Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 37 Hasil Pencarian
1 2 3 All

Obstruction of Justice, Tindakan TNI membongkar Kuburan Massal di Aceh
Tgl terbit: Jumat, 27 Juni 2003
Kontras menyesalkan terjadinya pembongkaran terhadap dua lokasi yang diduga sebagai kuburan massal. Terlepas dari siapapun pelakunya, tindakan TNI membongkar lokasi yang diduga sebagai kuburan massal dapat dilihat sebagai tinbdakan merusak barang bukti kejahatan (criminal evidence).
Satu Bulan Setelah Darurat Militer di Aceh: Quo Vadis Aceh?
Tgl terbit: Jumat, 20 Juni 2003
Pelaksanaan status Darurat Militer di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sampai tanggal 19 Juni 2003 genap memasuki hari ke 30 atau satu bulan pertama terhitung sejak ditetapkannya status darurat militer pada 19 Mei 2003 lalu.
Keselamatan Warga Sipil Semakin Terancam
Tgl terbit: Selasa, 10 Juni 2003
Jakarta, 10 Juni 2003. Jatuhnya warga sipil akibat kontak senjata antara TNI/POLRI dan kelompok bersenjata GAM semakin mengancam keselamatan masyarakat sipil, kata KontraS hari ini.
Tanggapan Terhadap Tindakan Berlebihan Pemerintah Selama Darurat Militer di Aceh
Tgl terbit: Selasa, 27 Mei 2003
Hari ini Operasi Militer Terpadu di Aceh memasuki hari ke-9. Sejauh ini kita telah menyaksikan sejumlah korban sipil jatuh, sejumlah fasilitas publik rusak/hancur serta dampak lainnya seperti pengungsian, krisis pangan dan BBM, pendidikan yang terlantar, dan lain sebagainya.
Peringatan Pekan Internasional Menentang Penghilangan Orang secara Paksa
Tgl terbit: Senin, 26 Mei 2003
Dalam setiap minggu terakhir di bulan Mei, para korban dan keluarga
korban orang hilang di seluruh penjuru dunia memperingati pekan
internasional menentang penghilangan orang secara paksa.
Perlindungan Masyarakat Sipil Dan Sarana Publik Di Aceh
Tgl terbit: Jumat, 23 Mei 2003

Setelah jalan dialog antara Pemerintah RI dan GAM "dianggap" gagal, maka sejak tanggal 19 Mei 2003 Pemerintah Indonesia menyatakan keadaan bahaya dengan tindakan keadaan darurat militer di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Keppres No. 28 tahun 2003. Sayang sekali, baru memasuki hari ketiga pemberlakuan darurat militer di Aceh, telah terjadi pembakaran gedung-gedung sekolah diberbagai wilayah Aceh dalam jumlah yang cukup tinggi, khususnya daerag Bireun dan Pidie.

Imparsial Dan Kontras Mengingat Penguasa Darurat Militer Di Aceh Untuk Menghormati Kegiatan Politik
Tgl terbit: Kamis, 22 Mei 2003

Tiga hari pelaksanaan operasi militer di Aceh, pelbagai fasilitas publik talah hancur dibakar dan beberapa warga sipil telah menjadi korban dalam pertikaian anatara GAM dan TNI. Pada hari kedua status darurat militer, dilaporkan kurang lebih 183 gedung sekolah dibakar dan kurang lebih lima warga sipil tewas. Tidak ada satupun pihak yang mau bertanggung jawab, yang ada hanyalah sikap saling tuding antara TNI dan GAM.

Perlindungan Masyarakat Sipil dan Sarana Publik di Aceh Selama Penerapan Darurat Militer di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 21 Mei 2003
Setelah jalan dialog antara Pemerintah RI dan GAM "dianggap"gagal, maka
sejak 19 Mei 2003 pemerintah Indonesia menyatakan keadaan bahaya dengan
tingkatan keadaan darurat militer di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
melalui Kepres No. 28 tahun 2003.
Desakan penyidikan terhadap hilangnya 2 orang aktivis kemanusiaan di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 14 Mei 2003
Penghilangan paksa kembali lagi terjadi di Aceh. Kali ini menimpa 2 orang aktivis yang aktif pada Link of Community Development, Bireuen, Aceh. Kedua aktivis tersebut hilang ketika mereka sedang mendampingi para demonstrasi yang menentang didirikannya kantor kodam di Bireun, Aceh.
Mempertanyakan progress report terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh DPR sehubungan permasalaha
Tgl terbit: Senin, 05 Mei 2003
Proses Perdamaian yang terjadi di Aceh, melalui Perjanjian Penghentian Permusuhan antara RI dan GAM (COHA), harus di respon dengan baik. Hal ini mengingat sejarah kehidupan masyarakat Aceh yang sejak 1511 telah dilumuri dengan tumpahan darah.
Status Hukum Pernyataan Ketua Komisi HAM PBB Terhadap Permasalahan HAM Timor-Timur
Tgl terbit: Sabtu, 26 April 2003

Pada Sidang Komisi HAM PBB (Commission on Human Rights) ke 59 di Jenewa telah memutuskan untuk tidak melanjuti pembahasan tentang situasi HAM di Timtim pada persidangan ditahun-tahun mendatang. Pernyataan Ketua (chairperson's statement) tersebut merupakan hasil kesepakatan antara wakil Pemerintah RI, wakil Pemerintah Timor Leste (TL) serta wakil Uni Eropa.

Involuntary disappearance in jammu and khasmir, india
Tgl terbit: Rabu, 23 April 2003

On this occasion, Kontras (Commission for involuntary disappearance and victims of violence) and IKOHI (Indonesian Association of the families of disappeared people) as well as behalf of AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearance) would like to send solidarity message on Hunger Strike, is done by families and APDP (Association of Parents of Disappeared Person) in India.

Selamatkan NKRI bukan Dengan Operasi Militer Tapi Dengan Perdamaian, Demokrasi dan Keadilan
Tgl terbit: Selasa, 22 April 2003
Belajarlah dari sejarah, kegigihan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda dan beroprasinya DOM harusnya menjadi pelajaran yang cukup bagi siapapun baik rakyat maupun elit politik.
Tanggapan Atas Pernyataan Presiden Megawati Soekarnoputri Agar TNI †Polri Bersiap-siap Untuk Mela
Tgl terbit: Kamis, 10 April 2003

Pada tanggal 7 April 2003 telah dilakukan sidang kabinet yang salah satunya membahas tentang Aceh. Dalam sidang kabinet tersebut Pressiden Megawati Soekarnoputri memerintahkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bersiap-siap untuk melakukan operasi keamanan di Aceh bila perjanjian perdamaian "gagal".

Tanggapan Atas Pernyataan Presiden Megawati Soekarnoputri Agar TNI-Polri Bersiap-siap Untuk Melakuka
Tgl terbit: Kamis, 10 April 2003
Pada tanggal 7 April 2003 telah dilakukan sidang kabinet yang salah satunya membahas tentang Aceh. Dalam sidang kabinet tersebut Presiden Megawati soekarnoputri memerintahkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bersiap-siap untuk melakukan operasi keamanan di Aceh bila perjanjian perdamaian �gagal�.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org