Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 208 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 Next All

Potret Buram Penegakan Hukum di Poso, 14 Warga Masih Ditangkap dan Disiksa
Tgl terbit: Jumat, 28 Desember 2012
KontraS prihatin dan mengecam masih terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum 2012 di Poso. Pendekatan kekerasan berlebihan yang dilakukan aparat polisi kepada orang-orang yang dicurigai terlibat pada aksi-aksi teror di sana, menunjukkan bahwa polisi telah gagal menerapkan prinsip-prinsip HAM maupun menggunakan pendekatan-pendekatan profesional sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepolisian Republik Indonesia.
Penambangan Pasir Laut Di Desa Lontar, Tirtayasa, Serang, Banten: Segera Hentikan dan Tindak Perusak Lingkungan!
Tgl terbit: Rabu, 19 Desember 2012
Konflik Sumber Daya Alam di negara kita masih terus terjadi. Negara yang seharusnya melindungi SDA untuk rakyat, justru bekerjasama dengan para pengusaha untuk mengeksploitasi sumber ekonomi rakyat.
Surat Terbuka Kepada Kapolda Papua terkait Penembakan Timotius AP yang Memicu Kerusuhan di Manokwari Papua
Tgl terbit: Kamis, 13 Desember 2012
KontraS mempertanyakan tindakan Kepolisian Resort Manokwari yang menyebabkan Timotius AP tewas di terjang peluru aparat pada tanggal 4 Desember 2012. Reaksi yang tidak diduga muncul sehari setelah peristiwa penembakan tersebut yaitu warga melakukan pemblokiran dan pembakaran di beberapa tempat di kota Manokwari.
Paripurna DPR Harus Menolak RUU Kamnas dan Tidak Melanjutkan Pembahasan pada 2013
Tgl terbit: Kamis, 13 Desember 2012
Pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) sepertinya akan memasuki masa injury time pada tahun 2012. rapat paripurna DPR, 13-14 Desember 2012, akan menjadi mekanisme pnentuan nasuk RUU Kamnas. Sejak awal, rencana pemerintah untuk membentu RUU Kamnas memang menimbulkan banyak tanda tanya tentang maksud dan tujuannya, karenanya, meski pemerinthan telah menyereahkan draft terbaru RUU Kamnas ke parlemen, namun RUU itu tetap tidak mengalami perubahan berarti dan masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang dapat membahayakan hak-hak asasi warga negara dan demokrasi.
Catatan Hari HAM KontraS Peringatan Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2012 Masih Rendahnya Partisipasi Publik dalam Mendorong Agenda HAM di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 08 Desember 2012
Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember nanti, KontraS telah mempersiapkan catatan pendek seputar performa penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Diharapkan, catatan pendek ini bisa memperkaya dan memberi masukan kepada pemerintah â€selaku pembuat kebijakan- dan publik luas tentang pentingnya membangun partisipasi publik dalam agenda politik HAM Indonesia ke depan. Partisipasi publik ini kemudian akan menjadi alat ukur transparansi, akuntabilitas dan tentu saja dapat memberikan apresiasi kepada para aparat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya secara profesional.
Permintaan Informasi tentang Perkembangan Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste
Tgl terbit: Jumat, 07 Desember 2012
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bermaksud mengajukan permintaan informasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Rekomendasi KKP penting untuk dijalankan dalam rangka menjamin keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di Timor Leste pada periode menjelang, semasa dan segera sesudah jajak pendapat dibekas Provinsi Timor-Timur tahun 1999.
RUU Kamnas Mengkhianati Reformasi dan Mengkhianati Rakyat
Tgl terbit: Kamis, 06 Desember 2012
Pemerintah dan parlemen memaksakan pembahasan RUU Keamanan Nasional untuk segera disahkan. Padahal, RUU Kamnas mengandung banyak pasal bermasalah yang dapat mengancam kehidupan demokrasi dan masyarakat sipil. Hambatan keseluruhan pasal dalam RUU Kamnas bernuansa karet, multitafsir dan rawan disalahgunakan rezim.
Permintaan Informasi perihal Perkembangan Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Rabu, 05 Desember 2012
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontarS) bersama Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) bermaksud menanyakan informasi perihal perkembangan Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa.
Mendorong Fraksi PAN DPR Mendesak Jaksa Agung untuk segera Melakukan Penyidikan Atas Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II
Tgl terbit: Selasa, 04 Desember 2012
Pasca Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meyerahkan berkas hasil penyelidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999 kepada Kejaksaan Agung pada April 2002, hingga kini Jaksa Agung belum menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dengan penyidikan sehingga hak korban untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan menjadi terabaikan.
Surat Protes atas Tindakan Pengusiran Secara Paksa Warga Perumahan Dwikora Depok Jawa Barat
Tgl terbit: Selasa, 04 Desember 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan protes atas tindakan pengusiran paksa dan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari 400 anggota TNI AU, terhadap warga perumahan Dwikora Cilangkap Tapos Depok Jawa Barat pada tanggal 04 Desember 2012. Tindakan pengusiran secara paksa tersebut berakibat 11 orang mengalami luka-luka, 7 (tujuh) keluarga terusir dari kediamannya.
Polisi harus Hentikan Represi terhadap Buruh
Tgl terbit: Jumat, 30 November 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan kondisi beberapa waktu terakhir berupa tindak kekerasan dan kriminalisasi yang diarahkan kepada kelompok buruh atau serikat pekerjanya. Tindakan-tindakan represi dilakukan oleh aparat kepolisian maupun pembiaran terhadap penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang dari organisasi-organisasi masyarakat.
Surat Protes Kepada Komisi Kepolisian Nasional
Tgl terbit: Selasa, 27 November 2012
KontraS menyayangkan pernyataan anggota Kompolnas Edi Hasibuan pada tanggal 23 November 2012, di Kompas.com tentang pemberitaan "Menurut Kompolnas, Polisi Tak Aniaya Sun An-Ang Ho".
Pemerintah dan DPD Perlu Serius Menangani Konflik dan Kekerasan Pemerintah dan DPD Perlu Serius Menangani Konflik dan Kekerasan
Tgl terbit: Senin, 26 November 2012
Peristiwa bentrok massa dengan nuansa ketegangan komunal di Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur melengkapi serangkaian konflik horisontal serupa yang terjadi cukup intensif di Indonesia. KontraS mencatat paling tidak ada 32 konflik horizontal telah terjadi di pada tahun 2012 ini. Angka ini di luar peristiwa-peristiwa persekusi (serangan dari suatu kelompok mayoritas-identitas) terhadap kelompok (identitas) minoritas dan tawuran antar-pelajar atau mahasiswa. Konflik horizontal sepanjang tahun 2012 ini telah menyebabkan jatuh korban jiwa paling sedikit 28 orang dengan korban luka serius sebanyak lebih dari 200 orang. Ini belum mencakup kerugian material lainnya, seperti kerusakan harta benda atau kerugian non-material seperti kondisi psikis mereka yang menjadi korban.
Mendorong Praktik Impunitas Dihentikan
Tgl terbit: Rabu, 21 November 2012
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu hingga kini belum tertuntaskan. Proses hukum atas kasus tersebut masih terhenti di Kejaksaan Agung. Semua berkas hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung dengan penyidikan sebagaimana perintah dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa Komnas HAM lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan Jaksa Agung melakukan penyidikan.
Mendorong Dihentikannya Praktik Impunitas di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 21 November 2012
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu hingga kini belum terselesaikan. Proses hukum atas kasus tersebut masih terhenti di Kejaksaan Agung. Semua berkas hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung dengan penyidikan sebagaimana perintah dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa Komnas HAM lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan Jaksa Agung melakukan penyidikan.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org