Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 469 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32 Next All

Press Release KontraS 17 Tahun Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Wasior Wamena;  Pemerintahan Jokowi Absen Memenuhi Akuntabilitas dan Keadilan Pelanggaran HAM di Papua Press Release KontraS 17 Tahun Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Wasior Wamena; Pemerintahan Jokowi Absen Memenuhi Akuntabilitas dan Keadilan Pelanggaran HAM di Papua
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan dan mengkritik atas absennya sikap pemerintahan Presiden Jokowi dalam penanganan dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Hari ini, 13 Juni 2018 merupakan 17 tahun peristiwa pelanggaran HAM berat Wasior. Sampai dengan menjelang ahir kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi penyelesaian pelanggaran HAM di Papua hanya sebatas janji.
"Pernyataan Masyarakat Sipil Terkait Pemilihan Indonesia sebagai UNSC Non-Permanent Member"
Tgl terbit: Sabtu, 09 Juni 2018
Tanggal 8 Juni 2018, di New York, merupakan pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB/United Nations Security Council (UNSC) Non-Permanent Member pada Sidang Umum Majelis PBB/United Nations General Assembly (UNGA). Sepuluh Anggota Tidak Tetap DK PBB terdistribusi secara regional sebagai berikut: 3 untuk negara-negara di Afrika, 2 untuk negara-negara di Asia-Pasifik, 2 untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia, 1 untuk negara di Eropa Timur, dan 2 untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Setiap tahunnya UNGA selalu memilih lima dari total sepuluh negara Anggota Tidak Tetap DK PBB yang berjangka waktu dua tahun. Pada 2018, enam negara diusulkan untuk mengganti lima kursi yang dihuni oleh Etiopia, Kazakhstan, Bolivia, Swedia, dan Belanda. Keenam negara tersebut adalah Afrika Selatan (Afrika), Republik Dominika (Amerika Latin dan Karibia), Belanda dan Swedia (Eropa), sementara Indonesia dan Maladewa memperebutkan satu kursi yang mewakili Asia-Pasifik. Dan Indonesia telah berhasil untuk menduduki kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan dukungan sebanyak 144 suara bersama dengan Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman
Sidang Tuntutan Kasus Penyiksaan hingga Tewas terhadap La Gode :  Oditur Militer Harus Menuntut Pelaku dengan Hukuman Seberat-Beratnya Sidang Tuntutan Kasus Penyiksaan hingga Tewas terhadap La Gode : Oditur Militer Harus Menuntut Pelaku dengan Hukuman Seberat-Beratnya
Tgl terbit: Selasa, 29 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marimoi selaku pendamping dari keluarga korban Alm. La Gode (yang selanjutnya disebut sebagai korban) sejak 2 Mei 2018 telah melakukan pemantauan sidang kasus penyiksaan hingga tewas Alm. La Gode di Pengadilan Militer Ambon.
Label : la gode penyiksaan
Menyingkap Kabut Penyelesaian Kasus Penghilangan Paksa di Indonesia Menyingkap Kabut Penyelesaian Kasus Penghilangan Paksa di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 28 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) lahir dari semangat perjuangan keluarga korban penghilangan paksa. Kejahatan penghilangan paksa adalah sebuah praktik sahih sebuah rezim otoritarianisme untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan dengan jalan membungkam suara-suara sumbang di luar kekuasaan yang mengancam dengan jalan melakukan penculikan, penahanan, penyiksaan bahkan pembunuhan.
Label : Orang Hilang kontras korban penculikan Soeharto
SIARAN PERS BERSAMA Perangi Terorisme dengan Menyeluruh dan Bermartabat SIARAN PERS BERSAMA Perangi Terorisme dengan Menyeluruh dan Bermartabat
Tgl terbit: Kamis, 17 Mei 2018
Kita semua tentu mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terakhir ini; peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob 9 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta penyerangan Kantor Polda Riau pada 16 Mei 2018. Doa, kekuatan, dukungan dan solidaritas kita hadirkan bagi para korban dan keluarga, baik dari masyarakat ataupun anggota kepolisian.
Peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob; Diperlukan Evaluasi Menyeluruh Peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob; Diperlukan Evaluasi Menyeluruh
Tgl terbit: Jumat, 11 Mei 2018
KontraS menyatakan turut berduka cita kepada para korban yang meninggal dan luka-luka dalam peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob, pada 9 Mei 2018. Kami sangat menyanyangkan kejadian ini bisa terjadi dan memakan korban. Peristiwa ini sudah seharusnya menjadi pembelajaran penting, untuk itu harus dipastikan adanya langkah ? langkah untuk mencegah keberulangan peristiwa serupa terulang kembali.
Surat Terbuka: Desakan Proses Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penyiksaan terhadap Warga Oelbinose, TTU, Nusa Tenggara Timur Surat Terbuka: Desakan Proses Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penyiksaan terhadap Warga Oelbinose, TTU, Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Selasa, 08 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak adanya proses hukum terhadap anggota TNI Pos Pamtas TNI Yonif 715/Mtl yang diduga melakukan tindakan praktik penyiksaan terhadap Bernadus Feka (yang selanjutnya disebut sebagai korban) pada tanggal 25 April 2018 lalu. Pada peristiwa yang terjadi sekitar pukul 10.00 WITA di Pos Pamtas TNI Yonif 715/Motuliato, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut mengakibatkan korban mengalami luka ? luka.
Label : TNI Penyiksaan
Sanksi Ringan Pelaku Penyiksaan hingga Tewas Alm. La Gode : Institusi Polri Melindungi Praktik Kekejaman Anggotanya di Lapangan
Tgl terbit: Senin, 09 April 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan LBH Maromoi, selaku kuasa hukum dari Yanti, istri Alm. La Gode merespon keras hasil putusan sidang etik yang dilakukan oleh Polres Sula, Maluku Utara yang memberikan sanksi rendah terhadap 3 (tiga) orang pelaku yang terlibat dalam kasus penangkapan sewenang ? wenang dan penyiksaan hingga tewas La Gode pada 24 Oktober 2017. Sanksi rendah ini jelas mencederai keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban yang harus menanggung luka seumur hidup akibat tindakan kesewenang ? wenangan aparat negara terhadap suaminya, terlebih Polres Sula lebih mengedepankan sidang etik dibanding memproses kasus ini melalui pengadilan umum. Kami menduga Polres Sula secara sengaja menggunakan sidang etik tersebut untuk melindungi anggotanya dari pertanggung jawaban secara hukum.
15 Tahun Peristiwa Wamena Berdarah   Pengadilan HAM Hanya Janji Manis Diplomasi 15 Tahun Peristiwa Wamena Berdarah Pengadilan HAM Hanya Janji Manis Diplomasi
Tgl terbit: Rabu, 04 April 2018
Pada 4 April 2018 memasuki 15 tahun peristiwa Wamena Berdarah, Papua. Pada momentum ini Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah Indonesia segera merealisasikan janjinya terkait penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.
Catatan Reflektif 20 Tahun KontraS, 20 Tahun Reformasi :  Menyebar Keberanian, Merawat Kemanusiaan Catatan Reflektif 20 Tahun KontraS, 20 Tahun Reformasi : Menyebar Keberanian, Merawat Kemanusiaan
Tgl terbit: Senin, 19 Maret 2018
Pada tanggal 20 Maret 2018 esok, KontraS genap memasuki usia yang ke-20 tahun. Hari jadi KontraS tahun ini menjadi penanda reflektif gerakan reformasi, karena 20 tahun KontraS bertepatan dengan momentum 20 tahun Reformasi yang akan diperingati pada bulan Mei mendatang. 20 tahun lalu KontraS lahir atas inisiasi keluarga korban penghilangan paksa dan sejumlah tokoh serta kelompok masyarakat sipil. Lahirnya KontraS melekat dengan situasi sosial politik saat itu, sejalan dengan menguatnya tuntutan dan perlawanan rakyat kala itu dalam menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi akibat tindakan refresif rezim Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto dan kroninya. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa kekuasaan yang dimiliki Presiden Soeharto dan kroninya telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam kondisi hak asasi manusia paling buruk-yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini.
RAKYAT TAK SEHARUSNYA MENJADI KORBAN: SERUAN PENGHENTIAN KRIMINALISASI RAKYAT TAK SEHARUSNYA MENJADI KORBAN: SERUAN PENGHENTIAN KRIMINALISASI
Tgl terbit: Rabu, 21 Februari 2018
?Kriminalisasi? menjadi salah satu kata yang kini kerap terdengar di ruang publik. Kata ?kriminalisasi? terucap untuk perkara buruh pabrik di Makassar yang dituduh mencuri sandal bolong, namun juga untuk menunjuk kasus kriminalisasi komisioner KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah hingga Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Tulisan ini tak mencoba meringkaskan semua kasus-kasus kriminalisasi di Indonesia. Justru sebaliknya, tulisan ini bermaksud menyergah kita semua bahwa tanpa peringatan dan intervensi yang efektif, korban kriminalisasi akan semakin banyak berjatuhan.
Polri harus Transparan dan Bertanggung-jawab terhadap Penyebab Kematian Terduga Teroris di Indramayu
Tgl terbit: Jumat, 16 Februari 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan tanggung-jawab Kepolisian dalam kasus kematian Muhamad Jefri alias MJ saat berada di bawah penguasaan Tim Densus 88. MJ ditangkap atas dugaan terlibat dalam kasus Terorisme, di mana saat ditangkap MJ diketahui dalam keadaan sehat. Selain itu, menurut pihak keluarga, penangkapan terhadap yang bersangkutan juga tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan. Kami juga meyayangkan penjelasan mengenai kematian MJ baru disampaikan oleh Polri pada 15 Februari 2018 atau satu minggu setelah kematian MJ setelah media massa memberitakan peristiwa ini.
Label : Penyiksaan
RKUHP MENGANCAM HAK - HAK FUNDAMENTAL DAN KEBEBASAN SIPIL WARGA NEGARA RKUHP MENGANCAM HAK - HAK FUNDAMENTAL DAN KEBEBASAN SIPIL WARGA NEGARA
Tgl terbit: Kamis, 08 Februari 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU tentang Hukum Pidana serta mendorong Panitia Kerja (Panja) Revisi KUHP agar melakukan pembahasan kembali dengan melibatkan masyarakat sipil guna mendapatkan masukan terkait sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Kami menilai, jika RKUHP tersebut secara terburu ? buru disahkan oleh DPR menjadi UU tentang Hukum Pidana, maka UU dimaksud tidak akan mampu menjawab persoalan ? persoalan penting di Indonesia yang belum terakomodir dalam aturan perundang ? undangan yang berlaku saat ini.
Mendesak Proses Hukum terhadap Kasus Penyiksaan hingga Tewas Isak Dewayekua oleh anggota TNI AD di Kimaam, Papua
Tgl terbit: Kamis, 18 Januari 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak POMDAM XVII/Cendrawasih untuk transparan dan akuntabel terhadap proses perkembangan perkara kasus penyiksaan hingga tewas yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AD Yonif 755/Yalet terhadap salah satu warga Kimaam, a.n Isak Dewayekua (23), selanjutnya disebut sebagai korban. Adapun sebelum diketahui tewas pada 18 November 2017, korban terlebih dahulu ditangkap pada hari yang sama oleh tiga anggota Yalet/755 dan disiksa sejak dalam penangkapan hingga perjalanan menuju Polsek Kimaam.
Mendesak Keterbukaan Proses Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana  terhadap Pelaku Penyiksaan Warga Sipil di Maluku Utara dan Papua Mendesak Keterbukaan Proses Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyiksaan Warga Sipil di Maluku Utara dan Papua
Tgl terbit: Kamis, 04 Januari 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selama dua bulan terakhir telah melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap dua kasus penyiksaan yang terjadi di wilayah timur Indonesia, yakni kasus penyiksaan terhadap La Gode di Taliabu, Maluku Utara dan kasus penyiksaan terhadap Isak di Kimaam, Merauke. Keduanya mengalami penyiksaan hingga tewas yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AD, termasuk juga adanya keterlibatan dari anggota Polri.
Label : TNI Penyiksaan

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org