Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 644 Hasil Pencarian

Surat Terbuka: Eksekusi Mati Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Surat Terbuka: Eksekusi Mati Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi
Tgl terbit: Senin, 05 November 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya ? mengecam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pekerja migran warga negara Indonesia, Tuti Tursilawati yang dihukum mati tanpa notifikasi kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada tanggal 29 Oktober 2018.
Catatan Evaluasi Kinerja 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla Catatan Evaluasi Kinerja 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla
Tgl terbit: Jumat, 19 Oktober 2018
Laporan penilaian atas kinerja pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) di sektor hak asasi manusia (HAM) ini disusun KontraS dalam wujud analisis ketimpangan (gap analysis) antara janji serta komitmen HAM Jokowi-Kalla dengan realisasinya hingga akhir tahun keempat periode pemerintahan. Indikator yang digunakan adalah komitmen HAM pemerintahan Jokowi-Kalla sebagaimana termuat dalam dokumen visi dan misi, program prioritas calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Rencana Aksi HAM Pemerintah 2015-2019, komitmen pemenuhan rekomendasi UPR tahun 2017, dan Komitmen HAM lainnya yang disampaikan secara terbuka oleh Presiden. Berikutnya, keseluruhan komitmen tersebut diatas diverifikasi dengan kondisi empiris HAM sebagaimana terekam dalam catatan media, kasus-kasus yang diterima dan didampingi KontraS, peristiwa dan situasi yang tekait dengan HAM, serta dokumen pemantauan kondisi HAM yang disusun oleh lembaga lainnya.
Label : kontras Laporan
PERINGATAN HARI ANTI HUKUMAN MATI SEDUNIA: KONDISI MEMPRIHATINKAN DAN TIDAK MANUSIAWI YANG DIALAMI TERPIDANA MATI HARUS MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH INDONESIA PERINGATAN HARI ANTI HUKUMAN MATI SEDUNIA: KONDISI MEMPRIHATINKAN DAN TIDAK MANUSIAWI YANG DIALAMI TERPIDANA MATI HARUS MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH INDONESIA
Tgl terbit: Selasa, 09 Oktober 2018
Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) dalam rangka memperingati Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang selalu diperingati setiap tanggal 10 Oktober menyerukan Pemerintah Indonesia agar segera mengakhiri praktik hukuman mati serta mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan terlibat aktif dalam mengampanyekan penolakan praktik hukuman mati. Kami ingin sekadar mengingatkan, bahwa hingga saat ini gerakan abolisi (penghapusan) terhadap penerapan hukuman mati di tingkat internasional semakin menguat dan mengalami kecenderungan positif, di mana semakin banyak negara-negara di dunia yang telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukumnya secara de jure; banyak negara yang secara formal masih menerapkan hukuman mati namun secara de facto untuk ikut melakukan abolisi; sementara masih ada beberapa negara (retensionis) yang masih melakukan eksekusi mati dan sudah menjadi minoritas, termasuk Indonesia.

KEGIATAN
Menampilkan 32 Hasil Pencarian

Diskusi Publik: Membedah dan Menolak Dewan Kerukunan Nasional Diskusi Publik: Membedah dan Menolak Dewan Kerukunan Nasional
Tgl terbit: Selasa, 31 Juli 2018
Kamis [26/07] bertempat di Diskusi Kopi, Jakarta Selatan, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS mengadakan sebuah diskusi publik dengan tajuk ?Membedah dan Menolak Dewan Kerukunan Nasional (DKN) sebagai Sebuah Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM berat Masa Lalu?.
Peringatan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan KontraS Meluncurkan Ringkasan Eksekutif Laporan Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia 2017 - 2018 Peringatan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan KontraS Meluncurkan Ringkasan Eksekutif Laporan Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia 2017 - 2018
Tgl terbit: Selasa, 03 Juli 2018
Pada hari Selasa, 26 Juni 2018, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengadakan Siaran Pers untuk menyampaikan Ringkasan Eksekutif Laporan Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia dengan tema ?Pasca 20 Tahun Reformasi dan Ratifikasi Convention Against Torture (CAT): Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia Masih Kelam?. Acara ini diadakan di Brown Bag Cafe, Menteng ? Jakarta Pusat, dengan mengundang jurnalis dari berbagai media. Adapun tanggal 26 Juni dipilih karena bertepatan dengan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan yang selalu diperingati setiap tanggal 26 Juni, mengingat pada tanggal 26 Juni 1987, PBB melahirkan Convention Against Torture (CAT). Menurut Yati Andriyani, Koordinator KontraS, ?penting bagi Bangsa Indonesia untuk memperingati hari ini karena meskipun Indonesia telah meratifikasi CAT selama 20 tahun, namun Indonesia masih memiiki banyak PR (pekerjaan rumah) terkait kasus - kasus penyiksaan yang masih terus terjadi sampai saat ini dan dalam konteks peraturan - peraturan yang ada, masih banyak kekosongan hukum yang berakibat pada banyaknya kasus - kasus penyiksaan yang terjadi?.
Ngabuburit #PutarBalik Ngabuburit #PutarBalik
Tgl terbit: Selasa, 20 Juni 2017
Sebagai bagian dari generasi yang menikmati warisan reformasi, adalah tugas bersama kita untuk terus mengisi celah-celah kosong pada kerangka keadilan transisi yang terdiri dari hak untuk tahu, hak reparasi, reformasi institusi dan hak atas keadilan. Terutama, dalam rangka bulan Mei yang menyimpan sejarah kelam masa lalu yang hingga kini belum terang, sejarah adalah hal yang wajib dituntaskan oleh pemerintah dalam mencapai kebenaran dan keadilan bagi seluruh warga negara. Terus bersemangat ?merawat ingatan? dan menolak ?putar balik? fakta sejarah kiranya salah satu modal utama agar kita senantiasa memiliki motivasi meneruskan perjuangan untuk keadilan bersamaan dengan apresiasi penuh kepada kelompok-kelompok termasuk kelompok anak muda yang terus berkreasi dan berinovasi untuk mengasah tahu dan melawan lupa melalui sejumlah medium seperti buku dan produk-produk edukatif lain yang dapat mencerahkan publik secara akurat, informatif dan persuasif.

OPINI
Menampilkan 48 Hasil Pencarian

Hari Kebenaran Internasional (Mencari Kebenaran di Dalam Damai) Hari Kebenaran Internasional (Mencari Kebenaran di Dalam Damai)
Sumber: | Tgl terbit: Selasa, 28 Maret 2017
Tanggal 24 Maret ? diperingati sebagai hari Internasional untuk Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM yang berat. Sejak tahun 2010, Dewan HAM PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) telah menyerukan untuk memajukan pemahaman publik tentang pentingnya hak atas kebenaran terkait peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.
SDGs dan Penegakan Hukum SDGs dan Penegakan Hukum
Sumber: | Tgl terbit: Sabtu, 10 Oktober 2015
Berbagai pemimpin dunia dan kelompok masyarakat sipil bergeliat dengan pengesahan Target Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals [SDGs] pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai pemimpin dunia, hadir menyatakan dukungan, berlomba memberikan catatan untuk pelaksanaan SDGs 15 tahun kedepan, dimulai pada 1 Januari 2016 hingga sampai 2030. Meskipun beberapa di antaranya merengek soal ketidakmampuan pembiayaan untuk program global ini. Pada angka 16 dari SDGs tercantumkan agenda Perdamaian, Keadilan dan Akuntabilitas. Agenda ini, dengan agenda lainnya, sangat relevan bagi Indonesia dan bagi dunia. Namun demikian, SDGs ini masih penting untuk dikawal lebih jauh agar tidak menjadi agenda kosmetik saja.
Orang Susah, Keadilan, dan Peradilan Sesat
Sumber: http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/P | Tgl terbit: Sabtu, 31 Januari 2015
SEJUMLAH kasus yang menimpa orang-orang kecil belakangan ini menunjukkan persoalan hukum dan keadilan di Indonesia masih memprihatinkan. Hukum dan keadilan masyarakat telah menjadi seperti dua kutub yang bertentangan. Ada tulisan yang menarik di salah satu media yang fokus pada isu hukum berjudul `Orang Kecil Dilarang Mencari Keadilan'. Isi tulisan itu antara lain menceritakan nasib seorang anak yang mencuri sandal seorang polisi lalu dibawa ke pengadilan dan kasus Khoe Seng Seng, pembeli ruko yang divonis melakukan pencemaran nama baik setelah menulis surat pembaca karena kecewa terhadap pengembang ruko yang dibelinya. Namun, kasus-kasus orang-orang tidak berdaya (miskin) yang diperkarakan dan diadili semacam itu terus terjadi dan semakin banyak.

BERITA
Menampilkan 533 Hasil Pencarian

Menyusuri Jejak Hukuman Mati di Indonesia Menyusuri Jejak Hukuman Mati di Indonesia
Sumber: CNNIndonesia.com | Tgl terbit: Sabtu, 10 Oktober 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Infeksi saluran pernapasan atau tuberculosis (TB) mengantarkan terpidana mati Bahar bin Matar ke tempat peristirahatan terakhir, pada 12 Agustus 2012 sekitar pukul 18.54 WIB. Bahar divonis mati, pada 5 Maret 1970, dalam kasus pembunuhan di Tebilahan, Riau.
Kontras Sambut Positif Rekomendasi Komite HAM PBB
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 30 Juli 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyambut positif rekomendasi dari Komite HAM Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang telah mengeluarkan simpulan atas observasi pelaksanaan sidang laporan pertama Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada 2005 lalu.
Kontras Ajak Mahasiswa Berpartisipasi dalam Sekolah HAM
Sumber: ANTARASUMBAR.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 Juli 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengundang partisipasi mahasiswa seluruh Indonesia dalam program rutin tahunan SeHAMA (Sekolah Hak Asasi Untuk Mahasiswa).

DATA
Menampilkan 1 Hasil Pencarian


BUKU
Menampilkan 8 Hasil Pencarian

Catatan Evaluasi 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla Catatan Evaluasi 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla
Tgl terbit: Jumat, 19 Oktober 2018
Laporan penilaian atas kinerja pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) di sektor hak asasi manusia (HAM) ini disusun KontraS dalam wujud analisis ketimpangan (gap analysis) antara janji serta komitmen HAM Jokowi-Kalla dengan realisasinya hingga akhir tahun keempat periode pemerintahan. Indikator yang digunakan adalah komitmen HAM pemerintahan Jokowi-Kal


MEMPERTIMBANGKAN PEMILU ACEH DI BAWAH DARURAT MILITER MEMPERTIMBANGKAN PEMILU ACEH DI BAWAH DARURAT MILITER
Tgl terbit:
Penulis : KontraS Penerbit : KontraS (Januari 2004) Jumlah Halaman : 152 Halaman Asas kunci Pemilu adalah LUBER (Langsung, Umum, Bebas, rahasia) dan pemilu ada guna pemenuhan hak berekspresi dan berperan serta dalam penyelenggaraan negara. Namun mungkinka


Bunuh Munir 
Sebuah Buku Putih Bunuh Munir Sebuah Buku Putih
Tgl terbit:
Sejak meninggalnya Munir yang kemudian diumumkan sebagai akibat adanya kandungan racun arsen didalam tubuhnya, kejadian ini menjadi misteri yang mengundang perhatian luas, baik publik di dalam negeri maupun internasional. Tekanan yang kuat terhadap Pemerintahan SBY untuk membentuk suatu penyelidikan 'extraordinary' ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Munir



BULETIN
Menampilkan 3 Hasil Pencarian

ENAM PULUH TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA (1955-2015)<br>Mengukuhkan Transformasi Gerakan Sosial Melalui Arena Diplomasi Hak Asasi Manusia ENAM PULUH TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA (1955-2015)
Mengukuhkan Transformasi Gerakan Sosial Melalui Arena Diplomasi Hak Asasi Manusia

Tgl terbit:
Tidak seperti dalam pandangan diplomasi realisme yang banyak dijadikan sandaran dari diskursus hubungan internasional, bahwa negara adalah satu-satunya aktor yang bisa memonopoli relasi kekuasaan demi tercapainya tujuan penguasaan kekuatan,1 maka hari-hari ini kita bisa melihat gerak dinamis diplomasi kontemporer yang melibatkan entitas masyarakat sipil, akad


Kesehatan dalam Perspektif HAM Kesehatan dalam Perspektif HAM
Tgl terbit:
Istilah untuk kesehatan sebagai hak asasi manusia yang kerap digunakan di tingkat PBB adalah hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan telah dijamin dan diatur di berbagai instrumen internasional dan nasional. Ketentuan-ketentuan didalamnya pada intinya merumuskan kesehatan sebagai hak individu dan menetapkan secara konkrit bahwa negara selaku pihak yang memiliki


Tren HAM edisi 01: stagnasi penegakan HAM dan pemutusan rantai impunitas Tren HAM edisi 01: stagnasi penegakan HAM dan pemutusan rantai impunitas
Tgl terbit:
Catatan per dua bulan yang dipersiapkan oleh KontraS ini berusaha merekam setiap gejolak, perubahan, bahkan stagnasi yang terjadi di Indonesia khususnya terkait dengan upaya penegakan hak asasi manusia dan upaya memutus mata rantai impunitas. Dalam publikasi perdana di awal tahun 2010, tren penegakan HAM ini disusun berdasarkan hasil monitoring media baik ditingkat domes



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org