Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 632 Hasil Pencarian

Press Release KontraS 17 Tahun Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Wasior Wamena;  Pemerintahan Jokowi Absen Memenuhi Akuntabilitas dan Keadilan Pelanggaran HAM di Papua Press Release KontraS 17 Tahun Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Wasior Wamena; Pemerintahan Jokowi Absen Memenuhi Akuntabilitas dan Keadilan Pelanggaran HAM di Papua
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan dan mengkritik atas absennya sikap pemerintahan Presiden Jokowi dalam penanganan dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Hari ini, 13 Juni 2018 merupakan 17 tahun peristiwa pelanggaran HAM berat Wasior. Sampai dengan menjelang ahir kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi penyelesaian pelanggaran HAM di Papua hanya sebatas janji.
"Pernyataan Masyarakat Sipil Terkait Pemilihan Indonesia sebagai UNSC Non-Permanent Member"
Tgl terbit: Sabtu, 09 Juni 2018
Tanggal 8 Juni 2018, di New York, merupakan pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB/United Nations Security Council (UNSC) Non-Permanent Member pada Sidang Umum Majelis PBB/United Nations General Assembly (UNGA). Sepuluh Anggota Tidak Tetap DK PBB terdistribusi secara regional sebagai berikut: 3 untuk negara-negara di Afrika, 2 untuk negara-negara di Asia-Pasifik, 2 untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia, 1 untuk negara di Eropa Timur, dan 2 untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Setiap tahunnya UNGA selalu memilih lima dari total sepuluh negara Anggota Tidak Tetap DK PBB yang berjangka waktu dua tahun. Pada 2018, enam negara diusulkan untuk mengganti lima kursi yang dihuni oleh Etiopia, Kazakhstan, Bolivia, Swedia, dan Belanda. Keenam negara tersebut adalah Afrika Selatan (Afrika), Republik Dominika (Amerika Latin dan Karibia), Belanda dan Swedia (Eropa), sementara Indonesia dan Maladewa memperebutkan satu kursi yang mewakili Asia-Pasifik. Dan Indonesia telah berhasil untuk menduduki kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan dukungan sebanyak 144 suara bersama dengan Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman
Tarik Tindak-tindak Pidana Khusus dari RKUHP! Tarik Tindak-tindak Pidana Khusus dari RKUHP!
Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2018
Pada 30 Mei 2018, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, memberikan dukungannya untuk menyelesaikan dan mengesahkan RKUHP pada bulan Agustus 2018. Percepatan pembahasan RKUHP ini memunculkan pertanyaan kritis dari publik, mengingat masih banyaknya permasalahan dalam perumusan pasal-pasal di dalam RKUHP.

KEGIATAN
Menampilkan 30 Hasil Pencarian

Ngabuburit #PutarBalik Ngabuburit #PutarBalik
Tgl terbit: Selasa, 20 Juni 2017
Sebagai bagian dari generasi yang menikmati warisan reformasi, adalah tugas bersama kita untuk terus mengisi celah-celah kosong pada kerangka keadilan transisi yang terdiri dari hak untuk tahu, hak reparasi, reformasi institusi dan hak atas keadilan. Terutama, dalam rangka bulan Mei yang menyimpan sejarah kelam masa lalu yang hingga kini belum terang, sejarah adalah hal yang wajib dituntaskan oleh pemerintah dalam mencapai kebenaran dan keadilan bagi seluruh warga negara. Terus bersemangat ?merawat ingatan? dan menolak ?putar balik? fakta sejarah kiranya salah satu modal utama agar kita senantiasa memiliki motivasi meneruskan perjuangan untuk keadilan bersamaan dengan apresiasi penuh kepada kelompok-kelompok termasuk kelompok anak muda yang terus berkreasi dan berinovasi untuk mengasah tahu dan melawan lupa melalui sejumlah medium seperti buku dan produk-produk edukatif lain yang dapat mencerahkan publik secara akurat, informatif dan persuasif.
Diskusi Publik: Bagaimana Membongkar Alur Uang Narkoba? Diskusi Publik: Bagaimana Membongkar Alur Uang Narkoba?
Tgl terbit: Minggu, 14 Agustus 2016
"Bagaimana Membongkar Alur Uang Narkoba?" bisa jadi merupakan pertanyaan banyak masyarakat Indonesia, yang mana sekaligus menjadi judul acara diskusi publik yang diselenggarakan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Bakoel Koffie, Cikini, pada 14 Agustus 2016 silam.
Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 2015 Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 2015
Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2015
Hampir di seluruh penjuru dunia, Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh tiap tanggal 10 Desember diperingati dengan tidak main-main. Sebagai organisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tentunya juga tidak ketinggalan merayakannya.

OPINI
Menampilkan 48 Hasil Pencarian

Hari Kebenaran Internasional (Mencari Kebenaran di Dalam Damai) Hari Kebenaran Internasional (Mencari Kebenaran di Dalam Damai)
Sumber: | Tgl terbit: Selasa, 28 Maret 2017
Tanggal 24 Maret ? diperingati sebagai hari Internasional untuk Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM yang berat. Sejak tahun 2010, Dewan HAM PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) telah menyerukan untuk memajukan pemahaman publik tentang pentingnya hak atas kebenaran terkait peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.
SDGs dan Penegakan Hukum SDGs dan Penegakan Hukum
Sumber: | Tgl terbit: Sabtu, 10 Oktober 2015
Berbagai pemimpin dunia dan kelompok masyarakat sipil bergeliat dengan pengesahan Target Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals [SDGs] pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai pemimpin dunia, hadir menyatakan dukungan, berlomba memberikan catatan untuk pelaksanaan SDGs 15 tahun kedepan, dimulai pada 1 Januari 2016 hingga sampai 2030. Meskipun beberapa di antaranya merengek soal ketidakmampuan pembiayaan untuk program global ini. Pada angka 16 dari SDGs tercantumkan agenda Perdamaian, Keadilan dan Akuntabilitas. Agenda ini, dengan agenda lainnya, sangat relevan bagi Indonesia dan bagi dunia. Namun demikian, SDGs ini masih penting untuk dikawal lebih jauh agar tidak menjadi agenda kosmetik saja.
Orang Susah, Keadilan, dan Peradilan Sesat
Sumber: http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/P | Tgl terbit: Sabtu, 31 Januari 2015
SEJUMLAH kasus yang menimpa orang-orang kecil belakangan ini menunjukkan persoalan hukum dan keadilan di Indonesia masih memprihatinkan. Hukum dan keadilan masyarakat telah menjadi seperti dua kutub yang bertentangan. Ada tulisan yang menarik di salah satu media yang fokus pada isu hukum berjudul `Orang Kecil Dilarang Mencari Keadilan'. Isi tulisan itu antara lain menceritakan nasib seorang anak yang mencuri sandal seorang polisi lalu dibawa ke pengadilan dan kasus Khoe Seng Seng, pembeli ruko yang divonis melakukan pencemaran nama baik setelah menulis surat pembaca karena kecewa terhadap pengembang ruko yang dibelinya. Namun, kasus-kasus orang-orang tidak berdaya (miskin) yang diperkarakan dan diadili semacam itu terus terjadi dan semakin banyak.

BERITA
Menampilkan 533 Hasil Pencarian

Menyusuri Jejak Hukuman Mati di Indonesia Menyusuri Jejak Hukuman Mati di Indonesia
Sumber: CNNIndonesia.com | Tgl terbit: Sabtu, 10 Oktober 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Infeksi saluran pernapasan atau tuberculosis (TB) mengantarkan terpidana mati Bahar bin Matar ke tempat peristirahatan terakhir, pada 12 Agustus 2012 sekitar pukul 18.54 WIB. Bahar divonis mati, pada 5 Maret 1970, dalam kasus pembunuhan di Tebilahan, Riau.
Kontras Sambut Positif Rekomendasi Komite HAM PBB
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 30 Juli 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyambut positif rekomendasi dari Komite HAM Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang telah mengeluarkan simpulan atas observasi pelaksanaan sidang laporan pertama Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada 2005 lalu.
Kontras Ajak Mahasiswa Berpartisipasi dalam Sekolah HAM
Sumber: ANTARASUMBAR.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 Juli 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengundang partisipasi mahasiswa seluruh Indonesia dalam program rutin tahunan SeHAMA (Sekolah Hak Asasi Untuk Mahasiswa).

DATA
Menampilkan 1 Hasil Pencarian


BUKU
Menampilkan 7 Hasil Pencarian

MEMPERTIMBANGKAN PEMILU ACEH DI BAWAH DARURAT MILITER MEMPERTIMBANGKAN PEMILU ACEH DI BAWAH DARURAT MILITER
Tgl terbit:
Penulis : KontraS Penerbit : KontraS (Januari 2004) Jumlah Halaman : 152 Halaman Asas kunci Pemilu adalah LUBER (Langsung, Umum, Bebas, rahasia) dan pemilu ada guna pemenuhan hak berekspresi dan berperan serta dalam penyelenggaraan negara. Namun mungkinka


Bunuh Munir 
Sebuah Buku Putih Bunuh Munir Sebuah Buku Putih
Tgl terbit:
Sejak meninggalnya Munir yang kemudian diumumkan sebagai akibat adanya kandungan racun arsen didalam tubuhnya, kejadian ini menjadi misteri yang mengundang perhatian luas, baik publik di dalam negeri maupun internasional. Tekanan yang kuat terhadap Pemerintahan SBY untuk membentuk suatu penyelidikan 'extraordinary' ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Munir


Menerobos Jalan Buntu <br>
Kajian Terhadap Peradilan Militer di Indonesia Menerobos Jalan Buntu
Kajian Terhadap Peradilan Militer di Indonesia

Tgl terbit:
Kajian dalam buku ini berangkat dari catatan-catatan atas pandangan, perasaan, dan pengalaman para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang kehilangan anggota keluarganya dan harus menempuh mekanisme peradilan militer untuk mencari keadilan. Tim pengkajian KontraS melakukan wawancara dengan korban, wawancara dengan anggota Pansus Peradilan Militer, diskusi dengan ahl



BULETIN
Menampilkan 3 Hasil Pencarian

ENAM PULUH TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA (1955-2015)<br>Mengukuhkan Transformasi Gerakan Sosial Melalui Arena Diplomasi Hak Asasi Manusia ENAM PULUH TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA (1955-2015)
Mengukuhkan Transformasi Gerakan Sosial Melalui Arena Diplomasi Hak Asasi Manusia

Tgl terbit:
Tidak seperti dalam pandangan diplomasi realisme yang banyak dijadikan sandaran dari diskursus hubungan internasional, bahwa negara adalah satu-satunya aktor yang bisa memonopoli relasi kekuasaan demi tercapainya tujuan penguasaan kekuatan,1 maka hari-hari ini kita bisa melihat gerak dinamis diplomasi kontemporer yang melibatkan entitas masyarakat sipil, akad


Kesehatan dalam Perspektif HAM Kesehatan dalam Perspektif HAM
Tgl terbit:
Istilah untuk kesehatan sebagai hak asasi manusia yang kerap digunakan di tingkat PBB adalah hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan telah dijamin dan diatur di berbagai instrumen internasional dan nasional. Ketentuan-ketentuan didalamnya pada intinya merumuskan kesehatan sebagai hak individu dan menetapkan secara konkrit bahwa negara selaku pihak yang memiliki


Tren HAM edisi 01: stagnasi penegakan HAM dan pemutusan rantai impunitas Tren HAM edisi 01: stagnasi penegakan HAM dan pemutusan rantai impunitas
Tgl terbit:
Catatan per dua bulan yang dipersiapkan oleh KontraS ini berusaha merekam setiap gejolak, perubahan, bahkan stagnasi yang terjadi di Indonesia khususnya terkait dengan upaya penegakan hak asasi manusia dan upaya memutus mata rantai impunitas. Dalam publikasi perdana di awal tahun 2010, tren penegakan HAM ini disusun berdasarkan hasil monitoring media baik ditingkat domes



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org