Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2037 Hasil Pencarian

Mendesak Proses Hukum terhadap Kasus Penyiksaan hingga Tewas Isak Dewayekua oleh anggota TNI AD di Kimaam, Papua
Tgl terbit: Kamis, 18 Januari 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak POMDAM XVII/Cendrawasih untuk transparan dan akuntabel terhadap proses perkembangan perkara kasus penyiksaan hingga tewas yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AD Yonif 755/Yalet terhadap salah satu warga Kimaam, a.n Isak Dewayekua (23), selanjutnya disebut sebagai korban. Adapun sebelum diketahui tewas pada 18 November 2017, korban terlebih dahulu ditangkap pada hari yang sama oleh tiga anggota Yalet/755 dan disiksa sejak dalam penangkapan hingga perjalanan menuju Polsek Kimaam.
TNI-POLRI dalam Kontestasi Pilkada 2018: Pertahankan Supremasi Sipil, Jaga Netralitas TNI-POLRI TNI-POLRI dalam Kontestasi Pilkada 2018: Pertahankan Supremasi Sipil, Jaga Netralitas TNI-POLRI
Tgl terbit: Rabu, 10 Januari 2018
Dinamika Pilkada serentak pada 2018 diwarnai dengan majunya para kandidat yang memiliki latar belakang anggota TNI dan Polri. Majunya para kandidat tersebut bukanlah hal yang baru, karena dalam Pilkada yang lalu juga terdapat para kandidat yang berasal dari TNI dan Polri. Namun demikian, pada saat ini sebagian kandidat dari kalangan TNI dan Polri telah memperlihatkan langkah politiknya sebelum mengundurkan diri. Hal inilah yang menimbulkan masalah bagi kehidupan demokrasi.
Label : Reformasi Sektor Keamanan TNI
TAP-HAM AJUKAN PRAPERADILAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DAN  IMPUNITAS POLISI TAP-HAM AJUKAN PRAPERADILAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DAN IMPUNITAS POLISI
Tgl terbit: Kamis, 04 Januari 2018
Hari ini (3/1) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Ciliwung Merdeka mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan (Kapolres Jakarta Selatan) dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Alldo Fellix Januardy ketika terjadi penggusuran paksa di Bukit Duri pada 12 Januari 2016.

KEGIATAN
Menampilkan 148 Hasil Pencarian

Menagih Kembali Tanggung Jawab Negara atas Kasus Vaksin Palsu Menagih Kembali Tanggung Jawab Negara atas Kasus Vaksin Palsu
Tgl terbit: Jumat, 21 Juli 2017
Pada 18 Juli 2017, KontraS bersama Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu dan YPKKI (Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia) melakukan diskusi publik di Bakoel Koffie, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi yang dimulai pukul 14.00 ini sebagai upaya menolak lupa atas kasus vaksin yang terjadi satu tahun silam bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan juga nyata-nyata belum menyentuh pertanggungjawaban negara dalam kasus kejahatan vaksin palsu, serta cenderung mengkerdilkan kasus ini menjadi kejahatan antara produsen vaksin palsu dan pihak rumah sakit/klinik, namun belum berhasil mengungkap jalur peredaran vaksin tersebut secara menyeluruh serta keterlibatan berbagai aktor dibalik bisnis vaksin yang terjadi sejak belasan tahun tersebut.
Laporan Agenda Kegiatan Ramadan For Human Rights Korban Talangsari: Merawat Ingatan melalui Silaturahmi Laporan Agenda Kegiatan Ramadan For Human Rights Korban Talangsari: Merawat Ingatan melalui Silaturahmi
Tgl terbit: Rabu, 12 Juli 2017
Dalam rangka momentum suasana Hari Raya Idul Fitri 1438H, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada Hari Jum?at hingga Minggu (tanggal 7 s/d 9 Juli 2017) melaksanakan lawatan silaturahmi bersama korban Peristiwa Talangsari di Provinsi Lampung. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari agenda tahunan yang diselenggarakan KontraS dalam bingkai kegiatan Ramadan for Human Rights. Pada kegiatan Ramadan for Human Rights 2017 ini, KontraS mendapat dukungan dari LAZISMU, dan banyak Individu serta pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan sukses dilaksanakan di Kantor KontraS, pada 20 Juli 2017 dengan tema ?Musnahkan Kebencian dengan Cinta?.
Ngabuburit #PutarBalik Ngabuburit #PutarBalik
Tgl terbit: Selasa, 20 Juni 2017
Sebagai bagian dari generasi yang menikmati warisan reformasi, adalah tugas bersama kita untuk terus mengisi celah-celah kosong pada kerangka keadilan transisi yang terdiri dari hak untuk tahu, hak reparasi, reformasi institusi dan hak atas keadilan. Terutama, dalam rangka bulan Mei yang menyimpan sejarah kelam masa lalu yang hingga kini belum terang, sejarah adalah hal yang wajib dituntaskan oleh pemerintah dalam mencapai kebenaran dan keadilan bagi seluruh warga negara. Terus bersemangat ?merawat ingatan? dan menolak ?putar balik? fakta sejarah kiranya salah satu modal utama agar kita senantiasa memiliki motivasi meneruskan perjuangan untuk keadilan bersamaan dengan apresiasi penuh kepada kelompok-kelompok termasuk kelompok anak muda yang terus berkreasi dan berinovasi untuk mengasah tahu dan melawan lupa melalui sejumlah medium seperti buku dan produk-produk edukatif lain yang dapat mencerahkan publik secara akurat, informatif dan persuasif.

OPINI
Menampilkan 107 Hasil Pencarian

Munir, Kader HMI yang Melawan Kezaliman
Sumber: | Tgl terbit: Rabu, 14 September 2016
Ingat Munir! Saya jadi ingat HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia). Meski saya bukan kader HMI, tapi saya bangga pada HMI. Organisasi yang berdiri sejak 1947 itu telah melahirkan banyak kader yang hebat yang tersebar diseluruh penjuru tanah air dengan berbagai macam profesi. Banyak kader-kader HMI yang akhirnya sukses menduduki posisi-posisi penting, baik di pemerintahan, partai politik, dsbnya. Jusuf Kalla adalah salah satu contoh. JK berhasil menduduki dua kali posisi sebagai Wakil Presiden Indonesia.
SDGs dan Penegakan Hukum SDGs dan Penegakan Hukum
Sumber: | Tgl terbit: Sabtu, 10 Oktober 2015
Berbagai pemimpin dunia dan kelompok masyarakat sipil bergeliat dengan pengesahan Target Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals [SDGs] pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai pemimpin dunia, hadir menyatakan dukungan, berlomba memberikan catatan untuk pelaksanaan SDGs 15 tahun kedepan, dimulai pada 1 Januari 2016 hingga sampai 2030. Meskipun beberapa di antaranya merengek soal ketidakmampuan pembiayaan untuk program global ini. Pada angka 16 dari SDGs tercantumkan agenda Perdamaian, Keadilan dan Akuntabilitas. Agenda ini, dengan agenda lainnya, sangat relevan bagi Indonesia dan bagi dunia. Namun demikian, SDGs ini masih penting untuk dikawal lebih jauh agar tidak menjadi agenda kosmetik saja.
Masa Depan dan Dilema HAM di Indonesia
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 02 Februari 2015
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah indikator penting dalam tata kelola negara, terutama dalam hubungannya dengan setiap individu. Dalam hubungan antar negara, secara global, HAM menjadi komitmen bersama secara terbuka dengan ditandai munculnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), sejak 1948. Deklarasi ini disusun oleh berbagai pakar dibidang hukum, budaya dan tokoh kemanusiaan dari berbagai negara sejak pertengahan era 40-an hingga disahkan pada 1948. Deklarasi ini disusun dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, dan sejarah kemnusiaan yang pernah terjadi.

BERITA
Menampilkan 5818 Hasil Pencarian

Kontras Desak Polri Tuntaskan Penyelidikan Kematian Tahanan di NTT Kontras Desak Polri Tuntaskan Penyelidikan Kematian Tahanan di NTT
Sumber: Kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 18 Desember 2015
KEFAMENANU, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mendesak Kapolri dan Kapolda NTT menggelar proses pidana terhadap personel polisi pos polisi Banat Manamas, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
Ditangkap Saat Aksi Damai, KontraS Lapor ke Mabes Polri Ditangkap Saat Aksi Damai, KontraS Lapor ke Mabes Polri
Sumber: CNNindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 14 Desember 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota biro kampanye dan jaringan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ninis Rina, mengatakan lembaganya akan melaporkan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan 12 pekerja KontraS saat melakukan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia di Bundaran Hotel Indonesia, pada Kamis pekan lalu. Pelaporan dilakukan ke Propam Mabes Polri, pada Senin (14/12) ini.
Demo di HI, Sembilan Aktivis KontraS Ditangkap
Sumber: VIVA.co.id | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2015
VIVA.co.id - Sembilan aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ditangkap aparat Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat, Kamis, 10 Desember 2015.

DATA
Menampilkan 20 Hasil Pencarian


BUKU
Menampilkan 31 Hasil Pencarian

Melindungi Anak Membela Kepentingan Hak Tersangka Melindungi Anak Membela Kepentingan Hak Tersangka
Tgl terbit: Selasa, 09 Agustus 2016
Dugaan adanya penyiksaan dan rekayasa kasus dalam perkara kekerasan seksual di Jakarta International School (JIS) semakin menguat setelah munculnya fakta-fakta, baik yang berasal dari temuan dan/atau investigasi yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) maupun fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Sebagai contoh, hasil temuan KontraS berdasarkan


Tidak Ada Acuan HAM Komprehensif dalam RANHAM, Tidak Menjawab Masalah Sesungguhnya Tidak Ada Acuan HAM Komprehensif dalam RANHAM, Tidak Menjawab Masalah Sesungguhnya
Tgl terbit: Jumat, 11 September 2015
Pada Deklarasi Winna dan Program Aksi (Vienna Declaration and Programme of Action) yang diadopsi dibulan Juni 1993, Konferensi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia (the World Conference on Human Rights) telah merekomendasikan kepada Negara-negara dalam mempertimbangkan keinginan pada penyusunan sebuah rencana aksi nasional yang mengidentifkasi proses-proses di mana Negara-negara dapat memperbaiki


PANDUAN ADVOKASI HAK ATAS TANAH PANDUAN ADVOKASI HAK ATAS TANAH
Tgl terbit: Rabu, 26 Agustus 2015
Buku ini adalah panduan singkat untuk memahami Hak Asasi Manusia (HAM). Sekaligus memahami pelanggaran HAM dan jenis-jenis pelanggaran HAM di sektor tanah dan akses atas tanah. Panduan ini disusun oleh KontraS, dengan mengambil pembelajaran dari kasus-kasus yang masuk dan didampingi oleh KontraS maupun bersama dengan organisasi lainnya, seperti Walhi, Jatam, KPA, dll. Dalam menyusun b



BULETIN
Menampilkan 51 Hasil Pencarian

Universal Periodic Review 2017 Universal Periodic Review 2017
Tgl terbit: Selasa, 25 April 2017
Apa itu UPR? Sebuah proses yang melibatkan ulasan berkala mengenai rekam jejak hak asasi manusia dari 193 negara anggota PBB. UPR adalah inovasi signifikan dari Dewan HAM PBB yang berdsarkan pada perlakuan setara kepada seluruh negara anggota sejak tahun 2006. Tujuan dari UPR: Memperbaiki situasi HAM di seluruh


Upaya Kontras Mendorong Sistem Bantuan Hukum Terintegrasi Di Lingkungan Institusi Penegak Hukum Upaya Kontras Mendorong Sistem Bantuan Hukum Terintegrasi Di Lingkungan Institusi Penegak Hukum
Tgl terbit: Kamis, 03 September 2015
Setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum [selanjutnya disingkat UU Bankum], Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mulai mengambil inisiatif lebih untuk melakukan advokasi terhadap pelaksanaan UU Bankum.


Wawancara Kontras dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia Wawancara Kontras dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 03 September 2015
Kebijakan toleransi beragama sudah ada sejak jaman dahulu di Kementrian Agama RI, hampir semua Menteri Agama bekerja mendorong toleransi beragama berkembang. Tercatat, Menteri Mukti Ali, tahun 70-an, ia mengembangkan dialog antar umat beragama, mendorong agar kecurigaan dan perbedaan antar umat beragama tidak menjadi sesuatu yang memecah belah persatuan bangsa. Tapi dalam perkembangannya kit



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org