Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 160 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 Next All

"PENEGAKAN HAM BELUM MENJADI BAROMETER REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DAN AGENDA POLITIK" (Laporan HAM Tahun 2009, KontraS Sumatera Utara)
Tgl terbit: Kamis, 31 Desember 2009
Refleksi akhir tahun KontraS Sumut sampai pada kesimpulan bahwa situasi HAM tahun 2009 di Sumatera Utara telah memasuki tahap kritis. Hal ini dapat muncul disebabkan HAM masih menjadi agenda politik yang dipinggirkan oleh cara pandang dan kepentingan sempit elit penguasa dan belum menjadi barometer aparat keamanan dalam melakukan reformasi sektor keamanan (RSK). Bahkan justru monitoring KontraS menunjukkan bahwa trend pelanggaran HAM di Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan significant selama 3 tahun terakhir.
Surat Belasungkawa Meninggalnya Bapak Abdurrahman Wahid Surat Belasungkawa Meninggalnya Bapak Abdurrahman Wahid
Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2009
Inna lillahi Wainnailaihi Rojiun, Telah meninggal dunia mantan Presiden RI yang ke 4, Bapak Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Rabu, 30 Desember 2009. Keluarga besar Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Gus Dur. Kami di KontraS mendoakan semoga amal Ibadah dan budi baik beliau diterima Allah Swt. Amin! Kami juga mendoakan agar keluarga beliau diberi kekuatan dan ketabahan atas kepergian Gus Dur.
Pengaduan Kasus Aan
Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
Sehubungan dengan pengaduan yang terima Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terkait kasus penganiyaan yang dialami korban bernama Aan Susandi (30) pada 14 Desember 2009, mantan karyawan Maritim Timur Jaya anak perusahaan Artha Graha Grup. Maka dengan ini kami meminta perhatian dan penanganan Kepala Divisi Propam atas kasus tersebut karena melibatkan anggota Polri dengan kronologis sebagai berikut:
Kejaksaan Agung melanggar Kebebasan berekspresi
Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
Dalih Kejaksaan untuk melanggar peredaran buku-buku dengan alasan muatan buku yang dianggap menggangu ketertipan umum merupakan legitimasi yang sesat dan keliru. Dasar hukum pelanggaran buku tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan dan juga mengacu pada Pasal 30 (c) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Mendesak Presiden Menjalankan Rekomendasi DPR Atas Kasus Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval AlKatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin dan Abdun Nasser dimanakah rimbanya? 13 Aktivis yang dihilangkan pada tahun 1997/1998, di masa rejim Soeharto, saat sedang berjuang untuk perubahan tatanan Demokrasi negeri ini. 12 tahun sudah mereka tak pernah kembali dan tak dikembalikan oleh negara. Sedang keluarga, kawan, teman dan sahabat masih terus menanti, "jika masih hidup di mana tinggalnya? Jika sudah meninggal, mengapa meninggal? dan di mana kuburnya?"
REFLEKSI AKHIR TAHUN :TAHUN PRAGMATISME POLITIK KEKUASAAN TAHUN KETIDAKPASTIAN HAM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, BAHKAN TAHUN AMNESIA HAM
Tgl terbit: Senin, 28 Desember 2009
Tahun 2009 adalah tahun pragmatisme politik, bila menyimak situasi politik Indonesia sepanjang tahun 2009. Kita masih bisa melihat langkah-langkah yang didasarkan pada kepentingan jangka pendek dari para politisi dan partai politik di negeri ini. Pragmatisme ini kemudian menenggelamkan ketidakpastian hasil perhitungan statistik pemilihan umum. Padahal, soal DPT berakibat hilangnya hak pilih seorang WNI, HAM yang penting karena dijamin konstitusi. Pemilu, masih digunakan sebagai medium untuk melegitimasi kekuasaan.
Penolakan Pelarangan Peredaran Buku Oleh Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Senin, 28 Desember 2009
KontraS menyesalkan tindakan Jaksa Agung yang melarang penerbitan dan peredaran 5 buah buku yang dianggap ‘mengganggu ketertiban umum’, termasuk buku "Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto", karya John Roosa pada 23 Desember 2009 lalu, yang telah mendapat pengakuan cukup tinggi dari komunitas akademik tingkat nasional.
PENTINGNYA MENJAGA KREDIBILITAS DAN AKUNTABILITAS POLRI
Tgl terbit: Minggu, 27 Desember 2009
Kami mengkhawatirkan masih berlangsungnya kekerasan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat Polri kepada masyarakat beberapa bulan terakhir. KontraS mendapatkan banyak pengaduan atas tindakan-tindakan penyalahgunaan tersebut, baik berupa penembakan sewenang-wenang, salah tangkap, penyiksaan terhadap tarsangka dalam proses penyelidikan, maupun berbagai tindak kekerasan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Sepanjang bulan Oktober-Desember 2009, KontraS mencatat 22 kasus kekerasan dan penyalahgunaan wewenang. Di bulan Desember saja, KontraS mencatat 11 kasus serupa.
Terkait Pemecatan 43 Prajurit KODAM Iskandar Muda
PROFESIONALITAS TNI TIDAK SEKEDAR PENEGAKAN DISIPLIN

Tgl terbit: Rabu, 23 Desember 2009
KontraS Aceh menyampaikan apresiasi terhadap TNI terkait dengan pemecatan 43 anggota TNI secara tidak hormat sepanjang tahun 2006-2009 karena terlibat penyalahgunaan psikotropika, pencurian dan desersi. Ini menunjukkan intitusi TNI KODAM IM tegas dan konsisten dalam menegakkan disiplin agar mereka senantiasa memegang teguh nilai-nilai seorang prajurit.
Terkait Tindak Kekerasan terhadap Guru Irham Mahmud
Penyiksaan Hal yang Biasa di Kepolisian

Tgl terbit: Rabu, 16 Desember 2009
Sepanjang tahun 2009, KontraS Aceh menemukan 3 kasus penyiksaan dan atau pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian, yaitu: 1. 3 Juni 2009: penyergapan sekelompok masyarakat yang diduga sebagai penculik di Desa Jengki, Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur. Dalam melakukan penyergapan, polisi diduga kuat langsung melakukan penembakan secara serampangan yang ditujukan ke arah gubuk tempat korban berada sehingga mengakibatkan 2 korban yang diduga penculik meninggal. Polisi pada saat itu berdalih telah terhjadi kontak senjata, tetapi warga di lokasi kejadian mengatakan tidak terjadi kontak senjata.
Ratification of the 2010 National Legislation Program
Tgl terbit: Senin, 14 Desember 2009
The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) is disappointed that the 2010 National Legislation Program fails to include several important draft laws and conventions on the agenda for debate, despite their place in debates by government and civil society over the past several years.
Respon Terhadap Pengesahan Prolegnas 2010
Tgl terbit: Senin, 14 Desember 2009
KontraS menyesalkan Program Legislasi Nasional 2010 tidak mengagendakan pembahasan beberapa regulasi penting yang menajadi mandat reformasi. Padahal regulasi-regulasi penting tersebut telah dibahas baik oleh Pemerintah dan DPR serta dikawal oleh masyarakat sipil di tahun-tahun sebelumnya, dan terlebih lagi telah dicantumkan dalam beberapa ketentuan hukum lainnya. Beberapa di antaranya bahkan telah melalui perdebatan panjang dan pembahasannya hampir berakhir.Â
"Perlawanan Total Rakyat Terhadap Korupsi"
Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
Dengan semakin maraknya dan menggobalnya pengerusakan lingkungan yang disertai dengan pemasanan globak (global Warming) serta semakin terpuruknya tingkat kesejahteraan rakyat dunia ketiga oleh proses pemiskinan kebijakan pemerintah yang pro modal yang pada ujungnya mengakibatkan semakin membengkaknya proporsi rakyat miskin, masyarakat dan bangsa-bangsa yang beradab semakin menyadari bahwa korupsi adalah biang keladi dari segala kejahatan terhadap rakyat dan kemanusiaan
AKSI DAMAI SEHARI MEMPERINGATI HARI HAM SEDUNIA<br> AKSI DAMAI SEHARI MEMPERINGATI HARI HAM SEDUNIA
"HAM UNTUK KITA! KEADILAN UNTUK KITA! KEADILAN UNTUK RAKYAT KECIL!"

Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
Kami menyerukan kepada semua yang pro-hak asasi manusia untuk memeriahkan acara-acara perayaan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948. Perayaan kali ini bertema KEADILAN. Keadilan dapat mempersatukan kita semua yang memberi perhatian atas masalah HAM di berbagai bidang kehidupan. Keadilan pula yang menjadi impian semua anak bangsa Indonesia dan manusia sedunia.
Terkait Pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
atas Peringatan Hari Anti Korupsi dan Peringatan Hari HAM Internasional 2009 Terkait Pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas Peringatan Hari Anti Korupsi dan Peringatan Hari HAM Internasional 2009
Tgl terbit: Minggu, 06 Desember 2009
Kami sejumlah masyarakat sipil Indonesia menyayangkan pernyataan Presiden SBY bahwa ada motif politik kekuasaan atas rencana peringatan Hari Anti Korupsi pada 9 Desember.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org