Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 475 Hasil Pencarian

Koalisi Kawal AICHR Pastikan Proses Seleksi Transparan dan Akuntabel Koalisi Kawal AICHR Pastikan Proses Seleksi Transparan dan Akuntabel
Tgl terbit: Senin, 17 September 2018
[Jakarta, 17 September 2018] ? Koalisi masyarat sipil akan mengawal proses pemilihan Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) yang sedang berlangsung dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Koalisi kawal AICHR menyambut baik pengumuman Kementerian Luar Negeri pada tanggal 14 September 2018 tentang daftar kandidat perwakilan AICHR yang telah lolos seleksi administrasi yakni: Dinna Wisnu, Patricia Rinwigati, Roichatul Aswidah, dan Yuyun Wahyuningrum. Dengan mengawal seleksi ini, Koalisi ingin memastikan bahwa wakil Indonesia untuk AICHR periode 2019-2021 memiliki kompetensi, integritas, kapasitas, independensi dan perilaku unggul untuk dapat melindungi dan mempromosikan persoalan HAM di kawasan.
Memperingati Peristiwa Tanjung Priok 1984 ?34 Tahun Sudah! Haruskah Keadilan Dibutakan?? Memperingati Peristiwa Tanjung Priok 1984 ?34 Tahun Sudah! Haruskah Keadilan Dibutakan??
Tgl terbit: Kamis, 13 September 2018
Tiga puluh empat tahun silam, tepatnya pada 12 September 1984 terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Tanjung Priok. Pada momentum penting ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan korban Tanjung Priok mengingatkan kembali Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil dan bermartabat.
Seleksi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Mewujudkan LPSK yang Lebih Proaktif dan Progresif dalam Memberikan Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban Seleksi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Mewujudkan LPSK yang Lebih Proaktif dan Progresif dalam Memberikan Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban
Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara khusus melakukan pemantauan terhadap seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk periode 2018 ? 2023. Pemantauan ini dilakukan KontraS sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil untuk mengawasi kerja lembaga negara, khususnya LPSK yang memang memegang peranan krusial dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan perlindungan, baik sebagai saksi maupun korban tindak pidana.

KEGIATAN
Menampilkan 11 Hasil Pencarian

Peringatan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan KontraS Meluncurkan Ringkasan Eksekutif Laporan Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia 2017 - 2018 Peringatan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan KontraS Meluncurkan Ringkasan Eksekutif Laporan Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia 2017 - 2018
Tgl terbit: Selasa, 03 Juli 2018
Pada hari Selasa, 26 Juni 2018, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengadakan Siaran Pers untuk menyampaikan Ringkasan Eksekutif Laporan Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia dengan tema ?Pasca 20 Tahun Reformasi dan Ratifikasi Convention Against Torture (CAT): Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia Masih Kelam?. Acara ini diadakan di Brown Bag Cafe, Menteng ? Jakarta Pusat, dengan mengundang jurnalis dari berbagai media. Adapun tanggal 26 Juni dipilih karena bertepatan dengan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan yang selalu diperingati setiap tanggal 26 Juni, mengingat pada tanggal 26 Juni 1987, PBB melahirkan Convention Against Torture (CAT). Menurut Yati Andriyani, Koordinator KontraS, ?penting bagi Bangsa Indonesia untuk memperingati hari ini karena meskipun Indonesia telah meratifikasi CAT selama 20 tahun, namun Indonesia masih memiiki banyak PR (pekerjaan rumah) terkait kasus - kasus penyiksaan yang masih terus terjadi sampai saat ini dan dalam konteks peraturan - peraturan yang ada, masih banyak kekosongan hukum yang berakibat pada banyaknya kasus - kasus penyiksaan yang terjadi?.
Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Kupang Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Kupang
Tgl terbit: Jumat, 25 September 2015
Pada hari Kamis, 27 Agustus 2015 Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] sebagai bagian dari Koalisi Anti Kriminalisasi bekerjasama dengan PIAR - NTT dan Universitas Nusa Cendana [Undana] mengadakan acara Gelar Perkara "Pemidanaan yang Dipaksakan" di Aula Fakultas Hukum Undana, Kupang - NTT. Sebagai pengantar, dekan FH Undana menyampaikan bahwa dunia pendidikan tentu adalah pihak yang paling frustasi dengan adanya perilaku menyimpang dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Bagi dunia kampus sesusungguhnya dalam penegakan hukum harus menggunakan prinsip-prinsip hukum. Namun dalam kenyataannya dalam penegakan hukum tidak hanya mengutamakan prinsip hukum tapi juga dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi dan politis. Dekan FH juga menambahkan bahwa acara Gelar perkara semacam ini baru pertama kali dilakukan oleh FH Undana dan kiranya akan jadi pembelajaran untuk kegiatan semacam ini untuk kasus-kasus lainnya. Pertemuan ini juga diharapkan akan melahirkan pikiran-pikiran yang baik untuk penegakan hukum.
Laporan Kegiatan Rangkaian Acara Gelar Perkara Pemidaan yang Dipaksakan - Surabaya Laporan Kegiatan Rangkaian Acara Gelar Perkara Pemidaan yang Dipaksakan - Surabaya
Tgl terbit: Jumat, 25 September 2015
Pada hari Selasa, 15 September 2015, bertempat di Ruang Bromo, Hotel Santika Pandegiling, Surabaya, KontraS yang tergabung dalam Koalisi Anti Kriminalisasi bekerja sama dengan KontraS Surabaya menggelar acara Gelar Perkara ?Pemidanaan yang Dipaksakan?. Acara ini merupakan kelanjutan dari acara serupa yang telah digelar sebelumnya di 3 [tiga] kota berbeda, yaitu Samarinda [Kalimantan Timur], Kupang [NTT] dan Medan [Sumatera Utara].

OPINI
Menampilkan 27 Hasil Pencarian

Hari Kebenaran Internasional (Mencari Kebenaran di Dalam Damai) Hari Kebenaran Internasional (Mencari Kebenaran di Dalam Damai)
Sumber: | Tgl terbit: Selasa, 28 Maret 2017
Tanggal 24 Maret ? diperingati sebagai hari Internasional untuk Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM yang berat. Sejak tahun 2010, Dewan HAM PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) telah menyerukan untuk memajukan pemahaman publik tentang pentingnya hak atas kebenaran terkait peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.
Masa Depan dan Dilema HAM di Indonesia
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 02 Februari 2015
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah indikator penting dalam tata kelola negara, terutama dalam hubungannya dengan setiap individu. Dalam hubungan antar negara, secara global, HAM menjadi komitmen bersama secara terbuka dengan ditandai munculnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), sejak 1948. Deklarasi ini disusun oleh berbagai pakar dibidang hukum, budaya dan tokoh kemanusiaan dari berbagai negara sejak pertengahan era 40-an hingga disahkan pada 1948. Deklarasi ini disusun dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, dan sejarah kemnusiaan yang pernah terjadi.
Orang Susah, Keadilan, dan Peradilan Sesat
Sumber: http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/P | Tgl terbit: Sabtu, 31 Januari 2015
SEJUMLAH kasus yang menimpa orang-orang kecil belakangan ini menunjukkan persoalan hukum dan keadilan di Indonesia masih memprihatinkan. Hukum dan keadilan masyarakat telah menjadi seperti dua kutub yang bertentangan. Ada tulisan yang menarik di salah satu media yang fokus pada isu hukum berjudul `Orang Kecil Dilarang Mencari Keadilan'. Isi tulisan itu antara lain menceritakan nasib seorang anak yang mencuri sandal seorang polisi lalu dibawa ke pengadilan dan kasus Khoe Seng Seng, pembeli ruko yang divonis melakukan pencemaran nama baik setelah menulis surat pembaca karena kecewa terhadap pengembang ruko yang dibelinya. Namun, kasus-kasus orang-orang tidak berdaya (miskin) yang diperkarakan dan diadili semacam itu terus terjadi dan semakin banyak.

BERITA
Menampilkan 383 Hasil Pencarian

Kontras Desak Polri Tuntaskan Penyelidikan Kematian Tahanan di NTT Kontras Desak Polri Tuntaskan Penyelidikan Kematian Tahanan di NTT
Sumber: Kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 18 Desember 2015
KEFAMENANU, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mendesak Kapolri dan Kapolda NTT menggelar proses pidana terhadap personel polisi pos polisi Banat Manamas, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
Kontras: Pemidanaan Kerap Dipaksakan di Indonesia
Sumber: Sinar Harapan | Tgl terbit: Minggu, 11 Oktober 2015
JAKARTA - Desakan agar pemerintah segera menetapkan agenda moratorium ataupun abolisi hukuman mati kembali dimunculkan bertepatan dengan peringatan hari antihukuman mati pada 10 Oktober 2015. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menginginkan praktik hukuman mati dihindari. Itu karena selama ini mekanisme penegakan hukum di Indonesia masih tidak transparan dan sering muncul pemidanaan yang dipaksakan tanpa diikuti standar peradilan yang jujur dan adil.
KontraS: 100 Orang Disiksa 15 Tewas Selama 2013
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Jumat, 28 Juni 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mencatat ada 100 peristiwa penyiksaan dan kekerasan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2013. Selain menimbulkan ratusan korban luka-luka, peristiwa penyiksaan itu juga mengakibatkan banyak korban meninggal dunia.

DATA
Menampilkan 19 Hasil Pencarian


BUKU
Menampilkan 3 Hasil Pencarian

Melindungi Anak Membela Kepentingan Hak Tersangka Melindungi Anak Membela Kepentingan Hak Tersangka
Tgl terbit: Selasa, 09 Agustus 2016
Dugaan adanya penyiksaan dan rekayasa kasus dalam perkara kekerasan seksual di Jakarta International School (JIS) semakin menguat setelah munculnya fakta-fakta, baik yang berasal dari temuan dan/atau investigasi yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) maupun fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Sebagai contoh, hasil temuan KontraS berdasarkan


MEREKA BILANG DI SINI TIDAK ADA TUHAN; SUARA KORBAN TRAGEDI PRIOK MEREKA BILANG DI SINI TIDAK ADA TUHAN; SUARA KORBAN TRAGEDI PRIOK
Tgl terbit:
Penulis : Korban Tanjung Priok dan KontraS Penerbit : KontraS dan Gagas Media (Agustus 2004) Jumlah Halaman : 195 Halaman Bicara dan berbagi tentang kepedihan dan kesakitan karena perenggutan dan perampasan Hak-hak sebagai manusia bukanlah ha


LAPORAN PRAKTIK PENYIKSAAN TAHUN 2014 - 2015 LAPORAN PRAKTIK PENYIKSAAN TAHUN 2014 - 2015
Tgl terbit:
Setiap tanggal 26 Juni, komunitas dan organisasi yang bergiat di isu hak asasi manusia sedunia melakukan peringatan atas Hari Anti Penyiksaan Internasional; dan seperti biasanya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan menggunakan momentum ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas situasi dan praktik penerapan praktik penyiksaan dan model perlakua



BULETIN
Menampilkan 3 Hasil Pencarian

Kronologi Pembunuhan Ramadhan Suhuddin Kronologi Pembunuhan Ramadhan Suhuddin
Tgl terbit: Selasa, 14 November 2017
Nampaknya adegium hukum yang hampir selalu terucap di setiap persidangan ini hanyalah pemanis bibir belaka tanpa di pahami makna yang begitu besar dibaliknya. Hampir lima tahun berlalu, pelaku penyiksaan Ramadhan Suhuddin (16 tahun) yang berujung pada kematiannya pada 16 Oktober 2011 belum juga diselesaikan secara adil dan menyeluruh meskipun Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan Putusan Kasasi


Tren HAM edisi 06:Dukung Reformasi Intelijen Melalui RUU Intelijen Tren HAM edisi 06:Dukung Reformasi Intelijen Melalui RUU Intelijen
Tgl terbit:
Tren Ham edisi Juni masih menyoroti tentang RUU Intelijen yang masih digodok di DPR. kekerasan terhadap warga papua masih terjadi baik di Jakarta maupun di tanah Papua. kajian tentang polisi dan praktik penyiksaan menghiasa tren ham Juni. silahkan membaca.


BERITA KONTRAS EDISI NOVEMBER - DESEMBER TAHUN 2007 BERITA KONTRAS EDISI NOVEMBER - DESEMBER TAHUN 2007
Tgl terbit:
Di akhir tahun 2007, buletin Kontras mengangkat tema tentang kedatangan utusan khusus PBB untuk persoalan penyiksaan. Kedatangan Prof. Manfred Nowak, Kedatangan Nowak dimaksudkan untuk membantu menghapuskan berbagai bentuk penyiksaan yang masih terjadi di Indonesia. hal tersebut dibahas dalam berita utama edisi kali ini



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org