Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 102 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 6 7 All

Evaluasi Kontras : TAHUN 2001, TAHUN TANPA SOLUSI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 31 Desember 2001
(Kontras) menegaskan tahun 2001 sebagai tahun yang stagnan dan tanpa solusi, serta dipenuhi dengan teror, yang semakin memperburuk upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.Dalam siaran pers berisi evaluasi akhir tahunnya, Jumat (28/12), Kontras juga mengingatkan, telah terjadi praktik-praktik pelecehan terhadap HAM sepanjang pemerintahan akibat Megawati dianggap terlalu mengakomodir kekuatan Orde Baru (Orba).
Soal Pengangkatan Hendropriyono: KONTRAS GUGAT MEGAWATI KE PTUN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 21 Desember 2001
(Kontras), Kamis (20/12), menyatakan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) Megawati Soekarnoputri tentang pengangkatan AM Hendropriyono sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) awal Agustus lalu, merupakan wujud ketidakpekaan pemerintah sekaligus kurangnya dukungan terhadap penegakan hukum dan impunity, yang selama ini dinikmati para pelanggar hak asasi manusia (HAM).
GUTERRES NYATAKAN SIAP HADIR DI PENGADILAN HAM AD HOC
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 20 Desember 2001
Mantan Wakil Panglima Pejuang pro-integrasi (PPI) Timor Timur (Timtim) Eurico Guterres (27) menegaskan, siap hadir dalam setiap sidang pengadilan hak asasi manusia (HAM) ad hoc yang rencananya akan digelar tanggal 15 Januari 2002.
RAKYAT HARUS PAHAMI CARA ATASI GERAKAN SEPARATIS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 18 Desember 2001
Rakyat, termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), harus memahami bagaimana cara sebuah negara yang berdaulat melihat dan mengatasi gerakan separatis di dalam negaranya. Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang memberikan toleransi atas keinginan wilayahnya untuk memisahkan diri.
TAK ADA HUBUNGAN OTONOMI KHUSUS DENGAN PENYELESAIAN KONFLIK
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 01 Desember 2001
(Kontras) mengecam rencana pemerintah mengintensifkan penanganan daerah konflik khususnya Aceh, dengan mengaitkan penolakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap Undang-Undang (UU) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Menurut Kontras, otonomi khusus yang menjadi keputusan politik nasional tidak ada kaitannya dengan penyelesaian konflik di daerah.
Kontras: TIDAK SULIT BUKTIKAN PELANGGARAN BERAT HAM DI SAMPIT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 30 November 2001
(Kontras) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyayangkan rekomendasi Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM kasus Sampit yang menyatakan, tidak terdapat pelanggaran berat HAM pada kasus tersebut. Berdasarkan investigasi Kontras, sebenarnya tidak sulit menemukan unsur terencana, sistematis, dan meluas yang menjadi dasar pelanggaran HAM berat di Sampit.
TAK ADA KORELASI ANTARA RENCANA OPERASI DAN KASUS THEYS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 28 November 2001
Tidak ada korelasi langsung antara rencana operasi (Dokumen Papua) yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) 9 Juni 2000 dengan kasus pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua (DPD) Theys Hiyo Eluay. Rencana operasi tersebut tidak pernah operasional karena tidak ada dukungan dana dan tidak ada keputusan tentang pelaksanaan operasi.
KOMITE MENENTANG PENYIKSAAN PBB BERI INDONESIA 17 REKOMENDASI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 28 November 2001
Komite Menentang Penyiksaan PBB yang berada di bawah Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam sidang ke-27 di Geneva 12-23 November 2001 memberi 17 rekomendasi buat Pemerintah Indonesia. Rekomendasi itu menyangkut berbagai hal, antara lain soal permintaan agar Indonesia segera mengubah undang-undang hukum pidana serta melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyiksaan dan penganiayaan oleh polisi.
ERMAYA AKUI ADANYA "DOKUMEN PAPUA"
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 27 November 2001
Mantan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Dirjen Kesbang Linmas) Departemen Dalam Negeri Ermaya Suradinata mengakui adanya dokumen yang menyikapi kondisi di Papua. Namun, ia membantah bahwa dokumen tersebut ada kaitannya dengan tewasnya tokoh Papua Theys Hiyo Eluay.
PEMERINTAH INGIN KEMBALIKAN IMIGRAN GELAP
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 25 November 2001
Pemerintah Indonesia menghendaki kerja sama internasional di mana imigran gelap dapat disalurkan ke negara lain atau di kembalikan ke negara asal.
PEMBELA HAM INDONESIA DESAK NEGARA LINDUNGI HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 22 November 2001
Para pemerhati/pembela hak asasi manusia (HAM) Indonesia mendesak negara agar memajukan dan melindungi HAM. Mereka menegaskan, tindak kekerasan, intimidasi dan teror, serta upaya-upaya lain yang bertujuan menghalangi kerja-kerja HAM adalah tindakan yang secara hukum tidak bisa ditolerir.
KONFLIK DI TUBUH LSM AKAN UNTUNGKAN NEGARA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 21 November 2001
Konflik yang terjadi di tubuh lembaga swadaya masyarakat (LSM) jelas akan mempengaruhi daya dobrak LSM saat mereka berhadapan dengan negara. Meski negara diuntungkan dengan terjadinya konflik di tubuh LSM, bukan langsung berarti aparat negaralah yang menciptakan konflik-konflik di tubuh LSM.
PEMERINTAH TAK PUNYA LANGKAH KONKRET ATASI PENYIKSAAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 20 November 2001
Angka penyiksaan yang dilakukan aparat hukum dan keamanan di Tanah Air terhadap warganya sendiri masih sangat tinggi karena pemerintah tidak punya langkah konkret untuk mengubah kinerja aparatur, serta membangun mekanisme kontrol.
PERADILAN HAM DAPAT MENJADI PERADILAN TERBURUK DI INDONESIA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 17 November 2001
Peradilan hak asasi manusia (HAM) ad hoc yang akan digelar bulan Desember nanti dikhawatirkan menjadi peradilan terburuk di Indonesia. Indikasi tersebut dapat dilihat dari rangkaian persiapan, mulai dari kesiapan jaksa, hakim, sampai struktur/substansi hukum. Semua itu dinilai belum cukup mendukung sebuah pengadilan yang obyektif
ANCAMAN TERHADAP PEKERJA HAM RUGIKAN PEMERINTAH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 14 November 2001
Ancaman terhadap pekerja hak asasi manusia (HAM) yang masih terus berlangsung di Tanah Air akan berdampak buruk dan merugikan Pemerintah Indonesia. Pada pergaulan internasional, penyerangan terhadap pekerja HAM mengindikasikan, pemerintah negara itu menolak gagasan perbaikan HAM.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org