Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 121 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 All

Seruan Bersama Lima LSM : WASPADAI PEMBERLAKUAN RUU PKB
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 23 Desember 2000
Lima lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia, yaitu YLBHI, Kontras, KRHN, Elsam, dan LBH Jakarta, menyerukan kepada semua kelompok masyarakat pro demokrasi untuk melakukan konsolidasi, menolak diundangkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB).
Soal Pengadilan HAM "Ad Hoc" : JAKSA AGUNG SEGERA IKUTI PERMINTAAN DPR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 21 Desember 2000
Jaksa Agung Marzuki Darusman menegaskan, pihaknya segera menindaklanjuti permintaan Ketua DPR Akbar Tandjung untuk mengajukan permintaan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc, terutama untuk mengadili tersangka pelanggaran HAM di Timor Timur pascapenentuan pendapat. Permintaan pembentukan pengadilan HAM
KONTRAS MINTA PENYIDIK "AD HOC" BERSIH DARI UNSUR TNI/POLRI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 21 Desember 2000
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak agar Kejaksaan Agung segera membentuk tim penyidik ad hoc untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanjung Priok, Jakarta. Dalam hal ini, Kontras mensyaratkan komposisi tim penyidik ad hoc harus bersih dari unsur TNI dan Polri
Soal Pembentukan Pengadilan HAM "Ad Hoc" : DPR TAK PUNYA PILIHAN LAIN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 18 Desember 2000
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak mempunyai pilihan lain untuk memperbaiki citra Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia (HAM), kecuali segera mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur (Timtim) pascapenentuan pendapat. Apalagi, kini sorotan terhadap pelanggaran HAM
2.000 TENTARA BAKTI SOSIAL DI ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 16 Desember 2000
Sekitar 2.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) berangkat ke Aceh untuk melaksanakan bakti sosial. Fokus bakti sosial tersebut untuk menanggulangi akibat bencana alam yang baru-baru ini terjadi di Aceh.
KONTRAS: SELAMA TAHUN 2000, TERJADI 1.216 KASUS PELANGGARAN HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 11 Desember 2000
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) selama Januari hingga 7 Desember 2000 mencatat telah terjadi 1.216 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia yang menelan korban 2.119 jiwa. Data tersebut diperoleh dari investigasi Kontras di sejumlah daerah bergejolak, seperti Aceh dan Irja.
MUNIR TERIMA THE LIVELIHOOD AWARD
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 09 Desember 2000
Ketua Yayasan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, Jumat (8/12), secara resmi menerima penghargaan the Right Livelihood Award dan suatu upacara penganugerahan di depan Parlemen Swedia di Stockholm. Penghargaan diterima langsung oleh Munir dari Ketua Yayasan the Right Livelihood Award
SELAMA BELUM SEJAHTERA, POLISI YANG STRES TETAP AKAN ADA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 05 Desember 2000
SEDIKITNYA ada dua peristiwa getir yang berkaitan dengan perilaku anggota Kepolisian RI (Polri) yang mencuat menyodok perhatian masyarakat pada pekan lalu. Sejumlah anggota Brimob yang pasti terlatih, mengeroyok seorang pengamen (!) di Terminal Bus Baranangsiang Bogor.
KONTRAS SESALKAN PENOLAKAN MA DAN DPR
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 02 Desember 2000
Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munarman menyesalkan sikap Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menolak menerima delegasi Kontras untuk membicarakan kemungkinan mendatangkan kelompok kerja PBB
KEJAKSAAN AGUNG INGIN JADI PENUNTUT TUNGGAL
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 30 November 2000
Pemerintah hendaknya menghapuskan wewenang penuntutan oleh oditur militer dan mengembalikan fungsi penuntut tunggal negara pada jaksa di Kejaksaan Agung. Dualisme penuntutan-jaksa dan oditur militer-seperti yang berlaku sekarang ini sering menyebabkan penanganan kasus pidana yang melibatkan orang sipil dan militer tidak bisa cepat ditangani.
Penanganan Pelanggar HAM : MEKANISME REGIONAL LEMAH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 28 November 2000
Kasus pelanggaran di berbagai negara Asia dan Amerika Latin kurang banyak diselesaikan, karena lemahnya mekanisme di masing-masing negara, serta masih lemahnya mekanisme di tingkat regional yang bisa digunakan untuk membawa para pelanggar HAM tersebut ke pengadilan internasional.
Bencana Alam Melanda Aceh : SAAT TERBAIK TUNJUKKAN PERHATIAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 28 November 2000
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hendaknya tidak hanya membicarakan soal penyelesaian Aceh dari sudut pandang politik tanpa melihat keadaan nyata di Aceh yang saat ini justru tengah dilanda bencana alam. Saat ini adalah saat terbaik untuk memperlihatkan perhatian yang tinggi dari pemerintah terhadap rakyat Aceh,
PEMERINTAH AKAN BERIKAN "WARNING"
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 22 November 2000
Pemerintah akan memberikan "warning" terhadap pihak-pihak di Aceh yang melakukan tindakan apa pun yang bisa dikategorikan makar, sebelum berakhirnya masa jeda kemanusiaan Januari mendatang.
PEMERINTAH TAK PUNYA TAWARAN MEKANISME PENYELESAIAN ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 18 November 2000
Kondisi Aceh dua minggu terakhir semakin tidak menentu. Berbagai aksi kekerasan terjadi dan sudah memakan banyak korban jiwa. Ketegangan antara rakyat Aceh dengan aparat keamanan, khususnya dari Polri, semakin meningkat seperti tercermin pada persiapan sampai terselenggaranya Sidang Rakyat Aceh untuk Perdamaian (Sira Rakan)
KASUS KEKERASAN DI SIRA-RAKAN HARUS DIKLARIFIKASI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 17 November 2000
Jatuhnya banyak korban saat masyarakat akan ke Banda Aceh menghadiri pelaksanaan Sidang Raya Rakyat Aceh untuk Kedamaian (Sira-Rakan) memprihatinkan banyak pihak. Komnas HAM Perwakilan Aceh mencatat 30 tewas, dan 62 lainnya luka pada periode tanggal 7-11 November.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org