Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 92 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 6 7 All

Kematian Munir : POLISI AKAN TERUSKAN PENYELIDIKAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 23 Desember 2005
Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Sutanto kembali menegaskan komitmennya untuk mengungkap kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir. Polisi akan bekerja secara optimal meski menghadapi sejumlah hambatan. Hal itu diungkapkan Sutanto, Kamis (29/12), di sela-sela peringatan hari ulang tahun Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Veteran, Jakarta.
Kekerasan Terhadap Pers : SEJUMLAH LSM DAN ORGANISASI PERS MENGECAM KERAS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 22 Desember 2005
Sejumlah kalangan mengecam keras aksi pemukulan terhadap lima wartawan harian Indo Pos saat penyerbuan serta perusakan kantor redaksi surat kabar itu oleh sedikitnya 20 orang anggota masyarakat pada Selasa malam. Kecaman keras disampaikan Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
POLLY DIPIDANA 14 TAHUN PENJARA : Pelaku Lain Perlu Diusut agar Perkara Pembunuhan Munir Tuntas
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 21 Desember 2005
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/12), menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara bagi Pollycarpus Budihari Priyanto. Pollycarpus dinilai terbukti turut melakukan pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM, Munir, dan memalsukan surat.
Pembunuhan Munir : PEMERINTAH BELUM SERIUS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 29 November 2005
Pemerintah dinilai belum serius memulai penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia, Munir. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan tetap berkomitmen untuk terus mengungkap kasus ini.
Pembunuhan Munir : JAKSA TAK HADIRI SIDANG
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 29 November 2005
Sidang pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia Munir, yang rencananya digelar Senin (28/11) dengan agenda pembacaan tuntutan, terpaksa ditunda. Jaksa penuntut umum Domu F Sihite dan terdakwa, Pollycarpus Budihari Priyanto, tak hadir tanpa alasan yang jelas.
OPM PERLU DIAJAK DIALOG : Pemerintah Pusat Harus Pertegas Posisi MRP
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 23 November 2005
Pemerintah diperingatkan sesegera mungkin membuka kesempatan dialog seluas-luasnya dengan sejumlah elemen masyarakat Papua, seperti masyarakat adat, pelajar dan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, bahkan Organisasi Papua Merdeka.
Teror Poso : PRESIDEN HARUS BERI DUKUNGAN POLITIK KE POLRI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 22 November 2005
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menunjukkan dukungan politiknya kepada Kepolisian RI agar berani menangkap siapa pun yang terbukti menjadi pelaku dan otak aksi-aksi teror yang belakangan marak terjadi di Poso, Sulawesi Tengah.
AS, YAHUDI, DAN ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 19 November 2005
Pertengahan September 2005, wartawan "Kompas" Dedi Muhtadi bersama sembilan wartawan lainnya diundang Pemerintah Amerika Serikat untuk melihat kegiatan sukarelawan ("volunteerism") dan masyarakat madani ("civil society"). Selama dua minggu peserta diajak mengunjungi beberapa kota, antara lain Washington DC, New York, dan Tucson, Arizona. Laporannya dimuat di halaman ini dan halaman 34-40.
MUCHDI BERI KESAKSIAN : Sekelompok Pemuda Berkulit Gelap Menyerang Aktivis
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 18 November 2005
Mantan Kepala Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi PR mengaku tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan terdakwa kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto. Ia menyampaikan hal itu dalam kesaksiannya di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/11).
Kilas Politik & Hukum : PANGGIL PAKSA MANTAN PEJABAT BIN KE PERSIDANGAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 17 November 2005
Koordinator Kontras Usman Hamid mendesak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus pembunuhan aktivis HAM Munir memanggil paksa dua mantan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) ke pengadilan. Kesaksian mereka dibutuhkan untuk mengungkap aktor intelektual di balik pembunuhan Munir.
Tragedi Semanggi : TUJUH TAHUN SUDAH BERLALU, TETAPI PEMERINTAH BELUM PENUHI JANJINYA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 15 November 2005
Rangkaian peringatan tujuh tahun Tragedi Semanggi I terus berlanjut. Sedikitnya puluhan massa gabungan mahasiswa dan beberapa anggota keluarga korban Tragedi Semanggi I, Senin (14/11), berunjuk rasa di depan Kampus Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta.
Kasus poso : LIMA WARGA AKHIRNYA DIBEBASKAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 13 November 2005
Lima warga Poso yang ditangkap polisi dan TNI hari Sabtu (12/11) sore akhirnya dibebaskan. Polisi tidak menemukan bukti kuat mengenai keterlibatan kelima warga dalam kasus pembunuhan tiga siswi SMA Kristen Poso. Pembebasan kelima warga yang salah seorang di antaranya pensiunan Polisi Militer itu disampaikan Kepala Kepolisian Resor Poso Ajun Komisaris Besar Rudi Sufahriadi di Batalyon Infanteri 714/Sintuwu Maroso, Poso, Sabtu.
Keamanan : KEPALA POLRES POSO DIGANTI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 11 November 2005
Berbagai peristiwa kekerasan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, belakangan ini berujung pada penggantian Kepala Kepolisian Resor Poso. Penggantian itu ditandai serah terima dari Ajun Komisaris Besar Soleh Hidayat kepada penggantinya, Ajun Komisaris Besar Rudy Supahriadi.
BUPATI ANGGAP MASALAH DI POSO SOAL BIASA : Koordinator Kontras: Ini Pernyataan Tak Bermoral
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 11 November 2005
Bupati Poso Piet Inkiriwang menilai aksi-aksi teror yang terjadi selama ini di wilayahnya adalah masalah kecil dan tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menilai kasus teror, seperti peledakan bom dan pembunuhan, sudah biasa terjadi di Indonesia dan bukan hanya di wilayahnya. Pernyataan itu segera menuai kritik dari beberapa pihak.
Penanganan Terorisme : TNI AD BUAT DESK ANTITEROR DI SETIAP TINGKATAN TERITORIAL
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 09 November 2005
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Hotmangaradja Pandjaitan membenarkan pihaknya telah membentuk suatu organisasi ekstra struktural di setiap tingkatan komando teritorial, yang bertugas dan berfungsi sama seperti Desk Antiteror di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org