Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 19 Hasil Pencarian

Persekusi Komunitas Ahmadiyah Lombok Timur Kembali Terulang : Lemahnya Perlindungan Negara Terhadap Kelompok Minoritas Persekusi Komunitas Ahmadiyah Lombok Timur Kembali Terulang : Lemahnya Perlindungan Negara Terhadap Kelompok Minoritas
Tgl terbit: Senin, 21 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok masa intoleran terhadap komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Dusun Geprek Tanah Eat, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2018. Peristiwa penyerangan tersebut tidak hanya mengakibatkan rusaknya sejumlah rumah dan harta benda milik kelompok JAI, tetapi sebanyak 24 orang yang berasal dari 7 kepala keluarga diusir secara paksa dari tempat kediamannya.
Label : KBB Persekusi Intoleransi
Seruan Moral Kebhinekaan; Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan Seruan Moral Kebhinekaan; Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan
Tgl terbit: Selasa, 20 Februari 2018
Hari-hari ini kebangsaan kita sedang diuji. Kita saksikan rajutan kebhinekaan Indonesia berada dalam gangguan serius. Berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang marak pada awal tahun ini di berbagai daerah dalam bentuk serangan fisik terhadap tokoh-tokoh berbagai agama dan persekusi terhadap minoritas keagamaan, dan banyak dimensi lain dari kekerasan yang terjadi, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kebhinekaan. Ikatan kebangsaan yang dibangun oleh para pendiri Negara-bangsa sedang dalam pertaruhan.
Label : KBB
Pentingnya Parameter HAM dalam Pilkada 2018; Risiko Kekerasan dan Pelanggaran HAM Pentingnya Parameter HAM dalam Pilkada 2018; Risiko Kekerasan dan Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Senin, 12 Februari 2018
Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sudah seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai periode politik elektoral yang hanya berujung pada politik kekuasaan. Pilkada yang akan berlangsung di 171 daerah?di antaranya 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten?sebisa mungkin dapat menjadi medium untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong berjalannya penyelenggaran Pilkada yang berkesesuaian dengan parameter HAM, dan terwujudnya pemimpin dan pemerintahan daerah yang akuntabel dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

KEGIATAN
Menampilkan 4 Hasil Pencarian

Diskusi Diskusi "Penyebaran Kebencian & Toleransi Beragama di Indonesia" dan Peluncuran Majalah KBB "Potret Buram Kebebasan Beragama & Berkeyakinan"
Tgl terbit: Senin, 06 April 2015
Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia cukup memprihatinkan dengan maraknya ujaran kebencian/hate speech yang memancing tindakan kekerasan hingga berujung kematian. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kemudian mencatat pelanggaran HAM dalam isu KBB dimana pada tahun 2013 sebanyak 66 kasus dan meningkat di tahun 2014 sebanyak 92 kasus.
Bersama Pemuda untuk Perdamaian

?Salam keberagaman? Bersama Pemuda untuk Perdamaian ?Salam keberagaman?
Tgl terbit: Kamis, 05 Desember 2013
Kalimat tersebut sering kita dengar dalam acara diskusi yang digelar oleh organisasi Pemuda Lintas Iman (PELITA) yang berlangsung di Yayasan ISIF Fahmina. Acara yang didukung juga oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini dilaksanakan pada tanggal 23-24 November 2013 di Cirebon, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Toleransi Internasional. Acara yang bukan hanya sekali dua kali digelar oleh komunitas lintas iman seperti PELITA. Sekitar lebih dari 30 peserta hadir dalam kegiatan tersebut
Focus Group Discussion (FGD)  ?Mengoptimalkan Peran Negara untuk Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan? Focus Group Discussion (FGD) ?Mengoptimalkan Peran Negara untuk Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan?
Tgl terbit: Kamis, 11 Juli 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema ?Mengoptimalkan Peran Negara untuk Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan?.

BERITA
Menampilkan 4 Hasil Pencarian

Siapakah Munarman?
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 06 Juni 2008
MUNARMAN dikenal luas sebagai pendekar hukum dan aktivis pembela hak-hak sipil. Ia juga dikenal antimiliterisme. Karakter Munarman yang egaliter dan nasionalis ini tidak diragukan lagi begitu melihat sepak terjangnya sebagai aktivis di YLBHI dan Kontras.
Pelaku Kekerasan Atas Nama Agama Harus Ditindak
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2008
AKARTA, KCM - Pemerintah diminta agar menindak tegas pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama, serta menjalankan amanat konstitusi sesuai dengan UUD 45 tanpa harus takut atau ditunggangi pihak manapun. Demikian tuntutan sekitar seribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) saat melakukan aksi damai
Ulama, Pendeta, Pastur, Biarawati Demo Kejagung
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2008
Jakarta - "Negara tidak tunduk pada fatwa!" Begitulah seruan sekitar 200 ulama, pendeta, pastur, dan biarawati. Mereka menuntut kebebasan menjalankan agama dan keyakinan masing-masing sesuai UUD 45.

DATA
Menampilkan 3 Hasil Pencarian

Laporan Cikeusik
Tgl terbit:

BULETIN
Menampilkan 1 Hasil Pencarian

POTRET BURAM KEBEBASAN BERAGAMA BERKEYAKINAN DAN BERIBADAH DI INDONESIA POTRET BURAM KEBEBASAN BERAGAMA BERKEYAKINAN DAN BERIBADAH DI INDONESIA
Tgl terbit:
Dalam lima tahun terakhir, berbagai pelanggaran HAM terjadi di bumi pertiwi. Mulai dari yang dialami jamaah Ahmadiyah, umat Kristiani, terakhir pemeluk Syiah, di Sampang, Madura. Rangkaian pelanggaran ini seolah menggerus jaminan atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah (KBBB) di Indonesia. Dampaknya luar biasa. Korban yang rata-rata merupakan kelompok minoritas terpaksa hengkang dari t



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org