Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 168 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Next All

PEMERINTAH PROPINSI SUMUT KURANG PERHATIAN TERHADAP PARA PEMBELA HAM
Tgl terbit: Rabu, 27 Desember 2006
KontraS Sumatera Utara mengharapkan perhatian yang lebih besar dari pejabat pemerintah termasuk gubernur dan DPRD propinsi Sumatera Utara berkaitan dengan perlindungan terhadap para pembela HAM yang ada di Sumatera Utara. Dari catatan KontraS Sumut, kasus kekerasan terhadap Pembela HAM di tahun 2006 ini sebanyak 30 kasus
Kilas Balik Kondisi HAM 2006: HAK ASASI MANUSIA BELUM JADI ETIKA & PERADABAN POLITIK Kilas Balik Kondisi HAM 2006: HAK ASASI MANUSIA BELUM JADI ETIKA & PERADABAN POLITIK
Tgl terbit: Selasa, 26 Desember 2006
Tahun ini menjadi tahun yang kelabu bagi korban. Hari ini kami berduka dan harus rela kehilangan satu lagi kerabat tercinta, Bapak Enus Yunus, orangtua Hafidhin Royan, mahasiswa yang tewas dalam unjuk rasa damai di Trisakti, 12 Mei 1998. Saat ini pula, kami semakin prihatin dengan kondisi hukum dan keadilan di tanah air, yang gagal menghukum pelaku-pelaku pembunuh Munir
Konvensi Anti Penghilangan Paksa: Mandat Negara untuk ungkap kasus penculikan Konvensi Anti Penghilangan Paksa: Mandat Negara untuk ungkap kasus penculikan
Tgl terbit: Jumat, 22 Desember 2006
Tepat pukul 10.00 waktu New York, tanggal 20 Desember 2006, Konvensi Internasional untuk Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Secara Paksa disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB. Sebelumnya Konvensi ini telah disahkan oleh Dewan HAM PBB pada bulan Juni 2006. Selanjutnya, Konvesi ini akan terbuka untuk ratifikasi, dan berlaku secara aktif (enter into force) 30 hari setelah 20 negara meratifikasinya
SURAT TERBUKA KEPADA
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia SURAT TERBUKA KEPADA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 21 Desember 2006
Kami yang tergabung dalam Aliansi Kebebasan Berfikir, Berpendapat dan Berkumpul menyampaikan kepada Komnas HAM tentang terjadinya intimidasi dan pembubaran paksa terhadap acara diskusi di Rumah Buku Ultimus Bandung, pada hari Kamis, 14 Desember 2006. Tindakan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya
Third AFAD Congress, Kathmandu, Nepal Third AFAD Congress, Kathmandu, Nepal
Tgl terbit: Selasa, 19 Desember 2006
December 15-19, 2006 - We, delegates to the Third AFAD Congress from India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Germany and South Africa, are gathered together here in Kathmandu, Nepal, a country which tops the list of countries which submitted cases of enforced disappearances to the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (UNWGEID).
Penangkapan Aktivis Ultimus Penangkapan Aktivis Ultimus
Tgl terbit: Jumat, 15 Desember 2006
Kami menyesalkan sikap aparat kepolisian Bandung yang bersikap diskriminatif dan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat yang jelas-jelas dijamin oleh UUD 1945. Tindakan Kepolisian Wilayah Bandung yang menangkap panitia, pembicara dan peserta acara "DISKUSI TERBUKA FILSAFAT SOSIAL DAN EKONOMI POLITIK, yang diselenggarakan oleh Toko Buku Ultimus, Bandung, 14 Desember 2006
HENTIKAN PREMANISME HENTIKAN PREMANISME
Tgl terbit: Rabu, 13 Desember 2006
Kontras mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam menghentikan perlakuan sewenang-wenang dari berbagai kelompok terorganisir yang melakukan tindakan-tindakan premanisme. Akhir-akhir ini, perilaku ini semakin mengkhawatirkan dengan dalih komunisme, sebuah alasan usang yang digunakan pemerintah Orde Baru
NEGARA TETAP HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS 
PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN NEGARA TETAP HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN
Tgl terbit: Selasa, 12 Desember 2006
Mahkamah Konstitusi baru saja membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatalan UU ini tidak menutup mekanisme lain bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Kami kembali mengingatkan bahwa penyusunan mekanisme KKR ini sejak awal sudah menunjukkan upaya-upaya untuk memangkas hak-hak korban dan keluarga korban serta lebih menitikberatkan pada proses rekonsilias
Penyelesaian Kejahatan HAM di Indonesia Tidak Transparan Penyelesaian Kejahatan HAM di Indonesia Tidak Transparan
Tgl terbit: Senin, 11 Desember 2006
Kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM) berupa penculikan, penghilangan paksa dan pembunuhan terhadap warga negara di Indonesia hingga kini belum jelas penyelesaiannya. Kasus pembantaian massal di tahun 1965, tragedi Tanjung Priok, tragedi Mei 1998 hingga pembunuhan aktivis HAM, Munir, seakan lenyap ditelan bumi. Meski didesak oleh publik agar berbagai kasus kejahatan HAM tersebut hendaknya dibuka kepada publik
SERUAN RAKYAT INDONESIA DI HARI HAM SEJAGAT KE-58 (10 DESEMBER 1948-10 DESEMBER 2006)
TAHUN DI MANA PEMERINTAH RI HARUS MERASA MALU SERUAN RAKYAT INDONESIA DI HARI HAM SEJAGAT KE-58 (10 DESEMBER 1948-10 DESEMBER 2006) TAHUN DI MANA PEMERINTAH RI HARUS MERASA MALU
Tgl terbit: Minggu, 10 Desember 2006
Hari ini orang-orang sedunia memperingati tahun ke-58 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dikumandangkan di antara para bangsa. Hari ini tidak hanya orang-orang mengulang-ngulang ritual tahunan, namun di hari ini setiap manusia yang merdeka akan terus mengulang-ngulang seruan kecaman bagi negara-negara yang masih juga mengabaikan hak-hak rakyatnya
Penghapusan pasal Penghapusan pasal "Penghinaan Presiden", Langkah Maju Semangat Reformasi
Tgl terbit: Jumat, 08 Desember 2006
KontraS menyambut baik keputusan MK soal penghapusan Pasal 134, 136, 137 KUHP yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi sejumlah kalangan yang dianggap melakukan penghinaan terhadap Presiden. Keputusan tersebut menggambarkan semangat reformasi dan penegakkan HAM bagi Indonesia. Dalam putusannya, MK telah memberikan penguatan konsepsi HAM dalam penerapan hukum yang berbasis pada HAM.
Putusan Mahkamah Konstitusi Menegaskan kewajiban Negara untuk menyelesaian Kasus Pelanggaran Berat HAM di masa Lalu Putusan Mahkamah Konstitusi Menegaskan kewajiban Negara untuk menyelesaian Kasus Pelanggaran Berat HAM di masa Lalu
Tgl terbit: Jumat, 08 Desember 2006
Kami masyarakat sipil yang peduli dengan penyelesaian pelanggaran berat HAM di Indonesia melihat bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pembatalan UU 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Keadilan (KKR) harus dilihat sebagai bukti atas ketidak jelasan sikap Pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan keadilan bagi korban pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia
Renungan HUT Munir ke-41:
Mengingat Munir, Mejaga Kehidupan Perjuangan HAM Renungan HUT Munir ke-41: Mengingat Munir, Mejaga Kehidupan Perjuangan HAM
Tgl terbit: Kamis, 07 Desember 2006
Melalui momentum HUT Munir ke-41, 8 Desember besok, Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) kembali meminta pemerintah SBY segera menuntaskan kasus Munir dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Renungan ini juga ditujukan kepada publik untuk terus mengingat Munir, menapaktilasi perjuangannya demi kelangsungan kehidupan perjuangan HAM di Indonesia.
Sampai Kapan Jaksa Agung Terus Mengelak?
Tgl terbit: Selasa, 05 Desember 2006
Setelah menolak menindaklanjuti laporan Komnas HAM atas kasus Trisakti dan Semanggi serta Tragedi Mei 1998, sikap serupa kembali ditunjukkan Jaksa Agung dalam kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi 1997-1998 (18/11). Dalihnya sama: harus ada keputusan politik DPR RI.
Langkah Maju Pemerintah dalam Reformasi Peradilan Militer Langkah Maju Pemerintah dalam Reformasi Peradilan Militer
Tgl terbit: Rabu, 29 November 2006
Setelah sekian lama mengalami kebuntuan akibat silang pendapat mengenai yurisdiksi Peradilan Militer, pembahasan RUU Peradilan Militer agaknya akan bisa dilanjutkan oleh Pansus Peradilan Militer setelah Presiden SBY rnenyatakan setuju bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org