Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 100 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 6 7 All

DIKECAM, PENEMBAKAN TERHADAP KELUARGA AKTIVIS HAM PAPUA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 31 Desember 2002
Sejumlah aktivis organisasi nonpemerintah yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Papua (SNUP), Senin (30/12), mengecam penembakan orang tidak dikenal terhadap keluarga aktivis hak asasi manusia (HAM) Papua Ny Else Bonay Rumbiak dan anaknya Mariana Bonay di perbatasan Jayapura-Papua Niugini (PNG) baru-baru ini.
TIDAK ADA LAGI BOM DI MALAM NATAL
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 26 Desember 2002
NATAL tahun ini merupakan hari raya yang paling istimewa bagi warga Kristen Ambon. Setelah hampir empat tahun wilayah itu didera konflik dan kekerasan, tahun ini warga Kristen Ambon tidak hanya dapat mengikuti kebaktian malam Natal dengan tenang, tanpa ancaman, tetapi juga sibuk menerima ucapan dan kunjungan dari sanak saudara dan kerabat mereka dari wilayah Muslim.
YLBHI SIAP-SIAP UNTUK KERJA BAKTI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 11 Desember 2002
SEPERTI telur di ujung tanduk. Peribahasa itu mungkin tepat menggambarkan kondisi keuangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada saat ini. Apakah telur masih dapat bertahan atau justru bakal jatuh hancur berserakan, perlu dilihat. Dua lembaga donor asing, yakni Novib Belanda dan 11.11.11 (Triple Eleven) Belgia
SPANDUK PESAN DAMAI ACEH BERKIBAR DI MONAS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 11 Desember 2002
Dalam rangka "Bulan Kampanye HAM Aceh", Aliansi Sipil untuk Perdamaian Aceh (ASPA) memasang spanduk yang berisi pesan damai pada pagar yang melingkari Monas (Monumen Nasional). Aksi ini merupakan salah satu agenda ASPA untuk sosialisasi penandatanganan kesepakatan penghentian permusuhan antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada 9 Desember di Geneva (Swiss).
"NEVER", "NIE WIEDER" !
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 10 Desember 2002
Oleh A Muis-KATA-kata itu ada dalam buku kenang-kenangan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan Nazi-Jerman di Polandia, 1939-1945, diterbitkan Leage of Fighter for Freedom and Democracy, "Wir haben as nicht vergessen ; We have not forgotten".
BIN TIDAK BISA MENGADOPSI MODEL FBI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 03 Desember 2002
Fungsi Badan Intelijen Negara (BIN) sebaiknya tetap diarahkan pada fungsi intelijen berkaitan dengan persoalan keamanan nasional yang bertanggung jawab kepada presiden. BIN sebaiknya tidak memasuki wilayah intelijen judisial yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum atau direduksi semata-mata untuk menjawab insidensi negara berkaitan isu antiterorisme.
Karlina Leksono soal Orang Hilang : PEMERINTAH HARUS BERTANGGUNG JAWAB
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 22 November 2002
Aktivis gerakan Ibu Peduli Ny Karlina Leksono mengingatkan, pemerintah saat ini mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi selama ini. Presiden Megawati Soekarnoputri tidak bebas dari tanggung jawab politik atas peristiwa-peristiwa masa lalu.
KONTRAS MINTA KPKPN PERIKSA JAKSA AGUNG DALAM KASUS PRIOK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 02 November 2002
(Kontras) meminta Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) memeriksa Jaksa Agung MA Rachman dalam kaitan penyelesaian kasus Tanjung Priok. Kontras menduga, jajaran Kejaksaan Agung menerima suap dari para pelaku peristiwa Tanjung Priok September 1984, untuk menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung.
PARADIGMA BARU TNI MASIH JAUH DARI HARAPAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 29 Oktober 2002
Paradigma baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) lebih didasarkan pada ketiadaan pilihan bagi TNI dalam menghadapi masyarakat ketimbang sebuah kesadaran diri. Paradigma baru yang dicetuskan masih jauh dari harapan, yaitu tentara kembali ke barak dan bekerja secara profesional sesuai fungsi dan perannya.
HAKIM BISA TOLAK LAPORAN INTELIJEN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 25 Oktober 2002
Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) bisa menolak laporan intelijen yang dimintakan penyidik untuk bisa ditetapkan sebagai bukti permulaan yang cukup. Sekalipun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002
NTELIJEN INDONESIA TERKONTAMINASI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 20 Oktober 2002
Haris Rusli Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Terorisme, merupakan gejala yang berdiri sendiri. Ada beberapa kekuatan yang mesti bertanggung jawab terhadap munculnya terorisme. Pertama, adalah kekuatan imperialisme global yang memperluas kekuasaan modalnya, tapi tidak menciptakan tata dunia baru. Politik luar negeri menjadi bagian dari persaingan internasional.
DITANDATANGANI, 2 PERPU ANTITERORISME
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 20 Oktober 2002
Presiden Megawati Soekarnoputri, Jumat (18/10) malam, menandatangani dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang telah dibahas dalam rapat terbatas kabinet sore dan malam. Kedua Perpu itu adalah Perpu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perpu Antiterorisme) dan Perpu tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002
KSAD: JARINGAN INTELIJEN RI PORAK-PORANDA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 16 Oktober 2002
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Ryamizard Ryacudu mengemukakan bahwa jaringan intelijen Indonesia saat ini porak-poranda. Upaya pelumpuhan intelijen itu dilakukan oleh pihak dari luar yang punya kepentingan mengacaukan Indonesia.
KABINET JANGAN SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 16 Oktober 2002
Dalam menangani kasus peledakan bom di Bali, pemerintah atau kabinet jangan saling lempar tanggung jawab dan tuduh-menuduh, tetapi bersama-sama memberikan solusi. Jika pemerintah tidak keluar dengan "satu kata", akan timbul kerancuan informasi di masyarakat yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongannya
KORBAN PENGHILANGAN PAKSA DATANGI ISTANA DAN KOMNAS HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 15 Oktober 2002
Sekitar 100 aktivis mahasiswa dan keluarga orang hilang, Senin (14/10), mendatangi Istana Negara dan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta guna mendesak pemerintah, parlemen, dan aparat penegak hukum menuntaskan masalah orang hilang. Mereka menilai, pemerintahan Megawati maupun pemerintahan sebelumnya memilih diam dalam menghadapi persoalan ini.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org