Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 186 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 Next All

30 August 2018, International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Surface the missing, punish the perpetrators, end enforced disappearances 30 August 2018, International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Surface the missing, punish the perpetrators, end enforced disappearances
Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2018
Today is the International Day of the Victims of Enforced Disappearances. This day was first commemorated by families of victims of enforced disappearances in Latin America during the founding of the Latin American Federation of Associations of Relatives of Disappeared-Detainees (FEDEFAM) in San Jose, Costa Rica in 1981. Three decades later, the UN officially recognized this day to pay tribute to thousands of victims of enforced disappearances in the world.
Presiden Joko Widodo Jangan Bungkam Kasus Pembunuhan Munir  ?Temukan dan Umumkan Hasil Penyelidikan TPF Munir? Presiden Joko Widodo Jangan Bungkam Kasus Pembunuhan Munir ?Temukan dan Umumkan Hasil Penyelidikan TPF Munir?
Tgl terbit: Rabu, 29 Agustus 2018
Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib masih masih menyisakan misteri, negara bungkam dalam penyelesaian dan pengungkapan kebenaran terkait siapa dalang di balik pembunuhan Munir yang menggunakan racun arsenik pada 7 September 2004 lalu. Pada tanggal 22 Desember 2014 Soesilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir serta mewajibkan pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan tim kepada masyarakat.
KontraS, Imparsial, YLBHI, LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, Setara Institute, AJAR, Suciwati KontraS, Imparsial, YLBHI, LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, Setara Institute, AJAR, Suciwati "Pollycarpus Bebas, Pengungkapan Kasus Munir Masih Gelap"
Tgl terbit: Rabu, 29 Agustus 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, Setara Institute, Asia Justice and Rights (AJAR) dan Suciwati merespon bebasnya Pollycarpus Budihari Priyanto, salah satu aktor yang terlibat dalam kasus pembunuhan Alm. Munir, tepat (pada hari ini) tanggal 29 Agustus 2018. Sebelumnya, Pollycarpus yang divonis 14 tahun penjara oleh Pengadilan ini telah mendapatkan pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM pada 28 November 2014. Bebasnya Pollycarpus bukan tanpa kritik, mengingat Pollycarpus bukan saja mendapatkan remisi yang berlimpah yakni 4 tahun, 6 bulan dan 20 hari tetapi juga tetap tidak mampu mengungkap siapa dalang dibalik pembunuhan Alm. Munir.
AFAD Commemorates the International Week of the Disappeared, 2018 AFAD Commemorates the International Week of the Disappeared, 2018
Tgl terbit: Rabu, 30 Mei 2018
The Asian Federation Against Involuntary Disappearances commemorates the International Week of the Disappeared and expresses solidarity with the families whose loved ones have been forcibly disappeared.
Label : Orang Hilang International kontras
Menyingkap Kabut Penyelesaian Kasus Penghilangan Paksa di Indonesia Menyingkap Kabut Penyelesaian Kasus Penghilangan Paksa di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 28 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) lahir dari semangat perjuangan keluarga korban penghilangan paksa. Kejahatan penghilangan paksa adalah sebuah praktik sahih sebuah rezim otoritarianisme untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan dengan jalan membungkam suara-suara sumbang di luar kekuasaan yang mengancam dengan jalan melakukan penculikan, penahanan, penyiksaan bahkan pembunuhan.
Label : Orang Hilang kontras korban penculikan Soeharto
SIARAN PERS BERSAMA Perangi Terorisme dengan Menyeluruh dan Bermartabat SIARAN PERS BERSAMA Perangi Terorisme dengan Menyeluruh dan Bermartabat
Tgl terbit: Kamis, 17 Mei 2018
Kita semua tentu mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terakhir ini; peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob 9 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta penyerangan Kantor Polda Riau pada 16 Mei 2018. Doa, kekuatan, dukungan dan solidaritas kita hadirkan bagi para korban dan keluarga, baik dari masyarakat ataupun anggota kepolisian.
A Moratorium on the Death Penalty Should Be a Priority for The Government of Indonesia A Moratorium on the Death Penalty Should Be a Priority for The Government of Indonesia
Tgl terbit: Senin, 14 Mei 2018
On Tuesday, May 8, 2018, located at Hotel Santika Jakarta, the "National Conference of 20 Years of Reform: Crime and Punishment in Indonesia" was held. The conference was convened in cooperation with the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS), Imparsial and LBH Masyarakat with National Commission on Human Rights (Komnas HAM) and supported by Anti Death Penalty Asia Network (ADPAN) and Ensemble Contre La Peine De Mort (ECPM). The National Conference was attended by a number of stakeholders ranging from the Ministry of Justice and Human Rights, former Members of Parliament, National Commission on Violence Against Women, Ombudsman RI, representatives of foreign embassies, academics, forensic team of Yusman case to civil society groups and families of death row inmate. The purpose of the National Conference was to create the space for civil society groups, both at the National and International levels, to discuss and share perspectives with the Government and Parliament on the practice of crime and punishment in Indonesia, especially against the practice of the death penalty in Indonesia.
Mendesak Presiden RI Segera Menemukan, Mengumumkan dan Memberikan Hasil Penyelidikan Dokumen TPF Munir Mendesak Presiden RI Segera Menemukan, Mengumumkan dan Memberikan Hasil Penyelidikan Dokumen TPF Munir
Tgl terbit: Kamis, 26 April 2018
Melalui surat terbuka ini, kami, Suciwati bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Omah Munir, Setara Institute dengan ini mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mungkin menjelaskan secara terbuka keberadaan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir dan mengumumkan hasil penyelidikan tersebut kepada masyarakat.
KOALIASI MASYARAKAT SIPIL TOLAK PERSEKUSI MEDIA  PEMAKSAAN PERMINTAAN MAAF TEMPO OLEH FPI MENYALAHI KEMERDEKAAN PERS DAN BEREKPRESI KOALIASI MASYARAKAT SIPIL TOLAK PERSEKUSI MEDIA PEMAKSAAN PERMINTAAN MAAF TEMPO OLEH FPI MENYALAHI KEMERDEKAAN PERS DAN BEREKPRESI
Tgl terbit: Rabu, 21 Maret 2018
Persekusi dan intimidasi dalam bentuk demontrasi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam pada tanggal 16 Maret 2018 terhadap Majalah Tempo telah menimbulkan keprihatinan semua pihak yang memperjuangkan kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi di Indonesia. Peristiwa itu menunjukan lemahnya perlindungan hukum. Bila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan muncul organisasi lain yang akan menjadi pelaku-pelaku baru, karena merasa mendapatkan justifikasi atau pembenaran untuk menduplikasi tindakan serupa. Kami memandang persekusi dan intimidasi ini, bukan hanya sebagai ancaman kepada Majalah Tempo, tetapi merupakan ancaman nyata kepada semua media yang kritis di Indonesia.
Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla:  Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla: Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan
Tgl terbit: Jumat, 20 Oktober 2017
Bertepatan 3 tahun masa Pemerintahan Jokowi - Kalla yang jatuh pada 20 Oktober 2017, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyampaikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah, khususnya terhadap upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.
3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi 3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi
Tgl terbit: Kamis, 19 Oktober 2017
Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki tahun ketiga pada hari Jumat, 20 Oktober 2017. Selama tiga tahun, kami melihat banyak kebijakan yang telah diambil, terkait infrastruktur pembangunan, peningkatan penarikan pajak, maupun kebijakan pembatasan hak sipil dan politik dalam bentuk peraturan presiden hingga aturan di tingkat kementrian. Namun Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai capaian selama 3 tahun pemerintahan Bapak Presiden semakin menjauh dari 6 amanat reformasi yang tertuang di dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi.
Presiden Harus Ambil Langkah Tegas dalam Penyelesaian Perkara Novel Baswedan
Tgl terbit: Jumat, 13 Oktober 2017
Enam bulan telah berlalu pasca kejadian penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Novel Baswedan. Dalam kurun waktu ini pula, kasus tersebut belum juga menemukan titik terang. Baik Mabes Polri, maupun Polda Metro Jaya, belum memberikan keterangan lebih dalam terkait kasus ini.
MK Perlu Dengarkan Keterangan Berbagai Pihak dalam Pengujian Perppu Ormas
Tgl terbit: Senin, 02 Oktober 2017
Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar persidangan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemassyarakatan (Perppu Ormas). Agenda persidangan saat ini sampai pada pemeriksaan saksi dan ahli dari para pihak, serta keterangan pihak terkait, setelah sebelumnya mendengarkan keterangan dari Pemerintah. Menanggapi proses pengujian tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari YLBHI, Perludem, WALHI, Imparsial, ELSAM, KontraS, KPA, HRWG, dan KPBI telah mengajukan diri sebagai pihak terkait langsung dalam perkara No. 38/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Organisasi Advokat Indonesia. Namun demikian, MK menolak permohonan untuk menjadi pihak terkait ini, dengan alasan sudah banyak pihak terkait dalam perkara ini, dan inti keterangannya sama.
Koalisi Tolak Perppu Ormas Daftarkan Gugatan Ke MK: Perppu Ormas Tanda Pemerintah Otoriter Terhadap Hak Politik Warga Koalisi Tolak Perppu Ormas Daftarkan Gugatan Ke MK: Perppu Ormas Tanda Pemerintah Otoriter Terhadap Hak Politik Warga
Tgl terbit: Senin, 18 September 2017
Koalisi Tolak Perppu Ormas mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan merupakan tindak lanjut jalur hukum terhadap sikap dari koalisi yang sebelumnya menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah yang otoriter ini. Gugatan bertambah relevan karena otoritarian kembali dipraktekan Pemerintah melalui Kepolisian saat membubarkan diskusi korban 1965 (16/9) di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan YLBH Jakarta.
Indonesia: Kegagalan Menyelesaikan Kasus Penghilangan Paksa Hanya Akan Memperparah Kultur Impunitas Indonesia: Kegagalan Menyelesaikan Kasus Penghilangan Paksa Hanya Akan Memperparah Kultur Impunitas
Tgl terbit: Rabu, 30 Agustus 2017
Bersamaan dengan diperingatinya Hari Anti Penghilangan Paksa sedunia hari ini, AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearances), AJAR (Asia Justice and Rights), Amnesty International, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak Presiden Joko ?Jokowi? Widodo untuk segera mengungkap kebenaran, serta menjamin keadilan dan reparasi pada keluarga korban penghilangan paksa seperti direkomendasikan beberapa instasi pemerintah. Organisasi kami juga mendesak Presiden Jokowi untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas dasar hukum internasional, termasuk komitmen yang disampaikannya pada pidato Hari Kemerdekaan 2015 ? untuk ?mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu?.?

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org