Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2342 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 157 Next All

Catatan Evaluasi Kinerja 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla Catatan Evaluasi Kinerja 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla
Tgl terbit: Jumat, 19 Oktober 2018
Laporan penilaian atas kinerja pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) di sektor hak asasi manusia (HAM) ini disusun KontraS dalam wujud analisis ketimpangan (gap analysis) antara janji serta komitmen HAM Jokowi-Kalla dengan realisasinya hingga akhir tahun keempat periode pemerintahan. Indikator yang digunakan adalah komitmen HAM pemerintahan Jokowi-Kalla sebagaimana termuat dalam dokumen visi dan misi, program prioritas calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Rencana Aksi HAM Pemerintah 2015-2019, komitmen pemenuhan rekomendasi UPR tahun 2017, dan Komitmen HAM lainnya yang disampaikan secara terbuka oleh Presiden. Berikutnya, keseluruhan komitmen tersebut diatas diverifikasi dengan kondisi empiris HAM sebagaimana terekam dalam catatan media, kasus-kasus yang diterima dan didampingi KontraS, peristiwa dan situasi yang tekait dengan HAM, serta dokumen pemantauan kondisi HAM yang disusun oleh lembaga lainnya.
Label : kontras Laporan
PERINGATAN HARI ANTI HUKUMAN MATI SEDUNIA: KONDISI MEMPRIHATINKAN DAN TIDAK MANUSIAWI YANG DIALAMI TERPIDANA MATI HARUS MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH INDONESIA PERINGATAN HARI ANTI HUKUMAN MATI SEDUNIA: KONDISI MEMPRIHATINKAN DAN TIDAK MANUSIAWI YANG DIALAMI TERPIDANA MATI HARUS MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH INDONESIA
Tgl terbit: Selasa, 09 Oktober 2018
Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) dalam rangka memperingati Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang selalu diperingati setiap tanggal 10 Oktober menyerukan Pemerintah Indonesia agar segera mengakhiri praktik hukuman mati serta mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan terlibat aktif dalam mengampanyekan penolakan praktik hukuman mati. Kami ingin sekadar mengingatkan, bahwa hingga saat ini gerakan abolisi (penghapusan) terhadap penerapan hukuman mati di tingkat internasional semakin menguat dan mengalami kecenderungan positif, di mana semakin banyak negara-negara di dunia yang telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukumnya secara de jure; banyak negara yang secara formal masih menerapkan hukuman mati namun secara de facto untuk ikut melakukan abolisi; sementara masih ada beberapa negara (retensionis) yang masih melakukan eksekusi mati dan sudah menjadi minoritas, termasuk Indonesia.
Agenda Reformasi TNI Di Tengah Praktik Kekerasan Prajurit dan Tahun Politik 2018-2019 Agenda Reformasi TNI Di Tengah Praktik Kekerasan Prajurit dan Tahun Politik 2018-2019
Tgl terbit: Jumat, 05 Oktober 2018
Dalam rangka Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-73, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali menyampaikan catatan evaluasi kinerja TNI periode November 2017 hingga Agustus 2018. Catatan ini disampaikan guna mengevaluasi kinerja TNI selama satu tahun terakhir serta mendorong TNI ke depannya dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang universal serta tidak keluar dari koridor TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan
Tegakkan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia   Tegakkan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2018
September dikenang oleh para korban sebagai ?September Hitam? karena pada bulan ini, Munir, salah satu aktivis HAM yang gigih memperjuangkan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat di Indonesia-dibunuh pada 7 September 2004. Hingga saat ini para komplotan pembunuh Munir belum diproses hukum, kecuali Pollycarpus Budihari Priyanto yang di vonis 14 tahun penjara-tetapi cuma menjalani 8 (delapan) tahun masa tahanan.
Pemerintah Indonesia Harus Mengambil Tindakan Tegas untuk Krisis Rohingya Pemerintah Indonesia Harus Mengambil Tindakan Tegas untuk Krisis Rohingya
Tgl terbit: Selasa, 25 September 2018
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi Rohingya mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terhadap Myanmar untuk meredakan krisis Rohingya. Kami meyakini bahwa pemerintah Indonesia perlu berbuat lebih dari sekedar mengecam tindakan keji dan brutal yang dilakukan oleh otoritas keamanan Myanmar dan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Kami mengapresiasi hasil kerja dari Tim Pencari Fakta PBB untuk Rohingya dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya untuk dijadikan pedoman penyelesaian pelanggaran HAM di Myanmar.
Penyidikan Kasus Semanggi II Adalah Bukti Komitmen Presiden Joko Widodo pada Penegakan Hukum Kasus Pelanggaran HAM Berat! Penyidikan Kasus Semanggi II Adalah Bukti Komitmen Presiden Joko Widodo pada Penegakan Hukum Kasus Pelanggaran HAM Berat!
Tgl terbit: Selasa, 25 September 2018
Hari ini, bertepatan 19 tahun peristiwa Semanggi II-selama 19 tahun pula keadilan bagi korban tidak dipenuhi oleh Negara. Presiden Joko Widodo yang menyatakan berkomitmen pada penegakan hukum dan menghapus impunitas yang ia gunakan sebagai salah satu agendanya untuk meraup dukungan pada saat Pilpres 2014-ternyata begitu terpilih jadi Presiden faktanya sangat mengecewakan. Presiden Jokowi membuka ruang bagi aktor-aktor militer Orde Baru didalam pemerintahannya, mempertahankan impunitas, dan tidak tegas mengintruksikan Jaksa Agung untuk penyidikan kasus pelanggaran HAM berat. Selama 4 (empat) tahun Pemerintahan Joko Widodo, tidak terlihat keberpihakannya kepada para korban yang mengalami ketidakadilan.
Koalisi Kawal AICHR Pastikan Proses Seleksi Transparan dan Akuntabel Koalisi Kawal AICHR Pastikan Proses Seleksi Transparan dan Akuntabel
Tgl terbit: Senin, 17 September 2018
[Jakarta, 17 September 2018] ? Koalisi masyarat sipil akan mengawal proses pemilihan Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) yang sedang berlangsung dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Koalisi kawal AICHR menyambut baik pengumuman Kementerian Luar Negeri pada tanggal 14 September 2018 tentang daftar kandidat perwakilan AICHR yang telah lolos seleksi administrasi yakni: Dinna Wisnu, Patricia Rinwigati, Roichatul Aswidah, dan Yuyun Wahyuningrum. Dengan mengawal seleksi ini, Koalisi ingin memastikan bahwa wakil Indonesia untuk AICHR periode 2019-2021 memiliki kompetensi, integritas, kapasitas, independensi dan perilaku unggul untuk dapat melindungi dan mempromosikan persoalan HAM di kawasan.
Memperingati Peristiwa Tanjung Priok 1984 ?34 Tahun Sudah! Haruskah Keadilan Dibutakan?? Memperingati Peristiwa Tanjung Priok 1984 ?34 Tahun Sudah! Haruskah Keadilan Dibutakan??
Tgl terbit: Kamis, 13 September 2018
Tiga puluh empat tahun silam, tepatnya pada 12 September 1984 terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Tanjung Priok. Pada momentum penting ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan korban Tanjung Priok mengingatkan kembali Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil dan bermartabat.
14 Tahun Terbunuhnya Munir: Presiden dan Kapolri Jangan Tunda (Lagi) Mengungkap Konspirasi Pembunuhan Munir 14 Tahun Terbunuhnya Munir: Presiden dan Kapolri Jangan Tunda (Lagi) Mengungkap Konspirasi Pembunuhan Munir
Tgl terbit: Jumat, 07 September 2018
Empat belas tahun negara masih gagal mengungkap dalang pembunuh Munir. Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa kasus pembunuhan Munir adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan masih sebatas janji tanpa bukti. Menjelang akhir periode pemerintahan yang dipimpinnya tidak ada kemajuan dalam pengungkapan kasus ini. Pernyataan Presiden justru bertolak belakang dengan tindakan yang ditujukan pemerintah. Ketidakjelasan keberadaan dokumen penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) meninggalnya Munir sengaja diabaikan, dihilangkan atau setidak-tidaknya tidak diketahui status dan keberadaanya. Sejalan dengan itu, Presiden terus menghindar untuk menggunakan otoritas politiknya dalam mendukung pengungkapan kasus Munir, termasuk mengabaikan kewajibannya untuk mengumumkan hasil penyelidikan TPF kepada masyarakat.
Memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Sedunia Segera Ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa! Memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Sedunia Segera Ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa!
Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2018
Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) dan perwakilan keluarga korban penghilangan paksa 1997/1998, pada hari ini tanggal 30 Agustus, bersolidaritas dengan seluruh negara-negara di dunia, memperingati hari anti penghilangan paksa sedunia. Sebagai sebuah tindakan kejahatan yang terklasifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime against humanity), menyitir pendapat dari Geoffrey Robertson, seorang pengacara hak asasi manusia, kejahatan penghilangan paksa merupakan kejahatan yang terberat dari seluruh jenis kejahatan. Praktek ini dilaksanakan pada setiap negara yang menerapkan politik otoritarianisme, despotisme dan militerisme sebagai sebuah keniscayaan dalam menjaga stabilitas keamanan suatu negara dengan cara melakukan penangkapan, penculikan, penahanan dan juga tindakan lainnya yang merampas kemerdekaan seseorang sehingga menyebabkan seseorang tersebut berada di luar perlindungan hukum.
30 August 2018, International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Surface the missing, punish the perpetrators, end enforced disappearances 30 August 2018, International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Surface the missing, punish the perpetrators, end enforced disappearances
Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2018
Today is the International Day of the Victims of Enforced Disappearances. This day was first commemorated by families of victims of enforced disappearances in Latin America during the founding of the Latin American Federation of Associations of Relatives of Disappeared-Detainees (FEDEFAM) in San Jose, Costa Rica in 1981. Three decades later, the UN officially recognized this day to pay tribute to thousands of victims of enforced disappearances in the world.
Presiden Joko Widodo Jangan Bungkam Kasus Pembunuhan Munir  ?Temukan dan Umumkan Hasil Penyelidikan TPF Munir? Presiden Joko Widodo Jangan Bungkam Kasus Pembunuhan Munir ?Temukan dan Umumkan Hasil Penyelidikan TPF Munir?
Tgl terbit: Rabu, 29 Agustus 2018
Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib masih masih menyisakan misteri, negara bungkam dalam penyelesaian dan pengungkapan kebenaran terkait siapa dalang di balik pembunuhan Munir yang menggunakan racun arsenik pada 7 September 2004 lalu. Pada tanggal 22 Desember 2014 Soesilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir serta mewajibkan pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan tim kepada masyarakat.
KontraS, Imparsial, YLBHI, LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, Setara Institute, AJAR, Suciwati KontraS, Imparsial, YLBHI, LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, Setara Institute, AJAR, Suciwati "Pollycarpus Bebas, Pengungkapan Kasus Munir Masih Gelap"
Tgl terbit: Rabu, 29 Agustus 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, Setara Institute, Asia Justice and Rights (AJAR) dan Suciwati merespon bebasnya Pollycarpus Budihari Priyanto, salah satu aktor yang terlibat dalam kasus pembunuhan Alm. Munir, tepat (pada hari ini) tanggal 29 Agustus 2018. Sebelumnya, Pollycarpus yang divonis 14 tahun penjara oleh Pengadilan ini telah mendapatkan pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM pada 28 November 2014. Bebasnya Pollycarpus bukan tanpa kritik, mengingat Pollycarpus bukan saja mendapatkan remisi yang berlimpah yakni 4 tahun, 6 bulan dan 20 hari tetapi juga tetap tidak mampu mengungkap siapa dalang dibalik pembunuhan Alm. Munir.
Laporan Akhir Hasil Penelitian atas Keputusan Ombudsman Menetapkan Tidak Ada Maladministrasi dalam Kasus Vaksin Palsu Laporan Akhir Hasil Penelitian atas Keputusan Ombudsman Menetapkan Tidak Ada Maladministrasi dalam Kasus Vaksin Palsu
Tgl terbit: Selasa, 21 Agustus 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan keluarga korban vaksin palsu melalui surat ini bermaksud menyampaikan keberatan atas hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai kasus vaksin palsu. Berdasarkan LAHP yang kami terima pada Juni 2018, Ombudsman menyampaikan bahwa tidak ditemukan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
Peringatan 13 Tahun Nota Kesepahaman Helsinki ?Menjaga Marwah dalam Melanjutkan Proses Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Aceh? Peringatan 13 Tahun Nota Kesepahaman Helsinki ?Menjaga Marwah dalam Melanjutkan Proses Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Aceh?
Tgl terbit: Rabu, 15 Agustus 2018
Dalam kesempatan 13 tahun peringatan Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman Helsinki (selanjutnya disebut dengan Mou Helsinki), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh untuk terus mengupayakan kewajibannya dalam melakukan penyelesaian pelanggaran HAM yang ada di Aceh dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak korban; hak atas kebenaran (right to know-the truth); keadilan (right to justice); reparasi (right to remedy/reparation) dan jaminan tidak berulangnya kejahatan tersebut di masa kini dan di masa yang akan datang (guarantee of non-recurrence).

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org