Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


KEGIATAN
Menampilkan 157 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 Next All

Diskusi Publik: Membedah dan Menolak Dewan Kerukunan Nasional Diskusi Publik: Membedah dan Menolak Dewan Kerukunan Nasional
Tgl terbit: Selasa, 31 Juli 2018
Kamis [26/07] bertempat di Diskusi Kopi, Jakarta Selatan, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS mengadakan sebuah diskusi publik dengan tajuk ?Membedah dan Menolak Dewan Kerukunan Nasional (DKN) sebagai Sebuah Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM berat Masa Lalu?.
Peringatan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan KontraS Meluncurkan Ringkasan Eksekutif Laporan Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia 2017 - 2018 Peringatan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan KontraS Meluncurkan Ringkasan Eksekutif Laporan Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia 2017 - 2018
Tgl terbit: Selasa, 03 Juli 2018
Pada hari Selasa, 26 Juni 2018, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengadakan Siaran Pers untuk menyampaikan Ringkasan Eksekutif Laporan Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia dengan tema ?Pasca 20 Tahun Reformasi dan Ratifikasi Convention Against Torture (CAT): Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia Masih Kelam?. Acara ini diadakan di Brown Bag Cafe, Menteng ? Jakarta Pusat, dengan mengundang jurnalis dari berbagai media. Adapun tanggal 26 Juni dipilih karena bertepatan dengan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan yang selalu diperingati setiap tanggal 26 Juni, mengingat pada tanggal 26 Juni 1987, PBB melahirkan Convention Against Torture (CAT). Menurut Yati Andriyani, Koordinator KontraS, ?penting bagi Bangsa Indonesia untuk memperingati hari ini karena meskipun Indonesia telah meratifikasi CAT selama 20 tahun, namun Indonesia masih memiiki banyak PR (pekerjaan rumah) terkait kasus - kasus penyiksaan yang masih terus terjadi sampai saat ini dan dalam konteks peraturan - peraturan yang ada, masih banyak kekosongan hukum yang berakibat pada banyaknya kasus - kasus penyiksaan yang terjadi?.
Menagih Kembali Tanggung Jawab Negara atas Kasus Vaksin Palsu Menagih Kembali Tanggung Jawab Negara atas Kasus Vaksin Palsu
Tgl terbit: Jumat, 21 Juli 2017
Pada 18 Juli 2017, KontraS bersama Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu dan YPKKI (Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia) melakukan diskusi publik di Bakoel Koffie, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi yang dimulai pukul 14.00 ini sebagai upaya menolak lupa atas kasus vaksin yang terjadi satu tahun silam bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan juga nyata-nyata belum menyentuh pertanggungjawaban negara dalam kasus kejahatan vaksin palsu, serta cenderung mengkerdilkan kasus ini menjadi kejahatan antara produsen vaksin palsu dan pihak rumah sakit/klinik, namun belum berhasil mengungkap jalur peredaran vaksin tersebut secara menyeluruh serta keterlibatan berbagai aktor dibalik bisnis vaksin yang terjadi sejak belasan tahun tersebut.
Laporan Agenda Kegiatan Ramadan For Human Rights Korban Talangsari: Merawat Ingatan melalui Silaturahmi Laporan Agenda Kegiatan Ramadan For Human Rights Korban Talangsari: Merawat Ingatan melalui Silaturahmi
Tgl terbit: Rabu, 12 Juli 2017
Dalam rangka momentum suasana Hari Raya Idul Fitri 1438H, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada Hari Jum?at hingga Minggu (tanggal 7 s/d 9 Juli 2017) melaksanakan lawatan silaturahmi bersama korban Peristiwa Talangsari di Provinsi Lampung. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari agenda tahunan yang diselenggarakan KontraS dalam bingkai kegiatan Ramadan for Human Rights. Pada kegiatan Ramadan for Human Rights 2017 ini, KontraS mendapat dukungan dari LAZISMU, dan banyak Individu serta pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan sukses dilaksanakan di Kantor KontraS, pada 20 Juli 2017 dengan tema ?Musnahkan Kebencian dengan Cinta?.
Ngabuburit #PutarBalik Ngabuburit #PutarBalik
Tgl terbit: Selasa, 20 Juni 2017
Sebagai bagian dari generasi yang menikmati warisan reformasi, adalah tugas bersama kita untuk terus mengisi celah-celah kosong pada kerangka keadilan transisi yang terdiri dari hak untuk tahu, hak reparasi, reformasi institusi dan hak atas keadilan. Terutama, dalam rangka bulan Mei yang menyimpan sejarah kelam masa lalu yang hingga kini belum terang, sejarah adalah hal yang wajib dituntaskan oleh pemerintah dalam mencapai kebenaran dan keadilan bagi seluruh warga negara. Terus bersemangat ?merawat ingatan? dan menolak ?putar balik? fakta sejarah kiranya salah satu modal utama agar kita senantiasa memiliki motivasi meneruskan perjuangan untuk keadilan bersamaan dengan apresiasi penuh kepada kelompok-kelompok termasuk kelompok anak muda yang terus berkreasi dan berinovasi untuk mengasah tahu dan melawan lupa melalui sejumlah medium seperti buku dan produk-produk edukatif lain yang dapat mencerahkan publik secara akurat, informatif dan persuasif.
Pameran Suara Dari Timur: Papuaku, Papuamu? Pameran Suara Dari Timur: Papuaku, Papuamu?
Tgl terbit: Rabu, 11 Januari 2017
Berangkat dari kepedulian akan Papua, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) bekerjasama dengan TEMPO Media Group menggali lebih dalam tentang nilai kebiasaan Papua yang bisa memberi dampak positif terhadap resolusi konflik. Dalam proses menggalinya, tim dari KontraS dan TEMPO hidup bersama masyarakat hukum adat di Papua, tepatnya di sepuluh kabupaten yakni: Jayapura, Wamena, Timika, Biak, Nabire, Boven Digoel, Fak-Fak, Sorong, Yahukimo dan Merauke.
#MunirAdalahKita dan Kisah Para Pembela HAM di Indonesia #MunirAdalahKita dan Kisah Para Pembela HAM di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 15 Desember 2016
Dari sekian kota di Indonesia, kami memilih Bali, untuk menjadi kota pamungkas rangkaian #MunirAdalahKita. Alasannya? Tentu bukan hanya karena Bali terkenal atau tepat untuk bekerja sambil berlibur, melainkan karena Bali sudah, masih, dan sedang memiliki gerakan masyarakat sipil yang keren sekali yakni gerakan Bali Tolak Reklamasi. Tak bisa dihitung jari lagi jumlah elemen masyarakat yang bergabung dalam gerakan Bali Tolak Reklamasi, ini sekaligus jadi bukti, bahwa masyarakat Bali peduli akan lingkungan; bahwa masyarakat Bali tidak begitu saja tergiur aroma sedap uang investasi; bahwa masyarakat Bali menolak untuk tunduk pada tindak eksploitasi alam yang tidak mengedepankan Hak Asasi Manusia.
Merespon Praktik Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil Merespon Praktik Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2016
Diskusi yang berlangsung di Anomali Coffee, Menteng, pada 9 Desember 2016 membicarakan tentang praktik tambang yang kerap diabaikan pemerintah di pulau-pulau kecil dengan studi kasus Pulau Romang, Maluku Barat Daya.
Diskusi Publik: Bagaimana Membongkar Alur Uang Narkoba? Diskusi Publik: Bagaimana Membongkar Alur Uang Narkoba?
Tgl terbit: Minggu, 14 Agustus 2016
"Bagaimana Membongkar Alur Uang Narkoba?" bisa jadi merupakan pertanyaan banyak masyarakat Indonesia, yang mana sekaligus menjadi judul acara diskusi publik yang diselenggarakan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Bakoel Koffie, Cikini, pada 14 Agustus 2016 silam.
Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Jakarta Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Jakarta
Tgl terbit: Selasa, 26 Juli 2016
Acara dibuka dengan pemaparan singkat latar belakang diadakannya Gelar Perkara: PEMIDANAAN YANG DIPAKSAKAN di Gedung Joeang, Jakarta, Kamis 19 November 2015 dibuka oleh Ichsan Zikrie, LBH Jakarta selaku moderator dari rangkaian acara ini. Secara umum Ichsan memaparkan tentang tujuan diadakannya Gelar Perkara dan juga indicator-indikator kasus yang bisa masuk dalam kualifikasi kriminalisasi. Dalam beberapa bulan terakhir, isu kriminalisasi mencuat yang dimulai dengan kriminalisasi 2 pimpinan KPK yang bergulir seperti bola salju terbukti sampai sekarang, jumlah kasus yang merembet sudah mencapai 49 orang. Kriminalisasi tidak hanya terjadi secara sektoral dan parsial tetapi juga timbul dari masalah yang bersifat struktural.
Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Ambon Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Ambon
Tgl terbit: Senin, 25 Juli 2016
Pada tanggal 29 Oktober 2016 dilakukan kegiatan gelar perkara dengan tema ?Pemidanaan yang dipaksakan?, mengambil tempat di Hotel Elizabeth Kota Ambon ? propinsi Maluku yang dihadiri oleh 55 orang peserta. Hadir juga Dosen Hukum Universitas Pattimura Onda Pattipawae, dan Mantan wakil Kemenkumham Denny Indrayana.
Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Medan Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Medan
Tgl terbit: Senin, 25 Juli 2016
Pada hari Senin, 5 September 2015, sebelum kegiatan dimulai dengan, media visit media visit ke Tribun Medan. Dalam pertemuan dipaparkan tentang tujuan dan latar belakang diadakannya Gelar Perkara, Pemidanaan Yang Dipaksakan diadakan 7 kota, salah satunya Medan. Media visit ini diterima oleh Redaktur Tribun Medan, Truli Okto dan dihadiri oleh Indah (KontraS), Herdensi (KontraS Sumatra Utara), Choky Ramadan (Tim Ahli Koalisi) dan Muhadjir Lubis (ayah) serta Hariman Lubis(adik) dari Korban Kriminalisasi di Medan Iksan Darmawan Lubis juga beberapa panitia lokal lainnya.
Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Samarinda Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Samarinda
Tgl terbit: Senin, 25 Juli 2016
Pada hari Senin, 5 September 2015, bertempat di Hotel Mesra, Samarinda, KontraS yang tergabung dalam Koalisi Anti Kriminalisasi bekerja sama dengan Pokja 30 Samarinda menggelar acara Gelar Perkara ?Pemidanaan yang Dipaksakan?. Acara ini merupakan acara perdana dari rangkaian Gelar Perkara lain yang akan diadakan di 7 kota berbeda, yaitu Samarinda [Kalimantan Timur], Kupang [NTT], Medan [Sumatera Utara], Surabaya [Jawa Timur], Makassar [Sulawesi Selatan], Ambon [Maluku Tengah] dan Jakarta.
Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Makassar Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Makassar
Tgl terbit: Senin, 25 Juli 2016
Pada Kamis 15 Oktober 2015, didahului dengan Siaran Pers Bersama dan kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan singkat latar belakang diadakannya Gelar Perkara: PEMIDANAAN YANG DIPAKSAKAN di Hotel Horisson Makassar dibuka oleh Ichsan Zikrie sebagai anggota Tim Ahli dari Koalisi Anti Pemidanaan Yang Dipaksakan dengan memaparkan tentang tujuan diadakannya Gelar Perkara dan juga indicator-indikator kasus yang bisa masuk dalam kualifikasi kriminalisasi. Makassar adalah kota kelima diadakannya Gelar Perkara ini dengan mitra lokal kawan-kawan LBH Makassar. Selanjutnya Ichsan menyerahkan pada Moderator, Zulkifli Hasanuddin SH (LBH Makassar) untuk memulai acara.
Kuliah Umum HAM: Kota, Ingatan dan Sejarah Praktik Kekerasan Kuliah Umum HAM: Kota, Ingatan dan Sejarah Praktik Kekerasan
Tgl terbit: Jumat, 01 Juli 2016
Sabtu (28/5), KontraS menggelar Kuliah Umum HAM di Brownbag Coffeeshop, Menteng Central, Jakarta. Kuliah Umum HAM ini melibatkan beberapa narasumber dan praktisi yang mumpuni di bidang pengelolaan kota, relasi warga dan tentu saja bagaimana hak-hak asasi manusia dikelola dalam relasi publik dan arena kota. Ada Haris Azhar, Dr. Robertus Robet dan John Muhammad yang memberikan perspektif pemahaman dan ilustrasi. Acara ini merupakan lanjutan dari agenda kampanye #MasihIngat dan paket City Tour: Kenali Kotamu yang dilakukan di 3 kota yakni Jakarta, Solo dan Aceh dibulan Mei yang kebetulan juga dikenal sebagai Bulan Reformasi 1998 di Indonesia.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org