Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 177 Hasil Pencarian

Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla:  Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla: Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan
Tgl terbit: Jumat, 20 Oktober 2017
Bertepatan 3 tahun masa Pemerintahan Jokowi - Kalla yang jatuh pada 20 Oktober 2017, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyampaikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah, khususnya terhadap upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.
3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi 3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi
Tgl terbit: Kamis, 19 Oktober 2017
Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki tahun ketiga pada hari Jumat, 20 Oktober 2017. Selama tiga tahun, kami melihat banyak kebijakan yang telah diambil, terkait infrastruktur pembangunan, peningkatan penarikan pajak, maupun kebijakan pembatasan hak sipil dan politik dalam bentuk peraturan presiden hingga aturan di tingkat kementrian. Namun Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai capaian selama 3 tahun pemerintahan Bapak Presiden semakin menjauh dari 6 amanat reformasi yang tertuang di dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi.
Presiden Harus Ambil Langkah Tegas dalam Penyelesaian Perkara Novel Baswedan
Tgl terbit: Jumat, 13 Oktober 2017
Enam bulan telah berlalu pasca kejadian penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Novel Baswedan. Dalam kurun waktu ini pula, kasus tersebut belum juga menemukan titik terang. Baik Mabes Polri, maupun Polda Metro Jaya, belum memberikan keterangan lebih dalam terkait kasus ini.

KEGIATAN
Menampilkan 20 Hasil Pencarian

Roaming! Rencana Revisi Undang-Undang Anti Terorisme di Indonesia Roaming! Rencana Revisi Undang-Undang Anti Terorisme di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 03 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada Hari Minggu, 28 Februari 2016 menyelenggarakan diskusi publik dengan judul ?Roaming!? terkait rencana revisi Undang-Undang Anti Terorisme di Indonesia di Brown Bag Cafe, Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi ini dilatarbelakangi dari cara negara menyikapi serangan terorisme di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016 dengan dua hal, yaitu penegakan hukum para teroris dengan Revisi UU No. 15 Tahun 2003 mengenai Penanganan Terorisme dan memperkuat penyelenggaraan operasi keamanan sebagaimana yang masih dilakukan hingga kini di Poso, Sulawesi Tengah. Diskusi publik ini mengundang beberapa narasumber yang memiliki keahlian berbeda, ada yang ahli di studi keamanan, ada yang ahli di isu agama dan deradikalisasi, ada yang merupakan anggota parlemen, dan yang ahli di isu Hak Asasi Manusia. Mereka adalah Andrew Mantong dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Wahyudi Akmaliah dari Maarif Institut, Arsul Sani dari Komisi III DPR, dan Haris Azhar dari KontraS.
Workshop for Indonesian Lawyers on Safeguards for Fair Trials in Death Penalty Cases International Commission for Jurists (ICJ) and the Commission for The Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
Tgl terbit: Kamis, 04 Juni 2015
The Workshop was held in Jakarta, Indonesia, on 4 & 5 June 2015. The first day of the workshopexplored the issue of death penalty from the perspectives of international human rights laws and situated them in the Indonesian context. On the last day of the workshop, the participants were actively engaged in the strategic planning and drafting of follow up recommendations that serve as rough guidelines for the participants to kickstart a comprehensive, national campaign to abolish death penalty after the Workshop. In sum, the Workshop marked a milestone in the country's journey to end the practice of death penalty. It was first to produce a wide coalition of legal practitioners and CSOs spread across the country from Aceh to Papua, all united in a common goal to end death penalty in Indonesia.
Workshop for Indonesian Lawyers on Safeguards for Fair Trials in Death Penalty Cases Workshop for Indonesian Lawyers on Safeguards for Fair Trials in Death Penalty Cases
Tgl terbit: Rabu, 29 April 2015
Sudah lebih dari satu bulan dilaksanakannya eksekusi hukuman mati gelombang kedua terhadap 8 orang pada Rabu dini hari, 29 April 2015. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga telah menemukan sejumlah fakta penting terkait dengan kecacatan hukum dalam penerapannya yang membuktikan adanya kegagalan sistem penegakan hukum di Indonesia, yang telah digunakan sebagai solusi dari agenda kedaruratan negara dalam melawan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia. Temuan tersebut secara lebih lanjut dapat diakses pada siaran pers KontraS 29 April 2015.

OPINI
Menampilkan 46 Hasil Pencarian

SDGs dan Penegakan Hukum SDGs dan Penegakan Hukum
Sumber: | Tgl terbit: Sabtu, 10 Oktober 2015
Berbagai pemimpin dunia dan kelompok masyarakat sipil bergeliat dengan pengesahan Target Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals [SDGs] pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai pemimpin dunia, hadir menyatakan dukungan, berlomba memberikan catatan untuk pelaksanaan SDGs 15 tahun kedepan, dimulai pada 1 Januari 2016 hingga sampai 2030. Meskipun beberapa di antaranya merengek soal ketidakmampuan pembiayaan untuk program global ini. Pada angka 16 dari SDGs tercantumkan agenda Perdamaian, Keadilan dan Akuntabilitas. Agenda ini, dengan agenda lainnya, sangat relevan bagi Indonesia dan bagi dunia. Namun demikian, SDGs ini masih penting untuk dikawal lebih jauh agar tidak menjadi agenda kosmetik saja.
Orang Susah, Keadilan, dan Peradilan Sesat
Sumber: http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/P | Tgl terbit: Sabtu, 31 Januari 2015
SEJUMLAH kasus yang menimpa orang-orang kecil belakangan ini menunjukkan persoalan hukum dan keadilan di Indonesia masih memprihatinkan. Hukum dan keadilan masyarakat telah menjadi seperti dua kutub yang bertentangan. Ada tulisan yang menarik di salah satu media yang fokus pada isu hukum berjudul `Orang Kecil Dilarang Mencari Keadilan'. Isi tulisan itu antara lain menceritakan nasib seorang anak yang mencuri sandal seorang polisi lalu dibawa ke pengadilan dan kasus Khoe Seng Seng, pembeli ruko yang divonis melakukan pencemaran nama baik setelah menulis surat pembaca karena kecewa terhadap pengembang ruko yang dibelinya. Namun, kasus-kasus orang-orang tidak berdaya (miskin) yang diperkarakan dan diadili semacam itu terus terjadi dan semakin banyak.
Warning of a dying democracy
Sumber: www.thejakartapost.com | Tgl terbit: Selasa, 14 Oktober 2014
At least 11 out of 15 civil society organizations (CSOs) invited to the 2014 Bali Civil Society Forum (BCSF) boycotted the side event of the Bali Democracy Forum (BDF) last week to express their disappointment over setbacks to democracy in Indonesia that mark the end of President Susilo Bambang Yudhoyono’s term.

BERITA
Menampilkan 241 Hasil Pencarian

Menyusuri Jejak Hukuman Mati di Indonesia Menyusuri Jejak Hukuman Mati di Indonesia
Sumber: CNNIndonesia.com | Tgl terbit: Sabtu, 10 Oktober 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Infeksi saluran pernapasan atau tuberculosis (TB) mengantarkan terpidana mati Bahar bin Matar ke tempat peristirahatan terakhir, pada 12 Agustus 2012 sekitar pukul 18.54 WIB. Bahar divonis mati, pada 5 Maret 1970, dalam kasus pembunuhan di Tebilahan, Riau.
Komite HAM Dunia Soroti Kekerasan di Papua
Sumber: BINTANGPAPUA.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 Juli 2013
Jayapura - Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus menyoroti kekerasan yang sedang berlangsung di Papua dan menyesalkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan Indonesia.
UN to take NGO reports on RI human rights seriously
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Juli 2013
Members of the United Nations Human Rights Committee (UNHRC) said they would treat reports of Indonesia?s human rights record, presented by NGOs, as essential input in considering points of recommendation to be made at the end of an upcoming session by the committee.

BUKU
Menampilkan 3 Hasil Pencarian

Melindungi Anak Membela Kepentingan Hak Tersangka Melindungi Anak Membela Kepentingan Hak Tersangka
Tgl terbit: Selasa, 09 Agustus 2016
Dugaan adanya penyiksaan dan rekayasa kasus dalam perkara kekerasan seksual di Jakarta International School (JIS) semakin menguat setelah munculnya fakta-fakta, baik yang berasal dari temuan dan/atau investigasi yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) maupun fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Sebagai contoh, hasil temuan KontraS berdasarkan


KELUAR JALURKeadilan Transisi di Indonesia setelah Jatuhnya Soeharto KELUAR JALURKeadilan Transisi di Indonesia setelah Jatuhnya Soeharto
Tgl terbit: Minggu, 01 Januari 2006
Buku yang berjudul "KELUAR JALUR" merupakan kerja bareng International Centre for Transitional Justice (ICTJ) dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bertutur tentang tiga belas tahun perjalanan keadilan transisi di Indonesia setelah jatuhnya rejim Soeharto. Di dalam laporan ini dijelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan penyelesaiannya yang samp


Indonesia Foreigh Policy On Human RIghtS Indonesia Foreigh Policy On Human RIghtS
Tgl terbit:
Majalah versi English ini hadir supaya dapat pula di nikmati oleh masayarakat luas khususnya masyarakat International.



BULETIN
Menampilkan 1 Hasil Pencarian

Sur Journal edisi special 10 tahun Sur Journal edisi special 10 tahun
Tgl terbit:
Sur Journal edisi special 10 tahun Sur Journal was created ten years ago as a vehicle to deepen and strengthen bonds between academics and activists from the Global South concerned with human rights, in order to magnify their voices and their participation before international organizations and academia. Our main motivation was the fact that, particularly in the Southern



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org