Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


OPINI
Menampilkan 46 Hasil Pencarian
1 2 3 4 All

SDGs dan Penegakan Hukum SDGs dan Penegakan Hukum
Sumber: | Tgl terbit: Sabtu, 10 Oktober 2015
Berbagai pemimpin dunia dan kelompok masyarakat sipil bergeliat dengan pengesahan Target Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals [SDGs] pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai pemimpin dunia, hadir menyatakan dukungan, berlomba memberikan catatan untuk pelaksanaan SDGs 15 tahun kedepan, dimulai pada 1 Januari 2016 hingga sampai 2030. Meskipun beberapa di antaranya merengek soal ketidakmampuan pembiayaan untuk program global ini. Pada angka 16 dari SDGs tercantumkan agenda Perdamaian, Keadilan dan Akuntabilitas. Agenda ini, dengan agenda lainnya, sangat relevan bagi Indonesia dan bagi dunia. Namun demikian, SDGs ini masih penting untuk dikawal lebih jauh agar tidak menjadi agenda kosmetik saja.
Orang Susah, Keadilan, dan Peradilan Sesat
Sumber: http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/P | Tgl terbit: Sabtu, 31 Januari 2015
SEJUMLAH kasus yang menimpa orang-orang kecil belakangan ini menunjukkan persoalan hukum dan keadilan di Indonesia masih memprihatinkan. Hukum dan keadilan masyarakat telah menjadi seperti dua kutub yang bertentangan. Ada tulisan yang menarik di salah satu media yang fokus pada isu hukum berjudul `Orang Kecil Dilarang Mencari Keadilan'. Isi tulisan itu antara lain menceritakan nasib seorang anak yang mencuri sandal seorang polisi lalu dibawa ke pengadilan dan kasus Khoe Seng Seng, pembeli ruko yang divonis melakukan pencemaran nama baik setelah menulis surat pembaca karena kecewa terhadap pengembang ruko yang dibelinya. Namun, kasus-kasus orang-orang tidak berdaya (miskin) yang diperkarakan dan diadili semacam itu terus terjadi dan semakin banyak.
Warning of a dying democracy
Sumber: www.thejakartapost.com | Tgl terbit: Selasa, 14 Oktober 2014
At least 11 out of 15 civil society organizations (CSOs) invited to the 2014 Bali Civil Society Forum (BCSF) boycotted the side event of the Bali Democracy Forum (BDF) last week to express their disappointment over setbacks to democracy in Indonesia that mark the end of President Susilo Bambang Yudhoyono’s term.
Innocents Await Firing Squad, Death Penalty Slammed
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 15 Juni 2013
The recent news that two men sentenced to death in Sulawesi in 2006 are innocent is deeply troubling. Ruben Pata Sambo, 72, and his son, Markus Pata Sambo, were sentenced to death by the Makale District Court in Tana Toraja, South Sulawesi for the death of four people.
ASEAN bent on shrouding Myanmar's rights abuses
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Maret 2013
On March 11, an interactive dialogue took place at the UN Human Rights Council in Geneva, presenting the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana. Unsurprisingly, the member states of ASEAN continued to turn a blind eye to the grave concerns regarding human rights on the ground, citing the narrative of Myanmar's new progress.
A Call to Abolish the Death Penalty in 2013
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2013
This week we learned that Lindsay Sandiford, a British citizen, was sentenced to death for drug trafficking charges by a Bali court.
JEBAKAN ORMAS VERSI NEGARA
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2012
UU 8/1985 tentang Ormas menuai pro dan kontra sejak disahkan. Memperkuat kooptasi rezim Orde Baru atas aktivitas masyarakat sipil. Kini DPR dan pemerintah menempatkan amandemen UU Ormas sebagai prioritas Program Legislasi Nasional.
Potential hazards of the National Security Bill
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Februari 2012
On Feb. 20, retired police officers, including former police chiefs, met at the Grand Hyatt Hotel, Jakarta, to show their rejection of the National Security Bill
Menimbang RUU Intelijen Negara
Sumber: KOMPAS.CETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2011
Pemerintah mengusulkan agar Badan Intelijen Negara diberi wewenang menyadap dan menangkap seseorang atau badan hukum. Kewenangan yang dipercaya dapat membuat intelijen bekerja efektif itu disampaikan saat dimulai pembahasan RUU Intelijen Negara yang diajukan DPR kepada Presiden pada 23 Desember 2010.
Celebrating Indonesian Human Rights Defenders --In celebrating the International Human Rights Day,
Sumber: http://ukinindonesia.fco.gov.uk/en/news/?view=News | Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 2010
The issue of celebrating human rights defenders (HRD) is central to the global human rights discourse. HRD advocate on human rights issues and cases around the world and many of them face threat and risks doing the work. In 1999 the United Nations agreed the â??Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedomsâ?? (UN Declaration on Human Rights Defenders) which describes the rights, frameworks and scope of works which might be undertaken by HRDs in doing their advocacy and also including the responsibilities of states to secure those rights
Semangat Zaman Asmara Nababan
Sumber: cetak.kompas.com | Tgl terbit: Selasa, 02 November 2010
Di tengah khidmat peringatan Hari Sumpah Pemuda 2010 yang diselenggarakan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, dari Guangzhou, Republik Rakyat China, terdengar kabar Asmara Nababan wafat. Rasa kehilangan segera menghampiri kerabat dekat aktivis dan 400-an orang dari 33 provinsi yang hadir. Sedih, sepi dalam takdir.
Canberra's politics and impact on human rights
Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/02/canb | Tgl terbit: Selasa, 02 November 2010
Australian Prime Minister Julia Gillard is on a two-day visit to Indonesia at the invitation of President Susilo Bambang Yudhoyono and will hold talks on bilateral cooperation on economic, security, development and environmental issues.
Polisi dan Kekerasan (Refleksi Hari Bhayangkara 1 Juli 2010)
Sumber: http://serambinews.com/news/view/33935/polisi-dan- | Tgl terbit: Kamis, 01 Juli 2010
MESKIPUN polisi berprestasi dalam mengungkap persoalan terorisme dan kriminalitas bersenjata api di Aceh, namun hal tersebut tidak serta merta mendongkrak citra polisi di tengah masyarakat. Kesan keras dan brutal lebih tampak menonjol dalam menggambarkan pekerjaan polisi.
Problems rife in Indonesia's police
Sumber: UPIASIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 02 Maret 2010
Jakarta, Indonesia â?? The successes of Indonesia's police were the highlight of public interest over the past year. The police were credited with stripping terrorist groups of their powers and hunting down key terrorists, including the country's most wanted terrorist, Noordin M. Top, the alleged mastermind behind terrorist actions in Indonesia in the past nine years.
2010 Outlook: Critical year for human rights
Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/21/2010 | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2009
In order to understand the prospect of human rights promotion and protection next year, we must take into account two strategic dimensions in the SBY-Boediono administration.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org