Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 363 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 Next All

Membongkar Kesalah-Pahaman Soal RUU Hukum Disiplin Militer. Inilah Jawabannya! Membongkar Kesalah-Pahaman Soal RUU Hukum Disiplin Militer. Inilah Jawabannya!
Sumber: KOMPASIANA.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 Agustus 2013

Ada kekeliruan yang diungkapkan LSM Kontras, terkait RUU Disiplin Militer. Salah satunya adalah ungkapan Koordinator Kontras, Haris Azhar yang mengatakan reformasi TNI belum tuntas khususnya masalah bisnis TNI. Yang pasti, Kontras telah salah menyatakan sesuatu dan berbicara tanpa fakta dan realitas.

Tuntutan Kontras Terhadap Moeldoko, Calon Panglima TNI
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Senin, 26 Agustus 2013

Jakarta - Komisi I telah menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Moeldoko menjadi Panglima TNI berikutnya. Namun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memiliki sejumlah rekomendasi untuk pria 56 tahun itu.

KontraS Undang Nurul Izzah Beri Kuliah Umum SeHAMA KontraS Undang Nurul Izzah Beri Kuliah Umum SeHAMA
Sumber: | Tgl terbit: Jumat, 23 Agustus 2013

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menggelar acara pembukaan Sekolah HAM untuk Mahasiswa (SeHAMA) V 2013, yang di isi juga dengan kegiatan kuliah umum dengan tema: "Peran Kepemimpinan Pemuda pada Ketidakpastian Masa depan ASEAN", yang diantara pembicaranya adalah Nurul Izzah, Anggota Parlemen Lembah Pantai, Malaysia.

Bahas Konflik Mesir, Menlu RI akan Temui Presiden DK PBB
Sumber: ACEHONLINE.INFO | Tgl terbit: Kamis, 22 Agustus 2013
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa dijadwalkan bertemu Presiden Dewan Keamanan PBB Maria Cristina Perceval, pada 22 Agustus 2013, guna menindaklanjuti instruksi Presiden RI untuk mencari solusi terhadap permasalahan di Mesir yang semakin memprihatinkan.

Kontras: Sejak 2011, Ada 361 Kasus Penembakan Kontras: Sejak 2011, Ada 361 Kasus Penembakan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Agustus 2013
Sebanyak 361 kasus penembakan terjadi medio 2011-2013. Dari jumlah tersebut, 279 kasus di antaranya melibatkan oknum kepolisian.
KontraS Sebut Penembakan di Papua Didominasi oleh Polisi
Sumber: NEWS.OKEZONE.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Agustus 2013

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan ada 361 kasus penembakkan terjadi di Papua selama kurun waktu 2011-2013.

3 Tahun terakhir, Senjata Aparat tewaskan 137 Orang
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Agustus 2013

Terhitung sejak tahun 2011 sampai 2013, senjata api milik aparat keamanan telah menewaskan ratusan warga sipil. Penembakan bukan hanya dilakukan oleh polisi tetapi juga anggota TNI.

Remisi Khusus Koruptor, Masih Perlukah? Remisi Khusus Koruptor, Masih Perlukah?
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Selasa, 13 Agustus 2013
Pemerintah memberikan remisi kepada 128 narapidana kasus korupsi untuk edisi Idul Fitri tahun ini. LSM Kontras dan ICW mempertanyakan keputusan remisi bagi koruptor itu. Mengapa?
Perwira Polisi Edarkan Senjata Api Ilegal
Sumber: PORTALKBR.COM | Tgl terbit: Selasa, 13 Agustus 2013

Jakarta ? Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengklaim memiliki data keterlibatan perwira menengah Polri, dalam mengedarkan senjata api ilegal kepada masyarakat sipil.

Pemerintah Harus Jelaskan Alasan Diberikannya Remisi Koruptor
Sumber: NEWS.DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 11 Agustus 2013

Jakarta - Sebanyak 182 narapidana kasus korupsi mendapat remisi edisi Idul Fitri. Pemerintah diminta menjelaskan alasan pemberian remisi-remisi tersebut.

Presiden Jilat Ludah Sendiri dengan Angkat Patrialis Jadi Hakim MK
Sumber: NASIONAL.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 11 Agustus 2013

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap menjilat ludahnya sendiri dengan mengangkat mantan Menteri Hukum dan HAM (Menhuk dan HAM) Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi. Presiden pernah mengevaluasi dan mengganti Patrialis sebagai menteri. Hal itu berarti Patrialis pernah gagal menjalankan tugasnya. Koordinator Eksekutif Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menegaskan hal itu di Kantor Indonesia Corruption Watch di Jakarta, Minggu (11/8/2013).

SBY diminta harus pilih calon Kapolri yang terbaik
Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 07 Agustus 2013

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tidak mengulangi kesalahannya dalam proses pemilihan kepala Polri selanjutnya. Meski seluruh calon yang ada dinilai kurang layak, Presiden harus memilih calon yang terbaik.

Polisi, Tuntaskan Kasus Perbudakan di Tangerang!
Sumber: NASIONAL.KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 01 Agustus 2013
Penanganan kasus perbudakan buruh kuali di Tangerang oleh Kepolisian dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang dikritik. Dua institusi itu dinilai lamban menyelesaikan kasus tersebut sehingga hak-hak buruh terancam tidak terpenuhi.
Kontras Sambut Positif Rekomendasi Komite HAM PBB
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 30 Juli 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyambut positif rekomendasi dari Komite HAM Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang telah mengeluarkan simpulan atas observasi pelaksanaan sidang laporan pertama Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada 2005 lalu.
Kontras Harap Oditurat Militer Konsisten Lakukan Tuntutan
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 30 Juli 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Oditurat Militer II-11 Yogyakarta untuk teliti dalam mengumpulkan fakta-fakta persidangan sebagai dasar tuntutan kepada terdakwa pelaku pembunuhan empat tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org