Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2186 Hasil Pencarian

Perpanjangan Operasi Tinombala 2017: Minimnya Koreksi dan Akuntabilitas Pemberantasan Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 17 Maret 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lokal di Sulawesi Tengah menyoroti dan menyayangkan agenda perpanjangan Operasi Tinombala hingga Juli 2017 yang disampaikan melalui Asisten Operasi Kapolri, Irjen (Pol) Unggung Cahyono pada hari Selasa, 14 Maret 2017 pada saat melakukan agenda evaluasi Operasi Tinombala di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. Perpanjangan ini disampaikan oleh Unggung Cahyono berdasarkan permintaan Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen (Pol) Rudi Sufahriadi agar dapat mencari dan menangkap 9 (sembilan) orang sisa dari kelompok teroris Santoso. Alasan perpanjangan masa operasi selama 3 bulan ? yang seharusnya telah berakhir pada tanggal 3 April 2017 mendatang ? juga dilakukan untuk memberikan rasa aman warga masyarakat di Poso.
Siaran Pers Jelang 19 Tahun KontraS: Tantangan Hak Asasi Manusia Ternyata Adalah Negara Belum Dewasa Siaran Pers Jelang 19 Tahun KontraS: Tantangan Hak Asasi Manusia Ternyata Adalah Negara Belum Dewasa
Tgl terbit: Selasa, 14 Maret 2017
Kondisi HAM di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Gerakan HAM saat ini menghadapi tantangan lebih sulit salah satunya karena negara masih terus permisif terhadap pelaku pelanggaran HAM, hanya merespons pelanggaran HAM secara artifisial dan pasif bahkan hanya demi keuntungan populisme semata; Negara terus memberikan privilege kepada para pelanggar HAM baik individu?individu maupun korporasi
Dipasung Semen Jilid II: Tidak Berdayanya Hukum di Indonesia Dipasung Semen Jilid II: Tidak Berdayanya Hukum di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 13 Maret 2017
Tanggal 5 Oktober 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan Gugatan Petani Kendeng dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Sebelumnya pada 02 Agustus 2016 Presiden Jokowi juga menerima Para Petani Kendeng dan memerintahkan Kantor Staf Presiden bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan menunda semua izin tambang di Pegunungan Kendeng.

KEGIATAN
Menampilkan 152 Hasil Pencarian

Pameran Suara Dari Timur: Papuaku, Papuamu? Pameran Suara Dari Timur: Papuaku, Papuamu?
Tgl terbit: Rabu, 11 Januari 2017
Berangkat dari kepedulian akan Papua, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) bekerjasama dengan TEMPO Media Group menggali lebih dalam tentang nilai kebiasaan Papua yang bisa memberi dampak positif terhadap resolusi konflik. Dalam proses menggalinya, tim dari KontraS dan TEMPO hidup bersama masyarakat hukum adat di Papua, tepatnya di sepuluh kabupaten yakni: Jayapura, Wamena, Timika, Biak, Nabire, Boven Digoel, Fak-Fak, Sorong, Yahukimo dan Merauke.
#MunirAdalahKita dan Kisah Para Pembela HAM di Indonesia #MunirAdalahKita dan Kisah Para Pembela HAM di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 15 Desember 2016
Dari sekian kota di Indonesia, kami memilih Bali, untuk menjadi kota pamungkas rangkaian #MunirAdalahKita. Alasannya? Tentu bukan hanya karena Bali terkenal atau tepat untuk bekerja sambil berlibur, melainkan karena Bali sudah, masih, dan sedang memiliki gerakan masyarakat sipil yang keren sekali yakni gerakan Bali Tolak Reklamasi. Tak bisa dihitung jari lagi jumlah elemen masyarakat yang bergabung dalam gerakan Bali Tolak Reklamasi, ini sekaligus jadi bukti, bahwa masyarakat Bali peduli akan lingkungan; bahwa masyarakat Bali tidak begitu saja tergiur aroma sedap uang investasi; bahwa masyarakat Bali menolak untuk tunduk pada tindak eksploitasi alam yang tidak mengedepankan Hak Asasi Manusia.
Merespon Praktik Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil Merespon Praktik Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2016
Diskusi yang berlangsung di Anomali Coffee, Menteng, pada 9 Desember 2016 membicarakan tentang praktik tambang yang kerap diabaikan pemerintah di pulau-pulau kecil dengan studi kasus Pulau Romang, Maluku Barat Daya.

OPINI
Menampilkan 143 Hasil Pencarian

Munir, Kader HMI yang Melawan Kezaliman
Sumber: | Tgl terbit: Rabu, 14 September 2016
Ingat Munir! Saya jadi ingat HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia). Meski saya bukan kader HMI, tapi saya bangga pada HMI. Organisasi yang berdiri sejak 1947 itu telah melahirkan banyak kader yang hebat yang tersebar diseluruh penjuru tanah air dengan berbagai macam profesi. Banyak kader-kader HMI yang akhirnya sukses menduduki posisi-posisi penting, baik di pemerintahan, partai politik, dsbnya. Jusuf Kalla adalah salah satu contoh. JK berhasil menduduki dua kali posisi sebagai Wakil Presiden Indonesia.
Mempertanyakan komitmen HAM Budi Waseso: Dari buaya hingga Petrus Mempertanyakan komitmen HAM Budi Waseso: Dari buaya hingga Petrus
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2015
Budi Waseso harus tarik pernyataannya berantas narkoba dengan buaya. Apalagi mengaktifkan kembali metode penembakan misterius (Petrus)
SDGs dan Penegakan Hukum SDGs dan Penegakan Hukum
Sumber: | Tgl terbit: Sabtu, 10 Oktober 2015
Berbagai pemimpin dunia dan kelompok masyarakat sipil bergeliat dengan pengesahan Target Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals [SDGs] pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai pemimpin dunia, hadir menyatakan dukungan, berlomba memberikan catatan untuk pelaksanaan SDGs 15 tahun kedepan, dimulai pada 1 Januari 2016 hingga sampai 2030. Meskipun beberapa di antaranya merengek soal ketidakmampuan pembiayaan untuk program global ini. Pada angka 16 dari SDGs tercantumkan agenda Perdamaian, Keadilan dan Akuntabilitas. Agenda ini, dengan agenda lainnya, sangat relevan bagi Indonesia dan bagi dunia. Namun demikian, SDGs ini masih penting untuk dikawal lebih jauh agar tidak menjadi agenda kosmetik saja.

BERITA
Menampilkan 6368 Hasil Pencarian

Gagal Hadirkan Saksi, JPU Bacakan BAP Copy-Paste Gagal Hadirkan Saksi, JPU Bacakan BAP Copy-Paste
Sumber: | Tgl terbit: Rabu, 18 Januari 2017
Jakarta - Lanjutan sidang penistaan agama dan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah oleh tiga orang pentinggi Eks Gafatar kembali digelar Senin (16/1/2017), kemarin. Persidangan dengan terdakwa saudara Mahful Muis Tumanurung, Abdussalam dan Andry Cahya telah memasuki edisi ke-12 dan masih mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Pada agenda persidangan kali ini, Abdul Rauf kembali gagal menghadirkan saksi fakta yang diminta oleh Majelis Hakim. Sepuluh orang saksi telah diagendakan untuk dimintai keterangannya, namun semenjak sidang ke-10 hingga sidang ke-12 ini, JPU berturut-turut tidak dapat menghadirkan saksi dengan alasan waktu dan jarak yang jauh.
Kontras Desak Polri Tuntaskan Penyelidikan Kematian Tahanan di NTT Kontras Desak Polri Tuntaskan Penyelidikan Kematian Tahanan di NTT
Sumber: Kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 18 Desember 2015
KEFAMENANU, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mendesak Kapolri dan Kapolda NTT menggelar proses pidana terhadap personel polisi pos polisi Banat Manamas, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
Ditangkap Saat Aksi Damai, KontraS Lapor ke Mabes Polri Ditangkap Saat Aksi Damai, KontraS Lapor ke Mabes Polri
Sumber: CNNindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 14 Desember 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota biro kampanye dan jaringan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ninis Rina, mengatakan lembaganya akan melaporkan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan 12 pekerja KontraS saat melakukan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia di Bundaran Hotel Indonesia, pada Kamis pekan lalu. Pelaporan dilakukan ke Propam Mabes Polri, pada Senin (14/12) ini.

DATA
Menampilkan 329 Hasil Pencarian


BUKU
Menampilkan 62 Hasil Pencarian

Menemukan Hak atas Tanah Pada Standar Hak Asasi Manusia di Indonesia Menemukan Hak atas Tanah Pada Standar Hak Asasi Manusia di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 09 November 2016
Pembangunan Nasional sejatinya bisa mendorong pemerataan keadilan sosial bagi terpenuhinya hak-hak rakyat untuk mengelola segenap sumber daya alam demi kesejahteraan seluruh lapisan sosial masyarakat. Keadilan sosial dapat dimaknai sebagai kemampuan negara untuk menyediakan akses dan kebutuhan publik, yang melibatkan sistem pembagian secara adil dan merata; termasuk di dalamnya akses terhadap s


Menerapkan Standar Minimum Pekerjaan Psikosial untuk Penghilangan Paksa Menerapkan Standar Minimum Pekerjaan Psikosial untuk Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Selasa, 27 September 2016
'Dimanakah mereka?'—ini adalah pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh keluarga korban penghilangan orang secara paksa. Mereka mendatangi setiap kantor polisi, pusat penahanan, kamp militer, “rumah perlindungan” dan tempat-tempat lainnya untuk menemukan informasi mengenai nasib dan keberadaan orang-orang yang mereka cintai, dimana seringkali mereka mendapat penolakan, diarahkan kesana kemar


Kesempatan yang Hilang, Janji yang Tak Terpenuhi Kesempatan yang Hilang, Janji yang Tak Terpenuhi
Tgl terbit: Selasa, 13 September 2016
Indonesia tahun 1998. Ratusan ribu manusiayang berasal dari segala jenis kehidupan - mahasiswa, seniman, buruh, orang-orang miskin kota, pegawai dsb. - turun memadati jalanan kota-kota besar. Mereka ngotot menuntut turunnya otokrat Suharto. Gerakan reformasi memekikkan demokrasi, HAM dan keadilan sosial. Mereka mendesak demilitarisasi masyarakat dan politik serta penumpasan korupsi, kolusi dan ne



BULETIN
Menampilkan 91 Hasil Pencarian

Mengapa Aceh Butuh KKR Mengapa Aceh Butuh KKR
Tgl terbit: Kamis, 22 September 2016
Sejarah panjang konflik dan kekerasan di Provinsi Aceh telah mengakibatkan kerugian besar dan tak ternilai harganya bagi masyarakat sipil yang menjadi korban. Hingga kini para korban masih terus menjadi korban karena minimnya akuntabilitas negara atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh selama periode konflik berlangsung (1989-2205).


Memahami Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi Memahami Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi
Tgl terbit: Kamis, 22 September 2016
Komisi kebenaran (KK) adalah sebuah mekanisme penyelidikan diluar proses hukum yang independen (mandiri) dibentuk oleh negara baik ditingkat nasional maupun lokal untuk mengungkap fakta kebenaran atas berbagai kasus atau peristiwa pelanggaran HAM berat berupa; pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan penduduk secara paksa, perkosaan dan Penghilangan Paksa. KK diberi mandat untuk melakukan pe


Basa Basi Reklamasi Basa Basi Reklamasi
Tgl terbit: Jumat, 01 Juli 2016
Setelah gencarnya aksi penolakan di Pulau Bali, reklamasi menjadi pusat perhatian banyak orang. Pro dan kontra muncul di berbagai opini, baik di media sosial maupun di media cetak. Reklamasi dikatakan adalah sebuah jawaban atas kurangnya lahan di daratan sedangkan penduduk semakin meningkat. Atas dalil itu, reklamasi halal dilakukan.



KAMPANYE
Menampilkan 4 Hasil Pencarian


Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org