Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 468 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32 Next All

Kedubes Pakistan Sepi
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 27 Desember 2007
JAKARTA, KCM - Gedung Kedutaan Besar Pakistan di Mega Kuningan, Jakarta Selatan siang ini, Jumat (28/12), sepi dari layatan sejumlah tokoh, setelah Kamis (27/12) mantan Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto, meninggal akibat aksi penembakan yang disusul dengan bom bunuh diri.
Pernyataan Bersama Keprihatinan atas Kasus Jeneponto
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Senin, 17 Desember 2007
Pekan lalu kami prihatin dan mempersoalkan tindakan warga yang menikam anggota kepolisian Rumbia, Jeneponto. Tindakan ini jelas melanggar hukum dan pelakunya harus ditindak secara hukum. Tindakan hukum harus ditempuh secara profesional, proporsional, dan netral dalam penyelesaian kasus tersebut.
Reformasi TNI Dikeluhkan Hanya di Tingkat Elit Pusat
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 14 Desember 2007
JAKARTA, KOMPAS- Reformasi internal di tubuh militer dikeluhkan masih hanya sebatas kalangan elit di tingkat pusat dan belum menjangkau sampai ke kalangan prajurit TNI terutama di daerah-daerah pada level teritorial.
Kontrol Sipil ke Reformasi TNI di Daerah Dipertanyakan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 14 Desember 2007
JAKARTA, KOMPAS- Sejumlah pihak menilai proses reformasi internal TNI di daerah-daerah belum berjalan dengan baik. Akibatnya, reformasi internal TNI dianggap hanya terjadi di level elit di tingkat pusat dan belum menjangkau prajurit TNI di daerah-daerah.
Majelis Menolak Gugatan Imparsial terhadap Bais
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 Desember 2007
JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan lembaga swadaya masyarakat Imparsial terhadap Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Imparsial menggugat Bais membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 1.061.945 dan ganti rugi imateriil yang tidak ternilai.
Pemerintah Pusat Didesak Tuntaskan Kasus HAM di Aceh
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 12 Desember 2007
Banda Aceh, Kompas - Pemerintah pusat didesak segera menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia semasa konflik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Itu merupakan jalan keluar yang positif untuk meretas perdamaian abadi di NAD.
Kontras Telusuri Warga Jeneponto Diduga Tewas Disiksa Polisi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 12 Desember 2007
Jakarta - Sejumlah LSM menilai kematian warga Jeneponto, Sulawesi Selatan, Muhammadong diduga akibat penyiksaan oleh aparat kepolisian. Penyiksaan sendiri terkesan aksi balas dendam terkait tewasnya Briptu Dasrin yang ditikam warga.
Sebanyak 23 Elemen Masyarakat Kecam AS
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 11 Desember 2007
Medan, Kompas - Sebanyak 23 elemen masyarakat yang tergabung dalam Deklarasi Rakyat mengecam Amerika Serikat. Kecaman itu disampaikan bersamaan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional, Senin (10/12) di depan kantor Konsulat Jenderal AS di Medan.
Kontras Menyelidiki Kematian Penikam Polisi
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Selasa, 11 Desember 2007
Liputan6.com, Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sedang menyelidiki kematian Muhammadong, warga Jeneponto, Sulawesi Selatan, di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Senin (10/12). Langkah Kontras ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan keluarga korban yang menuding kematian Muhammadong disebabkan perawatan yang tidak baik.
Pelanggaran HAM di Sulteng Dilupakan Pemerintah
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 10 Desember 2007
Palu, Kompas - Pemerintah dinilai telah melupakan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang terjadi di Sulawesi Tengah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Selain tidak mendukung upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM itu melalui pengadilan, pemerintah juga mengabaikan puluhan korban pelanggaran HAM yang hidupnya menjadi sengsara.
Wartawan Demo Kepolisian
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 08 Desember 2007
JAKARTA -- Sekitar seratus wartawan dari berbagai media kemarin menggelar unjuk rasa di Markas Besar Kepolisian RI. Mereka menentang aksi kekerasan yang dilakukan polisi terhadap wartawan. Mereka meminta Kepala Polri Jenderal Sutanto menerbitkan surat keputusan yang menginstruksikan jajaran polisi menjamin tidak adanya kekerasan terhadap jurnalis.
Tak Ada Kemendesakkan KPK Diisi Unsur Militer
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Desember 2007
JAKARTA, KOMPAS- Koordinator Kontras, Usman Hamid, Jumat (7/12), mempertanyakan gagasan memasukkan unsur militer dalam jajaran struktural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikhawatirkan, kehadiran itu justru makin menyulitkan KPK mengungkap berbagai kasus korupsi di lingkungan militer.
Ambivalensi Negara Berpotensi Sebabkan Pelanggaran HAM
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Desember 2007
JAKARTA, KOMPAS- Ambivalensi negara menyikapi persoalan hak asasi manusia sangat berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal itu tampak dalam lemahnya peran negara terhadap kelompok tertentu yang menyerang kelompok lainnya. Sebaliknya, negara terlalu dalam mengatur hak privat warga negara seperti dalam persoalan keyakinan.
Empat Napi Tanjung Gusta Disiksa Petugas
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Desember 2007
Medan, Kompas - Warga mulai berani melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga meski ketakutan akan stigma negatif sepertinya melingkupi para korban. Kepolisian Daerah Sumatera Utara mencatat, hingga November 2007 sudah lebih dari 300 kasus KDRT yang dilaporkan dan separuhnya sudah diproses.
Komnas HAM Lihat Hasil Kajian Kasus Aceh
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 04 Desember 2007
Jakarta, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM akan melihat kajian yang telah dihasilkan komisi itu terhadap sejumlah kasus yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam pada 1988-1998.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org