Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 214 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 Next All

Perlindungan Hukum dan Kemanusiaan bagi Warga Syiah di Sampang, Madura
Tgl terbit: Jumat, 30 Desember 2011
SURABAYA -- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, prihatin dan menyesalkan sikap pemerintah dan kepolisian yang tidak serius dalam menangani kasus kekerasan yang menimpa Jamaah Syi'ah di Sampang.
Pesan Akhir Tahun Korban: Rapuhnya Pemenuhan Keadilan Substantif bagi Korban Pelanggaran HAM: Tantangan Konsistensi Komitmen Politik Presiden ke Depan
Tgl terbit: Kamis, 29 Desember 2011
Kami menyatakan kekecewaan yang mendalam terhadap Presiden SBY yang tak kunjung menjalankan komitmen politik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu. Sepanjang tahun 2011, perubahan yang diharapkan korban tentang adanya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat masih jalan di tempat. Pemerintah masih menolak pertanggungjawaban pelanggaran HAM dimasa lalu, dengan terus menerus mengingkari Konstitusi (UUD 1945), mengabaikan konsensus nasional sebagai mandat reformasi, dan menutup mata atas kewajiban internasionalnya.
Kepolisian Sumut: Aktor Dominan Pelanggar HAM, Belum Profesional, dan Kriminalitas Tinggi
Tgl terbit: Selasa, 27 Desember 2011
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2011 ini BAKUMSU dan KontraS Sumut kembali melakukan kerjasama monitoring kasus dan peristiwa pelanggaran HAM dan Kekerasan yang dilakukan oleh sektor keamanan di Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan Kerjasama yang didasarkan pada premis awal bahwa sektor keamanan (TNI, Kepolisian, dan Satpol PP) merupakan institusi negara yang cenderung melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia sehingga perilaku dan aksinya di lapangan relevan untuk dimonitoring. Di sisi lain, Reformasi sektor keamanan di tingkat lokal, merupakan sektor yang harusnya mengalami reformasi secara legal formal. Namun faktanya di lapangan reformasi legal formal itu sering terdistorsi, alias tidak berjalan. Karenanya penting untuk memantau sejauhmana reformasi legal formal tersebut telah berlangsung secara aplikatif di lapangan. Kerjasama monitoring ini diperuntukkan untuk maksud pemantauan tersebut.
1257 Surat Korban untuk Presiden RI
Tgl terbit: Kamis, 22 Desember 2011
Ditengah kemandekan proses penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, korban dan keluarga korban dari berbagai kasus atau peristiwa meluncurkan Gerakan 1000 surat korban pelanggaran HAM berat pada 30 Juli 2011.
Polisi dan Wali Kota Banda Aceh Harus Bertanggung Jawab atas Pelanggaran HAM terhadap Anak Punk di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 21 Desember 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengecam serangkaian tindakan pelanggaran HAM dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Polisi Banda Aceh, Satpol PP Banda Aceh dan Wali kota Banda Aceh beserta wakilnya, terhadap Komunitas anak Punk Banda Aceh pada 10 Desember 2011. Terakhir kami menyayangkan dukungan Gubernur Aceh yang mendukung tindakan kekerasan diatas terhadap anak-anak Punk di Banda Aceh.
Peristiwa Sodong-Mesuji Harus Tuntas
Tgl terbit: Jumat, 16 Desember 2011
Kami dari KontraS, IDSPS, Individu seperti Let. Jen (Purn) Saurip Kadi, Bambang Widodo Umar dan perwakilan masyarakat Sodong menyatakan perihatin dengan berkepanjangannya kekerasan terhadap warga sipil disekitar Sodong dan Mesuji, Sumatera Selatan dan Lampung. Tercatat sebanyak 32 meninggal dan puluhan menjadi korban kekerasan dalam bentuk lainnya.
Dukungan Australia untuk Persoalan HAM dan Dialog Damai di Papua
Tgl terbit: Kamis, 15 Desember 2011
Dalam kunjungan ke Australia atas undangan Indonesian Solidarity, Federasi KontraS dan KontraS Papua menyambut positif dukungan kalangan kelompok masyarakat sipil, akademisi, kelompok agama maupun sejumlah parlemen di Sydney, Brisbane, Melbourne dan Canberra terhadap meningkatnya kekerasan di Papua akhir-akhir serta seruan dialog damai Papua antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua
Rakyat Menolak Pengesahan RUU Pengadaan Tanah
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2011
Pada hari Jum’at, 16 Desember 2011, Sidang Paripurna DPR-RI akan mengesahkan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (RUU-PTuP) menjadi UU. Rencana tersebut, merupakan bukti bahwa Pemerintah dan DPR RI telah abai terhadap penolakan dari masyarakat.
Masyarakat Sipil ASEAN Mendesak Diadakannya Akses dan Konsultasi Publik atas Rancangan Deklarasi HAM ASEAN
Tgl terbit: Selasa, 29 November 2011
(Bali, 29 November 2011) Komisi HAM ASEAN (AICHR) harus melakukan konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya organisasi masyarakat sipil dan Institusi HAM Nasional, dalam menyusun naskah bersejarah Deklarasi HAM ASEAN (AHRD), menjadi desakan dari perwakilan organisasi masyarakat sipil dan gerakan rakyat yang hadir di dalam Konsultasi Regional ke-4 tentang HAM dan ASEAN yang diselenggarakan di Bali sejak 27-29 November 2011. Kelompok tersebut mendesak Komisi HAM ASEAN untuk memastikan agar kualitas Deklarasi HAM ASEAN tidak dibawah standard an hukum HAM internasional.
Peluncuran Buku Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi: Sebuah Panduan Praktis bagi Organisasi HAM di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 28 November 2011
Perubahan sosial dan perubahan kebijakan publik yang memenuhi prasyarat prinsip dan nilai hak asasi manusia dalam pemerintahan yang demokratis adalah tujuan dari kerja-kerja advokasi yang selama ini dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Meski demikian upaya ini tentu tak selalu berjalan mulus. Persoalan utama dapat dilihat dari sejauhmana political will negara berpihak pada tujuan yang sama. Namun di sisi lain, harus diakui bahwa upaya ini juga kurang didukung oleh perencanaan kerja yang strategis dengan diiringi oleh pemantauan kerja yang berkala serta evaluasi yang konsisten.
Masyarakat Sipil ASEAN berdialog dengan Komisioner Tinggi HAM PBB Bali, 27 November 2011
Tgl terbit: Minggu, 27 November 2011
Komisioner Tinggi HAM PBB, Navanethem Pillay, hari ini bertemu dengan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil nasional dan regional, di Bali-Indonesia, dalam rangka Konsultasi Regional ke-4 mengenai ASEAN dan Hak Asasi Manusia/ The 4th Regional Consultation on ASEAN and Human Rights.
Rangkaian Penembakan "Misterius" disekitar areal PT Freeport Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 25 November 2011
Dalam catatan KontraS sejak Juli 2009-November 2011 telah terjadi 26 kali penembakan. Rinciannya, 2009: 12 kali, 2010:1 kali, 2011: 13 kali. Akibat dari rentetan peristiwa ini korban tewas tercatat 16 orang. Rinciannnya pada 2009: ada 5 orang, 2010: tidak ada, 2011: 11 orang. Korban tewas dari Polisi (2 orang), Karyawan PTFI (11 orang), Masyarakat Sipil/Non karyawan (3 orang). Sementara yang luka sedikitnya ada 48 orang. Korban dari TNI: (2), Polisi (16 orang), Karyawan PT FI (30 orang), Masyarakat Sipil/Non karyawan (tidak ada). Beberapa diantara korban adalah warga/tenaga kerja asing.
Marty Natalegawa harus bertanggung jawab
Tgl terbit: Rabu, 16 November 2011
Sehubungan dengan hasil kunjungan Menteri Luar Negri Marty Natalegawa ke Burma pada tanggal 28-30 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Republik Indonesia mendukung Mnyanmar untuk menjadikan Sebagai Ketua ASEAN Priode yang akan datang.
Pertemuan Para Pakar untuk Membahas Tantangan dan Peluang dalam Penuntutan Kejahatan Berat
Tgl terbit: Selasa, 15 November 2011
JAKARTA, 15 November, 2011 - Pada tanggal 15 dan 16 November 2011, International Center for Transitional Justice (ICTJ), Universitas Paramadina, KontraS, dan Koalisi Indonesia untuk ICC, akan menyelenggarakan pertemuan tentang penuntutan kejahatan berat di Asia, bertempat di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, yang akan dihadiri oleh pakar dan pihak-pihak yang berkepentingan dari berbagai negara di Asia seperti Kamboja, Filipina, Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Timor Leste, Thailand, dan Nepal.
Mendesak Proses Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat
Tgl terbit: Minggu, 13 November 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Dalam beberapa hari ini KontraS telah menerima pengaduan terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Tindakan yang dilakukan berupa penyiksaan dan atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merendahkan  martabat manusia. Penyiksaan merupakan sebuah kejahatan serius di dalam HAM. Adapun pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org