Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


OPINI
Menampilkan 7 Hasil Pencarian
1 All

"DUE DILIGENCE" NEGARA DI POSO
Sumber: ACEHINSTITUTE.ORG | Tgl terbit: Jumat, 25 November 2005
Sulit diterima akal sehat, kekerasan di Poso terus terjadi dalam hitungan hari, terutama tujuh tahun sejak pecah konflik komunal. Hal ini mengindikasikan, intensitas, eskalasi dan frekuensi kekerasan di Poso sudah pada tahap amat mengkhawatirkan dan tidak bisa ditoleransi.
PAPUA PERLU LANGKAH BARU
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 13 Oktober 2005
Aksi damai ini menolak Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pelaksanaan pilkada serta menuntut adanya dialog nasional mengenai Papua. Mereka juga menuntut DPR pusat di Jakarta membentuk Panitia Khusus untuk Papua guna membahas masalah-masalah Papua.
Rehabilitasi Bagi Yang Di-GAM-kan
Sumber: | Tgl terbit: Selasa, 20 September 2005
Pada 30 Agustus 2005, Pemerintah memenuhi salah satu butir MoU Pemerintah RI dan GAM untuk memberikan amnesti umum maupun individual terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan GAM. Sekalipun tidak disebutkan dalam MoU, pemerintah memberikan abolisi untuk meniadakan penuntutan hukum terhadap sejumlah anggota GAM. Ini adalah langkah yang tepat.
Evaluasi 1 Bulan Paska MoU Helsinki
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 19 September 2005
Bukan sesuatu yang mudah menjalani hidup dalam situasi damai dalam konteks Aceh. Setidaknya hal ini tergambar dengan masih terjadinya tindak kekerasan dalam 1 bulan terakhir paska penandatanganan MoU Aceh Damai di Helsinki. Kekerasan yang terjadi dalam 1 bulan ini antara lain terjadinya penembakan acak/random shooting di Bireun, baku tembak antara TNI dan GAM di Indrapuri, Aceh Besar.
INTELIJEN MASA LALU, KINI, DAN ESOK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 01 September 2005
Setelah Polri dan TNI, giliran lembaga intelijen negara akan diatur dengan undang-undang. Sebuah draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Intelijen Negara telah disiapkan para akademisi Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara. RUU ini diharapkan dapat menjadi RUU usul inisiatif DPR (Kompas, 24/8).
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;Alternatif Penyelesaian Kejahatan HAM Masa Lalu?
Sumber: ACEHKITA.COM | Tgl terbit: Senin, 01 Agustus 2005
"Memastikan pengungkapan kebenaran merupakan jaminan keadilan akan ditegakkan, tapi kebenaran sendiri tidak bisa menggantikan keadilan" - Suara para korban di Chile dalam merespon laporan KKR Chile
PELUANG DAMAI ACEH DI HELSINKI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 23 April 2005
PERUNDINGAN informal babak ketiga antara delegasi Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia telah berakhir. Perundingan ini memang belum menghasilkan perjanjian damai. Namun, kesediaan untuk kembali bertemu dan membicarakan lebih lanjut tawaran- tawaran konkret kedua pihak memperjelas adanya peluang damai untuk Aceh. Oleh karena itu, momentum perundingan damai di Helsinki harus terus dijaga.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org