Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 772 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 52 Next All

"Pernyataan Masyarakat Sipil Terkait Pemilihan Indonesia sebagai UNSC Non-Permanent Member"
Tgl terbit: Sabtu, 09 Juni 2018
Tanggal 8 Juni 2018, di New York, merupakan pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB/United Nations Security Council (UNSC) Non-Permanent Member pada Sidang Umum Majelis PBB/United Nations General Assembly (UNGA). Sepuluh Anggota Tidak Tetap DK PBB terdistribusi secara regional sebagai berikut: 3 untuk negara-negara di Afrika, 2 untuk negara-negara di Asia-Pasifik, 2 untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia, 1 untuk negara di Eropa Timur, dan 2 untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Setiap tahunnya UNGA selalu memilih lima dari total sepuluh negara Anggota Tidak Tetap DK PBB yang berjangka waktu dua tahun. Pada 2018, enam negara diusulkan untuk mengganti lima kursi yang dihuni oleh Etiopia, Kazakhstan, Bolivia, Swedia, dan Belanda. Keenam negara tersebut adalah Afrika Selatan (Afrika), Republik Dominika (Amerika Latin dan Karibia), Belanda dan Swedia (Eropa), sementara Indonesia dan Maladewa memperebutkan satu kursi yang mewakili Asia-Pasifik. Dan Indonesia telah berhasil untuk menduduki kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan dukungan sebanyak 144 suara bersama dengan Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman
Sidang Tuntutan Kasus Penyiksaan hingga Tewas terhadap La Gode :  Oditur Militer Harus Menuntut Pelaku dengan Hukuman Seberat-Beratnya Sidang Tuntutan Kasus Penyiksaan hingga Tewas terhadap La Gode : Oditur Militer Harus Menuntut Pelaku dengan Hukuman Seberat-Beratnya
Tgl terbit: Selasa, 29 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marimoi selaku pendamping dari keluarga korban Alm. La Gode (yang selanjutnya disebut sebagai korban) sejak 2 Mei 2018 telah melakukan pemantauan sidang kasus penyiksaan hingga tewas Alm. La Gode di Pengadilan Militer Ambon.
Label : la gode penyiksaan
SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan  Penanganan Terorisme Harus Tetap Berada pada Koridor Penegakan Hukum (Criminal Justice System) dan Menjadikan HAM sebagai Pijakan SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Penanganan Terorisme Harus Tetap Berada pada Koridor Penegakan Hukum (Criminal Justice System) dan Menjadikan HAM sebagai Pijakan
Tgl terbit: Jumat, 25 Mei 2018
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang pada hari ini, Jumat, 25 Mei 2018.
Persekusi Komunitas Ahmadiyah Lombok Timur Kembali Terulang : Lemahnya Perlindungan Negara Terhadap Kelompok Minoritas Persekusi Komunitas Ahmadiyah Lombok Timur Kembali Terulang : Lemahnya Perlindungan Negara Terhadap Kelompok Minoritas
Tgl terbit: Senin, 21 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok masa intoleran terhadap komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Dusun Geprek Tanah Eat, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2018. Peristiwa penyerangan tersebut tidak hanya mengakibatkan rusaknya sejumlah rumah dan harta benda milik kelompok JAI, tetapi sebanyak 24 orang yang berasal dari 7 kepala keluarga diusir secara paksa dari tempat kediamannya.
Label : KBB Persekusi Intoleransi
SIARAN PERS BERSAMA Perangi Terorisme dengan Menyeluruh dan Bermartabat SIARAN PERS BERSAMA Perangi Terorisme dengan Menyeluruh dan Bermartabat
Tgl terbit: Kamis, 17 Mei 2018
Kita semua tentu mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terakhir ini; peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob 9 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta penyerangan Kantor Polda Riau pada 16 Mei 2018. Doa, kekuatan, dukungan dan solidaritas kita hadirkan bagi para korban dan keluarga, baik dari masyarakat ataupun anggota kepolisian.
Usut Pembunuhan Warga Pesisir Marosi; Kembalikan Wilayah Kelola Rakyat Usut Pembunuhan Warga Pesisir Marosi; Kembalikan Wilayah Kelola Rakyat
Tgl terbit: Kamis, 17 Mei 2018
Pemerintah menetapkan Sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan nasional lewat pengembangan dunia usaha. Pariwisata? ditargetkan menyumbang PDB sebesar 5,5 persen dengan target devisa 223 triliun, untuk itu investasi digenjot habis ? habisan tanpa perhatian serius pada lingkungan dan keselamatan warga.? Investasi dalam muka pariwisata akhirnya kembali memperlihatkan muka jahatnya, di mana pada 25 April 2018 terjadi tragedi berdarah di pesisir pantai Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Tindakan berlebihan dalam mengamankan investasi berujung pada kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dari Polres Sumba Barat pada tanggal 25 April 2018 lalu, mengakibatkan Poroduka (45 tahun) meninggal, dan Matiduka, yang mengalami luka tembak di kedua kakinya. Intimidasi dan kekerasan juga dialami oleh 10 orang masyarakat, salah seorang diantaranya adalah anak SMP.?
Label : Konflik SDA Polri Penembakan
Surat Terbuka: Desakan Proses Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penyiksaan terhadap Warga Oelbinose, TTU, Nusa Tenggara Timur Surat Terbuka: Desakan Proses Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penyiksaan terhadap Warga Oelbinose, TTU, Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Selasa, 08 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak adanya proses hukum terhadap anggota TNI Pos Pamtas TNI Yonif 715/Mtl yang diduga melakukan tindakan praktik penyiksaan terhadap Bernadus Feka (yang selanjutnya disebut sebagai korban) pada tanggal 25 April 2018 lalu. Pada peristiwa yang terjadi sekitar pukul 10.00 WITA di Pos Pamtas TNI Yonif 715/Motuliato, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut mengakibatkan korban mengalami luka ? luka.
Label : TNI Penyiksaan
STOP MENGALIHFUNGSIKAN LAHAN WARGA MENJADI ARENA LATIHAN PERANG STOP MENGALIHFUNGSIKAN LAHAN WARGA MENJADI ARENA LATIHAN PERANG
Tgl terbit: Rabu, 02 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekesana (KontraS) menyayangkan sikap Batalyon Infanteri 133/YS di nagari Batu Bajanjang atau area di sekitar Gunung Talang yang dialih fungsikan sebagi tempat tempat latihan militer oleh Korem 032 Wirabraja berdasarkan surat Perintah Nomor: Sprin/122/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon Infanteri 133/YS, Endik Hendra Sandi. Pasalnya, wilayah tersebut ialah lokasi pertanian produktif bagi masyarakat Nagari Batu Bajanjang.
Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan! Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan!
Tgl terbit: Rabu, 02 Mei 2018
Dalam peringatan May Day 2018, Gerakan Buruh untuk Rakyat (GEBRAK) menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan politik alternatif untuk mewujudkan jalan keadilan bagi rakyat Indonesia. Seruan ini mendasarkan pada kondisi selama ini kita melihat tidak ada harapan akan perubahan dari kekuatan politik elit yang ada saat ini, baik yang berada dalam lingkar kekuasaan kubu Jokowi maupun kubu oposisi (Prabowo).
Seruan Bersama: Politik Elektoral yang Bersih dan Demokratik untuk Pilkada, Pilpres, dan Pileg Seruan Bersama: Politik Elektoral yang Bersih dan Demokratik untuk Pilkada, Pilpres, dan Pileg
Tgl terbit: Senin, 26 Maret 2018
Pada Juni 2018, kita akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada] serentak di 171 daerah, dan pada saat yang bersamaan menjalani proses politik menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada tahun 2019. Politik elektoral ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada warga pemilih [citizen voters] untuk menagih akuntabilitas dari para wakil dan pemimpinnya, namun juga peluang untuk memprkokoh pelembagaan demokrasi di Indonesia. Namun, perhelatan politik elektoral ini tidak akan menjadi instrumen yang efektif bagi demokratisasi jika integritas proses dan pengelolaannya dinodai oleh berbagai praktek buruk yang terus-menerus berlangsung.
Catatan Reflektif 20 Tahun KontraS, 20 Tahun Reformasi :  Menyebar Keberanian, Merawat Kemanusiaan Catatan Reflektif 20 Tahun KontraS, 20 Tahun Reformasi : Menyebar Keberanian, Merawat Kemanusiaan
Tgl terbit: Senin, 19 Maret 2018
Pada tanggal 20 Maret 2018 esok, KontraS genap memasuki usia yang ke-20 tahun. Hari jadi KontraS tahun ini menjadi penanda reflektif gerakan reformasi, karena 20 tahun KontraS bertepatan dengan momentum 20 tahun Reformasi yang akan diperingati pada bulan Mei mendatang. 20 tahun lalu KontraS lahir atas inisiasi keluarga korban penghilangan paksa dan sejumlah tokoh serta kelompok masyarakat sipil. Lahirnya KontraS melekat dengan situasi sosial politik saat itu, sejalan dengan menguatnya tuntutan dan perlawanan rakyat kala itu dalam menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi akibat tindakan refresif rezim Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto dan kroninya. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa kekuasaan yang dimiliki Presiden Soeharto dan kroninya telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam kondisi hak asasi manusia paling buruk-yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini.
IJON POLITIK PILKADA MELANGGENGKAN KRISIS SOSIAL EKOLOGIS IJON POLITIK PILKADA MELANGGENGKAN KRISIS SOSIAL EKOLOGIS
Tgl terbit: Rabu, 14 Maret 2018
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang diikuti 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten pada 27 Juni 2018 mendatang tidak berimplikasi pada penyelesaian krisis dan masalah rakyat. Pilkada ini hanya akan melanggengkan krisis sosial ekologis melalui penerbitan berbagai izin tambang dan perkebunan.
Label : Konflik SDA
RAKYAT TAK SEHARUSNYA MENJADI KORBAN: SERUAN PENGHENTIAN KRIMINALISASI RAKYAT TAK SEHARUSNYA MENJADI KORBAN: SERUAN PENGHENTIAN KRIMINALISASI
Tgl terbit: Rabu, 21 Februari 2018
?Kriminalisasi? menjadi salah satu kata yang kini kerap terdengar di ruang publik. Kata ?kriminalisasi? terucap untuk perkara buruh pabrik di Makassar yang dituduh mencuri sandal bolong, namun juga untuk menunjuk kasus kriminalisasi komisioner KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah hingga Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Tulisan ini tak mencoba meringkaskan semua kasus-kasus kriminalisasi di Indonesia. Justru sebaliknya, tulisan ini bermaksud menyergah kita semua bahwa tanpa peringatan dan intervensi yang efektif, korban kriminalisasi akan semakin banyak berjatuhan.
Seruan Moral Kebhinekaan; Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan Seruan Moral Kebhinekaan; Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan
Tgl terbit: Selasa, 20 Februari 2018
Hari-hari ini kebangsaan kita sedang diuji. Kita saksikan rajutan kebhinekaan Indonesia berada dalam gangguan serius. Berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang marak pada awal tahun ini di berbagai daerah dalam bentuk serangan fisik terhadap tokoh-tokoh berbagai agama dan persekusi terhadap minoritas keagamaan, dan banyak dimensi lain dari kekerasan yang terjadi, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kebhinekaan. Ikatan kebangsaan yang dibangun oleh para pendiri Negara-bangsa sedang dalam pertaruhan.
Label : KBB
Pentingnya Parameter HAM dalam Pilkada 2018; Risiko Kekerasan dan Pelanggaran HAM Pentingnya Parameter HAM dalam Pilkada 2018; Risiko Kekerasan dan Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Senin, 12 Februari 2018
Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sudah seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai periode politik elektoral yang hanya berujung pada politik kekuasaan. Pilkada yang akan berlangsung di 171 daerah?di antaranya 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten?sebisa mungkin dapat menjadi medium untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong berjalannya penyelenggaran Pilkada yang berkesesuaian dengan parameter HAM, dan terwujudnya pemimpin dan pemerintahan daerah yang akuntabel dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org