Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 7 Hasil Pencarian
1 All

Perlunya Kecermatan Publik Membaca Kasus Peladakan Bom di Bali dan Manado
Tgl terbit: Selasa, 15 Oktober 2002
Sampai dengan hari ini, mayoritas media nasional dan internsional masih mengarahkan pemberitaannya pada kasus peledakan bom di Bali dan Manado yang terjadi pada tanggal 12 Oktober kemarin. Pemberitaan tersebut berkaitan dengan opini yang berkembang seputar motif dan pihak-pihka yang yang diduga terkait, upaya pemerintah melakukan investigasi kasus, implikasi ekonomi dan politik
Politik Teror Negara Dalam Mengontrol Proses Penyelesaian Aceh Dalam Ketidakjelasan Status Hukum
Tgl terbit: Rabu, 21 Agustus 2002
Setelah “ditunda”, pada 5 Agustus 2002, dengan alasan adanya hal-hal penting dan Agenda Sidang Tahunan, maka akhirnya Pemerintah mengumumkan sikapnya untuk resolusi persoalan Aceh, pada 19 Agustus 2002. Sayangnya, lagi-lagi tidak ada keputusan politik yang berarti sebagai solusi penyelesaian Aceh secara komprehensif yang mengacu pada TAP MPR no, IV/1999 dan No. VI/2002.
Penetapan Payung Hukum Permanen Untuk Operasi Militer Di Aceh
Tgl terbit: Kamis, 27 Juni 2002
KSAD Jendral Ryamizard Ryacudu mendesak pemerintah dan DPR agar membuat kebijakan baku mengenai penanganan masalah Aceh, khususnya berkaitan dengan penanganan apa yang disebut oleh TNI sebagai gerakan sparatisme. Desakan ini didasarkan pada pandangan bahwa penanganan masalah spararatisme adalah tugas TNI dan selama ini TNI belum punya payung hukum dan politik yang baku.
Kritisi Terhadap Pembentukan Tim Penyelidik Independen Konflik Maluku
Tgl terbit: Rabu, 19 Juni 2002
Sebagai bentuk tindak lanjut kesepkatan Malino II, pemerintah akhirnya membentuk Tim Penyelidik Independen Maluku. Langkah ini dianggap merupakan tindak lanjut atas tuntutan masyarakat berupa dilakukannya penyelidikan secara independen terhadap kekerasan yang terjadi di Maluku
Kritisi Terhadap Hak Pilih Dan Memilih TNI/Polri
Tgl terbit: Selasa, 18 Juni 2002
Rancangan Undang-undang Politik yang baru akan digunakan sebagai landasan bagi pelaksanaan Pemilu 2004, kembali memuat ‘kepentingan-kepentingan' yang dapat membahayakan masyarakat sipil di Indonesia. beberapa point dalam RUUU politik tersebut dengan jelas mencamtumkan bahwa seorang anggota TNI/Polri dipilih menjdai wakil rakyat.
Pendirian Kodam Iskandar Muda di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 06 Februari 2002
Kemarin Selasa 5 Februari 2002, Kodam Iskandar Muda resmi didirikan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Brigjen Djali Yusuf, seorang putera Aceh sebagai Panglimanya. Berdirinya Kodam yang bermarkas di bekas Markas Korem 012 Teuku Umar dan kebijakan Jakarta untuk membiayai milyaran rupiah
TANGGAPAN KONTRAS ATAS RESPON BEBERAPA PIHAK MENGENAI RENCANA PEMBENTUKAN KEMBALI KODAM ISKANDAR MUDA
Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2002
Rencana menghidupkan kembali KODAM I Iskandar Muda Aceh kembali menjadi isu hangat, menyambut kepulangan delegasi Gubernur dan sejumlah pejabat teras DPRD I Aceh dari pertemuan bersama Wapres Hamzah Haz, Menko Polkam SBY dan Menhan Matori Abdul Jalil.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org