Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 753 Hasil Pencarian

Mendesak Proses Hukum terhadap Kasus Penyiksaan hingga Tewas Isak Dewayekua oleh anggota TNI AD di Kimaam, Papua
Tgl terbit: Kamis, 18 Januari 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak POMDAM XVII/Cendrawasih untuk transparan dan akuntabel terhadap proses perkembangan perkara kasus penyiksaan hingga tewas yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AD Yonif 755/Yalet terhadap salah satu warga Kimaam, a.n Isak Dewayekua (23), selanjutnya disebut sebagai korban. Adapun sebelum diketahui tewas pada 18 November 2017, korban terlebih dahulu ditangkap pada hari yang sama oleh tiga anggota Yalet/755 dan disiksa sejak dalam penangkapan hingga perjalanan menuju Polsek Kimaam.
TNI-POLRI dalam Kontestasi Pilkada 2018: Pertahankan Supremasi Sipil, Jaga Netralitas TNI-POLRI TNI-POLRI dalam Kontestasi Pilkada 2018: Pertahankan Supremasi Sipil, Jaga Netralitas TNI-POLRI
Tgl terbit: Rabu, 10 Januari 2018
Dinamika Pilkada serentak pada 2018 diwarnai dengan majunya para kandidat yang memiliki latar belakang anggota TNI dan Polri. Majunya para kandidat tersebut bukanlah hal yang baru, karena dalam Pilkada yang lalu juga terdapat para kandidat yang berasal dari TNI dan Polri. Namun demikian, pada saat ini sebagian kandidat dari kalangan TNI dan Polri telah memperlihatkan langkah politiknya sebelum mengundurkan diri. Hal inilah yang menimbulkan masalah bagi kehidupan demokrasi.
Label : Reformasi Sektor Keamanan TNI
Mendesak Keterbukaan Proses Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana  terhadap Pelaku Penyiksaan Warga Sipil di Maluku Utara dan Papua Mendesak Keterbukaan Proses Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyiksaan Warga Sipil di Maluku Utara dan Papua
Tgl terbit: Kamis, 04 Januari 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selama dua bulan terakhir telah melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap dua kasus penyiksaan yang terjadi di wilayah timur Indonesia, yakni kasus penyiksaan terhadap La Gode di Taliabu, Maluku Utara dan kasus penyiksaan terhadap Isak di Kimaam, Merauke. Keduanya mengalami penyiksaan hingga tewas yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AD, termasuk juga adanya keterlibatan dari anggota Polri.
Label : TNI Penyiksaan

KEGIATAN
Menampilkan 23 Hasil Pencarian

Aksi Warga Rumpin: Tuntut Penyelesaian Kasus Perampasan Tanah oleh TNI AU! Aksi Warga Rumpin: Tuntut Penyelesaian Kasus Perampasan Tanah oleh TNI AU!
Tgl terbit: Selasa, 09 Februari 2016
Paguyuban masyarakat rumpin memperingati 9 tahun tragedi penembakan warga yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AU, yang terjadi pada 21 januri 2007. Massa aksi yang terdiri dari aliansi masyarakat reforma agrarian (Agra) mahasiswa Fai bogor, petani rumpin dari desa sukamulya, Forum petani Jasinga, kelompok tani hijau lestari, Kabar bumi yang di dampingi oleh kontraS dan LBH Jakarta.
Laporan Kegiatan Rangkaian Acara Gelar Perkara Pemidaan yang Dipaksakan - Surabaya Laporan Kegiatan Rangkaian Acara Gelar Perkara Pemidaan yang Dipaksakan - Surabaya
Tgl terbit: Jumat, 25 September 2015
Pada hari Selasa, 15 September 2015, bertempat di Ruang Bromo, Hotel Santika Pandegiling, Surabaya, KontraS yang tergabung dalam Koalisi Anti Kriminalisasi bekerja sama dengan KontraS Surabaya menggelar acara Gelar Perkara ?Pemidanaan yang Dipaksakan?. Acara ini merupakan kelanjutan dari acara serupa yang telah digelar sebelumnya di 3 [tiga] kota berbeda, yaitu Samarinda [Kalimantan Timur], Kupang [NTT] dan Medan [Sumatera Utara].
Peluncuran Laporan Penyiksaan dan Diskusi Publik:<br> Peningkatan Peran Negara  Untuk Penghentian Praktik Penyiksaan dan Perlindungan Bagi Korban Peluncuran Laporan Penyiksaan dan Diskusi Publik:
Peningkatan Peran Negara Untuk Penghentian Praktik Penyiksaan dan Perlindungan Bagi Korban

Tgl terbit: Kamis, 25 Juni 2015
Memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni, KontraS menerbitkan laporan penyiksaan Praktik Penyiksaan Tahun 2014-2015: Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia. Laporan yang secara rutin dikeluarkan setiap tahun ini mencatat sepanjang bulan Juni 2014 hingga Mei 2015, terdapat 84 angka penyiksaan. Laporan tersebut juga menempatkan Polri pada peringkat pertama sebagai pelaku, disusul oleh Sipir, dan TNI.

OPINI
Menampilkan 54 Hasil Pencarian

Mempertanyakan komitmen HAM Budi Waseso: Dari buaya hingga Petrus Mempertanyakan komitmen HAM Budi Waseso: Dari buaya hingga Petrus
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2015
Budi Waseso harus tarik pernyataannya berantas narkoba dengan buaya. Apalagi mengaktifkan kembali metode penembakan misterius (Petrus)
Masa Depan dan Dilema HAM di Indonesia
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 02 Februari 2015
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah indikator penting dalam tata kelola negara, terutama dalam hubungannya dengan setiap individu. Dalam hubungan antar negara, secara global, HAM menjadi komitmen bersama secara terbuka dengan ditandai munculnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), sejak 1948. Deklarasi ini disusun oleh berbagai pakar dibidang hukum, budaya dan tokoh kemanusiaan dari berbagai negara sejak pertengahan era 40-an hingga disahkan pada 1948. Deklarasi ini disusun dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, dan sejarah kemnusiaan yang pernah terjadi.
Prabowo dan Hak Asasi Manusia
Sumber: Inside Indonesia 116: Apr-Jun 2014 | Tgl terbit: Jumat, 23 Mei 2014
Seperti semua orang tahu, satu dari kandidat kuat Presiden memiliki persoalan berkaitan dengan hari-harinya dalam dunia militer. Tetapi menculik sejumlah aktivis mahasiswa pada 1998 bukanlah persoalan terburuk HAM Prabowo, meskipun ia paling dikenal dalam peristiwa ini. Lima belas tahun sebelumnya, ia berada di tengah operasi kontra perlawanan di Timor Leste, yang mengorbankan ratusan nyawa.

BERITA
Menampilkan 1273 Hasil Pencarian

Membongkar Kesalah-Pahaman Soal RUU Hukum Disiplin Militer. Inilah Jawabannya! Membongkar Kesalah-Pahaman Soal RUU Hukum Disiplin Militer. Inilah Jawabannya!
Sumber: KOMPASIANA.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 Agustus 2013

Ada kekeliruan yang diungkapkan LSM Kontras, terkait RUU Disiplin Militer. Salah satunya adalah ungkapan Koordinator Kontras, Haris Azhar yang mengatakan reformasi TNI belum tuntas khususnya masalah bisnis TNI. Yang pasti, Kontras telah salah menyatakan sesuatu dan berbicara tanpa fakta dan realitas.

Tuntutan Kontras Terhadap Moeldoko, Calon Panglima TNI
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Senin, 26 Agustus 2013

Jakarta - Komisi I telah menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Moeldoko menjadi Panglima TNI berikutnya. Namun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memiliki sejumlah rekomendasi untuk pria 56 tahun itu.

Kontras: Sejak 2011, Ada 361 Kasus Penembakan Kontras: Sejak 2011, Ada 361 Kasus Penembakan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Agustus 2013
Sebanyak 361 kasus penembakan terjadi medio 2011-2013. Dari jumlah tersebut, 279 kasus di antaranya melibatkan oknum kepolisian.

DATA
Menampilkan 6 Hasil Pencarian


BULETIN
Menampilkan 6 Hasil Pencarian

Catatan Hari TNI Catatan Hari TNI
Tgl terbit:
I. Grafik terkait pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh TNI II. Contoh kasus yang KontraS bantu advokasi III. Rekomendasi KontraS kepada Presiden


Paradoks Peradilan Militer Paradoks Peradilan Militer
Tgl terbit:
Pada edisi Maret-April 2013 mengangkat tema "Paradoks Peradilan Militer". Hal ini terkait dengan Semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap masyarakat sipil.


Tren HAM KontraS edisi 03 : Perkembangan dinamika reformasi sektor keamanan Tren HAM KontraS edisi 03 : Perkembangan dinamika reformasi sektor keamanan
Tgl terbit:
Perkembangan dinamika akuntabilitas sektor keamanan kembali mencolok dalam dua bulan terakhir. dalam catatan KontraS, pro dan kontra pemberian hak pilih TNI menjadi isu aktual, di tengah tuntutan masyarakat sipil untuk segera mereformasi TNI. Atmosefer kekerasan pun masih berlanjut di dalam tubuh kepolisian. Seiring lemahnya Polri untuk mampu menindak tegas kelompok



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org