Aceh Selatan dan mendorong Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).


15 tahun Reformasi :
Adili Para Jenderal Pelanggar HAM dan Tolak Politisi Bermasalah (POLAH)

Tgl terbit: Jumat, 17 Mei 2013
Pada 15 tahun yang lalu, pergerakan pemuda, mahasiswa dan rakyat berhasil menumbangkan lambang kediktatoran Orde Baru : Soeharto. Gerakan tersebut juga berkomitmen untuk melakukan perubahan terhadap sistem birokrasi dan pemerintahan Indonesia yang kemudian disebut sebagai 6 agenda reformasi (penegakan reformasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan dwi fungsi TNI/Polri


Press Release Bersama 15 TAHUN REFORMASI DI INDONESIA: AKUTNYA REPRESI DAN KEKERASAN NEGARA DI PAPUA
Tgl terbit: Selasa, 14 Mei 2013
KontraS dan Napas mengecam keras tindakan pelarangan aksi damai yang dilakukan oleh Kapolda Papua terhadap aksi yang belakangan ini dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Papua, meski prosedur pemberitahuan atas aksi tersebut sudah dipenuhi oleh para peserta aksi.


15 Tahun Tragedi Mei: Nihil Penegakan Hukum
Tgl terbit: Senin, 13 Mei 2013
Hari ini tepat 15 tahun sudah Tragedi Mei (13-15 Mei 1998) berlalu dari ingatan kita. Tragedi Mei 1998 merupakan sebuah tragedi yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan reformasi Indonesia menuju era demokrasi. Namun sayangnya penuntasan terhadap tragedi Mei masih jalan di tempat. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya penegakan hukum dan HAM di Indonesia.


KontraS membuka Posko "Pengaduan Korban Perbudakan Yuki Irawan cs"
Tgl terbit: Jumat, 10 Mei 2013
Setelah sepekan KontraS mendampingi kasus perbudakan di Tangerang, kami menerima banyak informasi, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, atas kasus ini. Puluhan buruh dipekerjakan sebagai budak dan mendapat penganiayaan yang kejam, baik secara fisik maupun mental, oleh majikan dan para centeng. Mereka tidak diberi gaji selama berbulan-bulan bekerja, bahkan lebih dari setahun. Perilaku sang majikan, Yuki Irawan dan para centengnya terhadap para buruh sangat tidak beradab dan di luar batas kemanusiaan.


Insiden Penembakan Nelayan di Raja Ampat, Papua
Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mendapatkan informasi terkait insiden penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut (AL) di wilayah perairan Kabupaten Raja Amapat, Papua Barat pada hari Jumat (3/5) terhadap 7 (tujuh) orang nelayan, dimana 1 (satu) orang nelayan yang bernama La Bila (19) tewas ditempat akibat luka tembak.


Fakta Perbudakan Manusia terhadap Buruh Kuali di Tangerang
Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Pabrik kuali yang terletak di kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang berada ditengah pemukiman penduduk. Yuki Irawan merupakan pemilik sekaligus tokoh masyarakat yang terpandang dikampung tersebut. Mayoritas penduduk Kampung mengenal sebagai tokoh masyarakat yang baik dan berjiwa sosial karena memiliki kelebihan materi. Warga disekitar rumahnya tahu dia telah menetap sekitar 20 tahun di Kampung tersebut dan memiliki usaha peleburan limbah alumunium sekitar 10 tahun yang lalu dengan jumlah karyawan 6-8 orang. Semakin hari usahanya semakin maju, hingga kini memiliki usaha home industry pada pembuatan kuali atau wajan dari alumunium dengan memiliki karyawan 40 orang dari luar daerah.


Jalan terus Pengadilan AS dalam Gugatan Korban Aceh Vs Exxon Mobil: Merespon Putusan MA Amerika Serikat
Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menghormati putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada April 2013 dalam perkara Kiobel v. Royal Dutch Petroleum yang telah memutuskan bahwa pengadilan-pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi untuk menyidangkan gugatan hukum terhadap perusahaan-perusahaan asing yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di luar negeri.


Protes atas penembakan, penangkapan dan represi terhadap aksi damai 1 Mei di Papua
Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Kami mengecam pelarangan penyelenggaraan demonstrasi memperingati 50 tahun penyerahan administrasi West New Guinea(sekarang Papua) dari UNTEA ke Indonesia, pada 1 Mei 2013 lalu oleh Polda Papua dan Gubernur Papua. Pelarangan ini telah melanggar hak kebebasan berkumpul dan berekspresi seperti yang dilindungi oleh UUD 1945 dan UU 12/2005 tentang Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 19 (hak atas kebebasan berpendapat) dan pasal 21 (hak berkumpul).


Rilis KontraS Tentang Kerja Paksa 28 buruh di Tangerang
Tgl terbit: Sabtu, 04 Mei 2013
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) telah menerima pengaduan dari 2 orang korban atas nama Andi (20) dan junaedi (19) ke KontraS pada 2 mei 2013. Keduanya dipekerjakan paksa di sebuah rumah yang berlokasi di Kampung Bayur Opak, Sepatan, Tangerang selama 2-3 bulan. Keduanya mengaku disiksa dalam bentuk dipukul, sundut rokok dan disiram cairan alumunium.


14 tahun Peristiwa Simpang KKA Aceh: Pemerintah Aceh segera bentuk KKR dan Komnas HAM segera lakukan penyelidikan pro justisia
Tgl terbit: Kamis, 02 Mei 2013
Tiga Mei 2013 bertepatan dengan 14 tahun tragedi Simpang KKA, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, KontraS mendesak agar DPR Aceh segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Komnas HAM segera melakukan Penyelidikan atas kasus Simpang KKA.


Penembakan Dalam Unjuk Rasa di Muara Rupit; Tindakan Kepolisian Belum Memperhatikan Peraturan Kapolri(Perkap)
Tgl terbit: Selasa, 30 April 2013
Empat (4) orang warga yang tewas, dipastikan akibat tembakan peluru tajam yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada bagian yang mematikan, seperti kepala dan rusuk. Bentrokan dipicu oleh tindakan kepolisian yang memaksa agar massa aksi yang melakukan pemblokiran jalan lintas Sumatra segera menghentikan aksinya. Tindakan tersebut memicu reaksi perlawanan dari warga yang melakukan aksi.


STOP Omong Kosong dan Politisasi Segera Penuhi Hak-Hak Dasar Warga Korban Lumpur Lapindo
Tgl terbit: Senin, 29 April 2013
tepat 2525 hari pengurus negara abai atas hak-hak korban lumpur lapindo. Sejak awal tragedi 29 Mei 2006 akibat pemboran sumur Banjar Panji 1 oleh PT Lapindo Brantas (LB).


Penganiyaan dan Tindakan Diskriminasi Penegakan Hukum Terhadap Abdullah Basalamah a.l Ayu oleh Polres Bolaang Mongondow Timur
Tgl terbit: Senin, 29 April 2013
Abudallah Basalamah alias Ayu (47) seorang Waria asal Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang Satpol PP dan salah seorang Ajudan Bupati (Bripka Ronal Moningkey).


Ketegasan Salah Arah Pengadilan Militer Atas Vonis Pidana Mati Prada Mart
Tgl terbit: Kamis, 25 April 2013
KontraS mengecam vonis mati terhadap anggota TNI AD Prada Mart Azzanul Ikhwan yang diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung. Prada Mart Azzanul Ikhwan dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Ny Opon (39) dan anaknya Shinta Mustika (18) yang sedang mengandung 8 bulan.


SURAT TERBUKA: Pengusutan dan Pemantauan atas Penganiayaan dan Penyiksaan oleh Anggota TNI Kodim 0750, Magelang, Terhadap Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans
Tgl terbit: Rabu, 24 April 2013
Bahwa telah terjadi dugaan tindakan penyiksaan dan penganiayaan oleh 14 anggota TNI Kodim 0750 Magelang terhadap Sdr Wibowo dan Sdr Frans, warga Kampung Sanggrahan, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Magelang, Jawa Tengah.


Tentara Harus Hentikan Praktek Kekerasan Main Hakim Sendiri
Tgl terbit: Selasa, 23 April 2013
Paska peristiwa Cebongan, yang belum genap satu bulan, Anggota TNI kembali melakukan praktek kekerasan, setidaknya pada 2 kasus yang sangat mencolok; pertama, penyiksaan yang mengakibatkan kematian seseorang di Magelang; kedua, pada peristiwa pemukulan dikantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan.


Kontras Menyayangkan Sikap Abstain Indonesia Dalam Konperensi PBB Mengenai Traktat Perdagangan Senjata
Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Kontras menyayangkan sikap abstain Indonesia dalam Traktat Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/ATT) yang diadakan pada tanggal 18-28 Maret 2013 in New York, Amerika Serikat. Seharusnya Indonesia dapat lebih berkontribusi dalam kemajuan HAM skala internasional melalui dukungan dalam Traktat ini.


Desakan Penyelidikan Kasus Salah Tembak Terhadap Rendi
Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendapatkan informasi mengenai kasus peluru nyasar dari senjata api milik salah satu anggota satuan Brimob Polda Riau yang mengakibatkan seorang bocah bernama Rendi (4 th) menderita luka tembak pada bagian bahu kiri akibat pluru nyasar tersebut.


Pemeriksaan Kasus LP Cebongan; POLRI Harus Patuhi Panggilan Kompolnas
Tgl terbit: Kamis, 18 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sangat menyayangkan sikap mantan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Brigjend Sabar Rahardjo yang tidak memenuhi panggilan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memberikan keterangan dan klarifikasi beberapa hal terkait peristiwa Hugo’s Cafe yang menewaskan Sersan kepala Heru Santoso.


Peluncuran website: www.papuansbehindbars.org
Tgl terbit: Selasa, 16 April 2013
Pada hari ini Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM di Tanah Papua bekerjasama dengan sejumlah LSM HAM di Jakarta dan Internasional secara resmi meluncurkan sebuah situs internet yakni: www.papuansbehindbars.org, atau dalam bahasa Indonesia berarti ‘Orang Papua Dibalik Jeruji’,


Surat-Surat Terbuka KontraS Terkait Peristiwa Penyerangan LP Cebongan
Tgl terbit: Senin, 15 April 2013
Surat-Surat Terbuka KontraS ke Berbagai Lembaga Negara Terkait Peristiwa Penyerangan LP Cebongan


Negara Harus Tuntaskan Kasus Cebongan Dengan Ksatria
Tgl terbit: Jumat, 12 April 2013
Semua institusi/lembaga tersebut menyatakan komitmennya untuk mendorong dan mengawal pengungkapan kasus LP Cebongan secara tuntas, adil, transparan.


Diplomasi Indonesia Secara Aktif Sangat Dibutuhkan Dalam Konflik Semenanjung Korea
Tgl terbit: Selasa, 09 April 2013
KontraS mendesak Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam proses perdamaian konflik Semenanjung Korea melalui diplomasi tingkat bilateral, regional dan juga secara global.


Lanjutkan Pemeriksaan, bentuk professional Polri atas penegakan hukum
Tgl terbit: Sabtu, 06 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dan menyesalkan peristiwa tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian Polres Poso terhadap tahanan yang berinisial Sdri. Ft (yang selanjutnya disebut sebagai korban). Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa kasus tindak kekerasan seksual tersebut terjadi di dalam sel tahanan Polres Poso pada tanggal 23-24 Maret 2013.


Pernyataan Sikap Keluarga Korban Menanggapi Kesimpulan Awal Tim Investigasi Internal TNI
Tgl terbit: Jumat, 05 April 2013
Kami keluarga korban pembantaian di LP Cebongan menolak kesimpulan awal tim investigasi internal TNI bentukan KASAD yang disampaikan pada 4 April 2013.


Mendesak Presiden Membentuk Perppu Tentang Revisi Peradilan Militer
Tgl terbit: Jumat, 05 April 2013
Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil terlebih dahulu ingin mengapresiasi atas keberhasilan tim investigasi Polri dan TNI dalam mengungkap keterlibatan sejumlah anggota kopassus dalam kasus penerobosan dan penembakan di Lapas Sleman. Keberhasilan tersebut tentu saja penting dan menjadi langkah awal yang baik dan positif dalam upaya penuntasan kasus tersebut.


Pernyataan Keluarga Korban Kasus LP Cebongan
Tgl terbit: Kamis, 04 April 2013
Kami keluarga korban penyerangan biadab di LP Cebongan, Sleman Yogyakarta pada 23 Maret 2013 kecewa atas berbagai pernyataan-pernyataan yang berkembang di publik. Dalam suasana duka, kami membaca dan menyaksikan pernyataan-pernyataan berbagai pihak dalam merespon peristiwa tersebut. Kami menilai, berbagai pernyataan tersebut sangat tidak etis, tendensius dan tidak berprikemanusiaan. Kami pun menilai peristiwa penyerangan itu merupakan kejahatan kemanusiaan yang merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan.


Surat Terbuka; Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pdt. Palti Panjaitan
Tgl terbit: Senin, 25 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak penghentian kriminalisasi terhadap Pdt Palti Panjaitan


Konferensi Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Mengutuk Tragedi Sleman dan Mendesak Reformasi Peradilan Militer
Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Kami mengutuk keras aksi penyerangan dan eksekusi empat orang di lembaga permasyarakatan (Lapas) Sleman, Yogyakarta. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun dan merupakan tindakan yang mengancam secara serius kehidupan demokrasi dan penegakkan hukum.


Kondisi HAM di Indonesia 2012 Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus
Tgl terbit: Rabu, 20 Maret 2013
Pada momentum perayaan Ulang Tahun KontraS ke-15 pada hari ini (20 Maret 2013), kami akan menyampaikan laporan kondisi hak asasi manusia di Indonesia tahun 2012. Laporan setebal 42 halaman ini merupakan catatan pendokumentasian yang dilakukan oleh KontraS atas berbagai kekerasan, pelanggaran atas hak-hak yang mendasar dan secara umum pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia


Pengabaian Rekomendasi DPR untuk Peristiwa Penghilangan Orang secara Penghilangan Paksa; Langkah Mundur Penegakan HAM
Tgl terbit: Selasa, 19 Maret 2013
Penanganan Penyelesaian Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paska Periode 1997/1998 mengalami kemunduran. Capaian yang telah diraih melalui hasil penyelidikan pro-yustisia Komnas HAM pada tahun 2006 dan 4 Rekomendasi DPR kepada Presiden pada 30 September 2009 dikandaskan melalui Rapat Konsultasi antara Presiden dan DPR pada 25 Februari 2013


Mendorong Ketua Ombudsman Memanggil Presiden RI
Tgl terbit: Senin, 18 Maret 2013
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) bersama Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) bermaksud memberikan masukan kepada Ombudsman Republik Indonesia atas tindakan maladministrasi dan pelayanan publik yang buruk oleh Presiden dalam Penanganan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998.


Menyikapi Eksekusi Mati Terbaru yang Dilakukan oleh Kejaksaan
Tgl terbit: Sabtu, 16 Maret 2013
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Menghapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengecam keras eksekusi mati yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Adami Wilson, warga negara Nigeria terpidana mati kasus narkotika, Kamis, 14 Maret 2013, malam. Eksekusi ini adalah yang pertama dilakukan sejak November 2008.


SEGERA BENTUK TIM PENYELIDIKAN INDEPENDEN ATAS RANGKAIAN KEKERASAN 22.11.22 OLEH POLRI (DENSUS 88) DI POSO
Tgl terbit: Senin, 11 Maret 2013
KontraS meminta Presiden dan DPR serius menangani praktek buruk penegakan hukum terhadap terorisme di Indonesia. Sejauh ini Presiden, Pemerintah, Polri dan DPR lamban merespon dugaan pelanggaran HAM yang telah terjadi seperti pada rangkaian peristiwa penindakan terorisme 22 Oktober 2006, 11 dan 22 Januari 2007 di Poso, Sulawesi Tengah.


Stop Penindasan Petambak Plasma PT. Central Pertiwi Bahari Lampung
Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013
Hubungan kemitraan petambak plasma dengan PT Central Pertiwi Bahari (CPB) dimulai sejak tahun 1995 di Desa Bratasena Adiwarna dan Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Sebanyak 3.400 Kepala Keluarga petambak diiming-imingi oleh PT. Central Pertiwi Bahari yang bergerak di bidang budidaya udang windu guna menguasai lahan warga dengan memberikan kompensasi kepada pemilik lahan berupa system plasma.


KARNAVAL PEREMPUAN MELAWAN KEKERASAN, DISKRIMINASI, DAN PEMISKINAN PEREMPUAN”
Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013
Ribuan Perempuan bergerak bersama untuk melawan Kekerasan, Diskriminasi dan Pemiskinan Perempuan dalam sebuah Karnaval Perempuan. Karnaval Perempuan akan dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia dan selanjutnya akan longmarch menuju Istana, di hari Perempuan Sedunia, 8 Maret 2013, mulai pukul 13.00 Wib.


Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM dan Komnas HAM “ KOMNAS HAM TERANCAM GAGAL
Tgl terbit: Kamis, 07 Maret 2013
Pada hari Rabu, 6 Maret 2013, Komnas HAM akhirnya mengabaikan aspirasi publik yang menolak pergantian Tata Tertib tentang Kepemimpinan Komnas HAM per tahun. Komnas HAM, khususnya yang didorong oleh Kelompok 9, tidak mempedulikan pandangan publik, mulai dari organisasi HAM, akademisi/pengajar HAM, tokoh masyarakat, tokoh HAM, para korban, dan mengabaikan keberatan dari staff Komnas HAM sendiri.


Open Letter to Minister of Foreign Affairs
Tgl terbit: Kamis, 07 Maret 2013
We, human rights organizations and government research institution, which have concern on human rights, urge the Indonesian government to support the establishment of Inquiry Mechanism by United Nations which purpose is to investigate the occurring human rights violations in Democratic People’s Republic of Korea.


Hasil Konsultasi Presiden dan DPR; Langkah Mundur Penegakan HAM
Tgl terbit: Kamis, 07 Maret 2013
Kami sangat menyayangkan atas sikap Presiden yang tidak berani mengambil langkah tegas dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu melalui proses hukum. Presiden hanya mengulur-ulur waktu di sisa pemerintahan yang hanya tinggal 1 (satu) tahun lagi.


Selesaikan Konflik Agraria dan Hentikan Kriminalisasi terhadap Petani & Aktifis.
Tgl terbit: Kamis, 28 Februari 2013
Masuknya Kapitalisasi Perkebunan oleh Belanda di pertengahan abad-19, yang dimulai dengan berdirinya perkebunan-perkebunan Tembakau, Karet, Tebu dsbnya ternyata tidak memberikan harapan cerah bagi Bumi Nusantara untuk adanya perbaikan Hidup Bangsa & Rakyat Indonesia hingga hengkangnya Kolonial dengan di-Nasionalisasi-nya Perkebunan Kolonial menjadi Perkebunan Negara.


Presiden Harus Bentuk Pengadilan HAM Ad hoc sekarang juga!
Tgl terbit: Selasa, 26 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) serta perwakilan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM berat masa lalu mengecam sikap diam pemerintah Soesilo Bambang Yudhoyono atas penyelesaian berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu.


Seleksi calon anggota LPSK periode 2013-2018:Belajar dari kelemahan kinerja LPSK sebelumnya
Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik rencana seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Panitia Seleksi (Pansel) LPSK pada bulan Maret ini. Seleksi tersebut dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan anggota LPSK periode 2008-2013 pada bulan Agustus mendatang.


Tegakkan Hukum di Papua
Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan duka cita dan prihatin terhadap tewasnya 8 (delapan) orang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), 4 (empat) orang warga sipil di wilayah Puncak Jaya, Papua, pada 21 Februari 2012.


Awal 2013 Kelompok Minoritas Terus Terancam
Tgl terbit: Senin, 18 Februari 2013
Memasuki awal tahun 2013, represi terhadap kelompok minoritas masih terus terjadi. Hal ini bukti bahwa belum ada upaya yang jelas dari Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan keamanan dan penegakan hukum kepada kelompok minoritas untuk melaksanakan ibadahnya.


Mendesak DPRD Lampung Berperan Aktif dalam Mendorong Keadilan dan Korban Talangsari
Tgl terbit: Jumat, 08 Februari 2013
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Paguyuban Korban dan Keluarga Korban Tragedi Talangsari Lampung (PK2TL) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung untuk berperan aktif dalam mendorong Keadilan dan Pemulihan bagi korban dalam peristiwa Talangsari, Lampung yang terjadi pada 1989 atau 24 tahun silam.


24 Tahun Peristiwa Talangsari Memperbaiki Praktik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Beradab
Tgl terbit: Kamis, 07 Februari 2013
Masih segar dalam ingatan publik akan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika dilantik menjadi Presiden untuk kedua kalinya pada 20 Oktober 2009 di Gedung DPR/MPR RI. Presiden menyampaikan esensi program pemerintahan dalam lima tahun yang akan datang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan, Prosperity, Democracy and Justice. Secara khusus pada poin ketiga "penegakan keadilan" terutama bagi peristiwa Talangsari dan kasus Pelanggaran HAM berat lainnya belum berjalan efektif.


Komnas HAM Di Ujung Tanduk
Tgl terbit: Kamis, 07 Februari 2013
Kemarin, Rabu (6 Februari 2013) Komnas HAM melakukan rapat pleno untuk memuluskan tata tertib masa keketuaan menjadi 1 tahun. Hal ini terutama sekali didorong oleh 9 orang anggotanya. Pilihan 1 tahun ini jelas merupakan keputusan yang buruk karena akan memperlemah pelaksanaan rencana dan prioritas kerja penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Upaya mendesakkan agar rotasi pimpinan digilir setiap 1 tahun tanpa adanya pemikirian yang berdasarkan akal sehat, ini jelas menunjukkan adanya situasi krisis mendalam di KOMNAS HAM. Hal ini memperlihatkan preseden buruk bagi penegakan HAM di Indonesia.


Perjuangan Bersama Tetap Dilanjutkan
Tgl terbit: Rabu, 06 Februari 2013
Sehubungan dengan adanya berita yang simpang-siur terkait GKI Yasmin, maka kami, jemaat GKI Yasmin dan para pendamping, menyampaikan beberapa hal di bawah ini:


Terbitnya Inpres No 2/2013: Kembali ke Orba (?)
Tgl terbit: Selasa, 05 Februari 2013
Kami yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang bergerak di sektor hak asasi manusia, demokrasi, keberagaman, lingkungan hidup, isu perempuan, dan kebudayaan kontemporer; amat menyayangkan keputusan sepihak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Kami tidak melihat adanya situasi kemendesakan yang mampu mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah ekstrem dalam politik keamanan terkait dengan isu pembangunan nasional di masa depan.


Kapolres Banggai Harus Dihukum
Tgl terbit: Senin, 04 Februari 2013
KontraS mengecam sikap arogan Kapolres Banggai Sulawesi Tengah pada 2 Februari 2013 terhadap warga sipil pekerja perbaikan jalan di Trans Sulawesi di Kabupaten Banggai.


Surat Kepada Ketua KOMNAS HAM:
Pembebasan Aktivis Walhi Sumsel dan Pengusutan Kekerasan Ogan Ilir

Tgl terbit: Kamis, 31 Januari 2013
Penangkapan sewenang-wenang, pemukulan dan kriminalisasi terhadap 26 (dua puluh tiga) petani dan aktivis, di depan Polda Sumatera Selatan (Sumsel) oleh personil Sabhara Polda Sumsel, pada 29 Januari 2012 merupakan tindakan kekerasan yang berulang dan sistematis. Para Petani di Ogan Ilir dan Pembela HAM yang memperjuangkan pengembalian lahan dari Perusahaan PTPN VII Cinta Manis terus menerus mendapatkan tindakan represif dari pihak kepolisian. Tindakan represif tersebut mengakibatkan Anwar Sadat


Pemukulan dan Penangkapan Ketua WALHI Sumsel dan Petani Ogan Ilir: Kapolda Sumatera Selatan Harus Bertanggungjawab
Tgl terbit: Selasa, 29 Januari 2013
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyesalkan tindakan penangkapan disertai dengan pemukulan terhadap petani Ogan hilir dan beberapa orang aktivis Walhi. Penangkapan dan pemukulan dilakukan oleh personil Sabhara Polda Sumatra Selatan pada saat pembubaran demontrasi didepan kantor Polda Sumatra Selatan. Tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka terhadap petani dan aktivis Walhi, Anwar Sadat selaku Ketua Walhi, Dede Chaniago dan Doni Agustian. Anwar Sadat mengalami luka robek dibagian kepala dan Dede Caniago mengalami luka lembam dibagian wajah. Informasi terakhir yang kami terima bahwa Anwar Sadat yang mengalami luka parah dibagian kepala mengaku belum mendapat pelayanan medis hingga saat ini (terhitung dari kejadian pemukulan hingga pukul 19.00 wib)


Surat Terbuka Pengusutan Kasus Pembunuhan 5 Nelayan Raja Ampat, Sorong, Papua
Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Pada tanggal 16 Januari 2013, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima pengaduan La Udin dan La Amo, korban penembakan oleh Praka Ahmad Jumati, anggota TNI Angkatan Darat (AD) yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) Waigama. Penembakan terjadi pada tanggal 20 Desember 2012, di perairan Pulau Papan, Distrik Misool, Kabupaten Raja Ampat, Papua. Akibat dari kejadian itu, 5 (lima) orang nelayan tewas; antara lain La Nuni, La Tula (anak La Nuni), La Jaka, La Edi, La Diri dan 2 (dua) mengalami luka tembak di tangan; La Udin dan La Amo. Kejadian ini diketahui setelah dua korban selamat melapor ke Pos Polisi Pulau Buaya dan Polresta Sorong. Atas desakan warga kemudian kasus ini ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan serta menurunkan tim evakuasi mayat di tempat kejadian.


Rusuh (Sumbawa) perlu Benahi Kinerja, bukan Inpres Kamnas
Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2013
KontraS menolak rencana pemerintah Indonesia cq Presiden Republik Indonesia untuk membuat Instruksi Presiden tentang Keamanan Nasional (Inpres Kamnas) akhir bulan Januari ini. Terlebih rencana ini muncul untuk merespon gagal tanggap Polisi dan Pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani rusuh atau konflik kekerasan diberbagai tempat belakangan.


Surat Terbuka untuk Ketua Komnas HAM Terkait Penuntasan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM yang Berat
Tgl terbit: Selasa, 22 Januari 2013
Bersama datangnya surat ini Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin kembali mengingatkan perihal agenda penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Di mana kasus-kasus tersebut telah melalui proses penyelidikan komprehensif yang dilakukan Komnas HAM sebelumnya, antara rentang waktu 2002 hingga 2012


Merespon kunjungan kenegaraan Presiden Argentina ke Indonesia: Mendorong adanya pembahasan kasus pelanggaran HAM berat dengan Pemerintah Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 16 Januari 2013
Pada hari ini, 16 Januari 2012, Presiden Argentina , Cristina Fernandez de Kirchner akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kedatangan Presiden tersebut adalah dalam rangka melakukan pertemuan dengan Pemerintah Indonesia di bidang ekonomi dan perdagangan.


Kepentingan Politis dibalik 9 Anggota Komnas HAM
Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Pada hari Jumat, 12 Januari 2013, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM telah bertemu dengan para Anggota Komnas HAM untuk berdiskusi dan mempertanyakan tentang keputusan mengenai perubahan Tata Tertib terkait dengan masa jabatan ketua Komnas HAM. Dalam diskusi tersebut, koalisi menyatakan keberatan dengan masa jabatan 1 tahun masa ke-ketua-an Komnas HAM.


Peristiwa Pusong, Kandang dan KNPI: 14 Tahun Berlalu, keadilan Masih Mengambang
Tgl terbit: Kamis, 10 Januari 2013
Tepat tanggal 9 Januari 2013, KontraS (Komisi untul Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat adanya peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh yang hingga kini tidak ada upaya penyelesaian dari pemerintah Indonesia, yaitu peristiwa Pusong, Kandang, dan KNPI. Peristiwa ini terjadi pada 3 Januari dan 9 Januari 1999, yang mengakibakan 13 (tiga belas) warga sipil meninggal dan puluhan lainnya mengalami luka berat akibat penyerangan dan penyiksaan di Gedung KNPI. Dampak dari peristiwa tersebut hingga kini masih dirasakan oleh korban dan keluarga korban


Harapan atas Kunjungan Pelapor Khusus PBB ke Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 10 Januari 2013
KontraS, Napas dan For Mama menyambut baik rencana kedatangan Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat ke Indonesia. Kedatangan pelapor khusus PBB ini merupakan tantangan positif bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan adanya pemenuhan jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi warga negara Indonesia.


Komnas HAM Harus Solid dan Fokus dalam Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu
Tgl terbit: Rabu, 09 Januari 2013
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan pimpinan Komnas HAM pada 7 Januari 2013. Pada pertemuan tersebut Koalisi menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya komisioner baru serta dukungan terhadap kepengurusan yang baru pada periode 2012-2017 yang akan bekerja selama 2,5 tahun kedepan . Selain itu koalisi juga menyampaikan beberapa harapan terhadap berkenaan dengan kerja-kerja serta tantangan Komnas HAM ke depan.


Penghilangan Orang Secara Paksa yang Disertai Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang terhadap Wildan Saputra
Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2013
KontraS telah menerima pengaduan atas penghilangan orang secara paksa dan/atau terjadi penangkapan diluar proses hukum yang dilakukan oleh anggota Polisi dari Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat kepada Wildan Saputra (20), yang mengakibatkan hilangnya sejumlah hak kebebasan Sdr. Wildan Saputra (20) dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak. Peristiwa ini terjadi sejak 18 Desember 2012 dan baru ditemukan pada 27 Desember 2012, itupun atas inisiatif keluarga yang terus menelusuri keberadaan Wildan. Lokasi kejadian didaerah Sawah Besar, disekitar jalan Wedana, Jakarta Barat dan dikantor Polisi Sektor Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Kronologis terlampir).


Potret Buram Penegakan Hukum di Poso, 14 Warga Masih Ditangkap dan Disiksa
Tgl terbit: Jumat, 28 Desember 2012
KontraS prihatin dan mengecam masih terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum 2012 di Poso. Pendekatan kekerasan berlebihan yang dilakukan aparat polisi kepada orang-orang yang dicurigai terlibat pada aksi-aksi teror di sana, menunjukkan bahwa polisi telah gagal menerapkan prinsip-prinsip HAM maupun menggunakan pendekatan-pendekatan profesional sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepolisian Republik Indonesia.


Penambangan Pasir Laut Di Desa Lontar, Tirtayasa, Serang, Banten: Segera Hentikan dan Tindak Perusak Lingkungan!
Tgl terbit: Rabu, 19 Desember 2012
Konflik Sumber Daya Alam di negara kita masih terus terjadi. Negara yang seharusnya melindungi SDA untuk rakyat, justru bekerjasama dengan para pengusaha untuk mengeksploitasi sumber ekonomi rakyat.


Paripurna DPR Harus Menolak RUU Kamnas dan Tidak Melanjutkan Pembahasan pada 2013
Tgl terbit: Kamis, 13 Desember 2012
Pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) sepertinya akan memasuki masa injury time pada tahun 2012. rapat paripurna DPR, 13-14 Desember 2012, akan menjadi mekanisme pnentuan nasuk RUU Kamnas. Sejak awal, rencana pemerintah untuk membentu RUU Kamnas memang menimbulkan banyak tanda tanya tentang maksud dan tujuannya, karenanya, meski pemerinthan telah menyereahkan draft terbaru RUU Kamnas ke parlemen, namun RUU itu tetap tidak mengalami perubahan berarti dan masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang dapat membahayakan hak-hak asasi warga negara dan demokrasi.


Surat Terbuka Kepada Kapolda Papua terkait Penembakan Timotius AP yang Memicu Kerusuhan di Manokwari Papua
Tgl terbit: Kamis, 13 Desember 2012
KontraS mempertanyakan tindakan Kepolisian Resort Manokwari yang menyebabkan Timotius AP tewas di terjang peluru aparat pada tanggal 4 Desember 2012. Reaksi yang tidak diduga muncul sehari setelah peristiwa penembakan tersebut yaitu warga melakukan pemblokiran dan pembakaran di beberapa tempat di kota Manokwari.


Catatan Hari HAM KontraS Peringatan Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2012 Masih Rendahnya Partisipasi Publik dalam Mendorong Agenda HAM di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 08 Desember 2012
Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember nanti, KontraS telah mempersiapkan catatan pendek seputar performa penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Diharapkan, catatan pendek ini bisa memperkaya dan memberi masukan kepada pemerintah â€selaku pembuat kebijakan- dan publik luas tentang pentingnya membangun partisipasi publik dalam agenda politik HAM Indonesia ke depan. Partisipasi publik ini kemudian akan menjadi alat ukur transparansi, akuntabilitas dan tentu saja dapat memberikan apresiasi kepada para aparat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya secara profesional.


Permintaan Informasi tentang Perkembangan Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste
Tgl terbit: Jumat, 07 Desember 2012
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bermaksud mengajukan permintaan informasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Rekomendasi KKP penting untuk dijalankan dalam rangka menjamin keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di Timor Leste pada periode menjelang, semasa dan segera sesudah jajak pendapat dibekas Provinsi Timor-Timur tahun 1999.


RUU Kamnas Mengkhianati Reformasi dan Mengkhianati Rakyat
Tgl terbit: Kamis, 06 Desember 2012
Pemerintah dan parlemen memaksakan pembahasan RUU Keamanan Nasional untuk segera disahkan. Padahal, RUU Kamnas mengandung banyak pasal bermasalah yang dapat mengancam kehidupan demokrasi dan masyarakat sipil. Hambatan keseluruhan pasal dalam RUU Kamnas bernuansa karet, multitafsir dan rawan disalahgunakan rezim.


Permintaan Informasi perihal Perkembangan Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Rabu, 05 Desember 2012
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontarS) bersama Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) bermaksud menanyakan informasi perihal perkembangan Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa.


Surat Protes atas Tindakan Pengusiran Secara Paksa Warga Perumahan Dwikora Depok Jawa Barat
Tgl terbit: Selasa, 04 Desember 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan protes atas tindakan pengusiran paksa dan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari 400 anggota TNI AU, terhadap warga perumahan Dwikora Cilangkap Tapos Depok Jawa Barat pada tanggal 04 Desember 2012. Tindakan pengusiran secara paksa tersebut berakibat 11 orang mengalami luka-luka, 7 (tujuh) keluarga terusir dari kediamannya.


Mendorong Fraksi PAN DPR Mendesak Jaksa Agung untuk segera Melakukan Penyidikan Atas Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II
Tgl terbit: Selasa, 04 Desember 2012
Pasca Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meyerahkan berkas hasil penyelidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999 kepada Kejaksaan Agung pada April 2002, hingga kini Jaksa Agung belum menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dengan penyidikan sehingga hak korban untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan menjadi terabaikan.


Polisi harus Hentikan Represi terhadap Buruh
Tgl terbit: Jumat, 30 November 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan kondisi beberapa waktu terakhir berupa tindak kekerasan dan kriminalisasi yang diarahkan kepada kelompok buruh atau serikat pekerjanya. Tindakan-tindakan represi dilakukan oleh aparat kepolisian maupun pembiaran terhadap penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang dari organisasi-organisasi masyarakat.


Surat Protes Kepada Komisi Kepolisian Nasional
Tgl terbit: Selasa, 27 November 2012
KontraS menyayangkan pernyataan anggota Kompolnas Edi Hasibuan pada tanggal 23 November 2012, di Kompas.com tentang pemberitaan "Menurut Kompolnas, Polisi Tak Aniaya Sun An-Ang Ho".


Pemerintah dan DPD Perlu Serius Menangani Konflik dan Kekerasan
Tgl terbit: Senin, 26 November 2012
Peristiwa bentrok massa dengan nuansa ketegangan komunal di Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur melengkapi serangkaian konflik horisontal serupa yang terjadi cukup intensif di Indonesia. KontraS mencatat paling tidak ada 32 konflik horizontal telah terjadi di pada tahun 2012 ini. Angka ini di luar peristiwa-peristiwa persekusi (serangan dari suatu kelompok mayoritas-identitas) terhadap kelompok (identitas) minoritas dan tawuran antar-pelajar atau mahasiswa. Konflik horizontal sepanjang tahun 2012 ini telah menyebabkan jatuh korban jiwa paling sedikit 28 orang dengan korban luka serius sebanyak lebih dari 200 orang. Ini belum mencakup kerugian material lainnya, seperti kerusakan harta benda atau kerugian non-material seperti kondisi psikis mereka yang menjadi korban.


Mendorong Dihentikannya Praktik Impunitas di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 21 November 2012
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu hingga kini belum terselesaikan. Proses hukum atas kasus tersebut masih terhenti di Kejaksaan Agung. Semua berkas hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung dengan penyidikan sebagaimana perintah dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa Komnas HAM lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan Jaksa Agung melakukan penyidikan.


Mendorong Praktik Impunitas Dihentikan
Tgl terbit: Rabu, 21 November 2012
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu hingga kini belum tertuntaskan. Proses hukum atas kasus tersebut masih terhenti di Kejaksaan Agung. Semua berkas hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung dengan penyidikan sebagaimana perintah dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa Komnas HAM lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan Jaksa Agung melakukan penyidikan.


Memperingati Hari Anti Impunitas Internasional: "Keadilan Harus Ditempatkan Kepada Hak-Hak Korban"
Tgl terbit: Senin, 19 November 2012
Kami keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia bersama dengan perwakilan pendamping dari Bosnia pada hari ini bersolidaritas mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus masa lalu dengan menempatkan keadilan kepada hak-hak Korban. Hal ini kami sampaikan sebagai bagian dari rangkaian acara memperingati hari anti impunitas internasional yang diperingati oleh seluruh komunitas internasional pada tanggal 23 November 2012. Selama sepekan, kami komunitas keluarga korban di Indonesia, Bosnia dan Timor Leste akan mengisi berbagai kegiatan temu solidaritas korban, kegiatan resmi dengan beberapa pejabat negara yang relevan dengan masalah impunitas (kejahatan tanpa hukuman), dan beberapa kegiatan publik lainnya.


Kekerasan terhadap Jurnalis di Riau Makin Buruk
Tgl terbit: Jumat, 16 November 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan makin buruknya represi terhadap jurnalis di Riau. Hal ini terlihat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh 4 (empat) Orang Tak Dikenal (OTK) dengan ciri-ciri berbadan tegap menggunakan pakaian sipil menggunakan sepeda motor terhadap sdr. Robianto (korban) wartawan Riau TV. Robi adalah salah satu wartawan yang sempat mengabadikan gambar tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Letkol Robert Simanjuntak terhadap Didik pada 16 Oktober 2012 saat meliput jatuhnya pesawat Hawk 200 milik TNI AU di sekitar pemukiman warga RT 03, RW 03, Dusun 03, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.


Masyarakat Sipil Menolak Deklarasi HAM ASEAN yang Tidak Sempurna
Tgl terbit: Jumat, 16 November 2012
Phnomh Penh, Kamboja - Sebanyak 62 kelompok masyarakat sipil, baik di tingkat nasional, regional, dan internasional menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menunda mengadopsi ketentuan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration) pada KTT ASEAN di Kamboja, yang secara keseluruhan isinya tidak mencerminkan standar-standar HAM internasional.


Pengembalian Berkas Penyelidikan Peristiwa 1965/1966 Modus Pembekuan Perkara Pelanggaran HAM berat
Tgl terbit: Kamis, 15 November 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat menyatakan keberatan terhadap alasan pengembalian berkas penyelidikan pro justisia peristiwa 1965/1966 dan Pembunuhan Misterius (Petrus) oleh Kejaksaan Agung (lihat lampiran penjelasan keberatan). Tindakan ini adalah sebuah pelepasan dari tanggun jawab penegakan hukum.


Pemberian "Human Rights Prize Emilio F Mignino 2012" dari Pemerintah Argentina kepada KontraS
Tgl terbit: Rabu, 14 November 2012
KontraS mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Argentin--dalam hal ini diwakili oleh Duta Besar Argentina untuk Indonesia Bapak Javier Sanz de Urquiza dan Pejabat tinggi di kedutaan Argentina seperti Bapak Martin Via, atas penghargaan "Human Rights Prize Emilio Mignino" yang diberikan kepada KontraS.


14 Tahun Tragedi Semanggi I : Kami Menolak Lupa Saatnya Presiden Turun Tangan
Tgl terbit: Selasa, 13 November 2012
Kewibawaan hukum di Republik ini layak dipertanyakan kembali. Sudah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak bulan April tahun 2002 hingga tahun 2008, berkas kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang telah diserahkan kepada Jaksa Agung oleh Komnas HAM hingga kini masih belum ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Jaksa Agung beralasan bahwa berkas tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena aparat pelaksana di lapangan telah diadili di Pengadilan Militer dan belum terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc untuk peristiwa tersebut. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus berlalu tanpa kejelasan maka akan menjadi sebuah preseden buruk di masa kini dan yang akan datang.


14 Tahun Targedi Semanggi I; Kami Menolak Lupa Menagih Janji Menko-Polhukam Tuntaskan Kasus Semanggi I
Tgl terbit: Kamis, 08 November 2012
Kami, Senat Fakultas Hukum Atmajaya dan keluarga korban Semanggi I bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam) untuk menyampaikan perkembangan hasil kerja Tim Kecil kepada korban dan merekomendasikan kepada Presiden memberikan instruksi kepada Jaksa Agung agar segera melakukan penyidikan terhadap kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.


Hentikan Aksi kekerasan, Tangkap Pelaku Aksi Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan dan HAM
Tgl terbit: Rabu, 07 November 2012
Jakarta-Senin tanggal 5 Nopember 2012, menjelang event internasional "Bali Democracy Forum" yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 8-9 November 2012, salah seorang aktifis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali I Wayan Gendo Suwardana diserang oleh sekelompok orang saat berada di kantornya sekitar pukul 11.00 Wita. Sekitar 2 orang masuk kekantor dan memukuli Gendo panggilan akrab I Wayan Gendo Suwardana hingga dia mengalami luka sobek di bibirnya dan pendarahan di mulutnya, selesai melakukan pemukulan preman tersebut juga mengancam dengan kata-kata kasar. Eksekutif Nasional WALHI menyakini apa yang terjadi pada salah seorang Dewan Daerah WALHI Bali ini adalah buntut dari sikap tegas menolak berbagai pembangunan yang merusak kelestarian lingkungan di propinsi Bali. Seperti yang kita ketahui saat ini Walhi Bali menolak keras pembangunan Jalan Diatas Perairan (tol Nusa dua-Benoa) karena tidak sesuai dengan AMDAL dan merusak hutan mangrove.


Desakan Pengusutan Tuntas Kasus Kekerasan Terhadap Aktivis Walhi Bali sdr. I Wayan Suardana, SH alias Gendo
Tgl terbit: Selasa, 06 November 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima informasi bahwa sdr. I Wayan Suardana, SH alias Gendo telah menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang tidak dikenal pada tanggal 05 November 2012 di Denpasar. Korban merupakan aktifis lingkungan di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Bali.


Pemerintah Tidak Seharusnya Mengabaikan Peran Serta Masyarakat dalam Kasus Batang Toru Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tgl terbit: Minggu, 04 November 2012
Bila saja, pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat sedikit saja mau mendengarkan suara rakyat, maka kejadian amuk warga kepada aparat dan rusaknya fasilitas negara di Batangtoru tidak akan terulang. Sebelumnya, Juni 2012, kendaraan milik PT. Agincourt Resources perusahaan tambang emas, dibakar saat memasang pipa pembuangan limbah. Kali ini, perusahaan justru dikawal ratusan aparat Kepolisian dan TNI, memaksakan kehendak untuk melanjutkan pemasangan pipa, yang berujung amuk warga.


Kasus Sun An dan Ang Ho (Medan): Mahkamah Agung, Melanggengkan kasus Kekerasan dan Rekayasa Hukum
Tgl terbit: Minggu, 04 November 2012
KontraS, keluarga Sun An dan Ang Ho serta kuasa hukum keduanya kecewa dengan putusan Mahkamah Agung ditingkat kasasi yang menyatakan menolak permohonan kebebasan terdakwa Sun An dan Ang Ho.


Laporan Pemantauan KontraS: Temuan Lapangan dari Poso-Sulawesi Tengah
Tgl terbit: Minggu, 04 November 2012
Sehubungan dengan meningkatnya teror dan kekerasan di Poso, Sulawesi Tengah, sejak pertengahan September 2012, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pemantauan lapangan. Pemantauan ini dilakukan dengan turun langsung ke Poso untuk melihat dan bertemu dengan sejumlah orang yang terimplikasi dari memburuknya situasi di Poso. Selain di Kota Poso, pemantauan juga dilakukan di Dusun Tamanjeka, Poso Pesisir dan Desa Kalora, Poso Pesisir Utara. Dari pemantauan ini, KontraS menemukan fakta-fakta yang bisa ditarik menjadi kesimpulan dari peristiwa-peristiwa kekerasan dan teror yang kembali muncul.


Dorong Segera Agenda Resolusi Konflik dan Penegakan Hukum di Lampung Selatan
Tgl terbit: Jumat, 02 November 2012
Kami, Koalisi Masyarakat Sipil yang peduli pada isu hak asasi manusia, demokrasi dan perdamaian di Indonesia amat menyayangkan adanya bentrok warga yang terjadi di Desa Balinuraga Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Bentrokan antara warga Lampung dengan warga Bali yang terjadi sepanjang 3 hari berturut-turut, terhitung sejak Hari Sabtu (27/10) hingga Hari Senin (29/10), telah memakan setidaknya 14 korban jiwa, 5 orang luka-luka, rusaknya sejumlah aset personal dan fasilitas umum setempat menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Sementara itu, sebanyak 192 warga Desa Balinaruga harus dievakuasi ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Bandar Lampung.


RUU Kamnas Tambal Sulam dan Mengkhianati Reformasi
Tgl terbit: Kamis, 01 November 2012
Sedari awal rencana pemerintah untuk membentuk RUU Kamnas memang menimbulkan banyak tanda tanya tentang maksud dan tujuannya. Pemerintah selalu berubah-ubah dalam menjelaskan maksud dan tujuan pembuntukan RUU Kamnas. Karenanya, meski pemerintah telah menyerahkan draft terbaru RUU Kamnas ke parlemen, namun RUU itu tetap tidak mengalami perubahan berarti dan masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang dapat membahayakan hak-hak asasi warga negara dan demokrasi.


Mendorong Penuntasan Hukum yang Adil dan Jujur atas Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis
Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2012
Kami dari beberapa elemen lembaga: AJI Indonesia, AJI Jakarta, LBH Pers, PWJ, PFI, IJTI, PWI, KontraS, melalui surat ini, menyampaikan penegasan bahwa kami mendorong penuntasan hukum yang adil dan jujur atas kasus kekerasan (penganiayaan, pembatasan akses kerja, perampasan barang dan penghilangan karya cipta) yang dilakukan oleh Letkol. Robert Simanjuntak (perwira TNI AU) Cs pada 16 Oktober 2012 terhadap 7 jurnalis yang sedang atau setidak-tidaknya akan meliput peristiwa jatuhnya pesawat milik TNI AU.


"Penegakan Hukum di Poso: Agenda Keadilan untuk Korban Jangan Diabaikan"
Tgl terbit: Kamis, 25 Oktober 2012
KontraS dan Setara Institute meminta Pemerintah Pusat di Jakarta, Pemerinta Daerah Sulawesi Tengah dan pihak Polri mengedepankan profesionalisme penaganan situasi di Poso, Sulawesi Tengah.


Pengabaian 3 Tahun Rekomendasi DPR RI; Presiden SBY lakukan Maladministrasi dan Mengingkari Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tgl terbit: Rabu, 24 Oktober 2012
Tiga tahun pengabaian Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) atas rekomendasi DPR RI untuk kasus Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997/1998 adalah hal yang tidak bisa diterima oleh publik. 3 tahun adalah waktu yang sangat lama dalam mengimplementasikan kebijakan berdasarkan rekomendasi DPR sebagai wakil rakyat yang sudah sesuai dengan harapan korban.


Pembungkaman Ruang Gerak Demokrasi di Papua
Tgl terbit: Rabu, 24 Oktober 2012
Kami menyesalkan hak atas kemerdekaan, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di Papua tidak sepenuhnya dijamin. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat sejatinya adalah "Hak Setiap Warga Negara" yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Namun, dalam implementasinya situasi di Papua berbeda jauh dengan wilayah Indonesia yang lain. Tercatat dari adanya kasus penembakan hingga terror telah membuat kebebasan berekspresi tereliminir. terhitung sejak Januari hingga Oktober 2012 KontraS mencatat 81 tindakan kekerasan setidaknya 31 meninggal dan 107 orang mengalami luka-luka.


Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM
Tgl terbit: Selasa, 23 Oktober 2012
Senin 22 Oktober 2012, Komisi III DPR RI memilih 13 (tiga belas) orang anggota Komnas HAM untuk periode 2012-2017. Pemilihan dilakukan setelah proses uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan Komisi III DPR RI pada 15-19 Oktober 2012.


Tugas Jurnalis Terancam Perilaku Anggota TNI
Tgl terbit: Selasa, 16 Oktober 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan protes keras atas tindakan penganiayaan yang dilakukan Letkol Robert Simanjuntak (Kadispers) dan sejumlah prajurit TNI AU terhadap jurnalis saat meliput di lokasi jatuhnya pesawat Hawk 200 milik TNI AU di sekitar pemukiman warga RT 03, RW 03, Dusun 03, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.


Masa Depan HAM dan Demokrasi Indonesia Pasca Uji Materil UU Intelijen di Mahkamah Konstitusi
Tgl terbit: Senin, 15 Oktober 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) amat menyayangkan keputusan penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang diajukan oleh para pemohon yang terdiri dari organisasi HAM, kelompok korban pelanggaran HAM masa lalu, jurnalis, dan advokat HAM di awal tahun 2012. Putusan ini melegalkan tindakan intervensionis aparat keamanan melalui unit-unit intelijennya untuk mengganggu privasi setiap individu.


MERAWAT DAMAI POSO MELALUI PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN
Tgl terbit: Minggu, 14 Oktober 2012
Kami prihatin masih berlangsungnya aksi teror dan kekerasan di Poso. Wilayah ini telah melalui periode kekerasan yang cukup lama karena konflik yang terjadi sejak tahun 1998- 2000. Paska Deklarasi Malino I, kekerasan komunal berhenti namun penyelesaian akar masalah dan dampak yang terjadi akibat konflik belum tertangani secara baik.


"Hilangnya Momentum Keketuaan Indonesia di Komisi HAM ASEAN" Sebuah Evaluasi atas Kinerja Perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN periode 2009-2012
Tgl terbit: Kamis, 11 Oktober 2012
Pada tanggal 23 Oktober 2012, Komisi HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) akan mengakhiri masa jabatannya untuk periode yang pertama dari tahun 2009-2012. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.5 Kerangka Acuan Komisi HAM ASEAN (Term of Reference AICHR), bahwa setiap komisioner menjalankan jabatannya selama tiga tahun dan pemerintah memiliki kewenangan untuk menunjuk dan mengganti komisioner tersebut. Sehubungan dengan berakhirnya periode pertama masa jabatan Komisi HAM ASEAN dan pengumuman pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri mengenai pembukaan pencalonan dan seleksi perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN untuk periode 2012-2014, maka KontraS menyusun sebuah evaluasi singkat atas kinerja perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN periode 2009-2012 sebagai wujud partisipasi masyarakat sipil Indonesia dalam pemajuan HAM di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).


Defisit Abolisi Hukuman Mati di Indonesia dengan Tren Global Menuju Penghapusan Hukuman Mati
Tgl terbit: Selasa, 09 Oktober 2012
Menyambut satu dekade Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober 2012 Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Hukuman Mati Indonesia menyambut baik adanya tren global penghapusan hukuman mati yang berkembang secara signifikan. Dalam catatan yang dikeluarkan Hands Off Cain Info menegaskan bahwa sekitar 155 negara telah menghapus kebijakan hukuman mati dalam sistem hukum maupun praktiknya, di mana 99 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati untuk semua kategori kejahatan (keseluruhan), 44 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati dalam praktiknya (de facto abolisionis) dan 7 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa (ordinary crimes), dan 5 negara telah melakukan penundaan (moratorium) eksekusi di tempat. Di tingkat Indonesia sendiri tahun ini merupakan tahun keempat di mana tidak terjadi eksekusi mati.


Pernyataan Sikap Tim Pembela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Tgl terbit: Senin, 08 Oktober 2012
Mempertimbangkan bahwa akan anda pertemuan antara Presiden, Kapolri dan KPK, serta mempertimbangkan kondisi keamanan penyidik KPK, kami Tim Pembela KPK dengan ini menyampaiakan


Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM yang Tidak Direspon Polisi Mendukung KPK
Tgl terbit: Minggu, 07 Oktober 2012
Sepanjang 1 tahun -terhitung sejak Juli 2011 hingga September 2012- KontraS menerima banyak pengaduan dari masyarakat, khususnya komunitas minoritas keagamaan, etnis, pedagang, petani, buruh, pekerja, mahasiwa, pengusaha, bahkan pengaduan individual- atas praktik pengabaian kasus dan kekerasan yang potensial menimbulkan pelanggaran HAM dari aparat polisi di beberapa daerah di Indonesia.


Pernyataan Menkopolhukam, Mengingkari Fakta Masa Lalu
Tgl terbit: Jumat, 05 Oktober 2012
Pada 2 Oktober 2012, Menko Polhukam, Djoko Suyanto, menyatakan kepada media bahwa "banyak aspek yang harus dilihat dan dipertimbangkan jika pemerintah ingin menyampaikan permintaan maaf". Selain itu, Menkopolhukam membenarkan tindakan pelanggaran HAM berat yang terjadi  dalam peristiwa 1965/1966 dengan mengatakan "Kalau peristiwa itu tak terjadi, negara kita tidak akan seperti sekarang ini" "This country would not be what it is today if it didn't happen"(lihat lampiran media).


5 Oktober 2012, TNI di Ujung Putaran Titik Balik Represi
Tgl terbit: Kamis, 04 Oktober 2012
KontraS dan Imparsial, mengucapkan Dirgahayu ke-67 TNI pada 5 Oktober 2012. Memasuki usia tersebut TNI sebagai tentara kebangsaan diharapkan dapat lebih profesional dalam mempertahankan negara. Sejumlah prestasi telah tercatat, namun demikian masih terdapat sejumlah permasalahan yang menuntut perbaikan. Untuk itu, adalah penting bagi kami untuk memberikan sejumlah catatan bagi institusi TNI, terutama pada masa satu tahun terakhir.


Desakan pengusutan kasus penyiksaan terhadap 2 orang narapidana yang dilakukan oleh Petugas LAPAS Kelas II Nabire Papua
Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima pengaduan terkait kasus penyiksaan yang dilakukan oleh pegawai LAPAS kelas II Nabire, Papua, terhadap Mikhael Yance Bieths warga Jl. Frans Kaisepo Kelurahan Nabarua Kabupaten Nabire, Papua dan Ilham Haje Selang warga Kelurahan Bumi Wonoreja Kabupaten Nabire, Papua.


"Mendesak DPR untuk Segera Melakukan Proses Seleksi Calon Anggota Komnas HAM"
Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2012
Pada tanggal 29 Agustus 2012, Presiden Susila Bambang Yudoyono telah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang perpanjangan masa tugas komisioner Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM) periode 2007â€2012, sampai dengan selesainya proses fit and proper test calon Komisioner Komnas HAM di DPR-RI atau ditetapkan Komisioner Komnas HAM yang baru. Perpanjangan ini sebagai jawaban dari permintaan DPR perihal usulan penerbitan Keppres untuk perpanjangan masa jabatan Komisioner Komnas HAM yang berakhir pada 30 September 2012, karena hingga kini DPR belum melakukan fit and proper test calon Komisioner Komnas HAM untuk periode 2012-2017.


Rekomendasi Pansus DPR RI oleh Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah.
Tgl terbit: Jumat, 28 September 2012
Kami dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), dan Asian Federation Against Involuntary Disappearance (AFAD) sedang menggalang advokasi dan kampanye atas Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa yang diperuntukan bagi Presiden, dan telah dikeluarkan pada 3 (tiga) tahun silam, tanggal 29 September 2009.


Jakarta Baru Yes, Presiden Pelanggar HAM No!
Tgl terbit: Rabu, 26 September 2012
KontraS mengucapkan selamat bekerja kepada sdr. Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Cahaya Purnama (Ahok) dengan kemenangannya di Pemilukada DKI Jakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 (berdasarkan hasil Quick Count sejumlah lembaga survey di sejumlah media elektronik).


Audiensi Anak Korban Penghilangan Paksa dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 26 September 2012
Kasus penculikan dan penghilangan paksa yang terjadi saat era reformasi 1997-1998 hingga saat ini sudah memasuki tahun ke-14. Tercatat sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang aktivis pro demokrasi yang mengalami penculikan dan penghilangan paksa oleh pihak militer. Namun, hanya 1 (satu) orang ditemukan meninggal dan 9 (sembilan) orang telah kembali. Sedangkan 13 (tiga belas) orang lainnya yaitu, Suyat, Yani Afri, Sonny, Herman Hendrawan, Noval Alkatiri, Dedy Hamdun, Ismail, Bimo Petrus, Abdun Naser, Hendra Hambali, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin dan Wiji Thukul tidak diketahui keberadaannya hingga kini.


"RUU Kamnas Bernuansa Sekuritisasi dan DPR Harus Mengembalikannya ke Pemerintah"
Tgl terbit: Selasa, 25 September 2012
Draft RUU Keamanan Nasional akhirnya kembali diserahkan pemerintah kepada Parlemen tanpa ada perubahan sedikitpun. Padahal sebelumnya, Pansus RUU Kamnas di DPR telah memutuskan mengembalikan draft RUU itu ke pemerintah untuk diperbaiki. Senada dengan DPR, dewan perwakilan daerah dan koalisi masyarakat sipil juga mendesak agar pemerintah merombak total RUU Kamnas sebelum kembali diajukan ke parlemen.


Evaluasi Teror Densus 88 dalam Operasi Anti-Terorisme
Tgl terbit: Selasa, 25 September 2012
KontraS protes keras atas tindakan semena-mena yang belakangan ini kerap dilakukan para personel Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dalam serangkaian operasi penindakan teror Solo di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak hanya di Solo, sepanjang 3 bulan terakhir terhitung dari Juli-September 2012, berbagai operasi penindakan serempak dilakukan di beberapa wilayah lainnya, seperti di Jakarta, Medan, dan Kalimantan Barat.


Protes atas Ketiadaan Jaminan Keamanan terhadap Advokat dalam Penanganan Gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Wamena, Papua
Tgl terbit: Selasa, 25 September 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan protes atas ketiadaan jaminan keamanan yang berikan oleh Pengadilan Negeri Wamena terhadap Olga Hamadi, SH advokat yang tengah melakukan gugatan praperadilan 02/Pid.Pra/2012/PN.Wamena terhadap termohon Kapolri cq Kapolda Papua cq Kepolisian Resort Jayawijaya dalam kasus penangkapan dan penahanan sewenang- wenang disertai penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Jayawijaya terhadap 5 orang tersangka. Akibat dari situasi ini, Koordinator KontraS Papua, yang sedang menjalankan tugas/profesi advokatnya berada dalam ancaman terhadap jiwa hingga akhirnya memutuskan untuk mencabut gugatan pra peradilan sebagaimana dimaksud.


13 Tahun Tragedi Semanggi II: Jaksa Agung Menyandera Keadilan
Tgl terbit: Minggu, 23 September 2012
Paska Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan berkas hasil penyelidikan kepada Jaksa Agung pada 29 April 2002 atas Peristiwa Semanggi II (23-24 September 1999) yang digabung menjadi satu berkas dengan peristiwa Trisakti (12 Mei 1998) dan Semanggi I (13-15 November 1998) hingga kini belum ditindak lanjuti ke tahap penyidikan. Sebuah fenomena yang janggal dan ironis dalam proses penegakan hokum, 10 (tahun) berkas hasil penyelidikan diendapkan tanpa adanya kepastian. Sehingga akses korban untuk mendapatkan keadilan menjadi semakin kabur.


Asian and International Human Rights Groups Urge Malaysian Government to End Harassment against SUARAM
Tgl terbit: Senin, 17 September 2012
We, the undersigned national, regional and international human rights organizations express our strongest protest against the Malaysian government's ongoing harassment of Malaysia's leading human rights organization, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) through investigations, public vilification and threats to charge the NGO for alleged financial irregularities, non-registration as a society, and receipt of foreign funds.


Mendorong DPR segera melakukan uji kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2012-2017
Tgl terbit: Jumat, 14 September 2012
Pada tanggal 29 Agustus 2012 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan surat perpanjangan masa jabatan anggota Komnas HAM periode 2007-2012. Perpanjangan ini dilakukan setelah DPR masih belum juga melakukan uji kelayakan (fit and proper test) terhadap ke-30 nama calon anggota Komnas HAM periode 2012-2017. Tim Pansel sendiri sebelumnya telah menyerahkan ke-30 nama calon kepada Komisi III DPR pada 11 Juni 2012 dan meminta Komisi III DPR RI untuk segera melakukan uji kelayakan tersebut.


ASEAN Human Rights Declaration must not provide protections lower than international human rights law and standards
Tgl terbit: Kamis, 13 September 2012
We, the undersigned organizations, who participated at the Civil Society Forum on ASEAN Human Rights Declaration, held on 10-11 September 2012 and the consultation meeting of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) with civil society organizations on the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD), held on 12 September 2012 in Manila, the Philippines, comment the AICHR for holding the second consultation meeting and welcome the openness shown by the AICHR representatives in the meeting.


Absennya Keadilan; Tim Kemenkopolhukam Lip Service atau Kesungguhan Presiden? 28 Tahun Peristiwa Tanjung Priok 1984
Tgl terbit: Rabu, 12 September 2012
Di tahun ke 28 Peristiwa Tanjung Priok 1984, kami, Korban dan keluarga korban Tanjung Priok bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terus mengingatkan negara, bahwa beban dan tanggungjawab negara terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru belum selesai, karena kejahatan pelanggaran HAM berat tidak mengenal kadaluarsa, termasuk dengan peristiwa Tanjung Priok 1984 yang telah disimpulkan Komnas HAM sebagai Pelanggaran HAM berat.


Mengenang 8 tahun pembunuhan Munir "Negara ingkar keadilan"
Tgl terbit: Jumat, 07 September 2012
Delapan tahaun berlalu, dalil bahwa "kasus pembunuhan Munir sudah tidak relevan ditanyakan kembali"(Julian Pasha/jubir Presiden SBY) hanyalah upaya pihak istana (presiden SBY) untuk semakin menutup rapat-rapat agar kasus pembunuhan Munir ini segera berlalu. Hal ini ditambah dengan pemberian remisi terhadap Pollycarpus yang tidak pernah kooperatif dalam pengungkapan kebenaran kasus pembunuhan Munir. Realitas angka 8 ini ternyata berjalan terbalik dengan upaya untuk mengusut tuntas pembunuhan Munir, kenyataan ini menunjukkan bahwa komitmen dan sikap politik Presiden SBY semakin lemah


Suksesi Kapolda Papua: Legitimasi Teror di Tanah Papua
Tgl terbit: Rabu, 05 September 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan langkah gegabah Jenderal Polisi Timur Pradopo mengganti struktur komando keamanan Provinsi Papua, dari Inspektur Jenderal Polisi Bigman Lumban Tobing kepada Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian, melalui Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri tertanggal 3 September 2012. Keputusan ini jelas memiliki dampak politik dan keamanan yang amat tinggi di Papua.


Protes Terhadap Pemukulan 3 Warga dan Pengusiran Paksa Warga Perumahan Dodik HayamWuruk Kodam V Brawijaya
Tgl terbit: Rabu, 05 September 2012
Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan protes keras atas tindakan yang dilakukan oleh Kodam V Brawijaya yang sejak kemarin dan hari ini melakukan upaya pengusiran paksa terhadap warga (purnawirawan, janda dan putra-putrinya) penghuni Perumahan TNI AD Dodik Hayam Wuruk Surabaya Jawa Timur


Merespon Kunjungan Hillary Clinton: Pemerintah Amerika Serikat Harus Mendorong Penegakan HAM di Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 04 September 2012
KontraS menyayangkan keputusan Pemerintah Amerika Serikat yang pada akhirnya akan menindak lanjuti Perjanjian Pertahanan (Defense Framework Agreement) kepada Indonesia, yang ditandatangani pada 22 Juli 2010. Hal ini sebagaimana maksud dari kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Hillary Clinton ke Indonesia pada 3 September 2012, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan diplomatik Pemerintah AS ke wilayah Asia Timur dan Pasifik.


Tindaklanjut Hasil Pertemuan Dengan Komisi I DPR RI Terkait Situasi Darurat Kemanusiaan di Papua
Tgl terbit: Selasa, 04 September 2012
Dengan surat ini kami Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Nasional Papua Solidaritas (NAPAS), Foker LSM Papua dan beberapa perwakilan masyarakat papua ingin mengingatkan kepada Komisi I DPR RI terkait dengan hasil pertemuan dalam agenda Audiensi yang kami sampaikan di DPR RI pada hari rabu tanggal 27 Juni 2012 terkait dengan kondisi keamanan di Papua.


Pemerintah Harus Menyediakan Fasilitas Yang Memadai Bagi Korban Kekerasan di Sampang!
Tgl terbit: Minggu, 02 September 2012
Keadaan ratusan warga komunitas syiah Sampang yang menjadi korban kekerasan pada 26 agustus 2012 memburuk. Seperti telah diketahui, korban ditempatkan oleh pemerintah di Gedung Olah Raga Kabupaten Sampang (GOR Sampang) dengan fasilitas yang tidak memadai. Akibatnya, sejumlah pengungsi telah jatuh sakit.


Data kerusakan akibat peristiwa kekerasan atas Jama'ah Syi'ah di Sampang pada 26 Agustus 2012
Tgl terbit: Minggu, 02 September 2012
Seperti telah diketahui, pada tanggal 26 Agustus 2012 telah terjadi peristiwa kekerasan yang menimpa Jama'ah Syi'ah di Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam dan Dusun Geding Laok Desa Blu'uran. Dalam peristiwa ini puluhan rumah warga syiah telah dibakar, satu orang korban meninggal, yaitu Muhammad Hasyim alias Hamamah(50), satu orang luka berat Tohir(45) sampai dengan saat ini masih dirawat di rumah sakit(RSUD Sampang) dan puluhan orang luka-luka. Dan, selanjutnya hampir seluruh warga syi'ah diungsikan di Gedung Olah Raga Sampang dengan fasilitas yang sangat minim


Tindakan Berlebihan Dalam Penegakan Hukum Harus di Proses Secara Hukum
Tgl terbit: Jumat, 31 Agustus 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengingatkan aparat kepolisian agar tidak bertindak berlebihan (tidak profesional) dengan menggunakan kekuatan berlebihan dalam penanganan proses penegakan hukum dalam beberapa kasus yang kontras terima informasinya;


13 Aktivis Korban Penghilangan Paksa di Tahun 1997/1998 'Hadir' Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah
Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2012
Jakarta †Dalam upaya menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kasus ke-13 orang hilang di tahun 1997-1998, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) pada hari ini 'menghadirkan' kembali ke-13 korban tersebut di depan Istana Kepresidenan Republik Indonesia.


Polisi Harus Menangkap Pelaku Lapangan dan Otak di Balik Kekerasan di Sampang
Tgl terbit: Rabu, 29 Agustus 2012
Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan peristiwa kekerasan terhadap kelompok minoritas Syiah di Sampang, menuntut agar Pihak Kepolisian bekerja dengan profesional dan jujur terutama dalam melakukan penegakan hukum. Penangkapan Roisul Hukama yang dikenakan dengan Pasal 354 KUHP, karena diduga memicu kerusuhan di Sampang, serta menangkap 7 orang lainnya tidaklah cukup.


Syawal Berdarah di Sampang
Tgl terbit: Senin, 27 Agustus 2012
[Jakarta, 27 Agustus 2012]-Peristiwa kekerasan brutal terhadap Muslim Syiah kembali terjadi di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kabupaten Sampang, Madura pada Minggu pagi 26 Agustus 2012. Satu orang korban tewas bernama Hamama (50), tujuh orang menderita luka kritis, puluhan orang mengalami luka-luka, juga puluhan rumah warga muslim Syiah dibakar. Akses untuk evakuasi dan pengiriman bantuan terkepung oleh massa penyerang. Hingga saat ini kondisi di lokasi masih sangat mencekam.


Menegakkan Hukum di Papua Jangan dengan Melawan Hukum
Tgl terbit: Minggu, 26 Agustus 2012
Rangkaian aksi penembakan misterius kembali mengguncang Papua. Dalam waktu 1 minggu disekitar hari lebaran setidaknya terjadinya 4 peristiwa: pertama yang menewaskan Mustafa(22) (17/08/2012), penjaga kios di pasar Distrik Obano Paniai, kedua, penembakan menewaskan Ayub Notanubun (52) pada 18 Agustus 2012


Kekerasan Tarhadap Pengikut Syiah di Kecamatan Omben Sampang Madura
Tgl terbit: Minggu, 26 Agustus 2012
KontraS mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan warga terhadap pengikut Syiah di Kecamatan Omben Sampang Madura Jawa Timur hari ini, 26 Agustus 2012.


Tujuh Tahun Nota Kesepahaman Aceh (MOU Helsinki)
Tgl terbit: Rabu, 15 Agustus 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan komitmen dan kesungguhan Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh terhadap agenda pembentukan pengadilan HAM Aceh dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.


"Anggaran Pertahanan Naik, Transparansi & Akuntabilitas Menurun"
Tgl terbit: Rabu, 15 Agustus 2012
Hari ini, Rabu 15 Agustus 2012, kami dari koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanyakan kelanjutan dari laporan terkait adanya dugaan ketidakwajaran harga dalam pembelian 6 jet tempur Sukhoi SU-30MK2.


Pendekatan Militeristik dan Kekerasan Bersenjata adalah Kehendak Rezim Dalam Lumpuhkan Perjuangan Rakyat demi Keamanan Aliran Modal
Tgl terbit: Rabu, 08 Agustus 2012
Rakyat seluruh dunia sudah mengetahui bahwa saat ini kapitalisme tengah krisis, dan krisis itu telah menyeret ratusan juta rakyat di seluruh dunia dalam lubang kemiskinan. Cara kapitalisme dalam menyembuhkan dirinya dari krisis, lazimnya tampil dalam praktek ekspansi kapital dan pendekatan kekerasan bersenjata.


Menuntut Proses Hukum terhadap Anggota Kepolisian Sabu Barat NTT
Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2012
KontraS mengecam penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sabu Barat dan Sabu Timur, NTT terhadap 17 warga Dusun Mapipa, Desa Raymude, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua NTT. Warga dituduh melakukan pembunuhan terhadap Bripka Bernardus Djawa (Kanit Reskrim Polsek Sabu Timur) yang hilang pada tanggal 31 Maret 2012 saat melakukan pengejaran tersangka kasus pencurian ternak.


Kasus Ogan Ilir: Komnas HAM Harus Berani Lakukan Penyelidikan Pro Justisia
Tgl terbit: Sabtu, 04 Agustus 2012
Kami dari berbagai organisasi masyarakat sipil meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pro Justisia atas penembakan di Ogan Ilir, pada 27 Juli 2012. Terkait dengan penembakan oleh Polisi di Ogan Ilir yang mengakibatkan kematian Angga bocah, 12 tahun.


Menuntut Tanggungjawab Negara dan Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar melakukan Penanganan yang Menyeluruh terhadap Kondisi Muslim Rohingya
Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, sejauh ini telah melakukan komunikasi untuk pemantauan dan mengumpulkan informasi terkait dengan beragam dan rangkaian tindak kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap 800.000 muslim Rohingya di Myanmar (negara bagian Rhakine). Disisi yang lain, kami juga mencatat sekitar 200. 000 muslim Rohingya telah menjadi pengungsi di Bangladesh, sisanya gagal mendapatkan suaka politik ataupun perlindungan baik ke Bangladesh maupun negara tujuan lainnya, karena mendapat penolakan.


Mendesak TNI untuk Menghormati Hukum dan Menghentikan Pendekatan Kekerasan dalam Kasus Sengketa Tanah dan Perumahan Negara
Tgl terbit: Selasa, 31 Juli 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan atas terjadinya tindak kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh prajurit TNI Zeni Kostrad TNI-AD terhadap dua orang warga masyarakat, masing-masing bernama Agus Susanto dan Suwarto yang merupakan warga Rw.012 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.


Penyelesaian Pelanggaran HAM Peristiwa 27 Juli 1996; Tindaklanjut Cita-Cita Reformasi dan Pembelajaran Masa Depan
Tgl terbit: Jumat, 27 Juli 2012
Minggu terahir di bulan Juli 2012, adalah momentum penting bagi Negara untuk "kembali" melakukan koreksi atas kejahatan Negara di Orde Baru. Pada 23 dan 24 Juli, Komnas HAM mengeluarkan laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa 1965 dan Pembunuhan Misterius (Petrus) 1982-1985. Hari ini publik kembali diingatkan peristiwa 27 Juli 1996.


Tindakan Brutal Anggota Brimob Dalam Sengketa Lahan PTPN Cinta Manis
Tgl terbit: Jumat, 27 Juli 2012
KontraS mengecam keras aksi penembakan yang dilakukan oleh anggota Brimob Polda Sumatera Selatan terhadap masyarakat desa Limbang Jaya Kecamatan Ogan Ilir Sumatera Selatan. Akibat kekerasan tersebut seorang anak (12 tahun) bernama Angga bin Darmawan mengalami luka tembak pada bagian kepala dan meninggal ditempat. Selain itu,sampai sejauh ini, kami mendapatkan keterangan bahwa 4 orang lainnya mengalami luka tembak dengan kondisi kritis. Mereka adalah Jessica (perempuan, 16 tahun, Cucu dari anggota DPRD Ogan Ilir), Dud binti Juning (Perempuan, 30 tahun)â€keduanya teridentifikasi dibawah ke RS Bhayangkara Palembang, Rusman Bin Alimin (Laki-laki, belum diketahui umurnya), dan satu lagi belum diketahui namanya


Pengaduan atas terhadap pernyataan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso
Tgl terbit: Kamis, 26 Juli 2012
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM berat masa lalu dari berbagai kasus atau peristiwa bermaksud membuat pengaduan atas tindakan yang melanggar kode etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Bapak Priyo Budi Santoso dari Fraksi Partai Golkar.


Laporan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa 1965, Momentum Baru Koreksi Terhadap Orde Baru
Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2012
Laporan hasil Penyelidikan pro justisia oleh Komnas HAM atas rangkaian massal kekerasan pada masa awal berkuasanya pemerintahan Orde Baru dibawah Soeharto, 1965-1967 hingga tahun 1970an telah membuka momentum baru bagi upaya mendorong pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di masa lalu, dan karenanya patut memperoleh apresiasi dan dukungan publik. Dalam laporannya, Komnas HAM menyatakan telah ditemukan adanya indikasi atas dugaan pelanggaran HAM yang berat, berupa pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, kerja paksa, pemerkosaan, pemenjaraan tanpa proses hukum dan berbagai tindakan lainnya.


Hasil Penyelidikan Pro Justisia PETRUS 1982-1985 Langkah Positif Koreksi Kebijakan Masa Lalu
Tgl terbit: Selasa, 24 Juli 2012
Hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM untuk peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1983 menyebutkan "ditemukan fakta dan bukti yang memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982-1985." Keputusan ini merupakan langkah positif untuk penegakan hukum dan koreksi kebijakan pemerintah di masa lalu.


Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung untuk Perkara Pelanggaran HAM Berat
Tgl terbit: Senin, 23 Juli 2012
Sebagai bagian dari pengawasan publik dan berdasarkan pada hak korban pelanggaran HAM berat untuk mendapatkan akses keadilan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan korban dan keluarga korban menyampaikan evaluasi terhadap kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat.


"Menyikapi Arogansi Kementerian Pertahanan dan Carut Marut Pembelian 100 MBT Leopard dari Jerman"
Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2012
Rencana pengadaan 100 Main Battle Tank (MBT) Leopard dari Jerman (sebelumnya akan dilakukan dari Belanda) oleh pemerintah Indonesia mengundang pertanyaan dan menuai kritik dari berbagai kalangan. Terlebih lagi sikap pemerintah (Kemhan) yang cenderung memaksakan diri dan bahkan melakukan berbagai cara untuk membungkam kritik masyarakat. Belum membeli saja, rencana pengadaan MBT sudah memakan korban. Al-araf diberhentikan sebagai dosen di Univ. Pertahanan oleh Kemhan karena mengkritisi rencana pengadaan MBT itu dan juga pengadaan Alutsista lainnya.


Kritik Pembelian Tank Leopard: MENHAN DAN REKTOR UNHAN DIPETISI AGAR CABUT PEMECATAN AL ARAF
Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2012
Selasa, 16 Juli, Al Araf menerima pesan berbunyi "Ysh sahabat saya Al Araf, Apa kabar? saya perlu sampaikan bahwa saya mendapatkan arahan dari pimpinan bahwa untuk modul yang saat ini berjalan (Anantasia/Cranfield) diampu oleh dua orang dosen saja yaitu Anastasia dan Anton. Demikian pula unttuk membimbingan/pengujian Tesis untuk sementara Al tidak dilibatkan. Mohon dapat dipahami dan semoga keadaan yg tidak nyaman ini segera membaik. Salam."


Special Rappertour on the Situation of Human Rights in Myanmar should conduct a comprehensive investigation for the situation of Rohingya Muslim in Burma
Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2012
KontraS received information that several acts of violence took place following the rape and killing of a Buddhist woman in late May 2012, in which the perpetrators were alleged Rohingya Muslims. Subsequently, on June 2nd, 2012 ten Muslim bus passengers were beaten to death by a mob seeking revenge for the crime. In the days that followed, there have been numerous and conflicting reports of further sectarian attacks perpetrated by both Buddhist and Muslim residents


Empat Tahun Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Pemerintah Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste: Sebuah Rekomendasi Tanpa Implementasi
Tgl terbit: Selasa, 17 Juli 2012
Empat tahun telah berlalu (15 Juli 2008-15 Juli 2012) pasca dikeluarkannya Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Pemerintah Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, namun hingga kini belum ada satupun kesepakatan rekomendasi yang dijalankan oleh kedua negara. Sebagai pengingat, komisi negara independen ini telah mengeluarkan 7 rekomendasi utama, baik yang terkait langsung dengan proses akuntabilitas reformasi lembaga-lembaga keamanan- yang nantinya akan memengaruhi proses penegakan hukum atas praktik pelanggaran HAM yang berat di masa lalu-, pembentukan Komisi untuk Orang-Orang Hilang, pengakuan dan permintaan maaf kenegaraan oleh kedua belah negara, hingga agenda-agenda rekonsiliasi jangka panjang antara Indonesia dan Timor Leste lainnya.


Mendesak Penghentian Kriminalisasi Terhadap Masyarakat dan Aktifis Penolak Tambang di Pulau Romang Maluku Barat Daya
Tgl terbit: Selasa, 17 Juli 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima pengaduan tentang langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Maluku yang menetapkan -Orlando Petrusz -salah satu tokoh masyarakat Maluku Barat Daya yang selama ini dikenal aktif menyuarakan ketidakadilan dan perusakan lingkungan- dalam kasus pencemaran nama baik Bupati Maluku Barat Daya.


Peradilan Sesat Tajul Muluk
Tgl terbit: Senin, 16 Juli 2012
Kriminalisasi Ustad Tajul Muluk telah berakhir dengan vonis Ketua Majelis Hakim PN Sampang Purnomo Amin Cahyo tanggal 12 Juli 2012 dengan keputusan yang sangat tidak adil dan dipaksakan karena hakim memutuskan dengan keyakinan ceroboh bahwa terdakwa sedang bertaqiyyah (menyembunyikan keyakinannya) tanpa bukti-bukti dan saksi-saksi yang menunjang putusan tersebut.


Kriminalisasi Terhadap Masyarakat dan Aktifis Penolak Tambang di Pulau Romang Maluku Barat Daya
Tgl terbit: Minggu, 15 Juli 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyesalkan langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Maluku yang menetapkan Oyang Orlando Petrusz -salah satu tokoh masyarakat Maluku Barat Daya yang selama ini dikenal aktif menyuarakan ketidakadilan dan perusakan lingkungan- dalam kasus pencemaran nama baik Bupati Maluku Barat Daya.


"Menyikapi Kunjungan Kanselir Jerman Anggela Merkel dan Pembelian Tank Leopard dari Jerman"
Tgl terbit: Senin, 09 Juli 2012
Kanselir Jerman Anggela Markel berkunjung ke Indonesia pada 10 Juli 2012 dalam upaya membangun kerjasama antara Jerman-Indonesia, termasuk di bidang pertahanan. Di waktu yang sama pemerintah Indonesia berencana membeli 100 unit Main Battle Tank (MBT) Leopard dari Jerman.


Mengapa Komnas HAM harus menyampaikan hasil penyelidikan 1965/1966 kepada publik ?
Tgl terbit: Senin, 09 Juli 2012
Pada sidang paripurna Juni 2012, Komnas HAM menyampaikan kepada para korban peristiwa 1965/1966 bahwa sidang paripurna kembali menunda untuk mengumumkan hasil penyelidikan Tim Penyelidik yang sudah bekerja  sejak 2008.


Hiba Pengusaha ke Polda Sulsel dan Pembentukan Posko Pengaduan Masyaraat Korban Pengusaha Bersmasalah
Tgl terbit: Senin, 09 Juli 2012
Profesionalisme dan kemandirian Polri menjadi salah satu agenda reformasi dan pembaruan internal Polri dimana salah satunya adalah perubahan kultur di tubuh Polri. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diharapkan dituntut untuk profesional, imparsial dan independen. Hal ini kemudian menjadi hal kurisial jika dihubungkan dengan hiba beberapa pengusaha dan pengembang kepada Polda Sulsel. Sementara beberapa pengusaha dimaksud merupakan pengusaha bermasalah karena mempunyai beberapa kasus hukum dengan masyarakat khususnya kasus-kasus tanah. Hingga saat ini Polda Sulsel telah menerima dana bantuan hibah senilai Rp 7.829.262.150 dalam bentuk peralatan video conference, pembangunan dan renovasi gedung, serta kendaraan roda empat dan roda dua. Dua diantara pengusaha yang menghibahkan tanah dan bangunan untuk dijadikan gedung Polsekta Tamalate termasuk Ricky Tandiawan dan Najmiah Muin.


Tertundanya Dialog Damai di Papua adalah Maalpraktek Penyelenggara Negara
Tgl terbit: Jumat, 06 Juli 2012
Dalam dua minggu terakhir, tokoh agama Pendeta Benny Giay and Pendeta Esmond Walilo serta aktivis LSM Septer Manufandu, Sekretaris Umum Foker LSM Papua dan Theo Hasegem, JAPHAM Wamena dengan didampingi oleh KontraS dan NAPAS berada di Jakarta untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan Pemerintah, DPR dan institusi Negara lainnya terkait dengan situasi darurat kemanusiaan di Papua.


Presiden Melakukan Perbuatan Maladministrasi dan Mengingkari Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Penuntasan Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997/1998
Tgl terbit: Kamis, 05 Juli 2012
Pada 27 April 2012, keluarga korban Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mengadukan Presiden melalui Ombudsman Republik Indonesia. Pengaduan ini dilatarbelakangi oleh pengabaian Presiden terhadap rekomendasi DPR atas penanganan peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 yang sudah berlangsung dua tahun lebih. Hingga kini keadilan bagi korban masih tersandera di tangan Presiden.


KEMANDIRIAN POLISI ADALAH SYARAT MUTLAK BAGI KEBERLANJUTAN DEMOKRASI (Kado KontraS untuk Polri di Hari Bhayangkara ke-66)
Tgl terbit: Jumat, 29 Juni 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan selamat hari jadi ke-66 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di Hari Bhayangkara Polri ke-66 ini KontraS kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mendukung kinerja optimal Polri di ranah Civilian and Democratic Policing. Sebuah institusi keamanan yang para personelnya tunduk pada supremasi sipil, nilai-nilai konstitusional dan segenap aturan internal mengikat lainnya.


PAPUA: Wilayah tak Berhukum Catatan Kekerasan di Papua Januari-Juni 2012
Tgl terbit: Rabu, 27 Juni 2012
Sepanjang 2011, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sejumlah praktek kekerasan dan patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang berat di Papua. Sebanyak 52 peristiwa kekerasan dengan 52 orang meninggal, 59 luka-luka


DUKUNGAN TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN
Tgl terbit: Selasa, 26 Juni 2012
Tanggal 26 Juni 1987 dimana Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau Hukuman yang Kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia ditandatangani (Konvensi). Momen ini kemudian diperingati sebagai Hari Internasional untuk Mendukung Korban-Korban Penyiksaan (International Day in Support of Victims of Torture), hal ini ditujukan untuk memberikan solidaritas kepada mereka yang pikiran, badan atau jiwanya pernah mengalami penyiksaan. Indonesia sebagai salah satu Negara peserta di konvensi ini, sudah sepantasnya turut serta mengambil bagian dalam perayaan yang dirayakan para pejuang anti penyiksaan sedunia ini.


PENYIKSAAN MENINGKAT DRASTIS! Laporan Praktek Penyiksaan di Indonesia Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan 2012
Tgl terbit: Jumat, 22 Juni 2012
Memperingati Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan (26 Juni), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengeluarkan laporan tahunan berjudul, "Penyiksaan Meningkat Drastis!" Laporan ini disarikan dari berbagai insiden penyiksaan yang mendapat perhatian publik luas (baik nasional maupun internasional) sepanjang Juli 2011-Juni 2012, khususnya elaborasi berbagai laporan pengaduan kasus penyiksaan yang langsung ditangani oleh KontraS. Laporan ini merupakan evaluasi KontraS terhadap situasi praktik penyiksaan tetap menggunakan kerangka penilaian yang digunakan oleh Komite Anti Penyiksaan (Committee Against Torture) dan mekanisme di bawah Dewan HAM PBB (baik itu lewat Pelapor Khusus Anti-Penyiksaan maupun lewat sidang Universal Periodic Review yang pada 23 Mei 2012 merupakan Siklus II).


Surat Tembusan Mensesneg RI atas Permintaan Klarifikasi I Penanganan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998
Tgl terbit: Kamis, 21 Juni 2012
Berkenaan dengan surat tembusan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) kepada Ketua Ombudsman RI mengenai Permintaan Klarifikasi Ombudsman RI (ORI) kepada Presiden RI tentang Klarifikasi I Penanganan  Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) memandang perlu untuk menyampaikan pendapat dan masukan.


Menuntut Profesionalisme POLRI dalam Kasus PTPN II Deli Serdang Sumut
Tgl terbit: Selasa, 19 Juni 2012
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sawit Watch, Elsam, Walhi, YLBHI, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan warga Desa Sei Mencirim dan Desa Namurube Julu, Deli Serdang mempertanyakan profesionalitas aparat Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanganan konflik tanah antara warga dengan PTPN II di Deli Serdang.


SEMBILAN TUNTUTAN Solidaritas untuk Kemanusiaan di Papua kepada Presiden SBY
Tgl terbit: Jumat, 15 Juni 2012
Kami yang tergabung dalam Solidaritas untuk Kemanusiaan di Papua sangat prihatin dengan berlanjutnya kekerasan di Papua yang terus merenggut korban jiwa. Berdasarkan data terakhir dari pengamatan langsung di lapang per Juni 2012, sudah menyebabkan 12 korban jiwa, termasuk Mako Tabuni dan 8 luka-luka.


Desakan Penanganan Kasus Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang Terhadap Jumhani yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resort Serang Kepolisian Daerah Banten
Tgl terbit: Jumat, 15 Juni 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh 2 (orang) anggota kepolisian Resort Serang Banten, terhadap Jumhani  yang ditangkap dan ditahan oleh anggota kepolisian sejak tanggal 30 Mei 2012  hingga tanggal 7 Juni 2012. Jumhani tidak hanya ditahan dan mendapatkan perlakuan yang ditidak patut dari anggota kepolisian, tetapi juga terjadi tindak pidana pencurian terhadap sejumlah uang dan barang berharga milik korban.


Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan Permantauan dan Buku Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah
Tgl terbit: Kamis, 14 Juni 2012
Memperingati Hari Kelahiran Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2012, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang didukung oleh Kedutaan Inggris menggelar diskusi publik dan peluncuran buku panduan bertajuk ‘Panduan Pemolisian dan Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah’ pada 14 Juni 2012. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah Komjen Pol. Nanan Soekarna/Wakapolri, Eva Sundari/Anggota Komisi III DPR RI dan Azlaini Agus/Wakil Ketua Ombudsman.


Presiden, Jangan Selalu Diskriditkan Orang Papua, Bentuk Tim Pencari Fakta
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2012
Eskalasi kekerasan di Papua semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir ini. Teror, kekerasan dan ancaman menjadi wajah keseharian kehidupan masyarakat di Papua. Sepanjang bulan Juni saja, sebanyak 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka akibat ditembak secara misterius.


11 tahun Peristiwa Wasior : Segera Sidik Kasus Wasior Wamena sebagai Agenda Selaras dengan Dialog Damai Papua
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2012
Hari ini, tepat 11 tahun peristiwa pelanggaran HAM di Wasior, Papua. Aparat Brimob Polda Papua melakukan penyerbuan kepada warga di Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari, Papua. Akibat peristiwa tersebut, telah terjadi tindak kekerasan berupa penyiksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa hingga perampasan kemerdekaan. Tercatat sebanyak 4 orang tewas, 1 orang mengalami kekerasan seksual, 5 orang dihilangkan secara paksa dan 39 orang mengalami penyiksaan termasuk yang menimbulkan kematian akibat peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2001. Bagi para korban, peristiwa Wasior telah menyisakan trauma yang berkepanjangan.


Burma: International monitoring and protection of all civilians from religious and ethnic violence needed in Western Burma
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2012
The International Federation for Human Rights (FIDH), the Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), the Alternative ASEAN Network on Burma (Altsean-Burma), the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (KontraS) of Indonesia, and Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta) of Indonesia are deeply alarmed by the continued sectarian violence in Rakhine State in western Burma since 3 June 2012, which has resulted in fatalities, injuries, destruction of property and displacement of residents. We appeal for immediate international attention to this disaster.


Pemantauan Penembakan Misterius di Papua
Tgl terbit: Selasa, 12 Juni 2012
Laporan ini merupakan bentuk dokumentasi dan pemantauan KontraS terkait aksi penembakan misterius di Papua selama kurun waktu Januari sampai 11 Juni 2012. Data ini diolah dari laporan yang dikirim oleh perwakilan KontraS wilayah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk data hasil pemantauan media massa.


RIO+20 : Ubah Orientasi Pembangunan untuk Keselamatan Penduduk Bumi
Tgl terbit: Selasa, 12 Juni 2012
Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF) mengkritik agenda pertemuan Rio+ 20 yang akan dilangsungkan di Brazil pada 13-23 Juni 2012. Agenda pertemuan Earth Summit tersebut tidak menjawab problem utama kerusakan bumi, justru akan melanggengkan sistem ekonomi neoliberal dengan sekedar menempelkan kata hijau tanpa merubah orientasi pembangunan yang eksploitatif.Â


Mendesak Penyelesaian Menyeluruh atas Tindak Kekerasan, Perusakan dan Pembunuhan di Kampung Honelama, Wamena
Tgl terbit: Senin, 11 Juni 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya, seorang anggota TNI, Pratu Sahlan dan seorang warga sipil, Elinus Yoman SH, Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kabupaten Puncak Jaya. Mereka meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi di Kampung Honolema, Wamena, 6 Juni 2012.


Impunitas dilanggengkan Komnas HAM
Tgl terbit: Jumat, 08 Juni 2012
Kami sejumlah organisasi advokasi HAM dan kelompok korban yang membeikan perhatian pada dugaan pelanggaran yang berat dalam kasus 1965-1966 menyayangkan sikap Komnas HAM yang menunda mengumumkan hasil akhir laporannya atas kasus dimaksud. Tindakan Komnas HAM ini merupakan bentuk pelanggengan impunitas (ketiadaan hukum atas kejahatan).


"Pertambangan yang menimbulkan keresahan"
Tgl terbit: Kamis, 07 Juni 2012
Manado, Pertambangan rakyat di picuan Lama, Kecamatan Motoling Timur, Minahasa Selatan dilakukan sejak tahun 1990 berakhir 2009, dilakukan penambangan secara tradisional di wilayah tersebut dengan mendapatkan izin resmi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No 673K/20.01/DJP/1998 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat untuk Bahan Galian Emas di daerah Alason dan Ranoyapo Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Namun belakangan, masuk PT. Sumber Energi Jaya melalui SK Bupati Minahasa Selatan No. 87 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan kepada PT. Sumber Energi Jaya dengan masa kontrak selama 20 tahun di kawasan pertambangan rakyat tersebut. keberadaan perusahaan pertambangan SEJ mengancam eksistensi para petambang tradisional.


Teror Kekerasan yang Menjustifikasi Pendekatan Keamanan bagi Papua
Tgl terbit: Rabu, 06 Juni 2012
Kami menyesalkan terjadinya berbagai tindak kekerasan di Papua akhir-akhir ini. Sepanjang Mei dan Juni 2012, tindakan kekerasan meningkat tajam. Sebanyak 8 orang meninggal dunia dan 15 orang terluka akibat berbagai peristiwa yang terjadi secara acak tersebut. Para korban adalah mahasiswa, pelajar dan warga Negara asing serta masyarakat Papua. Kekerasan dilakukan dengan menembak dengan senjata api. Pelaku tak dikenali. Namun mereka memahami lokasi, melakukan penembakan di tempat keramaian, dan mengarahkan sasaran tembakan dalam posisi korban bergerak dan mudah menghilangkan jejak. Informasi terakhir yang kami terima, tadi malam telah terjadi penembakan di Jayapura yang menyebabkan 3 orang warga Papua terluka dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Dalam beberapa hari terakhir beredar informasi simpang siur dan sms-sms yang meresahkan masyarakat. Hingga saat ini, belum ada kejelasan informasi proses hukum terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan ini. Situasi ini menunjukkan berlangsungnya impunitas di Papua.


Mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.
Tgl terbit: Rabu, 06 Juni 2012
KontraS dan IKOHI yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa serta AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearance), Amnesty International dan tamu luar biasa, Mr. Jeremy Sarkin (Professor Universitas Afrika Selatan) mendesak pemerintah Indonesia khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan perhatian khusus dan mendorong percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa yang hingga kini masih berjalan.


Protes Atas Kekerasan Terhadap Warga Picuan Lama Kecamatan Motoling Timur Minahasa Selatan Sulawesi Utara
Tgl terbit: Selasa, 05 Juni 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), menyatakan protes keras atas aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resort Minahasa Selatan terhadap warga desa Picuan Lama dan Picuan, Kecamatan Motoling Timur, Minahasa Selatan. Tindak kekerasan tersebut berupa penembakan, penganiayaan, pengrusakan dan intimidasi kepada warga desa Picuan Lama dan Picuan.


Mendesak Komnas HAM menyatakan Peristiwa 1965/1966 adalah Pelanggaran HAM berat
Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2012
Hari ini, 4 Juni 2012 Komnas HAM kembali menyelenggarakan sidang paripurna yang salah satu agendanya adalah membahas hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM untuk peristiwa 1965/1966. Hasil sidang paripurna menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua korban peristiwa 1965/1966 mengingat peristiwa ini sudah terjadi lebih dari 47 tahun tanpa penyelesaian. Puluhan korban 1965/1966 yang berasal dari Jakarta maupun luar Jakarta sedianya mendatangi Komnas HAM untuk mendengarkan secara langsung hasil keputusan yang diambil dalam sidang paripuna Komnas HAM.


Mendesak Proses Hukum terhadap Pelaku Kekerasan kepada Jurnalis di Padang Sumatera Barat
Tgl terbit: Jumat, 01 Juni 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), protes keras atas pemukulan yang dilakukan personel TNI AL terhadap tujuh wartawan televisi dan media cetak saat meliput razia warung remang-remang di kawasan Sei Beremas, Kelurahan Gates, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang pada Selasa, 29 Mei 2012.


Rekomendasi UPR 2012: Tantangan Komitmen Indonesia dalam Penegakan HAM 4 Tahun ke Depan
Tgl terbit: Rabu, 30 Mei 2012
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), SETARA Institute, AHRC (Asian Human Rights Commission), ICTJ (International Centre for Transitional Justice), PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) serta Protection International (PI) menyambut baik rekomendasi hasil sidang UPR (Universal Periodic Review) yang dirilis pada 25 Mei kemarin. Sidang UPR telah meluncurkan segudang rekomendasi penting yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dalam 4 tahun ke depan dalam penegakan HAM.


6 Tahun Skandal Lumpur Lapindo dan Hari Anti Tambang (HATAM) Pulihkan Hak Rakyat, Lawan Pembodohan dan Lupa
Tgl terbit: Senin, 28 Mei 2012
Enam tahun lalu sejak 29 Mei 2006 Skandal Semburan Lumpur Lapindo, bangsa ini jadi saksi negara takluk kepada kepentingan korporasi. Dari sebuah kesalahan teknis pengeboran sumur Banjar Panji #1 oleh PT Lapindo Brantas, hingga mobilisasi pemerintah menanggung risiko 'bencana” ini. Skandal dimulai dari, lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo. Patut dicatatan, bahwa limpahan tanggung jawab ini tanpa proses hukum yang jelas.


Sidang Universal Periodical Review PBB untuk Kondisi HAM Indonesia: Pemerintah Indonesia Defensif
Tgl terbit: Rabu, 23 Mei 2012
KontraS mengapresiasi negara-negara yang secara aktif memberikan pertanyaan dan rekomendasi perbaikan kondisi HAM di Indonesia lewat sidang Universal Periodical Review (UPR) 2nd Cycle di Jenewa pada 23 Mei 2012. Namun seperti yang sudah diduga, Sesi UPR II ini masih dipenuhi jawaban-jawaban yang sama dari Pemerintah Indonesia pada Sidang UPR I tahun 2008. Itu artinya tidak ada perubahan situasi penegakan HAM di Indonesia. Mengingat kasus-kasus intoleransi, impunitas dan kekerasan terhadap pembela HAM (termasuk di Papua) masih menjadi problem-problem dominan yang belum diselesaikan.


"KPK dan DPR Harus Pro Aktif dalam Mengusut Kasus Sukhoi dan Mendalami Hubungan Presiden SBY dengan Sudjito Ng"
Tgl terbit: Rabu, 23 Mei 2012
Proses pengadaan jet tempur Sukhoi tetap menunjukkan kejanggalan dan ketidaktransparanan. Komitmen Kementrian Pertahanan (Kemhan) untuk merubah penggunaan komersial kredit menjadi state kredit di DPR hanya janji semu. Hal itu terbukti dari dilanjutkannya kerjasama Kemhan dengan Rusia dalam pengadaan Sukhoi yang tetap menggunakan komersial kredit sebagaimana diberitakan media beberapa waktu lalu.


14 Tahun Paska Soeharto: Politik Pemerintahan SBY Mengamankan Orde Baru
Tgl terbit: Minggu, 20 Mei 2012
Memasuki 14 tahun paska rezim otoritarian orde baru dibawah Soeharto KontraS mencatat sejumlah kemajuan dan kemunduran dalam bidang HAM. Catatan ini pada akhirnya berujung pada sebuah kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia hanya tren zaman paska otoritarian dan tidak mendapatkan tempat dalam pemenuhan dan perlindungannya. Terutama dalam 7 tahun terakhir.


Catatan HAM Indonesia dalam Pengawasan PBB Isu Kebebasan Beragama, Kebebasan Berpendapat, dan Pertanggung-jawaban atas Pelanggaran HAM Serius
Tgl terbit: Selasa, 15 Mei 2012
(Jakarta, 15 Mei 2012)-Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dorong Indonesia ambil langkah nyata guna menjamin kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan pertanggung-jawaban atas pelanggaran HAM saat Universal Periodic Review (UPR atau Tinjauan Periodik Universal) terhadap Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 23 Mei 2012, demikian Human Rights Watch dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dalam siaran pers hari ini.


1257 Surat Harapan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Untuk Indonesia Yang Lebih Baik
Tgl terbit: Senin, 14 Mei 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Korban dan Keluarga korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai kasus atau peristiwa menyayangkan sikap Presiden atas pengabaian penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Hingga kini proses hukumnya masih terganjal di Kejaksaan Agung.


14 Tahun Tragedi Mei: Pentingnya Akuntabilitas Hukum, Pengakuan dan Pengungkapan kebenaran
Tgl terbit: Minggu, 13 Mei 2012
Tragedi 13-15 Mei 1998 adalah salah satu sejarah kelam perjalanan bangsa ini. 14 tahun momentum peristiwa Mei penting bagi kita semua untuk tidak melupakan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Untuk itu, diperlukan kejujuran dan tanggungjawab negara serta dukungan semua komponen bangsa ini untuk melakukan upaya-upaya pengungkapan kebenaran, pengakuan dan akuntabilitas hukum atas tragedi Mei 1998.


Mendesak Indonesia dan Kim Yong Nam Membahas Penuntasan Pelanggaran HAM yang Berat di Korea Utara
Tgl terbit: Minggu, 13 Mei 2012
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil peran penting dalam serangkaian pelanggaran HAM yang massif terjadi di Korea Utara. Hal itu penting disampaikan mengingat dalam waktu dekat perwakilan pemerintah Korea Utara akan datang dan bertemu langsung dengan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono pada 13-15 Mei 2012. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh pemimpin kedua tertinggi di Korea Utara, Kim Yong-Nam dengan Presiden SBY terkait fokus konsentrasinya pada program nuklir dan peluncuran roket yang gagal baru-baru ini. Dalam rangkaiannya di Jakarta Kim Yong Nam juga akan bertemu dengan Ketua DPR Marzuki Alie.


14 tahun Kasus Trisakti dan Tragedi Mei: Reformasi Tanpa Keadilan
Tgl terbit: Sabtu, 12 Mei 2012
Setelah 14 tahun, kasus Penembakan dan penyerangan mahasiswa Trisakti dan Tragedi Mei 1998 masih berhadapan dengan sikap Presiden dan Pemerintahannya yang diam dan bisu. Para keluarga korban, bukan hanya kehilangan anak dan keluarga mereka namun mereka dimenderitakan dengan hak-hak hukum dan hak atas kebenaran yang tidak dipenuhi.


14 Tahun Peristiwa Trisakti dan Mei: Tuntaskan Kasus Trisakti dan Tragedi Mei 1998
Tgl terbit: Jumat, 11 Mei 2012
Kami Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari pegiat HAM (HAM), pemuda, mahasiswa, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat yang tergabung dalam SUARA RAKYAT UNTUK TRAGEDI MEI (SURAT MEI) menyampaikan keprihatinan atas kemandekan hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Trisakti, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999 dan Tragedi Mei (13-15 Mei 1998). Kami juga menyatakan kekecewaan terhadap Tim KemenkoPolhukam yang tidak juga memberikan pertanggungjawaban hasil kerjanya mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, sebagaimana telah dimandatkan Presiden pada 2011 lalu. Â


Penolakan Terhadap Rencana Pembangunan PLTA Karama di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat
Tgl terbit: Rabu, 09 Mei 2012
Masyarakat di kecamatan Kalumpang dan Bonehau Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dalam beberapa tahun terakhir dilanda kecemasan akibat rencana pembangunan Mega Proyek PLTA Karama. Mega proyek yang mendapatkan pendanaan dari CGGC(China Gezhouba Group Corpporation) ini akan terdampak pada kurang lebih 22.793 jiwa di 21 desa di dua kecamatan tersebut. Belum lagi akan merusak keanekaragaman fauna dan flora termasuk situs peradaban yang telah berusia ribuan tahun.


UMUMKAN HASIL PENYELIDIKAN PRO JUSTISIA TRAGEDI 1965/1966; PASTIKAN TRAGEDI 1965/1966 PELANGGARAN HAM BERAT
Tgl terbit: Selasa, 08 Mei 2012
Tindakan Komnas HAM menunda secara terus menerus keputusan hasil penyelidikan pro justisia pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 telah menghambat korban untuk mendapatkan kepastian hukum. Empat tahun proses penyelelidikan (2008) dan empat kali penundaan keputusan Paripurna bukan waktu yang singkat bagi korban peristiwa 1965/1966 yang mayoritas telah berusia lanjut untuk menantikan lahirnya hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM.


Pembiaran Aparat Kepolisian terhadap Pemaksaan Tindakan Pelarangan Ibadah Jemaat HKBP Filadelfia dan Intimisasi serta Kekerasan Kepada Jemaat dan Jurnalis di Tambun Bekasi
Tgl terbit: Senin, 07 Mei 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) protes keras terhadap perilaku aparat kepolisian gabungan dari Polresta Bekasi, Polsek Tambun Selatan dan Satuan Brimob Polda Metro Jaya yang membiarkan berlangsungnya tindakan pemaksaan pelarangan ibadah jemaat HKBP Filadelfia serta intimidasi dan kekerasan kepada para jemaat serta jurnalis di Tambun, Bekasi pada 6 Mei 2012. Tindakan ini dilakukan oleh massa yang diduga kuat diorganisir oleh kelompok kekerasan (vigilante) yang kerap melakukan tindakan serupa.


Mengutuk Polisi Membubarkan Diskusi
Tgl terbit: Sabtu, 05 Mei 2012
Kebebasan berekspresi kembali diciderai. Acara diskusi dibubarkan. Pelakunya adalah polisi. Hanya karena ada orang-orang yang tidak menghendaki diskusi berlangsung, polisi membubarkan secara paksa diskusi. Diskusi yang dibubarkan paksa itu menghadirkan Irshad Manji sebagai pembicara. Diskusi tersebut dilaksanakan dalam rangka peluncuran buku Irshad Manji dalam bahasa Indonesia yang digelar oleh Komunitas Salihara, Jumat, 4 Mei 2012.


Polri Harus Berikan Perlindungan Hukum Untuk Jemaat HKBP Filadelfia Bekasi
Tgl terbit: Kamis, 03 Mei 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima informasi terkait pembubaran, pelarangan dan intimidasi proses ibadah yang dialami oleh jemaat gereja HKBP Filadelfia yang beralamat di Rt. 01 Rw. 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.


Hentikan Penembakan dan Kriminalisasi Terhadap Warga Papua
Tgl terbit: Kamis, 03 Mei 2012
Kami menyesalkan atas terjadinya penembakan terhadap Terjoli Weya (23), seorang mahasiswa pria, semester VI kuliah di STIE Port Numbay Jayapura, tinggal di Asrama Tolikara, tertembak saat pulang aksi damai memperingati hari aneksasi RI pada 1 Mei 2012, disekitar Koramil 1701 Jayapura dengan markas TNI AD perwakilan Jayawijaya di distrik Kotabaru, Abepura Kota Jayapura.


Mengungkap Kejanggalan-kejanggalan Kematian 3 TKI Korban Penembakan Brutal Polisi Malaysia
Tgl terbit: Rabu, 02 Mei 2012
Kematian 3 TKI asal NTB korban penembakan brutal Polisi Diraja Malaysia bukan merupakan kasus yang pertama. Kalau saja pemerintah Indonesia serius mengungkap kasus serupa sebelumnya, mestinya kasus yang sama tidak terulang. 9 Maret 2005, Polisi Diraja Malaysia menembak secara brutal 4 buruh migrant asal Flores: Gaspar, Dedi, Markus dan Reni. 16 Maret 2010, 3 buruh migran asal Sampang, yakni Musdi, Abdul Sanu dan Muklis juga di tembak secara Brutal oleh Polisi Malaysia di danau Putri Kulalalumpur. Dan hingga kini pemerintah Indonesia belum menunjukkan ketegasannya terhadap pemerintah Malaysia atas tindakan represif aparat Malaysia terhadap warga Negara Indonesia. Dan hampir di seluruh Negara tujuan, pemerintah Indonesia tidak pernah berani mengambil sikap politik yang tegas terhadap berbagai pelanggaran HAM yang dialami buruh migran.


PAPUA: HIDUP DENGAN CINTA TANPA SENJATA
Tgl terbit: Rabu, 02 Mei 2012
Di atas merupakan penggalan lirik dari lagu yang bertajuk Bumi Papua ini menyiratkan kegelisahan anak-anak muda yang tergabung dalam Teknoshit, sebuah band yang mengusung genre electronic music, atas kondisi Papua. Lagu ini termaktub di dalam album ketiga mereka, LIFEVOLUTION yang diluncurkan pada 2 Mei 2012.


The National Human Rights Commission Must Release the Investigation Report on the Case of 1965
Tgl terbit: Selasa, 01 Mei 2012
The Commission of Disappeared and Victims of Violence (KontraS) writes to you to inform you that after having promised to release the investigation report on the 1965 incident, 3 months after the last plenary meeting, the National Commission of Human Rights has reneged on its promise and failed to release the report, yet again.


13 Tahun Peringatan Peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara: KontraS Desak Gubernur Aceh terpilih harus segera bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh
Tgl terbit: Selasa, 01 Mei 2012
KontraS mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah korban serta keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berinisiatif memperingati 13 tahun peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara pada 3 Mei 2012. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Mei 1999 itu menyebabkan 21 orang meninggal dan 156 orang mengalami luka parah akibat ditembak secara brutal oleh TNI. Dalam catatan sejarah konflik kekerasan, kasus penembakan di Simpang KKA merupakan salah satu pelanggaran HAM Berat yang pernah terjadi di Propinsi Aceh.


Pengamanan Hari Buruh Harus Proporsional dan Profesional
Tgl terbit: Senin, 30 April 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak agar Kepolisian RI tidak mengulangi kesalahan dalam mengambil kebijakan pengamanan terkait hari buruh (1/5). Polri harus belajar dari kelemahan dan kekurangan, khususnya pengalaman dalam kebijakan pengamanan aksi menentang kenaikan BBM dan penembakan buruh PT Freeport Indonesia, belum lama ini.


Mengecam Rangkaian Kriminalisasi dan Teror terhadap Pelapor Tindak Korupsi di Manado
Tgl terbit: Jumat, 27 April 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan penyidik Reskrimum Polda Sulawesi Utara yang melakukan kriminalisasi dan serangkaian tindakan intimidatif terhadap Sdri. Enny Julie Angelie-Umbas, SE, bendahara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado, yang melakukakn pengungkapan dugaan korupsi di Manado.


Pengabaian Presiden RI Terhadap Rekomendasi DPR atas Penanganan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998
Tgl terbit: Jumat, 27 April 2012
Pada 30 September 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2004-2009 telah mengirimkan surat dengan No : PW.01/6204/DPR RI/IX/2009 yang bersifat penting perihal Penyampaian Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam rangka Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 kepada Presiden RI. Hingga kini Presiden belum menindaklanjuti 4 (empat) rekomendasi DPR (terlampir).


Catatan Sementara Pemantauan KontraS terhadap Seleksi Calon Anggota Komnas HAM: Tim Seleksi Harus Lebih Selektif dalam Memilih Calon Anggota Komnas HAM
Tgl terbit: Kamis, 26 April 2012
KontraS mendukung tim seleksi Komnas HAM untuk memilih calon anggota Komnas HAM yang benar-benar kredible, mumpuni dan dapat bekerja secara efektif ke depan. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat lembaga negara dan memiliki fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Selain itu, Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan Pro Justisia terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat. Belum tuntasnya penyelesaian berbagai peristiwa pelanggaran berat HAM di masa lalu adalah pekerjaan rumah pemerintah yang terus akan menjadi hambatan bagi proses demokratisasi negara ini di masa yang akan datang. Pemenuhan hak korban berupa pengungkapan kebenaran, keadilan serta pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM dimulai dalam proses awal di Komnas HAM.


Perkembangan Penanganan Kasus Kekerasan "Genk Motor"
Tgl terbit: Jumat, 20 April 2012
KontraS mengapresiasi langkah dari Pangdam Jaya yang mengumumkan 4 nama anggota Arhanud TNI yang diduga terlibat dengan 200an orang pelaku kekerasan pada 13 April 2012 dibeberapa daerah/jalan di Jakarta. Namun demikian pernyataan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dan sekaligus menunjukan ketidak konsistenan penanganan kasus ini.


Aliansi Solidaritas Kasus Sampang
Tgl terbit: Kamis, 19 April 2012
Setelah mencermati dan mengevaluasi perkembangan Tragedi Sampang mulai dari pembakaran kompleks pesantren keluarga Ustad Tajul Muluk, pengungsian ratusan warga muslim Syiah di Sampang Madura, hingga penetapan dan penahanan tiba-tiba Tajul Muluk pada Kamis pekan lalu tanggal 12 April 2012 di LP Sampang, sebagai tersangka kasus penodaan agama oleh Kejaksaan Negeri Sampang dan perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sampang untukmenunggu penetapan jadual persidangan di PN Sampang. Kami merasa penting menjelaskan keadaan-keadaan terkait kasus tersebut.


Sudomo Meninggal, Penuntasan Kasus Masa Lalu Harus Jalan Terus
Tgl terbit: Kamis, 19 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Laksamana (Purn). Sudomo, mantan Pangkopkamtib (Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban) pada tanggal 18 April 2012. Semasa hidupnya, selain pernah menjadi Pangkopkamtib, Sudomo juga pernah menjadi Kepala Staf TNI AL, Menkopolkam, Menteri Tenaga Kerja dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada era kepemimpinan Soeharto.


Open Government Partnership Jangan Sekadar Aksesoris
Tgl terbit: Minggu, 15 April 2012
Jakarta (15/04). Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program Open Government Partnership (OGP) justru telah mengkerdilkan arti penting dari UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penilaian itu disampaikan oleh sejumlah lembaga seperti MediaLink, KontraS, Yappika, Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Parliamentary Center (IPC), Indonesia Budget Center (IBC), dan Yayasan Tifa dalam konferensi pers di Warung Daun Cikini hari ini.


Mengecam Brutalitas Gerombolan Orang pada 13 April 2012
Tgl terbit: Sabtu, 14 April 2012
KontraS mengecam keras brutalitas sekelompok orang yang menyerang berbagai tempat, diantaranya beberapa pusat-pusat retail dan tempat nongkrong di Jakarta pada Jum at dini hari (13 April). Akibatnya, 2 orang meninggal dunia. Penyerangan ini dilakukan oleh 200an orang yang mengendarai motor dan mobil. Dari beberapa kesaksian, tercirikan para pelaku memiliki ciri fisik berbadan tegap dan berkepala "cepak dan menggunakan pita kuning.


Publikasi hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966: Bukti komitmen Komnas HAM terhadap korban pelanggaran HAM berat
Tgl terbit: Kamis, 12 April 2012
Hari ini, 12 April 2012 adalah tepat 3 (tiga) bulan setelah Komnas HAM menyatakan akan memperpanjang masa kerja penyelidikan Tim Pro-Justisia untuk kasus 1965/1966 selama 3 bulan terhitung sejak 12 Januari 2012. Namun hingga batas perpanjangan waktu berakhir, tidak ada pernyataan baik tertulis maupun lisan terkait hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 yang disampaikan Tim kepada publik.


"UU Penanganan Konflik Sosial Ancaman Baru Bagi Rakyat"
Tgl terbit: Kamis, 12 April 2012
Pada sidang paripurna tanggal 11 April 2012 DPR akhirnya mengesahkan UU Penanganan Konflik Sosial. Pengesahan UU PKS oleh DPR patut dikecam dan merupakan langkah yang sangat prematur dan cenderung dipaksakan mengingat di dalam UU PKS ini masih terdapat banyak pasal bermasalah dan tidak mengalami perubahan substansial yang berarti , sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru bagi kehidupan berdemokrasi.


Aroma Persekutuan Buruk di Balik Pengesahan UU Penanganan Konflik Sosial
Tgl terbit: Rabu, 11 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) amat menyayangkan keputusan Paripurna DPR RI untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (PKS) pada Rabu 11 April 2012. Pengesahan ini menjadi bukti bahwa pemerintah dan parlemen telah bersekutu untuk sebuah kepentingan di luar konstitusi UUD 1945 dan sistem penegakan hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, rule of law, dan hak asasi manusia hanya dijadikan pemanis tambahan, ketimbang landasan utama dalam mewacanakan pencegahan konflik sosial.


"Protes terhadap putusan banding sengketa informasi Suciwati vs BIN"
Tgl terbit: Selasa, 10 April 2012
Pada tanggal 9 April 2012, majelis hakim PTUN Jakarta telah memutuskan sengketa informasi yang diajukan oleh KASUM sebagai kuasa hukum dari Suciwati melawan Badan Intelijen Negara. Sengketa Informasi yang dimaksudkan adalah mekanisme penyelesaian sengketa untuk memperoleh informasi publik, sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KASUM mengajukan surat nomor R-451/VII/2004, dari BIN kepada Dirut Garuda, perihal penugasan Pollycarpus sebagai aviation security.


Kebijakan Pengamanan Khusus Merusak Solusi Damai untuk Papua
Tgl terbit: Selasa, 10 April 2012
Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang disampaikan melalui juru bicara Julian Aldrin Pasha (9/4) akan mengeluarkan kebijakan pengamanan khusus untuk Papua pasca penembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV di Bandar Udara Mulia Papua semakin membuktikan minimnya itikad baik pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui jalan damai.


Voice from the East (VOTE) : Pawai Budaya dan Konser Kemanusiaan Kampanye Perdamaian untuk Indonesia Timur di Yogyakarta, 14 April 2012
Tgl terbit: Minggu, 08 April 2012
VOTE (Voice from the East) merupakan sebuah gerakan kampanye sosial yang digagas oleh seniman dan penggiat social untuk mengembalikan martabat kemanusiaan, perdamaian, kesejahteraan, pelestarian lingkungan, demokratisasi serta merawat keberagaman dan budaya di Indonesia Timur. Bagi VOTE, Indonesia Timur adalah benteng terakhir keserasian hidup manusia dan lingkungan hidup di Indonesia. Keindahan alam dan persaudaraan sesama manusia adalah wajahKeindahan alam dan persaudaraan sesama manusia adalah wajah asli Indonesia


"Menolak Pembahasan dan Pengesahan RUU Penanganan Konflik Sosial"
Tgl terbit: Kamis, 05 April 2012
Pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial oleh Pansus DPR saat ini telah memasuki tahap akhir dan rencananya akan segera disahkan menjadi Undang-undang dalam sidang paripurna tanggal 10 April 2012. Salah satu pasal di RUU ini menyatakan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk meminta pengerahan dan penggunaan TNI melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam menangani konflik sosial di wilayahnya.


Hentikan Kekerasan Jelang Pilkada Aceh
Tgl terbit: Rabu, 04 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) amat menyesalkan tingginya intensitas kekerasan menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Aceh, 9 April 2012 mendatang.


Sembilan Tahun Kejahatan Seirus Wamena 4 April 2003
Tgl terbit: Rabu, 04 April 2012
Kronologi peristiwa: Pada tanggal 4 April 2003 pukul 01 WIT sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Komando Distrik (MAKODIM) 1702 Wamena. Penyerangan ini menewaskan dua personil KODIM: Lettu TNI AD Napitupulu dan Parajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata) dan satu orang prajurit luka-luka. Serta dari pihak penyerang satu orang tewas dan satu orang lagi luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Selanjutnya terjadilah Operasi besar-besaran untuk pencarian pelaku dan sejumlah pucuk senjata dan amunisi. TNI dalam operasinya telah menyebarkan ketakutan dan situasi tidak aman dengan melakukan pemindahan paksa di dusun Perabaga, Yonggime dan Alogonik disertai pengrusakan dan penghilangan harta milik masyarakat.


Kronologis Penggerebekan di YLBHI-LBH Jakarta dan Penangkapan sejumlah mahasiswa
Tgl terbit: Minggu, 01 April 2012
Aksi Demonstrasi mahasiswa YAI dan UKI berlangsung bentrok. Dari kejauhan beberapa kali terdengar letusan tembakan. Sementara itu sejumlah mahasiswa (tergabung dalam Konami) sedang beristirahat di lantai 1 dan basement gedung YLBHI-LBH Jakarta. Salah seorang mahasiswa mendatangi kumpulan mahasiswa lainnya yang sedang berada di basement maupun di lantai 1 untuk mengajak mereka menunjukkan solidaritas terhadap mahasiswa-mahasiswa YAI dan UKI yang saat itu terjebak di dalam kampus UKI dan YAI. Si pemberi info mengatakan bahwa pos polisi di depan YAI telah dibakar.


Pemerintah Gagal Mengimplementasikan Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Alutsista
Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2012
Pertemuan antara Pemerintah yang diwakili Wamenhan beserta jajarannya dengan Komisi I DPR RI terkait dengan berbagai rencana pengadaan alutsista, khususnya 6 pesawat Sukhoi SU 30-MK2 yang menjadi sorotan publik tidak banyak menghasilkan kemajuan dalam konteks penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Harus diakui bahwa terdapat informasi baru yang dapat diketahui oleh masyarakat luas terutama bahwa dalam pengadaan 6 pesawat Sukhoi senilai USD 470 juta terdapat informasi yang lebih terinci dibandingkan dengan usulan anggaran Dephan kepada Ka Bappenas.


PERANGAI POLISI MEMPERBURUK KEBIJAKAN BBM
Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas bentrokan yang terjadi hari ini, Selasa 27 Maret 2012, kepada kedua belah pihak-baik para demonstran dan aparat polisi yang terluka dalam melakukan pengamanan di lapangan. Dari pemantauan kami di lapangan, KontraS mencatat hari ini di Jakarta terdapat 5 lokasi yang menjadi pilihan peserta aksi dalam mengungkapkan kebebasan berekspresi mereka.


Protes sikap Pemerintah Indonesia di Dewan HAM atas Penolakan Resolusi untuk Sri Lanka
Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2012
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami kemunduran dalam isu HAM di level internasional dengan posisi yang diambil Indonesia "against" terhadap Resolusi Dewan HAM terkait Promosi Perdamaian dan Akuntabilitas di Sri Lanka.


Tak Penting Melibatkan TNI Dalam Pengamanan Demo BBM
Tgl terbit: Jumat, 23 Maret 2012
Kami dari KontraS dan sejumlah individu masyarakat sipil mempertanyakan pengerahan TNI dan model kekerasan dalam menghadapi aksi demonstrasi atas kenaikan BBM. Dalam catatan kami telah terjadi 87 aksi protes, 29 diantaranya berakhir rusuh.


#HAK ASASI Compang-Camping Hak Asasi Sepanjang 2011
Tgl terbit: Selasa, 20 Maret 2012
Di hari jadi KontraS ke-14 tahun ini, sebuah catatan refleksi kami keluarkan dengan judul #HAKASASI (Compang-Camping Hak Asasi Sepanjang 2011). Judul ini kami pilih sebagai sebuah refleksi dan ekspresi atas perjuangan para korban dan keluarganya untuk menyuarakan keadilan. Para korban yang tegar dan memiliki konsistensi dalam perjuangannya, di tengah ocehan politik para pemberi harapan palsu republik ini, yang tidak kunjung mengubah, memperbaiki dan mencegah terjadinya kekerasan di Indonesia.


Putusan Peradilan Terhadap Forkorus CS Jauh dari Prinsip HAM dan Semangat Peradilan Yang Fair
Tgl terbit: Jumat, 16 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyesalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura Papua Barat, yang menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap Forkorus Yaboisembut, S. Pd, Edison Kladeus Waromi serta 3 orang lainnya, yakni; Dominikus Surabut, August M. Sananai Kraar dan Selpius Bobii, pada hari ini. Meski putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 5 tahun penjara, namun pada praktiknya sangat jauh dari prinsip peradilan yang fair (unfair trial) dan tidak sejalan dengan gagasan membangun Papua Damai melalui dialog yang bermartabat.


Putusan 4 Tahun Penjara terhadap Rahmatullah di Pengadilan Negeri Jember : Menggenapkan Praktek Rekayasa Kasus dalam Proses Peradilan
Tgl terbit: Jumat, 16 Maret 2012
Vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jember terhadap terdakwa kasus error in persona Rahmatullah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 menggenapkan praktek rekayasa kasus dalam proses peradilandi Indonesia. Putusan ini juga mengisyaratkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh panggang dari api.


DPR dan KPK Perlu Proaktif Mengawasi Pembelian Sukhoi
Tgl terbit: Rabu, 14 Maret 2012
Klarifikasi, atau lebih tepatnya sanggahan Pemerintah cq Kemenhan yang menyebutkan bahwa dalam pembelian 6 unit Sukhoi SU 30 MK2 tidak ada unsur penggelembungan harga didasari oleh sebuah argumen bahwa masing-masing unit pesawat dibeli dengan harga USD 54,8 juta. Ini artinya, untuk total 6 unit Sukhoi, harga keseluruhan adalah USD 328,8 juta. Sementara itu, total anggaran yang dialokasikan untuk pembelian senilai USD 470 juta. Dengan demikian, masih ada sisa sebesar USD 141,2 juta yang menurut versi Pemerintah, digunakan untuk membeli 12 mesin dan pelatihan 10 pilot.


Voice from the East (VOTE): Â Pawai Budaya dan Konser Kemanusiaan Kampanye Perdamaian untuk Indonesia Timur di Yogyakarta, 14 April 2012
Tgl terbit: Selasa, 13 Maret 2012
VOTE (Voice from the East) merupakan sebuah gerakan kampanye sosial yang digagas oleh seniman dan penggiat social untuk mengembalikan martabat kemanusiaan, perdamaian, kesejahteraan, pelestarian lingkungan, demokratisasi serta merawat keberagaman dan budaya di Indonesia Timur. Bagi VOTE, Indonesia Timur adalah benteng terakhir keserasian hidup manusia dan lingkungan hidup di Indonesia. Keindahan alam dan persaudaraan sesama manusia adalah wajah Keindahan alam dan persaudaraan sesama manusia adalah wajah asli Indonesia


Mendesak Penghentian Kerjasama/peningkatan Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Sudan
Tgl terbit: Jumat, 09 Maret 2012
Seperti telah diketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia dan Sudan telah bersepakat melakukan peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri negara masing-masing pada konferensi pers di Gedung Pancasila Februari lalu. Dalam pertemuan antar kedua Menteri Luar Negeri tersebut, Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Republik Sudan Ali Ahmed Karti membahas berbagai macam isu di kawasan masing-masing, mulai dari ekonomi hingga isu Suriah.


Mendesak Penghentian kerjasama/peningkatan Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Sudan
Tgl terbit: Jumat, 09 Maret 2012
Seperti telah diketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia dan Sudan telah bersepakat melakukan peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri negara masing-masing pada konferensi pers di Gedung Pancasila Februari lalu. Dalam pertemuan antar kedua Menteri Luar Negeri tersebut, Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Republik Sudan Ali Ahmed Karti membahas berbagai macam isu di kawasan masing-masing, mulai dari ekonomi hingga isu Suriah.


Mendesak pemerintah Indonesia bertindak lebih konkrit dalam toleransi dan penghormatan Keyakinan & Agama
Tgl terbit: Jumat, 09 Maret 2012
Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah keduakalinya pada pertemuan Interfaith ke-enam se-Asia Pacific di Semarang, Jawa Tengah yang akan diikuti oleh 15 negara. Pertemuan tiga hari, 11-13 Maret 2012 ini di inisisasi oleh New Zealand, Australia, Indonesia dan Philipina yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama melalui komunikasi yang lebih efektif diantara penganut kepercayaan. Pertemuan kali ini juga di maksudkan untuk memberikan pengertian yang komprehensif terhadap toleransi dan penghormatan agama.


Koalisi Mayarakat Sipil Untuk Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 08 Maret 2012
Saat ini Komnas HAM sedang melakukan proses seleksi untuk calon anggota Komisioner periode 2012-2017. Proses ini merupakan proses yang penting bagi proses penegakan HAM dimasa mendatang. Komisioner Komnas HAM mendatang akan menghadapi berbagai tantangan pelanggaran HAM. Komnas HAM masih dipercaya sebagai tempat pengaduan pelanggaran HAM sebanyak 4502 berkas pengaduan †bukan jumlah yang besar dibanding luasnya pekara dan wilayah Indonesia namun tidak pula jumlah yang kecil. Oleh karenanya, Komnas HAM harus terus dikawal, diperkuat dan diberdaya sehingga dapat menjalankan mandatnya dengan baik.


Protes Terkait Upaya Pengusiran Paksa Warga Perumahan Dodik Hayam Wuruk
Tgl terbit: Selasa, 06 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima informasi yang disampaikan oleh Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN) yang beralamat di Jalan Diponegoro No.74 Jakarta terkait dengan upaya pengusiran paksa warga perumahan Dodik Hayam Wuruk (Jawa Timur) pada tanggal 28 Februari 2012.


Pelibatan TNI dalam Pengamanan aksi Penolakan Kenaikan BBM adalah Ancaman terhadap Demokrasi
Tgl terbit: Selasa, 06 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan cara berpikir yang militeristik dari pemerintah untuk menghalau respon dan aksi masyarakat atas kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Terlebih-lebih mengembangkannya dengan menuduh aksi penolakan kenaikan harga BBM sebagai aksi penggulingan kekuasaan Presiden SBY.


Dimana Benteng Keadilan Dalam Kasus Khoe Seng-Seng?
Tgl terbit: Minggu, 04 Maret 2012
Masih ingat kasus Khoe Seng Seng??? Dilaporkan pengembang ITC Mangga Dua PT Duta Pertiwi ke Mabes Polri pada November  2006 lalu, karena menulis surat pembaca di Kompas dan Suara Pembaruan. Berawal dari kasusnya membeli ruko di Mangga Dua, yang dikelola PT Duta pertiwi, tapi ternyata kios yang dia beli itu tanah milik pemda dan tanah itu statusnya hanya hak pengelolaan lahan (HPL) bukan hak milik. Dia merasa dirugikan karena statusnya hanya HPL, artinya kalau dijual lebih murah. Ini tidak sesuai dengan perjanjian semula.  Dia sudah meminta surat penjelasan tapi tidak diindahkan, kemudian sempat diancam-ancam dan akhirnya membuat surat pembaca, lalu surat pembaca Khoe dimuat di 26 September 2006 di Kompas dan pada 21 November 2006 di Suara Pembaruan.


DISTORSI KEPEMIMPINAN DALAM TUBUH TNI
Tgl terbit: Selasa, 28 Februari 2012
Salah satu keunikan menejemen militer adalah adanya prinsip atau asasunity of command,hanya satu kekuasaan atau komando tertinggi dalam militer. Komando itu dilaksanakan secara hirarki yang ketat dan penuh disiplin. Seluruh perintah dan kebijakan pimpinan dalam organisasi militer senantiasa dipatuhi dan ditaati, karena itu ada istilah "perintah di atas segala-galanya" yaitu melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggungjawab tanpa menambah atau mengurangi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Kedisiplinan untuk mematuhi segala peraturan dan ketentuan kedinasan ini, memang harus ditegakkan dengan sangat keras, sehingga disiplin bahkan dikatakan sebagai "napas kehidupan" bagi seorang militer


Penindakan Aksi Premanisme Harus Sesuai dengan Prinsip HAM
Tgl terbit: Selasa, 28 Februari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan mengkhawatirkan maraknya aksi kekerasan dan premanisme yang tampak tidak cepat ditanggapi serius oleh aparat kepolisian. Kami mengkhawatirkan pembiaran ini dapat menimbulkan konflik sosial diantara masyarakat. Catatan KontraS menyebutkan bahwa sepanjang 2011 hingga Februari 2012, terdapat 18 kali peristiwa kekerasan dan premanisme di wilayah sekitar Jakarta. Langkah nyata dari tindakan tegas Polri baru tampak pada saat penangkapan John Kei serta penangkapan terhadap pelaku tindakan kekerasan di RSPAD yang telah menimbulkan korban jiwa. Namun Polri juga mulai mendata pihak-pihak yang diduga'preman’ karena orang-orang tersebut bertatoo atau berambut punk. Tanpa ada data yang cukup, Polri tidak boleh mendiskriminasi pihak-pihak yang menjalankan kebebasan berekspresinya


Mendesak Tindaklanjut Laporan Pengaduan No STPL /462/ II/2012/Resta Medan Dalam Kasus Penganiayaan tehadap korban Muchammad Rizal Syahputra
Tgl terbit: Senin, 27 Februari 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam peristiwa perampasan dan penganiayaan, yang dilakukan oleh pengawas lapangan eksternal PT Adira Finance, Cabang Sumatera Utara terhadap Muchammad Rizal Syahputra pada tanggal 16 Februari 2012 di Jalan Bambu Dua Simpang Glugur Medan Sumatera Utara.


Menagih Komitmen DPRA dan Pemerintah untuk Pembahasan Qanun KKR di Aceh
Tgl terbit: Jumat, 24 Februari 2012
Penundaan pembahasan draft Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk Aceh dalam Program Legislasi DPRA secara berulang-ulang menunjukan DPRA dan Pemerintah Aceh tidak memiliki kesungguhan dalam mempersiapkan pembentukan KKR di Aceh. Baru-baru ini Badan Legislatif DPRA menyatakan bahwa draft Qanun KKR telah masuk prioritas dalam Program Legislasi Aceh 2012 namun pernyataan ini bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya, DPRA pernah berjanji untuk memasukkan Qanun KKR dalam prioritas. Bahkan pada tahun 2011 lalu, DPRA menyatakan komitmennya untuk membahas Qanun KKR ini selambat-lambatnya pada Juni 2011 namun hingga kini tidak pernah ada realisasinya.


Mempertanyakan Kemampuan Menkopolhukam dalam Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat
Tgl terbit: Kamis, 23 Februari 2012
KontraS, IKOHI dan Korban Pelanggaran HAM berat mendesak MenKo-Polhukam, Sdr. Djoko Suyanto untuk segera mengumumkan rencana kerja penuntasan kasus-kasus Pelanggaran HAM yang berat, terutama kasus-kasus yang terjadi dimasa lalu.


Surat Terbuka Masyarakat Sipil Indonesia untuk Sekretaris Jenderal ASEAN terkait Kunjungan ke Burma / Myanmar pada 20-21 Februari 2012
Tgl terbit: Sabtu, 18 Februari 2012
Dengan ini atas nama masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam; Indonesian Solidarity For ASEAN People (SIAP), yakni sebuah koalisi organisasi penggiat HAM di level nasional yang memiliki perhatian untuk isu HAM dikawsan ASEAN dan secara khusus untuk Burma.


Hentikan Rekayasa Hukum Terhadap Rahmatullah di Pengadilan Negeri Jember Jawa Timur
Tgl terbit: Jumat, 17 Februari 2012
Praktek penegakan hukum di Indonesia kembali tercoreng dengan proses peradilan yang tengah di gelar di Pengadilan Negeri Jember, baru-baru ini . Adalah Rahmatullah (28) warga desa Pakis, kecamatan Panti Kabupaten Jember Jawa Timur dituduh melakukan perampokan di rumah Haji Sofyan di desa Kemuningsari pada bulan Juli 2011.


Urge the Commission on Human Rights of OIC respecting human rights in a concrete level
Tgl terbit: Jumat, 17 Februari 2012
In the next week, there will be a meeting of Human Rights Commission, IPHRC in Jakarta on 20-24 February 2012. IPHRC (Independent Permanent Human Rights Commission) is an OIC human rights commission formed as a result of the initiative and orientation meeting of the members of the OIC in Jeddah, Saudi Arabia on 7-8 December 2011. In fact, the discourse on the establishment of the commission has ever been stopped at the Cairo Declaration of Human Rights two decades ago.


Makna Putusan MK Atas Uji Materi UU Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Apakah Seorang Diktator, Koruptor dan Pelanggar HAM Layak Jadi Pahlawan?
Tgl terbit: Kamis, 16 Februari 2012
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menolak permohonan Para Pemohon atas pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang telah dimohonkan oleh Aktivis 1998 (Edwin Partogi Dkk) pada Oktober 2010 yang lalu. Putusan MK kali ini tidak memberi kontribusi positif bagi pembentukan nilai kemanusiaan dan peradaban ditengah minimnya tauladan para pengelolah Negara yang harusnya memberi panutan.


Urge Special Mission to Syria Immediately
Tgl terbit: Rabu, 15 Februari 2012
Kontras (the Commission for the Disappeared and Victims of Violence) urges the Government of Indonesia to be able to perform in concrete actions through diplomatic efforts and any multilateral forums such as UN Human Rights Council and Organisation of Islamic Cooperation (OIC).


SBY Tidak Jujur dengan Jurnalis dalam Soal Rekomendasi DPR/ Pansus Orang Hilang
Tgl terbit: Selasa, 14 Februari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), melalui pernyataan ini, mengajukan bantahan terhadap pernyataan Presiden SBY saat dialog dengan jurnalis di Istana Negara pada 13 Februari 2012. Dalam dialog tersebut, dalam menjawab salah satu pertanyaan jurnalis, menyatakan bahwa “[…]Pemerintah tetap menjalankan empat rekomendasi Panitia Khusus Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 yang disetujui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada September 2009”. Lebih lanjut, Presiden menyatakan (setidak-tidaknya dua kali) dan meminta "Jaksa Agung silakan nanti menjelaskan bagaimana itu semua, dan apa yang dihasilkan".


VOTE: Negara Harus Menomanusiakan Masyarakat Indonesia Bagian Timur
Tgl terbit: Minggu, 12 Februari 2012
Jakarta, 12 Februari 2012. Persoalan ketidakdemokratisan pembangunan dan akutnya penyakit korupsi; kekerasan, eksploitasi sumber daya alam, baik di darat maupun di laut, yang berujung pada kerusakan lingkungan hidup dan pemiskinan masyarakat; Desakan ini disampaikan oleh seniman dan penggiat sosial yang tergabung dalam VOTE (Voice from the East) di Jakarta, Minggu (12/02).


Launching Gerakan Voice From The East
Tgl terbit: Selasa, 07 Februari 2012
Minggu (5/02) Voice from the East (VOTE) meluncurkan gerakan dan website dengan alamat www.voicefromtheeast.org di lantai 3 FX Lifestyle Senayan Jakarta. VOTE merupakan sebuah gerakan kampanye sosial untuk mengembalikan martabat kemanusiaan, perdamaian, kesejahteraan, pelestarian lingkungan, demokratisasi serta merawat keberagaman dan budaya di Indonesia Timur.


23 Tahun Peristiwa Talangsari 1989: Membangun Kesepahaman untuk Pembangunan, Pemulihan dan Keadilan di Talangsari
Tgl terbit: Selasa, 07 Februari 2012
Peristiwa Talangsari (6-7 Februari) 1989 sudah 23 tahun terjadi. Namun penuntasan kasusnya masih berada ditengah proses hukum yang tak berujung. Padahal, pemenuhan keadilan adalah cita †cita  konstitusional dan cita †cita  politik dari pemerintahan SBY. Sejak awal pemerintahnya, SBY meneguhkan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan adalah tujuan dari pemerintahannya.


Indonesia: Submission To The UN Universal Periodic Review 2nd Cycle
Tgl terbit: Selasa, 07 Februari 2012
KontraS (The Commission for the Disappeared Victims of Violence) has submitted the report of Universal Periodic Review for 2 cycle in collaboration with ALRC (Asean Legal Resource Centre), ICTJ (International Centre Transitional Justice in Jakarta), Protection International and Human Rights Working Group. KontraS as human rights organization focusing on the civil and political rights, we set up some issues consisting of human rights defender including the case of Munir, torture, the implementation of Sharia law and discrimination against women, freedom of religion, violence in the land conflict, policing, military, intelligence law, transitional justice and ratification on several human rights treaties.


Statement Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh Menolak Keterlibatan TNI dan POLRI dalam Sengketa Perburuhan
Tgl terbit: Jumat, 03 Februari 2012
Seperti menjadi tradisi, setiap pergantian tahun, kaum buruh dan pengusaha selalu berselisih soal kenaikan upah buruh melalui mekanisme penentuan Upah Minimum Kota/Propinsi. Mekanisme ini ditentukan melalui Dewan Pengupahan. Tahun ini perselisihan tersebut makin tajam hingga berujung pada aksi dan mogok buruh, sementara disisi lain kalangan pengusaha melakukan perlawanan hukum menggugat penetapan upah ke PTUN.


Surat Protes Terkait Penembakan Terhadap 6 Orang Petani Rokan Hulu Provinsi Riau
Tgl terbit: Jumat, 03 Februari 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) manyatakan protes atas penembakan terhadap 6 orang warga Kecamatan Batang Kumuh, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau. Peristiwa yang dipicu oleh masalah sengketa lahan dengan PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang beroperasi di wilayah perbatasan Riau-Sumut, tepatnya di Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rajatinggi dan Kecamatan Batang Kumuh Provinsi Riau.


Kekerasan Massal Meningkat Tanda Keacuhan Pemerintahan SBY
Tgl terbit: Jumat, 27 Januari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan menguatnya serangkaian kekerasan massal di tengah masyarakat diberbagai tempat akhir-akhir ini. Tajamnya tensi kekerasan sosial, baik yang terjadi di Lampung, Bima, Papua dan beberapa wilayah lainnya, menunjukkan adanya upaya perlawanan dan sekaligus ekspresi kefrustrasian masyarakat atas meluasnya praktik ketidakadilan di Indonesia. Pengabaian negara atas isu-isu kesejahteraan, jaminan rasa aman, intoleransi sosial, dan aspirasi politik masyarakat; akan berdampak luas pada meningginya biaya sosial-politik yang harus dikeluarkan bangsa Indonesia.


Penolakan Aliansi Masyarakat Sipil terhadap Rencana Pembelian 100 Tank Leopard 2A6
Tgl terbit: Jumat, 27 Januari 2012
Akhir-akhir ini, publik diramaikan dengan polemik rencana pembelian 100 main battle tank (MBT) Leopard 2A6 oleh Mabes TNI-AD. Keinginan tersebut terus menuai pro kontra. Pihak Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI termasuk TNI AD bersikukuh untuk meneruskan rencana ini. Bahkan, dijadwalkan pada 30 Januari-2Februari mendatang, tim dari TNI AD akan bertolak menuju Belanda untuk membicarakan lebih lanjut dengan pemerintah Belanda.


Rekomendasi untuk Tim Seleksi Komnas HAM: Pembelajaran dari Komnas HAM Periode 2007-2012 untuk Perbaikan di Masa Datang
Tgl terbit: Kamis, 26 Januari 2012
Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik proses seleksi calon anggota baru Komnas HAM periode 2012-2017. Komnas HAM adalah sebuah institusi harapan atas keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Sebagai sebuah institusi negara, sebenarnya Komnas HAM hanyalah satu elemen kecil dari suatu sistem HAM di tingkat nasional yang membutuhkan komitmen simultan semua organ-organnya. Meski tidak bisa merepresentasikan untuk suatu sistem HAM nasional, institusi semacam Komnas HAM punya suatu minimum performa institusional (juga relatif tersedia dalam aturan normatif nasional UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000):


Jelang Persidangan Kongres Rakyat Papua III, 30 Januari 2012: "Mendesak Pemantauan Terbuka untuk Menjamin Persidangan berjalan Jujur"
Tgl terbit: Rabu, 25 Januari 2012
Penyerangan masyarakat sipil peserta Kongres Rakyat Papua III yang berlangsung 17-19 Oktober 2011 merupakan pelanggaran hak berekspresi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kami mencatat bahwa dalam peristiwa tersebut telah diduga kuat telah terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh aparat TNI/Polri berupa tindakan penangkapan sewenang-wenang disertai tindakan penyiksaan terhadap masyarakat sipil, baik itu peserta kongres maupun pihak yang datang hanya untuk menonton serta tindakan pengrusakan terhadap harta kekayaan milik masyarakat yang menimbulkan kerugian materiil di beberapa lokasi yang menjadi pusat penangkapan. Pasca peristiwa tersebut, ditemukan 3 korban tembak yang diduga kuat juga dilakukan oleh aparat TNI/Polri. Hal ini diperkuat pula dengan hasil temuan Komnas HAM yang telah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini.


"Mendorong Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia"
Tgl terbit: Rabu, 25 Januari 2012
Pasca otoritarian telah terjadi berbagai perubahan penting di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai negara demokratis. Pelembagaan prosedur-prosedur demokrasi telah berlangsung relatif stabil. Telah pula hadir masyarakat sipil yang cukup vibran meskipun rentan. Namun, Di tengah perubahan itu kondisi pelanggaran hak asasi terus berlangsung dengan masih maraknya rentetan kekerasan dengan berbagai latar belakang seperti agama, sumber daya alam, sengketa lahan dan pembungkaman ekspresi terus terjadi.


Protes atas Pembubaran dan Pengusiran Paksa Aktivitas Ibadah Jemaat GKI Yasmin Bogor
Tgl terbit: Selasa, 24 Januari 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima informasi yang disampaikan oleh Majelis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang beralamat di Jl. Pengadilan 35 Bogor terkait pengusiran dan pembubaran paksa Jemaat GKI Yasmin yang sedang beribadah oleh massa yang menamakan dirinya FORKAMI dan GARIS pada hari Minggu 22 Januari 2012. Berdasarkan informasi yang kami terima, massa tersebut mendatangi dan melakukan upaya pembubaran paksa ketika jemaat GKI Yasmin sedang melangsungkan ibadah di rumah salah satu jemaat karena lokasi gereja masih di segel oleh Wali Kota Bogor, Diani Budiarto. Peristiwa ini semakin memperpanjang ketidakpastian hukum yang berakibat pada buruknya jaminan atas rasa aman dan kenyamanan dalam beribadah.


Presiden SBY Harus Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat, Bukan Berwacana
Tgl terbit: Jumat, 20 Januari 2012
KontraS menyayangkan pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada rapat pimpinan POLRI-TNI, Jum’at 20 Januari 2012, yang mengatakan ada banyak tuduhan yang tidak benar berupa terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Sebagaimana, diantaranya, yang diberitakan dalam media Republika.co.id dan detik.com (Jum at, 20 Jan 2012) SBY menyatakan bahwa peristiwa demi peristiwa yang terjadi bukan pelanggaran HAM yang berat (Kejahatan terhadap kemanusiaan dan Genosida) sebagaimana yang terjadi di Bosnia Herzegovina, Kamboja ataupun Afrika.


Pesan Sondang untuk Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 19 Januari 2012
Aksi bakar diri yang dilakukan oleh Almarhum Sondang Hutagalung (7/12/11) masih mengundang tanda tanya besar bagi publik, khususnya pesan yang hendak disampaikan oleh almarhum. Meski kepergian Almarhum Sondang sudah satu bulan lebih, perhatian publik dan media tidak hilang begitu saja, mengingat masih banyaknya pertanyaan yang dialamatkan kepada keluarga dan para sahabatnya. Sejauh ini, sosok Almarhum yang dikenal sebagai aktivis Hak Asasi Manusia yang dekat dengan kalangan korban dan selalu berada pada garis terdepan setiap aksi demonstrasi, diyakini turut melatar belakangi motifasi Alamarhum melakukan aksi bakar diri. Namun demikian, apa sesungguhnya pesan yang hendak disampaikan Almarhum kepada kita ?