Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 141 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All

Indonesia : Surga Bagi Pelaku Pelanggar HAM Terkait Bebasnya Muchdi PR dari Jeratan Hukum
Tgl terbit: Rabu, 31 Desember 2008
Akhir tahun 2008 Republik Indonesia kembali memperlihatkan jati dirinya sebagai surga bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia. Betapa tidak, dari kasus Timor Leste, Tanjung Priok 1984, Abepura sampai pada 31 Desember 2008, ketika putusan kasus pembunuhan Munir dibacakan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, para pencari keadilan hanya menyaksikan sebuah lelucon yang menafikan keadilan dan kebenaran dnegan bebasnya oknum pelaku dari jeratan hukum.
THE ASSASSIN OF MUNIR ENJOYS FOR IMPUNITY
Tgl terbit: Rabu, 31 Desember 2008
Today, the last hearing of Munir's trial, many supporters from both sides came to the South Court to see how the judge to respond for the human rights' uphold 2008. All people in Indonesia have expectation that law and human rights will have better achievement. The indicator is coming from the result of the hearing today.
Muchdi Bebas: Pembela HAM Indonesia Terancam
Tgl terbit: Rabu, 31 Desember 2008
Kami para pembela Hak asasi manusia (HAM) menyatakan kecewa dengan putusan sidang kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, yang digelar pada hari ini dengan terdakwa Muchdi PR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan bebas murni sangat melukai rasa keadilan, proses peradilannya pun seakan-akan telah menggambarkan para pelaku akan bebas sejak awal.
Masyarakat Sipil Serahkan Rancangan Qanun KKR Aceh ke DPRA
Tgl terbit: Selasa, 30 Desember 2008
Banda Aceh †Sejumlah lembaga masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Pengungkapan Kebenaran (KPK) Aceh pada Rabu, 31 Desember 2008 mendatangai DPR Aceh untuk menyerahkan secara resmi Rancangan Qanun KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh ke DPRA. Rancangan Qanun tersebut diterima langsung oleh Ketua Panitia Legislasi (Panleg), Amir Helmi, SH dan Sekretaris Panleg, Syamsul Bahri, SH.
Penuntasan Kasus Munir : Tantangan Penegakan HAM 2008 Penuntasan Kasus Munir : Tantangan Penegakan HAM 2008
Tgl terbit: Selasa, 30 Desember 2008
Bahwa keadilan adalah amanah konstitusi dan dijamin oleh dasar negara. Bahwa hukum harus mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak seorang pun boleh diperlakukan dan menikmati hak-hak istimewa (equality before the law) dan penegakkannya harus dilakukan secara imparsial. Tidak satupun kejahatan dan pelaku kejahatan dapat lepas dari hukuman.
Kekerasan Terhadap Sopir Truk
Tgl terbit: Sabtu, 20 Desember 2008
Kami menyesalkan tindakan kekerasan kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan oleh pelaku yang diduga aparat kepolisian kepada salah seorang supir truk, Ali Romli di daerah Cisaat Sukabumi, 20 Desember 2008. Kami juga mempertanyakan rendahnya respon aparat Polsek Cibatu dan Polres Sukabumi dalam menanggapi laporan masyarakat atas peristiwa kekerasan yang dialaminya.
"Pansus Peradilan Militer Jangan Terjebak Permainan Pemerintah"
Tgl terbit: Jumat, 19 Desember 2008
Sudah tiga tahun lebih RUU Perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dilakukan oleh DPR dengan Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Pertahanan. Akan tetapi hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda akan selesainya pembahasan tersebut meski hal-hal yang sifatnya prinsipil seperti pemberlakuan yuridiksi peradilan umum kepada anggota TNI yang melakukan kejahatan tindak pidana umum telah mendapatkan kepastian.
Polisi Berlebihan Hadapi Aksi Tolak RUU BHP Di Unhas
Tgl terbit: Kamis, 18 Desember 2008
Sejak ditetapkannya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP), aksi-aksi protes digelar diberbagai tempat sebagai bentuk protes atas komersialisasi pendidikan yang dinilai merugikan Mahasiswa.
Penetapan Hibah Oleh Pengadilan Harus Di Hormati
Tgl terbit: Selasa, 16 Desember 2008
KontraS dan warga perumahan Dwikora Cimanggis meminta TNI AU untuk tidak melakukan pengosongan paksa rumah tinggal purnawirawan dan warakawuri pada waktu dekat ini (informasi yang berkembang yaitu, pada 17 Desember, dini hari). Kami berharap penyelesaian masalah ini bisa diselesaikan dalam forum dialog dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan KSAU.
Hentikan Penangkapan dan Penahanan Petani Dalam Sengketa Lahan
Tgl terbit: Jumat, 12 Desember 2008
Kontras menyesalkan upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepoisian Resort Indragiri Hilir terkait perselisihan antara masyarakatdi desa Tanah Mrah Kabupaten Indragiri Hilir Riau dengan perusahaan PT Nyiursubur Tani Sejahtera (NTS) sebuah perusahaan perkebunan anak PT. Pulau Sambu Group.
Perkembangan Kasus Munir
Tgl terbit: Kamis, 11 Desember 2008
Melalui pernyataan ini, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menyampaikan beberapa catatan penting sehubungan dengan perkembangan aktual jalannya persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Catatan itu adalah sebagai berikut:
EVALUASI PENEGAKAN HAM
Catatan Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal HAM

Tgl terbit: Selasa, 09 Desember 2008
Evaluasi ini didasarkan pada ukuran platform nasional tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM. Kerangka implementasi platform ini adalah 1) ratifikasi konvensi internasional; 2) penguatan institusi dan harmonisasi aturan hukum nasional; 3) penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat; serta 4) penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Human Loves Human
KontraS dan 10th Jiffest 
Memperingati 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Human Loves Human KontraS dan 10th Jiffest Memperingati 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 04 Desember 2008
Dalam rangka memperingati 60 Tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia, KontraS memperingati Hari HAM Internasional yang akan jatuh pada 10 Desember 2008 dengan tema 'Human Loves Human'. Melalui tema ini, KontraS bersama para ikon pendukung Human Love Human, yaitu Nicholas Saputra, Riri Riza, Mira Lesmana, Darbotz (Tembok Bomber a.k.a Bomber Wall), Efek Rumah Kaca, Arie Dagienkz and Arian 13 (Seringai) mengajak publik untuk bersama menghadiri Pemutaran Film dalam Human Loves Human Section yang bekerjasama dengan Jiffest ke 10, yang dimulai 5 sampai dengan 9 Desember 2008.
Usulan untuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI
Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Tahun 1997/1998
(Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, di DPR RI)

Tgl terbit: Rabu, 03 Desember 2008
Sudah 10 tahun kasus penghilangan paksa 1997/1998 terkatung-katung karena agenda penuntasan kasus ini terhambat. Kasus penghilangan paksa 1997/1998 menjadi sebuah pijakan awal bergulirnya masa Reformasi yang menggantikan Orde Baru kepemimpinan Soeharto. Akibat pergantian di puncak kekuasaan inilah, harapan terhadap agenda penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu bermunculan dari korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Namun perjalanan 10 tahun masa reformasi ini berlangsung sangat cepat dan tidak terasa. Masyarakat umum pun seakan-akan sudah melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang telah terjadi di bangsa ini.
Operasi Pemberantasan Preman
Tgl terbit: Kamis, 20 November 2008
Kami yang terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah dan pemerhati reformasi kepolisian hendak mengingatkan Kapolri Jend. (Pol) Bambang Hendarso Danuri agar pelaksanaan Operasi Pemberantasan Preman tetap menghormati kaidah-kaidah hukum dan hak asasi manusia. Untuk itu, evaluasi yang efektif diperlukan dan disegerakan.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org