Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
BLS: SURAT TERBUKA ATAS PENGABAIAN KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLISI DI KABUPATEN NABIRE, PAPUA

Tgl terbit: Senin, 30 November 2009
Kepala Kepolisian Daerah
Inspektur Jenderal Bekto Suprapto
Jayapura, Papua,
Indonesia
AMNESTY INTERNATIONAL INTERNATIONAL SECRETARIAT
Peter Benenson House, 1 Easton Street
London WC1X 0DW, United Kingdom
T: +44 (0)20 7413 5500 F: +44 (0)20 7956 1157
E: amnestyis@amnesty.org W: www.amnesty.org
   

30 Nopember 2009

 

BLS: SURAT TERBUKA ATAS PENGABAIAN KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLISI DI KABUPATEN NABIRE, PAPUA

Yth Inspektur Jenderal Bekto Suprapto,

Atas nama Amnesty International dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasaan), dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat atas posisi baru bapak, dan hendak menarik perhatian bapak pada perkembangan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, yang sedang kami soroti.

Kami ingin menarik perhatian bapak pada pola pelanggaran HAM oleh polisi, yang tidak terawasi, di Kabupaten Nabire, Propinsi Papua, dalam setahun terakhir. Kami memohon bapak agar mengambil kepemimpinan dalam menjamin terselenggaranya investigasi yang independen, imparsial dan efektif atas laporan-laporan tersebut, secepatnya. Hasil investigasi selayaknya diumumkan pada publik. Investigasi yang adil dan cepat adalah langkah penting pertama dalam memerangi impunitas penyalahgunaan wewenang polisi.

Sumber lokal yang bisa dipercaya, melaporkan pada Amnesty International dan KontraS bahwa antara Desember 2008 dan April 2009, petugas polisi menggunakan kekerasan yang tidak perlu dan berlebihan pada demonstran, melukai setidaknya 21 orang di Nabire. Kemudian, polisi berulangkali memukuli dan memperlakukan secara buruk, sekurangnya 17 orang selama dan setelah penangkapan antara Januari dan April 2009. Amnesty International juga menerima informasi yang bisa dipercaya atas dua kasus pembunuhan di luar hukum pada bulan April dan Juni 2009. Hingga hari ini, Amnesty International dan KontraS tidak mengetahui adanya investigasi independen dan imparsial mengenai laporan ini.

Dibawah ini adalah beberapa detail mengenai kasus-kasus tersebut. Kasus terbaru dipaparkan lebih dahulu:

1. KEMUNGKINAN PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM

  • Pada 24 Juni 2009, polisi dilaporkan menembak mati Melkias Agape, usia 38, di kota Nabire. Melkias Agape sedang mengidap malaria lebih dari enam bulan. Sumber lokal memberitahu Amnesty International, bahwa sehari sebelum kematiannya, Melkias Agape terlihat tidak tenang karena penyakitnya, dan menghilang. Hari berikutnya pada pukul 2 siang, ia kembali, membawa pisau. Ketika keluarganya berusaha mengambil pisau dari tangannya, polisi datang, mengatakan Melkias Agape telah mengambil kunci motor. Menurut laporan, walaupun anggota keluarga telah mengambil kunci dari Melkias Agape dan mengembalikannya ke polisi, sejumlah anggota polisi menembak ke udara, memiting Melkias Agape pada tiang kayu dan menembak secara langsung padanya dan membunuhnya. Ketika ditanya, Kepala Polisi Daerah Nabire, menyatakan ia tidak memerintahkan penembakan dan tindakan tersebut akan diinvestigasi oleh polisi. Namun, Amnesty International tidak melihat adanya tindakan pendisiplinan atau investigasi kriminal atas kasus itu.
  • Pada 9 April 2009, jenazah Abet Nego Keiya, usia 19, ditemukan di Desa Waharia, Kabupaten Nabire. Dadanya hancur dan ditemukan beberapa luka, termasuk pada ketiak, perut, pergelangan, paha kanan, dan betis kiri. Menurut saksi, polisi telah menangkapnya di pasar Karang Tumaritis di Kota Nabire pada 6 April 2009 saat demonstrasi protes. Kontak lokal memberitahu Amnesty International bahwa polisi meninju, menendang dan memukulinya dengan popor senapan dan menusuknya dengan bayonet hingga ia meninggal. Dilaporkan, badannya disembunyikan selama tiga hari dalam plastik hitam di gudang sebelum dibuang di Waharia. Aktivis HAM dicegah mengamati pemeriksaan medis jenazah di kamar mayat dan mengambil gambar jenazah. Setelah pemeriksaan medis, jenazahnya dikubur oleh polisi. Keluarganya tidak hadir pada pemeriksaan medis dan tidak diberitahu lokasi pemakamannya.

2. KASUS MONIKA ZONGGONAU DAN 15 AKTIVIS POLITIK DAMAI

Sumber lokal memberitahu Amnesty International dan KontraS bahwa polisi memukuli dan atau memperlakukan secara buruk Monika Zonggonau dan 15 aktivis politik damai, Januarius Tigi, Derianus Anouw, Naftali Ogetai, Frans Kataoki, Dominggus Pakage, Benutus Pekey, Elias Pigome, Yohanes Gobay, Marten Anouw, Marthinus Youw, Nadi Pigome, Yusak Kayame, Yohanes Agapa, Beny Gobay, dan Matias Adii pada saat dan setelah mereka ditangkap di kota Nabire pada 6 April 2009.

Berdasarkan laporan, polisi memukuli Monika Zonggonau dengan tongkat rotan di belakang kepala dan tangannya pada saat penangkapan. Semasa penahanan awal, polisi berulangkali melempar sepatu ke bagian kepalanya, mengakibatkan luka diatas mata. Monika Zonggonau mengalami luka parah pada kepalanya dan mengalami sakit kepala sebagai akibatnya. Petugas polisi juga mengintimidasi Monika Zonggonau saat interogasi. Ia tidak diperbolehkan membaca isi pernyataan yang diambil polisi, atau didampingi pengacara saat interogasi. Meskipun ada peraturan dalam KUH Pidana Indonesia untuk memberikan perawatan medis pada tersangka, Monika Zonggonau tidak diberikan bantuan medis sepanjang tiga bulan pertama penahanannya.

Berdasarkan laporan, polisi memukuli Monika Zonggonau dengan tongkat rotan di belakang kepala dan tangannya pada saat penangkapan. Semasa penahanan awal, polisi berulangkali melempar sepatu ke bagian kepalanya, mengakibatkan luka diatas mata. Monika Zonggonau mengalami luka parah pada kepalanya dan mengalami sakit kepala sebagai akibatnya. Petugas polisi juga mengintimidasi Monika Zonggonau saat interogasi. Ia tidak diperbolehkan membaca isi pernyataan yang diambil polisi, atau didampingi pengacara saat interogasi. Meskipun ada peraturan dalam KUH Pidana Indonesia untuk memberikan perawatan medis pada tersangka, Monika Zonggonau tidak diberikan bantuan medis sepanjang tiga bulan pertama penahanannya.

3. KASUS PEMBELA HAK ASASI MANUSIA YONES DOUW DAN TUJUH DEMONSTRAN

Sumber lokal memberitahu Amnesty International bahwa petugas polisi menendang aktivis HAM berusia 40 tahun, Yones Douw, dengan sepatu boot mereka tiga kali menyusul penangkapannya pada 29 Januari 2009 di kota Nabire. Mereka juga memukulinya di telingga dan meninju di muka ketika ia berusaha mencegah bentrokan antara polisi dan demonstran. Mereka merusak flashdisk Yones Douw yang berisi data-data pekerjaannya. Yones Douw adalah anggota Gereja Kingmi Papua (cabang Papua untuk Gereja Gospel Tabernacle di Indonesia) dan relawan untuk organisasi HAM ELSHAM (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia).

Sumber lokal memberitahu Amnesty International bahwa petugas polisi menendang aktivis HAM berusia 40 tahun, Yones Douw, dengan sepatu boot mereka tiga kali menyusul penangkapannya pada 29 Januari 2009 di kota Nabire. Mereka juga memukulinya di telingga dan meninju di muka ketika ia berusaha mencegah bentrokan antara polisi dan demonstran. Mereka merusak flashdisk Yones Douw yang berisi data-data pekerjaannya. Yones Douw adalah anggota Gereja Kingmi Papua (cabang Papua untuk Gereja Gospel Tabernacle di Indonesia) dan relawan untuk organisasi HAM ELSHAM (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia).

4. PENGGUNAAN KEKERASAN YANG TIDAK PERLU DAN BERLEBIHAN DALAM MEMBUBARKAN DEMONSTRASI

  • Pada 6 April 2009, polisi melepas tembakan pada demonstrasi protes di Kota Nabire, melukai sekurangnya tujuh orang termasuk pelajar berusia 10 tahun yang tertembak ketika hendak pulang dari sekolah. Seorang polisi juga terluka oleh panah.
  • Pada 29 Januari 2009, Polisi membubarkan paksa demonstrasi damai di pagi hari saat mereka sedang tidur di lokasi protes didepan gedung Komisi Pemilihan Umum di Nabire. Sumber lokal mengatakan pada Amnesty International dan KontraS bahwa polisi menembakkan peluru karet pada kerumunan, melukai setidaknya lima demonstran. Polisi juga menendang dan memukuli sejumlah demonstran dengan tongkat rotan dan popor senapan. Akibatnya banyak orang mengalami luka memar dan kulit robek.
  • Pada 29 Januari 2009, Polisi membubarkan paksa demonstrasi damai di pagi hari saat mereka sedang tidur di lokasi protes didepan gedung Komisi Pemilihan Umum di Nabire. Sumber lokal mengatakan pada Amnesty International dan KontraS bahwa polisi menembakkan peluru karet pada kerumunan, melukai setidaknya lima demonstran. Polisi juga menendang dan memukuli sejumlah demonstran dengan tongkat rotan dan popor senapan. Akibatnya banyak orang mengalami luka memar dan kulit robek.

5. PEMOLISIAN BERBASISKAN HAK ASASI MANUSIA

Berkaitan dengan penggunaan kekerasan, otoritas Indonesia selayaknya menjamin adanya investigasi menyeluruh, cepat, dan imparsial atas semua laporan mengenai penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan oleh polisi. Khususnya, harus ada investigasi atas laporan kematian pada periode penangkapan dan penahanan melibatkan penggunaan senjata api oleh petugas polisi. Hak untuk hidup harus dihormati setiap waktu. Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dimana Indonesia menjadi anggotanya, menyatakan bahwa, “[s]etiap manusia memiliki hak untuk hidup yang tak terpisahkan. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak ada seorang pun yang secara sewenangwenang
dicabut nyawanya” (pasal 6.1). Sebagaimana tertulis dalam Prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh petugas penegak hukum dari PBB, “[d]alam kasus kematian dan luka seius, atau konsekuensi besar lainnya, laporan detail harus diserahkan kepada otoritas yang kompeten dan bertanggungjawab pada peninjauan administrasi dan kontrol yudisial”( Prinsip 22). Lebih jauh lagi, pemerintah harus menjamin penggunaan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuatan dan senjata api oleh petugas penegak hukum harus dihukum sebagai tindak pidana berdasarkan hukum (Prinsip 7).

Amnesty International memahami tantangan polisi dalam menangani demonstrasi, dan beberapa demonstran mungkin pernah terlibat dalam tindak kekerasan atau perusakan. Namun, dalam kasus yang dipaparkan diatas, petugas keamanan terlihat melanggar hak hidup dan bebas dari penyiksaan, hukuman serta tindakan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan, dimana mereka adalah hak yang tidak bisa dicabut (non-derogable) sebagaimana termaktub dalam ICCPR. Mereka juga tampak telah melanggar Prinsip prinsip dasar PBB mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api oleh petugas penegak hukum, kode etik petugas penegak hukum, dan Peraturan Kapolri no 1/2009 mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Peraturan tersebut menyediakan, antara lain, kekuatan hanya digunakan sebagai jalan terakhir, proporsional dengan tingkat ancaman, dan harus didesain untuk meminimalisir kerusakan atau luka. Dibawah standar internasional, polisi berhak menggunakan senjata api dalam situasi tertentu, antara lain untuk melindungi nyawa mereka atau orang lain. Namun, sangat penting dalam setiap peristiwa yang melibatkan penggunaan senjata api untuk diinvestigasi demi menjamin penggunaan yang tidak perlu dan berlebihan.

Amnesty International memahami tantangan polisi dalam menangani demonstrasi, dan beberapa demonstran mungkin pernah terlibat dalam tindak kekerasan atau perusakan. Namun, dalam kasus yang dipaparkan diatas, petugas keamanan terlihat melanggar hak hidup dan bebas dari penyiksaan, hukuman serta tindakan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan, dimana mereka adalah hak yang tidak bisa dicabut (non-derogable) sebagaimana termaktub dalam ICCPR. Mereka juga tampak telah melanggar Prinsip prinsip dasar PBB mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api oleh petugas penegak hukum, kode etik petugas penegak hukum, dan Peraturan Kapolri no 1/2009 mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Peraturan tersebut menyediakan, antara lain, kekuatan hanya digunakan sebagai jalan terakhir, proporsional dengan tingkat ancaman, dan harus didesain untuk meminimalisir kerusakan atau luka. Dibawah standar internasional, polisi berhak menggunakan senjata api dalam situasi tertentu, antara lain untuk melindungi nyawa mereka atau orang lain. Namun, sangat penting dalam setiap peristiwa yang melibatkan penggunaan senjata api untuk diinvestigasi demi menjamin penggunaan yang tidak perlu dan berlebihan.

6. REKOMENDASI

Berikut adalah beberapa rekomendasi, yang bila diterapkan, akan memperbaiki catatan Hak Asasi Manusia Kepolisian di Nabire:

Amnesty International menyerukan pada otoritas Indonesia untuk:

  • Secepatnya melakukan investigasi yang menyeluruh, independen, imparsial terhadap laporanlaporan tersebut dan laporan lainnya mengenai penyalahgunaan wewenang polisi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Khususnya, perlunya segera melakukan investigasi mengenai laporan kematian yang melibatkan polisi;
  • Menjamin hasil temuan investigasi dikirim, ke pihak yang relevan, terutama penuntut umum, untuk menjamin semua yang bertanggungjawab atas pelanggaran Hak Asasi Manusia dibawa kehadapan hukum dengan pengadilan yang memenuhi standar keadilan internasional dan tanpa tuntutan hukuman mati, serta pihak korban direparasi;
  • Menjamin petugas polisi yang ditempatkan di Kabupaten Nabire, Papua paham dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Dasar tentang Implementasi Prinsip & Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri (No 8/2009) dan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (No 1/2009), dan memiliki pemahan dan perlengkapan yang dibutuhkan, untuk menerapkan prinsip tersebut dalam pekerjaan sehari-hari;
  • Mengirimkan pesan umum pada semua polisi di wilayah Papua, bahwa pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya tidak bisa diterima dan dengan tegas dilarang di setiap saat.
  • Melakukan peninjauan menyeluruh atas taktik polisi dan penggunaan senjata dalam pemolisian demonstasi di Papua, dengan pandangan untuk menjamin kepatuhan pada standard internasional, terutama Kode Etik PBB mengenai Petugas Penegak Hukum dan Prinsip-prinsip Dasar PBB dalam Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum.

Kami berharap agar komunikasi ini dapat berlanjut bilamana ada pertanyaan atas penyampaian kami ini. Kami sangat terbuka untuk membahas persoalan ini dengan bapak.

Hormat kami,


Isabelle Arradon
Peneliti Indonesia dan Timor-Leste
Amnesty International

Syamsul Alam Agus
Divisi Politik Hukum dan HAM
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)


Lengkap : SURAT TERBUKA ATAS PENGABAIAN KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLISI DI KABUPATEN NABIRE, PAPUA [IND | ENG]



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,814 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org