Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 22 Hasil Pencarian
1 2 All

Perebutan Akses Politik Dibalik Penempatan Peran Komnas HAM
Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2001

Tergerak oleh desakan berbagai lapisan masyarakat atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa yang lampau dan besarnya tekanan internasional akan kondisi HAM, maka pada tahun 1993 pemerintah indonesia akhirnya menetapkan peraturan tentang Komnas HAM yang tertuang dalam Kepres No. 50 tahun 1993. komisi yang memang diseting sebagai lipstick kekuasaan itu akhirnya mampu rela memberi sedikit harapan bagi ketiadaan harapan masyarakat atas berbagai institusi negara lainnya.

Dukungan Terhadap Upaya Gencatan Senjata Dalam Konflik Aceh
Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2001

Terhitung sejak tanggal 11 april 2001 hingga tanggal 31 September 2001 (priode berlangsungnya Inpres No. 4/ 2001) catatan investigasi dan monitoring kontras dan koalisi NGO HAM Aceh terhadap kemanusiaan di Aceh menyebutkan bahwa angka-angka kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh masih belum menunjukkan penurunan. Tercatat bahwa telah menjadi korban dalam periode tersebut, dimana 544 diantaranya adalah pembunuhan diluar prosedur hukum (exrajudicial killing), 129 korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, 54 korban penghilangan paksa (involuntary disappereance), 230 korban penyiksaan dan 15 korban kekerasan terhadap perempuan. Investigasi juga mencatat 810 kasus perusakan terhadap bangunan dan kendaraan dalam rentang waktu antara 11 april-31 september 2001 dimana 353 kasus melibatkan TNI sebagai pelaku dan 447 kasus tidak terindifikasi pelakunya.

Pengumuman Tersangka Kasus Tanjung Priok
Tgl terbit: Jumat, 21 September 2001

Sehubungan dengan akan berakhirnya perpanjangan penyidikan pelanggaran HAM tanjung priok oleh tim penyidik kejaksaan agung 22 september 2001 esok, maka KontraS perlu menyampaikan beberapa hal bahwa:

Tanggapan terhadap kunjungan presiden ke Aceh
Tgl terbit: Selasa, 11 September 2001

Sebagaimana, diketahui presiden Megawati Soekarnoputri telah melakukan kujungan sehari ke Aceh pada tanggal 8 september lalu. Dalam kunjungan singkat ini, megawati telah menyampaikan pidato tanpa teks yang intinya, mengakui bahwa pemerintah pada masa lalu telah melakukan banyak kesalahan dan ia meminta maaf atas apa yang terjadi pada masa lalu serta meminta kepada rakyat Aceh untuk melihat masa depan. Tidak ada dialog terbuka dengan publik Aceh, tidak ada keputusan politik yang berarti, dan tidak ada yang luar biasa selain pengamanan kota yang ketat dan penolakan presiden menerima interupsi sorang mahasiswa Aceh pada saat berpidato.

Komnas Ham Disimpang Jalan
Tgl terbit: Kamis, 06 September 2001

Semangat Komnas HAM pada awalnya untuk melakukan penyaringan anggota baru dengan memperhatikan akutanbilitas publik dengan membentuk panitia independen untuk memilih calon anggota berdasarkan usulan masyarakat, akhirnya mengalami erosi mental. Hal ini dimulai sejak diterimanya hasil panitia independen, yang mengusulkan 14 nama untuk dipilih oleh DPR RI melalui proses fit and proper test. Hal ini kemudian dimentahkan kembali secara tidak langsung, dengan dalih UU No. 39/99 yang mensyaratkan anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang.

Negara Tidak Pernah Melakukan Koreksi Terhadap Praktek Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Jumat, 31 Agustus 2001

seribu tiga puluh sembilan itu catatan yang dimiliki KontraS tentang korban penghilangan paksa. Anggka ini hanyalah merupakan puncak gunung es yang terlihat dipermukaan laut. Angka sesungguhnya yang masih dibawah permukaan akan sangat mungkin ratusan kali lebih banyak dari yang diperkirakan banyak orang. Ini merupakan akibat langsung dari sistem politik yang sangat tidak beradab, yang hanya tahu menggunakan bedil dan senjata dalam memelihara kekuasaannya.

Kegagalan Penyelesaian Kekerasan Di Aceh
Tgl terbit: Selasa, 21 Agustus 2001

Kedatangan para pejabat pemerintahan akan menjadi sia-sia, apabila keinginan untuk melakukan bentuk usaha penyelesaian Aceh dilakukan tanpa memahami faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam usaha mengambil keputusan, tentang tindakan mana yang mungkin bisa dilakukan sehingga efektif. Oleh karena itu, kontraS perlu mengemukakan beberapa catatan yang patut menjadi perhatian bagi para menteri (10 menteri), panglima TNI dan Kapolri adalah:

Putusan Sela Kasus Sampit
Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2001

Pada tanggal 06 agustus 2001 pukul 14.15 wib ketua majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat dengan hakim ketua panusunan Haragap, SH. Sirande palayukan dan berita saragih,SH. Sebagai hakim anggota telah membacakan putusan sela terhadap eksepsi yang diajukan oleh para tergugat atas gugatan No. 213/Pdt.G/2001/PN.JKT.PST yang intinya menolak seluruh eksepsi para tergugat dan memerintahkan para tergugat untuk melanjutkan sidang.

Jangan Beri Tempat Bagi Koruptor Dan Penjahat HAM
Tgl terbit: Selasa, 31 Juli 2001

Setelah digulingkannya Gusdur, Presiden RI (1991-2001) oleh Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR), pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana prospek demokrasi indonesia? Terutama dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan, jaminan hidup dalam kebebasan ( civil liberty ) dan keadilan serta kesejahteraan rakyat?

Pertentangan Antara Penduduk Pontianak Dengan Pengungsi Sambas
Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2001

Peristiwa kriminal yang dilakukan oleh 4 pemuda yang berasal dari lokasi pengungsian korban konflik sosila sambas terhadap salah satu keluarga dari penduduk sekitar tempat penampungan pengungsi gedung bulutangkis pontianak , telah memicu kembali ketegangan antara masyarakat pontianak dengan pengungsi asal sambas. Hal ini ditandai dengan adanya aksi pembakaran terhadap gubuk-gubuk pengungsi dikawasan penampungan pengungsi gedung bulutangkis pontianak oleh massa yang diserati protes dan ultimatum agar para pengungsi meninggalkan lokasi penampungan untuk menempati tempat relokasi yang telah disediakan pemerintah.

Tentang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis mahasiswa dan aktivis kemanusiaan
Tgl terbit: Senin, 09 Juli 2001

Operasi rajawali yang digelar "resmi" oleh pemerintah di Aceh hari kehari terus memakan korban, baik korban jiwa yang meninggal dunia, disiksa atau ditangkap dan ditahan sewenang-wenang. Tipelogi korban tindak kekerasan aparat keamanan sepanjang operasi semakin beragam, mulai dari anggota GAM, elemen sipil yang dituduh terlibat GAM, hingga kalangan aktivis mahasiswa dan kemanusiaan yang bekerja di Aceh. Motif untuk melakukan tindak kekerasan pun beragam, seperti perburuan / pengejaran anggota GAM, pencarian anggota GAM dipemukimanan penduduk sipil. Atau sweping yang juga seringkali tidak jelas tujuannya.

Aceh Yang Luput Dari Perhatian Publik Nasional
Tgl terbit: Rabu, 04 Juli 2001

Perkembangan kondisi kemanusiaan di Aceh semakin memburuk dalam dua minggu terakhir, terutama sejak diinsentifkannya operasi keamanan oleh aparat untuk mengejar target "pengamanan" Aceh sebelum agustus 2001. Setiap hari, nuansa kekerasan masih mewarnai kehidupan masyarakat Aceh, seperti penemuan manyat-manyat korban penyiksaan dan penembakan yang bergelimpangan menjadi pemandangan sehari-hari. Kondisi ini menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Aceh saat ini benar-benar telah terkurung oleh "teror" penebaran manyat korban kekerasan, penjarahan dan penembakan dimana-mana.

Catatan KontraS terhadap kepolisian RI
Tgl terbit: Minggu, 31 Juni 2001

1 Juli 2001 Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari Bayangkara ke 55, ditengah tajamnya sororan dan bertumpuknya problematika yang dihadapinya. Diusianya yang ke 55, kepolisian yang telah menyatakan diri sebagai pengayom masyarakat dan dinyatakan terpisah dari dari TNI ternyata masih belum mampu menunjukkan wujud idealnya. Pengayoman kepolisian dipertanyakan, bahkan di ingat. Juga keseriusan untuk merubah watak militeristiknya, setelah secara resmi terpisah dari TNI, 1 Januari 2001.

Catatan KontraS Terhadap Kepolisian Ri
Tgl terbit: Sabtu, 30 Juni 2001

1 juli 2001 Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari Bayangkara ke 55, ditengah tajamnya sororan dan bertumpuknya problematika yang dihadapinya. Diusianya yang ke 55, kepolisian yang telah menyatakan diri sebagai pengayom masyarakat dan dinyatakan terpisah dari dari TNI ternyata masih belum mampu menunjukkan wujud idealnya. Pengayoman kepolisian dipertanyakan, bahkan di ingat. Juga keseriusan untuk merubah watak militeristiknya, setelah secara resmi terpisah dari TNI, 1 januari 2001.

Pertentangan antara penduduk pontianak dengan "pengungsi Sambas
Tgl terbit: Senin, 25 Juni 2001

Peristiwa kriminal yang dilakukan oleh 4 pemuda yang berasal dari lokasi pengungsian korban konflik sosila sambas terhadap salah satu keluarga dari penduduk sekitar tempat penampungan pengungsi gedung bulutangkis pontianak, telah memicu kembali ketegangan antara masyarakat pontianak dengan pengungsi asal sambas. Hal ini ditandai dengan adanya aksi pembakaran terhadap gubuk-gubuk pengungsi dikawasan penampungan pengungsi gedung bulutangkis pontianak oleh massa yang diserati protes dan ultimatum agar para pengungsi meninggalkan lokasi penampungan untuk menempati tempat relokasi yang telah disediakan pemerintah.


Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org