Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 84 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 6 All

Jalan Mendaki Melawan Korupsi
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 30 Desember 2006
Sebagai catatan akhir tahun, tulisan ini mencoba merefleksikan agenda pemberantasan korupsi sepanjang 2006. Setidaknya ada tiga isu penting yang mengemuka sepanjang tahun ini, yaitu semakin menguatnya: (1) serangan balik para koruptor (corruptors fight back), (2) diskriminasi atau tebang pilih, dan (3) intervensi politik dalam agenda pemberantasan korupsi. Dengan menguatnya ketiga isu tersebut, sepanjang 2006, pemberantasan korupsi terasa semakin mendaki dan berliku.
Pesan Pendek Polly Jadi Bukti Baru
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Sabtu, 30 Desember 2006
JAKARTA -- Kontak melalui telepon dan pesan pendek antara Pollycarpus Budihari Priyanto dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Pr. dibawa ke Amerika Serikat untuk diperiksa. Kepala BIN Syamsir Siregar mengatakan kontak telepon dan pesan pendek itu akan dijadikan bukti baru (novum) untuk mengungkap kembali kasus pembunuhan Munir, aktivis hak asasi manusia.
Depkum Harus Jelaskan Bebasnya Pollycarpus
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 29 Desember 2006
Jakarta - Bebasnya Pollycarpus karena remisi yang diperolehnya harus dibarengi penjelasan dari Departemen Hukum (Depkum) dan HAM. Jangan sampai masyarakat menilai ada konspirasi dalam kasus ini.
Jaksa Agung Yakin Munir Dibunuh
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 29 Desember 2006
Jakarta - Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh melihat banyak keanehan dalam kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir. Alasannya banyak pertanyaan yang belum terjawab.
Wapres Minta Polisi Segera Cari Bukti Baru Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 29 Desember 2006
Jakarta - Lepasnya Pollycarpus dari tuduhan terkait pembunuhan aktivis HAM Munir membuat kasus ini semakin misterius. Hal ini membuat Wapres Jusuf Kalla mendesak Polri untuk mencari bukti-bukti baru.
SBY Pimpin Rapat Terbatas Bahas Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 29 Desember 2006
Jakarta - Menjelang akhir tahun, Presiden SBY menyempatkan diri memimpin rapat terbatas membahas perkembangan kasus Munir. Tampaknya SBY ingin memenuhi janjinya pada istri almarhum Munir, Suciwati, untuk menyibak misteri kematian pejuang HAM itu.
BIN Jamin Hendro dan Muchdi Bisa Ditanyai soal Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 29 Desember 2006
Jakarta - Badan Intelijen Negara (BIN) tak mau menutup-nutupi kasus meninggalnya aktivis HAM Munir. Bahkan BIN memberikan jaminan bahwa pihak kepolisian tidak akan kesulitan untuk meminta keterangan dari mantan Kepala BIN Hendropriyono dan mantan Deputi V BIN Muchdi PR.
Polri Siapkan PK Kasus Munir
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 29 Desember 2006
Jakarta - Mabes Polri berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus Munir. Polri pun tengah berusaha mencari bukti-bukti baru agar dapat segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa Pollycarpus terlibat dalam pembunuhan Munir.
PK Kejagung Soal Munir Tak Tunggu Hasil FBI
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 29 Desember 2006
Jakarta - Harapan terkuaknya misteri pembunuhan Munir tampaknya tinggal bergantung hasil penyidikan FBI terhadap rekaman komunikasi Pollycarpus dengan Muchdi PR, mantan Deputi V BIN.
LBH: Penegakan Hukum Mundur
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 29 Desember 2006
JAKARTA -- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menilai penegakan hukum dan hak asasi manusia sepanjang 2006 mengalami kemunduran. "Bukan kemajuan atau stagnan (berjalan di tempat)," kata Direktur LBH Jakarta Asfinawati dalam acara "Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia" di kantor LBH Jakarta kemarin. Menurut dia, kemunduran itu terjadi pada kebijakan, struktur, dan kinerja.
Penegakan Hukum Kembali ke Titik Nol
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 29 Desember 2006
JAKARTA -- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menilai penegakan hukum dan hak asasi manusia sepanjang 2006 mengalami kemunduran dan kembali ke titik nol. "Bukan kemajuan atau stagnasi (jalan di tempat)," kata Direktur LBH Jakarta Asfinawati dalam acara "Laporan Hukum dan HAM" di kantor LBH Jakarta kemarin. Menurut dia, kemunduran itu terjadi pada beberapa level, seperti kebijakan, struktur, dan kinerja.
Garuda Pecat Pollycarpus
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 29 Desember 2006
JAKARTA -- Manajemen PT Garuda Indonesia memecat Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai pilot. "Dia (Pollycarpus) per 1 November dikenai PHK (pemutusan hubungan kerja)," ujar pelaksana harian juru bicara Garuda, Singgih Handoyo, saat dihubungi Tempo kemarin.
Refleksi HAM
Sumber: KCM | Tgl terbit: Jumat, 29 Desember 2006
Tahun ini menjadi tahun kelabu bagi korban. Tak ada satu pun yang dihukum atas pembunuhan Munir dan atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Menyakitkan, kata korban. Memang ada yang membaik. Setelah Dewan Hak Asasi Manusia (HAM), kini Indonesia menduduki Dewan Keamanan PBB. Indonesia mendukung Pengesahan Konvensi Antipenghilangan Paksa (Disapperance), Disabilitas dan Indigenous People
Polly Bakal Diperiksa Lagi
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Kamis, 28 Desember 2006
Jakarta - Kebebasan Pollycarpus Budihari Priyanto bakal terusik. Jika ditemukan bukti baru, pilot Garuda ini akan kembali diperiksa kasus kematian aktivis HAM Munir.
Pollycarpus Bebas, Kapolri Janji Kasus Munir Jalan Terus
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Desember 2006
Jakarta - Meski Pollycarpus Budihari Priyanto telah bebas, Kapolri Jenderal Pol Sutanto berjanji tetap melanjutkan penyidikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org