Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 32 Hasil Pencarian
1 2 3 All

Perkembangan Persoalan Kejahatan Kemanusiaan di Timor-Timur
Tgl terbit: Rabu, 15 Desember 1999

Meninjau situasi yang berkembang terhadap persoalan kejahatan kemanisiaan di Timor Timur belakangan ini yang menyangkut sejumlah argumentasi dan pihak-pihak yang mengajukannya serta rencana kepergian Tim Advokasi HAM TNI ke Timor Barat dan Timor Timur, Kontras bermaksud menyampaikan beberapa siakap dengan pertimbangan sebagai berikut :

Usut Tuntas dan Adili segera semua pelaku (TNI dan POLRI)
Kasus Kekerasan Militer Terhadap Kasus

Tgl terbit: Kamis, 25 November 1999

( Laporan Hasil Tim Investigasi LKBH Universitas IBA, LBH Palembang, YLBHI, dan KONTRAS dalam tragedi kekerasan di Makodam II Sriwijaya pada tanggal 5 Oktober 1999 dengan korban MEYER ARDIANSYAH, JAYA UTAMA dan SIDIQ )

Kekerasan Aparat Militer di Kecamatan Jeumpa, Aceh Utara dan Pawai Damai Referendum di Aceh
Tgl terbit: Senin, 08 November 1999

Hanya berselang beberapa hari setelah pemerintah melalui pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid, memerintahkan penarikan seluruh pasukan non organik dari Aceh, terjadi kembali peristiwa kekerasan di Aceh Utara. Peristiwa kekerasan yang terjadi pada tanggal 1 sampai 4 November 1999, di desa Juli, kecamatan Jeumpa, Aceh Utara dilakukan oleh aparat militer dari Batalyon Infanteri 113/Jaya Sakti (YONIF 113/JS) terhadap rakyat sipil Aceh dalam bentuk penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang dan pembakaran/perusakan harta milik rakayat.

Langkah Pengusutan Pelanggaran Di Aceh
Tgl terbit: Selasa, 02 November 1999

Presiden Abdurrahman Wahid (1/11) telah memberikan jaminan bahwa kasus penembakan dan pembunuhan massal atas warga desa Beutong Ateuh, kecamatan Seunagan, Aceh Barat oleh satuan militer yang telah mengakibatkan tewasnya Teungku Bantaqiah beserta 55 warga sipil Aceh lainnya pada 23 juli 1999 yang lalu akan dibuka kembali. Presiden telah memberikan jaminan bahwa kasus tersebut akan diusut tuntas dan tidak hanya berhenti pada pelaku bawahan tetapijuga sampai pada pengambil keputusan. Untuk itu tujuan ini direppresentasikan pula dengan rencana penarikan satuan Kostrad dan Kopassus dari Aceh dan pengagalan pembentukan Kodam Iskandar Muda di Aceh untuk jangka waktu paling tidak selama masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Tindakan Brutal Aparat Kemanan Terhadap Massa dan Gedung Serta Fasilitas RS. Jakarta
Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 1999

Penyerangan membabi buta yang dilakukan oleh aparat keamanan pada tanggal 20 Oktober 1999 sekitar jam 22.45 WIB telah menyisakan puluhan korban penganiayaan baik ringan maupun berat, rusaknya sejumlah mobil, bangunan rumah sakit, peralatan-peralatan medis dan trauma masyarakat yang telah menjadi korban.

Komisi Kebenaran Dan Penghentian Kekerasan Negara
Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 1999

Sejak terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden berbagai aspirasi disampaikan, dengan harapan adanya perubahan kearah kehidupan bernegara yang lebih baik. Salah satu alat ukur perubahan kearah yang lebih baik adalah peningkatan secara jelas terhadap kualitas penghormatan HAM dan mengecilnya, atau bahkan dihapusnya penggunaan kekerasan oleh alat negara terhadap rakyat. Tentunya hal ini disadari benar bukanlah suatu yang mudah untuk dipecahkan, akan tetapi keterlambatan mengambil langkah, akan melahirkan situasi yang tidak menetu kembali, dimana posisi rakyat akan selalu berada sebagai pihak yang menjadi korban.

PERPU Peradilan HAM
Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 1999

Pemerintah pada tanggal 8 Oktober 1999 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 tahun 1999 tentang peradilan HAM. Penerbitan Perpu ini didasarkan pada adanya Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mendelegasikan pembentukan peradilan HAM. Perpu ini lahir dari reaksi Pemrintah RI atas resolusi Komisi Tinggi HAM PBB yang membentuk Komisi Inquiry untuk penyelidikan atas dugaan praktek kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Aparat Militer Indonesia di wilayah Timor-Timur dalam satu tahun terakhir.

Tentang Upaya Peradilan Internasional Bagi Kasus Timor-Timur
Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 1999

Mencermati perkembangan muktahir keadaan hak asasi manusia di Timor-Timur KONTRAS mencatat beberapa hal pokok yang patut menjadi agenda dan perhatian kita bersama :

Korban Kembali Jatuh
Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 1999

Aksi mahasiswa yang terus berlangsung di berbagai kota di Indonesia, kembali mendapatkan represi dari pihak militer maupun kepolisian. Kali ini, untuk kesekian kalinya, korban tewas dari pihak mahasiswa jatuh lagi. Peristiwa yang terjadi di depan Markas Kodam Sriwijaya tersebut telah memakan korbanseorang mahasiswa Universitas IBA Palembang bernama Meyer Andriansyah. Korban mahasiswa tersebut adalah yang kesekian kalinya terjadi dalam gelombang protes yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang terjadi dalam sebulan terakhir.

Tanggung Jawab Pengungsi Timor-Timur
Tgl terbit: Jumat, 17 September 1999

Data warga Timtim yang meninggalkan wilayah Timtim atau mengungsi ke gunung-gunung tiap waktu bisa berubah. Masalah keamanan membuat warga selalu berpindah tempat ditambah lagi sejak pemberlakuan UU Darurat Militer semua pintu informasi tertutup.

Insiden Penembakan di Mapolres Aceh Selatan
Tgl terbit: Jumat, 17 September 1999

Pada hari Sabtu 11 September 1999 telah terjadi insiden pnembakan terhadap rakyat Aceh selatan yang dilakukan oleh Satuan Brimob Aceh Selatan, Gegana dan satuan aparat militer. Penembakan itu terjadi di depan Mapolres Aceh Selatan ketika sekelompok rakyat Aceh Selatan berdemonstrasi menuntut pelepasan salah seorang warga sipil yang ditangkap dan ditahan aparat Polres Aceh Selatan sehari sebelumnya.

Perkembangan Terakhir Konflik di Ambon
Tgl terbit: Selasa, 14 September 1999

Mencermati perkembangan yang semakin tidakmenentu dan tragedi kemnusiaan yang berlangsung terus menerus di Ambon dan sekitarnya dimana eskalasi kekerasan menunjukan peningkatan serta tindakan aparat kemanan di luar batas kepatutan dalam menyelesaikan konfkik yang terjadi. Peristiwa penembakan langsung ke penduduk sipil menunjuk jelas bahwa aparat sudah tidak memiliki akal sehat dan hati nurani dalam mengamakan wilayah konflik. Peristiwa penembakan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil pada hari Jum'at tanggal 10 September 1999 di sekitar Pos Kota dan Masjid Raya Al-Fatah Ambon saat terjadinya konsentrasi massa di tempat tersebut, peritiwa pembantaian terjadi saat aparat melakukan pembubaran massa dengan gas air mata diserai tembakan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di tempat. Sedangkan penembakan yang terjadi di Masjid Al-Fatah menimbulkan korban jiwa 2 (dua) orang diantaranya tewas meninggal dalam masjid dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Penembakan tersebut merupakan tindakan di luar batas kemanusiaan karena pada saat itu tidak adanya konflik massa yang memperkuat alasan militer melakukan penembakan yang menyababkan 10 orang meninggal dan 48 orang luka berat dan ringan. Sampai saat ini jumlah korban yang kami terima berjumlah tidak kurang 1.349 korban tewas, 273 luka parah serta 321 luka ringan. Hal ini menunjukan kegagalan negara dalam melindungi serta memberikan rasa aman kepada warganya.

Audiensi Antara Keluarga Korban Penculikan
Tgl terbit: Selasa, 14 September 1999

Sehubungan dengan pelaksanaan persidangan kasus penculikan antara korban dan keluarga korban penculikan sebagai penggugat melawan pemerintah RI. Cq. Panglima TNI sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 15 September 1999 jam 09.00 Wib, hari ini, keluarga korban sebagai Penggugat mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Bapak Heru Basuki Suhendro, SH.

Pembantaian Massal di Beutong dan Penangkapan Secara Sewenang-wenang
Tgl terbit: Jumat, 30 Juli 1999

Berita pembantaian di Beutong belum lagi jelas penanganannya. Banyak keterangan yang juga masih simpang siur, terutama berkaitan dengan pernyataan-pernyataan resmiyang dikeluarkan pihak TNI terus-menerus mencoba mengingkari fakta yang sesungguhnya terjadi.

RUU Keselamatan Dan Keamanan Negara Kebangkitan Kembali Gagasan Negara Otoriter
Tgl terbit: Kamis, 22 Juli 1999

Sebuah Langkah Mundur

Dimunculkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keselamatan dan Keamanan Negara pada masa dimana kita semua sedang berusaha mendorong sebuah proses perubahan penting menuju tatanan hidup berbangsa dan bernegara yang lebih beradab dan demokratis seperti sekarang ini sungguh merupakan suatu langkah mundur yang tidak semestinya dilakukan. Sebab, secara prinsipil RUU yang diajukan oleh pemerintah tersebut banyak mengandung kelemahan-kelemahan yang secara potensial akan menghambat demokratisasi yang sedang berlangsung.


Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org