Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Martabat Negara Republik Indonesia dipertaruhkan dalam persoalan permohonan kerjasama Komisi Ahli PB

Tgl terbit: Rabu, 13 April 2005
Untitled Document

Press Release

No. 021/SK/HRWG/IV/05

"Martabat Negara Republik Indonesia dipertaruhkan dalam persoalan permohonan kerjasama Komisi Ahli PBB tentang Pengadilan Adhoc Kasus Timor Leste"

"a general rule of international law obliges all States to take effective measures to prevent, prosecute and punish all forms of international crimes"

Komisi ahli yang dibentuk oleh Sekjen PBB bulan Februari 2004 yang lalu telah mulai menjalankan tugasnya berdasarkan seperangkat mandat dengan jangka waktu kerja selama 2 bulan. Komisi ini adalah bagian dari tanggung jawab komunitas internasional dalam emnindak kejahatan internasional, musuh seluruh umat manusia. Usaha yang telah terjadi di Timor Leste pada saat pelaksanaan referandum di Timor Leste tahun 1999 yang lalu. Komisi ni dibentuk untuk merespon perkembangan dan hasil dari pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Leste yang hasilnya jauh dari prinsip keadilan dan prosedurnya jauh dari standar internasional. Pemerintah Indonesia melalui departemen Luar Negeri telah beberapa kali menyatakan penolakannya untuk berkerja sama dengan alasan komisi ini tidak diperlukan lagi dengan dibentuknya KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan) Indonesia - Timor Leste. Sementara Pemerintah Timor Leste menunjukan sikap lebih kooperatif dengan membuka akses kepada 3 anggota Komisi Ahli PBB ini pada tanggal 3-9 April 2005 untuk memasuki Timor Leste dan bertemu dengan lembaga-lembaga negara terkait, ORNOP HAM, dan keluarga korban.

Ironisnya sikap non-kooperatif terhadap salah satu mekanisme HAM internasional ini terjadi pada saat Indonesia memimpin Komisi HAM PBB sejak 17 Januari 2005 sampai 17 Januari 2006, dengan terpilihnya Wakil Tetap/Duber RI di Jenewa dr. Makarim Wibisono, yang saat ini sedang memimpin sidang tahunan yang ke 61 Komisi HAM PBB yang berlangsung di Jenewa samapai tanggal 22 April mendatang. Sebuah momentum yang seharusnya dimanfaatkan oleh semua elemen Negara untuk meningkatkan kinerja perbaikan mekanisme nasional perlindungan HAM di Indonesia.

Didalam sidang maupun dalam forum-forum paralel selama sidang komisi ini, beberapa Negara anggota komis HAM PBB, serta NGO internasional telah menyatakan dengan tegas dukungan mereka terhadap komisi ahli ni dan menghimbau pemerintah Indonesia untuk menunjukkan kerja samanya dengan Komisi Ahli PBB tengan evaluasi Pengadilan Ad Hoc Timor Leste di Jakarta dan Panel Khusus Kriminal (Special Crime Unit) di Dili, Timor Leste.

Sikap penolakan Jakrta untuk berkerja sama dengan Komisi Ahli Ini telah mendapatkan berbagai macam respon masyarakat. Dari kritik keras oleh pihak Ornop HAM sampai ke dukungan berdasar sikap picik nasionalisme, yaitu nasionalisme yang menisbikan keadilan. Patut disadari bahwa penolakan seperti ini akan lebih merugikan martabat Indonesia sebagai negara transisi yang berikrar untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia dan mengambil peran penting dalam promosi dan perlindungan HAM di tingkat Internasional.

Dari dialog informal antara beberapa kelompok HAM Indonesia dengan Komisi Ahli PBB ini di Dili tanggal 9 April 2005 yang lalu, terdapat beberapa kesimpulan. Mandat komisi ini terbatas pada 4 hal yaitu:

  1. Melakukan evaluasi sejauh mana Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Leste di Jakarta dan panel Kriminal Khusus di Timor Leste memenuhi standar internasional dan merupakan sebuah pengadilan yang mempunyai kredibilitas untuk mengadili kasus-kasus kejahatan internasional itu dan memberikan keadilan bagi para korban.
  2. Merekomendasikan Sekjen PBB beberapa cara dimana para pelaku pelanggaran kejahatan internasional dapat diminta pertanggung jawabannya, korban dapat memproleh reparasi dan kompensasi yang layak.
  3. Memberikan rekomendasi kepada sekjen PBB tentang kemungkinan tindak lanjut yang bisa dilakukan (feasible) untuk memberikan keadilan kepada korban.
  4. Memberikan rekomendasi kepada sekjen PBB sejauh mana Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia - Timor Leste, tidak menghambat proses penegakkan keadilan.

Melihat ruang lingkup mandat komisi ini, maka kami menyatakan:

Bila pemerintah RI tetap mempertahankan posisi penolakan seperti saat ini, komisi Ahli akan melaporkan sikap tidak kooperatif terhadap mekanisme HAM internasional ini kepada Sekjen PBB, yang selanjutnya akan menruskan laporan ini pada sidang DK PBB, sebuah institusi PBB yang sampai saati ini mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk melakukan langkah-langkah yang bersifat coercive (seuai dengan ketentuan Chapter 7 dari Piagam PBB). Situasi ini jelas emakin menyulitkan posisi dan memperburuk citra Indonesia di mata internasional, sebagai negara yang tidak mau berkerja sama dengan sebuah mekanisme HAM internasional.

Pertama, menegaskan bahwa penolakan pemerintah untuk bekerja sama dengan komisi Ahli PBB ini sangat merugikan citra Indonesia dalam transisi yang menginginkan perubahan mendasara dalam perlindungan dan penegakan HAM, merugikan elemen-elemn engara yang lain seperti kejaksaan, Mahkamah Agung, ORNOP HAM untuk berdialog dan melakukan upaya-upaya perbaikan mekanisme perlindungan dan penegakan HAM nasional.

Kedua, menghimbau pemerintah RI melalui departemen Luar Negeri untuk bersikap kooperatif dengan komisi Ahli PBB ini dengan memberikan visa masuk ke Indonesia dan membuka askses kepada komisi ahli ni untuk berdialog dengan lembaga-lembaga negara tekait seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Pengadilan Ad Hoc Tim-tim, Ornop HAM.

 

Jakarta, 13 April 2005

Rafendi Djasmin, (Koordinator HRWG)
Ifdhal Kasim, (Direktur Eksekutif ELSAM)
Johnson Panjaitan (Ketua PBHI)
Mufty Al Makarim (Sekjen Federasi KontraS)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,702 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org