Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 156 Next All

Peringatan 13 Tahun Nota Kesepahaman Helsinki ?Menjaga Marwah dalam Melanjutkan Proses Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Aceh?
Tgl terbit: Rabu, 15 Agustus 2018
Dalam kesempatan 13 tahun peringatan Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman Helsinki (selanjutnya disebut dengan Mou Helsinki), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh untuk terus mengupayakan kewajibannya dalam melakukan penyelesaian pelanggaran HAM yang ada di Aceh dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak korban; hak atas kebenaran (right to know-the truth); keadilan (right to justice); reparasi (right to remedy/reparation) dan jaminan tidak berulangnya kejahatan tersebut di masa kini dan di masa yang akan datang (guarantee of non-recurrence).


Pernyataan Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi: Hentikan Rotasi dan Mutasi Tidak Wajar di KPK
Tgl terbit: Senin, 13 Agustus 2018
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan rotasi dan mutasi jabatan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi ketentuan dan kepatutan. Patut diduga rotasi dan mutasi tidak wajar tersebut merupakan bentuk dari tindak lanjut dari strategi Kuda Troya lanjutan yang berupaya untuk melemahkan KPK dari dalam. Selain harus sesuai dengan prosedur, rotasi dan mutasi seharusnya mempertimbangkan rekam kerja, kapasitas, waktu yang tepat, serta proses yang akuntabel. Jangan sampai rotasi dan mutasi dilakukan tanpa pertimbangan tersebut, terlebih jika terdapat alasan ketidaksukaan, kedekatan, atau bahkan sengaja memperlemah jabatan strategis tertentu.


Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Sukoharjo: Hukum Tajam Ke Bawah, Tumpul Ke Atas
Tgl terbit: Senin, 13 Agustus 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No 292/Pid.B/2018/PN.Smg dan 293/Pid.B/2018/PN.Smg yang menjatuhkan vonis penjara pada kelima aktivis lingkungan yang aktif menolak keberadaan PT RUM yang dinilai telah mencemari lingkungan melalui udara dan juga air atas akifitas produksi pabrik rayon PT RUM


Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Sukoharjo: Hukum Tajam Ke Bawah, Tumpul Ke Atas
Tgl terbit: Sabtu, 11 Agustus 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No 292/Pid.B/2018/PN.Smg dan 293/Pid.B/2018/PN.Smg yang menjatuhkan vonis penjara pada kelima aktivis lingkungan yang aktif menolak keberadaan PT RUM yang dinilai telah mencemari lingkungan melalui udara dan juga air atas akifitas produksi pabrik rayon PT RUM
Label : Konflik SDA Lain-lain kontras

Seleksi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Mewujudkan LPSK yang Lebih Proaktif dan Progresif dalam Memberikan Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban
Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara khusus melakukan pemantauan terhadap seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk periode 2018 ? 2023. Pemantauan ini dilakukan KontraS sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil untuk mengawasi kerja lembaga negara, khususnya LPSK yang memang memegang peranan krusial dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan perlindungan, baik sebagai saksi maupun korban tindak pidana.


Koalisi Masyarakat Sipil (Imparsial, KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, ILR, PSHK, Setara Institute, Elsam, ICJR, PBHI, HRWG) ?MENYIKAPI PERPRES PELIBATAN TNI DALAM PENANGANAN TERORISME?
Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2018
Setelah revisi UU Penanganan Tindak Pidana Terorisme disahkan oleh DPR, Presiden diminta untuk membuat Perpres mengenai pelibatan TNI dalam menangani terorisme. Pasal 43I UU Penanganan Tidank Pidana Terorisme menyebutkan bahwa; 1) Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme adalah merupakan bagian dari operasi militer selain perang; 2) Dalam mengatasi aksi terorisme dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI.3) Ketentuan mengenai pelaksanaannya diatur dengan peraturan presiden (Perppres).


Copot Wiranto dan Bentuk Pengadilan HAM sebagai Solusi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Berat.
Tgl terbit: Jumat, 03 Agustus 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan korban dan masyarakat sipil lainnya melakukan aksi di depan Kemenkopolhukam untuk menolak konsep DKN (Dewan Kerukunan Nasional) dan Tim Terpadu Penyelesaian kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu yang digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.


Surat Terbuka untuk Mendesak Dihadirkannya Saksi Korban dalam Perkara No. 62-K/PM.III-19/AD/V/2018 Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Tgl terbit: Jumat, 27 Juli 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap Isak Dewayekua (23)?selanjutnya disebut korban?atas kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI AD Yonif 755/Yalet, Kimaam, Papua. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, persidangan kasus tersebut telah digelar sebanyak 5 (lima) di Pengadilan Militer III?19 Jayapura dengan nomor register perkara No. 62-K/PM.III-19/AD/V/2018, dengan status ketiga terduga pelaku telah dinaikkan menjadi terdakwa. Dalam proses pemeriksaan di persidangan, majelis hakim telah mendengarkan keterangan dari dua orang saksi dari Polres Merauke dan empat orang saksi dari TNI Pos Yalet 755 Kimaan. Keseluruhan saksi menjelaskan mengenai pengetahuan mereka atas kasus penyiksaan yang diduga dilakukan oleh ketiga terdakwa. Namun dalam persidangan ini, saksi korban yakni kedua adik perempuan Isak tidak dapat hadir meskipun telah dipanggil ke persidangan karena alasan lokasi persidangan yang jauh dan sulit ditempuh serta keterbatasan ekonomi untuk dapat menghadiri sidang tersebut.


Reformasi Pusat-Pusat Penahanan Tidak Dapat Ditunda
Tgl terbit: Kamis, 26 Juli 2018
Reformasi pusat pusat penahanan khususnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak dapat ditunda-tunda lagi. Persoalan Lapas bukan hanya sekedar persoalan kasuistik yang hanya dilihat peristiwa per peristiwa. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Penyidik Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin dan beberapa narapidana kasus Korupsi di Lapas Sukamiskin hanya satu dari banyak akibat yang ditimbulkan dari lemah dan rusaknya pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan selama ini. Sehingga langkah-langkah reaksioner dan sesaat dalam penanganan masalah ini tidak akan menyelesaiakan persoalan.


Polisi, jangan asal tembak!
Tgl terbit: Senin, 23 Juli 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakan penembakan terhadap mereka yang diduga terlibat kasus begal. Hal ini untuk menghindari terjadinya salah tembak maupun hilangnya kesempatan bagi terduga pelaku kriminal untuk diproses secara hukum yang adil dan akuntabel.


KontraS, Imparsial dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Dewan Kerukunan Nasional (DKN) Bukan Jawaban!
Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) beserta sejumlah korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu mengecam keras upaya-upaya yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto yang berusaha menghidupkan lagi diskursus penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lewat mekanisme Dewan Kerukunan Nasional (DKN).


Pers Release Merespon Digelarnya Sidang Perdana Kasus Penyiksaan hingga Tewas Isak Dewayekua: Meminta Independensi Peradilan Militer untuk Mengadili Para Pelaku
Tgl terbit: Kamis, 05 Juli 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini merespon penyelenggaraan sidang perdana atas kasus kematian Alm. Isak Dewayekua, yang sedianya akan digelar di Pengadilan Militer III-19, Jayapura pada hari Kamis, 05 Juli 2018. Dalam persidangan perdana tersebut, Oditur Militer Kodam Cenderawasih akan membacakan agenda dakwaan atas tindakan penyiksaan oleh tiga anggota TNI AD Yonif 755/Yalet a.n. Serda La Dili Wance (Wadanpos Kimaam Satgas Pamrahwan), Abiatar Harri Katoar (Anggota Pos Kimaam Satgas Pamrahwan), dan Fredrik Pattiasina (Anggota Pos Kimaam Satgas Pamrahwan), selanjutnya disebut pelakuyan yang telah mengakibatkan Alm. Isak Dewayekua(selanjutnya disebut sebagai korban), warga Kimaam, Papua tewas.


Ringkasan Laporan Pemantauan Prapilkada 2018
Tgl terbit: Jumat, 22 Juni 2018
Pilkada serentak yang akan diselenggarakan di 171 daerah-di antaranya 17 Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 39 Kota pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan 115 Kabupaten pemilihan Bupati dan Wakil Bupati-merupakan moment penting dalam kontinum demokratisasi untuk memberikan suara kepada kehendak rakyat yang merupakan dasar bagi otoritas pemerintah itu sendiri. Melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diharapkan masyarakat dapat menentukan pemimpin daerah yang dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban (?law and order?), menciptakan kesejahteraan dan pemenuhan hak asasi manusia. Tata pemerintahan yang baik adalah sebuah proses bagi institusi publik melakukan urusan publik, mengelola sumber daya publik dan menjamin terwujudnya hak asasi manusia dengan cara yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya.
Label : pilkada bawaslu

Press Release KontraS 17 Tahun Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Wasior Wamena; Pemerintahan Jokowi Absen Memenuhi Akuntabilitas dan Keadilan Pelanggaran HAM di Papua
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan dan mengkritik atas absennya sikap pemerintahan Presiden Jokowi dalam penanganan dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Hari ini, 13 Juni 2018 merupakan 17 tahun peristiwa pelanggaran HAM berat Wasior. Sampai dengan menjelang ahir kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi penyelesaian pelanggaran HAM di Papua hanya sebatas janji.


"Pernyataan Masyarakat Sipil Terkait Pemilihan Indonesia sebagai UNSC Non-Permanent Member"
Tgl terbit: Sabtu, 09 Juni 2018
Tanggal 8 Juni 2018, di New York, merupakan pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB/United Nations Security Council (UNSC) Non-Permanent Member pada Sidang Umum Majelis PBB/United Nations General Assembly (UNGA). Sepuluh Anggota Tidak Tetap DK PBB terdistribusi secara regional sebagai berikut: 3 untuk negara-negara di Afrika, 2 untuk negara-negara di Asia-Pasifik, 2 untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia, 1 untuk negara di Eropa Timur, dan 2 untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Setiap tahunnya UNGA selalu memilih lima dari total sepuluh negara Anggota Tidak Tetap DK PBB yang berjangka waktu dua tahun. Pada 2018, enam negara diusulkan untuk mengganti lima kursi yang dihuni oleh Etiopia, Kazakhstan, Bolivia, Swedia, dan Belanda. Keenam negara tersebut adalah Afrika Selatan (Afrika), Republik Dominika (Amerika Latin dan Karibia), Belanda dan Swedia (Eropa), sementara Indonesia dan Maladewa memperebutkan satu kursi yang mewakili Asia-Pasifik. Dan Indonesia telah berhasil untuk menduduki kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan dukungan sebanyak 144 suara bersama dengan Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 156 Next All

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org