Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 109 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 6 7 8 All

Pelanggaran HAM Kasus Aceh: TINGGAL TUNGGU KEPUTUSAN MA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 22 Desember 1999
Pengadilan atas lima kasus besar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di DI Aceh akan segera digelar dengan memanggil saksi pelaku sejumlah anggota militer. Mahkamah Agung (MA) belum memutuskan, apakah pengadilannya dilaksanakan di Banda Aceh atau di Jakarta.
KONTRAS AKAN SERAHKAN DOKUMEN KE KPP HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 17 Desember 1999
(Kontras) akan menyerahkan dokumen tertulis yang menjadi hasil temuan para relawannya di Timor Timur kepada Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Timtim, setelah mendapatkan persetujuan dari para sumber pemberi dokumen tersebut.
KONTRAS: OPERASI MILITER DI ACEH, DIKOMANDO DAN DILAPORKAN KE PUSAT
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 11 Desember 1999
Sejumlah dokumen tertulis yang diperoleh Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), menunjukkan bahwa operasi militer di wilayah Aceh dengan mengandalkan kekerasan bukanlah semata-mata merupakan ekses para aparat di lapangan.
REPRESI APARAT MASIH BERLANJUT DI ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 1999
Pendekatan nonmiliteristik untuk menyelesaikan kasus Aceh sebagaimana disampaikan Presiden Abdurrahman Wahid ternyata tidak diimplementasikan di lapangan. Kekerasan demi kekerasan oleh aparat keamanan terhadap rakyat sipil masih terus terjadi, bahkan dalam eskalasi yang cenderung meningkat daripada sebelumnya.
KOMNAS HAM BERSIAP BENTUK KPP HAM ACEH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 08 Desember 1999
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersiap membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM untuk kasus Aceh guna mengantisipasi ketidakpuasan masyarakat Aceh atas proses hukum pelanggaran HAM di Aceh. Khususnya, terhadap lima kasus yang siap diproses ke pengadilan koneksitas.
GAMBAR/FILM KEKERASAN: Dapat Mengoreksi atau Justru Memproduksi Kekerasan
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 19 November 1999
Gambar/film tentang kekerasan dapat mengoreksi tindak kekerasan atau justru memproduksi satu proses kekerasan yang lebih besar. Perang untuk memperoleh legitimasi kekerasan tidak saja melalui fisik kekerasan itu sendiri, tetapi gambar dapat juga digunakan secara terbuka untuk membangkitkan kekerasan yang lain.
BERSAMA-SAMA MEMBANGUN ENERGI PERDAMAIAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 11 November 1999
KERUSUHAN Mei 1998 tiba-tiba membuka mata banyak orang, ternyata posisi perempuan dalam masyarakat sangat rentan, apalagi kejadian itu berlangsung di Jakarta, pusat pemerintahan yang sebelumnya memberi kesan tempat yang aman. Meskipun ada sejumlah kesaksian tentang adanya perempuan dalam jumlah relatif besar
Presiden KH Abdurrahman Wahid: ACEH TAKKAN LEPAS DARI RI
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 09 November 1999
Walaupun diselenggarakan referendum, Aceh tidak akan lepas dari Indonesia karena Aceh ikut mendirikan Republik Indonesia, kata Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Istana Kerajaan Kamboja, Moha Prasat Khemarin, di Phnom Penh, Senin (8/11) malam.
MARZUKI: REFERENDUM UNTUK PERLU TIDAKNYA REFERENDUM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 08 November 1999
Mengamati semakin kerasnya tuntutan di kalangan masyarakat Aceh untuk melakukan referendum, Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman mengusulkan, ada baiknya jika referendum itu dilakukan saja tetapi dengan satu pertanyaan saja, yaitu apakah diperlukan referendum untuk menentukan masa depan Aceh atau tidak.
KONTRAS MINTA KASUS PENCULIKAN DITUNTASKAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 04 November 1999
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta keluarga orang hilang mendesak pemerintahan baru segera menuntaskan kasus penculikan. Kasus itu hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya padahal pelakunya sudah banyak diketahui umum.
PENYELESAIAN SOAL ACEH HARUS MENYELURUH
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 03 November 1999
Penyelesaian persoalan Aceh tidak bisa dilakukan hanya dengan melakukan penyelidikan atas satu kasus, misalnya kasus di Beutong Ateuh yang menewaskan Teungku Bantaqiah dan pengikut-pengikutnya. Penyelesaian soal Aceh harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh kasus,
MUNIR, PEMIMPIN POLITIK MUDA MILENIUM BARU
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 1999
Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, dinobatkan majalah Asiaweek sebagai satu dari 20 Pemimpin Politik Muda Asia pada Milenium Baru. Bersama wakil pemerintah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Alfian Mallarangeng, keduanya tokoh yang lahir pasca-Perang Dunia Kedua tersebut dinilai sepatutnya mendapat perhatian khusus pada dekade mendatang.
Penyerbuan RS Jakarta : BELUM SATU PUN TENTARA DIPERIKSA
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 26 Oktober 1999
Agaknya kasus penyerbuan dan perusakan Rumah Sakit Jakarta (RSJ) akan dibiarkan begitu saja, walau Presiden KH Abdurrahman Wahid telah memerintahkan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Karenanya, hingga hari ke lima setelah penyerbuan yang terjadi tanggal 20 Oktober malam lalu
MASALAH MASA LALU HARUS DITUNTASKAN
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 23 Oktober 1999
Penyelesaian berbagai masalah masa lalu, akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kemauan politik saja sebagaimana disampaikan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dalam sambutan masing-masing, tidak cukup.
KERUSUHAN AMBON HARUS DIJELASKAN FOKUS
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 1999
PRESIDEN BJ Habibie harus bisa menjelaskan mengapa kerusuhan di Ambon yang sudah berlangsung hampir satu tahun, belum juga bisa diselesaikan. Dalam kasus Ambon, Habibie hendaknya tidak malah menyalahkan karakteristik masyarakat Ambon yang begini dan begitu.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org