Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 77 Hasil Pencarian

SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan  Penanganan Terorisme Harus Tetap Berada pada Koridor Penegakan Hukum (Criminal Justice System) dan Menjadikan HAM sebagai Pijakan SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Penanganan Terorisme Harus Tetap Berada pada Koridor Penegakan Hukum (Criminal Justice System) dan Menjadikan HAM sebagai Pijakan
Tgl terbit: Jumat, 25 Mei 2018
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang pada hari ini, Jumat, 25 Mei 2018.
Seruan Bersama: Politik Elektoral yang Bersih dan Demokratik untuk Pilkada, Pilpres, dan Pileg Seruan Bersama: Politik Elektoral yang Bersih dan Demokratik untuk Pilkada, Pilpres, dan Pileg
Tgl terbit: Senin, 26 Maret 2018
Pada Juni 2018, kita akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada] serentak di 171 daerah, dan pada saat yang bersamaan menjalani proses politik menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada tahun 2019. Politik elektoral ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada warga pemilih [citizen voters] untuk menagih akuntabilitas dari para wakil dan pemimpinnya, namun juga peluang untuk memprkokoh pelembagaan demokrasi di Indonesia. Namun, perhelatan politik elektoral ini tidak akan menjadi instrumen yang efektif bagi demokratisasi jika integritas proses dan pengelolaannya dinodai oleh berbagai praktek buruk yang terus-menerus berlangsung.
Catatan Reflektif 20 Tahun KontraS, 20 Tahun Reformasi :  Menyebar Keberanian, Merawat Kemanusiaan Catatan Reflektif 20 Tahun KontraS, 20 Tahun Reformasi : Menyebar Keberanian, Merawat Kemanusiaan
Tgl terbit: Senin, 19 Maret 2018
Pada tanggal 20 Maret 2018 esok, KontraS genap memasuki usia yang ke-20 tahun. Hari jadi KontraS tahun ini menjadi penanda reflektif gerakan reformasi, karena 20 tahun KontraS bertepatan dengan momentum 20 tahun Reformasi yang akan diperingati pada bulan Mei mendatang. 20 tahun lalu KontraS lahir atas inisiasi keluarga korban penghilangan paksa dan sejumlah tokoh serta kelompok masyarakat sipil. Lahirnya KontraS melekat dengan situasi sosial politik saat itu, sejalan dengan menguatnya tuntutan dan perlawanan rakyat kala itu dalam menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi akibat tindakan refresif rezim Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto dan kroninya. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa kekuasaan yang dimiliki Presiden Soeharto dan kroninya telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam kondisi hak asasi manusia paling buruk-yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini.

KEGIATAN
Menampilkan 5 Hasil Pencarian

Kegiatan Sekolah HAM untuk Mahasiswa (SeHAMA) IV, 23 Juni-13 Juli 2012 Kegiatan Sekolah HAM untuk Mahasiswa (SeHAMA) IV, 23 Juni-13 Juli 2012
Tgl terbit: Jumat, 13 Juli 2012
Selama 3 minggu penuh, 28 mahasiswa dari berbagai tempat di Indonesia (dengan berlatar kampus, etnik, budaya dan keyakinan yang beragam) Timor-Leste mengikuti kegiatan Sekolah HAM untuk Mahasiswa (SeHAMA) IV yang diselenggarakan oleh KontraS.
Ulang Tahun 14 Tahun KontraS
Penegakan HAM Compang-Camping Ulang Tahun 14 Tahun KontraS Penegakan HAM Compang-Camping
Tgl terbit: Selasa, 20 Maret 2012
KontraS-Jakarta. Selasa, 20 Maret 2012, berlokasi di kantornya, jalan Borobudur no 14 Menteng, Jakarta Pusat. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memperingati hari lahirnya yang ke-14. Bersamaan dengan perayaan hari jadinya, kontras sekaligus mengeluarkan refleksi catatan akhir tahun perjalanan kontras selama melakukan perjuangan penegakan hukum dan hak asasi manusia di tahun 2011.
Sekolah HAM untuk Mahasiswa (SeHAMA) 2011 Sekolah HAM untuk Mahasiswa (SeHAMA) 2011
Tgl terbit: Minggu, 03 Juli 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan didukung sejumlah kedutaan besar Eropa seperti Kedutaan Besar Kanada, Swis dan Prancis kembali menyelenggarakan Sekolah HAM untuk Mahasiswa (SeHAMA) 2011. Selama 3 pekan, 31 mahasiswa yang disaring dari seluruh Indonesia mengikuti program intensif tersebut.

OPINI
Menampilkan 2 Hasil Pencarian

Gampoeng dan Perpolisian Masyarakat
Sumber: SERAMBINEWS.COM | Tgl terbit: Sabtu, 01 Desember 2007
Negara yang melaksanakan prinsip demokrasi, polisi tidak bisa berperilaku militeristik, tetapi harus bertindak sebagai pelayan dan pelindung (to serve and to protect) bagi masyarakat. Karena kepolisian sejatinya dibutuhkan untuk menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan sekaligus kenyamanan hidup rakyat. Karenanya, pihak kepolisian ketika merespon tindak kejahatan, tentu tidak melulu harus menggunakan cara-cara lama yang represif.
Wajib Militer dan Hak Sipil
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 22 November 2007
Departemen Pertahanan berencana menerapkan wajib militer melalui RUU Komponen Cadangan. Tujuannya, memperbesar serta memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen utama penyelenggaraan pertahanan negara.

BERITA
Menampilkan 25 Hasil Pencarian

Desak Reformasi Peradilan Militer
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, mendesak pemerintah dan DPR melakukan reformasi peradilan militer dengan merevisi Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
Operasi Penyerangan Berpola "Buntut Kuda"
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Koordinator KontraS, Haris Azhar, menilai, aksi operasi penyerangan empat tahanan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta berpola buntut kuda.
LSM Minta Pembahasan RUU Kamnas Dihentikan
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 25 September 2012
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar DPR menghentikan pembahasan RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang digagas pemerintah.

BULETIN
Menampilkan 2 Hasil Pencarian

Tren HAM KontraS edisi 03 : Perkembangan dinamika reformasi sektor keamanan Tren HAM KontraS edisi 03 : Perkembangan dinamika reformasi sektor keamanan
Tgl terbit:
Perkembangan dinamika akuntabilitas sektor keamanan kembali mencolok dalam dua bulan terakhir. dalam catatan KontraS, pro dan kontra pemberian hak pilih TNI menjadi isu aktual, di tengah tuntutan masyarakat sipil untuk segera mereformasi TNI. Atmosefer kekerasan pun masih berlanjut di dalam tubuh kepolisian. Seiring lemahnya Polri untuk mampu menindak tegas kelompok


Tren HAM edisi 02: Isu akuntabilitas dan profesionalitas aktor-aktor keamanan Tren HAM edisi 02: Isu akuntabilitas dan profesionalitas aktor-aktor keamanan
Tgl terbit:
Isu akuntabilitas dan profesionalitas aktor-aktor keamanan di indonesia masih menjadi tren yang berkembang dan menarik perhatian publik dalam bulan Maret dan April. Wacana pemulihan perbantuan militer untuk Kopassus, terus melorotnya kinerja aparat kepolisian, pro dan kontra RUU Intelijen Negara, brutalitas Satpol PP adalah wajah politik kekerasan yang nampak mencol



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org