Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 50 Hasil Pencarian
1 2 3 4 All

Siaran Pers Bersama Presiden Perlu Tetapkan Status Darurat Bencana Alam
Tgl terbit: Kamis, 30 Desember 2004
KontraS, Walhi, dan Imparsial melihat negara belum sepenuhnya mengerahkan segala kekuatan nasional untuk mengatasi bencana alam di Aceh dan Sumatera bagian utara secara maksimal. Belum maksimalnya pengerahan ini terlihat dari lambannya upaya pengiriman bantuan dalam dan luar negeri karena terbatasnya sarana transportasi maupun mekanisme penyaluran barang. Akibatnya bisa menelantarkan bantuan yang ada dan penyaluran bantuan langsung pada daerah-daerah yang terisolir tidak merata.

Saatnya Jeda Kemanusiaan
Tgl terbit: Rabu, 29 Desember 2004

Minggu pagi, 26 Desember 2004, tsunami menghantam wilayah Aceh. Tsunami yang disebabkan oleh gemap antara lain berkekuatan 8,9 skala richter tersebut tak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tapi juga menelan ribuan korban jiwa. Menurut informasi yang diterima Aceh Working Group (AWG) sampai siang ini tercatat sekitar 4400 orang korban meninggal. Besarnya kekuatan gempa menyebabkan tsunami juga memporakporandakan sejumlah tempat di 8 negara di kawasan Asia lainnya.

Pernyataan Keprihatinan Atas Bencana Gempa Bumi dan Badai Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Su
Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami yang menimpa Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara. Bencana terdasyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini telah meluluhlantakan kehidupan masyarakat, menghancurkan hampir seluruh infrastruktur setempat dan menelan korban jiwa ribuan yang meninggal dunia dan hilang.

Perluasan Konflik dan Kekerasan di Palu, Sulawesi Tengah.
Tgl terbit: Rabu, 15 Desember 2004

Pada 12 Desember 2004, kekerasan kembali terjadi di kota Palu, Sulteng. Kekerasan tersebut berbentuk pengeboman terhadap Gereja-gereja GKST jemaat Immanuel Palu yang mengakibatkan seorang petugas keamanan gereja tersebut menglami luka tembak dan 2 jemaat gereja mengalami trauma. Selain itu juga terjadi penembakan terhadap gereja GKST jemaat Anugerah Manimbaya Palu. Penembakan ini mengakibatkan 2 orang mengalami luka tembak, 1 orang mengalami trauma serius.

Salinan Dokumen Otopsi Yang Diterima Keluarga alm. Munir
Tgl terbit: Jumat, 10 Desember 2004
Setelah pihak kelurga alm. Munir menerima salinan dokumen otopsi dari pihak POLRI, perlu kami sampaikan hal-hal berikut ini
Tahun 2004 Tahun Pencucian Dosa Politisi Berdarah
Tgl terbit: Senin, 06 Desember 2004

Tahun 2004 memiliki momentum politik yang sangat strategis, dimana ditahun ini Pemilu kedua paska mundurnya Presiden Soeharto akan dilaksanakan. Selain itu, Pemilu tahun ini juga tampak masih akan sangat menentukan konsolidasi demokrasi di Indonesia, meskipun perjalanannya masih terancam beberapa maslah krusial.

Kronologis Penerimaan Paket Ancaman Ditujukan Kepada Suciwati Dengan Alamat IMPARSIAL
Tgl terbit: Selasa, 23 November 2004
Kronologis Penerimaan Paket Ancaman Ditujukan Kepada Suciwati Dengan Alamat IMPARSIAL
Pernyataan pers Tentang ancaman pada keluarga Alm. Munir
Tgl terbit: Minggu, 21 November 2004
Tentang ancaman pada keluarga Alm. Munir
Tanggal 20 November 2004 rumah istri (alm) Munir, Suciwati dikirimi paket bungkusan dengan isi kepala ayam, ceker, kotoran ayam yang sudah busuk disertai dengan nada ancaman yang isinya " Awas!!!!! Jangan Libatkan TNI Dalam Kematian Munir. Mau Menyusul Seperti Ini?!"
Kronologis Penerimaan Paket Ancaman Kepada Suciwati
Tgl terbit: Minggu, 21 November 2004
Kronologis Penerimaan Paket Ancaman Kepada Suciwati
Perkembangan Terakhir Hasil Autopsi Munir
Tgl terbit: Jumat, 12 November 2004
Kami menyesalkan bahwa informasi terakhir mengenai auptopsi Munir tidak di peroleh langsung oleh pihak keluarga namun di peroleh dari pers Internasional yang memperoleh informasi hasil autopsy tersebut dari Dirjen Amerika dan Eropa Barat Deplu RI Drs. Arizal Effendi.
Mendesak Pemerintah Segera Mengusut Tuntas Kematian Alm. Munir
Tgl terbit: Kamis, 11 November 2004
Apapun hasilnya, hasil otopsi harus segera diserahkan kepada keluarga terlebih dahulu. Apabila ternyata almarhum meninggal karena alasan yang tidak alamiah, maka KontraS menuntut Pemerintah untuk mengusut sampai tuntas sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam melindungi warganegaranya. Sekali lagi, sebelum Pemerintah mengambil keputusan apapun termasuk mengumumkan hasil atau langkah lainnya, hasil tersebut harus segera diserahkan kepada keluarga.
Keberadaan/Efektifitas Pasukan Keamanan di Poso Harus Dievaluasi
Tgl terbit: Selasa, 09 November 2004

KontraS mendesak pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan/efektifitas pasukan keamanan di Poso, Sulawesi Tengah. Langkah ini diperlukan mengingat aparat keamanan tidak mampu menanggulangi berbagai tindakan kekerasan terutama penembakan misterius dan aksi peledakan bom. Dalam hal ini juga diperlukan upaya untuk meninjau ulang penempatan pasukan termasuk bila perlu melakukan pergantian pasukan dan kepemimpinan baik polisi,TNI maupun Satgas Sintuwu Maroso.

Mendesak Jaksa Agung Memeriksa Kembali Kasus Timor Timur
Tgl terbit: Selasa, 09 November 2004

Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali membebaskan mantan Gubernur Timor Timur Abilio Soares dalam kasus pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat tahun 1999. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Abilio Soares tersebut menjadikan hampir tidak ada seorangpun dari pemegang otoritas baik sipil maupun militer yang bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi di Timtim.

Operasi Keamanan di Puncak Jaya Bisa Hambat Penyelidikan Independen
Tgl terbit: Senin, 01 November 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komnas HAM dan Pemerintah segera mengambil inisiatif bagi adanya penyelidikan independen atas kasus Mulia di Puncak Jaya, 14 Oktober 2004 lalu, pengusutan atas penembakan dan penyanderaan yang menewaskan 6 orang warga sipil itu hingga kini belum jelas arahnya. Semestinya pengusutan atas kasus Mulia dilakukan sesuai standar umum dan hukum yang berlaku. UU 26/2000 tentang pengadilan HAM, menyatakan Komnas HAM memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM secara independen.

Aksi "Koboy" Petugas LP Tanggerang
Tgl terbit: Jumat, 29 Oktober 2004

Tangerang, kamis (28/10), team LBH Jakarta bersama dengan Kontras telah sepakat mengadvokasi kasus ditahannya 7 (tujuh) orang warga pasar yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tangerang atas tuduhan telah melakukan delik pasal 160 KUHP (Penghasutan).


Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org