Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2111 Hasil Pencarian

Surat Terbuka: Eksekusi Mati Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Surat Terbuka: Eksekusi Mati Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi
Tgl terbit: Senin, 05 November 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya ? mengecam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pekerja migran warga negara Indonesia, Tuti Tursilawati yang dihukum mati tanpa notifikasi kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada tanggal 29 Oktober 2018.
Catatan Evaluasi Kinerja 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla Catatan Evaluasi Kinerja 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla
Tgl terbit: Jumat, 19 Oktober 2018
Laporan penilaian atas kinerja pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) di sektor hak asasi manusia (HAM) ini disusun KontraS dalam wujud analisis ketimpangan (gap analysis) antara janji serta komitmen HAM Jokowi-Kalla dengan realisasinya hingga akhir tahun keempat periode pemerintahan. Indikator yang digunakan adalah komitmen HAM pemerintahan Jokowi-Kalla sebagaimana termuat dalam dokumen visi dan misi, program prioritas calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Rencana Aksi HAM Pemerintah 2015-2019, komitmen pemenuhan rekomendasi UPR tahun 2017, dan Komitmen HAM lainnya yang disampaikan secara terbuka oleh Presiden. Berikutnya, keseluruhan komitmen tersebut diatas diverifikasi dengan kondisi empiris HAM sebagaimana terekam dalam catatan media, kasus-kasus yang diterima dan didampingi KontraS, peristiwa dan situasi yang tekait dengan HAM, serta dokumen pemantauan kondisi HAM yang disusun oleh lembaga lainnya.
Label : kontras Laporan
PERINGATAN HARI ANTI HUKUMAN MATI SEDUNIA: KONDISI MEMPRIHATINKAN DAN TIDAK MANUSIAWI YANG DIALAMI TERPIDANA MATI HARUS MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH INDONESIA PERINGATAN HARI ANTI HUKUMAN MATI SEDUNIA: KONDISI MEMPRIHATINKAN DAN TIDAK MANUSIAWI YANG DIALAMI TERPIDANA MATI HARUS MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH INDONESIA
Tgl terbit: Selasa, 09 Oktober 2018
Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) dalam rangka memperingati Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang selalu diperingati setiap tanggal 10 Oktober menyerukan Pemerintah Indonesia agar segera mengakhiri praktik hukuman mati serta mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan terlibat aktif dalam mengampanyekan penolakan praktik hukuman mati. Kami ingin sekadar mengingatkan, bahwa hingga saat ini gerakan abolisi (penghapusan) terhadap penerapan hukuman mati di tingkat internasional semakin menguat dan mengalami kecenderungan positif, di mana semakin banyak negara-negara di dunia yang telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukumnya secara de jure; banyak negara yang secara formal masih menerapkan hukuman mati namun secara de facto untuk ikut melakukan abolisi; sementara masih ada beberapa negara (retensionis) yang masih melakukan eksekusi mati dan sudah menjadi minoritas, termasuk Indonesia.

KEGIATAN
Menampilkan 150 Hasil Pencarian

Diskusi Publik: Membedah dan Menolak Dewan Kerukunan Nasional Diskusi Publik: Membedah dan Menolak Dewan Kerukunan Nasional
Tgl terbit: Selasa, 31 Juli 2018
Kamis [26/07] bertempat di Diskusi Kopi, Jakarta Selatan, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS mengadakan sebuah diskusi publik dengan tajuk ?Membedah dan Menolak Dewan Kerukunan Nasional (DKN) sebagai Sebuah Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM berat Masa Lalu?.
Peringatan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan KontraS Meluncurkan Ringkasan Eksekutif Laporan Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia 2017 - 2018 Peringatan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan KontraS Meluncurkan Ringkasan Eksekutif Laporan Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia 2017 - 2018
Tgl terbit: Selasa, 03 Juli 2018
Pada hari Selasa, 26 Juni 2018, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengadakan Siaran Pers untuk menyampaikan Ringkasan Eksekutif Laporan Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia dengan tema ?Pasca 20 Tahun Reformasi dan Ratifikasi Convention Against Torture (CAT): Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia Masih Kelam?. Acara ini diadakan di Brown Bag Cafe, Menteng ? Jakarta Pusat, dengan mengundang jurnalis dari berbagai media. Adapun tanggal 26 Juni dipilih karena bertepatan dengan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan yang selalu diperingati setiap tanggal 26 Juni, mengingat pada tanggal 26 Juni 1987, PBB melahirkan Convention Against Torture (CAT). Menurut Yati Andriyani, Koordinator KontraS, ?penting bagi Bangsa Indonesia untuk memperingati hari ini karena meskipun Indonesia telah meratifikasi CAT selama 20 tahun, namun Indonesia masih memiiki banyak PR (pekerjaan rumah) terkait kasus - kasus penyiksaan yang masih terus terjadi sampai saat ini dan dalam konteks peraturan - peraturan yang ada, masih banyak kekosongan hukum yang berakibat pada banyaknya kasus - kasus penyiksaan yang terjadi?.
Menagih Kembali Tanggung Jawab Negara atas Kasus Vaksin Palsu Menagih Kembali Tanggung Jawab Negara atas Kasus Vaksin Palsu
Tgl terbit: Jumat, 21 Juli 2017
Pada 18 Juli 2017, KontraS bersama Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu dan YPKKI (Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia) melakukan diskusi publik di Bakoel Koffie, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi yang dimulai pukul 14.00 ini sebagai upaya menolak lupa atas kasus vaksin yang terjadi satu tahun silam bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan juga nyata-nyata belum menyentuh pertanggungjawaban negara dalam kasus kejahatan vaksin palsu, serta cenderung mengkerdilkan kasus ini menjadi kejahatan antara produsen vaksin palsu dan pihak rumah sakit/klinik, namun belum berhasil mengungkap jalur peredaran vaksin tersebut secara menyeluruh serta keterlibatan berbagai aktor dibalik bisnis vaksin yang terjadi sejak belasan tahun tersebut.

OPINI
Menampilkan 107 Hasil Pencarian

Munir, Kader HMI yang Melawan Kezaliman
Sumber: | Tgl terbit: Rabu, 14 September 2016
Ingat Munir! Saya jadi ingat HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia). Meski saya bukan kader HMI, tapi saya bangga pada HMI. Organisasi yang berdiri sejak 1947 itu telah melahirkan banyak kader yang hebat yang tersebar diseluruh penjuru tanah air dengan berbagai macam profesi. Banyak kader-kader HMI yang akhirnya sukses menduduki posisi-posisi penting, baik di pemerintahan, partai politik, dsbnya. Jusuf Kalla adalah salah satu contoh. JK berhasil menduduki dua kali posisi sebagai Wakil Presiden Indonesia.
SDGs dan Penegakan Hukum SDGs dan Penegakan Hukum
Sumber: | Tgl terbit: Sabtu, 10 Oktober 2015
Berbagai pemimpin dunia dan kelompok masyarakat sipil bergeliat dengan pengesahan Target Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals [SDGs] pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai pemimpin dunia, hadir menyatakan dukungan, berlomba memberikan catatan untuk pelaksanaan SDGs 15 tahun kedepan, dimulai pada 1 Januari 2016 hingga sampai 2030. Meskipun beberapa di antaranya merengek soal ketidakmampuan pembiayaan untuk program global ini. Pada angka 16 dari SDGs tercantumkan agenda Perdamaian, Keadilan dan Akuntabilitas. Agenda ini, dengan agenda lainnya, sangat relevan bagi Indonesia dan bagi dunia. Namun demikian, SDGs ini masih penting untuk dikawal lebih jauh agar tidak menjadi agenda kosmetik saja.
Masa Depan dan Dilema HAM di Indonesia
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 02 Februari 2015
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah indikator penting dalam tata kelola negara, terutama dalam hubungannya dengan setiap individu. Dalam hubungan antar negara, secara global, HAM menjadi komitmen bersama secara terbuka dengan ditandai munculnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), sejak 1948. Deklarasi ini disusun oleh berbagai pakar dibidang hukum, budaya dan tokoh kemanusiaan dari berbagai negara sejak pertengahan era 40-an hingga disahkan pada 1948. Deklarasi ini disusun dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, dan sejarah kemnusiaan yang pernah terjadi.

BERITA
Menampilkan 5818 Hasil Pencarian

Kontras Desak Polri Tuntaskan Penyelidikan Kematian Tahanan di NTT Kontras Desak Polri Tuntaskan Penyelidikan Kematian Tahanan di NTT
Sumber: Kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 18 Desember 2015
KEFAMENANU, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mendesak Kapolri dan Kapolda NTT menggelar proses pidana terhadap personel polisi pos polisi Banat Manamas, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
Ditangkap Saat Aksi Damai, KontraS Lapor ke Mabes Polri Ditangkap Saat Aksi Damai, KontraS Lapor ke Mabes Polri
Sumber: CNNindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 14 Desember 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota biro kampanye dan jaringan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ninis Rina, mengatakan lembaganya akan melaporkan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan 12 pekerja KontraS saat melakukan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia di Bundaran Hotel Indonesia, pada Kamis pekan lalu. Pelaporan dilakukan ke Propam Mabes Polri, pada Senin (14/12) ini.
Demo di HI, Sembilan Aktivis KontraS Ditangkap
Sumber: VIVA.co.id | Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2015
VIVA.co.id - Sembilan aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ditangkap aparat Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat, Kamis, 10 Desember 2015.

DATA
Menampilkan 20 Hasil Pencarian


BUKU
Menampilkan 32 Hasil Pencarian

Catatan Evaluasi 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla Catatan Evaluasi 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla
Tgl terbit: Jumat, 19 Oktober 2018
Laporan penilaian atas kinerja pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) di sektor hak asasi manusia (HAM) ini disusun KontraS dalam wujud analisis ketimpangan (gap analysis) antara janji serta komitmen HAM Jokowi-Kalla dengan realisasinya hingga akhir tahun keempat periode pemerintahan. Indikator yang digunakan adalah komitmen HAM pemerintahan Jokowi-Kal


Melindungi Anak Membela Kepentingan Hak Tersangka Melindungi Anak Membela Kepentingan Hak Tersangka
Tgl terbit: Selasa, 09 Agustus 2016
Dugaan adanya penyiksaan dan rekayasa kasus dalam perkara kekerasan seksual di Jakarta International School (JIS) semakin menguat setelah munculnya fakta-fakta, baik yang berasal dari temuan dan/atau investigasi yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) maupun fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Sebagai contoh, hasil temuan KontraS berdasarkan


Tidak Ada Acuan HAM Komprehensif dalam RANHAM, Tidak Menjawab Masalah Sesungguhnya Tidak Ada Acuan HAM Komprehensif dalam RANHAM, Tidak Menjawab Masalah Sesungguhnya
Tgl terbit: Jumat, 11 September 2015
Pada Deklarasi Winna dan Program Aksi (Vienna Declaration and Programme of Action) yang diadopsi dibulan Juni 1993, Konferensi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia (the World Conference on Human Rights) telah merekomendasikan kepada Negara-negara dalam mempertimbangkan keinginan pada penyusunan sebuah rencana aksi nasional yang mengidentifkasi proses-proses di mana Negara-negara dapat memperbaiki



BULETIN
Menampilkan 51 Hasil Pencarian

Universal Periodic Review 2017 Universal Periodic Review 2017
Tgl terbit: Selasa, 25 April 2017
Apa itu UPR? Sebuah proses yang melibatkan ulasan berkala mengenai rekam jejak hak asasi manusia dari 193 negara anggota PBB. UPR adalah inovasi signifikan dari Dewan HAM PBB yang berdsarkan pada perlakuan setara kepada seluruh negara anggota sejak tahun 2006. Tujuan dari UPR: Memperbaiki situasi HAM di seluruh


Upaya Kontras Mendorong Sistem Bantuan Hukum Terintegrasi Di Lingkungan Institusi Penegak Hukum Upaya Kontras Mendorong Sistem Bantuan Hukum Terintegrasi Di Lingkungan Institusi Penegak Hukum
Tgl terbit: Kamis, 03 September 2015
Setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum [selanjutnya disingkat UU Bankum], Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mulai mengambil inisiatif lebih untuk melakukan advokasi terhadap pelaksanaan UU Bankum.


Wawancara Kontras dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia Wawancara Kontras dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 03 September 2015
Kebijakan toleransi beragama sudah ada sejak jaman dahulu di Kementrian Agama RI, hampir semua Menteri Agama bekerja mendorong toleransi beragama berkembang. Tercatat, Menteri Mukti Ali, tahun 70-an, ia mengembangkan dialog antar umat beragama, mendorong agar kecurigaan dan perbedaan antar umat beragama tidak menjadi sesuatu yang memecah belah persatuan bangsa. Tapi dalam perkembangannya kit



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org