Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 455 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31 Next All

Mendesak Keterbukaan Proses Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana  terhadap Pelaku Penyiksaan Warga Sipil di Maluku Utara dan Papua Mendesak Keterbukaan Proses Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyiksaan Warga Sipil di Maluku Utara dan Papua
Tgl terbit: Kamis, 04 Januari 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selama dua bulan terakhir telah melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap dua kasus penyiksaan yang terjadi di wilayah timur Indonesia, yakni kasus penyiksaan terhadap La Gode di Taliabu, Maluku Utara dan kasus penyiksaan terhadap Isak di Kimaam, Merauke. Keduanya mengalami penyiksaan hingga tewas yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AD, termasuk juga adanya keterlibatan dari anggota Polri.
Label : TNI Penyiksaan
Perkembangan Kasus Penyiksaan La Gode;  TNI DAN POLRI Harus Transparan dan Akuntabel Dalam Proses Penyidikan dan Pengungkapan Kasus Penyiksaan La Gode Perkembangan Kasus Penyiksaan La Gode; TNI DAN POLRI Harus Transparan dan Akuntabel Dalam Proses Penyidikan dan Pengungkapan Kasus Penyiksaan La Gode
Tgl terbit: Rabu, 06 Desember 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maromoi, Ternate, Maluku Utara, sebelumnya telah menerima pengaduan dari keluarga korban terkait dengan kasus penyiksaan yang menyebabkan kematian Alm. La Gode (selanjutnya disebut sebagai korban) di Pos Satgas 732 Banua Kep. Taliabu, Maluku Utara pada tanggal 24 Oktober 2017.
Label : Penyiksaan
Mendesak Kapolres Mimika Melakukan Proses Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Jurnalis
Tgl terbit: Selasa, 14 November 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Polres Mimika terhadap salah seorang jurnalis Okezone.com, a.n Saldi Hermanto (yang selanjutnya disebut sebagai korban). Adapun peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, 11 November 2017, sekitar pukul 22.50 WIT di Pos Terpadu Jalan Budi Utomo - Jalan Kartini, Sempan, Timika, Papua.
Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla:  Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla: Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan
Tgl terbit: Jumat, 20 Oktober 2017
Bertepatan 3 tahun masa Pemerintahan Jokowi - Kalla yang jatuh pada 20 Oktober 2017, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyampaikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah, khususnya terhadap upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.
3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi 3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi
Tgl terbit: Kamis, 19 Oktober 2017
Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki tahun ketiga pada hari Jumat, 20 Oktober 2017. Selama tiga tahun, kami melihat banyak kebijakan yang telah diambil, terkait infrastruktur pembangunan, peningkatan penarikan pajak, maupun kebijakan pembatasan hak sipil dan politik dalam bentuk peraturan presiden hingga aturan di tingkat kementrian. Namun Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai capaian selama 3 tahun pemerintahan Bapak Presiden semakin menjauh dari 6 amanat reformasi yang tertuang di dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi.
Tentara Profesional Dalam Tarik Ulur Politik Nasional Tentara Profesional Dalam Tarik Ulur Politik Nasional
Tgl terbit: Rabu, 04 Oktober 2017
Memperingati Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang jatuh setiap tanggal 5 Oktober, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara rutin mengeluarkan catatan tahunan perihal kinerja dan kualitas unsur pertahanan Republik Indonesia yang dimandatkan diberikan kepada institusi TNI. Tahun ini, KontraS ingin kembali menengok pada konsepsi supremasi sipil yang pada hakikatnya menjadi ruang penjuru kendali dari berjalannya mekanisme pertahanan yang tunduk pada kontrol akuntabilitas, keterbukaan, prinsip-prinsip hukum yang selaras dengan hak-hak asasi manusia.
Surat Terbuka: Desakan Penyelesaian Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar
Tgl terbit: Rabu, 06 September 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memastikan pentingnya peran dan kontribusi pemerintah Indonesia dalam mendorong upaya penyelesaian kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Seperti yang kita ketahui, situasi di Rakhine, Myanmar terus mengalami krisis yang tidak berkesudahan. Oleh karenanya, kami mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak aktif dalam mengawal kasus yang terjadi di Rakhine, Myanmar.
Indonesia: Kegagalan Menyelesaikan Kasus Penghilangan Paksa Hanya Akan Memperparah Kultur Impunitas Indonesia: Kegagalan Menyelesaikan Kasus Penghilangan Paksa Hanya Akan Memperparah Kultur Impunitas
Tgl terbit: Rabu, 30 Agustus 2017
Bersamaan dengan diperingatinya Hari Anti Penghilangan Paksa sedunia hari ini, AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearances), AJAR (Asia Justice and Rights), Amnesty International, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak Presiden Joko ?Jokowi? Widodo untuk segera mengungkap kebenaran, serta menjamin keadilan dan reparasi pada keluarga korban penghilangan paksa seperti direkomendasikan beberapa instasi pemerintah. Organisasi kami juga mendesak Presiden Jokowi untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas dasar hukum internasional, termasuk komitmen yang disampaikannya pada pidato Hari Kemerdekaan 2015 ? untuk ?mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu?.?
Membiarkan Menkopolhukam yang Melanggar Hukum, Menurunkan Kualitas Hukum Kita
Tgl terbit: Jumat, 18 Agustus 2017
KontraS merespons sikap dan pernyataan yang dikeluarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, dengan pernyataan menyimpang terkait: (1) ketiadaan bentuk pelanggaran HAM pada peristiwa Deiyai Papua,(2) sikap perlawanan hukum yang ia sampaikan di Lembaga Pertahanan Nasional tentang ketidakterkaitannya pada kasus pelanggaran HAM serius di Timor Leste jelang pelaksanaan dan pasca Jajak Pendapat 1999, dan yang terakhir (3) pernyataan Menkopolhukam yang menyatakan bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang terinspirasi untuk melakukan tindakan tembak ditempat sebagaimana yang terjadi pada Peristiwa Penembakan Misterius 1983-1985. Ketiga sikap yang kontroversial itu menjadi sulit dibayangkan keluar oleh posisi jabatan publik yang idealnya mengampu pelaksanaan peta pembaharuan hukum, politik dan keamanan di Indonesia.
Tergerusnya Profesionalisme, Independensi, dan Akuntabilitas Korps Bhayangkara Tergerusnya Profesionalisme, Independensi, dan Akuntabilitas Korps Bhayangkara
Tgl terbit: Senin, 03 Juli 2017
Wajah Polri yang profesional, independen dan akuntabel masih terus dinantikan publik. Oleh karenanya, sebagai bagian dari partisipasi publik, dan didasari untuk tujuan perbaikan institusi Polri, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali memberikan catatan akuntabilitas Kepolisian di hari Bhayangkara Polri ke-71, yang jatuh pada 01 Juni 2017.
16 Tahun Kasus Wasior: Pengadilan HAM Jangan Hanya Jadi Diplomasi Internasional
Tgl terbit: Selasa, 13 Juni 2017
Hari ini, 13 Juni 2017, bertepatan dengan 16 tahun peristiwa pembunuhan terhadap warga Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari, Papua. Selama 16 tahun pula nasib para korban terkatung-katung tanpa ada kepastian hukum terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini telah mengakibatkan dampak yang sangat serius dan semakin mempertebal ketidakpercayaan korban terhadap Pemerintah.
Mencermati Motif Lain Menkopolhukam Dibalik Revisi UU Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 02 Juni 2017
Dalam sepekan ini, pasca ledakan bom Kampung Melayu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengamati secara serius pesan-pesan yang telah disampaikan negara, khususnya Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Wiranto yang secara menggebu-gebu ingin melibatkan TNI kembali pada jalur penanganan tindak pidana terorisme melalui revisi UU No. 15/2003.
Respons Kontras atas 3rd Cycle UPR Indonesia - Fakta Ham yang Banyak Ditutupi Pemerintah Indonesia di Jenewa Respons Kontras atas 3rd Cycle UPR Indonesia - Fakta Ham yang Banyak Ditutupi Pemerintah Indonesia di Jenewa
Tgl terbit: Rabu, 03 Mei 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah memantau berlangsungnya putaran ketiga Universal Periodic Review untuk Indonesia pada Rabu, 3 Mei 2017. Proses yang kami ikuti dari Jakarta Indonesia nampaknya tidak terlalu menunjukkan greget diplomasi HAM. Sidang UPR yang dipimpin oleh 3 anggota troika yakni Bangladesh, Belgia, Ekuador memberikan hak menjawab kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan puluhan rombongan delegasi Pemerintah RI nampak memiliki posisi tawar yang tinggi. Hampir kebanyakan dari 109 delegasi negara memberikan dukungan kepada agenda perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Kedua agenda HAM ini secara eksplisit memang dijamin dalam RANHAM 2015-2019.
Anjloknya Komitmen Ham Pemerintah Kita di Masa Pemerintahan Populis Jokowi Anjloknya Komitmen Ham Pemerintah Kita di Masa Pemerintahan Populis Jokowi
Tgl terbit: Rabu, 26 April 2017
Jelang sepekan menuju penyelenggaraan Putaran Ketiga Evaluasi Periodik Universal Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations 3rd Cycle Universal Periodic Review) atas kinerja pemenuhan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada 3 Mei 2017 di Jenewa, masyarakat sipil Indonesia yang tergabung antara lain Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Asia Justice for Rights (AJAR), Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Papua Resource Center, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Jaringan Anti Tambang (JATAM) telah menyerahkan laporan situasional hak asasi manusia di Indonesia. Di mana laporan situasional tersebut mencakup situasi-situasi HAM yang muncul pada rentang periode 2012 hingga 2016.
Kecenderungan Vonis Hukuman Mati di Indonesia (Oktober 2016 - Maret 2017) Kecenderungan Vonis Hukuman Mati di Indonesia (Oktober 2016 - Maret 2017)
Tgl terbit: Selasa, 11 April 2017
Pada catatan KontraS yang diluncurkan jelang peringatan 14 tahun hari perlawanan hukuman mati sedunia bulan Oktober 2016, KontraS telah mencatat bahwa setidaknya terdapat 35 kasus vonis hukuman mati. Dua puluh lima di antaranya jatuh pada kejahatan narkotika, dan 10 kasus lainnya masuk pada kasus pembunuhan dan kejahatan seksual. Sebaran lokasi berada di wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah. Bulan-bulan seperti April dan Maret. Beberapa kasus hukuman mati yang mencolok seperti Yusman Telaumbanua, Teja Harsoyo (terkait kasus impor pil MDMA 1,2 juta Fredi Budiman), dan kejanggalan eksekusi mati yang terjadi pada Juli 2016 silam.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org