Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 79 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 6 All

BENTUK TIM INDEPENDEN UNTUK UNGKAP TEWASNYA ERSA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 31 Desember 2003
Selain duka, keprihatinan, penyesalan, dan belasungkawa disampaikan atas tewasnya wartawan RCTI Sory Ersa Siregar, berbagai kalangan juga mendesak agar pemerintah membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap tewasnya almarhum. Pihak-pihak bertikai, baik Tentara Nasional Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka, diminta untuk melindungi profesi jurnalis seperti ketentuan Konvensi Geneva. Mereka juga diminta untuk tidak menjadikan jurnalis dan media sebagai sasaran konflik.
RUU KKR DINILAI UNTUNGKAN PELAKU PELANGGARAN HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 26 Desember 2003
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sedang digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat dinilai lebih banyak menguntungkan pelanggar hak asasi manusia (HAM) dibandingkan dengan korban. Pasalnya, banyak aspek dari RUU itu yang dinilai tidak membela korban. Di antaranya adalah adanya aturan bahwa hak korban, seperti hak reparasi dan kompensasi, baru diberikan setelah amnesti dikabulkan.
Catatan Akhir Tahun Bidang Politik dan Hukum: KONFLIK DAN KEKERASAN YANG TAK KUNJUNG PADAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 16 Desember 2003
SEBUAH harapan diawalinya sebuah era baru jalan nonkekerasan dalam konflik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pupus sudah. Harapan itu muncul ketika pemerintah membuka mata, memilih cara-cara damai, untuk menyelesaikan konflik di Aceh dan Papua. Di pengujung 2002, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani kesepakatan penghentian permusuhan. Harapan melambung. Kesepakatan itu diharapkan akan menjadi akhir lingkaran kekerasan yang terjadi
POLITIK UANG PERSULIT UPAYA PERLINDUNGAN HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 12 Desember 2003
Politik transaksional dan politik uang merupakan salah satu penyebab pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tidak kunjung membaik. Medan politik yang ditandai dengan tawar-menawar jabatan dan uang membuat medan politik sulit dipengaruhi oleh agenda masyarakat. Dalam situasi seperti ini, bisa diperkirakan situasi HAM di Indonesia pada tahun 2004 besar kemungkinan akan lebih buruk
DEMONSTRAN PERINGATI HARI HAM SEDUNIA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 11 Desember 2003
Ratusan mahasiswa, pemuda, dan aktivis organisasi nonpemerintah, korban penggusuran, serta petani hari Rabu (10/12) turun ke jalan dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Mereka mengecam tiadanya komitmen pemerintah dan elite politik dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air dan menuntut para jenderal pelanggar HAM diajukan ke Pengadilan HAM Ad Hoc.
KOMNAS HAM DIDESAK PROAKTIF UNGKAP HILANGNYA BARANG BUKTI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 10 Desember 2003
Keluarga korban Tanjung Priok yang didampingi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Selasa (9/12), mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersikap proaktif membantu mengungkap hilangnya barang bukti Kasus Priok.
HENTIKAN PENYANDERAAN SIPIL DALAM KONFLIK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 22 November 2003
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh untuk menghentikan penyanderaan dan penangkapan keluarga sipil yang diduga terlibat pertikaian.
TNI BANTAH BUKTI KASUS TANJUNG PRIOK HILANG
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 21 November 2003
Pihak TNI membantah menghilangkan sejumlah barang bukti kasus Tanjung Priok. Kegagalan Kejaksaan Agung menyitanya bukan karena barang bukti hilang, tetapi karena surat dari kejaksaan tidak tepat. Demikian Kolonel CHK Burhan Dahlan, Penasihat Hukum Personel TNI, Kamis (20/11), menanggapi berita soal hilangnya barang bukti kasus Tanjung Priok. "Jadi, tidak benar barang bukti dihilangkan,"ujarnya.
Soal Hilangnya Barang Bukti Kasus Priok: KONTRAS MINTA POLISI MENGUSUT TUNTAS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 19 November 2003
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak aparat kepolisian mengusut hilangnya barang bukti kasus Tanjung Priok. Kontras menilai, kejaksaan terbukti tidak serius menegakkan hukum.
Serangan ke Kantor Kontras Tak Surutkan Penegakan HAM
Sumber: Angelina Maria Donna | Tgl terbit: Kamis, 13 November 2003
Sejumlah aktivis HAM menyesalkan penyerangan terhadap Kantor Kontras oleh kelompok yang mengaku diri Pemuda Panca Marga (PPM), Selasa (27/5) siang. Menurut para aktivis itu, penyerangan terhadap Kontras sekaligus penyerangan terhadap hak asasi manusia. Penyerangan ini, kemudian, tak akan menyurutkan langkah untuk tetap menegakkan HAM di Indonesia.
Perpanjangan Enam Bulan Darurat Militer di Aceh: BISA SAJA DIPERSINGKAT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 07 November 2003
Pemerintah akhirnya memperpanjang status darurat militer di NAD, untuk enam bulan lagi, terhitung mulai 19 November 2003. Demikian keputusan sidang kabinet yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri di Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (6/11). Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengumumkan hasil rapat menyatakan, waktu enam bulan itu bisa saja dipersingkat atau diperpanjang lagi.
PERPANJANGAN DARURAT MILITER PERLU DUKUNGAN DPR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 05 November 2003
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tandjung meminta kepada pemerintah agar mengonsultasikan rencana perpanjangan darurat militer di Aceh kepada DPR. Melalui forum konsultasi, DPR bisa memberikan dukungan atas langkah pemulihan keamanan, penegakan hukum, dan mengefektifkan pemerintah daerah di Aceh.
POLISI HARUS LINDUNGI SAKSI KORBAN KASUS PRIOK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 03 November 2003
Aparat kepolisian harus menyelidiki lebih lanjut mengenai aksi teror/intimidasi atau ancaman sebagaimana yang dilaporkan sejumlah saksi korban Tanjung Priok dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pekan lalu kepada Pengadilan HAM Ad Hoc dan Pusat Polisi Militer.
Soal Aksi Teror di PN Jakarta Pusat: KOMANDAN PUSPOM TNI JANJI AKAN MENYELIDIKINYA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 31 Oktober 2003
Komandan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Mayor Jenderal Sulaiman AB berjanji akan menyelidiki kebenaran aksi teror yang diadukan saksi korban kasus Tanjung Priok sebagai dilakukan anggota TNI Angkatan Darat dalam sidang kasus tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
SAKSI KORBAN PRIOK DIINTIMIDASI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 30 Oktober 2003
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc agar melindungi para saksi korban dalam kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok yang akan memberikan kesaksian di pengadilan. Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya intimidasi dan teror yang dialami oleh saksi korban dari kelompok yang menolak islah sebelum dan sesudah mereka memberikan kesaksian di pengadilan.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org