Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 57 Hasil Pencarian

Merespons Pernyataan Hari HAM Presiden Joko Widodo: Jangan Hanya Sekadar Pengakuan Tanpa Langkah dan Kerja Nyata
Tgl terbit: Minggu, 10 Desember 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mengakui bahwa penegakan HAM termasuk penuntasan sederet peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu masih penjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah pada perayaan Hari HAM sedunia di Solo (10/12/2017), tidak lebih sekadar bahasa diplomasi dan komunikasi politik untuk mendapat pemakluman dari publik.
Label : kontras Lain-lain
3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi 3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi
Tgl terbit: Kamis, 19 Oktober 2017
Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki tahun ketiga pada hari Jumat, 20 Oktober 2017. Selama tiga tahun, kami melihat banyak kebijakan yang telah diambil, terkait infrastruktur pembangunan, peningkatan penarikan pajak, maupun kebijakan pembatasan hak sipil dan politik dalam bentuk peraturan presiden hingga aturan di tingkat kementrian. Namun Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai capaian selama 3 tahun pemerintahan Bapak Presiden semakin menjauh dari 6 amanat reformasi yang tertuang di dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi.
Jangan Musiman: Negara Harus Konsisten dalam Penindakan Persekusi Jangan Musiman: Negara Harus Konsisten dalam Penindakan Persekusi
Tgl terbit: Kamis, 15 Juni 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten menyoroti komitmen negara dalam upaya menghormati prinsip non-diskriminasi dan melindungi hak fundamental yang dimiliki oleh warga negara belakangan ini. Hadirnya sejumlah intimidasi hingga serangan terhadap kelompok/individu tertentu yang mengurangi penikmatan hak asasi manusia, melengkapi elemen teror yang memperkuat ketakutan yang nyata atas persekusi di Indonesia. Hal ini terasa begitu menguat sejak periode kampanye Pilkada DKI Jakarta dimulai pada Oktober 2016 hingga sejumlah peristiwa yang terjadi setelahnya.

KEGIATAN
Menampilkan 5 Hasil Pencarian

Diskusi Publik, Masa Depan Kasus LP Cebongan dalam Peradilan Militer Diskusi Publik, Masa Depan Kasus LP Cebongan dalam Peradilan Militer
Tgl terbit: Kamis, 18 Juli 2013
Rabu (5/6), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) mengadakan sebuah diskusi Publik dengan dengan tema Masa Depan Kasus LP Cebongan dalam Peradilan Militer, bertempat di pelataran KontraS.
Voice From The East melalui Kirab Budaya Kebhinekaan dan Konser Kemanusiaan Voice From The East melalui Kirab Budaya Kebhinekaan dan Konser Kemanusiaan
Tgl terbit: Sabtu, 14 April 2012
Jogjakarta-KontraS. Sabtu, 14 April 2012. Ribuan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya maupun wisatawan lokal dan mancanegara berkumpul menyaksikan Kirab Budaya Kebhinekaan Yogyakarta, VOTE Indonesia Timur dan dalam rangka memeriahkan peringatan 100 Tahun Sri Sultan Hamengku Buwono IX di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Kirab budaya ini melibatkan berbagai kelompok seni budaya dari berbagai wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selain itu diikuti juga sejumlah organisasi dan elemen masyarakat serta mahasiswa luar daerah yang sedang belajar di Yogyakarta.
Peringatan 5 Tahun Meninggalnya Munir Said Thalib Peringatan 5 Tahun Meninggalnya Munir Said Thalib
Tgl terbit: Senin, 07 September 2009
Senin (07/09), Sahabat Muniryang terdiri dari mahasiswa, masyarakat sipil, korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM), melakukan konvoi untuk memperingati 5 tahun meninggalnya pejuang HAM, Munir Said Thalib. Munir meninggal 7 September 2004 di pesawat Garuda Indonesia Airways, dalam perjalanan menuju Belanda untuk melanjutkan studi di Universitas Utrecht, Belanda.

OPINI
Menampilkan 2 Hasil Pencarian

SDGs dan Penegakan Hukum SDGs dan Penegakan Hukum
Sumber: | Tgl terbit: Sabtu, 10 Oktober 2015
Berbagai pemimpin dunia dan kelompok masyarakat sipil bergeliat dengan pengesahan Target Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals [SDGs] pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai pemimpin dunia, hadir menyatakan dukungan, berlomba memberikan catatan untuk pelaksanaan SDGs 15 tahun kedepan, dimulai pada 1 Januari 2016 hingga sampai 2030. Meskipun beberapa di antaranya merengek soal ketidakmampuan pembiayaan untuk program global ini. Pada angka 16 dari SDGs tercantumkan agenda Perdamaian, Keadilan dan Akuntabilitas. Agenda ini, dengan agenda lainnya, sangat relevan bagi Indonesia dan bagi dunia. Namun demikian, SDGs ini masih penting untuk dikawal lebih jauh agar tidak menjadi agenda kosmetik saja.
Akankah Hak Asasi Manusia Memudar?
Sumber: New Mandala dengan judul asli Wither Human Rights | Tgl terbit: Kamis, 08 Mei 2014
Komisi Pemilihan Umum Indonesia akan segera mengumumkan hasil perolehan suara dari pemilihan umum legislatif April lalu. Setelah itu, para partai politik hampir pasti akan segera mengumumkan para kandidat Presiden untuk dipilih pada 9 Juli mendatang. Hak asasi manusia sepertinya akan menjadi salah satu hal utama yang diperdebatkan. Menjelang masa pemilihan presiden dimana Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan berhadapan sebagai pihak yang bertarung, mari kita menelisik rekam jejak mereka.

BERITA
Menampilkan 75 Hasil Pencarian

Kontras Apresiasi Kepolisian Terkait Perbudakan Buruh di Tangerang
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Minggu, 05 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengapresiasi kepolisian yang dengan sigap menanggapi laporan kasus dugaan perbudakan terhadap puluhan buruh di wilayah Tangerang, Banten.
KontraS Kritik MoU Perbantuan TNI ke POLRI
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 Januari 2013
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengkritik MoU perbantuan TNI ke POLRI
Kontras Nilai Inpres Kamtibmas Tak Tepat
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Gejolak di masyarakat terjadi karena tidak terjaminnya pelayanan publik, perlindungan hukum, keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak sipil

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org